contoh putusan mahkamah

31
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06 P U T U S A N No. 234 PK/PDT/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. SAGITA REAL ESTATE, berkedudukan di Jalan Prof. Muhammad Yamin, SH. No. 60 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABUL SUJADI, SH. dkk., Advokat, berkantor di Jalan Danau Agung II Blok D-12 No. 13, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II-turut Termohon Kasasi I/Terlawan/ Terbanding ; melawan : PT. HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI, berkedudukan di Jalan Cimandiri No. 6, Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi I/Pelawan/ Pembanding ; d a n : 1. ALMARHUM H.M. JASSIN RUMANIEF, dalam hal ini diwakili oleh isterinya : NY. HJ. JASSIN RUMANIEF, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih VIII Blok K No. 11 Jakarta Barat, 2. CV. KANCHA, diwakili oleh pimpinannya : NY. HJ. JASSIN RUMANIEF, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih VIII Blok K No. 11 Jakarta Barat, 3. PT. MULTIGOLD METROPOLITAN INVESMEN LIMITED, berkedudukan di Jalan Widya Chandra II No. 9 Jakarta Selatan, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi I-para Termohon Kasasi II- Pemohon Kasasi I/Terlawan II s/d IV/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Terlawan I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt/2003 tanggal 27 Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: bk

Post on 08-Aug-2015

1.012 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Contoh Pususan MakahamSengketa

TRANSCRIPT

Page 1: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

P U T U S A N

No. 234 PK/PDT/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAGITA REAL ESTATE, berkedudukan di Jalan Prof.

Muhammad Yamin, SH. No. 60 Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : ABUL SUJADI, SH. dkk., Advokat,

berkantor di Jalan Danau Agung II Blok D-12 No. 13, Sunter

Agung Podomoro, Jakarta Utara, Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi II-turut Termohon Kasasi I/Terlawan/

Terbanding ;

melawan :

PT. HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI, berkedudukan di Jalan

Cimandiri No. 6, Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi I/Pelawan/

Pembanding ;

d a n :

1. ALMARHUM H.M. JASSIN RUMANIEF, dalam hal ini diwakili

oleh isterinya : NY. HJ. JASSIN RUMANIEF, bertempat tinggal

di Jalan Anggrek Cendrawasih VIII Blok K No. 11 Jakarta

Barat,

2. CV. KANCHA, diwakili oleh pimpinannya : NY. HJ. JASSIN

RUMANIEF, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih

VIII Blok K No. 11 Jakarta Barat,

3. PT. MULTIGOLD METROPOLITAN INVESMEN LIMITED,

berkedudukan di Jalan Widya Chandra II No. 9 Jakarta

Selatan, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

para turut Termohon Kasasi I-para Termohon Kasasi II-

Pemohon Kasasi I/Terlawan II s/d IV/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi I-Termohon

Kasasi II/Terlawan I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan

kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt/2003 tanggal 27

Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II-Termohon Kasasi

I/Pelawan/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jakarta,

setempat dikenal dan diketahui oleh umum di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;

bahwa dasar kepemilikan dari Pelawan adalah dikabulkannya

permohonan Pelawan dan kemudian diterbitkannya Surat Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3760/1.711.5, tanggal 30 Desember 1999,

perihal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas ± 9.023 m2, Kav. 29-

30 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan guna pensertipikatan hak atas tanah

kepada PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi ;

bahwa dengan diterbitkannya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

(SIPPT) tersebut Pelawan memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

1663 seluas 9.271 M2, Surat Ukur, tanggal 1 Maret 2000 No. 09.02.02.06.

00512/2000, tertulis atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi yang diterbitkan

pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta

Selatan ;

bahwa Pelawan berkedudukan di Jakarta, menguasai bidang tanah

dimaksud baik secara yuridis maupun fisik dengan memberi tanda batas yang

jelas berupa pagar seng dan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong

hanya terdapat sebuah bangunan semi permanen yang digunakan untuk pos

jaga ;

bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut memenuhi

kewajibannya atas pembayaran uang pemasukan bagi Negara ;

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2001

telah menerbitkan Penetapan No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. untuk Eksekusi

Pengosongan tanah a quo oleh Terlawan IV guna memenuhi kewajibannya

sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 25

September 2000 No. 577 PK/Pdt/1999 jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal

22 April 1999 No. 1637 K/Pdt/1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

tanggal 15 Juli 1997 No. 260/Pdt/1997/PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 1996 No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. ;

bahwa dasar penerbitan Penetapan Eksekusi Pengosongan pada butir 5

di atas adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April

2001 Reg. No. 16/2001 Eks. jo. No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. atas

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

permohonan Terlawan I dalam permohonan eksekusi pengosongan terhadap

Terlawan II, III dan IV ;

bahwa Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah dari sebidang

tanah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ;

bahwa Pelawan dan Kepala Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

yang inti suratnya berbunyi :

I. Lokasi tanah Jalan Gatot Subroto Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan Timur

Rt.04/Rw.03, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan data-data

yang Pelawan miliki antara lain :

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 tanggal 7 Juni 2000 atas nama

PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi dari Kantor Badan Pertanahan Jakarta

Selatan ;

Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan

Eksekusi Pengosongan dan Melaksanakan Pengosongan Terhadap Tanah

a quo ;

bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan

Terlawan I, II, III dan IV ;

bahwa Pelawan menurut hukum bukan pihak-pihak dan tidak dapat

dipertanggung jawabkan sehubungan dengan putusan perkara Perdata

Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2000 No. 577 PK/Pdt/1999 jo.

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 1999 No. 1637 K/Pdt/1998 jo.

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 1997 No. 260/Pdt/1997/

PT.DKI jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 1996

No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar antara Terlawan I melawan Terlawan II, III dan

IV ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pelawan mohon agar

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan terhadap gugatan

perlawanan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;

2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar ;

3. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 18 April 2001 Reg. No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. tidak berkekuatan

mengikat menurut hukum ;

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jakarta, setempat dikenal dan

diketahui oleh umum Jalan Gatot Subroto Kav. 29-30, Kelurahan Kuningan

Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang telah diterbitkan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, seluas 9.271 M2, Surat

Ukur tanggal 1 Maret 2000, tertulis atas nama PT. Harapan Jaya Bumi

Pertiwi yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Kepala Kantor

Pertanahan Jakarta Selatan, yang menjadi obyek eksekusi pengosongan

adalah milik sah dari Pelawan Eksekusi ;

5. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk mematuhi putusan ini ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun

ada banding, kasasi, peninjauan kembali ;

7. Mengukum Terlawan I/Pemohon Eksekusi membayar biaya perkara ;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar

berdasarkan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan IV mengajukan

eksepsi pada pokonya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Terlawan IV dengan ini mempertanyakan secara hukum menolak

keseluruhan dalil dan petitum pelawanan PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi

sebagai Pelawan, sesuai gugatan/perlawanannya bertanggal 23 April 2001 No.

177/PDT.PLW/2001/PN.Jkt.Sel., karena tidak memenuhi persyaratan yuridis

sebagai Pelawan yang benar dan baik, menurut penggarisan tertib Hukum

Acara Perdata/HIR dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;

bahwa ketidakbenaran dalil dan petitum perlawanan Pelawan dalam

mengklaim “obyek sengketa tanah Kav. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto

Jakarta Selatan” karena Pelawan beritikad buruk menyembunyikan sumber

haknya dari mana diperoleh hak a quo sebagai “rechstitel” sebelum

lahirnya/terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, Surat Ukur

tanggal 1 Maret 2000 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No.

3760/1.711.5 ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kiranya secara hukum

persyaratan yuridis “Sumber Hak (rechtitel)” adalah mutlak dimuat dalam suatu

gugatan/verzet/perlawanan, sesuai dengan penggarisan tertib Hukum Acara

Perdata/HIR dan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah agung RI, karena

bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000

jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Khusus

Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 bukanlah

merupakan bukti awal dasar hak, tetapi justru merupakan bukti kelanjutan dari

mana sumbernya hak Pelawan (??) yang serta merta memiliki Sertipikat Hak

Guna Bangunan No. 1663 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah a quo

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

(??) Apa dasarnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Sertipikat Hak

Guna Bangunan termaksud?, demikian pula apa dasarnya Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin

Penunjukan Tanah termaksud?

Kesemua inilah yang tidak terungkap dan tidak dikemukakan oleh Pelawan

dalam gugatan perlawanannya bertanggal 23 April 2001 No. 177/Pdt.Plw/2001/

PN.Jkt.Sel. ;

bahwa dengan berpedoman pada eksepsi di atas, maka kiranya jelas

secara yuridis formal bahwa surat perlawannan Pelawan PT. Harapan Jaya

Bumi Pertiwi No. 177/Pdt.Plw/2001/PN.Jkt.Sel. adalah tidaklah sempurna, tidak

lengkap, beritikad buruk, bukan Pembantah yang baik dan jujur, karenanya

berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk menyatakan Surat Perlawanan

Pelawan tidak dapat diterima ;

bahwa kendatipun Pelawan menyembunyikan sumber haknya

(rechstitel), namun ditelusuri secara yuridis formil, dalil-dalil dan petitum

perlawanannya terutama dipancangkannya bukti Hak Guna Bangunan No. 1663

jo. Surat Izin Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5, maka ternyata dijumpai

fakta yuridis bahwa dilembaran/halaman Sertipikat Hak Guna Bangunan

termaksud tercantum secara jelas bahwa Pelawan PT. Harapan Jaya Bumi

Pertiwi memperoleh hak/peralihan hak dari Johny Julius Saerang dkk. (para ahli

waris Laurens Frits Saerang) berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei

1997 “Surat Pelepasan Hak” yang dibuat oleh Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta;

Sedangkan Johny Julius Saerang dkk, termaksud, disamping tidak digugat

sebagai pihak dalam perkara ini, juga bukan pemilik dari tanah Kav. 29-30 Jalan

Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, malahan sebagai pihak yang kalah

total dalam pelbagai putusan-putusan perkara perdata yakni berturut-turut

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.

tanggal 20 Juli 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.

422/Pdt/1989/PT.DKI tanggal 28 September 1989 jo. putusan Mahkamah Agung

RI (kasasi) No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8 Desember 1990 jo. putusan

Mahkamah Agung RI (PK) No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000,

yang membatalkan putusan-putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) No. 964

K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 522/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 2 Desember 1996 jo. putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 1996 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pelawan seharusnya menurut

hukum dan penggarisan Yursiprudensi tetap Mahkamah Agung RI, jika merasa

dirugikan (quad-non) maka menempuh aksi gugatan biasa saja, dengan

menggugat pihak tunggal Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens

Frits Saerang) selaku pihak yang merugikan, dimana bersumberkan haknya

Pelawan dari peralihan hak termaksud “berkenaan obyek sengketa” tanah Kav.

No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sehingga Pelawan

yang menempuh upaya hukum perlawanan adalah tidak berdasar hukum dan

merupakan penyimpangan tertib hukum secara perdata/HIR dan Yurisprudensi,

lebih-lebih tidak ada relevansi hukumnya Pelawan terhadap putusan Mahkamah

Agung RI Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999, karena Johny Julius

Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang) bukanlah pihak perkara a

quo ;

bahwa demikianlah pada nyatanya secara yuridis formal, bahwa

pengajuan perlawanan oleh Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) sebagai

bentuk perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) sesuai ketentuan Hukum Acara

Perdata (pasal 378 jo. 379 Rv), menurut doktrin Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo,

SH., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, penebit Liberty

Yogyakarta 1979, cetakan kedua, halaman 179, mengemukakan pada

pokoknya bahwa perlawanan terhadap suatu putusan tidak hanya cukup

mempunyai kepentingan pelawan, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-

haknya oleh para pihak yang bersangkutan dalam perkara termaksud ;

bahwa ternyata ditelusuri sepanjang dalil-dalil dan petitum perlawanan

Pelawan setebal 6 (enam) halaman tidak dijumpai adanya kerugian yang

dialami oleh Pelawan dan sebaliknya PT. Multigold Metropolitan Inv.Ltd. selaku

Terlawan IV sama sekali tidak merugikan Pelawan, sehingga persyaratan

pengajukan perlawanan yang dituntut oleh pasal 378 jo. 379 Rv tidaklah

terpenuhi secara yuridis formil dan materiel, karenanya berdasar hukum untuk

menolak keseluruhan perlawanan Pelawan termaksud ;

bahwa sepanjang eksepsi-eksepsi Terlawan IV tersebut di atas, maka

kiranya jelaslah bahwa pengajuan perlawanan oleh Pelawan tidaklah terpenuhi

secara yuridis formil gugatan/perlawanan termaksud, tidak sesuai dengan

penggarisan tertib Hukum Acara Perdata (Rv/HIR) dan Yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung RI sesuai alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Pelawan bukanlah Pelawan yang benar dan baik, tidak jujur dan beritikad

buruk ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

b. Pelawan menyembunyikan sumber haknya (rechstitel) dari Johny Julius

Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang) yang serta merta

hanya menonjolkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 Tahun 2000 jo.

Surat Izin Penunjukan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 1999 tanpa mendalilkan/mengemukan dasar apa keluarnya/terbitnya

Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Surat Izin Penunjukan Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta termaksud ;

c. Pelawan memperoleh hak dari orang/pihak yang tidak berhak, bukan pemilik

tanah in casu Johny Julius Saerang dkk. selaku pihak yang sama sekali tidak

berhak mengalihkan obyek sengketa tanah Kav. 29-30 Jalan Jenderal Gatot

Subroto Jakarta Selatan, karena disamping Johny Julius Saerang dkk. terikat

sepenuhnya untuk selama-lamanya atas putusan-putusan perdata

kemenangan milik PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd (No. 407/Pdt.G/1988/

PN.Jkt.Sel. jo. No. 422/Pdt/1989/PT.DKI jo. No. 615 K/Pdt/1990 jo. No. 152

PK/Pdt/1991 jo. No. 372 PK/Pdt/1999) ;

d. Pelawan memperoleh hak dari Johny Julius Saerang dkk. dimana “obyek

sengketa” tanah Kav. 29-30 termaksud masih dalam sengketa/perkara

perdata No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. jo. No. 522/Pdt/1996/PT.DKI jo. No.

964 K/Pdt/1997 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 ;

bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas,

kiranya jelaslah bahwa “posisi hukum” PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi sebagai

Pembantah/Pelawan terjaring dalam “disqualificatoir exceptie” yang tidak

memiliki kualitas hak, keberadaan dan status untuk mengajukan perlawanan-

derdenverzet- selaku pihak ketiga sesuai dengan Hukum Acara Perdata (pasal

378, 379 Rv) karena bukanlah Pembantah yang benar, baik dan jujur karena

sumber haknya (rechstitel) dikategorikan dalam hukum sebagai “pembeli yang

beritikad buruk” yang tidak patut dan tidak berdasarkan hukum untuk diberikan

perlindungan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan perlawanan

Pelawan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Terlawan IV menjadi pihak

Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pelawan menjadi pihak Tergugat

Rekonvensi ;

bahwa segala hal ikhwal, dalil-dalil dan penguraian sepanjang dalam

bagian perkara konvensi yang ada kaitan dan relenvansi hukumnya kepentingan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata ini,

kiranya dipandang termuat dan tercantum secara mutatis mutandis dalam

bagian perkara rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku pemilik dan pemegang hak

satu-satunya yang berhak mengusai, menduduki dan memiliki tanah Kav. No.

29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sesuai dengan bukti-bukti

otentik kemenangan Penggugat Rekonvensi, yakni putusan-putusan perkara

perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht

van gewijsde) serta tidak pernah dibatalkan oleh putusan apapun juga, yakni

terlihat bunyi amar-amar putusan-putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.

tanggal 20 Juli 1989 (vide amar putusan lebih lengkap dan sempurnanya

pada halaman 133 s/d 136) ;

b. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8

Desember 1990, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 422/Pdt/1989/PT.DKI. tanggal 28 September 1989 (vide amar putusan

lebih lengkap dan sempurnanya pada halaman 65 s/d 69) ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No. 152 PK/Pdt/1991

tanggal 15 Maret 1993 (vide amar putusan lebih lengkap dan sempurnanya

pada halaman 61) ;

d. Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal

30 Maret 1991 No. 06/Eks/Pts/MA/1991/PNJS yang mengabulkan

permohonan Eksekusi Pengosongan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd.

selaku pihak pemenang dalam semua tingkat peradilan dan Mahkamah

Agung RI/Pemohon Eksekusi dan menghukum pihak PT. Sagita Real Estate

dkk. dan Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris almarhum Laurens Frits

Saerang) selaku para Termohon Eksekusi/pihak yang kalah untuk

mengosongkan secara riil/kenyataan dan menyerahkannya kepada pihak

PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. Selaku pihak pemenang

berperkara/pemilik dan pemegang hak satu-satunya atas tanah Kav. No. 29-

30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tersebut ;

e. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan atas tanah kavling termaksud, berturut-turut pelaksanaannya

sesuai :

1. Berita Acara Eksekusi Pengosongan pada hari Kamis tanggal 20 Juni

1991 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

2. Berita Acara Eksekusi Pengosongan lanjutan I pada hari Jum’at tanggal

21 Juni 1991 ;

3. Berita Acara Eksekusi Pengosongan lanjutan II pada hari Sabtu tanggal

22 Juni 1991 ;

f. Dalam memberi jaminan dan kepastian hukum PT. Multigold Metropolitan

Inv. Ltd. selaku pemilik/pemegang hak satu-satunya yang berhak mengusai,

menduduki dan memiliki tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gator Subroto

Jakarta Selatan tersebut, maka atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

selatan dalam suratnya bertanggal 11 November 1994 No. 152 PK/Pdt/1991

menegaskan secara hukum bahwa sengketa/kasus tanah Kav. No. 29-30

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan “telah tuntas penyelesaian

hukumnya, baik secara de facto maupun secara de jure, dengan adanya

putusan terakhir peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 152 PK/Pdt/

1991 tanggal 15 Maret 1993, yang menolak permohonan peninjauan kembali

PT. Sagita Real Estate dkk dan Johny Julius Saerang dkk (para ahli waris

Laurens Frits Saerang)” ;

bahwa putusan-putusan kemenangan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd.

Yang telah menolak gugatan rekonvensi Laurens Frits Saerang/Johny Julius

Saerang dkk. Keseluruhan dari tingkat peradilan pertama, banding, kasasi dan

peninjauan kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan

pasti (inkracht van gewijsde) adalah mengikat menurut hukum para pihak yang

bersengketa in casu Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits

Saerang) dan PT. Sagita Real Estate dkk. dan siapa saja yang mendapat hak

dari padanya, untuk selama-lamanya dan putusan-putusan perdata

kemenangan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. ini (Penggugat Rekonvensi)

tidak pernah dibatalkan oleh putusan apapun juga, sampai dengan saat

sekarang ini, masih tetap berlaku eksistensinya secara hukum dan tetap

mengikat menurut hukum secara eksekutorial ;

bahwa pada tahun 1996-1997, pihak Jhony Julius Saerang dkk. (para ahli

waris Laurens Frits Saerang) dan pihak PT. Sagita Real Estate, telah

mengajukan gugatan berulang, yang sesungguhnya secara hukum mengidap

“cacad yuridis dan tidak memenuhi persyaratan hukum karena terjaring” Azas

ne bis in idem” yakni terlihat proses-proses hukumnya sebagai berikut :

A. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

Gugatan baru/berulang Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens

Frits Saerang almarhum) diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

tingkat peradilan pertama No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel., tingkat banding

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

No. 522/Pdt/1996/PT.DKI., kasasi No. 964 K/Pdt/1997 dan peninjauan

kembali No. 372 PK/Pdt/1999, dengan putusan-putusan akhir sebagai

berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.

Sel. tanggal 19 Juli 1996 ;

b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI,

tanggal 2 Desember 1996 ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964 K/Pdt/1997, tanggal 26

Agustus 1998 ;

d. Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Peninjauan Kembali) No. 372 PK/

Pdt/1999, tanggal 25 September 2000, yang amar putusannya antara

lain pada pokoknya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT. Multigold

Metropolitan Inv. Ltd. dkk. ;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964

K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal 2 Desember 1996 jo.

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.

tanggal 19 Juli 1996 ;

Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan para Penggugat Jhony Julius Saerang, dkk. (para ahli

waris Laurens Frits Saerang almarhum) ;

- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali Johny Julius

Saerang, dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) untuk

membayar biaya perkara ;

B. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat :

Gugatan baru/berulang PT. Sagita Real Estate diproses awal di Pengadilan

Negeri Jakarta Barat selaku peradilan pertama No. 020/Pdt.G/1996/PN.Jkt.

Bar, banding No. 260/Pdt/1997/PT.DKI., kasasi No. 1637 K/Pdt/1998 dan

Peninjauan Kembali No. 577 K/Pdt/1999, dengan putusan-putusan sebagai

berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 020/Pdt.G/1996/PN.Jkt.

Bar. tanggal 29 Oktober 1996, amar putusannya menolak gugatan

Penggugat (PT. Sagita Real Estate) keseluruhan ;

b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 260/Pdt/1997/PT.DKI.

tanggal 15 Juli 1997, mengabulkan gugatan Penggugat ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

c. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 1637 K/Pdt/1999 tanggal 22

April 1999, yang amar putusannya :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 260/Pdt/1997/

PT.DKI. tanggal 15 Juli 1997 dan “Mengadili sendiri” dengan

menyatakan gugatan Penggugat PT. Sagita Real Estate, dinyatakan

gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dengan

dasar pertimbangan hukum : telah terjadi “ne bis in idem” ;

d. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No. 577 PK/Pdt/

1999 tanggal 25 September yang amar putusannya antara lain pada

pokoknya :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT. Sagita Real Estate;

- Menghidupkan kembali berlaku akta-akta, bukti-bukti surat PT. Sagita

Real Estate, yang sudah pernah secara hukum dinyatakan tidak

mengikat menurut hukum (tidak sah dan tidak berlaku) sesuai dengan

amar-amar putusan perkara perdata terdahulu kemenangan PT.

Multigold Metropolitan Inv. Ltd. dkk. yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap dan pasti yakni putusan No. 152 PK/Pdt/1991 jo.

No.615 K/Pdt/1990 jo. No. 407/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Sel. ;

bahwa apapun dan alasan pengajuan gugatan baru PT. Sagita Real

Estate di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Johny Julius Saerang dkk. (para

ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, secara hukum harus dinyatakan “ne bis in idem” dengan alasan dan

fakta yuridis “pihak-pihak yang sama”, “obyek yang sama” dan “pengajuan bukti-

bukti yang sama/pembuktian berulang”, karenanya melanggar beberapa

penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terlihat putusan-putusan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober

1973 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 3 April 1976 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 977 K/Sip/1971, tanggal 19 Februari

1972 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 976 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari

1970 ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 466 K/Sip/1971, tanggal 14 Agustus

1972 ;

- Yurisprudensi Jawa Barat No. 327/1969/Prd/PTB, tanggal 26 Januari 1970 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Kesemua yurisprudensi tersebut di atas adalah dengan tegas dan jelas

mengatur tentang ketentuan “Ne bis in idem” dan “kepastian hukum” suatu

perkara ;

bahwa khusus timbulnya perkara perdata/gugatan berulang di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan oleh Johny Julius Saerang

dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) selaku Penggugat

melawan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. selaku Tergugat, dalam perkara

perdata No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. jo. No. 52/Pdt/1996/PT.DKI. jo. No. 964

K/Pdt/1997 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 disinilah mulai timbul serangkaian

perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan berlanjut

(voorgezettelijke hendeling) yang dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat

Rekonvensi yang sangat merugikan posisi hukum dan kepentingan hak

Penggugat Rekonvensi selaku pemilik/pemegang hak satu-satunya atas tanah

Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan cara-cara

dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi

sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan perikatan/peralihan

hak dengan pihak Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits

Saerang almarhum) berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997

“Surat Pelepasan Hak “ yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta ;

b. Atas dasar Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997 “Surat Pelepasan Hak”

tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus

Ibukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 ;

c. Selanjutnya atas dasar Akta Notaris Surat Pelepasan Hak dan Surat Izin

Penunjukan Penggunaan Tanah termaksud, maka pihak Tergugat

Rekonvensi melakukan perbuatan berlajut secara melanggar hukum dengan

mengajukan permohonan sertipikat, akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Guna

Bangunan No. 1663 tanggal 7 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000,

sesuai Surat Keputuasn Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 12 Mei 2000, No. 013/13-

550.2-09.02-2000 atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi terhadap tanah

Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;

d. Bahwa sejak perikatan antara Johny Julius Saerang dkk. dengan PT.

Harapan Jaya Bumi Pertiwi (Tergugat Rekonvensi) dimana PT. Harapan

Jaya Bumi Pertiwi telah melakukan penguasaan phisik secara melanggar

hukum dengan menduduki obyek sengketa tanah kaveling tersebut, seraya

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

memasang papan nama/plang di atas tanah tersebut yang bertuliskan “PT.

Harapan Jaya Bumi Pertiwi” seolah-olah selaku pemilik sah atas tanah

kaveling termaksud ;

e. Lebih lanjut Tergugat Rekonvensi telah berupaya lagi merekayasa Surat

Keterangan Kepala Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi

Jakarta Selatan, seolah-olah isinya adalah selaku pemilik/pemegang hak

atas tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;

f. Kesemuanya surat-surat, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan dokumen

lainnya yang dimiliki secara formal oleh Tergugat Rekonvensi adalah

diperoleh secara melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang sangat

merugikan posisi hukum dan kepentingan hak Penggugat Rekonvensi selaku

pemilik/pemegang hak satu-satunya berdasarkan bukti-bukti otentik putusan-

putusan perkara perdata yang terdahulu yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap dan pasti, serta putusan-putusan a quo tidak pernah

dibatalkan in casu masih berlaku secara normatif eksekutorial, efektif dan

mengikat selama-lamanya bagi para pihak yang bersengketa (Johny Julius

Saerang dkk. dan PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi/Tergugat Rekonvensi) ;

bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas,

Tergugat Rekonvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melanggar

hukum dan perbuatan berlanjut yang merugikan posisi hukum dan kepentingan

hak Penggugat Rekonvensi terlihat fakta-fakta yuridis dan alasan-alasan hukum

sebagai berikut :

a. Bahwa tatkala Tergugat Rekonvensi melakukan perikatan/peralihan hak dari

Johny Julius Saerang dkk. dengan lahirnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14

Mei 1997 yakni “Surat Pelepasan Hak” yang dibuat oleh Soekaimi, SH.

Notaris di Jakarta yang dijadikan “obyek transaksi” adalah tanah Kav. No.

29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, masih dalam status

proses sengketa/perkara perdata ditingkat kasasi in casu belum putusan

ditingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. antara Johny Julius Saerang dkk.

(para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum) selaku Penggugat/

Terbanding/Termohon Kasasi melawan PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd

selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (sesuai putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan No. 73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 1996

jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal

2 Desember 1996 jo. putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 964

K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998) sehingga interval waktu/jarak waktu

antara lahirnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997 “Surat Pelepasan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Hak” yang dimiliki Tergugat Rekonvensi dengan lahirnya/terbitnya putusan

Mahkamah Agung RI (Kasasi) tanggal 26 Agustus 1998 No. 964 K/Pdt/1997

sangat jauh selisih waktunya berarti secara hukum terbukti bahwa Tergugat

Rekonvensi memperoleh hak dari Johny Julius Saerang dkk. atas dasar

putusan-putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta yang nota bene belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan

pasti, maka disinilah terbukti bahwa peralihan hak termaksud adalah

merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang

berdasar hukum untuk dimohonkan batal demi hukum dan merupakan

transaksi yang cacad yuridis dan tidak sah ;

b. Demikian pula ternyata secara hukum putusan-putusan yang dimiliki oleh

Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum)

sebagai dasar peralihan hak kepada Tergugat Rekonvensi sesuai putusan

Mahkamah Agung RI (tingkat peninjauan kembali) No. 372 PK/Pdt/1999

tanggal 25 September 2000, telah membatalkan putusan-putusan

Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 jo.

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 522/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal 2

Desember 1996 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

73/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juni 1996 sehingga secara hukum

makin tampak jelas status perolehan hak Tergugat Rekonvensi telah tamat

riwayat haknya diatas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto

Jakarta Selatan dan semakin jelas perbuatan melawan hukum Tergugat

Rekonvensi tersebut ;

c. Bahwa dengan adanya fakta yuridis perolehan hak Tergugat Rekonvensi

memperoleh hak secara melanggar hukum (onrechtmatige daad) maka

sangat tidak berdasar hukum untuk mengajukan :

1. Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada kantor BPN

(Badan Pertanahan Nasional) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

2. Sangat tidak berdasar hukum untuk memperoleh Surat Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah dari Gubernur Kepada Daerah Khusus Ibukota

Jakarta ;

3. Sangat tidak berdasar hukum untuk melakukan permbayaran Pajak/PBB

dan Ipeda dan lain-lain ;

4. Sangat tidak berdasar hukum untuk memperoleh Surat Keterangan dari

Lurah Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;

5. Sangat tidak berdasar hukum untuk menduduki, mengusai, memiliki

tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

6. Sangat tidak berdasar hukum untuk memasang plang/papan nama/merk

perusahaan, yang bertuliskan : “PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi” di atas

tanah Kav. No. 29-30 termaksud ;

7. Sangat tidak berdasar hukum untuk menghalang-halangi hak kepemilikan

PT. Multigold Metropolitan Inv. Ltd. untuk memasuki dan menduduki

tanah Kavling No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan,

selaku pemilik sah dan pemegang satu-satunya yang berhak mengusai,

menduduki, sesuai bunyi amar-amar putusan-putusan kemenangan PT.

Multigold Metropolitan Inv. Ltd. ;

d. Bahwa jauh sebelum terbitnya surat-surat, dokumen, terutama Sertipikat Hak

Guna Bangunan dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

pihak Penggugat Rekonvensi telah mempermaklumkan dan menyampaikan

secara resmi kepada instansi-instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional)

dalam semua jajaran kewenangannya, Gubernur Kepala Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Camat, Lurah, Instansi PBB/Pajak/Ipeda, Notaris/PPAT,

serta instansi-instansi lainnya yang berkaitan agar kiranya tidak meladeni

Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang

almarhum), Tergugat Rekonvensi dan/atau kuasanya yang mendapat hak

dari padanya agar menolak setiap permohonan, peralihan hak, penerbitan

hak sertipikat, pengurusan surat-surat yang berkaitan tanah Kav. No. 29-30

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, terlihat surat-surat

pencegahan/keberatan dan penyampaian hak Penggugat Rekonvensi

sebagai berikut :

1. Surat bertanggal 3 Januari 1999 No. 01/PST.ASS/APKH/I/99 yang

ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta

Selatan ;

2. Surat bertanggal 5 April 2001 No. 013/EP/JS/IV/2001 yang ditujukan

kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta dan

tembusannya kepada beberapa instansi :

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;

b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat ;

c. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

3. Surat bertanggal 21 April 2000 No. 26/MMI-BPN/4/2000 yang ditujukan

kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah DKI Jakarta ;

Surat-surat resmi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas adalah

menunjukan itikad baik dan guna mencegah adanya penerbitan hak,

peralihan hak yang melanggar hukum yang dapat merugikan posisi hukum

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

dan kepentingan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah dan pemegang

hak satu-satunya atas tanah Kav. No. 290-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto

Jakarta Selatan tersebut ;

bahwa guna memulihkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat

Rekonvensi sehubungan dengan hak kepemilikannya pada tanah Kav. No. 29-

30 termaksud maka sangat adil dan sesuai hukum untuk memohonkan

pembatalan, memohonkan pernyataan hukum bahwa semua surat-surat,

dokumen tanah, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663, Surat Ukur tanggal 1

Maret 2000, Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Izin Penggunaan Tanah (SIPT) dari

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan segala surat-surat lainnya

yang terkait dengan hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi adalah berdasar

hukum untuk dinyatakan tidak mengikat menurut hukum dan cacat yuridis,

karenanya tidak sah dan tidak berlaku sebagai bukti atas tanah Kav. No. 29-30

termaksud ;

bahwa demikian pula tuntutan mendasar Penggugat Rekonvensi atas

segala bentuk perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi yakni

memasang papan nama perusahaannya/plang di atas tanah Kav. No. 29-30

termaksud yang bertuliskan “Milik PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi” adalah

berdasar hukum untuk diturunkan dan dimusnahkan sebagai suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang merugikan pemilik tanah Penggugat Rekonvensi

seraya memohonkan pula ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat

Rekonvensi selama dinikmati tanah kavling termaksud oleh Tergugat

Rekonvensi ;

bahwa untuk mencegah etikad buruk dan tindakan pembangkangan yang

dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak mentaati isi putusan perkara ini,

maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan uang

paksa (dwangsom) setiap kelalaian tidak mentaati isi putusan, yang dianggar

setiap harinya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung

sejak tidak mentaatinya isi putusan ini sampai dengan terlaksananya putusan ini

secara sempurna dan baik ;

bahwa demikian pula kerugian nyata yang dialami Penggugat

Rekonvensi yang tidak menikmati tanah kavling termaksud dan tidak

mempergunakannya sejak terbitnya perolahan hak Tergugat Rekonvensi yakni

mulai terbitnya Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997, maka sangat adil dan

sesuai hukum bila Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian yang dialami

tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan adanya putusan perkara perdata ini

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dianggar setiap tahunnya

kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan

pelaksanaannya dititipkan dan dilaksanakan dihadapan Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, dengan cara pembayaran tunai/kontan, yang harus

dibuktinya adanya tanda penerimaan/kwintansi yang dikeluarkan oleh

Penggugat Rekonvensi dan/ataupun kuasanya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi

menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu

meletakkan sita jaminan atas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot

Subroto Jakarta Selatan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

tersebut supaya memberikan putusan dalam rekonvensi yang dapat dijalankan

terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvdensi keseluruhan ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi yang melakukan

transaksi “Surat Pelepasan Hak” berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 14

Mei 1997, yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta adalah

merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi (PT, Multigold

Metropolitan Invesment Limited) adalah pemilik dan pemegang hak satu-

satunya yang berhak menguasai, menduduki, memiliki tanah Kav. No. 29-30

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, sesuai putusan-putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van

gewijsde) yakni putusan perkara perdata No. 407/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel.

tanggal 20 Juli 1989 No. 615 K/Pdt/1990 tanggal 8 Desember 1990 jo. No.

152 PK/Pdt/1991 tanggal 15 Maret 1993 jo. No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal 25

September 2000 ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei

1997 yang dibuat oleh Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta jo. Surat Keputusan

Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, No. 013/13.550.2-09.02-200, tanggal 12 Mei 2000 jo. Sertipikat Hak

Guna Bangunan (HGB) No. 1663 tanggal 7 Juni 2000, Surat Ukur tanggal 1

Maret 2000 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 September

1999 No. 3760/1.711.5 jo. Surat Keterangan Lurah Kuningan Timur,

Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan adalah kesemuanya surat-surat bukti

tersebut di atas dinyatakan tidak mengikat menurut hukum ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi)

dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera

mengosongkan dan menyerahkan keseluruhan tanah Kav. No. 29-30 Jalan

Gatot Subroto Jakarta Selatan kepada Penggugat Rekonvensi (PT. Multigold

Metropolitan Invesment Limited) dalam keadaan sempurna tanpa syarat

apapun juga ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti kerugian

Penggugat Rekonvensi akibat tidak menikmati dan mempergunakan tanah

miliknya sejak dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi tahun 1997 yang

ditetapkan setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan putusan perkara perdata ini

memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menurunkan, mencabut,

mengangkat dan menghilangkan papan nama/plang/merek perusahaan yang

tertancap dan tertanam di atas tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot

Subroto Jakarta Selatan yang bertuliskan “PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi”,

atas biaya sendiri Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun juga ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas sengketa tanah Kav. No.

29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan adalah sah, mengikat

menurut hukum dan berharga ;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini

dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uivoerbaar bij voorraad),

meskipun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum

lainnya ;

10. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap harinya

akibat pembangkangan, tidak mentaati isi putusan ini, lalai melaksanakan

putusan ini, terhitung sejak hari tidak mentaatinya isi putusan sampai dengan

terlaksananya putusan perkara perdata ini secara sempurna dan baik ;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi)

dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi

putusan perkara perdata ini ;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 7 September 2001 adalah sebagai

berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat (Terlawan IV Dalam Kon-

vensi) dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pelawan/Tergugat dalam Rekonvensi guna membayar biaya

dalam perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.

10/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Pembanding semula

Pelawan ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September

2001 Nomor : 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel ;

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara ini

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 261

K/Pdt/2003 tanggal 27 Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Multigold

Metropolitan Invesment Limited tersebut ;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. Harapan Jaya

Bumi Pertiwi tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2002 No.

10/PDT/2002/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 7 September 2001 No. 177/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;

2. Menyatakan Pelawan eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

3. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 18 April 2001 Reg. No. 15/Del/2001/PN.Jak.Sel. tidak berkekuatan

mengikat menurut hukum ;

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jakarta, setempat dikenal dan

diketahui oleh umum, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling No. 29-30,

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang

telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1663, seluas

9.271 m2, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000, tertulis atas nama PT. Harapan

Jaya Bumi Pertiwi yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang menjadi obyek eksekusi

pengosongan adalah milik sah dari Pelawan Eksekusi ;

5. Mengukum Terlawan-Terlawan untuk mematuhi putusan ini ;

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 261 K/Pdt/2003

tanggal 27 Januari 2005 diberitahukan kepada turut Termohon Kasasi I-

Termohon Kasasi II dahulu Terlawan I/Terbanding pada tanggal 14 Oktober

1999 kemudian terhadapnya oleh turut Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II

dahulu Terlawan I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2005 diajukan

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2006, permohonan mana disertai

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21

Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

pada tanggal 8 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan

72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo

beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I telah

mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai

berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Tentang adanya putusan mengenai suatu bagian yang belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya :

Berdasarkan pasal 67 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai

berikut : “apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya” ;

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I sangat keberatan terhadap

amar dan pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam pokok perkara yang

tidak berdasarkan atas bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan, sehingga Majelis Kasasi dalam tingkat kasasi salah dan keliru

dalam menerapkan hukum, bahkan cenderung memberikan pendapat hukum

tanpa adanya alasan-alasan dan/atau pertimbangan hukum yang obyektif

atas terjadinya sengketa perkara perlawanan a quo ;

2. Bahwa sengketa perkara a quo dalam tingkat kasasi, terkait dengan pihak-

pihak sebagaimana disebutkan dalam tabel yang tercantum dalam memori

peninjauan kembali halaman 7 ;

Bahwa sesuai dengan tabel tersebut maka Pemohon Peninjauan

Kembali/Terlawan I terbukti telah mengajukan kontra memori kasasi untuk

membantah, menolak seluruh dalil yang diajukan dalam memori kasasi para

Termohon Peninjauan Kembali yaitu PT. Multigold Metropolitan Investment

Limited maupun PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi), terbukti dalam perkara

kasasi No. 261 K/Pdt/2003 yang diputus tanggal 27 Januari 2005, kontra

memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I tidak dijadikan

dasar sama sekali dalam mengadili, memeriksa, memutus perkara a quo

yang dapat dilihat baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga sangat merugikan

kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik yang

sah atas sebidang tanah Kav. No. 29-30, lokasi di Jalan Gatot Subroto,

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Jakarta Selatan ;

Bahwa terbukti Majelis Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan

perkara a quo harus sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan

peradilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

yang bersangkutan” ;

Bahwa Majelis Kasasi disamping memeriksa, mengadili dan memutuskan

perkara a quo harus sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, juga

tentu harus mempertimbangkan keseluruhan yang menjadi keberatan dari

kontra memori kasasi yang diajukan oleh apa yang telah diajukan Termohon

Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I tanggal 8 Oktober

2002, yang terbukti tidak dijadikan pertimbangan dan/atau belum

dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Kasasi dalam putusannya

sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut adalah pertimbangan

hukum yang tidak berdasarkan atas bukti-bukti, sehingga Pemohon

Peninjauan Kembali/Terlawan I menolak dengan tegas, baik pertimbangan

hukum maupun putusan Majelis Kasasi, yang jelas-jelas telah tidak mengadili

dengan mengikuti aturan hukum sebagaimana mestinya, dalam memberikan

pertimbangan hukum yang patut, bahkan cenderung mengaburkan masalah

dalam persengketaan perkara a quo ;

Karena :

Bahwa untuk dapat menilai dan mempertimbangkan dengan tepat pemilik

dan pemegang hak atas obyek sengketa tanah Kav. No. 29-30, lokasi di

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan

Setiabudi Jakarta Selatan haruslah dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi

sebelum dan sesudahnya ;

Bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1941/A/

K/BKD/1975, tanggal 25 Desember 1975 telah mendapatkan Surat Izin

Penunjukan Penggunaan Tanah (selanjutnya disebut sebagai SIPPT),

untuk sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kav. No. 29-30

Kotamadya Jakarta Selatan guna pembangunan gedung bertingkat ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

b. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I memperoleh SIPPT

tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan dan

pembayaran uang ganti rugi melalui Panitia Pembebasan Tanah (Panitia

9), Pemerintah Wilayah Kota Jakarta Selatan kepada pihak-pihak yang

menguasai tanah di Kavling tersebut yang dilakukan dalam suatu

hubungan hukum kerjasama dengan CV. Kancha selaku pihak yang

pertama kali memperoleh ijin membebaskan tanah dari Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan yang kemudian atas hak

penguasaan kavling itu dilakukan peralihan kepada Pemohon Peninjauan

Kembali/Terlawan I, serta diikuti dengan diterbitkannya oleh Gubernur

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemohon Peninjauan

Kembali/Terlawan I surat-surat berikut :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.

557/A/K/BKD/Wk.1/72, tanggal 18 September 1972, tentang Perintah

Setor Sumbangan Pematangan Tanah ;

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.

649/A/K/BKD/73, tanggal 12 Maret 1973, tentang Izin Pembebasan

Tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.

1941/A/K/BKD/75, tanggal 25 September 1975, tentang SIPPT Kav.

No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan ;

c. Bahwa setelah SIPPT tersebut terbit, kemudian terhadap hak atas tanah

di Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, tersebut

telah terjadi sengketa perdata dan juga perkara pidana, menyangkut

pemalsuan dan penggunaan surat palsu, yaitu bukti-bukti formulir

pelepasan hak dan tanda terima uang ganti rugi/pesangon atas tanah

Kav. No. 29-30, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tersebut ;

Bahwa putusan perkara a quo terbukti bahwa, Majelis tingkat pertama jo.

Majelis Pengadilan Tingkat Tinggi telah benar dan tepat dalam memberikan

pertimbangan hukum, oleh karena Majelis tingkat pertama jo. Majelis

Pengadilan Tingkat Tinggi tidak menilai kebijaksanaan publik, akan tetapi

memberikan pertimbangan hukum mengenai masalah keperdataan, terbukti

dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25

September 2002, Majelis tingkat pertama jo. Majelis Pengadilan Tingkat

Tinggi, telah membuktikan, mempertimbangkan dan memutuskan

berdasarkan seluruh bukti-bukti dengan baik dan benar sesuai dengan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis tingkat pertama jo. Majelis

Pengadilan Tingkat Tinggi sudah benar dan tepat, yang menyatakan bahwa

Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang paling berhak

atas tanah yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. No. 29-30

Jakarta Selatan ;

3. Bahwa sengketa perlawanan perkara a quo, bermula dari Permohonan

Eksekusi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I, yang dikabulkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan penetapan No. 16/2001

Eks jo. No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jak.Bar. tanggal 6 September 2001 yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku

penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/2001/PN.

Jkt. Sel., tanggal 24 September 2001 ;

Bahwa, permohonan eksekusi tersebut di atas, diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali/Terlawan I berdasarkan atas dasar putusan peninjauan

kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000 yang amar

putusannya menyatakan :

- Tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Subroto Jakarta Selatan adalah

merupakan Hak PT. Sagita Real Estate ;

- Menyatakan penyerahan hak tanah itu oleh PT. Multigold Metropolitan

Investment Limited kepada siapapun tanpa kecuali adalah batal demi

hukum dengan segala akibatnya ;

- Menghukum PT. Multigold Metropolitan Investment Limited maupun H. M.

Yassin Rumanief/CV. Kancha serta yang menerima peralihan selanjutnya

untuk menyerahkan tanah Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto

Jakarta Selatan itu kepada PT. Sagita Real Estate ;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara

Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000 pada

halaman 30 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa karena perkara Peninjauan Kembali No. 577

PK/Pdt/1999, (dahulu perkara No. 1637 K/Pdt/1998) berkaitan dengan

perkara No. 372 PK/ Pdt/1999 (dahulu perkara No. 964 K/Pdt/1997), maka

kekuatan eksekutorial putusan perkara ini terhadap tanah obyek sengketa

Kav. No. 29-30 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan berlaku juga

terhadap PT. Multigold Metropolitan Investment Limited dan/atau siapa saja

yang menerima penyerahan dari padanya, termasuk para ahli waris

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

almarhum Luarens Frits Saerang selaku Termohon Peninjauan Kembali

dalam perkara No. 372 PK/Pdt/1999, sekalipun pihak PT. Multigold

Metropolitan Investment sebagai pihak yang menang dalam perkara No. 372

PK/Pdt/1999 ;

Bahwa dari pertimbangan hukum yang sangat jelas itu, maka kekuatan

eksekutorial untuk pengosongan dan penyerahan dalam keadaan kosong

kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I atas tanah Kav. No. 29-30

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak saja harus dilakukan

terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon

Peninjauan Kembali, tetapi juga terhadap siapa saja yang menerima

penyerahan dari padanya termasuk para pihak dalam perkara No. 372 K/Pdt/

1999 (dahulu putusan kasasi No. 964 K/Pdt/1997) ;

Bahwa putusan Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999 dan putusan

Peninjauan Kembali No. 372 PK/Pdt/1999 tersebut di atas, diputus oleh

Majelis Hakim yang sama dan pada tanggal yang sama 25 September 2000,

yang jika diperhatikan secara seksama antara kedua putusan Peninjauan

Kembali telah tepat dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan

perkara a quo, sehingga di dalam pertimbangan hukum maupun di dalam

putusannya tertutup kemungkinan adanya perbedaan dan/atau kontradiksi

mengenai status kepemilikan tanah terperkara ;

4. Bahwa atas fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang

telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I, Pengadilan

Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan tingkat Tinggi, telah tepat

dan benar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo,

dimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea 3 dan 4 yang

menyatakan sebagai berikut :

Alinea 3 halaman 63 :

“Dilain pihak ternyata pada saat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta mencabut SIPPT Terlawan I dengan surat tertanggal 29 Desember

1999 dan menerbitkan SIPPT baru atas tanah sengketa pada tanggal 30

Desember 1999, Terlawan I masih memperkarakan obyek sengketa di

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diputus dalam tingkat peninjauan kembali

dengan putusan Mahkamah Agung No. 577 PK/Pdt/1999, yang sekarang

dimohonkan eksekusi” ;

Alinea 4 halaman 63 :

“Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan bukti-bukti surat

sebagaimana diuraikan ternyata terbukti bahwa Pemerintah Daerah dalam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

hal ini Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan

SIPPT baru atas nama Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) terbitnya

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 tanggal 1 Maret 2000, pada saat

tanah sengketa dalam keadaan bermasalah (masih dalam sengketa

perdata). Atas tindakan mana Terlawan I telah secara nyata menyampaikan

keberatan lewat media masa (vide bukti T.I-12, bukti T.I-13, bukti T.I-14)

Surat Kabar Kompas dan Surat Kabar Suara Pembaruan, tertanggal 15 mei

1999 dan tanggal 4 Januari 2000” ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Majelis

Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah nyata-

nyata tidak memberikan suatu pertimbangan yang lengkap dan obyektif atas

sengketa kepemilikan atas tanah perkara, yang telah diputus oleh putusan

Pengadilan sebelumnya (putusan Peninjauan Kembali No. 577 PK/Pdt/1999

dan putusan Peninjauan Kembali No. 372 PK/Pdt/1999 tanggal yang sama

25 September 2000), yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang

terbukti telah pula dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama

yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi dalam memeriksa, mengadili

dan memutus perkara perlawanan a quo yang mengakibatkan tidak adanya

kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I ;

KEBERATAN KEDUA :

Tentang adanya suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang

nyata :

Berdasarkan pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai

berikut : “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau

suatu kekeliruan yang nyata” ;

1. Bahwa perlu ditegaskan perkara a guo adalah sengketa perlawanan oleh

Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan atas adanya Permohonan Eksekusi

dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I yang dikabulkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapan No. 16/2001 Eks. jo.

No. 020/Pdt/G/1996/PN.Jak.Bar. tanggal 6 September 2001 yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku

penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/2001/PN.

Jkt.Sel. tanggal 11 September 2001 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan

No. 15/Del/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 September 2001 ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan merasa memiliki tanah

terperkara a quo, berdasarkan atas :

- Surat Pelepasan Hak No. 44 tanggal 14 mei 1997 dibuat dihadapan Ny.

Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta, yang dilakukan oleh Johny Saerang dkk.

(para ahli waris Laurens Frits Saerang) kepada Termohon Peninjauan

Kembali/Pelawan ;

- Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 3760/1.711.5

tanggal 30 Desember 1999 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/

Pelawan ;

(diterbitkan sebagai rangkaian Surat Gubernur Jakarta No. 3759/1.711.5,

tertanggal 29 Desember 1999, mengenai Pencabutan Surat Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali No.

1941/A/K/BKD/75 tanggal 25 September 1975, yaitu 1 (satu) hari sebelum

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPPT) yang diterbitkan atas

nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663/Kuningan Timur atas nama

Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan yang terletak di Kav. No. 29-30

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan terbukti dari fakta bahwa

Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni

2000 ;

Sedangkan pada saat itu tanah tersebut di atas masih dalam status sengketa

di Mahkamah Agung RI pada tingkat peninjauan kembali dalam perkara No.

577 PK/Pdt/1999, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht

van gewisjde), pada tanggal 25 September 2000, sehingga secara yuridis

formil, dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 663/Kuningan Timur atas

nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan, bertentangan dengan pasal

584 KUHPerdata, yang penyerahannya terbukti dilakukan oleh seorang yang

belum berhak berbuat terhadap kebendaan itu) ;

3. Bahwa terhadap status sengketa atas tanah di Kavling No. 29-30 Jalan

Gatot Subroto Jakarta Selatan, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan

I telah memberitahukan kepada khalayak umum melalui iklan surat kabar,

antara lain :

Harian Kompas hari Sabtu tanggal 15 Mei 1999, halaman 2 ;

Harian Suara Pembaruan hari Sabtu tanggal 15 Mei 1999 dan

Harian Kompas hari Selasa tanggal 4 Januari 2000, halaman 8

Maka terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik tanah

a quo, telah berupaya melindungi hak kepemilikannya yang telah

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

diperjuangkan sejak Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas

nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I No. 1941/A/K/BKD/75

tanggal 25 September 1975 yang hingga kini diperjuangkan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali/Terlawan I ;

Bahwa dengan munculnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

1663/Kuningan Timur atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,

pada tanggal 25 September 2000, secara yuridis formil, lahirnya sertipikat

tersebut di atas, bertentangan dengan pasal 584 KUHPerdata, yang

penyerahannya terbukti dilakukan oleh seorang yang belum berhak berbuat

terhadap kebendaaan itu, yang harus dinyatakan batal demi

hukum/nietig/null an void dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut ;

4. Bahwa atas permasalahan kepemilikan tentang sengketa tanah a quo yang

didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan dalam perkara

perlawanan, Pengadilan Tingkat Pertama, yang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara a quo telah tepat dan benar, dimana dapat dilihat dalam

pertimbangan hukum maupun amar putusannya, yang terbukti dikuatkan oleh

Pengadilan Tingkat Tinggi berdasarkan bukti-bukti secara menyeluruh dan

teliti dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu penerapan hukum dalam pertimbangan

Pengadilan Tingkat Pertama jo. Pengadilan Tingkat Tinggi telah tepat dan

benar ;

Bahwa tentang kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,

Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa,

mengadili dan memutuskan perkara a quo, yang dikuatkan oleh Pengadilan

Tingkat Tinggi dimana dimuat dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea

3, alinea 5 dan halaman 64 alinea 7 yang menyatakan sebagai berikut :

Alinea 3 halaman 63 :

“Dilain pihak ternyata pada saat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta mencabut SIPPT Terlawan I dengan surat tertanggal 30 Desember

1999, Terlawan I masih memperkarakan obyek sengketa di Pengadilan

Negeri Jakarta Barat, diputus dalam tingkat peninjauan kembali dengan

putusan Mahkamah Agung No. 577 PK/Pdt/1999 yang sekarang dimohonkan

eksekusi” ;

Alinea 5 halaman 63 :

“…….bahwa ternyata dipersidangan adanya dalil bantahan dari Terlawan I

dan Terlawan IV yang menyatakan bahwa Pelawan memperoleh hak dari

Johny Julius Saerang dkk. (para ahli waris Laurens Frits Saerang almarhum)

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

atas dasar adanya ”Surat Pelepasan Hak”, tertanggal 14 Mei 1997 No. 44

yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta, tidak

dibantah oleh pihak Pelawan, hemat Majelis karena penyerahan terjadi pada

saat tanah masih dalam keadaan sengketa terbukti menurut hukum bahwa

kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil perlawanan Pelawan tidak

didasarkan atas alas hak yang syah dalam arti dilakukan oleh seseorang

yang belum berhak secara bebas terhadap kebendaan itu, dengan kata lain

ahli waris dari Laurens Frits Saerang almarhum tidak menyampaikan secara

jujur tentang status obyek sengketa” ;

Alinea 7 halaman 64 :

“……terbukti terbitnya SIPPT ditindak lanjuti pada saat bersamaan terbit

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663 atas nama Pelawan dan telah pula

menyatakan mencabut SIPPT yang diterbitkan terdahulu diberikan pada

Terlawan I, pada saat tanah masih dalam keadaan sengketa dimana

Terlawan ternyata pula menyampaikan keberatannya melalui mass media

dan peradilan Tata Usaha Negara menyangkut tindakan administratif

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ini membuktikan didasari

oleh tindakan dari Johny Julius Saerang (ahli waris Laurens Frits Saerang

almarhum), dengan terbitnya Surat Pelepasan Hak No. 44 tanggal 14 Mei

1997 yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, SH., Jakarta, dasar

kepemilikan dari Pelawan (PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi) bertentangan

dengan ketentuan pasal 584 KUHPerdata, penyerahannya terbukti dilakukan

oleh seorang yang belum berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan

Tingkat Pertama, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi Jakarta, terbukti bahwa jelas

kepemilikan yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan,

atas tanah perkara, sudah sepatutnya batal demi hukum/nietig/null and void,

karena secara materiil yuridis, telah kehilangan kekuatan hukumnya, yang

perolehannya dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan/atau tidak sah

atas kebendaan itu, sehingga Majelis Kasasi telah melakukan kekhilafan

dalam memberikan putusan a quo cenderung subyektif, dan/atau sudah

sepatutnya mengikuti pertimbangan hukum Pengadilan yang dibawahnya

yang telah tepat dan benar, baik termuat dalam pertimbangan hukum

maupun amar putusannya.

Bahwa dengan nyata-nyata terbukti Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan

secara cermat dan benar dari segi hukum, atas obyek sengketa dalam

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

perkara a quo, telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata

yang dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap

dipersidangan tanpa memberikan pertimbangan dan/atau penilaian atas

pengujian material/subtansial yang disengketakan, sehingga Pemohon

Peninjauan Kembali/Terlawan I selaku pemilik yang sah telah dirugikan atas

putusan Majelis Kasasi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan keberatan 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan ini tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

alasan-alasan tersebut tidak lain adalah pendapat subyektif dari Pemohon

Peninjauan Kembali saja, sehingga hanyalah merupakan perbedaan pendapat

semata yang tidak termasuk dan tidak memenuhi syarat sebagai sesuatu

kekeliruan Hakim atau suatu kekhilafan yang nyata yang ada pada putusan

Hakim yang dimohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam

pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Sagita Real Estate

tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PT. SAGITA REAL

ESTATE tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007 oleh Prof.DR. Paulus Effendi

Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Contoh Putusan Mahkamah

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06

Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus

Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah

pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

ttd. ttd.

Prof.DR. Ahmad Sukardja, SH. Prof.DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :

1. Meterai --------------- Rp. 6.000,- ttd.

2. Redaksi -------------- Rp. 1.000,- Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi --------- Rp. 2.493.000,-

Jumlah = Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31