Seri Hukum Administrasi

PUBLIC DOMAINBAGUS OKTAFIAN ABRIANTO

Materi Perkuliahan

Perbedaan Paham1

Hak Menguasai Negara2

Praktik Indonesia4

Cara Mendapatkan/ Menggunakan

Benda Public Domain3

Amongst the sinners, the

gravest is he who finds time

to discuss the faults of

others

Ustman bin Affan

Latar Belakang

Tujuan Negara

Dalam rangka pelaksanaan

tujuan negara yang ada dalam

pembukaan UUD NRI Alinea ke-

4

Fasilitas

Pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya untuk

mewujudkan tujuan negara

memerlukan fasilitas

Public Domain

Pemerintah dapat memliki hak-

hak atas benda-benda yang

digunakannya sebagai fasilitas

tersebut

Perbedaan PendapatMenurut para ahli hukum

9,000

8,000

6,000

4,000

3,000

2,000

Thorbeeke Von Reeken

Proudhon Vegting

Barckhausen

Marcel Waline

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikansaripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpaldarah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang,

lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. MakaMaha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik

QS. Al Mu’minun 12-14.

ProudhonSarjana Perancis

Telah membagi kedudukan hukum kepunyaan negara

menjadi :

1. Kepunyaan privat (domaine prive)

2. Kepunyaan public (domaine public)

Ad. 1. kepunyaan privat meliputi benda-benda yang

dipakai oleh aparat pemerintah dalam melakukan

tugasnya. Kemanfaatan benda tersebut secara langsung

digunakan oleh aparat pemerintah. (jarang dipakai umum),

rumah dinas, mobil dinas, kebun pemerintah, dll

Ad. 2. kepunyaan public meliputi benda yang disediakan

pemerintah untuk dipakai masyarakat dan dapat dinikmati

secara langsung oleh masyarakat. Misal telepon umum,

lapangan olah raga, GOR, dll

Domaine prive diatur dalam hukum perdata biasa,

sementara domaine public diatur oleh hukum tersendiri

yaitu hukum domaine public.

Menurut Proudhon, dalam hal

kepunyaan public, pemerintah

bukan sebagai eigenaar/

pemilik, melainkan hanya pihak

yang menguasai (beheren) dan

yang mengawasi. Sehingga

timbul ketidaksepakatan atas

hal ini.

VegtingMeskipun domaine public itu berlaku hukum tersendiri dan bersifat

istimewa, tetapi pemerintah/ negara tetap menjadi eigenaar

Marcel Waline

Dalam menjalankan hak tersebut (memakai fasilitas) pemerintah tidak seperti eigenaar biasa,

sebab tindakannya terbatas saja. Tetapi ia tetap eigenaar.

I see humans but

not humanity

Barckhausen

Adanya domain public itu tidak

pernah dimaksudkan untuk

menentang hukum perdata

biasa melainkan hanya

menuntut pengkhususan

pengaturan tentang domain

public tersebut. Namun seperti

benda lainnya, domain public

tersebut dapat juga menjadi

objek sebagaimana

kepunyaan privat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,

harusnya semakin tinggi pula tangka kepekaannya

terhadap kemanusiaan

ThorbeckeSarjana Belanda

Benda yang bukan benda perniagaan

tidak dapat menjadi pokok bezit,

sehingga benda tersebut tidak dapat

menjadi hak eigendom

Sepakat dengan Proudhon

Benda-benda yang tidak dapat

dijadikan hak eigendom tersebut tentu

saja bukan milik seorang eigenaar.

Dengan demikian, pemerintah bukanlah

eignaar terhadap benda public domain,

sebab public domain bukan benda

perniagaan

Von ReekenMenentang Pendapat Thorbecke

1. Benda yang diselenggarakan untuk kepentingan umum

bukanlah benda di luar perniagaan, sebab benda di luar

perniagaan adalah benda yang dikeluarkan dari

pergaulan hukum biasa (maka public domain bukanlah

benda di luar perniagaan secara keseluruhan)

2. Negara adalah eigenaar menurut hukum privat biasa

dari public domain sehingga hukum privat berlaku pula

bagi benda tersebut sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan publiknya. Bila benda tersebut

digunakan untuk kepentingan umum maka Sebagian

benda tersebut menjadi benda “di luar perniagaan”

sehingga tidak seluruhnya dikeluarkan dari lapangan

hukum privat biasa.

Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu akan menjagamu sedangkan engkaulah yang menjaga harta. Ilmu itu hakim (yang memutuskan

berbagai perkara) sedangkan harta adalah yang dihakimi. Telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu, walaupun diri-diri

mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia (Imam Abu Hanifa)

Hak Mengusai Negara dan Public Domain di Indonesia

Adanya ketentuan yang ditegaskan di awal dictum UUPA itu maka di Indonesia tidak dikenal adanya

kepemilikan oleh negara terhadap public domain agraris, tetapi hukum Indonesia hanya mengenal “hak

menguasai”. Dengan demikian berdasar UUPA negara Indonesia dalam bidang keagrariaan tidak

mengenai domain verklaring (tanah tak bertuan menjadi milik negara), yang dikenal adalah “hak

menguasai negara”

Pemerintah/ negara tidak bisa disebut eigenaar atas benda-benda obyek agrarian. Memang benar bahwa

berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, KUHP berlaku (pasal 519, 520, 521, 523). Namun

karena pasal-pasal tersebut dan juga Buku II BW menyangkut bumi, air, dan kekayaan di dalamnya maka

berdasarkan UU 5/1960, peraturan tersebut tidak berlaku sejak tahun 1960.

Secara teoritis memang penafsiran berdasar pasal-pasal tersebut dapat dijadikan pendekatan untuk

memahami kedudukan dan sifat hukum public domain, namun secara normatif (yurudis formal) UU 5/1960

telah menegaskan bahwa dengan berlakunya UUPA maka Buku II BW sepanjang mengenai Bumi, Air, dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dinyatakan dicabut

Hak Menguasai Negara

Dasar Konstitusional hak menguasai negara adalah pasal 33 ayat (3)

UUD NRI 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan unruk sebesar-besar

kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan

1) (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang

Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara,

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2) (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai

bumi, air dan ruang angkasa.

Perkembangan

UU 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan negara

PP 27 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah

Peraturan lainnyaBerkaitan dengan Barang Milik Negara/ daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan

Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/Kmk.6/2013tabel Masa Pemanfaatan BMN

6. PMK 90 2014 Perubahan PMK 1 2013 Penyusutan BMN Pada Entitas Pemerintah Pusat

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK.06 2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik

Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 PMK. 06 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan

Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK.06 2016 Tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai

Negara Berupa Sumber Daya Alam,

10.Dll

BMN menurut UU 1/2004

Barang Milik Negara

adalah semua barang

yang dibeli atau

diperoleh atas beban

APBN

atau berasal dari

perolehan lainnya

yang sah.

Barang milik

negara/daerah yang

diperlukan bagi

penyelenggaraan

tugas pemerintahan

negara/daerah tidak

dapat

dipindahtangankan.

Pemindahtanganan

barang milik

negara/daerah

dilakukan dengan cara

dijual,

dipertukarkan,

dihibahkan, atau

disertakan sebagai

modal Pemerintah

setelah mendapat

persetujuan

DPR/DPRD.

Pihak mana pun

dilarang melakukan

penyitaan terhadap

BMN

Hak-hak Pemerintah untuk Mengambil dan Menggunakan Milik Pribadi

Seseorang

Pencabutan hak milik atas barang-barang milik

pribadi seseorang hanya dapat dilakukan oleh

pemerintah dengan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang tegas.

Video

Thank youBagus Oktafian Abrianto