1

Pro Kontra Perubahan Status PT Freeport Indonesiap. 03

Gas Bumi Bagi Peningkatan

Daya Saing Industri

Nasionalp. 08

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RIwww.puskajianggaran.dpr.go.id ISSN 2502-8685

Edisi 3 Vol. II. Februari 2017

2

Dewan RedaksiPenanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin RedaksiRastri Paramita, S.E., M.E.

RedakturJesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M. Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Marihot Nasution, S.E., M.SiAdhi Prasetyo S. W., S.M.

EditorDwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Ade Nurul Aida, S.E.

Daftar Isi Update APBN...................................................................................................p.02 Pro Kontra Perubahan Status PT Freeport Indonesia.......................................p.03 Gas Bumi Bagi Peningkatan Daya Saing Industri Nasional...............................p.08

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

1

Pada Januari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,97 persen meningkat

sebesar 0,55 persen dari bulan Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Sementara inflasi (yoy) terhadap periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,49 persen.

Update APBNInflasi, Nilai Tukar dan ICP per Januari 2017

Sumber : Kementerian Keuangan 2017

ICP (USD per Barel)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Inflasi (dalam Persen)

Untuk nilai tukar rupiah, nilai rata-rata kurs tengah selama bulan Januari 2017 mengalami penguatan dari bulan sebelumnya (Desember 2016) sebesar Rp13.417/USD menjadi sebesar Rp13.358/USD, sementara target nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300/USD

Nilai Tukar (dalam Rupiah per USD)

Sumber : Bank Indonesia

Sementara Berdasarkan perhitungan Formula ICP, rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada bulan Januari 2017 mencapai USD51,88 per barel, naik tipis USD0,79 per barel dari ICP bulan Desember 2016 yang mencapai USD51,09 per barel

2

Pro Kontra Perubahan Status PT Freeport Indonesia

oleh Venti Eka Satya 1)

1 Peneliti Muda Ekonomi Terapan, pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: venti.eka@dpr.go.id2 IUP Khusus Kembalikan Negara Pada Posisi Yang Sebenarnya, http://www2.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/7392, diakses tanggal 16 Februari 2017.

PT Freeport Indonesia (FI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman) telah beralih status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi. Dengan demikian perusahaan tersebut telah diizinkan untuk kembali melakukan ekspor yang sebelumnya sempat dilarang. Perubahan status dari KK itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. IUPK menjadi syarat mutlak bagi pengusaha yang ingin mengekspor mineral yang belum dimurnikan. Pasca penerbitan IUPK operasi produksi, PT FI dan PT Amman diberi waktu tiga bulan untuk menanggapi. Mereka bisa menolak atau menerima status IUPK terbitan pemerintah. Bila menolak, maka akan kembali ke status KK, dan sebagai konsekuensinya, perusahaan tidak diizinykan melakukan ekspor, kecuali mineral yang sudah dimurnikan (melalui smelter). Perubahan sistem KK ke IUPK telah mengubah posisi negara yang selama ini setara korporasi, menjadi lebih tinggi. Dengan IUPK posisi

pemerintah atau negara ditempatkan pada posisi yang sebenarnya yaitu sebagai pemberi izin kepada pengusaha tambang untuk melakukan aktivitas tambang. Dalam sistem IUPK, pemerintah dapat sewaktu-waktu mencabut izin usaha para pengusaha tambang. Pihak korporat memandang status ini memberatkan dan merugikan mereka. Meskipun banyak juga pihak yang menganggap bahwa perubahan status ini hanyalah penggantian kemasan, isinya tetap sama.2

Perkembangan Kasus PT FIPermasalahan PT FI dimulai dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang hanya memperbolehkan ekspor konsentrat (mineral hasil pengolahan) sampai dengan 11 Januari 2017. PT FI merasa terganjal dengan peraturan ini, karena tidak dapat melakukan ekspor terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017. PT FI terpaksa mengurangi produksinya karena gudang penyimpanan mereka yang terbatas, bahkan akan menghentikan produksinya. Sebagai solusinya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 yang diberlakukan mulai 11 Januari 2017. Dengan PP tersebut, PT FI tetap bisa mengekspor konsentrat sampai lima tahun ke depan dengan syarat bersedia

3

mengubah status operasi dari KK menjadi IUPK. Bila dilihat dari Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai kelanjuatan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada PT FI sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dalam Permen tersebut, meski PT FI berstatus IUPK, seluruh perjanjian masih menggunakan KK. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Permen ini yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam kontrak karya jadi bagian tak terpisahkan dari pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi. Pemegang IUPK

bisa mendapat perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Akan tetapi, dengan status IUPK ada kewajiban yang harus dilakukan oleh PT FI diantaranya: kewajiban membangun smelter; divestasi saham sedikitnya 51 persen dalam masa 10 tahun ke depan; serta mengikuti peraturan pajak yang berlaku umum

Perbedaan Mendasar dalam Perubahan

Status

IUPK KK

Bea Keluar Tergantung perkembangan pembangunan smelter, terbagi dalam empat layer

Terbagi dalam tiga layer

Kewajiban Divestasi 51 persen 30 persenSkema perpajakan Prevailing Nailed down

Tabel 1. Perbedaan Mendasar dalam Perubahan Status IUPK dan KK

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2017

(prevailing). Terkait pembangunan smelter, PT FI tidak keberatan dan telah menunjukkan komitmennya. Selama proses pembangunan alat pemurni konsentrat tersebut, ekspor PT FI akan dikenai bea keluar sesuai dengan kemajuan pembangunan smelter. Skema tarif bea keluar ekspor konsentrat dan mineral yang akan ditetapkan adalah sebagi berikut: 3

Bea keluar 7,5 persen, bila •perkembangan pembangunan smelter 0-30 persen; Bea keluar 5 persen, bila •perkembangan pembangaunan smelter 30-50 persen;Bea keluar 2,5 persen, bila •perkembangan pembangaunan smelter 50-75 persen; danBea keluar 0 persen, bila •perkembangan pembangunan smelter lebih dari 75 persen

PT FI masih belum bisa menerima

kewajiban divestasi 51 persen dan skema perpajakan prevailing. Upaya perundingan yang dilakukan antara PT FI dan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM belum menemui titik temu. Rekomendasi ekspor yang diberikan pemerintah berupa kuota ekspor konsentrat 1,1 ton yang berlaku selama setahun belum memuaskan PT

3 Dua Raksasa Tambang Beralis Status, Media Indonesia, 11 Februari 2017. 4 Pemerintah resmi izinkan Freeport dan Amman ekspor, https://m.kontan.co.id/news, diakses tanggal 20 Februari 2017.

4

FI. Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 dan Permen Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.4

Menanggapi hal ini PT FI telah mengumumkan langkah-langkah pengurangan produksi, pengurangan tenaga kerja dan penghentian kontrak dengan pemasok pribumi, serta kemungkinan menempuh jalur hukum ke mahkamah Arbitrase Internasional. Pro Kontra Perubahan Status PT FIPada dasarnya PT FI menolak perubahan status menjadi IUPK. Sebab hal ini tidak disertakan dengan perjajian stabilitas investasi baik dari aspek hukum maupun fiskal untuk jangka panjang. Walaupun sebenarnya kontrak PT FI baru akan selesai pada tahun 2021, tapi pihak Freeport meminta kepastian perpanjangan kontrak sejak tahun 2015. Permintaan itu dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan kepastian investasi tambang bawah tanah dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di wilayah PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Perubahan menjadi IUPK juga membuat PT FI tidak lagi mendapatkan izin perpanjangan kontrak yang bisa mencapai 50 tahun. Selain itu, PT FI juga kemungkinan akan mengurangi batas area tambangnya. Sebab, area tambang pemegang IUPK dibatasi hanya 25.000 hektar, jauh dari luas area kerja PT FI yang mencapai 90.000 hektar. Meski begitu, PT FI bisa melepas sisa area tambang tersebut dan mengurus izin area tambang baru sesuai ketentuan IUPK, yaitu per 25.000

hektar. Terakhir, perubahan status KK menjadi IUPK juga membuat PT FI akan dikenakan lebih banyak pajak. Meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). PT FI mengklaim bahwa selama ini mereka telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keuntungan langsung: Indonesia •telah memperoleh sebesar USD15,8 miliar dari pajak, royalti, dividen, biaya , dan dukungan langsung lainnya selama periode tahun 1991-2014, dan sebesar USD500 juta selama tahun 2014. Keuntungan tidak langsung: Gaji •dan upah, pembelian dalam negeri, pengembangan regional, dan investasi dalam negeri sebesar USD29,5 miliar selama periode tahun 1991-2014, dan USD3,4 miliar selama tahun 2014.

Jika tidak ada kepastian perpanjangan, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tahun 2017, dan dipastikan bahwa pembangunan smelter akan berhenti. Jumlah karyawan PT FI maupun perusahaan privatisasi dan kontraktor hingga tahun 2017 ini tercatat kurang lebih sebanyak 32.416 orang. Jumlah tersebut terdiri dari karyawan PT FI sebanyak 12 ribu lebih, dan karyawan kontraktor/privatisasi 20 ribu orang. Jika estimasi presentase PHK 60 persen, maka karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan sebanyak 19.449 orang. Tidak hanya itu, jika PT FI benar-benar tidak melakukan produksi, maka puluhan ribu warga Mimika yang menggantungkan

5 19.449 Karyawan Freeport dan Privatisasi Terancam di-PHK, Timika Express, 14 Februari 2017.

5

hidupnya sebagai pendulang tradisional juga akan kehilangan pekerjaannya.5 Hal ini tentu saja akan berdampak pada perekonomian nasional khusunya perekonomian Wamena dan Papua. Selain itu, bila permasalahan ini sampai masuk ke proses arbitrase, operasional tambang pasti akan terganggu.

Total Pendapatan FCX

Amerika Utara Amerika Serikat Gasberg Indonesia

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 201614.606 14.830 909 684 1.873 2.751 2.617 3.233

100% 100% 6,2% 4,6% 12,8% 18,6% 18% 21,8%

Tabel 2. Kontribusi PT FI terhadap FCX (dalam juta USD)

Sumber : Kontan, 2017, diolah

PT FI merupakan anak perusahaan Freeport McMoran Inc. (FCX). Selama ini PT FI merupakan kontributor terbesar bagi pendapatan FCX. Besar pendapatan FCX selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2. Perpanjangan kontrak PT FI selalu menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh Pemerintah. Siapapun pemerintahan yang sedang menjabat, saat tiba waktu perpanjangan kontrak, akan selalu menghadapi dilema yang membutuhkan ketegasan seorang pemimpin. Tidak sedikit pihak yang meminta Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap PT. Freeport McMoran untuk memutuskan kontrak. Di dalam Pasal 169 Undang Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 (UU Minerba), disebutkan bahwa kontrak karya harus disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan. Dengan demikian, renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat dari UU Minerba. Selain itu

pemerintah juga akan menanggung opportunity cost yang cukup besar dari penerimaan pajak dan dividen bila KK tetap diteruskan. Akan tetapi, sesuai dengan kontrak, PT. FI masih memiliki hak untuk meminta perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Pengajuan perpanjangan kontrak adalah hak PT FI seperti yang

tercantum dalam KK, pemerintah tidak dapat menghalanginya tanpa alasan yang kuat. Bila hal ini dihalangi, PT FI dapat mengajukan menuntut melalui Mahkamah Arbitrase. KK yang dilakukan PT FI dengan pemerintah tersebut sangat kuat, karena terdapat persetujuan DPR RI didalammnya. Posisi Indonesia akan lemah di arbitrase karena pemerintah wanprestasi atas KK yang telah dilakukan. Karena telah melarang ekspor dan memaksakan perubahan kepada IUPK. Akan tetapi pemerintah bisa menyerang atas mangkirnya PT FI atas kewajiban melepas saham, tak membangun smelter dan tidak taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Bila masalah ini sampai dibawa ke Mahkamah Arbitrase, kasusnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut.6 Akan tetapi menteri ESDM Ignasius Jonan merespon dengan menyatakan bahwa langkah ini lebih baik dilakukan PT FI daripada menggunakan isu pemecatan karyawan sebagai alat untuk menekan pemerintah.7

6 Freeport Siap Gugat Pemerintah, Kontan, 20 Februari 2017.7 Sekali Lagi, Freeport, Kompas, 20 Februari 2017

6

RekomendasiPemerintah perlu mempertimbangkan berbagai dampak dari hasil negosiasi dengan PT FI Karena posisi pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bila pemerintah bersikap lunak akan dianggap membela kepentingan korporasi asing dan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan melalui pajak dan dividen yang lebih besar. Tapi kalau bersikap keras, akan berdampak negatif pada situasi sosial dan perekonomian, negara juga bisa diajukan ke Arbitrase Di sisi lain PT FI membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral yang mana harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah perlu berhati-hati dalam bernegosiasi dan mengambil keputusan untuk menghindari berbagai dampak yang dapat merugikan Indonesia baik secara ekonomi maupun sosial.

SimpulanPT. Freeport Indonesia telah beralih status dari KK menjadi IUPK operasi produksi, dengan demikian perusahaan tersebut telah diizinkan kembali untuk melakukan ekspor yang sebelumnya sempat dilarang berdasarkan Permen Nomor 1 tahun 2014. Perubahan status dari KK itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. IUPK menjadi syarat mutlak bagi pengusaha yang ingin mengekspor mineral yang belum dimurnikan. Dengan status IUPK, PT FI diwajibkan untuk membangun smelter; melakukan divestasi saham sedikitnya

51 persen dalam masa 10 tahun ke depan; serta mengikuti peraturan pajak yang berlaku umum (prevailing). Hal ini dianggap merugikan bagi pihak PT FI, terutama mengenai divestasi saham dan perubahan ketetapan perpajakan. Perundingan yang dilakukan pemerintah, dengan PT FI tidak menemukan titik temu, untuk itu PT FI menyatakan akan mengajukan permasalah ini Mahkamah Arbitrase Internasional. Permasalahan PT FI ini menimbulkan pro dan kontra, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang berat. Di satu sisi pemerintah harus mengakkan undang-undang dan kedaulatan negara, disisi lain ada permasalahan sosial ekonomi sebagai dampaknya.

Daftar PustakaAlasan PT. FI Bersedia Ubah Kontrak Karya ke IUPK, http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/220146, diakses tanggal 16 Februari 2017DPR Siap Dukung Pemerintah jika Freeport Menggugat Lewat Jalur Arbitrase, http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/19, diakses 20 Februari 2017.Dua Raksasa Tambang Beralis Status, Media Indonesia, 11 Februari 2017.Freeport Siap Gugat Pemerintah, Kontan, 20 Februari 2017

IUP Khusus Kembalikan Negara Pada Posisi Yang Sebenarnya, http://www2.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/7392, diakses tanggal 16 Februari 2017.Masalah Freeport Bagaikan Buah Simalakama, http://detak.online/infofin.php, diakses 20 Februari 2017Pemerintah resmi izinkan Freeport dan Amman ekspor, https://m.kontan.co.id/news, diakses tanggal 20 Februari 2017.19.449 Karyawan Freeport dan Privatisasi Terancam di-PHK, Timika Express, 14 Februari 2017.

7

AbstrakIndonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya

gas bumi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan gas bumi semakin tinggi terutama untuk sektor industri. Dimana industri merupakan pangsa terbesar (43 persen) dalam pemanfaatan gas bumi. Sementara, saat ini pembangunan infrastruktur gas belum memadai sehingga mengakibatkan harga gas dalam negeri cukup tinggi ditambah di sisi midstream (distributor dan trader) yang menyebabkan harga gas kian melambung. Harga gas di Indonesia sendiri terbilang cukup tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Oleh karenanya perlu usaha dari Pemerintah untuk mengatur harga gas yang memberikan manfaat bagi semua pelaku gas dan industri termasuk bagi penerimaan Pemerintah sendiri.

Gas Bumi Bagi Peningkatan Daya Saing Industri

Dwi Resti Pratiwi.1)

1 Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail:dwirestipratiwi@gmail.com

Perkembangan Gas Bumi di Indonesia

Gas bumi merupakan salah satu sumber energi utama dalam penggerak perekonomian di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara produsen gas, dengan total cadangan gas saat ini sebesar 1,6 persen dari total cadangan gas dunia dan menempatkannya pada posisi ke-14 sebagai negara yang memiiliki cadangan terbesar dunia. Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan energi khususnya gas bumi terus mengalami peningkatan. Kementerian ESDM memperkirakan dengan status cadangan gas bumi di tahun 2008 tercatat sebesar 170 Trillion Standard Cubic Feet (TSCF) dengan produksi per tahun mencapai 2,87 TSCF maka diperkirakan cadangan gas bumi akan habis selama 59 tahun mendatang (Kementerian ESDM 2014). Dimana berdasarkan data per tahun 2015, total cadangan gas bumi Indonesia

sebesar 151,3 TSCF yang terdiri dari cadangan terbukti 97,99 TSCF dan potensial 53,34 TSCF (Kementerian ESDM 2015). Perkiraan tersebut tentunya bisa meleset seiring dengan kebutuhan gas yang terus meningkat. Hasil dari perhitungan neraca gas oleh Kementerian ESDM (2014) sendiri menghasilkan bahwa saat ini Indonesia sudah mengalami defisit migas. Bahkan di tahun 2020 pasokan gas terus mengalami penurunan seiring dengan cadangan gas yang terus mengalami penurunan.

Kondisi tersebut tentunya mengkhawatirkan bagi perekonomian mengingat peran gas cukup strategis bagi motor penggerak perekonomian nasional. Dilihat dari pangsa penggunaan gas bumi, pada gambar 1 menunjukkan bahwa pemanfaatan gas terbesar adalah untuk sektor industri dengan pangsa mencapai 43 persen dari total pemanfaatan gas dan akan meningkat pada tahun 2050 menjadi 65 persen. Gas bumi di sektor industri selain untuk bahan

8

bakar juga digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun 2050, pengguna gas yang dominan selain sektor industri adalah sektor pembangkit listrik (30 persen). Namun dengan cadangan gas yang kian menipis sementara kebutuhan kian tinggi tentunya akan berpengaruh pada kinerja sektor industri nasional.

Gambar 1 Proyeksi Pemanfaatan Gas Bumi (dalam BCF)

Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Nasional

Tidak dipungkiri lagi sektor industri pengolahan merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan disamping menciptakan lapangan kerja dan memperkaya inovasi. Sektor ini pula yang memberikan kontribusi tertinggi bagi Produk Domestik Bruto tahun 2016 yaitu sebesar 22 persen. Selain itu, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang membaik menjadi momen penting bagi sektor ini untuk lebih meningkatkan performa dan daya saingnya dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh angka 5,02 persen pada tahun 2016 ditengah berbagai gejolak perekonomian global. Namun sayangnya pertumbuhan

Sumber : BPPT, 2016

ini lebih ditopang oleh sektor non-tradable yang sedikit memberikan multiplier effect bagi masyarakat, seperti sektor jasa keuangan yang pertumbuhannya sebesar 8,9 persen. Sebaliknya sektor-sektor tradable yang berorientasi ekspor impor dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi justru tumbuh lebih

6,265,62

4,37 4,64 4,33 4,29

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gambar 2 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2011-2016

(Persen)

Sumber : BPS, 2017

lambat. Salah satunya sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan 4,29 persen di tahun 2016 yang mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 4,33 persen dan di tahun 2014 yaitu 4,64 persen. (lihat gambar 2)

Pelemahan industri ini tentunya menjadi “cambuk” bagi Pemerintah untuk lebih memacu pertumbuhan

9

industri manufaktur. Sekjen Kementerian Perindustrian mengemukakan bahwa faktor urgen dalam meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur terutama industri besar dan sedang ialah dengan kebijakan gas murah (media indonesia 2017). Dimana saat ini gas merupakan sumber energi utama bagi industri, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3 bahwa kebutuhanan gas untuk sektor industri mencapai 36,2 persen, sementara minyak bumi sebesar 23,01 persen, batubara 20,86 persen, dan listrik 11,67 persen. Adapun pemanfaatan gas bumi di Indonesia secara umum dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, gas bumi sebagai bahan bakar. Sebagai sumber energi, gas bumi digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor, hingga bahan bakar rumah

34,87 34,96 35,21

14,2620,86

28,87 27,71 29,76

39,3836,26

11,09 10,33 9,46

10,25 7,96

16,89 18,43 15,9

22,55 23,01

8,1 8,3 9,49 12,97 11,67

2011 2012 2013 2014 2015

Batubara Briket Gas Minyak Bumi Produk Minyak lainnya LPG Listrik

Gambar 3 Konsumsi Energi dalam Sektor Industri Tahun 2011- 2015 (Persen)

Sumber :Handbook of Energy Economic Statistic 2016

tangga. Kelompok kedua, gas bumi sebagai bahan baku. Selain sebagai sumber energi, gas bumi dimanfaatkan sebagai bahan baku beberapa produk seperti pupuk, petrokimia, methanol, plastik dan industri lainnya seperti industri besi tuang, pengelasan, dan bahan pemadam api ringan. Sementara, kelompok ketiga adalah gas bumi sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG2 .(Kementerian ESDM 2016)

Polemik Harga Gas untuk Industri

Namun sayangnya, harga gas untuk industri di Indonesia terbilang tinggi dibandingkan beberapa negara di ASEAN. Sementara saat ini Indonesia telah menghadapi Masyarakat

Gambar 4 Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia Tahun 2015 (Persen)

Sumber :Kementerian ESDM 2015Ekonomi ASEAN (MEA) dimana peningkatan daya saing menjadi kunci dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas di tingkat regional. Ditambah lagi saat ini penggunaan gas tidak hanya sebagai sumber bahan bakar bagi industri melainkan sebagai bahan baku. Pada gambar 5 menunjukkan persentase penggunaan

2 Indonesia sendiri merupakan produsen utama LNG dunia, namun hampir semua LNG yang diproduksi di ekspor ke luar negeri, utamanya ke Jepang, Korea, dan China. LNG sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri domestik sebagai sumber energi dikarenakan kurang adanya sosialisasi manfaat penggunaan LNG dan kurangnya fasilitas infrastruktur yang mendukung (Santoso 2014).

10

gas bumi di Indonesia tahun 2015, dimana 9 persen dari produksi gas nasional digunakan sebagai bahan baku industri pupuk, 1 persen untuk industri pertrokimia, industri lainnya sebesar 9 persen dan krakatau steel 0,13 persen. Angka ini menunjukkan cukup signifikannya penggunaan gas sebagai bahan baku industri.

Dengan harga gas yang tinggi tentunya akan berdampak bagi daya saing industri nasional. Harga gas untuk industri di Indonesia saat ini mencapai USD9,5 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, seperti Singapura sekitar USD4-5 per MMBTU, Malaysia hanya USD4,47 per MMBTU, dan Vietnam sebesar USD7,5 per MMBTU. Namun memang perlu dicatat bahwa, di Indonesia masih menggunakan skema harga tetap dan tidak mengikuti harga minyak sementara skema harga di Thailand mengikuti harga minyak dan harga gas di Malaysia disubsidi oleh Pemerintah.

Gambar 4 Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia Tahun 2015 (Persen)

Sumber :Katadata 2016, diolah

Menurut Energy Watch Indonesia (2016) terdapat beberapa hal yang menyebabkan harga gas Indonesia menjadi tinggi. Pertama, pembelian harga gas dari hulu atau KKKS sudah tinggi, dimana saat ini mencapai USD6 – 8 per MMBTU. Kedua, wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan membutuhkan investasi infrastruktur yang mahal sehingga investor akan memasukkan biaya investasi dalam komponen harga gas. Ketiga, terkait Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Gas Bumi melalu pipa mengindikasi permen tersebut menghasilkan badan usaha niaga atau trader yang hanya bermodalkan kertas tanpa ada kewajiban ataupun keinginan mengembangkan infrastruktur.

Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui gas bumi, maka Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melakukan penurunan harga gas melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Peraturan tersebut menetapkan bahwa jika harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri, maka Menteri ESDM dapat menetapkan harga gas bumi tertentu. Adapun penetapan harga gas bumi tertentu tersebut diperuntukan kepada tujuh industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Lebih lanjut dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa

11

penurunan harga gas mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Dalam lampiran peraturan tersebut baru mencantumkan hanya delapan perusahaan yang dapat menikmati harga gas yang terdiri dari 3 sektor industri yaitu satu perusahaan baja, dua perusahaan petrokimia, dan lima perusahaan pupuk di bawah holding PT Pupuk Indonesia.

Terdapat hal yang perlu disoroti dalam hal penentuan harga gas tersebut. Pertama, dalam Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2016 pasal 9 Nomor 2 menyebutkan bahwa perhitungan penerimaan negara dilakukan dengan penetapan harga Gas Bumi paling rendah sebesar USD6 per MMBTU dengan pengurangan tidak lebih dari USD2 per MMBTU dari harga gas bumi. Dengan rata-rata harga gas bumi mencapai USD9,5 per MMBTU maka harga tersebut masih jauh dari keinginan ataupun instruksi Presiden yang menginginkan harga gas di pengguna akhir di kisaran USD5-6 per MMBTU.3 Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Industri Kimia Indonesia bahwa penurunan harga gas untuk sebagian sektor industri belum sesuai harapan (sindonews 2017). Menurutnya, untuk industri pupuk harga masih di atas USD6 MMBTU padahal harapannya harga bisa turun USD4 per MMBTU.Namun disisi lain, penurunan ini sangat berdampak pada pengurangan penerimaan negara yang berasal dari Pajak

Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas. Bila harga dihulu dikurangi menjadi USD3,8 per MMBTU untuk mengejar harga gas di hilir tidak lebih dari USD6 per MMBTU, maka penerimaan negara akan hilang sebesar USD1,26 miliar per tahun. Simulasi ini dilaksanakan oleh SKK Migas, dengan berpatokan pada harga gas di hulu saat ini USD5,9 per MMBTU. Harga tersebut terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar USD0,92 per MMBTU, Pajak Penghasilan (PPh) Migas USD1,19 per MMBTU, dan bagian kontraktor USD1,2 per MMBTU. Selain itu, masih ada yang diperuntukkan cost recovery USD2,6 per MMBTU yang terdiri dari belanja modal (capex) dan biaya operasional (opex). Dengan kerelaan Pemerintah tidak mendapatkan PPh dan PNBP, maka harga di hulu bisa mencapai USD3,8 per MMBTU dengan konsekuensi berkurangnya penerimaan negara yang cukup signifikan tersebut. (katadata 2016)

Kedua, prosedur dan birokrasi dalam proses verifikasi dan penetapan harganya yang tidak sederhana di tingkat operasional dan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Ditambah lagi, pada tingkat yang lebih tinggi kebijakan ini melibatkan koordinasi beberapa pelaku kepentingan dan kementerian/lembaga terkait yaitu kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, KKKS, industri penyedia transmisi dan distribusi gas dan lain sebagainya. Mengenai operasional pengajuan

3Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas kabuner pada tanggal 4 Oktober 2016 mengenai harga gas untuk industri (katadata 2016)

12

RekomendasiAdapun beberapa rekomendasi terkait pengelolaan gas dalam peningkatan daya saing industri yaitu pertama, perlu adanya perhitungan dan perencanaan yang matang dalam menentukan harga industri dengan membedah satu-satu permasalahan di rantai hulu hingga hilir agar tidak merugikan pihak manapun baik Pemerintah, pelaku usaha penyedia gas maupun industri itu sendiri. Di sektor hulu, bisa dilaksanakan dengan mengefisienkan cost recovery migas para kontraktor. Caranya dengan menekan biaya operasional dan belanja modal, namun untuk proyek yang sudah berjalan hanya bisa dilakukan dengan penghematan pada biaya operasional. Di sisi hilir, pemerintah perlu mengatur efisiensi di biaya transmisi dan distribusi. Diantaranya yaitu menerapkan margin yang wajar (regulated margin) bagi badan usaha yang menjual gas, dan menertibkan para trader gas berlapis dengan peraturan yang tidak merugikan berbagai pihak serta mewajibkan mereka membangunan infrastruktur gas. Kedua, terkait proses verifikasi dan penetapan harga yang panjang dan memakan waktu berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2016, maka sebaiknya proses tersebut dipermudah agar tidak memakan waktu yang panjang seperti membuka pelayanan satu pintu untuk proses ini. Ketiga, mengingat penggunaan gas terus meningkat dan diperkirakan konsumsi gas mengalami kenaikan 4 – 5 persen maka mengizinkan industri untuk melakukan impor gas langsung kepada produsen menjadi logis dilaksanakan, tentunya dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan secara bijak. Keempat, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur gas guna meningkatkan daya saing industri nasional.

dan verifikasi harga gas tersebut, dijelaskan dalam pasal 4 hingga 6 permen ESDM tersebut.

Ketiga, permasalahan penjualan gas melalui trader atau badan usaha bertingkat yang menyebabkan harga gas tinggi. Badan usaha niaga tersebut cenderung memanfaatkan jalur pipa yang sudah ada dan membayar toll fee kepada pemilik pipa sehingga infrastruktur pipanisasi tahun 2010-2014 cenderung stagnan. Harga gas di hulu yang cukup tinggi tersebut maka secara otomatis menyebabkan harga

di hilir menjadi lebih mahal (liputan 6, 2016). Sudirman Said, Menteri ESDM terdahulu, pernah menyebut hanya 25 persen dari 60 badan usaha penyaluran gas bumi yang memiliki infrastruktur gas. Sementara menurut Direktur Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah menyebutkan bahwa 90 persen industri membeli gas melalui trader, bukan langsung dari hulu. Adapun, yang membeli langsung dari mulut sumur yakni pabrik pupuk dan pembangkit listrik. (katadata 2016)

13

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). (206) Outlook Energi Indonesia 2016

Badan Pusat Statistik (2017). PDRB atas dasar harga konstan menurut penghasilan Tahun 2011-2016 (seri 2010)

Katadata. 24 Oktober 2016. “Harga Gas Jadi US$3,82, Penerimaan Negara Tergerus”. Diakses dari http://katadata.co.id/berita/2016/10/24/harga-gas-jadi-us-382-penerimaan-negara-akan-habis. Tanggal akses 10 Februari 2017

Katadata. 11 Okt0ber 2016. “Berpacu Mengurai Ruwetnya Masalah Harga Gas”. Diakses dari http://katadata.co.id/telaah/2016/10/11/berpacu-mengurai-ruwetnya-harga-gas. Tanggal akses 10 Februari 2016

Katadata. 19 Oktober 2016. “Hanya Dua Industri yang Menikmati Penurunan Harga Gas Awal 2017”. Diakss dari http://katadata.co.id/berita/2016/10/19/hanya-dua-industri-yang-menikmati-penurunan-harga-gas-awal-2017. Tanggal akses 10 Februari 2016

Kementerian ESDM. (2015). Statistik Migas

Kementerian ESDM. (2016). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2014). “Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014 – 2030

Media Indonesia. 4 Februari 2017. “Industri Manufaktur

Merisaukan”. Diakses dari http://www.mediaindonesia.com/news/read/90604/industri-manufaktur-merisaukan/2017-02-04. Tanggal akses 10 Februari 2017.

Metronews. 4 Oktober 2016. “Jokowi Tegaskan HargaGas Indonesia Sentuh USD5 per MMBTU”. Diakses dari http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/ZkeJ26ZK-jokowi-tegaskan-harga-gas-indonesia-harus-sentuh-usd5-per-mmbtu. Tanggal akses 10 Februari 2017

Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Sindonews. 7 Februari 2017. “ESDM Terus Evaluasi Penurunan Harga Gas”. Diakses dari https://ekbis.sindonews.com/read/1177744/34/esdm-terus-evaluasi-penurunan-harga-gas-1486458652. Tanggal akses 13 Februari 2017

14

Buletin APBNPusat Kajian AnggaranBadan Keahlian DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.idTelp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528

e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id