proses peninjauan kembali perkara perdata pada …repository.unair.ac.id/12302/2/fulltext.pdf ·...

S K R I P S I

CHARLES LEONARD BtNNENDIJK

PROSES PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA PADA MAHKAMAH AGUNG R.l.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PROSES PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA PADA MAHKAMAH AGUNG R.I.

CHARLES LEONARD BINNENDIJK

PRGSii-S Jta&USJAUAti KEi'lBAOiI PiiRIOHA PEKDATA

PADA hAnlUfoAh AUbNG K . I .

S K K iP S I

o m h

G H A K iiS LbGKARD

iA M ll^ :Ab HUKUh 'Ui^IViitHbl'xAb A I K ^ G G A

bURABAiA

1987




f t r f o O > / f y

/s>

HI OSES PEKIKJAUAN KJSftBAU PKdKARA PERDA2A PADA MAHKAMAH AGUNG R.l.

SKKIPSIDIAJUKAN UlilOK ME-UbKGKAPI IUGAS

DAN MEMEKUHI SYAKAT SXARAI UNTUK HENCAPAI G£jaAK SARJANA HUKUM

M I LIK•m«ivBERPlJSTAKAAN

^ V E R S I T A S A iR L A N O O A * CHARiiES LEONARD BINNEBDIJK*--- Ljj R A B A Y A j

OLSH

038141028

PEMBIMBING DAN PENGUJ1 PEKBIMBING DAN PENGUJI

SURABAYA1987




&ATA PbNGAM'Aft

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai kelengkap- an tugas dan pemenuhan syarat untuk mencapai gelar ea^jana hukura.

Dengan perasaan yang setulus tulusnya saya menyampai- kan terima kasih kepada yang terhormat s

1. Bapak Ismet .baswedan, S.tt., dan Bapak Abdoel Rasjid,S.H., 1L.M., selaku dosen pembimbing dan penguji saya dengan penuh perhatian dan sabar memberikan petunjuk petunjuk yang berguna dan berharga sampai berakhirnya pembuatan skripsi ini,

2. Bapak Bambang boerjo, S.H., dan Bapak Basuki Rekso- wibowo, selaku dosen penguji.

3. Semua pihak yang banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya eaya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mungkin masih mempunyai kekurangan kekurangannya dan masih jauh dari sempurna, akan tetapi saya mempunyai keyakinan serta mengharapkan agar skripsi ini dapat hermanfaat untuk para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya ,5*2, Desember 1987

Charles Leonard Binnendijk

iii




DAfTAR ISI

HalamanKAIA PEKGAMTAH ............................................................................. i l l

DAfl'AH I S I ...................................................................................... iv

BAB I P£HBAiiU LUAH .................................................. J............ I

1. Permasalaban, Latar Belakang dan rtumuean-

n y a ............................................................................ 1

2* Penjelasan J u d u l................................................ 5

3* Alasan Pemilihan Judul ...................................... 6

4* Xujuan Penulisan ................................................ 8

5. Aetodologi ............................................................. 96 . Pertanggungjavaban Sistematika ................... 9

BAB II LEhBAGA PfcNIhJAUAH KJbJtBAjLl.................................. 12

1. Sejarah Singkat i*embaga Peninjauan aba-11 Perkara Perdata ............................................ 12

2. Pengertian Paninjauan Kembali ..................... 19

3. Alasan Peninjauan Kembali .............................. 23BAB l i l ifcGSES Pfeli lAiJAUAft JU.MBAL1 DALAM PERKAKA

PhKBATA.......................................................................... 28

1* I'ata'Cara Mengajukan Jrenlnjauan Kembali*. 28

2. Jalannya Permohonan Perkara Peninjauan

Kembali ................................................................... 39BAB IV PUIUSAH PfcHBUAlJAN KiABALl .................................. 43

1 , Permohonan Peninjauan Kembali lidak Bapat

B ite r im a ................................................................. 44

iv




Halaman2. Permohonan peninjauan Xeabali JDltolak ... 48

3* Permohonan Peninjauan Cembali Dikabulkan 49BAB V KfcSlMPUJLAA DAA SAKAW ...................... 53

1. Keeimpulan..... ....................... 532. Saran .................................. 55

DA* 'XaK JUiPUbXAAAA*LArt lxvAh

T




B A B I Pi^DAHiaUA*

1. -Fermasalahan. Latar -rielakang dan RumusannvaSistem Peradilan di Indonesia dalam mengadili suatu

perkara menganut asas ne bis in idem, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Berdasarkan pasal 134 Reglement op de Burgerlijke fi-echtsvordering, ulangan tindakan diatas tidak akan mempunyai akibat hukum,^

Menurut Sudikno ftertokusumo, terikatnya para pihak pada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mem-

ppunyai arti ne&atif. iang mempunyai arti negatif, kekuatanmengikat suatu putusan kecuali berdaearkan asas ne bis inidem yang diatur dalam pasal 154 eglement op de BurgerlijkeKechtsvordering juga berdasarkan asas litie finiri oportetyang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untukmengajukan upaya hukum, yaitu apa yang ada pada suatu waktutelah diselesaikan oleh hakim tidak boleii diajukan lagi pa

'sda hakim. Dengan diperolehnya kekuatan hukum yang pasti,

^Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Idberti, Yogyakarta, 1985, h. 178.

2Ibld.. h. 177.3lbid.■ h. 178.

1




maka putusan itu tidak dapat diubah lagi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan pengadilan merupakan karya hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk raenerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu demi keadilan dan demi kebenaran maka setiap putusan hakim disediakan upaya hukum yakni suatu upaya untuk melawan atau menolak suatu putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang undang dengan tu^uan agar mendapatkan putusan yang dirasa lebih adil. Misal terjadinya kasus Sengkon dan Karta dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata hal yang demikian juga mungkin terjadi. Upaya hukum biasa pada aeasnya terbuka pada setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Newenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah perlawanan ( verset ), banding dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia juga upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal hal

2




tertentu yang disebut dalam undang undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah request civiel ( peninjauan kembali j dan derdenverset C perlawanan ) dari pihak ke- tiga.* Oleh karena upaya hukum sangat luas hila diuraikan satu persatu mulai dari perlavanan, banding dan kasasi maka saya akan membahas dengan batasan yang sesuai dengan permasalahan pada judul : M£roees Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata pada Jtehkamah Agung

Sebelum kita menginjak lebih jauh lagi masalah peninjauan kembali, kita tinjau lebih dahulu peraturan perundang-undangan nasional yang aengatur masalah peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

1. Ondang undang fco. 19 3-ahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan xokok Jêkuasaan Kehakiman ( dimuat dalam êmbaran Negara No. 2269 ), Peninjauan Kembali dapat diketahui dalam pasal 15. kemudian undang undang tersebut dicabut oleh Undang undang No. 14 lahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Po- kok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang undang No. 13 'iahun 1965 tentang iengadil- an dalam idn&kungan i-eradilan Omum dan Mahkamah Agung ( dimuat dalam i-embaran êgara 1‘ahun 1965 No. 70, Tambahan ijembaran Negara No. 2767 ), le-

3

4IMjLu, h- 192.




ninjauan Kembali diatur dalam ppsal 31 dan pasal 52. H-eraudian undang undang ini dicabut oleh Undang undang a o . 14 l'ahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang undang No. 14 lahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok JS-ekuasaan Ji.ehakiman ( dirauat dalam i-embaran Negara Xahun 1970 l*o. 74, Tambahan -Lembaran Aegara ^o. 2951, pasal 21 mengatur tentang Peninjauan K.embali.

4. Undang undang ^o. 14 l'ahun 1985 tentang Mahkamah Agung ( dimuat dalam Lembaran ixegara No. 3316 ), Peninjauan JS-embali diatur dalam Bab IV Bpgian Ke- empat mulai pasal 66 sampai pasal 77.

Selain undang undang tersebut diatas, Mahkamah Agung dimmgkinkan untuk men&eluarkan berbagai peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara yang belum ada. Xindakan Mahkamah Agung R.I. tersebut dimungkinkan oleh Undang undang **o. 1 l'ahun 1950 tentang Susunan, JS-ekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dalam pasal 131 dinyatakan :

”Jika dalam pengadilan ada soal sj,al yang tidak diatur dalam undang undang, maka Mahkamah Agunt dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diblcarakan".Lengan dasar itu, maka Peraturan Mahkamah Agung, Su

rat Edaran dan lain lainnya itu dibentuk. Sekarang maealah-

4




nya :Bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap eksekuei

ypng telah dilaksanakan kemudian permohonan Peninjauan Kembalinya dikahulkan V.

2* Pen.ielasan JudulDalam penulisan ini, saya mengambil judul : "Proses

Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata pada Mahkamah Agung Ini saya pilah pilah menjadi, Proses; Peninjauan Kembali; Perkara ^erdata; Mahkamah Agung.

Proses artinya runtunan perubahan ( peristiva ) dalam perkembangan sesuatu, misalnya perubahan statis menjadi dinamis.

Peninjauan Kembali ialah perbuatan untuk memeriksa lagi terhadap hal hal yang telah diselesaikan, demi mencari keadilan.

Perkara Perdata ialah urusan tentang hukum yang mengatur hak, harta benda dan perhubungan antarn orang dengan orang dalam suatu negara.

f'lahkaraah Agung ialah pengadilan yang tertinggi di- wilayah negara Indonesia.

Dari judul tersebut saya harapkan akan dapat memberikan sedikit pengertian dalam hal pembahasan skripsi ini, serta mempermudah pembaca dalam hal memehami penulisan ini.

5




3. AlagAn Pemlllhan JudulAda beberapa alasan yang mendorong saya untuk me-

milih judul "Proses Peninjauan K-embali dalam Perkara Perdata pada Mahkamah Agung K.l,", alasan alasan tersebut antara lain s

a. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi ber- venang untuk memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali* Sebagaimana diketahui permasalahan peninjauan kembali perkara perdata dalam acaranya cukup pelik dan banyak hal yang kurang dipahami oleh kalangan hukum dan pencari keadilan*

b* Sebenarnya permasalahan peninjauan kembali pada masa penjajahan yakni pada masa pemerintahan Hindia Belinda telah ada peraturan yang mengatur permasalahan peninjauan kembali. Untuk peninjauan kembali perkara pidana disebut dengan Herxiening sedang dalam perkara perdata disebut Request civiel. Kitab yang mengatur tterziening dirauat dalam Heglement op de Strafvordering ( disingkat S.V. sedangkan untuk Request civiel terdapat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering V disingkat Rv ). Oleh karena peraturan peraturan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan cita cita hukum nasional, maka oleh Pemerintah Eepublik Indonesia untuk peninjauan kembali perkara perkara pidana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Ho. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedan&kan untuk pe-

M f L I K

•UNrvpEoRPUSTAKAANS iTiTAS A,RL^ o o A- - JLv z _a b a Y a i




ninjauan kembali perkara perkara perdata telah diatur Undang undang ho, 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ( dimuat dalam ijembaran Ue^ara tahun 1985 Ho. 73, ^ambahan lembaran Negara sebagai penjelasan Ho. 3316 ). Sebagaimana diketahui bahwa Undang undang ho, 14 tahun 1985 baru saja ditetapkan di Jakarta yang diundangkan tanggal 30 Desember 1985. Oleh karena peraturannya masih baru sehingga kurang dipahami oleh masyarakat maupun para pencari keadilan maka saya akan mengungkapkan sebagaimana diatur dalam undang undang yang baru tersebut.

c. Selain saya akan menguraikan undang undang yang baru saja diundangkan pada tanggal 30 Desember 1985 tersebut diatas, masalah peninjauan kembali perkara perdata yang telah memperoleh suatu putusan pengadilan yang tetap, juga rae- rupakan upaya hukum luar biasa atau istimewa sifatnya. Sifat istimewa dan luar biasa upaya hukum ini merupakan harapan baru bagi para pencari keadilan, tentunya setelah gagal dalam memenuhi persy^ratan untuk memperoleh keadilan melalui upaya hukum biasa pada pengadilan. Untuk memenuhi harapan baru bagi para pencari keadilan melalui peninjauan kembali tersebut, para pencari keadilan harus memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang, mengingat upaya hukum luar biasa atau istimewa, ini adalah upaya untuk memperoleh keadilan yang terakhir sekali, maka saya akan menguraikan sesederhana mungkin, agar lebih mudah

7




untuk dipaharai atau dimengerti yang ketentuannya sebagaimana diatur dalam perundang undangan yang berlaku dewasa ini.

4. Iu.1uan PenulisanPenulisan skripei ini bertujuan untuk memberikan

gambaran bahwa lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia khu- cusnya peninjauan kembali untuk perkara perdata telah diatur dalam urdang undang yaitu Undang undang iio. 14 tahun 1985

tentang Mahkamah Agung y?ng disebutkan secara limitstif dalam Paragraf 2 tentang Peradilan Umum pasal 67 sampai dengan pasal 75.

Sebelum Lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia telah secara umum dalam Undang undang fto, 14 tahun 1970 yang peraturan pelaksanaannya pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tetapi tanggal 11 Waret 1982 Mahkamah Agung menetapkan lagi peraturan Mahkamah *gung fto. 1 tahun 1982

merupakan penyempurnaan undang undang aebelumnya.Jadi saya dalam hal ini akan menguraikan peninjauan

kembali atrs putusan dalam perkara perdata yang telah diatur dalam Undang undang ho, 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, agar dapat sebagai bacaan dari bahan perbandingan di- kalangan mahasiswa fakultps hukum khususnya serta masyarakat pada umumnya.

8




5. Metodologl5.1. Sumber data.

Untuk penulisan skripsi ini sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan, data primer diperoleh dengan wawancara kepada pihak pihak yang mengerti secara jelas masalah ini.

5*2. Tehnik pengumpulan data.Bata data yanp, digunakan penyusunan skripsi ini diperoleh dengan jalan mengadakan study kepustakaan Berta wawancara dengan Bapak Soedirjo, pensiun-an pegawai Mahkamah Agung,

5.3. Pembahasan masalah dalam skripsi ini mempergunakan metode diekriptip analisis komparatif, yaitu dengan menganalisa dan membandingkan antara peraturan yang pernah ada akan diperoleh kesimpulan secara induktif maupun deduktif yaitu berdasarkan prinsip umum diterapkan kekhusus / konkrit.

6. fertan&gunajawaban SlstematlkaAgar dapat menjelaskan maaalahnya maka slstematika

penulisan skripei ini rays lakukan bab per bab yang terdiri atas lima bab. Sebelum memasuki materi penulisan sa.ya berikan sedikit ulasan tentang hal hal disekitar perraasalahan yaitu latar belakang perraasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, rcetode yang dipakai dan sistematikanya, karena sifatnya merupakan gambaran umum saja maka saya tem-

9




patkan pada bab I yaitu Pendahuluan,Selanjutnya aaya jelaskan mengenai terjadinya lemba-

ga peninjauan kembali yang sudah ada sejak Jaman Colonial .Belanda, sampai jaman merdeka praktek lembaga ini berjalan terus sehingga terbentuknya Undang undang *io. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur lembaga peninjauan kembali perkara perdata. Untuk memudahkan pembhaman maka dijelaskan juga pengertian peninjauan kembali yang kemudian dilanjutkan dengan alasan alasan peninjauan kembali, ini diatur dalajn bab XI,

Setelah itu kita memasuki bab III yang merupakan materi pembahasan, saya berikan ulasan mengenai tata cara mengajukan peninjauan kembali yang mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu syarat syarat permohonan peninjauan kembali, agar permohonan itu dapat diterima. Setelah itu dilanjutkan dengan jalannya permohonan perkara peninjauan kembali sehingga prosesnya sampai ke Mahkamah Agung.

Mahkamah *gung kemudian mengadakan pemeriksaan dan memutus perkara peninjauan kembali, apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak. Barulah Mahkamah Agung dapat menentukan bahwa putusan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, ditolak ftau dikabulkan, ini dibahas dalam bab IV,

Sebagai penutup saya tarik kesimpulan dari uraian uraian pembahasan terdahulu dan saya raencoba untuk mengajukan saran.

10




Demikian penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk meraudahkan penulisan dalam mencapai ketepatan dan keruntun- an “berpikir.

11




B A B I I JLKMBAGA PiJJINJAUAii KLMBAx.1

1. Se.1arah_Sjngkat Lembafca ^enin.lauan cembali Perkara Perdata

lembaga Peninjauan Cembali terhadap putusan dalam perkara perdata berasal dari sistem hukum Perancis, di - kenal dengan istilah iteqete civile yang timbul pad? abad AVI. Sedangkan dinegeri Belanda disebut sebagai Request civiel.

Lembaga request civiel dimasukkan dalam hukum acara perdata negeri Belanda juga negeri jajahan iiindia Belanda dengan tidak mendapat dasar hukum dari *et op de Kechter- lijke Organisatie, peraturan untuk negeri Belanda maupun rteglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia ( RO ), peraturan yang berlaku untuk negara Indonesia.

Untuk perkara perdata ada pengaturannya dalam Regle- ment op de Burgerlijke ^echtvordering disingkat dengan Rv, yaitu hukum acara perdata yang dulu berlaku bagi pengadilan orang i-ropah dan peninjauan kembali perkara perdata ini diberikan nama request civiel ( disingkat R*C

^R. Subekti, Hukum Acara Perdata. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPtilO , Bina Cipta, 1982, h. 169.

12




•Bag! pengadilan untuk golongan Indonesia dan disamakan dengan mereka, berlaku hukum acara perdata yang terdapat dalam Herziene Indonesische Keglement ( HIK ) untuk daerah Jav/a dan Madura termuat dalam Stb. i*o. 44 tahun 1941, sedangkan Kechtsregleraent voor de iiuitengewesten ( R.i3g ) termuat dalam Stb. Ho. 227 tahun 1927 untuk daerah luar Java dan Madura. Dalam HIK maupun ft.Bg tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang lem'baga request civiel, bahkan dalam pasal 393 Hitt dan pasal 721 H.-bg melarang hakim pengadilan negeri ( landraad ) untuk memakai bentuk acara lain, selain yang diatur dalam HIK maupun H.ljg, mes- kipun demikian dalam praktek gugatan request civiel sudah sejak lama diterima oleh pengadilan negeri ( Landraad ) dengan memakai ketentuan ketentuan dalam heglement op de Hurgerlljke Kechtevordering ( RV ) Bebagai pedomannya, seperti bentuk acara lain, yaitu "voeging" ( penggabung- an ), "intervene!" ( percampuran ), dan lain lainnya.Contoh putusan gugatan request civiel diterima oleh landraad ( pengadilan negeri J, putusan iandraad Padang, tanggal 29 April 1931.6

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia beberapa tahun kemudian dibentuk undang undang yang mengatur ten-

Soepomo, hukum Acara Perdata Pen«adilg,n Kegerl. Pradnya Paramita, 1972, h. 110.




tang Susunan, Kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 113, 114 dan sehagian dari paeal 149 K-onstituante Semen- tara Republik Indonesia Serikat. Undang undang yang dimaksud adalah Undang undang J'tahkamah Agung Indonesia (Undang undang Ho, 1 tahun 1950) terbentuk tanggal 6 ttei 1950, yang diundangkan dan mulai berlaku tanggal 9 Juni 1950 yang tidak memuat tentang peninjauan kembali,

Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Repu- blik Indonesia, maka untuk mencapai kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil diberlakukan Undang undang No. 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 9).

Dalam suasana kemerdekaan praktek request civiel masih tetap berjalan, misalnya putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 1953 t^ukum, tahun 1954, No. II dan

7111 h. 94-96f dan putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 1953).8

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka berlakulah Undang undang Daear 1945. lima tahun kemudian setelah Dekrit Presiden, terciptalah Undang undang No* 19 tahun 1964 tentang ketentuan ketentuan

14

7lbld.. h. 112.

8Ibld.. h. 113.




Pokok Kekuasaan Xehakiman, dimana lembaga Peninjauan Kembali diatur dalam paeal 15, sedangkan peraturan pelaksanaan undang undang tersebut dikeluarkan Undang undang Wo. 15 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam i-ingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Lembaga Peninjauan Kembali mendapat pengaturan dalam pasal 31 dan 52. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang tugas untuk menangani permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan negeri (menurut pasal 31> yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

i^engan keluarnya peraturan ini banyak pencari keadilan yang mengajukan permohonan peninjauan kembali ke pengadilan negeri. Sampai akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 6 i'ahun 1967, tanggal 29 September 1967 yang menginstruksikan agar semua perkara yang memohon peninjauan kembali ditolak karena undang undang pelaksanaannya belum ada, yaitu dengan jawaban tidak diterima, apabila permohonan diajukan ke Mahkamah Agung, atau tidak berwenang apabila permohonan diajukan ke penga-

9dilan negeri.Cisebabkan karena banyaknya permohonan peninjauan

kembali yang diajukan ke pengadilan negeri atau secara

15

itubini dan Chaidir Ali, Peneantar Hukum Acara Per- Hn+.flr Alumni, Bandung, h. 137.




langsung ke Mahkamah Agung dan ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar yang kuat sehingga apabila tidak diterima hanya karena belura ada undang undang yang mengatur pelaksanaannya maka akan menimbulkan rasa ketidak puasan dan ketidak adilan, Oleh karena itu maka sebelum adanya undang undang pelaksanaan yang dlmaksud, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menambah hukum acaranya dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Kepublik Indonesia Ho. 1 tahun 1965 pada tanggal 19 Juli 1969 dengan memperhatikan pasal 31 Undang undang Ho. 13 tahun 1965, pasal 15 Undang undang Ho. 19 tahun 1964 dan pasal 131 Undang Undang Ho. 1 tahun 1950, lalu mencabut Surat -kdaran Mahkamah Agung Ho. 6 tahun 1967.

Peraturan Mahkamah Agung Ho. 1 tahun 1965 tersebut berisikan alasan dan cara mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata maupun perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap beserta akibatnya dan mulai berlakunya peraturan ini secara terperinci dalam pasal 1 sampai dengan pasal 8. Pada tanggal 23 Qktober 1969 Mahkamah Agung Kepublik Indonesia mengeluarkan Surat idaran Ho. 18 tahun 1969 tentang belum ce- patnya dijelaskan Peraturan Mahkamah Agung Ho. 1 tahun 1969. Dengan demikian maka peraturan Kahkamah Agung Ho. 1 tahun 1969 belum dapat dijalankan sesuai dengan isi surat edaran tersebut.

16




Dengan demikian permohonan yang masuk setelah dl- keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 dapat diterima dan sementara ditahan dl kepaniteraan, untuk kemudian apabila sudah ada peraturannya lebih lanjut seperti dimaksud diatas, didaftarkan menurut tanggal pene- rimaannya di kepaniteraan, sedangkan permohonan yang telah diperiksa sebelum tanggal 19 *Iull 1969 supaya diteruskan menurut cara yang lama, yaitu diperiksa oleh pengadilan negeri dengan hak banding dan kasasi.10

Pada tanggal 17 Desember 1970 berlaku Undang undang Uo. 14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang undang No. 19 tahun 1969 dimana dalam pasal 21 nya menyatakan ;

"Apabila terdapat hal hal atau keadaan keadaan yang ditentukan dengan undang undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata.dan pidana oleh pihak pihak yang berkepentingan".Sebelas bulan kemudian dikeluarkan lagi peraturan

Mahkamah Agung atau Perma No. 1 tahun 1971 tanggal 30 No- pember 1971, yang berisi mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 dengan catatan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan menurut cara gugatan biasa dengan

17

10I M ( L , h. 135.

^K. Subekti, up. cit., h. 170.




berpedoman pada peraturan "Burgerlijke ^echtsvordering", namun lima tahun kemudian menyusul Perma No. 1 tahun 1976 tanggal 31 Juli 1976, dengan mengakhiri penggarisan yang diberikan Perma Wo. 1 tahun 1971 dan surat edaran sebelumnya.

Menjelang akhir 1980 timbul drama pidana terhadap Sengkon dan Karta yang dijatuhi dan menjalani hukuraan akibat putuaan pengadilan yang sesat, kasus ini menarik perhatian masyarakat hingga ke Dewan Perwakilan Kakyat R.I. demikian pula para akhli hukum banyak memberikan tanggapan melalui berbagai mass media*

Dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan Dewan Per- wakilan Kakyat pada tanggal 19 Nopember 1980 antara lain membahas kasus tersebut diatas, akhirnya kedua instansi ini saling menghimbau. Si&uasi ini ditanggapi oleh Mahkamah untuk menciptakan sarana peraturan sendiri baik bidang perdata maupun pidana mengenai neninjauan kembali.

Pada tanggal 1 Desember 1980 maka diterbitkan peraturan Mahkamah Agung &o. 1 tahun 1980, sekaligus dibuat- kan pula Surat i-daran Mahkamah Agung flo. 7 tahun 1980 yang merupakan peraturan pelaksanaannya, peraturan ini bersifat Bementara sambil menunggu undang undang yang mengatur hukum acara peninjauan kembali.

Oleh karena itu berakhirlah masa berlakunya peraturan Mahkamah Agung No. 1 tauun 1980 untuk peninjauan kembali

18




dalam paham pidana, sedangkan peninjauan kembali perkara perdata masih tetap berlaku, akan tetapi disempurnakan dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982, tanggal 11 Maret 1982.

Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1985 diundangkan dan mulai berlaku Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam hukum acaranya telah diatur lembaga peninjauan kembali perkara perdata mulai dari pasal 66 sampai pasal 77.

2. Pengertlan Peninjauan KembaliDalam sistem peradilan kita berlaku suatu asas bahwa

suatu putusan pengadilan yang sudah berkakuatan mutlak, tidak dapat diubah lagi.

Kalau suatu perkara yang sudah pernah diputus dengan suatu putusan yang berkekuatan mutlak akan diajukan lagi kemuka pengadilan, maka tuntutan jaksa { dalam perkara pidana ) atau gugatan baru ( dalam perkara perdata ) dapat ditangkls dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang berkakuatan mutlak itu. Eksepsi tersebut didas?>rkan pada asas wne bis in idem" ( tidak boleh terjadi dua kali pemu-tusan terhadap suatu kasus yang sama antara dua pihak yang

-» i 12 samq pula )>

19

12lbld.. h. 168.




Hal ini dimaksudkan demi kepastian hukum, peri ke- raanusiaan dan wibawa putusan hakim. Memang harus diakui bahwa tidak setiap masalah, apalagi yang sulit dan pelik dapat dipecahkan dengan mudah dan memuaekan. Hamun setiap proses harus berakhir secara definitif dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan huKum tetap.

Putusan pengadilan merupakan karya hakim, sedangkan sebagai manuaia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam kasus Sengkon dan &arta, melalui suatu putusan pengadilan keduanya meringkuk dalam lembaga pe- maeyarakatan, kemudian adanya fakta atau keadaan yang membuktikan keduanya tidak bersalah, maka oleh Mahkamah Agung dengan suatu putusan pula kedua orang tersebut akhirnya dibebaskan, dalam perkaia perdata hal yang demikian mungkin saja ter^adi.

Kempertahankan suatu putusan yang tidak adil, tidak merupakan Byarat bagi hukum, bukan pula tuntutan kepastian hukum. fcuatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat syarat yang ketat, bukan berarti dengan akibat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu, menjadi longgar ikatannya atau menjadi tidak tentu keduduk- kannya.

Untuk menempatkan putusan tetap agar dapat kembali pada posisi yang benar yaitu memberi keadilan, maka perlu

20




upaya hukum luar "biasa atau istimewa. Keistiihewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatfilkan keputusan pengadilan, terhadap putusan mana jalan biasa seperti verzet (perlawanan), banding atau kasasi tidak dapat ditempuh. Upaya hukum luar biasa penggunaannya diatur dalam batae batas dan syarat syarat tersendiri, sarana istimewa itu ialah peninjauan kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum istimewa karena.dipergunakan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada waktu sekarang semenjak diberlakukan Undang undang *o. 14 tahun 1985 ( dimuat dalam -Lembaran Negara tahun 1985 No. 73t Tambahan .Lembaran Negara No. 3316 ) pada tanggal 30 J>esember 1985» maka lembaga peninjauan kembali telah ada pengaturannya eebagaimana disebutkan dalam pasal 34 yang dinyatakan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan alasan yang diatur dalam Hab IV Bagian *.e - empat Undang undang ini”,

Alasan yang dimaksud dalam Bab IV Bagian empat Undang undan? ini ialah pasal 67 Undang undang *o. 14 tehun 1985 yakni sebagai berikut :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau ingin tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan

21




pada bukti bukti yang kemudlan oleh pidana dinyatakan palsu;

b* Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut;

d. Apabila mengenai euatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimban^kan sebab eebabnya;

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama( atas dasar yang sama oleh Pe- ngadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f. Apabila dalam suatu putuean terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Pasal 67 tersebut merupakan alaean untuk nengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukura yang tetap, alasan alasan ini harus dimuat apabila hendak mengajukan permohonan peninjauan kembali*

Sebagaimana diketahui diketahui bahwa sebelum dike luarkan Undang undan^ *o. 14 tahun 1985 tentang Kahkamah Agung, dalam menyelesaikan perkara perkara peninjauan kembali, Kahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan peraturan

22




atau khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 tentang penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Ho. 1 'iahun 1980. Pada asasnya tidak ada perbedaan an tar a peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 dengan Undang undang No. 14 tahun 1985, dimana Mahkamah Agung dalam acara mem«- friksa, dari memutus perkara peninjauan kembali menggunakan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 tersebut, kinl tertuang dalam Undang undang Ho. 14 tahun 1985, dengan kata lain peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 telah diwu^udkan dalam Undang undang yang disyahkan oleh Peme- rintah, yakni peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 telah diwujudkan dalam Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Alasan Penln.lauan KembaliAlaean yang menjadi dasar untuk melakukan permohon-

an penitfjauan kembali telah disebutkan secara limitatif dalam Paragraf 2 Peradilan Umum'pasal 67 Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali perkara perdata dapat diterima hanya berdasarkan alasan alasan tersebut. Dengan kata lain pintu peninjauan kembali perkara perdata, hanya terbuka dalam batae batas tersebut.

Demikian pula dalam mengemukakan alasan alasan untuk menggunakan permohonan peninjauan kembali perkara

23




pidana yang diatur dalam Undang undang fto. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 263 ayat 2 dan 3, yakni sebagai berikut J

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan du- gaan kuat, bahwa ;}ika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukura, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.Apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu aengan yang lain*Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Apabila dalam suatu putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan,Jadi pada dasarnya alasan peninjauan kembali, baik

dalam perkara perdata maupun perkara pidana dapat dikate- gorikan menjadi 2 { dua ) alasan :

1. Alasan yang di&ebabkan oleh perbuatan salah satu pihak, perbuatan mana menjadi dasar dari keputus-




an yang kemudian keliru.2. Alasan yang dasarnya terdapat dalam kekhilafan

atau kekeliruan hakim dalam melaksanakan hukum acara.

Pasal 67 Undang undang Mo. 14 tahun 1985 dapat di- kategorikan sebagai berikut :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahul setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah perkara ditutup, diketemuken surat Burat bukti yang bersifat rnenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Bari pasal 67 huruf a dan b Undang undang Wo. 14 tahun 1985 termasuk kategori alasan pertama, yakni alasan alasan yang dasarnya diketemukan dalam perbuatan dari salah eatu pihak yang berperkara, dimana upaya hukum peninjauan kembali baru dipergunakan, bila orang mengan^gap bahwa ia dapat memperoleh suatu keputusan yang dalam satu segi menguntungkan atau setidak tidaknya meniadakan putusan yang merugikannya.

Pada alasan alasan yang dasarnya terdapat dalam ke- khilaian hakim atau kekeliruan hakim dalam melaksanakan

25




hukum acara dapat diketahui melalui pasal 67 Undang undang 14 tahun 1985, sebagai berikut :

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputue tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya,

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan yang termasuk kategori alasan yang ke 2 yaitu dimaksud dalam pasal 67 huruf e Undang undang No. 14 tahun 1985, yakni "Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain". Apabila asas "ne bis in idem" dipegang teguh, maka pertentangan diantara putusan putusan itu merupakan kekhilafan yang sumbernya diketemukan pada hakim sendiri dalam melaksanakan hUAum acara, jika satu pihak telah menggunakan dalih adanya putusan lebih dahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, maka *adah alasan tersebut

26




hukum acara dapat diketahui melalui pasal 67 Undang undang Ko. 14 tahun 1985, sebagai berikut :

g . Apabila telah dikabulKan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputue tanpa dipertirabangkan sebab sebabnya.

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh irengadilan yang Gama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan eatu dengan yang lain.

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat cuatu ke- khilaian Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,

Sedangkan yang termasuk kategori alasan yang ke 2 yaitu dlmakeud dalam pasal 67 huruf e Undang undang So. 14 tahun 1985, yakni "Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yan& sama oleh ■tengadilan yang eama atau eama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain*. Apabila asas "ne bis in idem" dipegang teguh, maka pertentangan diantara putuean putusan itu merupakan kekhilafan yang sumbernya diketetnukan pada hakim sendiri dalam melaksanakan huum acara, jika satu pihak telah menggunakan dalih adanya putuean lebih dahulu yan& telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, maka v.adah alasan tersebut

26




adalah kategori alasan yang kedua, sebaliknya apabila kita bertolak dari piklran bahwa hakim telah menjatuhkan putuean yang bertentangan dengan putusan lebih dahulu yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, ksrena pihak yang berperkara tidak mengemukakan adanya putusan tetap itu maka tempatnya juetru pada kategori pertama.

27




B A B ill Hi OSES PEN IHJAUAN Kb MBA LI

DAJoAM PEK&ARA PERDATA

Ketentuan ketentuan yang pernah dlpergunakan dalam acara peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telaJi memperoleh kekuatan hukum yang tetap yakni Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ( Kv ), PJuHMA Aio. 1 tahun 1969, IERMA Ao. 1 tahun 1980 yan^ disempurnakan ( PERMA ho, 1 tahun 1982 J dan kini menggunakan ketentuan ketentuan dalam Undang undang ho. 14- tahun 1985 tentang Hahkamah Agung.

1. lata Cara henfta.lukan fenin.lauan KembaliDalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu syarat syarat yang memungkinkan beserta ketentuan ketentuan lain agar dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali tereebut. Syarat syarat Permohonan Peninjauan Kembali

a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Alasan alasan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.

ad. a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan yang mana ? Ini tidak disebutkan dalam Undang undang ttahkamah Agung, lain halnya dalam perknra pidana yang

28




M1LIK.PERPUSTAK.AAN \

-IJNIVERSITAS A I R L A N O O A 1

S U K A B A Y a ___ 1------ — ■ ' 29

dimaksud ialah putusan yang bukan putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum ( pasal 263 ayat 1 K.IMi.A.-f ).

Dalam perkara perdata ada putusan yang mengabulkan dan menolak gugatan. Ditinjau dari Mamar" atau "diktum", putvean itu dapat dibedakan dalam 3 ( tiga ) macam, yaitu :

a. putusan "condemnatoir*', yaitu yang amarny* berbunyi "Menghukum dan seterusnya”.

b. putusan "declaratoir" yaitu yang piarnyn menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum dan

c. putusan yang "konstitutif", yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Contoh suatu putusan dari macam sub a adalah putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang atau mengosongkan suatu persil, melarang tergugat berbuat sesuatu, dan lain sebagainya.

Putusan macam sub b adalah misalnya, putusan yang menyatakan penggugat seba&ai pemilik sah atas tanah eengketa, atau yang menyatakan penggugat adalah ahli waris dari si - meninggal X, dan sebagainya.

Akhirnya putusan dari macam sub c adalah putusan yang membatalkan suatu perjanjian, memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, Juga suatu putusan yang menyatakan seorang pailit, tergolong pada macam sub c ini.*^

” r . Subekti, o p. clt.. h. 127




Jadi ketlga putusan diatas termasuk putusan yang mengabulkan gugatan.

Menurut hemat saya putusan yang dapat diminta untuk peninjauan kembali adalah putusan yang mempunyai dampak atau akibat. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, misalnya tidak merubah status pihak pihak yang berperkara. Putusan ini semata mata bersifat prosesuil atau mengenai prosedur, tidak memecahkan pokok persoalan.

Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa baru dapat dipergunakan apabila tidak tersedia lag! upaya hukum biasa, seperti ; perlawanan t, ver^et )9 banding dan kasasi. Menurut Kv C pasal 385 sub 1 kv, pasal 382 sub 1 WRv ) putusan itu harus diberikan dalam tingkat terakhir. •Dalam praktek pengadilan negeri syarat dalam tingkat terakhir itu telah ditinggalkan, ditinggalkannya syarat itu sudah sewajarnya mengingat Undang undang i>lo. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam pasal 67. Demikian pula pada Perraa ho. 1 tahun 1982 pada pasal 2 butir a, Mungkin terjadi bahwa pihak lawan melakukan sumpah palsu, dan pihak yang menjadi korban tidak mempergunakan haknya untuk banding, kemudian si korban memperoleh data bahwa pihak lawan melakukan sumpah palsu, baik pada Perma ho. 1 tahun 1982 maupun Undang undang ho. 14 tahun 1985 nampaknya sejalan dengan pendirian itu, maka dari itu tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa putusan itu harus diberikan pada

30




tingkat terakhir.ad.b. Alasan alasan yang menjadi dasar permohonan penin-

jauan kembali.Alasan alasan yang menjadi dasar permohonan penin-

jauan kembali harus dikemukakan dan diuraikan eejjelas je- lasnya sesuai dengan bunyi pasal 67 Undang undang Ko. 14 tahun 1985 adalah sebagai berikut :

a. fcpabila putusan dldasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadllan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

31




£. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Kalau kita amati Perma Ho. 1 tahun 1982, alasan alasan yang dikemukakan dalam pasal*2, berbunyi sebagai berikut ;

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

b. Apabila setelah perkara perkara diputus, diketemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan.

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya.

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama, atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan.

f. Apabila suatu putusan terdapat ketentuan yang

32




bertentangan satu dengan lainnya.Adapun Perma &o. 1 tahun 1969 yang tidak pernah ber-

laku dan dicabut itu, menyebutkan alasan alasan sebagai dasar peninjauan kembali dengan urutan sebagai berikut :

a, Apabila putusan itu dengan ;jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang raenyolok;

b« iipabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

c. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;

d* Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;

e. Apabila suatu putusan terdapat ketentuan ketentuan yang satu sama lain bertentangan;

£. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

g. Apabila, setelah perkara diputus, diketemukan su-

33




rat surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat diketemukan.

Alasan alasan peninjauan kembali yang terdapat dalam Keglement op de Hechtsvordering C ) adalah senada dengan Undang undang Mahkamah Agung dan juga kedua -rerraa tersebut, namun mempunyai susunan dan urutan yang berlainan.

Menurut pasal 385 dari "Keglement" itu untuk request civiel harus ada salah satu dari 8 alasan, yaitu ;

1* apabila putusan .Pengadilan berdasar akan suatu penipuan oleh salah satu pihak yang berperkara, penipuan mana baru diketahui setelah jatuhnya putusan Pengadilan, atau apabila suatu sumpah yang diperintahkan kepada satu pihak berperkara kemudian Hakim pidana dinyatakan palsu, kecuali apabila sumpahnya adalah sumpah decisoir dari pasal 1929 ke 1 Bin*

2. apabila diambil putusan tentang, hal hal yang tidak dituntut oleh penggugat*

34 apabila yan^ dikabulkan oleh Pengadilan, adalah melebihi apa yang dituntut oleh penggugat.

4* apabila Pengadilan lalai mengambil putusan tentang sebagian dari yang dituntut oleh penggugat.

5 . apabila diantara pihak pihak yang berperkara oleh satu Pengadilan berdasarkan alasan alasan yang sama dijatuhkan beberapa putusan dalam tingkat terakhir, yang bertentangan satu sama lain.

6. apabila dalam satu putusan Pengadilan ada pene- tapan yang bertentangan satu sama lain.

7 . apabila diputuskan berdasar dokumen dokuaen yang kemudian diakui atau ditetapkan sebagai dokumen palsu.

8. apabila setelah putusan Hakim dijatuhkan, ternyata

34




ada dokumen dokumen yang dapat menentukan sesuatu, tap! disembunyikan oleh pihak lawan dalam perkara,

Jika alasan alaean dalam Undang undang No* 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung, Perma Ho. 1 tahun 1982, PerraaMo. 1 tahun 1969 dan Reglement op de ^echtsyordering ( Rv )diperbandingkan, maka didapatkan gambaran sebagai berikut :

Undang undang Perma Mo. 1 Perma Mo. 1 Rv Mo. 14 tahun tahun 1982 tahun 1969 1985 pasal 2 pasal 1 pasal 385pasal 67

a a f l, 7b b g 8 c c b 2, 3d d c 4e e d 5- - e 6f a

Maka nampaklah bahwa alasan alasan huruf f Perma No.1 tahun 1982, huruf e Perma Mo. 1 tahun 1969 dan angka 6 Rv, yakni apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya, ini tidak dimuat dalam Undang undang Mo. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tetapi akan diganti apabila dalpm suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang

35

*^R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. i>urour Bandung, 1982, h. 141, 142.




nyata, ini sama dengan pasal 1 huruf a Perma No, 1 tahun

1969.Kalau kita llhat peraturan perundang undangan yang

mengatur masalah peninjauan kembali, yakni Undang undang l*o. 19 tahun 1964 tentang ketentuan ketentuan -tokok Kekuasa- an Kehakiman dalam pasal 15, Undang undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mah- kamah Agung dalam pasal 31 dan pasal 52 eerta Undang undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekuasa- an Kehakiman dalam pasal 21 dapat disimpulkan bahwa M&hka- mah Agung yang berwenang memutus permohonan peninjauan kembali ( paeal 1 Perma No. 1 tahun 1969, pasal 9 Perma No. 1 tahun 1980 >ang disempurnakan oleh Perma No. 1 tahun 1982 ) maka akhirnya secara jelas disebutkan dalam Undang undang No. 14 tahun 1985 pada pasal 34 bahwa fcahkamah Agung meroe- riksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

T£ang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut pasal 68 Undang undpng No. 14 tahun 1985 yaitu i

(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendlri oleh para pihak yang berperkara, atau akhli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

36




(2) Apabila selama proses peninjauan kembali pe~ mohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh akhli warisnya.

Dari kedua ayat tersebut, eusunan kaliniatnya sama dengan Perma Ho. 1 tahun 1982, pada pasal 68 ayat 1 sama dengan pasal 3 Perma Ho. 1 tahun 1982 dan paeal 68 ayat 2 sama dengan pasal 4 Perma Ho. 1 tahun 1982.

Perlu diingat permohonan peninjauan kembali hanya satu kali dan dapat dicabut irii dalam Cndang undang Ho. 14 tahun 1985 pasal 66 disebutkan :

(1) Permohonan peninjauan kembali dapat diaûkan hanya 1 ( satu ) kali;

(2) Permohonan peninâuan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

(3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal eudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Jêtiga ayat tersebut sama dengan bunyi pasal 6, pasal 5 dan pasal 7 Perma Ho. 1 tahun 1982.

Permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap pihak lawan dalam perkara yang putusannya dinohonkan untuk diperiksa kembali atau akhli warisnya, sebagairaana berlaku bagi pemohon peninjauan kembali. 1'erlepas dari masalah pe-

37




ninjauan kembali dalam ketentuan tentang upaya hukum banding dan kasasi, juga tidak ada pengaturan tentang terhadap siapa upaya hukum itu ditujukan.

Dalam pasal 69 Undang undang Wo, 14 tahun 1985 disebutkan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali dldasarkan atas alasan sebagaimana dimakeudkan dalam pasal 67 Undang undang Ho. 14 tahun 1985 adalah 180 ( seratus delapan puluh ) hari untuk :

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat surat bukti, yang hari Berta tanggal ditemu- kannya h?rus dinyatakan dibavah sumpah dan di- sahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. yang disebut pada huruf c, d, f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

38




2. Jalannya Permohonan Perkara Penln.lauan KembaliPermohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemo-

hon secara tertulis dengan menyebutkan aejelas ;JelaBnya alasan yang di;jadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan fiegeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama { pasal 71 Undang undang Ho, 1 tahun 1985 )• Apabila pemohon tidak dapat menuliB, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Hegeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditun^uk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut ( pasal 71 ayat 2 Undang undang Ho. 14 tahun 1985 )* Permohonan penin^auan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua -rengadilan Hegeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan ( pasal 70 Undang undang Ho. 14 tahun 1985 )• Setelah permohonan peninjauan kembali diterima oleh Ketua Pengadilan hegeri tersebut, maka Panitera Pengadilan Hegeri tersebut berkewajiban memberi atau mengirimkan salinan permohonan itu kepada pihak lawan selambat lambatnya dalam waktu 14 hari, dengan maksud :

Agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban, dalam hal apabila pemohon peninjauan kembali telah memberikan alasan berdasarkan alasan pasal 67 huruf a atau huruf b dari Undang undang Ho. 14 tahun 1985.

39




Tenggang waktu yang diberikan oleh Undang undang ini, bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 ( tiga puluh ) hari setelah tanggal diterimanya Balinan permohonan peninjauan kembali.

Agar dapat diketahui, apabila pemohon peninjauan kembali telah memberikan salah satu alasan dari beberapa alasan yang tersebut pada pasal 67 huruf c eampai huruf f dari Undang undang Do. 14 tahun 1985 ( pasal 72 ayat 1, 2 Undang undang Ho. 14 tahun 1985 ).

Bila surat jawaban telah dibuat oleh pihak lawan, maka surat jawaban diserahkan atau dikirim kepada Pengadilan Kegeri dan oleh Panitera Pengadilan Hegeri dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tereebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

Setelah permohonan yang dimaksud dilengkapi dengan berkas perkara beeerta dengan biayanya, oleh Panitera Pengadilan begeri dikirim langsung kepada Mahkamah Agung selambat lambatnya dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari. ( nasal 72 ayat 3, 4 Undang undang No. 14 tahun 1985 ).

Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan atau pihak lain dengan Kahkamah Agung. ( pasal 72 ayat 5 Undang undang No. 14 tahun 1985 ).

Mahkaraah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan

40




Negeri yang memerlksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud ( pasal 73 ayat 1 ).

Selain itu Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau pejabat lain yang diserahi tugae pe- nyidikan apabila diperlukan { pasal 73 ayat 2 Undang undang No. 14 tahun 1985 ).

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertamk atau Pengadilan Tingkat Banding, setelah melaksanakan perintah dari Mahkamah Agung segera mengirimkan berita acarr. pemeriksaan tambahan serta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung ( pasal 73 ayat 3 Undang undang No. 14 tahun

1985 ).Apabila permohonan peninjauan kembali tersebut ber-

alasan, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, serta membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terse tut dan selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa dan memutue sendiri perkara yang telah diajukan oleh pemohon ( pasal 74 ayat 1 Undang undang Bo. 14 tahun

1985 ).Setelah permohonan peninjauan kembali tersebut di-

periksa dan diputus oleh Mahkamah Agung, maka salinan putusan tersebut lalu dikirim ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan selanjutnya Pani-

41




tera Pengadilan Aegeri jang bereangkutan roenyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon Berta memberitahukan salinannya, selambat lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari { pasal 75 Undang undang i*o. 14 tahun 1985 ).

42




£ A £ IV PUTUSAN PENIBJAUAH KLHBALI

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi mendapat tugas untuk mengadili perkara permohonan peninjauan kembali oleh pasal 15 Undang undang Ho. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan ketentuan Pokok K-ekuasaan Kehakiman, Undang undang Ho. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Ling- kungan reradilan Umum dan Mahkamah Agung didalam paeal 31 dan pasal 52, kemudian diatur kembali oleh Undang undang Ho. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasa- an Kehakiman dalam paeal 21 dan yang terakhir diatur dalam Undang undang Ho. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung da- lara pasal 34 dan pasal 66 sampai dengan pasal 77.

fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara yang dimohon peninjauan kembali adalah untuk melakukan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali pertama tama dilihat masalah dapat diterima atau tidaknya permohonan sebagai dasar pemeriksaaan. Apabila telah memenuhi persyaratan formal, maka Mahkamah Agung dapat memasuki materi perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan permohonan peninjauan kembali itu, putusan Mahkamah Agung dapat dibedakan atas :

43




1. Permohonan Peninjauan Kembali tidak Dapat Diterima.2. Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak,3. Permohonan Peninjauan Kembali Dikabulkan.

1. Permohonan Penin,1auan_Kemball Sidak Dapat DiterimaApabila Byarat' syarat formal peninjauan kembali

tidak dipenuhi, maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Jadi permohonan peninjauan kembali tidak dapat di- terioa apabila :

a. Apabila permohonan peninjauan kembali telah melampaui tenggang/jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Apabila diajukan oleh seorang wakil tanpa surat kuasa khusus.

c. Apabila diajukan terhadap putusan yang belum mendapat kekuatan hukum tetap.

d. Apabila permohonan diajukan tidak kepada fcahkamah Agung.

e. Apabila diajukan untuk kedua kalinya.f. Apabila permohonan ditujukan kepada orang yang

bukan merupakan pihak dalam perkara,g. Apabila permohonan tidak didasarkan atae alasan

alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang undang No. 14 tahun 1985 ( pasal 2 Perma

44




Ho. 1 tahun 1982 )•Contoh putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali yang dinyatakan tidak dapat diterima :

a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 1987 No, 275 PK./Pdt/1984, bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum ( tingkat kasasi ) telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 2 Maret 1983, sesuai dengan pemberitahuan No. 1448ii./bip/1977 dan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon pada tanggal 9 Pebruari 1984 dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut telah lewat waktu 12 bulan sejak putusan Mahkamah Agung memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 67 Undang undang No, 14 tahun 1985*

b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 No. 221 PK/jrerd/1981, bahwa Achmad Djaenuri sebagai kuaaa dari pemohon peninjauan kembali, tidak mendapat surat kuasa khusus dari pemohon peninjauan kembali sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 3 Perma flo. 1 tahun 1982 ( sekarang pasal 68 (1) Undang undang No, 14 tahun 1985 )*

c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1976

45




Ho. 1 Kb/1974, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang undang Mo. 14 tahun 1970 permohonan peninjauan kembali terhadap keputuean yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung, maka permohonan rekes sipil seperti dalam perkara ini, menurut Mahkamah Agung termasuk dalam kerangka peninjauan kembali, peng- ajuannya secara formal ke Mahkamah Agung dapat diterima akan tetapi karena dalam hukum acara atau hal hal atau keadaan keadaan yang ditentukan dengan Undang undang, yang member! kemungkin- an ditempuhnya proses peninjauan kembali sebagai yang dimaksudkan oleh paeal 21 Undang undang Mo. 14 tahun 1970 itu, sampai Bekarang belum ada, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seperti ini harus dinyatakan tidak diterima.^

d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Hesember 1975 &o. 156 &/L»ip/1975, bahwa gugatan rekes sipil/ peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung ke Mahkamah Agung ( tetapi rekes sipil diajukan ke Pengadilan Negeri )

^^urlsprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahka- mah Agung fl.I.f 1976, h. 627-631.

16Ihld.. h. 607 - 626.

46




Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 ^esember 1985

Ho. 359 PK/Pdt/1984, bahwa yang dimohonkan peninjauan kembali adalah perkara Ho. 112/1970 Perd. B jo Ho. 15/1975/Pdt. PT Bjm. jo Keg. Ho. 196 K/ Sip/1973. Terhadap putusan Mahkamah Agung Ho. 196 K/Sip/1973 telah pernah diajukan rekes sipil (peninjauan kembali) dengan perkara Ho. 19/1974 Perd.B dan tidak diputus oleh pengadilan negeri Banjarmasin.Kemudian terhadap putusan rekes sipil/peninjauan kembali tersebut dimohonkan banding ke pengadilan tinggi Banjarmasin yang menyatakan pengadilan negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa gugatan rekes sipil/peninjauan kembali (putusan tanggal 26 Maret 1981) dan kemudian mohon kasasi (neg. Ho. 3709 K/bip/1981, atas dasar tersebut diatas ternyata putusan perkara yang bersangkutan sudah pernah dimohonkan peninjauan kembali berda- ear Perma Ho. 1 tahun 1971» sehingga menurut pasal 6 Perma Ho. 1 tahun 1982 I sekarang pasal 66 (l) Undang Undang Ho. 14 tahun 1985 ), permohonan peninjauan kembali perkara Ho. 359/PK/Pdt/1984 ini dinyatakan tidak dapat diterima.Putusan Mahkaipah Agung tanggal 5 Hopember 1973 Ho. 343 K/Sip/1973, Hekes sipil yang ditujukan




m i l i k______ ™ * P U S T A K A A N I

kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula, tidak dapat diterima9 putusan pengadilan linggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

g. Hitusan Mahkaipah Agung tanggal 31 Januari 1986 Bo, 155 PK/Pdt/1984, bahwa alasan alasan yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai sebagaimana dimaksud pasal 2 Perma tahun 1982 ( sekarang pasal 67 Undang undang Mo. 14 tahun 1985 )•

Contoh putusan Mahkamah Agung yang permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

-Llhat lampiran 1*2. Permohonan Penln.iauan Kembali Ditolak

Permohonan peninjauan kembali setelah melalui pemeriksaan peninjauan kembali namun permohonan peninjauan kembali tersebut tidak mencapai hasil yang menjadi sasarannya atau ditolak oleh Mahkamah Agung karena alasan yang menjadi dasar permohonannya tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Ditolaknya permohonan peninjauan kembali tersebut karena tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang mendukung alasan yang menjadi dasar peninjauan kembali.

Dalam hal hahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali maka tetap berlaku putusan semula yang di-

48• W T E R S I T A S A1R L A N O O A "

____L§_<J_R a B A Y A




mohonkan peninjauan kembali.Contoh putusan Mahkamah Agung permohonan peninjauan

kembali yang ditolak.iihat larapiran 11.

3. Permohonan Penin.iauan Kembali DlkabulkanSuatu permohonan peninjauan kembali dapat dinyatakan

diterima atau dikabulkan :a. Diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap*b. Diajukan berdasarkan alasan alasan aebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 Perma So. 1 tahun 1982( pasal 67 Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung J.

c. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan / berperkara atau akhli warisnya atau wakilnya berdasarkan surat kuasa khusus ( pasal 68 ayat 1 Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

d. Diajukan dalam tenggang waktu 6 bulan ( 180 hari ) sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Perma No. 1 tahun 1982 ( pasal 69 Undang undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ),

Selain hal hal tersebut diatas dan persyaratan formal telah dipenuhi serta alasan alasan yang dikemukakan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan kehendak pasal 2 Perma No. 1 tahun 1982 atau pasal 67

49




Undang undang Ho. 14 tahun 1985. Dengan kata lain apabila Mahkamah Agung menilai bahwa alasan alasan yang dikemukakan tersebut, dapat dibenarkan, maka permohonan itu dapat diterima atau dikabulkan.

Contoh putusan Mahkamah Agung yan*, permohonan peninjauan kembali dikabulkan.

lihat lampiran HI.-bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan kemudian putusan permohonan peninjauan kembali dikabulkan ?.

Pada dasarnya permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelak&anaan putusan JPenga- dilan ( pasal 66 ayat 1 Undang undang fco, 14 tahun 1985 ). Jadi terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan kemudian ternyata oleh Mahkamah Agung putusan permohonan peninjauan kembalinya dikabulkan, misalnya barang yang merupakan sengketa sudah dijual atau dibongkar pada putusan tingkat pertama/ pengadilan bagaimana kelanjutannya.

Hal ini didalam hukum Acara Perdata maupun*dalam Undang undang &o. 14 tahun 1985 tidak ada pengaturannya, lain halnya dengan iiukum Acara i'idana-

Didalam hukum acara pidana sejak terjadinya kasus Sengkon dan Karta yang karena kekhilafan / kekeliruan Hakim melalui putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap keduanya harus meringkuk dal eta lembaga pemasyarekatan,

50




keraudian adanya fakta atau keadaan membuktikan bahwa keduanya tidak bersalah maka oleh Mahkamah Agung dengan suatu putusan pula kedua orang tersebut akhirnya dibebaskan.

Dengan adanya hal tersebut kedua orang itu mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah karena merasa di- rugikan. Berdasarkan kasus tersebut akhirnya dibentuk / diundangkan Undang undang Mo. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana dalam Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 nya mengatur masalah Ganti Kerugian yang bunylnya sebagai berikut :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undanu atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1^ yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus disidsng praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimanp dimaksud

51




dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa» terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat CD ketua pengadil an sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana, yang bersangkutan*

5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian aebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadil an.

Menurut pendapat saya untuk perkara perdata yang peri

mohonan peninjauan kembalinya dikabulkan sedangkan eksekusi nya sudah terlanjur dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama, maka pihak pemohon peninjauan kembali untuk mendapatkan kembali barangnya yang terlanjur dieksekusi itu dengan cara mengajukan gu&atan baru kepada pengadilan negeri atau memohon petunjuk dari Mahkamah Agung terhadap eksekusi yang sudah terlanjur dilaksanakan*




B A B Y KisSIftPULAM DAM bARAh

1, K-eslmpulanMahkamah Agung adalah Pengadilan Megara Tertinggi

yang melakukan tu&as dan wewenang kehaklman.Dalam fungsinya sebagai peradllan yang tertlnggl

di negara Mahkamah Agung mempunyal kekuasaan dan kewenangan untuk memerlksa dan memutus permohonan kasasl serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sengketa tentang kewenangan mengadili.

Sejak jaman kolonial Belanda Lerabaga peninjauan kembali sudah dikenal disebut Request Ciyiel dalam perkara perdata, dimana acaranya dimuat dalam Reglement op de Burger- lijke Rechtsvordering (Rv) yang berlaku bagi penduduk Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Sedangkan untuk penduduk golongan Indonesia dan disamakan dengan mereka berlaku hukum acara perdata yang terdapat dalam Rerziene In- doneeische Reglement (H1R) untuk daerah Jawe dan fradura sedang diluar Jawa dan Madura berlaku hukum acara dalam Rechtsreglement voor de Buitengwesten (R.BgJ. Saat ini peninjauan kembali perkara perdata bagi penduduk Indonesia telah diatur dalam Undang undang Mo. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sejarah telah membuktikan bahwa terhadap putusan53




pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu, melalui permohonan dapat diperiksa dan diadili kembali.

Pada asasnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah lagi. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan Hakim. Hamun hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan/kekhilafan dalam memberikan putusan, maka dengan adanya putusan yang keliru tersebut sehingga dapat diterobos yakni melalui upaya hukum. Upaya hukum yang dapat menerobos putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah upaya hukum luar biasa / istimewa. Upaya hukum luar biasa/istimewa itu disebut Peninjauan kembali.

Peninjauan kembali pada intinya adalah untuk mencari keadilan.

Untuk dapat menggunakan upaya hukum luar biaea/peninjauan kembali dalam perkara perdata ini harus disertai dengan syarat syarat yang ketat dan berdasarkan alasan alasan yang terdapat dalam pasal 67 Undang undang Wo. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agui.g,

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali adalah melakukan koreksi terakhir.

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali itu, maka putusan Mahkamah Agung dapat dibedakan atas :

1. Putusan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

54




2. Putusan yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali.

3. irutusan yang menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali.

Terhadap putusan peninjauan kembali yang telah dikabulkan eedangkan pelaksanaan eksekusi sudah terlanjur dilaksanakan maka untuk meminta barang tersebut dengan cara mengajukan gugatan baru atau memohon petunjuk dari Kah- kamsh Agung.

2. SaranKengingat bahwa pengajuan permohonan peninjauan kem

bali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja dan banyak permohonan peninjauan kembali yang ditolak / tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka dari itu bagi para pencari keadilan hendaknya dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali memperhatikan syarat syarat formil maupun materiel. Apabila syarat syarat itu tak terpenuhi maka permohonan itu akan sia sia saja serta akan rugi balk dalam hal biaya, waktu maupun tenaga.

Bagi pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan hendaknya memberikan petunjuk terhadap para pemohon peninjauan kembali/ pencari keadilan akan syarat syarat permohonan peninjauan kembali.

55




DAP 1AR KLPUSTAKAAW

Amin, S,M., Hukum Acara Pengadilan Wegerl. Pradnya Para- mita, Jakarta, 1971.

^ubini I., dan Chaidir Ali, Penman tar Hukum Acara Perdata. Alumni, Bandung, 1974.

Subekti K., Hukum Acara Perdata. Badan Pembinaan riukum Na- sional ( BPdK ) 9 Bina Cipta, 1977.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Xogyakarta, 1985.

Supomo, Hukum Acara Perdata Pernadllan Weeer!. Pradnya Para- mita, 1972.

Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Perdata. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

» Peninjauan Kembali Dalam Perkara..Pldana. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro K., Hukum Acara Perdata dl Indonesia. Suraur Bandung, 1982.

Vfancik Saleh K#, Peninjauan Kembali Putusan vang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

lurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Kepublik Indonesia, 1976.

Undang Undang Mahkamah Agung Wo. 14 1‘ahun 1985f Dembaran Wegara tahun 1985 Wo. 73, Tambahan ^embaran Wegara Wo. 3316.




P U T U S A N R e g .N o . 2 7 3 P K / P d t / 19 8 * f .

DEMI KJ3ADIUN BKRDASARKAN K iiTUHANAN YANG MAHA KjA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan 'aebagai "berikut dalam perkara i

JOYODIHARJO' 'alias JOYOPAWIRO, bertempat'tinggal di Desa Kedungasri, Keca- matan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Pemohon poninjauankombali, dahulu Penggugat untuk kaaasi/Torgugat I - T&rbanding ;

m o 1 a w a n i

USMAN ANIS. dahulu bertempat tinggal di Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlirao, 3Qkarartg di Jalan Diponegoro No.131*- Jember, Termohon poninjauankembali, dahulu Tergugat dalam kasasi/Penggu- gat - Pembandlng ;

d a n :I . MULYODIHAKJ0 , b e r t e m p a t t i n g g a l d i

dukuh Sumberayu, D esa Suinber b o r a s ,

K e c a m a ta n Muncar* K a b u p a to n B a n y u w a n g i

I I , S A M I N A cuihuab. ''.'o rt^m pat t i n g g a l

d i Kampxmg M a n .Ja r , a o k a r-u ig

t i d a k d i k o t a h u i te m p a t t i n g g a l n y a d i

I n d o n e s i a ;

I I I , H U K I N A H ) b e r t e m p a t t i n g g a l d i

Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Turut Termohon- termohon peninjauankembali, dahulu Turut Tergugat-tergugat dalam kasasi/ Tergugat II, III Pombanding dan




Penggugat untuk kacasi/Tergugat IV - Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut' jMenimbang, bahva dari surat-surat yang ber-

sangkutan temyata Pemohon peninjauankembali dahulu aebagai Penggugat untuk kasa3i/Tergugat I - Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung No *1^8 K/ SipA977 yang telah berkekuatati hukum yang tetap, dalam perkaranya mala van Termohon peninjauankembali dahulu sebagai Tergugat dalam kasasi/Penggugat — Pembanding dan Turut Termohon-termohon peninjauankembali, dahulu Turut Tdrgugat-tergugat dalam kasasi/ Tergugat XI, III - Pembanding dan Penggugat untuk kasasi/Tergugat IV - Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut r '

bahwa Penggugat sejak tahun 19*10 telah memi- liki tanah sawah dan pekarangan yang perincian mengenai ciri-cirinya : banyakriya, letak, luas dan batas- batasnya seperti disebut dalam 3urat gugatan sub* A,B dan C ;

bahwa sejak semula tanah-tanah tersebut dimi- liki- oleh Penggugat telah digarap dengan jalan r,Maron oleh Pringgodiharjo ayah Tergugat I dan II j

bahwa pada kurang lebih tahun 1955 hubungan maro basil tersebut diputus oleh Penggugat ;

bahwa sejak tahun 1955 sawah sub A dan peka- ra'ngan sub B tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat j

bahwa perincian mengenai hasil sawah sub A Hon •nolrft'nftrttyftn «mh Tl ,q<»1nk ■hnhun IQ1*** snitLTMii /nitfatan




diajukan salama 18 tahun : padi 6 kwintal 1 tahun =6 x 18 x Rp*3*500,- *8 Kp*378*000,- (tiga ratus tujuh puluh dalapan ribu rupiah) kedelai 1 kwintal 1 tahun a 1" x 18 x Rp*10*000*- « Rp*l80.000,- (seratus delapan-fculuh ribu rupiah) dan k-500 buah kola pa 1 tahun » lf-500 x;-l8 x Rp*25j- » Rp,2.025.000,- (dua juta dua puluhblima ribu rupiah) ;

■ bahwa untuk sawah sub C 3ajak tahun 1952 yaitu pada waktu diadakan pengukuxan (kelasiran) oleh Tergugat IX'dlakui sebagai sawah miliknya ;

. bahwa pada tahun 1959 sawah sub C dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III* kemudian kurang lebih tahun 196!f dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat IV

bahwa hasil yang dipungut dari sawah sub C sejak tahun 1955 sampai gugatan diajukan ( 18 tahun) yang porinciannya i hasil padi U- ton a if x 18 x Rp*35*000,- « Rp*2*520*000t- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedele 1 ton/tahun « 1.x 18 x Rp.100.000,- h Rp»1*800.000,- (satu juta. delapan ratus ribu rupiah)

bahwa Penggugat sejak tanah-2 tersebut dikuasai Tergugat I> I I# III dan IV telah berusaha secara damai dengan para Tergugat agar mengembalikan tanah- tanah-. milik Penggugat beserta hasilnya, tetapi tidak berhasil ;

' bahwa berdasarkan hal^-hal tersebut diatas, maka Penggugat raohon ata3 tanah sen^keta tersebut dan juga terhadap harta milik para Tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) lebih dahulu dan oelanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Banyuwa- ngi agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai borikut *




1* Mengabulkan r*u/*?.tan Ponf'/TV -’* *2. Menyatakan syah dan tetap he tv./ ,'-ii Conrr-vvatoir

beslag yang teXah diambil oleh rVngadiXan Negeri ; 3* Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah hak

milik syah dari Penggugat j' ’ • 1 • i, r' •V* Menyatakan bahwa semua hasil dan atau hasII dari

tanah-tanah sengketa selama .18 tahun haru3 diteri-* v

rna^oleh Penggugat ;5* Menghukum para Tergugat balk sendiri-3endiri maupun

■ • ‘ ' ■ > ,• ; i . . - • 1

bersama-samamtuk raenyerahkan dalam keadaan kosong, f 1 • .* I .

tanpa b^ban apapun tanah-tanah sengketa dan juga seluruh .hasilnya dan atau harga hasilnya dari tanah tanah sengketa tersebut selama 18 tahun kepada Penggugat ;

64 Menyatakan bahwa apabila para Tergugat tidak cieme- nuhi nerabayn rah/r<»nv*rah*>n ** ■ ^nahsengketa selama 18 tahun kej.>.v.ia Panviwj.r.u, h.-.*.rta benda para Tergugat yang talah li Conscrvatoir bo slag dn.pat dilelang oleh Pengadilan Nogeri guna

«memenuhi pembayaran termaksud ;

7* Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

8. Menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voor-

1' i.nraad) vaXaupun para Tergugat naik banding^ atau kasa3i :; 1 9 , .• ,

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Hepublik Indonesia tanggal 15 Januari 1983 No*lMi-8 X/ Sip/1977 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah 3obagai berikut :,r - Menolak •Dermohonari karjani *>. = '**■ '..*•




« k a s a s i : 1 . JO^OBIHARJO a l i a s JOYOPA.-JIBO. 2 . MPKT.

" NAH t e r s e b u t ;

” - Menghukum P e n g g u g a t u n tu k k a s a s i a k a n m em bayar' ' ■ , ■ ■ ■

u b i a y a p e r k a r a d a lam t i n g k a t k a s a s i i n i d i t e t a p k a n

M s e b a n y a k R p ,2 .5 0 0 , - (d u a r i b u l im a r a t u s r u p ia h ) j

M en lraban g, bahw a am ar p u tu s a n P e n g a d i l a n T i n g g i

S u r a b a y a t a n g g a l 3 M a re t 1 9 7 7 N o .6 5 / 1 9 7 6 P e r d a t a . ; . - . : - -

a d a la h r a a b f c g a i b e r i k u t :

n— M e m b ata lk an p u tu s a n P e n g a d i la n N e g e r i B a n y u w a n g i

" t a n g g a l 9 S e p te m b e r 1 9 7 1* N o *6 6 / 1 9 7 3 P d t . a n t a r a ' t " .: '

" k e d u a b e l a h p ih a k y a n g b o r p e r k a r a ;

" DAN'DSNGAN MENGADILI SmOIRI t

" 1, Merigabulkan gugatan Penggugat - Pembanding untulc ri sebagian ;n 2 . M e n y a ta k a n bahw a t a n a h - t a n a h s e n g k e t a a d a la h

" h a k m i l i k s a h d a r i P e n g g u g a t - P e m b a n d in g ';

" 3« Menghukum p a r a T e r g u g a t - T e r b a n d in g b a i k 3e n d i r i

11 maupun b e rsa rn a -sa m a u n tu k m e n y e ra h k an d a la m k e a d a -

11 a n k o s o n g ta n p a b e b a n a p a p u n t a n a h - t a n a h s e n g k e t a

11 k e p a d a P e n g g u g a t - P em b an d in g ;

11 *+. M e n o la k g u g a t a n P e n g g u g a t - P em b an d in g u n tu k

11 s e l e b i h n y a ;

n 5* Menghukum p a r a T e r g u g a t - T e r b a n d in g u n tu k mom-

M b a y a r b e a y a p e r k a r a d a la m sem ua t i r i ^ k a t a n p e r a d i -•*" l a n y a n g d a la m t i n g k a t b a n d in g i n i d i r e n c a n a k a n

i( 3o b G s a r B p . 10 0 (d u a b e l a s r i b u s e r a t u o

" r u p ia h ) ;

M - M e m e rin ta h k a n p e n ^ ir im a n a o h o l a i tu r u n a n r e a ia i

* 11 d a r i p u t u s a n i n i d en gan d i s o r t a i b e r k a s n y a p e r k a r a

11 k e p a d a K e tu a P e n g a d i la n N e g e r i d i B a n y u w a u g i ;

M enim bang, bahwa s e s u d a h p u tu s a n y a n g t e l a h




mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i,c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Januari' 1983 No»lM*8 K/Sip/1977 diberitahukan kepada Penggugat ;untuk .kasasi dahulu Tergugat I Terbanding pada tanggal 2, Maret 1983 '.kemudian terhadapnya oleh..Penggugat untuk kasasi dahulu -Xargugat I - Terbanding ■ diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis d^nganndisertai memori alasan-alasannya yang diterima di. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 Februari 1981* ;

Menimbang, bahwa, tentang permohonan peninjauankembali. tersebut- telah diberitahukan kepada pihak lawan 4engan,: saksama. pada tanggal 2 Marat 198*f, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang . ditferima; ,di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyu- w^ngi, ttanggal 17 Maret 198!+ ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauankembali itu-diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang N o . t a h u n , 198?, naniun oleh karena tidak ada perbedaan mengenai tenggang waktu pengajuan peninjauankembali maupun. karena pada dasarnya tidak ada perbedaan tentang alasan-alasan peninjauankembali seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No«1 tahun 1980 yang disempurnakan yang berlaku sejak tanggal 11 Maret 1982, maka dengan demikian untuk permohonan peninjauankembali ini diterapkan Undang-Undang No.'ll tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankemfcali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi barulah pada tangga^S^Februari 198^ sedang pemberitahuan putusan yang dimohon peninjauankembali i.o.




Januari 1983 No.lMf8 K/Sip/1977 telah terjadi pada tanggal 2 Maret 1983* dengan demikian penerimaan permohonan peninjauankerabali tersebut melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 69 Undang- Undang Mahkamah Agung No.1*f tahun 198?, maka karena Itu permohonan peninjauankembali tersebut harusidi- nyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal dari TTndang-Undang No.11* tahun 1985 5

M E N G A D I L I :Menyatakan, bahwa permohonan peninjaufinkembali

dari Pemohon peninjauankembali : fOYODIHARJO ALIAS JTQYOPAWIRO tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon peninjauankembali akan membayar blaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp,30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyava- ratan Mahkamah Agung pada hart Belasa, tanggal 23 Maret 1987 dengan Samsoeddin Aboebakar, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Yahya, SH, dan Ny. Djoewarlni, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dilam sidang ter-buka pada hari s K A M 1 3, TANGGAL 26 MAIUT 1987 - oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Yah- yaf SH* dan Ny, Djoewarini, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan Sumantri, SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak




Hakim - Hakim Anggota ,

t t d / Y a h y a , SH .

1 1 d / N y , D j oe w a r i n i , SI-I.

K e t u a ,fctd ,

Gamsoe d d in A b o e b a k a r , 3 H

Biaya - Biaya t

1. Pamberitahuan permohonanpeninjauankembali ••• • • Rp«25* 500| •*

2m Administrasi ........ • • Rp. 2 • $00y —3* R e d a k s i *«*•■•* • • Rp* 1 *000| *^ - . M e t e r a i . ...... • • Rp* 1.000t-

J umlah •.. . *=Rp. 30 * 0001 **•S3SSSSSSSS3U n tu k G a l.in a n

MAHKAMAH AGUNG R . bIREKTUR P 7.11DATA

Panitera - Penggantittc U

S u m a n t r i , SH ,

( J . DJOHAMSJAH, 3 . II. ) .




j,i‘utijj.i‘cvn riP U T U S A N

H o g .N o . 2 6 7 P K / P d t / 19 8 ^ .j

D134I KI2ADILAN BJiRDASABKAN Kj ITUHANAN YANG MAHA *SA

M A H K A M A H A G U N G

m o m o rik sa p erm o h on an p e n in ja u a n lc e m b a li t o l a h m o-

n g a m b il p u t u s a n s e b a g a i b e r i k u t d a lam p e r k a r a !

N Y. SO&s-iNQ SOKKARTO* b o rtc r r .p a t

t i n g g a l ' d i J a l a n Taman R a d io D alam

VX/8 K e b a y o r a n 3 a r u , J a k a r t a S o l a -

t a n , d a lam h a l i n i m o m ilih te m p a t

k e d u d u k an y a n g t o t a p d i a la r n a t

K a n t o r K u a s a n y a r KH^DDY CflANDBA

MANAI, SH* A d v o k a t & P e n g a c a r a ,

b o r k a n t o r di k o m p io k s D h arm ah u sad a

In d a h B lo k B K a v ^ l t a g V ? - -6 S u r a

b a y a , b e r d a s a r k a n s u r a t k u a s a khu3us t a n g g a l 2 2 A g u s t u s 1982 , Pem ohon

p e n in ja u a n k e m b a l i , dahulu P e n g g u g a t

u n tu k k a s a s l / P e n g g u g a t - T e r b a n d in g ;

m e l a w a n :

I. NY, NO^IXK MANAGE LULU.I X . MANAS K LULU , k e d ^ n r y ;1. b c r to m p a t

t i n * g a l d i J a l a n \Carangme n J an /'a a

N o .1 5 S u r a u x y a , T em o h o n -fco rrao h o n

p e n ln ja u a h k a m b a l i , d a h u lu T e r g u g a t

d a lam k a s a s i / T e r g u g a t X I - P em b an d in g

d a n T u r u t T e r g u g a t d a lam k a s a s i /

T e r g u g a t I - I k u t T e r b a n d in g ;

M ahkam ah Agung tersebut ;

M an im b an g, bahwa d a r i surat-3urat y a n g b e r -

s a n g k u t a n t e r n y a t a Pemohon p e n in ja u a n k e m b a l i d a h u lu

sebagai P e n g g u g a t u n tu k k a s a s i / P e n g g u g a t - T e r b a n

d in g t e l a h m e n g a ju k a n perm ohonati p e n in ja u a n k e m b a l i




terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1983 No.3081** K/Sip/1982 yang telah berkekuatan fcukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termo- hon-termohon peninjauankembali dahulu sebagai Tergugat dalam kasasi/Tergugat XI - Pembanding dan Turut Tergugat dalam. kasasi/Tergugat I - Ikut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat; lntervensi hendak .ikut serta memasukkan. gugatan dalam perkara .antara Ny.Mu'djizah sebagai Penggugat melawan para Tergugat dalam per - kara No.263/1978 Pdt. ;

bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d* P-13 para Tergugat mempunyai hutang. kepada Penggugat sebeoar Iip#28,877*125f- (dua puluh delapan juta delapan ratuS' tujuh puluh tujuh rlbu seratus dua puluh lima rupiah), untuk ,mana para Tergugat monyerahkan cheque, \tetapi setelah diuangkan tornyata ditolak oleh Bank karena dananya tidak cukup, bukti P-11* s/d.P-18 1

bahwa disamping itu Tergugat II ternyata Juga masih mempunyai hutang kepada Ny.Mu*djizah dalam;perkara No.263/1978;Padt. ;

bahwa.untuk mencegah para Tergugat mengalih- kan .harta kekayaannya, oukup alasan untuk menaruh conservutoir atas harta Tergugat-tergugat,. antara lain { ..tanah dan bangunan di Jalan Karangmcnjangan No#I? Surabaya, tanah d^n bangunan di Jalan Kupang Darmo Putra No*8, Surabaya, Kompleks Kota Satelit Darmo Kaveling F .38 Surabaya dan segenap barcing- barang bergerak lainnya ;

■hov>wn ejohnhiinfirnn denrmn adanya gugatan No.




263/1978 Perdata, cukup alasan gugatan intervensi Penggugat dikabulkan untuk mencampurkan diri dalam perkara daftar No *263/1978 Perdata, untuk bersama- sama diperiksa dan diputus dalam perkara tagihan hutang ini ;

bahwa karena gugatan intervensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka putusan atasnya pantas dapat dilaksankkan lebih dahulu raeskipun banding dan atau kasasi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan mengambil putusan sebagai berikut :

1* Eclroalr. :- Menerima gugatan sebagai porkara intervensi

dalam perkara daftar Wo.263/1978 Pdt. dengan Penggugat Intervensi sebagai Penggugat Intervensi, atau

Sufrsiflair :- Menerima perkara Ini untuk diperiksa secara tersendiri ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Peng- gugat ;

3* Menetapkan barang-barang harta kekayaan para Tergugat berupa sa* Sebidang tanah berikut segala bangunan yang

berada diatasnya torletak di Jalan Karangmen- jangan No*1 5 Surabaya ;

b* Sebidang tanah berikut segala bangunan yang berada diatasnya terletak di Jalan Kupang Darmo Putra I No*8 Kompleks Kota Satelit Dar- mo Kaveling F.38 di Surabaya ;

o. Segala perabot isi kodua bangunan tersebut




d i a t a s ;

d . H a r t a - h a r t a k e k a y a a n p a r a T e r g u g a t l a i n n y a

h ir ig g a m o n cu k u p i seb©3ar t y . 2 8 . 8 8 7 . 1 2 ? , -

(d u a p u lu h d o la p a n j u t a d e la p a n r a t u o d e la p a n

p u lu h t u ju h r i b u s o r a t v i s dua p u lu h l im a r u p i

a h ) b e r a d a d ib a w a h c o n s e r v a t o i r b e s l a g u n tu k

p e r k a r a i n i ;

M e n e tap k a n bahw a T e r g u g a t I I m em punyai h u t a n g

k e p a d a P e n g g u g a t i n t e r v e n s i / P e n g g u g a t s e b e s a r

R p .2 8 .8 8 7 * 1 2 5 , ~ (d u a p u lu h d e la p a n J u t a d e la p a n

r a t u s d e la p a n p u lu h t u ju h r i b u s e r a t u s d\ia pu

l u h l im a r u p ia h ) y a n g h a r u s d i b a y a r s e c a r a s e k a -

l i g u s l u n a s o l e h p a r a T e r g u g a t s e c a r a ro n to .n g

k e p a d a P e n g g u g a t I n t o r v e n 3 i / P e n g g u g a t d a n / a t a u

P e n g g u g a t I n t o r v e n y i / P e n g g u g a t a d a la h k r o d i t u r

y u n g s a h t e r h a d a p T e r g u g a t IT d e n g an h n k t a g ih a n

h u ta n g s e b e s a r Up.28 . 887. 1 2 ? , - (duitapuSiuh d e la p a n

. . . ju t a d e la p a n r a t u s d e la p a n p u lu h tu'tfuh r i b u s e r a t u o

dua p u lu h l im a r u p i a h ) ,■ d e m ik ia n b i l a p a r a T e r

g u g a t t i d a k m em bayar l u n a s h u ta n g n y a T e r g u g a t I I

i n i k e p a d a P e n g g u g a t I n t o r v e n s i / P e n g g u g a t , b e r h a k

P e n g g u g a t I n t e r v e n s i / P e n g g u g a t m o n gam b il d a r i h a

s i l p e n ju a l a n h a r t a k e k a y a a n p a r a T e r g u g a t b e r -

sam a-sarn a rao n u ru t h a k t a g i h a n r a a s in g - m a s in g d i a n -

t a r a s e k a l i a n k r e d i t u r k o n k u re n y a n g t e l a h d i t e -

t e p k a n s e c a r a sa h \

M e n e ta p k a n , menghukum p a r a T e r g u g a t s e c a r a t a n g -

gung r o n t o n g b o r k e w a j ib a n m om bayar b u n g a k e p a d a

P e n g g u g a t I n t e r v e n s i / P e n g g u g a t s e b e s a r k% (em p at

p e r s e n ) s e t i a p b u la n n y a t e r h i t u n g s e j a k d i u c a p -

k a n n y a k o p u tu s a n p e r k a r a i n i o le h P e n g a d i la n .tfe-




g e r i S u r a b a y a h ln g g n t o r b a y a r lu n a s h u t a n g y a n g

c lito ta p k a n . dr.lam k e p u t u s a n p e r k a r a i n i ;

6* M enetapfcan s a h d an b e r h a r g a a t a s c o n s e r v a t o i r

b e s l a g ya n r t e l a h d i la k u k a n ;

7 . Menghukum p a r a T e r g u g a t u n tu k m om bayar s e g a l a

b i a y a y a n g t 6r b i t , u n tu k p e r k a r a i n i ;

8* M o n etap k an k e p u t.u sa n p e r k a r a I n i d a p a t d i j a l a n k a n

l e b i h d a h u lu ( u i t v o e r b a a r b i j v o o r r a a d ) s e k a l i p u n

a d a b a n t lin g d an a t a u k a s a s i d a r i p a r a T e r g u g a t ;

LJL & J & 8- S e t i d a k - t i d ^ k n y a , P e n g a d i la n N e g e r i S u r a b a y a y a n g

m e m e rik sa p e r k a r a I n i m em b e rik a n p u tu s a n a p a y a n g

d ia n g g a p p a n t a 3 dan a d i l ;

M onim bang, bahwa am ar p u tu s a n Mahkamah A gung

R a p u b l ik I n d o n e s i a t a n g g a l 2 8 A p r i l 1 9 8 3 NO.308U- K /

S i p / 1 9 8 2 y a n g t e l a h b e r k e k u a t a n t e t a p t e r s e b u t a d a

l a h s e b a g a i b e r i k u t t ‘ ■

" - M e n y a ta k a n , bahw a p erm o h o n an k a s a s i d a r i P e n g -

M g u g a t u n tu k k a s a s i : NY» 8Q.£G.aNCr SO-aJCARTO t e r -

11 s e b u t t i d a k d a p a t d i t e r i m a ;

" - Menghukum P e n g g u g a t u n tu k k a s a s i a k a n m em bayur

b in y a p o r lc a r a d a la m t i n g k a t k a s a s i i n i d i t e t a p -

" k a n s o b o s a r Pp. 1 0 * 0 0 0 , - ( s e p u lu h r i b u r u p i a h ) ;

M en im b an g, bahw a am ar p u t u s a n P e n g a d i la n

T i n g g i S u r a b a y a t a n g g a l 2 8 J a n u a r i 1982 N o .5 / 1 9 8 2

P e r d a t a a d a l a h sebagai b o r i k u t :

11 - M onerim a perm oh on an b a n d in g d a r i T e r g u g a t I I -

" P o a b a n d in g NTONYA flQENTKK MANAS5 LULU t e r s e b u t ;

" * M e n b a ta lk a n k e p u tu sc u i P e n g a d i l a n N e g e r i S u r a b a y a

" t a n g g a l 2 A g u s tu s 1 9 7 9 N o .2 9 ^ / 1 9 7 8 P o r d a t a ;




11 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di - " terima }" - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara " yang sarapai putusan diperhitungkan sebesar Rp,M 9 * 9 5 0 , - ( s e m b i la n r i b u s e m b i la n r a t u s l im a

" p u lu h r u p ia h ) , ;

~ Menghukum p u la P e n g g u g a t - T e r b a n d in g m om bayar

" b i a y a p e r k a r a i p e r a d i l a n t i n g k a t b a n d in g y a n g

■' s a m p a i p u tu s a n ' d ip e r h i t u n g k a n s e b e s a r

11 (em p at r i b u l^m a p u lu h ; r u p ia h ) ;

" - Memerintahkan/pengiriman turunan resmi dari11 p u tu s a n i n i b o a o r t a ber^kas p e r k a r a n y a k e p a d ai" 'Xetua Pengadilan Negori| di Surabaya ;

M en im ban g, bahwa s e s u d a h p u t u s a n y a n g t e l a h

m em punyai k e k u a t a n hukum t e t a p t e r s e b u t i.c* p u tu o a n

Mahkarnah A gu n g R o p u b l ik Indonesia t a n g g a l 2 8 April 1 9 8 3 No.308*+ iC /S ip /1982 d i b e r i t a h u k a n k e p a d a P e n g g u

g a t u n tu k k a s a s i d a h u lu P e n g g u g a t - T e r b a n d in g pada t a n g g a l 28 J u l i 1983 k e m u d ia n t e r h a d a p n jt a o i l& h

P e n g g u g a t u n tu k k a s a s i d a h u lu P e n g g u g a t - T e r b a n d in g

d o n g an p e r a n t a r a a n k u a a a n y a k h u s u s b e r d a s a r k a n . s u r a t

k u a s a k h u s u s t a n g g a l 2 2 A g u s t u s 1982 d i a ju k a n p e r -

mohonan p e n in ja u a n k o n b n l i secara t e r f c u l i s , d e n g a n

m em ori a l a s a n - a l a s a n n y a y a n g d i t e r i m a d i K e p a n i t e r a -

an Pengadilan Negeri Surabaya p a d a t a n g g a l 2b A g u s t u s

1 9 8 3 ;

M en im ban g, bahw a t e n t a n g p e r& a h o n o n p o n i n ja u -

a n k e m b a li t e r s e b u b t e l? .h d i b e r i t a h u l t a n k e p a d a p ih a k

la w a n d e n g an sa k sa m a p ad a t a n g g a l 30 N opem bar 1983 5

M en im ban g, b.-ihvra w a la u p u n p erm o h on an p e n i n -

ja u a n k e m b a l i i t u d ia ju k a n s e b e lu m b e r la k u n y a U n d an g-




U ndan g No%1*f tah .u a 1 9 8 5 , namun o l e h k a r e n a t i d a k

a d a p e r b e d a a n m e n g e n a i t e n g g a n g w a k tu p e n g a ju a n

p e n in ja u a n k c m b a l i znaupun k a r e n a p a d a d a s a r n y a t i d a k

a d a p e r b e d a a n t e n t a n g a l a s a n - a l a s a n p o n in ja u a n k e m -

b a l i s e p c r t i y a n g d i r . t u r d a la m P e r a t u r a n M ahkamah

A gu n g N o ,1 t a h u n 1 9 8 0 y a n g d is e m p u r n a k a n y a n g b e r -

X ak u s e j a k t a n g g a l 1 1 M a re t 1 9 8 2 , m aka d e n g a n d e m i-

k i a n u n tu k p erm o h on an p e n in ja u a n k e m b a l i i n i d i t e r a p -

k a n U n d an g-U n d an g N o .lV ta h u n 1 9 8 ? ;

M en im b an g, bahw a o l e h k a r e n a i t u s e s u n i d e

n g a n p a s a l 68 , 6 9 , 7 1 d an 7 2 U n d an g-U n d an g JT o .1 1!-

ta h u n X98? p erm o h on an p e n in ja m n k c r n b c . i l a quo - b e -

s e r t a a l a s a n - a l a s a n n y a y a n g d i a j u k a n d a la m t e n g g a n g -

t e n g g a n g w a k tu d an d en gan c a r a y a n g d i t e n t u k a n

U n d & n g -U n d in g , f o r m i l d a p a t d i t e r i m a ;

M en im b an g, bahw a Pem ohon p e n in ja u a n k e m b a l i

t e l a h m e n g a ju k a n a l a s a n - a l a s a n p e n in ja u a n k e m b a l i

y a n g p a d a p o k o k n y a b e r b u n y i s s b a g l i b s r i k u t r

1 a #B a h v a Pem ohon p e n in ja u a n k e m b a l i k e b e r a t a n d en gan

p e r t im b a n g a n Mahkamah A gu n g y a n g m e n y e b u tk a n :

"b e r h u b u u g d e n g a n p u t u s a n b a n d in g t e l a h d i b e r i t a -

h u k an o l e h P a n i t e r a P o n g g o .n t i p a d a t a n g g a l 2 0 J u -

l i 1 9 8 2 , p a d a h a l p erm o h on an k a s a s i k e p a d a P a n i t e

r a P e n g a d i la n N e g e r i y a n g b e r s a n g k u t a n d i a ju k a n

p ad a t a n g g a l 1 1 A g u s tu s 19 8 2 , m aka b e r d a s a r k a n

p a s a l 1 15 * a y n t 1 U n d an g-U n d an g Mahkamah A gu n g I n

d o n e s i a , p e n g a ju a n p erm o h o n an k a s a s i t e r s e b u t

t e l a h s ic la m p j'.u i te n g g a n g v n .k tu , k a r e n a i t u p erm o

h o n a n k a s a s i i t u h a r u s d in y a t a k a n t i d a k d a p a t d i -

t e r i m a " , k a r e n a :

b . p a s a l 1 1 5 a y a t 1 d in a k s u d t i d a k mftnvohnf.




te n g g a n g w a k tu p e n g a ju n n p erm o h o n an k a s a s i , m e-

l a i n k a n m e n g a tu r t e n t a n g t e n g g a n g w a k tu p e n g a ju a n

m e m o r i/ r id a la h l c a s a e i , y a n g d a la m h a l I n i m oraorl

k a s a s i t i d a k d i a ju k a n s e c a r a m e la m p a u l t e n g g a n g

w a k t u , secLang y n n g r a e n g a t u r t e n t a n g t e n g g a n g w ak tA

p e n g a ju a n p erm o h on an k a s a s i i t u a d a la h p a s a l 1 1 3

a y a t 1 j

c c b a h w a t e n t a n g c a r a m o n g h itu n g te n g g a n g w a k tu t e r

s e b u t Mahkamah Agung . t i d a k n iem p ertlm b an gk an a d a n y a

h a r i - h a r i b e s a r / l i b u r y a k n i s e t e l a h t a n g g a l 2 0

J u l i 1982 , a d a la h . :

- t a n g g a l 2 2 d an 2 3 J u l i 1 9 8 2 a d a la h h a r i I d u l

F i t r i ;

- t a n g g a l 2 ? .T u l l 1 9 8 2 , 1 A g u s t u s 1 9 8 2 d a n t a n g g a l

8 A g u s tu a 1982 a d a la h h a r i M in g g u , d e n g a n d o m ik l

a n s a h a r u a n y a b a t a s t e n g g a n g w a k tu m e n g a ju k a n

p erm o h on an k a s a s i i t u a d a l a h j a t u h p a d a t a n g g a l

1 6 A g u 3 t u s 1 9 8 2 , p a d a h a l p e n g n ju a n p erm o h on an

■ k a s a s i d i la k u k a n p a d a t a n g g a l 1 1 A g u a tu s 1 9 8 2 ,

j a d i m a s ih d a la m to n g g a n g w a k tu ;

2 . Baton Pem ohon p c n in ja u a n k s n f o a l i memohon p e r t i m -

b a n g a n , b a h w a sa n n y a p u t u s a n a t a s mama Pem ohon

p e n in ja u a n k e m b n l i m e n y a ta k a n k e b e r a t a n , a d a la h

p u t u s a n d a la m t i n g k a t k a s a s i y a n g m e ru p a k a n p u

t u s a n f i n a l d a la m t i g a t i a g k a t a n p e r a d i l a n biasa, d e m ik ia n la n g s u n g t ^ l a h M om punyai k e k u a t a n hukum

t e t a p y a n g sr .d ah t i d a k a d a l a g i u p a y a hukum b i a s ;

t e t a p i J e l a s p u tu n a n y a n g •v j.'-san g lru tan mongandun,

kosalahan d a la m ponorapan hukum y a n g o ^ r l .a k u , dai

d e n g a n d o m lk ia n m an lm b u lk an r a s a k e t i d a k a d i l a n

vnnrr nraa.t aanrrat* khusuanya dangan itu deluruh




t u n t u t a n d a la m g u g a t a n k a s a s i m e n ja d i bukan s a j a

t i d a k d ip u t u s m e la in k a n l e b i h d a r i p a d a I t u , y u -

i t u m e n ja d i sam a s e k a l i t i d a k d i p e r l k s a ;

M enim bang :

m oxifrenai k e b s r a t a n - k o b e r a t a n a d . 1 a f b__flan 2 :

bahw a k e b e r a t a n - k e b e r a t a n i n i t i d a k d a p a t

d ib e n a r k a n , k a r e n a h a l - h a l y a n g lik o m u lcak an i t u

b u k a n m e ru p a k a n s a l a h s a t u a l a s a n u n tu k m en gad ak an

p e n in ja u a n k e m b a l i s e b a g a im a n a d lm a k su d d a la m p a s a l

6 7 U n d an g-U n d an g Mahkamah A gu n g N o. 1*f t a h u n 1 9 8 5 »

m e n g e n a i k e b e r a t a n a d . 1 c :

bahw a k e b e r a t a n i n i Ju g a t i d a k d a p a t d i b e n a r

k a n , k a r e n a h a l y a n g d ik e m u k a k a n i t u b u k a n m eru p a k a n

s a l a h s a t u a l a s a n u n tu k m en gad ak an p e n in ja u a n k e m b a l i

s e b a g a im a n a d lm a k su d d a la m p a s a l 6 7 U n d an g-U n d an g

Mahkamah A gu n g N o.1*+ ta h u n 19 8 5 * 3o b ab t a n g g a l 10

A g u s t u s 1 9 8 2 b u k a n h a r i l i b u r d an p u tu s a n Mahkamah

A gu n g t a n g g a l 2 8 A p r i l 1 9 8 3 N o .30 8 *f K / S i p /1982 y a n g

m o n y a ta k a n bahw a p erm oh on an k a s a s i d a r i Pem ohon\.

p e n in ja n a la lv e m b a ii/ P e n g g u g a u a s a l t i d a k d a p a t d i t e r im a

a d a l a h su d a h t e p a t ;

Menimbang, bahwa bordas.i rk hal-hal yang cii- p e r t im b a n g k a n diatas, m aka perm oh on an p e n in ja u a n k e m

b a l i y a n g d i a ju k a n o le h Pem ohon p e n in ja u a n k e m b a l i t

NY. SOHJi^NG S0EKABT0 t e r s e b u t a d a la h t i d a k b e r a l a s a n ,

s e h ln g g a h a r u s d i t o l a k ;

M e m p e rh a tik a n p a s a l - p a s a l d a r i T Jndang-U ndang

N o , lV ta h u n 1 9 8 5 ;

M E N G A D I L I :M enolok Perm ohonan p e n in ja u a n k e m b a l i d a r i

Pemohon p e n in ja u a n k e m b a l i s N Y. SOflQKTJG SOEKAKTO

t e r s e b u t ;




Menghukum Pemohon peninjauankembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan- kombali ini ditetapkan aobanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya- varatan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 2V Januari 1987 dengan Samsoeddin Aboebakar, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Xahya, SH. dan Ny.Djoewarini, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam 3idang terbuka pada hari : 3, A.B. X U_»__ TANGGAL . J~A- N0AH1 .987 oleh Ketua Sidang, dengan dihadiri oleh Yahya, SH. dan Ny. Djoewarini, SH. Hakim-Hakim Ang- gota, dan Sumantri, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak •-

Hakim - Hakim Anggota ,

ttd/Y a h y a, SH.

K e t u a , ttd.

Samsoeddin Aboebakar, SH#

ttd/Ny.Djoewarini, SH.

Blaya^ -^Biara :1. Pemberitahuan permohonan

peninjauan kembrali..... Rp.25.5*00,-2. Administrasi ......3. R e d a k s i . ....^ • M e t e r a i .....

Jumlah .•.

• • Rp. 2 • 500, — . * Rp. 1.000,- .. fy. 1.000,-+

Panitera - Pengganti ,ttd.

Sumantri, SH.

U n tu k S a l i n a n MAHKAMAH AGUNG R . I .

DIREKTUR PERDATA,

( J . DJOHANSJAH, S .H . )




.mpiran P U T U . S A H

Eeg.No. 39 PK/Pdt/1984 DEMI KEAJDILAN BERBASABKAlf KETUHAKAN YANG MAHA BSA

M A H K i M A H A G U N O

memeriksa permohonan peninjauankembali telah . mengatabil putusan aebagai berikutdalam perkara i

H* 3AM5URI* bertempat tinggal di Deaa Badean, Kecamatan Kabat, Ka^ bupaten Banyuwangl,Pemohoa peninjauankembali dahulu Termohon kaaaal/Penggugat/Terbandihg;

nr ft' l a w a n t1. MQSAWILAH.2. HAJI ABU NAIM, maslng~maaing bertem-

pat tinggal di Deaa Bad*an, Kecamat- an Kabat, Kabupaten Banyuwangi*. para Termohon peninjauankembali dahulu .Pemohon kasaai/Tergugat/Pemban- dlng j

Mahkamah Agung tera«but f Menimbang, bahwa dari surat-arurat: yang bar-

eangkutan ternyata Pemohoiupeninjattankattbali daho- lu eebagai Termohon kaaa fli/Peng£Ugat/Terband:lng telah mengajukan permohonan peninjaUankembali terhadap; puttuoan Mahkamah Agung tanggal 5 Mel 1983 Ho* 1632 £/Sip/1982 yang; telah berkokuatan hukum yang tetap, dalam. perkaranya melawan para Termohon peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon ka- eaai/para Tergugat/para Pembanding* dengan posi|a perkara sebaoal berlktit t




■bahwa pada tahun 1950 telah meninggal dfcinia di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi seorang bornama Hi Abdul Gani j

bahwa H« Abdul Gahi telah kawin dengan Aaiah dan merapunyai 3 orang anak#1* Asiyah (raeninggal tahun 1949) dalt menia&galknn

2 orang anak yaitu Wahid dan Supiknh yang juga telah meningeal d.unia/

2* Surah (meningeal tnhun 1953) dan meninggalkan eeorang anak yaitu Samouri (Penggugat asli),

3* Yueuf alias Haji Yaakoor (menlnggal tahun 1978) dan meninggalkan seorang anak perempuoh yaitu Musawilah (Tergugat asli),

bahwa selain meninggalkan ahli vmris terse- but diatao H* Abdul Gani ;Juga meninggalkan barang- barang berttpa sawah dan tanah kering yang letak, luas# batas-batasnya dan harganya terperinci dalam aurat gugatan (eub a e/d e) j

bahwa seraenjak raeninggalnya H. Abdul Gani, tanah-tanah'tersebut dikuaaai seluruhnya oleh Yusuf alias H* Yaskur (ayah Tergugat aeli I) tanpa menghi- raukair hak Penggttgat asll sebagai salah Aeorang warie dari H. Abdul Gani* Bahkan oebagian dari tanah sengketa yaitu tanah sub d telah digital kepada H. Abu. Haim (Tergugat aeli' IX) dan setelah Yueuf alias H. Ya«kur meninggal maka tanah sengketa Inngettng di kuaflai anaknya Mueawilah (Tergugat aeli I) \

bahwa dengan dlkuaealnya peninggalan H.' Abdul Gani oleh Tergugat aeli I, maka Penggugat asli sebagai akhll warie yang syah meraaa eangat dlruglkon lobih-lebih tanah tersebut dalam satu tahun dapat




panen dua kali dan setiap panan mandapat hasil Rp*500#000#- (lima ratus ribu rupiah) j

bahwa semenjek tanah dikuasai oleh ayah Tergugat aeli I tahun 1950 sampai sekarang dapat, dihaeilkan aejjumlah Rp*30*000*000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

bahwa Penggugat asli moh on ter lebih dahulu diletakkiui Gonservatoir beirlag atae tanah-tanah sengketa j

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatAs Penggugat aeli menuntut kepada'Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut1 t1* M$ngabulkan gugatan' Penggugat seluruhnya j2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat X ’-adalah.

ahliwaris yang sah dari almarhum Haji Abdul Gani yang berhak atae barang-barang peninggalannya j

3« Menetapkan, bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diatae adalah barang-barang peninggalon almarhum Raji Abdul Gani yang belum dibagi waris j

4* Menstapfcan, bahwa penguasaan seluruh tanah-tanah sengketa tersebut diatas $leh para Tergugat adalah bertentangan dengan hakutn ;

5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala hak railiknya atau dari siapa saja yang mendapatkan hak' dari padanya untuk keraudian membagi tanah sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat I dengan bagian yang sama besarnya, dan nxenyer&hkan bagian dari Peng&ugat tersebut \




kerugian atas penguasoan tanah. sengketa tersebut eelama 3 0-tahun sebqsar 1/2 x ,Kp*30*OOGfOOO#- «Rp^ 15..OOp*000,- (limaibelaq-juta rupiah) ;

7* Menetapkan berhargaaya penyitaan jaminan.yang dilakukan oleh Pengadilan Kegeri atas tanah sengkata j

8* Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini j

t a t a u . ; . '- aga* Pengadilan.Hegeri Banyuwangi menjatuhkan

kep]i||ttsan yang seadii-adilnya dan tidak msrugifcan Penggugat >

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.X* tanggal 5 Mei 1983 -So* 1632 K/Sip/1982 yang te- lalfc berkekuatan tetap. tereebut adalah sebagai berikuti 11 Mensrima permohonan kasasi dari,Penggugat-Penggugat » untuk kasasi} 1 *, MUSAWIIAH, 2,.HAJI ABDUI* NAIM," tersebut 1

n Membato-lkan putusan Pengadilan Tinggl Surabaya " tanggal 20 Januari 1982 tfo# 88/1982 Perdata dan 11 putusan Pengadllan Hegeri Be-uiyuwangi tanggal. 4 n.: Maret 1981 Bo. 86/19?0/Perdata/G j 11 Dan Den ftj Mflnr,adili Sendlrl :" - Menyatnkaa gugatan, Penggugat tidak dapat diterima\ ** r Menghukum Tergugat untuk kasasi/Penggugat aeal u - untuk msmbayar ooi ua. .biaya perkara balk yang tim- " bul dalam tingknt pertarn dan tingkat banding 11 raaupun biaya dalam tingkat kasasi dan dalam ting- 11 . kat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp*10#000,- " (sepuluh ribu rupiah.) |




Menimbang, bahwa seaudah pufcusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon kasasi dahulu para Tergugat-para Pembanding pada tan&gaX 10 September 1983 kemudian terhadapnya oleh Termohon kasasi dahulu Penggugat- Qterbanding diajukan permohonan peninjauankembali seoara tertulia di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*

Banyuwangi tanggal 16 Nopembar 1983, kemudian dieu- oul dengan memari alasaiwalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan N©geri tersebut pada hari itu juga $

4

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjau- ankambali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 uanuari 1984, kemudian terhadapnya. oleh pihak lawajtu$ra telah di ajukan jawaban yang diterim di Kepaniteraan Penga»- dilan llegeri Banyuwangi tanggal 13 Pebruari 1984 j

Menimbang,- bahwa walaupun permohonan peninjauankembali itu diajukan sebelum berlakunya Undang-undang No* 14 tahun 1985* namun oleh karena tidak ada perbedaan mengenai tenggaag waktu pengajuan peninjauankembali maupun karena ada daaarnya tidak ada perbedaan tentang alasan-alasan peninjauankembali seperti yang diatur dalam Perma. No* 1 tahun 1980 yang di sempurmkan yang berlaku aejak tanggal 11 Maret 1982r maka dengan demiklan untuk permohonan ptminjauankem- bali ini dlterupfcan Undang-undong No* 14 tahun 1985*

ifcuimbang, ■ bahwa oleh karena-itu sesuul db- ■^an paaal 68,69* 71 dan 7? Tfadan&--ca£a No* 14

v#.iiUJi 1933 permdior;- & V,.. u quo ‘Uj* aria u:iaaan-alaaaujf/ya yang dlajuiw-ij. dv.l&m tenggang-




tenggang waktu dan dtngan oara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima j* Menimbang, 'bahwa Pemohon peninjauankembalitelah mengajukon alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

" bahwa Mahkamah Agung dalam putueannya tanggal 5 Mei 1903 No. 1632 K/Sip/1982 telah raembatalkan putusan Pengadilan Tihigi Surabaya dan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan pertimhongaa :1* Bahwa menurut bArita aoara, khueusnya T.I-6 dan

'T.Iv2 kwitansi-kwitansi uang atas nama H. Makbul- aUx, maka pekarangan/sawah/tanah perail Me. 73 c, No* 75 0 Ho# 176 dan No. 138, T»I-& atae M m ^H*'Makbulah tahun 1979 telah dijual pada atau atas nama H. 2flakbulahf sehingga dapat dioimpulkan dikuasai oleh H» Makbulah tersebut, eeandainya tidalc demikian, namun H. Makbulah harus ikut di gugat*

2* Bahwa mengenai tannh/aawah cub d persil Wo# 105 a yang menurut dalil Penggugat asal telah dijual pada Tergugat asal II, tidak diketahui siapa yang raanguaeainya, juga tidak terbukti apakah telah dijual'pada Tergugat asal II.■ ' bahwa putuaan Mahkamah Agung dengan pertimban

on seperti tersebut diatas harus ditinjau kembali karena ;orang yang disebut dengan nama H. Makbulah tidak lain adalah Musawilah (Tergugat asal I). Nama H. Makbulah dipakai setelah in pulang dari naik Haji yobagai bukt,i “Surat keterangan" tertanggal 19 Septe m b e r ' 1983 No. 015/6/1983 y&ng dikeluarkan oleh




Kepala Desa Badean, yang diketahui Camat Kabat (Banyuwangi) t bukti ini dilampirkan sebagai buictl baru dalam perkara Ini*

bahwa mengenai tanah- sub d, Jelaa yang mengu- asal aokarang adalah Tergugat asal XI (H* Abu Naim) * hal ini a^auai dengan bunyi "Berita Acara Penyita- an. Jaminan* tanggal 22 Dasember 1980 No. 86/1980 Pdt 0*

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan-* kembali tersebut Mahkamah. Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut s

bahwa sebagai alasan mambatalkan putusan IJangadilan Tinggi Surabaya dan putusan .Pengadilan Hogeri Banyuwangi, Mahkamah Agung raempertimbangkan dalam putusan kaaasinya " Oleh karena tanah persil Nor 72 dijual kopada H# Makbulah, sehinggft dapat disimpulkan. dikuasainya oleh H# Makbulah, seandai- nyepun tidak demikian, namun H* Makbulah harus . ikut digugat % pertimbangan mana adalah keliru karena H* Makbulah dimaksud sudah digugat dalam porkara ini yakni yang dimaksud dengan H* JAakbulah adalah aama orangnya dengan Musav/ilah-Tergugat I, Xscauai dengan toatorangan oukai TJoroan (berita acara halaman 8) dan oakai H*M. Hardjowidjojo (berita acara halaman 17) dan sesuai pula dengan surat ko- terangan Kepala Desa Badean tanggal* 19 September 1983 Ho* 15/g/1983 yang dilampirkan dalam alasan permohonan peninjauankembali $ lagi pula tidak di ketahuinya di tangan, $iapa salah satu dari beberapa tanah sengketa tidak dapat menyebabkan seluruh




gugatan tidak dapat diterima sMenimbang, 'bahwa atas da ear partimbangan

aeparti tersebut diatas Mahkamah. Agung bcrpsndapat toolxna putusan Mahkamah' Agung tanggal 5 Mel 1983 Bo* 1632 K/Sip/t982 terdapat adanya kesalahan* sehingga sesuai dengan pasal 2 Parana Wo* 1 tahun 1982, adanya kegalahan, dalam putusan dapat dijadi- kan alasan untuk membatalkan putuaan tersebut don aslant utny a Mahkaraah Agung akan mengadili eendiri dengan menguatk&n putuaan Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwongi karena dianggap audah benar s

Honimbang, bahwa Termohon pouinj aue konibeli* uda dlpihak yang lcalah oleh karena itu harus dl hukum membayar biaya porkara j

Menimbang, bahwa berdasarkon hal-hal yang dipertinbangkan diatas^ maka perraohonnn peninjauankembali yang diajukaa oleh H* SAMSURI tGraebut adalah beralaeon oleh-karena itu dapat dikabulkan* dengan demikien putusan M ah kun sh A g u n g t a n g g a l 5

Uei 1983 Wo*- 1632 K/Sip/1982 tersebut harus dlba- talksox 1

Memporhatikan pasal 21 UndaAg-undang Wo* 14 ■tahun 1970 dan Undang-undsmg Wo* 14 tahun 1985 ;

M J3 W C- A D X 1. X 1 Mengabulkan permohonan poninjauankombali

dari Pemohon paninjauankambali ? 3AM3URI. tersebut ;

Membatalkan putusan toahk rnah Agung tanggal 5 Mel 1983 Reg.Wo. 1632 K/Sip/19S2 *

SEWDIKI 1




Mengabulkan gugatan Penggugat eebahagian i Menyatakan ooh..dan berharga penyitaan Janin-

an yang telah dilakukanataa tanah eongketa aebagaimana ta,raebut dalam Berita Aoora Penyitaan Jaminan tertanggal 22 Desember 19Q0t No* 86/1980 Perdata G;

Menetapkan* bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahltwarls dari almarhum IIa;Ji Abdul Gani ;

Menetapkan, bahwa tanah-tanah aengketa dalam porkara Ini adalah peninggalan d«x.r4. ttr;'1 Abdi’.l frcni yang bolum dibagi waria ;

Menetapkan, bahvva pengitaaaan ataa tanah aengketa oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan

3

hukum i.Menghukum Tergugat X dan. II untuk mongoaoiig*rv-

kan tanah sengketa tersebut dari segala hak milik yang ada diataonya, atau dari siapa oaja yang mcn-

*dapatkan hale dari pa&anya, untuk kemudian menyerahkan kepada Penggugat, untuk dibagi v/aria antara Penggugat dan Tergugat I dengan bagian yang aonrn beaar ;

Mcnolak gugatan Penggugat untuk selebihnya jMenghukum Tergugat I dan Targugat II aecara

boraama-soma, untuk membayar aegala biaya yang tiro-bul dalam perkara ini disemua tinrkrt nerfidilar) yangdalam tingkat peninj aucnkembali ini ditetapkan se-banyak Rp#30*000,- (tiga puluh ribu rupiah) j

Bemikianlah diputuskan dalam rapat permusya-waratan Mahkamah Agung pada hari Solaea, tanggal 24Pcbruari 1987 dengan II# Adi Andojo Soet^ipto, 5*U«Ketua Muda yang dltunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung

i

s e b a g a i K e t u a S i d a n g , I I . S o o r jo n o , S * I I . dnn IT y. H*

3 i t i Roam s A ch m ad , S*K « H ak iro -H ak im A n g g o ta ., d a n




dluoapkan dalam sidang terbulca pada harij K ^ K I S tanggal 9 April 1987. oleh Kotua Sidang tereebut dengan dihadiri oloh H. Soor^ono, S.H* dRn Ky. H. Siti Roama Achmad, S*H* Hakim-Hakim Anggota, ITy* Kustrini* S*H* Penitera Pangganti, d m g a n tidak dihadiri oleh kedua bolah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a

ttdo ttd.H. Soerjono, S.H

ttd.

H. Adi Andojo Soetjipto S .H.

Ny. H. Siti Room* Achinnd, S.H*Biava - biaya tpemberitahuan peninjauankembalidan penyerahan aalinan memoriaya Rp.25.500 Ny. Kustrini, S.H

Ponitora Pongganti*ttd.

M a t e r a i Rp. 1.000,- Rpa 1.000f~ Rp* 2*500#-

R e d a k a 1Ad minis trasi

Untuk Salinan ;MAHKAMAH AGUNG R.I

DIREKTUR PERDATA

( J. DJOHANSJAH, S.H. )




proses peninjauan kembali perkara perdata pada …repository.unair.ac.id/12302/2/fulltext.pdf ·...

Documents