program pascasarjana institut agama islam...

KALALAH MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HAZAIRIN

SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM

DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Mendapat Gelar Magister Hukum Islam

dalam Bidang Hukum Keluarga

Jurusan: Hukum Keluarga

Oleh:

M. GUNTUR AGENG PRAYOGI NPM. 1303162

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO LAMPUNG 1439 H / 2018 M

KALALAH MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HAZAIRIN

SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM

DI INDONESIA

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mendapat Gelar Magister Syariah dalam

Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga

Pembimbing I : Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA.

Pembimbing II : Husnul Fatarib, MA., Ph.D.

Oleh:

M. GUNTUR AGENG PRAYOGI NPM. 1303162

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO LAMPUNG 1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Al-Qur’an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris.

Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan

ijtihad para ulama. Namun perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris

bersifat legal formalis dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung

dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama timbulnya beragam interpretasi hukum

kewarisan adalah: Pertama, metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam

melakukan ijtihad berbeda. Kedua, perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama

melakukan ijtihad.

Kalalah merupakan kasus yang terjadi polemik tersendiri di samping kasus

pembagian waris 2:1 karena Nabi SAW pun belum menjelaskannya secara detail kepada

para sahabat. Kasus kalalah ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya

perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat kalalah tersebut. Berawal dari

permasalahan ini, penulis ingin mengangkat judul tesis untuk membahas mengenai kalalah

menurut ulama salaf (Imam Syafi’i) dan ulama khalaf (khalaf) serta imlikasinya terhadap

hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan pokok, maka

penelitian penulis ini merupakan penelitian pustaka (library research). Yang mana, data ini

terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer (al-Qur’an dan Tafsirnya, Kitab-kitab Hadis,

buku-buku karya Imam Syafi’i dan Hazairin, dan atau buku-buku yang memuat pendapat

Imam Syafi’i dan Hazairin tentang kewarisan/kalalah), sekunder (buku fiqh penunjang

tentang ilmu waris) dan tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, dan

Ensiklopedi Hukum Islam).

Hasil penelitian bahwa kalalah menunjuk kepada ahli waris, selain kedua ibu bapak

dan anak. Dalam hal ini, dapat dipahami, ahli waris terdekat selain ibu bapak (orang tua)

dan anak, adalah garis ke atas dan ke samping, yaitu kakek dan saudara. Oleh karena ini,

mengenai kalalah ini merupakan pembahasan mengenai kemungkinan ahli waris,

kedudukan dan bagian ahli waris antara saudara, kakek, dan atau saudara bersama kakek.

Dan berikut merupakan salah satu bagian kemungkinan dalam kalalah, yaitu Imam Syafi'i

berpendapat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah, sehingga ayah

dan kakek menghalangi saudara. Sedangkan menurut Hazairin kakek hanya diperbolehkan

tampil (mewaris) jika tidak ada lagi keturunan, orang tua, dan tidak ada lagi saudara. Begitu

pula jika terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak, keturunan saudara (mawali bagi

mendiang saudara yang bersangkutan, yaitu yang menjadi penghubung bagi mereka) kakek

ataupun nenek tidak bisa mewaris, sebab berbenturan dengan perumusan surat al-Nisa': 33,

yaitu tidak boleh menjadi mawali bagi orang tua (ayah atau ibu).

Permasalahan kalalah tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

namun penyelesaiannya mempunyai tempat dalam KHI pada pasal 229, yaitu “Hakim

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan

dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

putusannya sesuai dengan rasa keadilan”, sehingga dapat diterapkan penyelesaiannya pada

pendapat imam Syafi'i.

THE KALALAH ACCORDING TO IMAM SHAFI'I AND HAZAIRIN

AS WELL AS THEIR IMPLICATIONS FOR ISLAMIC HEREDITARY LAW IN

INDONESIA

By M. Guntur Ageng Prayogi

ABSTRACT

The holy Qur'an is the first reference of the law and the determination of the

distribution of inheritance. Little of the hereditary laws is established by the Sunnah of the

Prophet or with the ijtihad of the ulamas. However, the differences in understanding and

application lead the hereditary law to be legal formalists and to cause fragmentation of

schools of thought which culminate in the birth of Islamic schools of thought. The main

causes of the emergence of various interpretations of heredity law are: First, the methods

and approaches employed by the ulama in conducting ijtihad are different. Secondly, the

differences of community conditions and the timing in conducting of ijtihad.

Kalalah constitutes a case of a polemic occurring in addition to the case of 2: 1

inheritance distribution because the Prophet Saw did not explain it thoroughly to the

friends. The case of Kalalah is indeed quite complicated so that resulting the differences in

interpreting against the verse of kalalah. Arising from this problem, the author intended to

raise a thesis to discuss the kalalah according to salaf ulama (Imam Shafi'i) and khalaf

ulama (Hazairin) as well as their implications for Islamic hereditary law in Indonesia.

In this study, the authors use secondary data as the main ingredient. Therefore, this

research is called a library research in which, the data is divided into three parts, namely the

primary law (Qur'an and the interpretation, Books of Hadith, books of Imam Syafi'i and

Hazairin, and/or books that contain the opinion of Imam Shafi'i and Hazairin about

inheritance / kalalah), secondary (books of fiqh supporting the hereditary science) and

tertiary (Indonesian Dictionary, Arabic Dictionary, and Encyclopedia of Islamic Law).

The results of the research shows that kalalah refers to the heir, in addition to both

child's father and mother. In this case, it can be understood that the closest heirs besides the

father and mother (parents) and children, are the line upward and to the side, namely

grandfather and brothers. Therefore, kalalah is a discussion about the possibility of heirs,

the position and the part of the heirs between brothers, grandfather, and or brother with

grandfather. And here is one of the possibilities in kalalah, that is, Imam Shafi'i argues that

father prevents grandfather, and grandfather succeeds father, so father and grandfather

prevents brothers. Whereas, according to Hazairin grandfather is only allowed to appear

(inherit) if there are no more descendants, parents, and no more brothers. Likewise, if there

is a further descendant from the child, offspring brothers (mawali in the case of the

deceased relative), grandfather or grandmother can not inherit, because it collides with the

formulation of al-Nisa ': 33, i.e. it is forbidden to become a mawali for parents (father or

mother).

The problem is not contained in the Compilation of Islamic Law (KHI).

Nevertheless, the settlement has a place in the KHI in article 229, that is "Judge in settling

the cases submitted to him, must pay serious attention to the legal values that live in

society, so that its verdict is in accordance with the sense of justice ", so that its solution

can be applied to the opinion of Imam Shafi'i.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin serta Implikasinya dalam

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Nama : M. Guntur Ageng Prayogi

NPM : 1303162

Program Studi : Hukum Keluarga

MENYETUJUI:

Untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga Program

Pascasarjana IAIN Metro.

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA.

NIP. 19440825 197106 1 001

Husnul Fatarib, Lc., Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul: “Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin serta Implikasinya

dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” yang ditulis oleh M. Guntur Ageng

Prayogi dengan NIM 1303162 Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan dalam

sidang munaqosah Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung pada Jum’at, 14 Juli 2018.

TIM PENGUJI:

Pengujin Utama Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

Pembimbing 1 / Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA.

Penguji 1

Pembimbing 2 / Husnul Fatarib, Lc., Ph.D.

Penguji 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kel. Iring Mulyo Kota Metro | Telp. (0725) 41507

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. GUNTUR AGENG PRAYOGI

NPM : 1303162

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-

bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Desember 2017

Yang menyatakan,

M. Guntur Ageng Prayogi

NPM. 1303162

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Bunda Siti Maesaroh dan Ayahnda Ahmad Mujiono, yang telah banyak

membantu dan mendoakan penulis ‘disetiap doanya’ dalam menuntut ilmu,

Istriku Latifah, yang kucintai karena Allah,

dan anak-anakku Zaid Ramadhan ar-Royyan dan

Zahran Zhahirul Haq yang sholih. Aamiin...

Adik-adikku; Rosyadi Ahmad, Mas ‘Ulatusy Syari,

M. Muhith Asy’ari, dan Zerina Amalia Zuhro yang ku sayangi,

Bapak Thoriq, mamak Sriyatun, dan saudara-saudara di Kalirejo

Yang turut membantu dan mendoakan penulis

Saudara seperjuangan SDIT Wahdatul Ummah Metro

Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Orangtua (Yayasan) WU

Rekan-rekan Alumni Program Studi Hukum Keluarga

Serta kepada almamater IAIN Metro Lampung.

MOTTO

تَ َعلَُّمْوا اْلَفَرا ِئَض َو َعلَُّمْوهُ

“Belajarlah ilmu faraidh, dan ajarkanlah”

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

dengan judul “Kalalah Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin serta Implikasinya dalam

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk

menyusun Tesis guna menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (PPs) Program

Studi Hukum Keluarga IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar M.H.

Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. DR. Enizar, MA. Selaku pimpinan/rektor IAIN Metro Lampung

2. Ibu DR. Thobibatussadah, MA. Selaku direktur Pascasarjana dan sekaligus penguji

yang telah memberikan bimbingan dalam perbaikan tesis yang penulis buat.

3. Bapak DR. Edi Susilo, SH., MH. Selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Prof. DR. H. M. Damrah Khair, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Husnul

Fatarib, Lc., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat

berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bunda dan Yanda yang tak pernah lelah memberi nasehat, memotifasi, dan mendoakan

penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Istri yang setia mendampingi dan sabar mensupport penulis agar dapat menyelesaikan

tesis ini

7. Rekan-rekan HK angkatan 2013 dan Sahabat Perjuangan (Kepala Sekolah dan Dewan

Guru) di SDIT Wahdatul Ummah Metro yang selalu mengingatkan dan membantu atas

terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis sangat memerlukan masukan dan bantuan dari seluruh pihak demi

perbaikan tesis ini. Dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

khususnya bagi penulis.

Metro, Juli 2018 M.

Syawal 1439 H.

Penulis,

M. Guntur Ageng Prayogi

NPM. 1303162

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... ii

ABSTRAK ................................................................................................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................... v

ORISINILITAS PENELITIAN ................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ......................................................................................................... vii

MOTTO ................................................................................................................. viii

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ix

DAFTAR ISI .................................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Permasalahan ..................................................................................... 9

C. Rumusan Masalah ............................................................................. 10

D. Tujuan Penelitian ............................................................................... 10

E. Telaah Pustaka ................................................................................... 11

F. Metode Penelitian .............................................................................. 13

1. Jenis Penelitian ............................................................................ 13

2. Sumber Data ................................................................................ 13

3. Metode Pengumulan Data ......................................................... 15

4. Analisis Data ................................................................................ 15

G. Sistematika Penelitian ....................................................................... 17

BAB II KALALAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

DAN PAYUNG HUKUMNYA

A. Pengertian Kalalah ............................................................................ 19

B. Dasar Hukum Kalalah ...................................................................... 21

1. Al-Qur’an ...................................................................................... 21

2. Hadis .............................................................................................. 23

C. Konsep Kewarisan Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin ............. 24

1. Konsep Kewarisan Menurut Imam Syafi’i ................................ 24

a. Dzu al-Faraid ........................................................................... 25

b. Ashabah .................................................................................... 26

2. Konsep Kewarisan Menurut Hazairin ....................................... 36

a. Dzu al-Faraid ........................................................................... 36

b. Dzu al-Qarabah ....................................................................... 42

c. Mawali ...................................................................................... 44

D. Payung Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ............................. 48

BAB III KALALAH MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HAZAIRIN

A. Biografi Imam Syafi’i dan Hazairin ................................................ 52

1. Biografi Imam Syafi’i ................................................................... 52

2. Biografi Hazairin .......................................................................... 55

B. Pembagian Warisan Kalalah ............................................................ 58

1. Pembagian Warisan Kalalah Menurut Imam Syafi’i ............... 58

a. Bagian Waris Kakek ................................................................ 58

b. Bagian Waris Saudara ............................................................. 60

c. Bagian Waris Kakek Bersama Saudara .................................. 65

2. Pembagian Warisan Kalalah Menurut Hazairin ....................... 72

a. Bagian Waris Kakek ................................................................ 72

b. Bagian Waris Saudara ............................................................. 74

c. Bagian Waris Kakek Bersama Saudara .................................. 81

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Pola Pikir Imam Syafi’i dan Hazairin .............................. 90

1. Faktor Perbedaan antara Pendapat Imam Syafi’i dan Hazairin 90

2. Persamaan Pendapat antara Imam Syafi’i dan Hazairin 96

3. Perbedaan Pendapat antara Imam Syafi’i dan Hazairin . 96

B. Analisis Kedudukan Kalalah dalam Hukum Kewarisan

Islam di Indonesia .......................................................................... 103

BAB V KESIMPULAN ........................................................................................ 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika ada seseorang meninggal dunia, maka perhatian orang-orang (ahli

waris) akan tertuju kepada harta warisan yang ditinggalkan. Masalah harta

pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila

menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu, apabila

berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya

menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh

yang lain dianggap tidak adil.1

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak

terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya

diwarisi. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia,

baik laki-laki maupun perempuan. Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai

salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.2

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam

perkembangan sejarah hukum Islam . Karenanya, para fuqaha’ dan mufassir

banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai

1 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.4. 2 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.4

2

sekarang. Bahkan para fuqaha’ menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu

cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu ”waris” atau ilmu fara’id.3

Hukum Kewarisan dalam Islam (fiqh mawaris) mendapat perhatian yang

besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang

tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah

manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron, 3: 14) tidak jarang

memotivasi seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta

tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.4

Ilmu fara’id dianggap penting, karena disandarkan pada sabda Rasulullah

Saw., yang berbunyi:

ةا ْيرا َُّمْوُه , َيا َأَبا ُهرا ا ئِضا وا عال َُّمْوا الْفارا ل َُّه ِنْصُف الِْعْْلِ , تاعا ن ُِهوا يُنُُْس , فاإ ٍء , وا ْ ُل َشا ُهوا َأوَّ وا

ِت 5 يُْْناُع ِمْن ُأمَّArtinya: “Hai Abu Hurairah belajarlah ilmu fara’id dan ajarkanlah ilmu itu.

Karena ilmu tersebut merupakan separuh dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu

ini merupakan ilmu yang pertama dilupakan orang”.

3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 14, Alih Bahasa oleh Mudzakir, (Bandung: Al-Ma’arif),

Cet. 1, 1997, h.252.

4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet

Ke-3, h.356

5 Abi Abdilah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz II, (Semarang: Toha

Putra), tt, h.908.

3

Berdasarkan hadis tersebut Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa

mempelajari dan mengajarkan ilmu fara’id bagi seluruh umat Islam adalah

hukumnya fardu kifayah (kewajiban kolektif).6

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang

berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian

yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap

pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, ibu, istri, suami, kakek, nenek, cucu, atau

bahkan hanya sebatas saudara seayah, seibu ataupun sekandung.

Oleh karena itu, al-Qur’an merupakan acuan pertama hukum dan

penentuan pembagian waris. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang

ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan ijtihad para ulama. Bahkan tidak ada

dalam al-Qur’an seperti hukum waris. Ini adalah karena pewarisan merupakan

suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan

memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.7

Syari’at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta

peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan

harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing

ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.

6

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam),

(Jakarta: Gaya Media Pratama), Cet. 2, 2002, h. 23.

7 Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),

h.7.

4

Namun perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris

bersifat legal formalis dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang

berujung dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama timbulnya beragam

interpretasi hukum kewarisan adalah: Pertama, metode dan pendekatan yang

digunakan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad berbeda. Kedua, perbedaan

kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad.8

Di sisi yang lain, masalah kewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa

di antara ahli waris. Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur atau

menyangkut rukun dan syarat yakni:

Pertama, harta warisan (maurus), bagaimana wujud harta benda yang

beralih dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana pewaris dan ahli

waris berada.

Kedua, pewaris (muwarris), bagaimana hubungan pewaris dengan harta

bendanya dipengaruhi oleh sistem, sifat dan lingkungan kekeluargaan di

mana pewaris berada.

Ketiga, ahli waris, bagaimana dan sejauh mana ada ikatan kekerabatan

antara pewaris dan ahli waris.9

Ketika dilihat dari nash-nash kewarisan yang ada, maka masalah

kewarisan dianggap telah jelas (qath’i) dalam beberapa hal, sebagai contoh

bahwa ayat tersebut qath’i adanya adalah surat an-Nisa’ [4]: 12, yaitu tentang

bagian suami.10

8 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jilid I, (Jakarta: CV. Haji Masagung), Cet. 7, 1994, h.197.

9 Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru van

Hoeve), Cet. ke-1, h. 308-309.

10

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang, Dina Utama - Toha Putra Group), Cet.

Ke-1, 1994, h. 38.

5

Terkait dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris telah diatur

dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176. Di mana al-Qur’an surat an-

Nisa’ ayat 11 Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak,

baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu laki-laki maupun

cucu perempuan dan bagi orang tua (abawaini), baik bapak/ibu maupun

kakek/nenek. Pada ayat 12 surat an-Nisa’, Allah menggambarkan pembagian

warisan untuk suami maupun isteri. Pada ayat itu juga (an-Nisa’; 12), Allah

menggambarkan pembagian warisan saudara-saudara (kasus kalalah) dan ayat

176 juga menjelaskan tentang kasus kalalah.

Kalalah QS. An-Nisa’ ayat 12

6

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi

wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

Penyantun”.11

Kalalah QS. an-Nisa’ ayat 176

11

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro), 2010, h.79

7

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah12

). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai

saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-

laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak

mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang

meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-

laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan

Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.13

Dari kedua ayat di atas, yang menjadi perhatian penulis adalah terkait

persoalan kalalah. Kalalah merupakan kasus yang terjadi polemik tersendiri di

samping kasus pembagian waris 2:1 karena Nabi SAW pun belum

menjelaskannya secara detail kepada para sahabat. Ketika Sahabat Umar

membahas masalah kalalah dengan Rasulullah, Rasulullah malah mencubit

perutnya dengan jari-jari beliau sambil bersabda, “Cukuplah kamu dengan ayat

terakhir surat an-Nisa’. Dan selama hidupmu, jika kamu dihadapkan masalah ini,

maka putuskanlah masalah ini sesuai dengan ayat itu, baik kepada orang yang

membacanya ataupun kepada orang yang tidak membacanya.” Dan saat Umar

12 Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. 13

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan ..., h.106

8

ditikam juga berkata, “Ketahuilah, bahwa aku tidak berkomentar apapun dalam

masalah kalalah”.14

Adanya ketidakjelasan Rasulullah Saw. dalam mendefinisikan

menyebabkan para ulama’ melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan

kalalah. Para ulama’ salaf mendefinisikan kalalah adalah seseorang yang

meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Ada juga yang mendefinisikan

bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki

dan ayah.

Penggunaan istilah kalâlah bisa untuk pewaris dan ahli waris. Ada pendapat

beberapa ahli bahasa tentang pewaris yang kalâlah, yaitu: (1) Orang yang tidak

mempunyai anak dan orang tua. (2) Orang yang tidak mempunyai keluarga dan

kerabat. (3) Orang yang meninggal. (4) Orang yang tidak mempunyai anak, orang

tua dan saudara. Ahli waris yang kalâlah adalah saudara seibu dan saudara seayah.

Saudara seibu disebut dengan kalâlah ibu dan saudara seayah disebut dengan

kalâlah ayah.15

Para ulama’ salaf, termasuk Imam Syafi’i, membedakan bagian warisan

untuk saudara-saudara, yaitu saudara seibu yang tercantum dalam An-Nisa’; 12

sedangkan saudara sekandung ataupun saudara seayah pada an-Nisa’; 176.

Adapun mengenai bagian-bagian harta waris yang akan diterima saudara,

para ulama’ klasik (ulama salaf) menafsirkannya tidak jauh berbeda dengan apa

14 Muhammad Baltaji, Manhaj ’Umar bin Khatab fi at-Tasyri’ Dirasah Mastu’ibah li fiqhi

’Umar wa Tandhimatihi, Terj. Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatab oleh Masturi Irham, (Jakarta:

Khalifa, 2005), Cet. Ke-1, h.342. 15 Ibn al-´Arabî, Ahkâm al-Qur’ân, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 448.

9

yang tercantum dalam kedua ayat tersebut. Bagian untuk seorang saudara laki-

laki atau perempuan seibu mendapat 1/6 sedangkan kalau untuk kumpulan

saudara seibu mendapat 1/3 bagian. Bagian untuk seorang saudara perempuan

sekandung atau seayah mendapat ½ bagian, dan apabila dua orang atau lebih

mendapat 2/3 bagian. Sedangkan untuk saudara laki-laki sekandung atau seayah

mendapat ashabah (sisa).

Sedang menurut Hazairin, dengan menunjuk pada berbagai sistem

hubungan persaudaraan dalam hukum adat, kemudian menyatakan bahwa dalam

sistem kekeluargaan yang bilateral, maka saudara kandung itu mungkin artinya

saudara seayah atau mungkin pula saudara seibu, atau saudara seayah dan seibu,

sehingga termasuk di dalamnya semua jenis hubungan persaudaraan. Dalam

sistem ini orang hanya mungkin bersaudara atau tidak bersaudara. Pengertian

saudara tiri memang ada dalam masyarakat bilateral, namun yang disebut saudara

tiri itu sama sekali bukan saudara, melainkan orang lain yang benar-benar tidak

ada sangkut paut kedarahan apa-apa dengan orang yang menyebutnya.16

Kasus kalalah ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan

terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat kalalah tersebut.

Berawal dari permasalahan ini, penulis ingin mengangkat judul tesis untuk

membahas mengenai kalalah menurut ulama salaf (klasik) dan ulama khalaf

16

Wahidah, Pemikiran Hukum Hazairin; Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 1, Juni

2015, h.37-50

10

(kontemporer). Pendapat ulama yang penulis ambil adalah Imam Syafi’i dari

ulama salaf, dan Hazairin dari ulama khalaf.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang penulis paparkan, terdapat beberapa

permasalahan yang timbul, antara lain:

1. Pokok pembahasan kalalah,

a. Definisi

b. Sebab menjadi kalalah

c. Pewaris dan ahli waris

2. Ahli waris kalalah yang berhak memperoleh bagian waris.

3. Bagian harta waris bagi ahli waris kalalah.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada, penulis merumuskan masalah dalam bentuk

pertanyaan, untuk dibahas dalam tesis ini, yaitu;

“Bagaimana status dan bagian ahli waris dalam kalalah menurut Imam

Syafi’i dan Hazairin, serta imlikasinya terhadap Hukum Kewarisan Islam di

Indonesia?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini, memiliki beberapa tujuan

yang ingin dicapai, antara lain:

11

1. Dapat menambah wawasan mengenai permasalahan kewarisan, spesifik

mengenai kalalah.

2. Mengetahui bagaimana masalah kewarisan tersebut menjadi kalalah

3. Dapat mengetahui secara spesifik mengenai status dan bagian ahli waris

dalam kalalah

4. Mengetahui keberpengaruhan pendapat ulama, baik ulama salaf maupun

ulama khalaf, dalam penetapan mengenai kalalah

E. Telaah Pustaka

Penulis mengetahui, bahwa penelitian tentang kalalah sudah banyak

dikupas, terlebih mengenai status dan bagian saudara dalam kalalah ketika

bertemu dengan ahli waris lainnya, seperti kakek.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang contohnya, Nur Aliyah NIM 289061 tahun 1994 yang

mengangkat judul penelitian akhirnya tentang “Studi Perbandingan Pendapat

Imam Syafi’i dan Prof. Dr. Hazairin tentang Kedudukan Kakek bersama saudara

dalam kewarisan”.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, menurut Imam Syafi’i kakek

yang dapat mewarisi adalah kakek yang sahih (ayah dari ayah). Sedangkan dari

garis ibu bukanlah sebagai ahli waris, dan kakek dapat sama-sama menjadi ahli

waris jika bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau

12

seayah, sementara saudara laki-laki atau perempuan seibu terhalang karena

adanya kakek. Sedangkan Prof. Dr. Hazairin berpendapat kakek baik dari ayah

atau ibu dapat sama-sama menjadi ahli waris hanya ketika kalalah, yaitu sebagai

pengganti dari ayah atau ibu.

Ini merupakan salah satu bagian dari pembahasan kalalah, sebagaimana

Hazairin mengatakan bahwa tidak membedakan kakek dan atau saudara, baik

yang sekandung, seayah, maupun seibu.

Dalam penelitian lain, oleh Badrut Tammam NIM. 062111008 Fakultas

Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 yang berjudul “Studi Analisis

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”,

menjelaskan Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat Abu Bakar bahwa

kakek dari jalur laki-laki disamakan kedudukannya seperti ayah kandung (bila

ayah sudah meninggal terlebih dahulu). Jadi, kakek menghijab saudara.

Sehingganya saudara tidak mendapat bagian waris dari pewaris.

Selanjutnya penelitian Putri Ajeng Fatimah, mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta Program Studi Tafsir – Hadis Fakultas Ushuluddin tahun

2011 yang membahas mengenai “Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-

Zuhaily”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kalalah adalah seseorang yang

meninggal tanpa meninggalkan orangtua dan keturunannya, mksdnya tidak

meninggalkan ayah dan atau ibu, dan anak. Yang menjadi ahli waris adalah

saudara laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung, seayah mauun

13

seibu. Ini berarti bahwa ada ketidakmungkinan saudara memperoleh bagian

waris, jika pewaris meninggalkan ayah dan atau anak.

Dari beberapa penelitian tersebut, penulis ingin membahas mengenai

pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin tentang Kalalah, serta implikasinya

terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi

Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik

atau bentuk hitungan lainnya.17

Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa

metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

17 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Basics Of Qualitative Research; Grounded Theory

Procedures and Techniques, Terj. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknikteknik

Teoritisasi Data oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

h. 4

14

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.18

Penelitian ini juga mendasarkan pada studi literer atas karya Imam

Syafi’i dan Hazairin. Oleh karenanya, penelitian ini boleh juga disebut

sebagai library research. Studi literer (library research) atas naskah tertulis

tentang pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin, baik karyanya sendiri (primer)

atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa sumber yang digunakan

guna kelancaran dalam meneliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan data

sekunder untuk menyusun tesis ini. Dimana data sekunder adalah “secondary

data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian seterusnya”.19

Dipahami bahwa data ini merupakan sumber data pada penelitian tidak

langsung yaitu melalui buku-buku, laporan-laporan, dan lain sebagainya.

Karena dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian secara

langsung di lapangan dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pokok,

maka penelitian penulis ini merupakan penelitian pustaka (library research).

Dikatakan bahwa tujuan penelitian kepustakaan adalah “untuk mengumpulkan

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Rosdakarya,

2005), Cet. XXI, h. 4. 19

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), 1986, h.12.

15

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat

di ruang perpustakaan; buku-buku, majalah, dokumentasi dan kisah-kisah

sejarah”20

.

Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data dalam

penelitian ini. Yang mana, data ini terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum

primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan pokok

yang penulis gunakan, yaitu; al-Qur’an dan Tafsirnya, Kitab-kitab Hadis,

buku-buku karya Imam Syafi’i dan Hazairin, dan atau buku-buku yang

memuat pendapat Imam Syafi’i dan Hazairin tentang kewarisan (kalalah).

Bahan hukum sekundernya, penulis menggunakan buku-buku

mengenai materi pembahasan seperti Fiqh Mawaris. Kemudian bahan hukum

tersiernya, penulis menggunakan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa

Arab, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya dilakukan melalui

penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data.

Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi

penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan

metode library research atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk

20

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

h.28.

16

memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan

mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan,

buku referensi atau hasil penelitian lain.21

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.22

Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis disini

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksud

untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau

kejadian-kejadian.23

Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana

adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep

tersebut. Metode ini diterapkan pada BAB III yang berupa konsep-konsep

pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin tentang kalalah.

b. Metode content analisis merupakan metode analisis ilmiah dimana

hasilnya harus menyajikan generalisasi, proses analisisnya

21

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 45.

22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian ..., h. 103. 23

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.18

17

dilakukansecara sistematis, mengarah pada pemberian sumbangan

teoritiknya.24

Analisis ini bertumpu pada metode analisis deskriptif. Metode

analisis ini diterapkan pada BAB IV

c. Metode Analisis Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk

memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang

berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan

faktor-faktor lain.

Metode analisis ini juga diterapkan pada BAB IV guna mengetahui

perbedaan antara pemikiran Syahrur dengan para ulama’ klasik.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni: Sebagai media untuk memahami

persoalan yang telah dikemukakan secara runut atau sistematis di atas, maka

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang

Masalah, Permasalahan dan Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Telaah Pustaka terhadap penelitian terdahulu, Metode

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Menjelaskan tentang kerangka teoritik mengenai kalalah dan

istinbath hukum. Di dalamnya akan penulis perjelas persoalan

24

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet III, hlm. 77.

18

tentang pengertian kalalah, landasan hukum, kalalah menurut

para ulama’ klasik serta teori istinbath hukum yang berhubungan

dengan kalalah.

BAB III : menjelaskan mengenai Pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin

tentang kalalah. Dalam bab ini akan dibahas Biografi, perjalanan

intelektual dan karya-karya Imam Syafi’i dan Hazairin.

Kemudian membahas pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin

tentang kalalah dan metode istinbath hukum yang dipakai Imam

Syafi’i dan Hazairin dalam kasus kalalah.

BAB IV : Analisis terhadap Pemikiran Imam Syafi’i dan Hazairin tentang

kalalah. Dan di dalamnya akan penulis muat implikasi pemikiran

Imam Syafi’i dan Hazairin terhadap Hukum Kewarisan Islam di

Indonesia.

BAB V : Penutup merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang

meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

19

BAB II

KALALAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

DAN PAYUNG HUKUM

A. Pengertian Kalalah

Kata “kalâlah” adalah bentuk masdar dari kata “kalla” yang secara

etimologi berarti letih atau lemah. Kata kalâlah pada asalnya digunakan untuk

menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya serta tidak berujung ke atas dan ke

bawah, seperti kata “iklil” yang berarti mahkota karena ia melingkari kepala.

Seseorang dapat disebut kalâlah manakala ia tidak mempunyai keturunan dan

leluhur (anak dan ayah). Kerabat garis sisi disebut kalâlah karena berada di

sekelilingnya, bukan di atas atau di bawah.1 Kemudian kata kalâlah digunakan

untuk seseorang yang tidak mempunyai ayah dan anak.2

Penggunaan istilah kalâlah bisa untuk pewaris dan ahli waris. Ada pendapat

beberapa ahli bahasa tentang pewaris yang kalâlah, yaitu: (1) Orang yang tidak

mempunyai anak dan orang tua. (2) Orang yang tidak mempunyai keluarga dan

kerabat. (3) Orang yang meninggal. (4) Orang yang tidak mempunyai anak, orang

tua dan saudara.3

1 Ibn Manzhûr, Lisân al-Arab, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), Jilid XV, h. 142; Muhammad

Rawwâs Qal’ah Jî dan Hâmid Shâdiq Qunaybî, Mu’jâm Lughah al-Fuqahâ’, (Bayrût : Dâr al-Nafs,

1998), h. 50; Muhammad Yûsuf Mûsâ, Al-Tirkah wa al-Mîrâts fî al-Islâm, (Mesir: Dâr al-Kitâb al-

´Arabî, 1959), h. 201.

2 Al-Âlûsî al-Baghdâdî, Rûh al-Ma’ânî, (T.tp: Dâr al-Fikr, t.th), h. 358

3 Ibn al-´Arabî, Ahkâm al-Qur’ân, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 448.

20

Ahli waris yang kalâlah adalah saudara seibu dan saudara seayah. Saudara

seibu disebut dengan kalâlah ibu dan saudara seayah disebut dengan kalâlah ayah.

Kata “kalalah” dalam al-Qur'an merupakan salah satu ayat paling banyak

diperselisihkan oleh para pakar tafsir, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Umar

bin Khatab r.a. berkata, “Tiga hal yang jika diperjelas keterangannya oleh Rasul,

akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi dari kenikmatan duniawi: kalalah,

riba dan kekhalifahan”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., disebutkan bahwa Umar

berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. setelah membaca hamdalah dan

memuji Allah, ia berkata:

رُِمهَا نَّ إخلَمَر نََزَل ََتْ َياَء , يَْوَم نََزَل , َوإ َسِة َأش ْ ِعْْيِ , ِمْن إلِْحْنَطِة : َوِهـَي ِمْن ََخْ , َوإلشَّ

ِبيِْب , َوإلتَّْمرِ َياَء َوِدْدُت . َوإلَْخْمُر َما َخاَمَر إلَْعْقلَ . َوإلَْعَسلِ , َوإلزَّ َا إلنَّاُس , َوثَََلثَُة َأش ْ َأُّيه

لَْينَا ِفْْيَا َأنَّ َرُسْوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل ََِلُ , ََكَن َعهَِد إ َوَأبَْوإٌب ِمْن َأبَْوإِب , إْللََكَ

بَ ِ إلر 4

Artinya: “Sesungguhnya telah diturunkan ayat tentang pengharaman khamar

(minuman keras) yang terbuat dari lima jenis; biji gandum, gandum,

kurma, anggur dan madu. Khamar adalah sesuatu yang

menghilangkan kesadaran akal. Dan ada tiga perkara, wahai hadirin

sekalian, yang aku ingin sekali Rasulullah saw. mewasiatkan kepada

kita yaitu mengenai warisan kakek, kalalah dan perkara-perkara yang

masuk dalam kategori riba”.

Dalam riwayat lain juga dinyatakan bahwa Umar seringkali bertanya

dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah saw. tentang masalah kalalah ini,

sampai-sampai beliau mendorong dada Umar sambil bersabda: “Cukup sudah

4 Abi Al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburiy, Sahih Muslim, Juz 4,

(Beirut Libanon, Dar Ihya’ At-turats Al-Arabi), 1991, h.2322.

http://www.jadipintar.com/2013/05/al-quran-online-bisa-copy-paste.htmlhttp://www.jadipintar.com/2015/10/metode-jenis-dan-contoh-kitab-tafsir-populer-beserta-pengarangnya.htmlhttp://www.jadipintar.com/2014/05/Umar-Bin-Khattab-Khalifah-kedua-Cerdas-dan-Gagah-Berani.htmlhttp://www.jadipintar.com/2014/05/Umar-Bin-Khattab-Khalifah-kedua-Cerdas-dan-Gagah-Berani.htmlhttp://www.jadipintar.com/2015/05/biografi-ringkas-muhammad-saw-nabi-umat-islam-sedunia.html

21

bagimu ayat kalalah musim panas yang disebut pada akhir An-Nisa”. (Ayat ke-

12 disebut ayat kalalah musim dingin, dan ayat 176 musim panas). Perbedaan

pendapat dimulai dari akar katanya, selanjutnya makna kata itu sendiri dan

terakhir, maksud penggalan ayat itu.

Mayoritas pakar bahasa memahami kata kalalah dengan arti yang mati

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak; ada juga yang

memahami dalam arti yang mati tanpa meninggalkan ayah saja, ada lagi yang

berpendapat yang mati tanpa meninggalkan anak saja, dan masih banyak

pendapat lain. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kalalah menunjuk kepada

ahli waris, selain kedua ibu bapak dan anak.

B. Dasar Hukum Kalalah

1. Al-Qur’an

Qs. An-Nisa: 12

22

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)5

. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.6

An-Nisa’: 176

5 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih

dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang

dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

6 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro), 2010, h.78-

79

23

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)7. Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,

Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui

segala sesuatu”.8

2. Hadis

ْبني ثَ َّنَّ َواللَّْفظح ِلي دح ْبنح اْلمح يُّ َوُمحَمَّ مي َقدَّ دح ْبنح َأِبي َبْكٍر اْلمح ثَ َنا ُمحَمَّ ثَ َّنَّ َحدَّ اْلمحثَ َنا قَ َتاَدةح َعْن َساِليي ْبني َأِبي َشاٌم َحدَّ ثَ َنا هي ثَ َنا ََيََْي ْبنح َسعييٍد َحدَّ قَاَِل َحدَّطَّابي َخَطَب يَ ْوَم ُجححَعٍة َفذََكَر اْلَْْعدي َعْن َمْعَداَن ْبني َأِبي طَْلَحَة َأنَّ عحَمَر ْبَن اْلَْ

َّ اللَّهي َصلَّى اللَّهح َعلَ ي َشْيًئا َنِبي ْيهي َوَسلََّم َوذََكَر أَبَا َبْكٍر ُثحَّ قَاَل إيِّني َِل أَدَعح بَ ْعديوَل اللَّهي َصلَّى اللَّهح َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي ْن اْلَكََلَلةي َما رَاَجْعتح َرسح ي مي أََهمَّ عيْندي

7 Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

8 Departemen Agama RI, al-Qur’an ..., h.106

24

َما أَْغَلَظ ِلي فييهي َحَّتَّ َشْيٍء َما رَاَجْعتحهح ِفي اْلَكََلَلةي َوَما أَْغَلَظ ِلي ِفي َشْيٍء ري ْيفي الَِّتي ِفي آخي يَك آيَةح الصَّ َطَعَن بيإيْصَبعيهي ِفي َصْدريي َوقَاَل يَا عحَمرح َأَِل َتْكفيَا َمْن يَ ْقرَأح اْلقحْرآَن ي ِبي يٍَّة يَ ْقضي وَرةي النيَساءي َوإيِّني إيْن أَعيْش أَْقضي فييَها بيَقضي سح

ثَ َنا إيْْسَعييلح اْبنح عحَليََّة َوَمْن َِل يَ ْقرَأح ثَ َنا أَبحو َبْكري ْبنح َأِبي َشْيَبَة َحدَّ اْلقحْرآَن و َحدَّيَم رح ْبنح َحْرٍب َوإيْسَحقح ْبنح إيبْ رَاهي ثَ َنا زحَهي ْ َعْن َسعييدي ْبني َأِبي َعرحوبََة ح و َحدَّ

ْعَبَة كي ْسَنادي ََنَْوهح َواْبنح رَافيٍع َعْن َشَبابََة ْبني َسوَّاٍر َعْن شح ََذا اْْلي َا َعْن قَ َتاَدَة ِبي ََلُهح

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al

Muqaddami dan Muhammad bin Mutsanna dan ini adalah lafadz

Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami

Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hisyam telah

menceritakan kepada kami Qatadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari

Ma'dan bin Abu Thalhah bahwa Umar bin Khatthab berkhutbah

pada hari Jum'at, kemudian dia menyanjung Nabi Allah shallallahu

'alaihi wasallam dan Abu Bakar, lalu dia berkata, "Sesungguhnya

saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurutku lebih

penting daripada kalalah. Saya tidak pernah mengulang-ulang

konsultasi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang

sesuatu yang melebihi konsultasiku kepadanya tentang kalalah,

beliau juga tidak pernah bersikap keras terhadap suatu hal

melebihi sikap kerasnya kepadaku dalam masalah kalalah, sampai-

sampai beliau menekankan jari-jarinya ke dadaku sambil bersabda:

"Wahai Umar, belum cukupkah bagimu ayat shaif yang terdapat

pada akhir dari surat An Nisaa'? Seandainya saya masih hidup,

maka saya akan menetapkan masalah kalalah dengan suatu

ketetapan yang diputuskan oleh orang yang membaca Al Qur'an

dan orang yang tidak membaca Al Qur'an." Dan telah

menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah

menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Sa'id bin Abu

'Arubah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada

kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Rafi' dari

25

Syababah bin Sawwar dari Syu'bah keduanya dari Qatadah dengan

isnad ini, seperti hadits tersebut”.9

C. Konsep Kewarisan Menurut Imam Syafi’i dan Hazairin

1. Konsep Hukum Waris menurut Imam Syafi'i

Konsep kewarisan menurut Imam Syafi'i sama dengan ulama Sunni,

yang pembagiannya sebagai berikut:

Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan

kepada:10

a. Dzu Al-Fara'id

Dzu al-fara'id adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris

yang telah ditentukan dan dalam keadaan ditentukan pula secara pasti

oleh al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma‘. Adapun bagiannya dalam al-Qur'an

adalah: ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 2/3.1111

Kata "al-fara'id" adalah fail dari

"farada" yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada

faridatan surat al-Nisa' ayat 11. Menurut al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11,

12, dan 176 adalah ahli waris yang mendapat saham tertentu berjumlah

(9) sembilan orang, sedangkan yang lainnya menurut jumhur ulama'

merupakan tambahan dari hasil ijtihad, seperti kata "walad" berkonotasi

9 HR. Muslim No. 3032

10 Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, h. 68

11

Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, h. 68-69.

(Musa bin ‘Imran, al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz IX., h. 33)

26

pada cucu, "abun" dan "ummun" kepada kakek dan nenek. Perinciannya

sebagai berikut:

1) Surat al-Nisa' ayat 11, adalah ahli waris itu adalah anak perempuan,

ayah, dan ibu.

2) Surat al-Nisa' ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara laki-

laki seibu dan saudara perempuan seibu.

3) Surah al-Nisa' ayat 176, ahli waris itu adalah saudara perempuan

sekandung dan seayah.12

Dzu al-fara'id secara keseluruhan terdiri dari sepuluh ahli waris,

yang digolongkan dalam ashab al-nasabiyah (kelompok orang yang

berdasarkan nasab), yaitu; ibu, nenek, anak perempuan, bintu al-ibni

(cucu perempuan dari anak laki-laki), saudara perempuan (kandung dan

seayah), walad al-umm (saudara laki-laki dan perempuan seibu), ayah

bersama anak laki-laki atau ibnu al-ibni (cucu laki-laki dari anak laki-

laki), kakek sahih (ayahnya ayah) dan ashab al-furud al-sababiyah

(kelompok orang yang menjadi ahli waris sebab perkawinan), yaitu;

suami dan istri.13

b. Ashabah

12

Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir

Tematik, h.104

13

Musa bin ‘Imran al-‘Imrani, al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz IX., h. 33

27

Ashabah dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak

bapak kerena menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat,

sebagaimana kata ‘usbatun dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah

fuqoha' mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian

dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tegas. Kalangan ulama fara'id

lebih masyhur dengan mengartikan orang yang menguasai harta waris

kerena ia menjadi ahli waris tunggal. ‘Ashabah mewarisi harta secara

‘usubah (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti

bagiannya, tergantung pada sisa setelah dibagikan kepada dzu al-

Fara’id.14

Menurut Musa bin ‘Imran al-‘Imrani, ‘Ashabah dalam madzhab

Syafi'i berdasarkan surat al-Nisa' ayat 33, yaitu

… Artinya: “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan

ibu bapak dan karib kerabat, …”. (QS. An-Nisa [4]: 33)

Dalam ayat tersebut, "wa likulli ja'alna mawaliya mimma taraka al-

walidani wa al-aqrabuna", yang mana al-'aqrabuna diartikan ahli

‘ashabah.15

14

M. Ali al-Shabuni, Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-

Sunnah, alih bahasa M. Basalamah, h. 60-61.

15

Musa bin ‘Imran al-‘Imrani, al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz IX, h.63.

28

Pengertian lain 'ahli ‘ashabah adalah mereka yang tali hubungan

kerabatnya dengan yang meninggal tidak bersambung dengan jenis

perempuan, baik itu bersambungan langsung tanpa kerabat sela ataupun

disambungkan dengan kerabat seorang, dua orang, dan seterusnya.16

‘Ashabah menjadi tiga bagian:

Pertama, ‘Ashabah bi al-Nafsi, yaitu semua orang laki-laki yang

pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan.

Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa

memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara ‘ushbah. Mereka

adalah:

1) Far’un waris muzakkar, yaitu anak turun dari garis laki-laki sampai ke

bawah,

2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas,

3) Para saudara laki-laki pewaris sebagai keluarga dekat baik seayah dan

sekandung termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki.

Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka

termasuk 'ashab al-furud,

4) Arah paman, mencangkup paman (saudara laki-laki ayah) kandung

maupun seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya

16

Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan,

h.91-92.

29

Kedua, ‘Ashabah bi al-ghairi; mereka adalah ahli waris zu al faraid

perempuan yang tergandeng dengan laki-laki yang menjadi mu‘assib-nya.

Mereka terdiri dari :

1) Anak perempuan sahihah (kandung) sendirian atau berbilang apabila

ada anak laki-laki sahih,

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih apabila ada cucu

laki-laki satu atau lebih,

3) Saudara perempuan sahihah satu atau lebih apabila ada saudara laki-

lakinya yang sahih, atau anak laki-laki pamannya, juga kakek dalam

situasi tertentu, dan

4) Saudara perempuan seayah satu atau lebih bila bersamaan saudara

laki-laki sebapak, atau kakek dalam situasi tertentu.

Ketiga; ‘Ashabah ma‘al al-gair; mereka adalah seorang saudara

perempuan sahihah atau lebih dan saudara perempuan sebapak, mereka

mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan

dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa

bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

mengambil bagiannya berdasarkan zu al-fara'id.17

Berbeda dengan zu al-fara'id, ‘Ashabah bagiannya tidak ditentukan

semula. Mereka mendapat waris dalam tiga keadaan sebagai berikut:

17

Sayid Sabiq, Fikih Sunnah. Jilid XIV , h. 283

30

1) Bila tidak ada zu al-fara'id dan yang ada hanyalah ‘Ashabah maka

harta peninggalan si mayyit semuanya jatuh kepada ‘Ashabah.

2) Bila ada zu al-fara'id dan juga ada ‘Ashabah, maka sisa kecil dari

harta peninggalan jatuh kepada ‘Ashabah.

3) Bila ada zu al-fara'id dan juga ada ‘Ashabah, sedangkan harta

peninggalan si mayyit semuanya habis di bagikan kepada zu al-fara'id,

maka ‘Ashabah tidak mendapat bagian lagi.18

Dengan demikian ‘ashabah adalah sisa kecil dari harta peninggalan

si mayyit dan ini berdasarkan pada sabda Nabi saw. yaitu dari Ibnu Abbas

menurut riwayat Bukhari sebagaimana dalam bab dua, oleh Imam Syafi'i

sendiri, istilah 'aula rajulin zakarin' tidak terbatas kepada lelaki saja tetapi

juga meliputi perempuan, demikian juga pengertian ‘Ashabah tidak

terbatas kepada laki-laki saja tetapi termasuk perempuan.19

Al-Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, dalam bahasa

Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'.

Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak

ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena

adanyarahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz

18

Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, h. 110.

19

Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, h. 111.

31

rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam

bahasa Arab ataupu ndalam istilah syariat Islam.20

Al-Arham memiliki arti luas yang diambil dari lafad 'arham dalam

surat al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6.21

Secara umum zu al-Arham

mencangkup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan

orang yang meninggal, baik mereka golongan 'ashab al-furud, ‘Ashabah,

maupun golongan yang lain. Tetapi ulama sunni termasuk imam Syafi‘i

mengkhususkan kepada para ahli waris selain 'ashab al-Furud dan

‘Ashabah baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun

berbilang, selain suami dan istri.22

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada zu al-Arham,

para imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan

pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Dalam hal ini ada dua

golongan, sementara Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Abbas r.a., imam Malik,

dan imam Syafi'i termasuk golongan yang berpendapat bahwa zu al-

Arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka

mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashab al-furud atau

‘Ashabah yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada bait

al-mal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam

20


Sunnah, h. 144 21

Husain bin ‘ali al-Baihaqi, Ma'rifah al-Sunan wa al-asar 'an Imam Muhammad bin Idris al-

Syafi‘i, Jilid V, h. 78-79. Al-Syafi'i, Ahkam al-Qur'an, 108.

22

Fathur Rahman, Ilmu Waris, h. 351.

32

pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut

diberikan kepada zu al-Arham.23

Mengenai tata cara memberikan hak waris kepada para kerabat,

terbagi menjadi tiga kelompok pendapat di kalangan fuqaha', yaitu:

Menurut 'ahl al-Rahmi, ’ahl al-Qarabah, dan ’ahl al-Tanzil. Iman Syafi'i

termasuk salah satu golongan 'ahl al-Tanzil, dan pengikut lainnya adalah

mazhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama

mutakhir dari kalangan Maliki. Golongan ini disebut ’ahl al-Tanzil

dikarenakanmereka mendudukkan keturunan ahli waris pada kedudukan

pokok (induk) ahli warisnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris

yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari

‘ashab al-Furud juga para ‘Ashabah-nya, dan dengan mengembalikan

kepada pokoknya itu lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris dan

jauh lebih utama bahkan lebih berhak.24

Zu al-Arham terbagi empat kelompok:

1) Keturunan dari si mayyit selain dari zu al-fara'id dan’Ashabah, yaitu:

anak-anak dari anak perempuan dan keturunan mereka, anak-anak dari

anak perempuan dari anak laki-laki,

23


Sunnah, h. 145-146

24


Sunnah, h. 151-152

33

2) Leluhur atau asal turunan si mayyit selain dari zu al-fara'id dan

‘Ashabah, yaitu: kakek yang tidak sahih (bapak dari ibu atau dari

ibunya ibu) dan nenek yang tidak sahih (ibu dari dari ayahnya ibu).

3) Keturunan dari ibu dan ayah selain dari zu al-fara'id dan ‘Ashabah,

yaitu: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan

keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah

dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki

seibu dan keturunan mereka.

4) Keturunan dari datuk dan nenek selain dari ‘Ashabah, yaitu: bibi

kandung di garis bapak termasuk keturunannya, bibi sedarah di garis

ayah, paman dan bibi seibu di garis ayah dan keturunannya, anak-anak

perempuan dari paman kandung di garis bapak, anak-anak perempuan

dari paman sehubungan darah di garis ayah dan keturunan mereka,

anak-anak dari paman seibu di garis bapak dan keturunan mereka.25

Dalam mazhab Syafi'i dikenal juga al-Hujub (penghalang waris)

yang Hujub Hirman, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak

waris seseorang, yaitu ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin

terkena hujub hirman. Mereka terdiri dan enam orang yang akan tetap

mendapatkan hak waris, yaitu: anak kandung laki-laki, anak kandung

perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang mati

25

Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, h. 125-127

34

meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus

mendapatkan warisan. Sederetan ahli waris yang dapat terkena hijab

hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita.

Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

1) Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga

oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.

2) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan

keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).

3) Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara

kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan

yang menjadi ‘asabah ma‘al gair, dan terhalang dengan adanya ayah

serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).

4) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh

pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu,

cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

5) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya

anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu

yang paling dekat (lebih dekat).

6) Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi

dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki,

sertaoleh saudara laki-laki seayah.

35

7) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan

terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan

(dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya

keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).

8) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya

anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok

yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

9) Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi

paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.

10) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh

adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman

seayah.

11) Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya

sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang

menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).26

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

1) Nenek (ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan

adanya sang ibu.

2) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh

adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih.

26

M. Ali Al-Shabuni, Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-

Sunnah, h. 77

36

Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan

atau lebih, kecuali jika ada ‘ashabah.

3) Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak,

cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).

4) Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara

kandung perempuan jika ia menjadi ‘Ashabah ma‘a al-gair. Selain itu,

juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan

seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua

orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan

bagian dua per tiga (2/3), kecuali bila adanya ‘ashabah.

5) Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya seorang laki-

laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak,

cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.27

2. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin

Menurut Hazairin hukum mencerminkan masyarakat, hukum

kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan, dan

umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang

berlaku dalam masyarakat. Pada pokoknya ada tiga macam sistem

kekeluargaan: patrilineal (prinsip keturunan yang setiap orang selalu

menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis

27

M. Ali Al-Shabuni, Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-

Sunnah, h.78, Al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz IV h. 19-21

37

laki-laki), matrilineal (seseorang selalu menghubungkan dirinya hanya

kepada ibunya dan karena hanya menjadi anggota klen ibunya saja), dan

bilateral atau parental (setiap orang menghubungkan dirinya baik kepada

ibunya maupun ayahnya).28

Dengan demikian, jika disebutkan kewarisan patrilineal adalah

kewarisan dengan berpijak pada sistem kekeluargaan patrilineal, demikian

juga matrilineal dan bilateral. Sedangkan sistem kewarisan menurutnya

adalah: Sistem kewarisan individual dengan cirri bahwa harta peninggalan

dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris); Sistem kewarisan

kolektif, yang bercirikan harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli

waris dalam bentuk semacam badan hukum yang biasa disebut harta pusaka,

harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya,

dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli warisnya; dan Sistem

kewarisan mayorat, yaitu pola kewarisan mayorat mempunyai hukum cirri

bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta

peninggalan).29

Salah satu teorinya yang terkenal yaitu “teori hukum kewarisan

bilateral”. Beliau menulis seperti:

“Jika telah kita insafi bahwa Qur’an anti clan (unilateral),tidak

menyukai sistim matrilineal dan patrilineal, karena sistim-sistim itu

28

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits, h. 11

29

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits, h. 11-15.

38

mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya

conclusi yang dapat ditarik ialah bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisa’

itu menghendaki sebagai keridaan Tuhan suatu bentuk masyarakat

yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat

exogami (Exogami ialah larangan untuk mengawini anggota seclan,

atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar clan).

Dalam hubungan ini maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala

Ahlusunnah Wa al-Jamaa’ah membedakan usbah dan yang bukan

‘usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara

‘asabat dengan pecahannya binafsihi, bi’ghairi dan ma’a ghairi di

satu pihak dan dzawu’larham di lain pihak, dalam menyalurkan sistim

kewarisan menurut Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada

fara’id dalam suatu sistim model bilateral dan bukan model

patrilineal. Dzawu’l arham menurut Ahlussunnah Wa al-Jama’ah

mungkin mengenai seorang perempuan dalam usbahnya di pewaris,

tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain ‘usbah yaitu

‘usbah pihak suami anak perempuannya atau ‘usbah pihak ayah dari

ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak

boru dan pihak mora bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu

kahanggi. ‘Usbah dan ‘asbat dalam semua perinciannya adalah

bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan

bentuk bilateral”.30

Ketertarikan Hazairin melakukan untuk Istimbat adalah; pertama,

hukum kekeluargaan manakah yang sesuai dengan hukum kewarisan menurut

al-Qur’an. Kedua, kewarisan yang ada dalam al-Qur’an termasuk dalam jenis

kewarisan yang mana. Ketiga; apakah dalam hukum kewarisan al-Qur’an

dikenal garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.31

Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur’an jika

dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan

30

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits, h. 13-14

31

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral

Hazairin, h, 79. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an, h. 4.

39

(sistem kekeluargaan), di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan

suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.32

Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang

terkandung dalam al-Qur’an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral

(orangtua), seperti zu al-fara’id, zu al-Qarabah, dan mawali. Berlainan

dengan rumusan ahli fikih khusunya Mazhab Syafi’i yang menjelaskan

sistem kewarisannya bersifat patrilinial yaitu zu al fara’id, ‘asabah dan zu al-

arham. dan Syi’ah hanya menghimpun zu al fara’id dan zu qarabah yang

mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.33

Kritikan Hazairin pada para mujtahid 'Ahlu al-Sunnah sebagai

kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai

berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, sehingga fiqih 'Ahlu al-

Sunnah terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem

kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan

tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.34

Keadaan ini, juga mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan

ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw, terutama tentang garis

32

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an, h. 13.

33

Abdulllah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangnnya di Seluruh Dunia Islam, h. 6.

34

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta: Tinta Mas,

1981), h. 2

40

hukum kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.35

Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-

hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaya interpretasi ulang

agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang

sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'an.36

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem

kekeluargaan yang diinginkan al-Qur’an adalah sistem bilateral yang

individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah ‘ainul al-

yaqin (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Qur’an menghendaki

masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada

dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan al-Qur’an.37

Pernyataan beliau antara lain: Pertama, apabila surat al-Nisa' ayat

22, 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling

kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan

bahwa al-Qur’âncenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral.38

Kedua, surat al-Nisa’ ayat 11: fi auladikum (laki-laki dan

perempuan) yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan

menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan

35

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, h.75.

36

A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif, h. 4.

37

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, h. 1.

38


41

sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak

laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya

anak perempuan yang berhak mewaris dari ibunya dan tidak dari ayahnya.

Demikian pula wa liabawaihi dan wa warisahu abawahu (ayah dan ibu)

dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya

yang mati punah.39

Ketiga, surat al-Nisa’ ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi

semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya

yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau

perempuan.40

Hazairin mengkonsepkan kewarisan menjadi tiga bagian:

a. Zu al-Fara'id

Dalam pandangan Hazairin zu al-Fara'id terdiri dari:

1) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau

menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu.

2) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan,

3) Ibu,

4) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan,

5) Suami, dan

39


40


42

6) Istri.41

Istilah zu al-Fara'id dipakai oleh Syafi’i maupun Hazairin. Zu

al-Fara'id secara bahasa berasal dari kata zu yang berarti mempunyai dan

al-Fara'id adalah jamak dari kata fa-ri-da yang mempunyai arti bagian.

Dengan demikian zu al-fara'id berarti orang yang mempunyai bagian-

bagian tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu

dan dalam keadaan tertentu.42

Di antara zu al-Fara'id tersebut ada yang selalu menjadi zu al-

Fara'id saja, dan ada pula yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan zu

alfarâ'id, mereka yang selalu menjadi zu al-fara'id saja adalah ibu, suami,

dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan zu

alfara'id adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara

perempuan. Baik Hazairin maupun Syafi’i dan golongan Syi’ah, mereka

mengakui adanya konsep zu al-fara'id.43

b. Zu al-Qarabah

Hazairin menolak konsep ‘Ashabah sebagaimana diterapkan

Syafi’i. Hazairin menyebut ‘asabah dengan istilah zu al-Qarabat. Zu al-

41


Hazairin, h, 82.

42


Hazairin, h, 82.

43


43

Qarabah adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu,

mereka adalah:

1) Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka

mengambil bagian sebagai zu al-Fara'id sekaligus mengambil sisa

harta (zu al-Qarabat),

2) Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau

perempuan. Bagian mereka adalah sebagai zu al-Faraid sekaligus zu

al-Qarabat jika ada sisa harta,

3) Mawali (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan

dalam situasi kalalah (mati punah),

4) Ayah dalam keadaan kalalah setelah ia mengambil bagiannya sebagai

zu al-Fara’id,

5) Apabila terjadi bertemunya dua zu al-Qarabat, maka dapat dipilih dua

alternatif: Pertama; setelah harta dibagi kepada zu al-Qarabat, maka

sisanya dibagikan kepada kedua atau lebih zu al-Qarabat secara

merata, atau Kedua; sisa dari pembagian zu al-Fara'id kemudian

dibagikan menurut kedekatannya hubungan kekeluargaannya dengan

pewaris.44

44


Hazairin, h, 82-83.

44

c. Mawali

Mawali adalah mereka yang mewarisi harta sebab m

program pascasarjana institut agama islam...

Documents