11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Umum Perbankan

2.1.1. Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang

(wikipedia.2013 : 8 Desember 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah

lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada

yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang

pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

12

Sedangkan Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas

(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk

berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih

spesifik, yaitu sebagai berikut :

a) Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal

menghimpun dana maupun penyaluran dana.

b) Agent of Development

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan

pembangunan perekonomian masyarakat.

c) Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran

jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang ,

jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang ada di Indonesia tidak bisa berjalan

bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada regulasi yang mengatur tentang

operasional dan segala kebijakan yang harus dipenuhi yang telah dibuat oleh

bank induk, yaitu Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain :

13

A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

1. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi yang

ditetapkannya.

2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara

termasuk tetapi tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik

rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan

wajib minimum dan, pengaturan kredit dan pembiayaan

B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa

pembayaran

2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan

laporan tentang kegiatannya

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

C. Mengatur dan mengawasi bank

2.1.2. Kegiatan Bank Secara Umum

Kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Bank antara lain :

1) Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.

Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering

disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada

dewasa ini adalah :

14

a) Simpanan Giro (Demand Deposit)

b) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

c) Simpanan Deposito (Time Deposit)

2) Menyalurkan Dana (Lending)

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang

diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian.

Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank

yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi

keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga

kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan

meliputi :

a) Kredit Investasi

b) Kredit Modal Kerja

c) Kredit Perdagangan

d) Kredit Produktif

e) Kredit Konsumtif

f) Kredit Profesi

g) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai

kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi

bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi

keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari

15

spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga sim-

panan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan

semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan

bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung

oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank

yang ditawarkan meliputi :

a) Kiriman Uang (Transfer)

b) Kliring (Clearing)

c) Inkaso (Collection)

d) Safe Deposit Box

e) Bank Card (Kartu kredit)

f) Bank Notes

g) Bank Garansi

h) Bank Draft

i) Letter of Credit (L/C)

j) Cek Wisata (Travellers Cheque)

k) Menerima setoran-setoran.

l) Melayani pembayaran-pembayaran.

2.1.3. Jenis-Jenis Bank

16

Jenis-jenis bank menurut indonesiaku.wordpress yang diterbitkan pada tahun

2011, jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan

operasionalnya. Berikut penjelasannya.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

a) Bank Sentral

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur

tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas

diatur dalam undang-undang ini.

b) Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut

bank komersial (commercial bank).

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan

dengan kegiatan bank umum.

17

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik

pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya

dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh

pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank

Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di

daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank

Jateng, dan sebagainya.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta,

begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula.

Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo,

Bank Niaga, dan lain-lain.

c) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik

swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar

negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a) Bank Konvensional

18

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

“menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti

adat, kebiasaan, kelaziman.

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam

operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada

terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan

dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-

produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan

deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara

mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit

konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain

kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual

beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan

efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari

nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer,

saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar.

Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer,

cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional

contohnya bank umum dan BPR.

b) Bank Syariah

19

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa

pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan

transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu

pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan

sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan

persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan

mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling

meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda

dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada

kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis

simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi

hasil yang akan diterima penyimpan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum pada bank syariah:

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)

5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

20

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada

Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya

dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

2.2. Landasan Teori Elektronik banking

2.2.1. Pengertian Elektronik banking

Menurut Rudi Agus Riswandi dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum

Internet Banking”, Elektronik Banking (E-Banking) merupakan suatu aktifitas

layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi,

e-banking meliputi phone banking, mobile banking, dan internet banking. E-

banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank

secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi

interaktif. E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik

individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis,

atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau

publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti

pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon.

2.2.2. Jenis – jenis E-Banking

1. ATM

Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri

Ini adalah saluran e-Banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti

mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM

adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam

21

perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk

melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik,

dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank

lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin

ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan,

berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk

mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran

uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila

ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan

kemudahan penggunaannya.

2. Phone Banking

Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi

dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah,

namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia

pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah

berada. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya bersifat informasi yaitu

untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani

oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang

untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit,

listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain;

serta dilayani oleh Interactive Voice Response (IVR). Fasilitas ini boleh dibilang

lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup

22

menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai

transaksi, termasuk transfer ke bank lain.

3. Internet Banking

Ini termasuk saluran teranyar e-Banking yang memungkinkan nasabah

melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA.

Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu

informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan

antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l.

voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah

kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap

tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

4. SMS/m-Banking

Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang

memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur

transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan

antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian

voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun

tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya

23

termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah

harus menghapal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.

Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan

pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan

kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking,

dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal (userid) dan PIN.

Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu

diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan

untuk SMS Banking, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang

digunakan.

Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di

tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua

bank menyediakan layanan-layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita?

Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita, tentunya

sesuai kebutuhan transaksi.

2.2.3. Manfaat E-Banking

Fungsi penggunaannya mirip dengan mesin ATM dimana sarananya saja yang

berbeda, seorang nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan saldo rekening,

transfer dana antar rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan

rutin bulanan seperti: listrik, telepon, kartu kredit, dll.

24

Dengan memanfaatkan e-banking banyak keuntungan yang akan diperoleh

nasabah terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat

dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja

sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-

banking tersebut. Dengan hadirnya e-banking tidak hanya nasabah saja yang

mendapatkan manfaat melainkan juga menciptakan efek manfaat yang lain bagi

bank, yakni meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau biaya (fee based

income).

2.2.4. Keamanan Dalam Menggunakan E-Banking

Keamanan merupakan isu utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan

lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap

pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung

jawab. Salah satu teknik pengamanan yang sering dugunakan dalam e-banking

adalah melalui SSL (Secure Socket Layer) maupun lewat protokol HTTPS

(Secure HTTP). BCA salah satu bank pelopor e-banking di Indonesia contohnya.

BCA menawarkan produk perbankan elektronik berupa KlikBCA, yang

memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer

dan jaringan internet. KlikBCA dilengkapi dengan security untuk menjamin

keamanan dan kerahasiaan data dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Untuk menambah keamanan pihak bank melengkapi juga dengan KeyBCA, yaitu

alat pengaman tambahan untuk lebih mengamankan transaksi finansial di

KlikBCA. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan password yang selalu berganti

25

setiap kali melakukan transaksi finansial. Dengan demikian, keamanan nasabah

bertransaksi akan makin terjaga (Wikibooks.2012 : 9 Desember 2014).

2.2.5. Manajemen Kegiatan Penyelenggaraan E-Banking

Manajemen resiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking peraturan

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau

manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April

2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank

Melalui Internet (Internet Banking).

Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

1) Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib

menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.

2) Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu

kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman

Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui

Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran

Bank Indonesia tersebut.

3) Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang

menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:

1) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:

a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap

risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan

26

akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko

tersebut.

b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari

prosedur pengendalian pengamanan bank.

2) Pengendalian pengamanan (security control)

a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian

(otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi

melalui internet banking.

b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk

menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation)

dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.

c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet

banking, database dan aplikasi lainnya.

d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses

(privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi

lainnya.

e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi

integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.

f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang

jelas untuk seluruh transaksi internet banking.

27

g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan

informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan

sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.

3) Manajemen Resiko Hukum dan Risiko Reputasi

a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang

memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai

identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet

banking.

b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan

kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat

kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking.

c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan

usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet

banking.

d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk

mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari

kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat

penyediaan sistem dan jasa internet banking.

e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak

ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur

pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk

mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.

28

Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk

mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk

pelaporan transaksi yang mencurigakan.

b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:

1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.

2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan

transaksi nasabah.

4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:

1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta

informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha

yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang

memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas

pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen

pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung

tersebut.

2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa

29

perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-

kurangnya pada saat pembukaan rekening.

d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain

(beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-

dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta

kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

e. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial

owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon

nasabah e-banking. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung

nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah

menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam

hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.

f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,

menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.

g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi

informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening

lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

30

h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang

sekurang-kurangnya mencakup:

1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight).

2) Pendelegasian wewenang.

3) Pemisahan tugas.

4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.

5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

i. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi

Produk Bank Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait

dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai

penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

(APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan

dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005

tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan

Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu. Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

31

a) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat

pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar

dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.

b) Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK

harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.

c) Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan

tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap APMK.

d) Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur

teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi

pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan

untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan chip pada kartu kredit.

e)Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi

produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk

mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan

nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No.

7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data

Pribadi Nasabah.