ppid.acehprov.go.id 2010.pdfppid.acehprov.go.id

LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2010

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengawali pengantar ini, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur

kepada Allah SWT, tuhan yang telah menjadikan alam beserta isinya yang menjadi

sumber kehidupan umat manusia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan

kita, nabi Muhammad SAW, rasul yang telah membawa risalah untuk pedoman hidup

kita di atas permukaan bumi ini. Dengan karunia Allah pulalah kami telah dapat

menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun

2010 untuk memenuhi kewajiban undang undang sesuai pasal 42 ayat (1) huruf f

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga

terkait pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat.

Selain itu penyampaian LKPJ ini adalah kewajiban Pemerintah Aceh dalam

melaporkan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010

sebagai penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Aceh. LKPJ

2010 juga menjadi gambaran realisasi program/kegiatan kerja pada tahun yang

bersangkutan, sebagai hasil kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi

vertikal di daerah selama tahun 2010. Program tersebut terdiri dari pelaksanaan urusan

wajib, urusan pilihan, dan urusan wajib lainnya.

Kami atas nama Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih serta memberikan

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRA atas kerjasamanya

selama ini. Hanya dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dengan

legislatiflah maka sebuah pemerintahan akan stabil sehingga semua program kerja dapat

dilaksanakan. Demikian juga kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh, instansi vertikal dan

pemerintah kabupaten/kota se Aceh yang telah memberikan konstribusi, mulai dari

tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya penyusunan laporan ini,

kami juga menyampaikan terima kasih.

Di samping, kita mengetahui bahwa rakyat merupakan komponen penting dalam

suatu negara atau daerah. Sebuah daerah yang mencapai kemajuan adalah daerah yang

tinggi tingkat partisipasi rakyatnya. Untuk itu pada tempatnyalah

kami menyampaikan penghargaan atas dukungan dan partisipasi seluruh rakyat dalam


ii

penyelenggaraan Pemerintahan Aceh selama tahun 2010. Partisipasi rakyat inilah yang

telah membangkitkan spirit dan inspirasi bagi gubernur dan seluruh jajarannya dalam

memimpin rakyat dan melaksanakan pemerintahan.

Selama kepemimpinan kami yang tenggang waktunya lima tahun, sudah empat

kali kami menyampaikan LKPJ sebagai tanggungjawab konstitusi dan tanggungjawab

moral yang kami sampaikan di depan sidang Dewan yang terhormat. Harapan kami,

hendaknya laporan ini dapat menjadi katalisator sinergisitas serta

terbentuknya garis koherensi antara Gubernur Aceh dengan DPRA dalam pelaksanaan

pemerintahan di daerah. Kerjasama ini sangat penting maknanya bagi kepentingan

daerah ke depan. Kita berharap agar ke depan kerjasama seperti ini senantiasa terbuka

ke arah yang lebih baik, sehingga muncul pula gagasan dan ide baru untuk

penyempurnaan tata hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, sebagai bagian

tak terpisahkan dari sistem pemerintahan sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun

2006. Dengan baiknya hubungan dan kemitraan antara dua lembaga ini, semua program

pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian tekad kita untuk

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh akan terlaksana dengan

baik pula.

Meskipun laporan ini telah dijadikan sebuah buku yang berisi narasi dan angka-

angka, namun kekurangannya baik bentuk maupun isi tidak dapat kami elakkan.

Betapapun kami telah berusaha untuk lebih baik, namun apa yang kita capai tidaklah

sesempurna yang direncanakan. Tidak satu pun yang sempurna di dunia ini, kecuali

yang datang dari Allah SWT pemilik kesempurnaan itu. Maka, pada tempatnyalah atas

semua yang kita peroleh, kita selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah SWT.

Sekali lagi, taufiq dan hidayah Nya senantiasa kita harapkan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 31 Maret 2011

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................

A. DASAR HUKUM ...........................................................................................................

B. GAMBARAN UMUM DAERAH ..................................................................................

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................................

A. VISI DAN MISI ..............................................................................................................

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ......................................................

C. PRIORITAS DAERAH ..................................................................................................

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..............

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ..............................................................

B. PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .................................

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ..............

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................................................

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .........................................................

BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .............................................................

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ...........................................................

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....................

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................................

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................................

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ...............................

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ..............................................................................

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................................

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .....................................................................

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ...............

BAB VII PENUTUP ..........................................................................................................

24

7


1

BAB I

PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

1956 memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan

kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh

harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pasal 42 ayat (1)

huruf f menegaskan salah satu tugas dan wewenang gubernur adalah: “memberikan

laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan

kepada DPRA”.

Penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengenai

penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang

merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun


2

anggaran berakhir. Oleh karena itu LKPJ Gubernur Aceh tahun 2010 ini didasarkan

pada RKPA tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh

Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur Aceh Tahun 2010 ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Dasar;

5. Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Menengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang

Dana Perimbangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;


3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014;

31. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2010;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha


4

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja.

34. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana

Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

35. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012;

37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2010.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Georafis Daerah

Secara Geografis Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu pada posisi

20-60 lintang utara dan 950-980 Bujur Timur. Posisi tersebut sangat strategis sebagai

pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan

belahan dunia timur dan barat. Ibu Kota Aceh adalah Banda Aceh dengan luas

wilayah 57.948,94 Km2 (12,26% dari luas pulau Sumatera), dengan batas

wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Selat Malaka,

- Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,

- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan

- Sebelah timur dengan Selat Malaka.

Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan perincian 276 kecamatan, 754

mukim dan 6.423 gampong. Secara Topografi Aceh terdiri dari 47,58% wilayahnya

bergunung, 24,63% dataran, 10,25% berbukit, 10,55% berombak dan selebihnya

bergelombang. Kalau diklasifikasan dalam bentuk slope (kelerengan), maka

persentasenya adalah : < 2% dataran, 2-8% berombak, 8-15% bergelombang, 15-25

% berbukit dan > 25% bergunung. Adapun luas daratan Aceh menurut penggunaan

lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


5

Tabel 1

Luas Daratan Aceh Menurut Penggunaan Lahan

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase

1 2 3 4

1 Perkampungan 117.589 2,03

2 Industri 3.928 0,07

3 Pertambangan 115.049 1,99

4 Persawahan 311.872 5,38

5 Pertanian tanah kering semusim 137.672 2,38

6 Kebun 305.599 5,27

7 Perkebunan

- Perkebunan Besar

- Perkebunan Rakyat

200.680

699.401

3,46

12,07

8 Padang

(padang Rumput, alang-alang,

semak)

229.726

3,96

9 Hutan (Lebat,belukar,sejenis) 2.483.080 42,85

10 Perairan Darat

(Kolam air tawar, tambak,

Penggaraman, waduk, danau,

rawa)

204.292

3,53

11 Tanah terbuka (tandus, rusak,

land clearing)

44.439 0,77

12 Lain-lain 941.567 16,25

Jumlah 5.794.894 100 Sumber :

1. Badan Pertanahan Nasional Aceh (2009)

2. Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), Aceh Dalam Angka, 2010

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Aceh berdasarkan proyeksi tahun 2010 adalah sebesar

4.951.630 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah

Kabupaten Aceh Utara yaitu 538.999 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk

terkecil adalah Kota Sabang yaitu 37.427 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk di Aceh bervariasi, Kota Banda Aceh memiliki

tingkat kepadatan tertinggi yaitu 3.459 jiwa/km2, sedangkan Kabupaten Gayo Lues

memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 13 jiwa/km2. Secara rinci tingkat

kepadatan penduduk Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


6

Tabel 2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Aceh

No Kabupaten/Kota Luas Wilayah

(Ha)*)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)*)

Kepadatan

(Jiwa/Km)

1 2 3 4 5

1 Aceh Selatan 385.169 212.150 56

2 Aceh Tenggara 423.141 211.831 42

3 Aceh Timur 604.060 407.711 56

4 Aceh Tengah 431.514 197.258 44

5 Aceh Barat 292.795 174.415 54

6 Aceh Besar 296.900 361.383 105

7 Pidie 285.652 444.570 135

8 Aceh Utara 328.883 538.999 165

9 Simeulue 167.800 87.345 40

10 Aceh Singkil 259.700 117.157 39

11 Bireuen 194.696 402.040 189

12 Aceh Barat Daya 233.401 130.818 53

13 Gayo Lues 571.957 149.158 13

14 Aceh Jaya 381.700 83.043 22

15 Nagan Raya 333.124 147.724 32

16 Aceh Tamiang 193.972 283.857 125

17 Bener Meriah 145.734 149.158 79

18 Pidie Jaya 43.812 148.902 236

19 Banda Aceh 6136 226.701 3.459

20 Sabang 23.800 37.427 191

21 Lhokseumawe 25.607 181.167 879

22 Langsa 26.241 181.424 535

23 Sabulussalam 139.100 77.392 66

Jumlah 5.794.894 4.951.630 75 Sumber : * Kantor Gubernur Aceh

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Secara geografis, Aceh memiliki posisi letak yang sangat strategis yaitu

gerbang Selat Malaka yang merupakan jalur lintas perdagangan laut

Internasional terpadat kedua di dunia. Posisi Aceh juga sangat dekat dengan

negara Malaysia, Thailand, India, dan negara-negara Timur Tengah. Oleh

karena itu Aceh dari aspek ekonomi memiliki keuntungan komparatif letak,

karena mudah membuka akses perdagangan Internasional secara langsung. Di

samping itu, Aceh juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat

potensial dan beragam. Luas areal daratan Aceh adalah 57.948,94 km2, dengan


7

panjang garis pantai sekitar 1.660 km serta luas perairan lautnya sekitar

295.370 km2, terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas

56.563 km2 dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 238.807 km2 dengan jumlah

pulau sebanyak 119 buah.

Berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta tinjauan

dukungan aspek topografi dan agroklimat, ada beberapa sektor yang dapat

dijadikan unggulan diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Saat ini di sektor pertanian dan

perkebunan, ada beberapa komoditi yang menjadi unggulan daerah diantaranya

padi, kedelai, kacang tanah, kopi, kakao, nilam, kelapa sawit, kelapa, karet dan

pinang. Di sektor Perikanan, komoditi yang menjadi unggulan adalah kerapu,

bandeng, Udang, lobster, dan kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol,

cakalang, kembung, selar, tenggiri dan layang. Sedangkan di sektor

pariwisata, wisata bahari, agrowisata, historis, petualang, pemburuan (hama

babi) sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang,

demikian pula di sektor pertambangan masih banyak jenis-jenis bahan tambang

yang belum dieksplorasi secara optimal.

Perkembangan produksi komoditi pertanian tanaman pangan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan menurut Komoditi Aceh

Tahun 2007–2010

No Komoditi Produksi (Ton)

Perkembangan

2009 – 2010*

2007 2008 2009 2010*) (%)

1 Padi 1.533.369 1.402.288 1.556.859 1.627.545 4,54

2 Jagung 125.155 112.894 137.753 156.901 13,90

3 Kedelai 19.029 43.885 63.538 55.475 -12,69

4 Kacang Tanah 7.971 6.322 5.926 7.034 18,70

5 Kacang Hijau 3.365 1.777 1341 1120 -16,48

6 Ubi Kayu 41.558 38.402 49.839 45.580 -8,55

7 Ubi Jalar 15.188 13.172 15.298 12.847 -16,02

Sumber: BPS Aceh Tahun 2009.

* Angka Ramalan III/2009

Sektor perkebunan besar memiliki luas areal mencapai 200.680 Ha.

Kelapa Sawit masih mendominasi luas areal perkebunan di Aceh, yakni

173.370 Ha yang diikuti oleh Karet 23.590 Ha, Kakao 3.674 Ha, Kopi 25 Ha,

serta Kemiri 21 Ha. Begitu juga pruduktivitasnya dimana kelapa sawit berada

pada urutan tertinggi diantara komoditi perkebunan lainnya yaitu sebesar

670.492 ton TBS; dapat menghasilkan minyak sebesar 286.452 ton dan CPO

sebesar 129.412 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah

ini:


8

Tabel 4

Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Besar Aceh

No. Komoditi Produksi Jumlah

(Ha)

Produksi

(Ton)

Ket TBM TM TR

1 Karet 1.635 20.774 1.181 23.590 7.031

2 Kelapa Sawit 31.717 127.677 13.976 173.370 286.452

129.412

Minyak

Inti

3 Kakao 1.569 1.998 107 3.674 1.598

4 Kemiri - 21 - 21 -

5 Kopi - - 25 25 -

Jumlah 34.921 150.470 15.289 200.680 424.493

Sumber: BPS Aceh Tahun 2110. Keterangan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TR = Tanaman Rusak

Tabel 5

Rekapitulasi Perkembangan Areal dan Produksi Komoditi

Perkebunan Rakyat

No. Komoditi Produksi Jumlah

(Ha)

Produksi

(Ton)

Rata-Rata

Produktivitas

(Kg/Ha)

Jumlah

Petani

(KK)

Ket TBM TM TR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NASIONAL

1 Karet 23.959 69.074 16.071 109.104 63.603 921 88.953

2 Kelapa Dalam 10.657 75.325 15.769 101.751 56.875 755 152.503

3 Kelapa

Hibryda

- 1.691 518 2.209 1.133 670 5.253

4 Kelapa Sawit 44.597 84.077 11.767 140.442 181.633 2.160 85.162

5 Kopi: Robusta

Arabica

8.844

-

17.941

58.984

7.595

21.073

34.379

87.534

8.598

41.592

479

705

43.813

60.706

6 Kakao 33.239 36.151 5.740 75.131 26.466 732 100.194

7 Cengkeh 3.233 6.523 12.361 22.117 714 109 21.918

8 Lada 391 483 148 1.022 217 449 2.280

9 Jambu Mete - - 12 12 - - 129

10 Tebu 2.213 4.488 5 6.706 33.349 7.431 8.131

11 Tembakau 377 558 8 943 316 566 1.478

DAERAH

1 Pala 10.620 7.406 2.230 20.256 5.458 737 27.074

2 Pinang 7.643 28.470 1.782 37.896 22.396 787 71.733

3 Kapuk/ Randu 183 1.287 324 1.793 869 676 8.077

4 Kemiri 944 18.175 2.537 21.656 14.758 812 23.997

5 Sagu 2.687 4.707 954 8.348 703 149 21.348

6 Aren 615 1.911 193 2.719 1.101 576 7.890

7 Cassiavera 330 796 53 1.179 640 804 3.188

8 Gambir 5 180 15 200 78 432 282

9 Nilam 2.301 1.902 43 4.246 142 75 11.137

10 Serewangi 1.094 17.025 288 18.407 2.179 128 17.920


9

11 Jarak 285 - 11 296 - - 401

12 Kunyit 78 361 7 446 768 2.127 944

13 Jahe 287 298 24 609 2.589 8.688 4.651

Jumlah 162.056 437.812 99.527 699.401 466.177 1.065 769.162

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten/kota

(Angka Tetap 2009) Keterangan:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TR = Tanaman Rusak

Di sektor perikanan, secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi

perikanan selama 2007-2010 adalah sebesar 14,59% dengan perincian

pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 15,27% dan perikanan

budidaya sebesar 12,09%. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi

oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar,

tenggiri dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan

terbesar dari subsektor budidaya perikanan.

Tabel 5

Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2007-2010

No

Klasifikasi Jumlah Produksi (Ton)

2007 2008 2009 2010*

1. Perikanan Tangkap 129.730,9 112.661,8 140.404,9 149.547,2

2. Perikanan Budidaya 35.665,7 32,264,9 38.076,2 39.976,5

Total 165.396,6 144.926,7 178.481,1 189.523,7

Pertumbuhan (%) 5,20 -12,38 23,15 6,19 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 2010

Badan Pusat Statistik Aceh (Buku Aceh Dalam Angka 2010)

*Angka Sementara dan akan divalidasi kembali di bulan Maret 2011

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat mencerminkan

perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan adalah perkembangan

PDRB/pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengukuran terhadap kenaikan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dengan migas maupun tanpa

migas atas dasar harga konstan pada tahun 2000, bahwa pertumbuhan ekonomi

Aceh selama tiga tahun terakhir (2007-2010) mengalami penurunan seperti

yang terlihat pada Tabel 6. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Aceh

mengalami penurunan sebesar -2,36 persen, pada tahun 2008 dan 2009 juga

mengalami pertumbuhan negatif yakni masing-masing sebesar -5,27 persen dan

-5,51 persen. Namun, pada tahun 2010 pertumbuhan di Aceh mengalami

kenaikan mencapai 2,64 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa

migas pada tahun 2007 tumbuh sebesar 7,23 persen, pada tahun 2008 tumbuh


10

1,88 persen, tahun 2009 tumbuh sebesar 3,92 persen serta pada tahun 2010

sebesar 5,32 persen.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode 2007-2009

tersebut terutama disebabkan oleh semakin menurunnya secara signifikan

lifting migas Aceh disamping akibat turunnya nilai ekspor Aceh pada tahun

2009 sebagai konsekuensi turunnya harga beberapa komoditi di pasaran dunia

termasuk minyak dan gas bumi. Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan

tahun 2009 kontribusi sektor migas masih dominan terhadap pembentukan

PDRB Aceh, sehingga penurunan volume dan nilai jual produksi dari sektor

tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Aceh secara keseluruhan. Sedangkan kenaikan pada tahun 2010 terutama

disebabkan oleh semakin meningkatnya nilai tambah yang berasal dari sektor

pertanian.

Tabel 6

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Menurut Sektor 2007-2010

(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)

No Sektor

Tahun

2007

(%)

2008

(%)

2009*

(%)

2010**

(%)

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,62 0,81 2,56 5,02

2 Pertambangan dan Penggalian -21,10 -27,31 -47,28 -6,72

3 Industri Pengolahan -10,10 -7,73 -7,85 -8,00

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 23,70 12,73 13,79 16,97

5 Kontruksi (Bangunan) 13,93 -0,85 3,13 5,11

6 Perdag, Hotel dan Restoran 1,70 4,59 4,94 6,36

7 Transport dan Komunikasi 10,95 1,38 4,88 6,57

8 Keuangan dan Perbankan 6,02 5,16 7,83 5,54

9 Jasa-Jasa 14,30 1,21 4,02 3,62

Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas -2,36 -5,27 -5,51 2,64

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,23 1,88 3,97 5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Adapun nilai PDRB Aceh sebagaimana yang disajikan pada Tabel 7

menunjukkan bahwa dengan migas berdasarkan harga berlaku tahun 2007

adalah sebesar Rp 71,09 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 73,53 triliun dan tahun

2009 sebesar Rp 71,69 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 77,51 triliun. Jika

dilihat nilai PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar

Rp 49,72 triliun, tahun 2008 sebesar Rp. 54,19 triliun, dan tahun 2009 sebesar

Rp 58,62 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp.64,61 triliun.

Sebaliknya, harga konstan dengan migas pada tahun 2007 adalah sebesar

Rp 35,98 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 34,09 triliun dan tahun 2009 sebesar

Rp 32,22 triliun serta tahun 2010 sebesar Rp 33,07 triliun. Jika dilihat nilai


11

PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 26,02 triliun,

tahun 2008 sebesar Rp 32,18 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 27,58 triliun

serta tahun 2010 sebesar Rp 29,04 triliun.

Tabel 7

Perkembangan Nilai PDRB Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun 2000 selama periode 2007-2010

Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

(triliun rupiah)

Atas Dasar Harga Konstan 2000

(triliun rupiah)

Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas

2007 71,09 49,72 35,98 26.02

2008 73,53 54,19 34,09 32,18

2009* 71,69 58,62 32,22 27,58

2010** 77,51 64,61 33,07 29,04

Sumber BPS

*Angka sementara

** Angka sangat sementara


12

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi

Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan

masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan

akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh

menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.

Misi

a. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif

1) Membangun suatu mekanisme kontrol yang ketat agar para pemimpin formal dari

level tertinggi sampai level yang terendah memperlihatkan keteladanan yang

baik, taat beragama, hidup sederhana, menegakkan keadilan, taat pada hukum,

tidak melakukan KKN dalam bentuk apapun, sehingga memberi contoh

keteladanan bagi masyarakat.

2) Pemimpin harus memiliki sikap inovatif dan intuitif yang tinggi dalam

menciptakan dan melaksanakan kebijakan agar selalu dalam koridor kepentingan

rakyat. Pemimpin dan pejabat negara adalah "Orang Besar", namun kebesarannya

bukan karena dia berpangkat tinggi, kaya raya atau berketurunan bangsawan

tetapi karena dia dengan setia telah menjadi pelayan rakyatnya.


13

b. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan

1) Memperbaiki kesejahteraan PNS/pejabat negara sebagai prioritas utama, melalui

pendapatan dan gaji yang layak.

2) Memberikan reward bagi PNS/pejabat negara yang berprestasi dan punishment (sanksi/hukuman) bagi mereka yang melalaikan tugasnya.

3) Memperbaiki kembali sistem penerimaan PNS dimana akan dilakukan secara

lebih ketat sehigga diperoleh PNS yang berkualitas dan tidak mengandung unsur

KKN.

c. Penegakan hukum

1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga membantu agar pengadilan dapat

berfungsi sebagaimana mestinya. Walaupun bidang kehakiman menjadi

wewenang Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh akan berusaha agar pejabat

dan PNS yang berdinas di Aceh dalam bidang penegakan hukum akan mendapat

fasilitas yang sama dengan pejabat dan PNS yang berada di bawah Pemerintah

Aceh.

2) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan aparat penegak hukum akan membangun

mekanisme agar rakyat pencari keadilan dapat dan berani mengawasi proses

hukum yang terjadi di dalam dan di luar pengadilan dan mengawasi perilaku para

hakim serta aparat penegak hukum lainnya.

d. Pengembangan sumberdaya manusia

1) Pendidikan harus menjadi media pemerataan kesempatan untuk berkembang

(mobilitas vertikal) bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat lapisan

bawah.


14

2) Kualitas dan mutu sekolah di seluruh Aceh terus ditingkatkan baik kualitas fisik

bangunannya maupun kualitas para pendidik terutama administrasinya.

3) Pemerintah Aceh memberikan subsidi untuk universitas-universitas atau

perguruan tinggi di Aceh guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan

fasilitas pendidikan (sarana penunjang).

4) Pemerintah Aceh mengusahakan pendidikan gratis minimal bagi murid sekolah

dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA/MA) Sekolah akan

dibersihkan dari pungutan yang membebani orang tua siswa.

5) Pemerintah Aceh berupaya sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemerintah

Aceh pembebasan biaya pendidikan bagi semua anak yatim korban konflik dan

korban tsunami sampai tamat Perguruan Tinggi (S1).

6) Pemerintah Aceh terus mengusahakan (sesuai kemampuan pemerintahan Aceh)

pembebasan uang kuliah atau sekurang-kurangnya akan dikembangkan sistem

subsidi yang adil untuk semua program studi S1 yang memenuhi criteria dan

kualifikasi tertentu.

7) Pemerintah Aceh terus mengupayakan institusi-institusi/lembaga pendidikan

pencetak tenaga pendidik untuk meningkatkan standar mutu penerimaan calon

tenaga pendidik dengan menaikkan rating kualifikasi penerimaan mahasiswa

baru. Institusi ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh.

8) Institusi-institusi pendidikan agama seperti dayah telah mendapat perhatian

serius dari Pemerintah Aceh.

9) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian khusus dalam bentuk program-

program beasiswa secara luas untuk mahasiswa cerdas dan berprestasi untuk

melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan S3 di universitas-universitas

terkemuka di luar negeri.

10) Dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan, Pemerintah Aceh harus

mengembangkan sistem subsidi/beasiswa kepada mereka yang secara ekonomi

tidak mampu namun memiliki keinginan dan kemampuan kecerdasan untuk

melanjutkan pendidikan.

11) Di daerah-daerah tertentu dikembangkan sekolah-sekolah kejuruan (vocational). 12) Sekurang-kurangnya 30% APBD digunakan untuk pendidikan.

13) Pemerintah Aceh terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

14) Pemerintah Aceh bertekad memberantas penyakit-penyakit menular klasik

seperti Malaria, TBC, DBD, Lepra, dan sebagaimana.

15) Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan pelayanan medis gratis bagi ibu

hamil dan anak.

16) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang

khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, adat istiadat dan

agama.

e. Perekonomian

1) Membangun kembali infrastruktur perekonomian di seluruh Aceh sehingga

akhirnya seluruh teritorial Aceh dapat menjadi satu kesatuan politik dan satu

kesatuan ekonomi.


15

2) Pemerintah Aceh memperlakukan pelaku ekonomi sebagai partner

pembangunan.

3) Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian serius pada pengembangan

ekonomi kerakyatan untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi.

4) Pemerintah Aceh secara proaktif terus mengidentifikasi semua sumber ekonomi

yang berbiaya tinggi (high cost economy) untuk mengatasi dan mencari jalan

keluarnya.

5) Pemerintah Aceh terus mendorong bangkitnya kembali semangat kewirausahaan

rakyat Aceh seperti yang pernah kita saksikan pada periode tahun 1940-an sampai

dengan tahun 1980-an. Pengusaha Aceh harus dapat bangkit kembali menjadi

masyarakat ekonomi yang handal.

6) Perdagangan luar negeri, terutama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, India,

dan lain-lain kembali digalakkan.

7) Produksi agrobisnis tradisional masyarakat memperoleh pasar yang layak, yaitu

dengan membuka pemasaran ke luar negeri.

8) Di setiap kabupaten terus dibangun kebun-kebun percobaan dan percontohan

(pilot project) agar rakyat dapat memperoleh penyuluhan dan dapat memperoleh

bibit unggul sesuai dengan kondisi alam di tempat itu.

9) Para mantan kombatan GAM dan korban konflik terus diperhatikan secara serius

untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang layak melalui penyediaan modal

dan lapangan kerja yang memadai.

10) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

berkesadaran resiko bencana.

11) Keberhasilan transisi dari rehabilitasi dan rekonstruksi dampak tsunami terus

ditingkatkan.


16

f. Politik

1) Pemerintah Aceh terus berusaha sekuat tenaga agar seluruh Rakyat Aceh

mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik dan hukum maupun

dalam bidang ekonomi, dengan memperhatikan potensi dan karakteristik masing-

masing.

2) Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan di setiap level menjadi satu kesatuan

yang saling mengisi dengan pembagian tugas yang jelas. Sementara

Bupati/Walikota menjadi mandataris rakyat di daerahnya masing-masing.

3) Semua lembaga politik, lembaga adat, dan lembaga keagamaan dapat menjalankan

kegiatannya berdasarkan fungsi masing-masing dan tidak akan ada tumpang

tindih dalam hal fungsi dan wewenang.

4) Partai lokal menjadi sarana demokrasi yang menciptakan kestabilan politik,

kemandirian, dan kemakmuran bagi Rakyat Aceh.

g. Sumber Daya Alam

1) Penerimaan Pemerintah Aceh yang berasal dari bagi hasil kekayaan alam akan

digunakan secara adil, efisien, dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan dan

kemakmuran seluruh Rakyat Aceh.

2) Pemerintah Aceh meninjau kembali Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Jika selama

ini HPH hanya diberikan kepada pengusaha, maka dimasa mendatang,

Pemerintah Aceh menciptakan sistem pengelolaan hutan yang dikelola sendiri

oleh rakyat secara lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab untuk

kepentingah rakyat Aceh sendiri.

3) Pemerintah Aceh melarang dan membatasi penebangan hutan yang dilakukan

secara liar, kecuali untuk keperluan domestik rakyat yang dilakukan secara

terkontrol.

4) Pemerintah Aceh melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam

lainnya, terutama pertambangan, dengan mempertimbangkan secara serius

kelestarian ekosistem.

h. Adat Istiadat, Kebudayaan, dan Olahraga

1) Pemerintah Aceh memberi perhatian lebih secara seksama dan mendukung

upaya-upaya untuk mengembangan adat istiadat dan budaya Aceh, antara lain

dengan mendorong rakyat untuk menghidupkan kembali pendidikan tatacara

sopan-santun ke-Acehan dalam keluarga serta akan menyelenggarakan secara

reguler festival dan seni Aceh.

2) Pemerintah Aceh terus membangun sarana olahraga dan seni yang merata di

seluruh Aceh dan terus mendukung partisipasi Aceh dalam event olahraga dan

seni secara lokal, nasional, dan internasional.


17

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor

lingkungan strategis. Proses perumusan strategi perlu dilakukan mengingat faktor

strategis lingkungan terus menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang

ditetapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang dimaksud terdiri dari

faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis yang

merupakan kerangka dasar, mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisis faktor lingkungan internal

strategis dan faktor eksternal strategis mengisyaratkan bahwa implementasi strategi

yang tepat dapat mewujudkan peningkatan dan optimalisasi setiap program dan

kegiatan secara menyeluruh.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara

menyeluruh. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai peluang yang besar untuk

melakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam segala aspek

kehidupan masyarakat yang di implimentasikan melalui berbagai kebijakan umum

pemerintah daerah.

Arah kebijakan umum Pemerintah Aceh selama jangka waktu 2007-2012 adalah

sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan

Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Aceh pada dasarnya adalah dalam

rangka mewujudkan peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan


18

pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5 s/d 6 persen, penurunan tingkat

kemiskinan menjadi sekitar 16 persen dan tingkat pengangguran mampu ditekan

menjadi 7,6 persen.

Adapun untuk mencapai hal sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditempuh

beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin

dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah

yang berkelanjutan.

b. Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui pola kluster dengan

memperkuat sistim mata rantai produksi (supply chain).

c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung

produksi termasuk prioritas fungsionalisasi aset, terutama di kawasan-kawasan

sentra produksi pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan.

d. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan

perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan

daya jelajah dan produktivitas nelayan.

e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas unit penyedia sarana produksi serta

peningkatan pengendalian dan pengawasan distribusi sarana produksi sehingga

mudah dapat diakses oleh masyarakat.

f. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui

upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks

Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar.

g. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil,

terutama yang berbasis bahan baku lokal di kawasan-kawasan sentra produksi.

h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM

melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta

pelatihan-pelatihan kejuruan.

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penyaluran tenaga

kerja untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri.

j. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui

penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan.

k. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-

usaha kelompok dan koperasi.

l. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara

kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga.

m. Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama

penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga.


19

n. Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu illegal melalui penguatan dan

pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan lestari

dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

o. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat.

p. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang

teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman pangan

berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

q. Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi bahan pangan, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang dan aman.

r. Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasan-kawasan potensi dan

memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi

penduduk yang dimukimkan berbasis potensi lokal.

s. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi

untuk menanamkan modalnya di daerah, baik PMA maupun PMDN.

t. Mengupayakan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam daerah

hingga terjadinya pasar sempurna, termasuk melakukan pengawasan dan

pengendalian distribusi barang serta pengembangan dan peningkatan sarana

dan prasarana pemasaran.

u. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume

maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi

bagi daerah

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi

Pendukung Investasi

Untuk tercapainya tujuan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan

Sumber Daya Energi Pendukung Investasi sesuai dengan strategi yang telah

ditetapkan, maka perlu adanya dukungan kebijakan pembangunan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya

Energi Pendukung Investasi tahun 2007 - 2012 sebagai berikut :

a. Sumber Daya Air

Kebijakan pembangunan sumber daya air dilakukan dengan 9 (sembilan)

pendekatan pokok, yaitu:

1) Terkelolanya penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber

daya air.


20

2) Terkelolanya penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi

terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan

mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

3) Terkelolanya penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi

terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air.

4) Terkelolanya sistem informasi sumber daya air demi terwujudnya jaringan

informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat diakses oleh berbagai

pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

5) Terbangunnya jaringan irigasi baru Wilayah Pantai Barat-Selatan di 4

daerah irigasi dan di 5 daerah rawa; Wilayah Pantai Utara-Timur di 4

daerah irigasi.

6) Terperbaikinya jaringan irigasi berdasarkan kewenangan nasional seluas

146.536 ha (15 DI), kewenangan provinsi seluas 69.354 ha (40 DI) dan

kewenangan Kabupaten/Kota seluas 127.706 ha (652 DI).

7) Tersedianya air baku untuk irigasi dengan membangun dan meningkatkan

fungsi waduk sebanyak 4 unit, embung sebanyak 3 unit dan situ sebanyak 9

unit.

8) Memfungsikan kembali DI yang rusak : DI Jambo Aye (19.360 ha) dan DI.

Pante Lhong (6.562 ha) serta optimalisasi daerah irigasi sebanyak 9 DI.

9) Terkendalinya banjir dan pengamanan pantai secara selektif terutama pada

areal produktif.

b. Bina Marga dan Cipta Karya

Kebijakan pembangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan dilakukan dengan

10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu:

1) Terbukanya aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan

kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan untuk

mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh.

2) Terselenggaranya peningkatkan pelayanan prasarana jalan yang terintegrasi

dengan standar minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi

serta MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis.

3) Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan sehingga

tercapai fungsional jalan nasional sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi

sepanjang 1.701,82 km dapat tercapai.

4) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan nasional

lintas timur sepanjang 55 km, lintas barat sepanjang 30 km, lintas tengah

sepanjang 11 km. Selanjutnya pembangunan dan peningkatanruas-ruas

jalan provinsi sepanjang 95 km, serta jalan strategis lainnya termasuk jalan

desa sepanjang 10 km.


21

5) Terwujudnya pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat-

Tengah-Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah.

6) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban

bencana/dhuafa sebanyak 500 unit serta penyediaan prasarana dan sarana

dasar permukiman.

7) Terbangunnya prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun

di pedesan sebanyak 500 unit.

8) Terselenggaranya pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa

konstruksi.

9) Terpadunya tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota, dengan

titik berat pada penanganan kawasan-kawasan strategis/prioritas dan

kawasan lintas kabupaten.

10) Terbangunnya kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan

ekonomi masyarakat.

c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

Kebijakan pembangunan perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika

dilakukan dengan 10 (sepuluh) pendekatan pokok, yaitu :

1) Terlaksananya pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana

transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir

serta terehabilitasinya sarana dan prasarana transportasi, pos dan

telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami.

2) Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah terpadu,

harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri.

3) Terindentifikasi inventarisasi data dan penyebaran informasi pembangunan

dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan

organisasi, lembaga pers dan media massa.

4) Terjalinnya hubungan kerjasama penyebarluasan informasi melalui TVRI

dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media informasi

swasta.

5) Terbangunnya fasilitas e-Government Pemerintah Aceh guna

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh

yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka

memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan dan

akuntabel.

6) Terselenggaranya pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang

memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi

dan sistem informasi.


22

7) Terbangunnya sarana angkutan kereta api diwilayah pesisir timur Aceh

yang menghubungkan Aceh ke batas Sumatera Utara sepanjang 486 Km.

8) Terbangunnya pelabuhan baru di wilayah Pantai Barat-Selatan dan pantai

Utara -Timur dengan kapasitas 10.000 DTW.

9) Terlaksnanya pengembangan pelabuhan Malahayati untuk mendukung

Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

10) Terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandara untuk melayani

penerbangan Domestik dan Internasional serta meningkatkan pelayanan

trasportasi udar antar kabupaten/Kota.

d. Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan 6 (enam)

pendekatan pokok, yaitu:

1) Terkendalinya pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan

pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2) Tersedianya peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian

dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan

informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

3) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan

lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4) Terkendalinya pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) secara

berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi

antara kawasan lindung dan budidaya.

5) Terpeliharanya terumbu karang, manggrove dan konservasi daerah aliran

sungai dalam rangka memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan

antisipasi ancaman terhadap abrasi pantai dan sungai.

6) Terbangunnya ruang terbuka hijau dan desa model yang ramah lingkungan

di setiap kabupaten/kota.

e. Pertanahan

Kebijakan pembangunan pertanahan dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan

pokok, yaitu:

1) Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi

pertanahan serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan

pembangunan dan investasi.


23

2) Terlaksananya penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan,

pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan

lembaga pertanahan.

3) Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan

tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi

dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform.

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral dilakukan dengan 9

(sembilan) pendekatan pokok, yaitu:

1) Terealisasinya peningkatan peluang eksploitasi pertambangan skala besar,

menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha

pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

2) Terlaksananya peningkatkan keterampilan sumber daya aparatur dalam

pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan.

3) Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat penambang dan dunia

usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang

pertambangan.

4) Terselenggaranya peningkatan pelayanan dan informasi pertambangan,

termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana

geologi.

5) Tersedianya data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi

alternatif dan potensi pertambangan.

6) Terbangunnya sarana dan prasarana sumber-sumber air bawah tanah yang

memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air.

7) Tersedianya perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara, panas

bumi dan air bawah tanah.

8) Terlaksananya pembangunan PLTMH baik skala besar maupun kecil

terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik

PLN.

9) Terealisasinya penambahan pembangkit listrik non diesel dengan

memanfaatkan potensi energi primer pada sub-sistem isolated dengan

sasaran pengurangan biaya pokok penyediaan (BPP) yang berpengaruh

terhadap usaha menekan biaya operasional pada sektor pembangkitan dan

harga tarif (Rp/kWh) penjualan energi listrik. Pembangkit-pembangkit

dimaksud adalah:

PLTU batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x 100

MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap

konstruksi).


24

PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20

MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012. Pre-feasibility (FS)

telah dilakukan pada tahun 2008 dan saat ini dalam proses pelelangan

WKP oleh Pemerintah Aceh.

PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total

kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International

Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.

Contract Loan Aggreement dengan pihak JBIC telah ditandatangani

pada 29 Maret 2006.

PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total kapasitas

3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015. Saat ini

masih dalam Pre-FS dan MoU.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar baik pendidikan formal maupun

pendidikan non formal bagi peserta didik dan anggota masyarakat melalui

perbekalan ilmu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (life skills). Pemberantasan buta aksara (illiteracy) perlu dilakukan secara serius sebagai upaya

untuk mencerdaskan seluruh rakyat dan mendukung pembelajaran sepanjang

hidup (life long learning) maka kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

1) Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan

dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.

2) Terlaksananya efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di

setiap jenjang pendidikan.

3) Terciptanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia usaha.

4) Tersedianya fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus

hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan

dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar dan

daerah kepulauan.

5) Terciptanya pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas dan

arah pengembangan daerah.

6) Tersedianya fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang

bermutu.

b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing

1) Terciptanya kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

2) Terwujudnya desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan, dan

manajemen perencanaan pengembangan guru.

3) Tersedianyan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.


25

4) Terlaksananya monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan prestasi siswa.

5) Tersedianya sarana penunjang pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.

6) Terwujudnya pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,

menengah dan dayah.

7) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,

manajemen, serta akreditasi dayah.

8) Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan secara optimal.

c. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

1) Tersedianya sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2) Tersedianya sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.

3) Terlaksananya tata kelola yang akuntabel dan transparan.

4) Terlaksananya koordinasi antar PT/PTS dan Akreditasi pendidikan.

d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami

1) Terlaksananya koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka

penerapan syari’at Islam.

2) Tersedianya sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan budaya

yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.

3) Terciptanya kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami.

4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan yang

bernuansa Islami secara berkala.

5) Terlaksananya penambahan jam pelajaran agama di sekolah dan pelatihan

tentang pemahaman Al-Qur’an.

4. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Menindaklanjuti strategi Pembangunan dalam rangka peningkatan mutu dan

pemerataan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek status kesehatan (umur

harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kesakitan,

status gizi), pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan, pembiayaan

kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan maka kebijakan umum

yang ditempuh sebagai berikut:

a. Terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan

pelayanan kesehatan khusus.

b. Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka

penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

c. Tersedianya fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang mudah dijangkau.

d. Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

e. Terciptanya mekanisme rujukan yang baik antar institusi pelayanan kesehatan.


26

f. Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan diseluruh lapisan

masyarakat.

g. Tersedianya arah dan kebijakan yang jelas dalam hal pelayanan kesehatan.

h. Terlaksananya penerapan pola BLU Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.

i. Terlaksananya koordinasi lintas sektor, LSM lokal maupun luar negeri dalam

rangka pelayanan kesehatan.

j. Terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai dalam rangka peningkatan

pengetahuan tenaga medis.

k. Terwujudnya pelaksanaan program JKA dalam rangka pelayanan kesehatan

yang baik, berkualitas secara gratis kepada masyarakat miskin.

5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya

Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh yang menjadi sumber nilai dan sumber

penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran kehidupan

pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan umum yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan syari’at Islam

secara kaffah di Aceh sebagai berikut:

1) Terpadunya pelaksanaan kegiatan pelayanan keagamaan antara pemerintah,

ulama dan masyarakat secara optimal.

2) Terkoordinasinya kerja sama keagamaan baik dengan instansi terkait maupun

lembaga keagamaan tingkat Nasional dan Internasional.


27

3) Terlaksananya pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang

berkualitas.

4) Terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pelaksanaan syari’at Islam.

5) Terlaksananya pengawasan syari’at Islam secara kaffah dalam masyarakat.

6) Terlaksananya pemberdayaan lembaga keagamaan dalam melakukan sertifikasi,

penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.

7) Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas di seluruh Aceh.

8) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya sosial.

9) Terbangun dan berkembangnya ekonomi masyarakat pedesaan dalam rangka

pengentasan kemiskinan.

10) Terlaksananya peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

11) Terlaksananya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap

perempuan dan anak.

12) Terlaksananya peningkatan terhadap peran dan hubungan antar lembaga

pemuda serta pengembangan sistem kaderisasi organisasi kepemudaan.

13) Terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka

menanggulangi dampak demoralitas pemuda.

14) Terciptanyan hidup yang sehat dalam masyarakat melalui kegiatan olahraga.

15) Termotivasinya penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui

bantuan/subsidi.

16) Terjadinya peningkatan dan penguatan peran kelembagaan adat dalam

masyarakat.

17) Terjadinya peningkatan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan

pihak-pihak yang terkait secara maksimal.

18) Terwujudnya pengembangan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat

istiadat.

19) Terwujudnya pelestarian dan pemeliharaan situs dan cagar budaya.

20) Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan

mengikutsertakan masyarakat.

21) Terwujudnya pertumbuhan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis

dan rasional.

22) Terciptanya penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan para pejuang.

23) Terbinanya kekayaan adat istiadat, seni, budaya dan bahasa dalam kehidupan

masyarakat.

24) Terjadinya peningkatan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat

pemberdayaan masyarakat.

25) Terlaksananya penegakan hukum adat di tingkat gampong dan kemukiman.


28

6. Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi

Pemerintahan

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang

diharapkan oleh masyarakat mulai dari pemerintah gampong, mukim, kecamatan,

kabupaten dan provinsi dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

2) Terbangunnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkah dalam rangka

pencapaian target kinerja.

4) Terselenggaranya kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan gampong.

5) Terfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas wilayah administrasi

bagi kabupaten/kota.

6) Terlaksananya pemetaan, pemberian nama-nama, toponomi pulau kecil dan

terluar.

7) Tertatanya batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah

secara ekonomi dan sosial budaya.

8) Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur.

9) Terwujudnya revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir

aparatur.

10) Terlaksananya penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara adil.

11) Terlaksananya penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.

12) Terlaksananya peningkatan pemahaman berbangsa dan bernegara dalam rangka

memeliharan keutuhan NKRI.

13) Terlaksananya peningkatan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan

islami serta memihak kepentingan masyarakat.

14) Terjaminnya perbedaan berpendapat dan berpolitik.

15) Terselenggaranya peningkatan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui

rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.

16) Terselenggaranya peningkatan pemahaman terhadap hukum di Aceh dan

Pengkajian materi hukum sesuai dengan amanah UUPA.

17) Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak

hukum serta dukungan sarana dan prasarana.

18) Terlaksananya pemberian bantuan hukum dalam kasus prodeo dan

Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

19) Terlaksananya inventarisasi kebijakan kabupaten/kota yang bertentangan

dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.

20) Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana,

prasarana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


29

7. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Penanganan dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggungjawab

pemerintah, masyarakat dan lembaga - lembaga kemasyarakatan yang

dilaksanakan secara bersama - sama dengan prinsip kemitraan dan kesejajaran

peran, maka diperlukan kebijakan dalam penanganannya.

Arah Kebijakan Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi ancaman bahaya melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan

kearifan lokal dengan tetap memperhatikan perubahan - perubahan global yang

berdampak pada kondisi lokal.

b. Mengurangi kerentanan masyarakat di daerah ancaman bahaya dengan cara

memberikan pengetahuan yang memadai tentang ancaman mendasarkan pada

analisis risiko.

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan dan

pemberdayaan secara terus menerus khususnya di daerah ancaman.

d. Mengedepankan keterbukaan dengan pola kemitraan dalam penyelenggaraan

Pengurangan Risiko Bencana melalui keterbukaan tatakelola termasuk

penyediaan informasi yang berimbang bagi masyarakat.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah lokal dengan

mengoptimalkan potensi, sumber daya dan kearifan local melalui optimalisasi

peran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pimpinan

informal lain yang berkembang dalam masyarakat.

f. Mendorong dan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam

pengurangan risiko bencana baik dalam ranah domestic(rumah tangga) maupun

diluar rumah tangga melalui pengarus utamaan gender dalam semua kegiatan

yang melibatkan masyarakat.

A. PRIORITAS DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Aceh diwujudkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas

pembangunan secara proporsional yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat,

perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, 2) Pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi, 3).

Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, 4). Peningkatan

mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, 5). Pembangunan syariat islam sosial dan

budaya, 6). Penciptaan pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi

pemerintaan, 7). Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan perekonomian Aceh tidak terlepas sebagai upaya pemberdayaan

ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan


30

kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga

prioritas tersebut sangat ditentukan oleh tiga aspek ekonomi makro yaitu

pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini telah menunjukkan perkembangan yang

positif, namun kondisi tersebut masih dibawah rata-rata nasional. Demikian pula

halnya dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang semakin

menurun, hal tersebut masih berada diatas rata-rata nasional. Dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan dan

tingkat pengangguran hingga mencapai kondisi yang lebih baik, maka strategi

yang ditempuh adalah:

a. Peningkatan serta percepatan upaya revitalisasi pertanian dan perikanan

sehingga menjadi sektor ekonomi andalan yang berkelanjutan.

b. Meningkatkan produksi sektor ril baik secara kuantitas maupun kualitas,

terutama fokus pada komoditi-komoditi unggulan yang berorientasi pasar.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana

pendukung produksi serta pemasaran secara terintegrasi.

d. Membangun serta mendorong pengembangan unit-unit penyedia sarana

produksi.

e. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian sarana

produksi bagi masyarakat.

f. Mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan terutama yang berbasis

bahan baku local.

g. Pemberdayaan UMKM, koperasi, serta memfasilitasi terjalinnya kemitraan

dengan kelompok usaha besar.

h. Mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi swasta baik nasional

maupun asing.

i. Mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar

negeri.

j. Mendorong peningkatan kapasitas sektor finansial serta peningkatan fungsi

intermediasi perbankan.

k. Peningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan, dan kompetensi tenaga

kerja.

l. Pengembangan kawasan-kawasan potensial dan cepat tumbuh melalui

pembangunan pemukiman baru.

m. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta perbaikan gizi

masyarakat.

n. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di kawasan sekitar hutan,

serta pengembangan hutan tanaman rakyat.

o. Pelestarian sumber daya hutan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS).

p. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka

kemandirian dan kesinambungan pembiayaan pembangunan.


31

q. Meningkatkan kerjasama pembanguanan ekonomi baik secara kelembagaan

maupun kawasan.

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi

Pendukung Investasi

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan sumber daya energy pendukung

investasi diperlukan strategi yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Aceh sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Sarana dan prasarana

pendukung investasi yang belum memadai menyebabkan masih adanya daerah

terpencil dan terisolir. Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana memegang

peranan penting untuk menghilangkan disparitas antar wilayah, maka diperlukan

langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Air

Strategi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2007–2012 adalah:

1) Menyusun pola terpadu pengembangan pengelolaan sumber daya air

sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau

dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

2) Menyusun pola pengelolaan aset irigasi untuk mengetahui kondisi kinerja

masing-masing jaringan irigasi dengan membentuk Dewan Sumber Daya

Air Aceh dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di

masing-masing Wilayah Sungai.

3) Membangun waduk dan embung beserta sarana dan prasarana yang

berfungsi sebagai pengawaten air, sumber daya air, dan pengendali daya

rusak air, yang dibarengi dengan kegiatan konservasi DAS.

4) Membuat perangkat hukum yang berhubungan dengan sumber daya air di

Aceh.

5) Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi

sumber daya air dan jaringan irigasi yang telah ada, melalui kegiatan

operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dan membangun laboratorium

konservasi pada DAS.

6) Mengoptimalkan fungsi dan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A)/Kejruen Blang, dengan membentuk Komisi Irigasi (Komir) Aceh.

7) Membangun dan meningkatkan irigasi teknis pada lahan-lahan potensial

serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah secara

terkendali.

8) Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai

yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.

9) Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan

pantai serta fasilitas sarana peringatan dini banjir kiriman sungai.


32

b. Bina Marga dan Cipta Karya

Strategi pembangunan bidang kebinamargaan dan keciptakaryaan adalah:

1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional lintas Timur,

lintas Barat, lintas tengah, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

jalan provinsi, jalan kabupaten/Kota, jalan menuju sentra produksi dan

jalan strategis lainnya.

2) Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh

dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi

kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah kawasan.

3) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir,

perbatasan dan kepulauan untuk mengurangai kesenjangan antar daerah.

4) Meningkatkan penguasaan teknologi tepat guna di bidang prasarana jalan.

5) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan geometrik jalan.

6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemanfaatan

prasarana jalan.

7) Pembangunan jalan highway lintas Timur dari Banda Aceh ke perbatasan

Sumatra Utara dimulai dengan penentuan alignment jalan highway, studi

Amdal, dan pembebasan tanah.

8) Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi,

fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang

serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai

dengan aturan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan kawasan

perbatasan dan terisolir.

9) Menyediakan rumah sederhana bagi kaum dhuafa/korban kerusuhan/

bencana alam.

10) Menyiapkan/memberikan informasi pembangunan infrastruktur/

permukiman kepada pihak swasta dan masyarakat.

11) Mendorong peningkatan kemampuan SDM jasa konstruksi.

12) Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan teknologi permukiman

yang berorientasi terhadap faktor alam.

c. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

Strategi Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan

Telematika Tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi

darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara

yang hancur akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga

pelayanan terhadap masyarakat dapat pulih kembali.


33

2) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan

penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga

memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

3) Melakukan penambahan armada ferry dan lintasan baru sebagai upaya

penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat kepulauan.

4) Meningkatkan pelayanan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas bagi

pengguna kendaraan di jalan raya.

5) Mempertahankan subsidi angkutan perintis penyeberangan sebagai upaya

membuka isolasi daerah dan memacu perkembangan perekonomian

wilayah.

6) Mengembangkan angkutan kereta api sebagai angkutan massal yang cepat,

murah, hemat energi, berwawasan lingkungan untuk meningkatkan

mobilitas barang dan penumpang.

7) Membangun pelabuhan baru dengan kapasitas >10.000 DWT di wilayah

pantai Barat-Selatan dan pantai Utara-Timur sehingga dapat menjadi pusat

penyebaran (hub) dan pintu masuk bagi kegiatan ekspor-impor bagi

masing-masing wilayah tersebut sekaligus menghilangkan ketergantungan

terhadap pelabuhan Belawan (SUMUT).

8) Mengembangkan pelabuhan Sabang sebagai International Hub dan pintu

masuk Indonesia wilayah barat di masa depan.

9) Mengembangkan Pelabuhan Malahayati untuk mendukung Kawasan

Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

10) Membangun bandara baru dalam rangka menyediakan alternatif moda

transportasi yang cepat dan dapat membuka isolasi daerah serta

mengantisipasi terputusnya hubungan darat dan laut sebagai akibat

bencana seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa

tanggal 28 Maret 2005.

11) Mengembangkan Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) sebagai

Bandara Internasional Hub dan Embarkasi Haji agar dapat didarati oleh

pesawat sejenis B747 serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya.

12) Mengembangkan Bandara Maimun Saleh Sabang, Cut Nyak Dhien

Meulaboh, Lasikin Sinabang dan Rembele Takengon sebagai bandara

utama di Provinsi Aceh yang dapat didarati oleh pesawat sejenis F-28.

13) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika daerah

dalam rangka integrasi data dan pelayanan informasi kepada publik.

14) Menyediakan koneksi dengan menggunakan teknologi Wireless 5,8 Ghz

dari dishubkomintel dengan seluruh SKPA.

15) Menyediakan sarana dan prasarana jaringan di 23 kabupaten/kota masing-

masing berupa VSAT, 1 Noc dan 2 remote client, 3 BTS yang memiliki


34

Wireless Akses Point yang bisa di gunakan oleh masyarakat secara gratis, 8

unit personal komputer untuk telecenter bagi masyarakat, 8 unit telpon

analog berbasis Voip.

16) Penyediaan pusat informasi dan komunikasi Aceh dalam mewujudkan

Aceh Cyber Province melalui membangun Gedung Seuramo Aceh yang

berfungsi sebagai Media Center Aceh.

17) Penyediaan sistem telekomunikasi dengan dasar BWA (Broadband

Wireless Access) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem

tekhnologi informasi/ komunikasi oleh seluruh kalangan masyarakat di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i. d. Lingkungan Hidup

Strategi pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara merata dengan

melibatkan partisipasi semua stake holders dan penegakan hukum dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

2) Melakukan penelitian dampak lingkungan penggunaan mercury,

khususnya di kawasan pertambangan emas Gunong Ujeun Kabupaten

Aceh Jaya; Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Geumpang Kabupaten

Pidie, serta Valuasi Ekonomi Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

dan Aneuk Laot di Kota Sabang.

3) Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi antara lain

pengendalian konflik satwa, penetapan tapal batas antara Kawasan

Ekosistem Leuser (KEL) dan diluar KEL.

4) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang dan Mangrove 35 ha di

Kabupaten Aceh Besar dan Pidie Jaya.

5) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 5 - 10 ha masing-masing

di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Kota

Langsa, Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat.

6) Pengembangan desa model yang ramah lingkungan merupakan prioritas

untuk dijadikan pilot project pada masing-masing Kabupaten/Kota.

7) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sungai Alas

Kabupaten Aceh Singkil.

e. Pertanahan

Strategi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2007 - 2012 adalah:

1) Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan

tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi

lemah dan wilayah perbatasan.


35

2) Pecepatan pelimpahan Badan pertanahan menjadi Badan Otonomi di

Daerah.

f. Energi dan Sumber Daya Mineral

Strategi Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2007 -

2012 adalah:

1) Mengupayakan percepatan pembangunan pusat-pusat pembangkit yang

akan diinterkoneksikan ke sistem 150 kV Sumut-Aceh, dimana saat ini

sedang dalam pelaksanaan (committed) yaitu:

PLTU Batubara di Kabupaten Nagan Raya dengan total kapasitas 2 x

100 MW yang direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2011 (tahap

konstruksi).

PLTP Seulawah di Kabupaten Aceh Besar dengan total kapasitas 2 x 20

MW yang akan beroperasi pada akhir tahun 2012.

PLTA Peusangan I dan II di Kabupaten Aceh Tengah dengan total

kapasitas 2 x 43 MW dibiayai dari Loan JBIC (Japan Bank International

Company) dan direncanakan beroperasi pada tahun 2011 dan 2013.

PLTA Lawe Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan total

kapasitas 3 x 30 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2015.

2) Meningkatkan pengembangan pembangkit di system isolated yang

memiliki kapasitas terpasang sebesar 146,5 MW, dimana saat ini dengan

daya mampu sebesar 96 MW.

3) Pengembangan system transmisi 150 kV Tahun 2011 adalah Brastagi-

Kutacane, Bireun-Takengon, Sidikalang-Subulussalam. Pada Tahun 2012

adalah Sigli-Meulaboh, Meulaboh-Blangpidie, Blangpidie-Tapaktuan,

Incomer GI Jantho, Incomer GI Panton Labu, Incomer GI Cot Trueng.

Pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Incomer GI Samalanga dan pada

tahun 2014 pengembangan transmisi Jantho-Krueng Raya dan Kutacane-

Blangkejeren.

4) Penambahan kapasitas trafo gardu induk (GI) dilakukan sejak tahun 2010

sampai dengan 2019 sebesar 420 MVA dan GI uprating adalah sebesar 350

MVA.

5) Menyediakan dan mendayagunakan sumberdaya alam tambang yang

berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta

menyediakan informasi geologi dan sumber daya mineral.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Permasalahan pendidikan tidak hanya menyangkut penyediaan layanan

pendidikan formal bagi peserta didik, tetapi juga pembekalan ilmu pengetahuan

(knowledge) dan ketrampilan (life skills) bagi setiap anggota masyarakat melalui

program Pendidikan Non Formal (PNF). Pemberantasan buta aksara (illiteracy)


36

perlu dilakukan secara serius sebagai upaya untuk mencerdaskan seluruh rakyat

dan mendukung pembelajaran sepanjang hidup (life long learning).

Strategi pembangunan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di Aceh

akan dilakukan melalui:

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

Strategi utama untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses adalah:

1) Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini,

pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.

2) Meningkatkan efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di

setiap jenjang pendidikan.

3) Meningkatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia

usaha.

4) Mengembangkan fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus

hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan

dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar

dan daerah kepulauan.

5) Meningkatkan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas

dan arah pengembangan daerah.

6) Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan

yang bermutu.

b. Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Strategi utama untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing adalah:

1) Meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan.

2) Mengupayakan desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan, dan

manajemen perencanaan pengembangan guru.

3) Meningkatkan reformasi kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan.

4) Meningkatkan monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan prestasi

siswa.

5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang

bermutu.

6) Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar,

menengah dan dayah.

7) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,

manajemen, serta akreditasi dayah.

8) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pendidikan.


37

c. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Strategi utama untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan

publik adalah :

1) Memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2) Meningkatkan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah.

3) Meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

4) Meningkatkan koordinasi antar PT/PTS dan Akreditasi pendidikan.

d. Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami

Strategi utama untuk mempercepat penerapan sistem pendidikan yang

bernuansa Islami adalah:

1) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka

penerapan syari’at Islam.

2) Meningkatkan sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan

budaya yang menunjang pendidikan bernuansa Islami.

3) Meningkatkan kualitas guru dalam metode internalisasi nilai-nilai Islami.

4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan

yang bernuansa Islami secara berkala.

5) Mengupayakan penambahan jam pelajaran agama di sekolah dan pelatihan

tentang pemahaman Al-Qur’an.

4. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan Aceh

yang pada saat ini masih perlu ditingkatkan meliputi aspek status kesehatan

(umur harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka

kesakitan, status gizi), pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan,

pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan maka

perlu ditempuh Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat.

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui

perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan

kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan

daerah.

3) Meningkatkan jangkauan, pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan

kesehatan.

4) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan

lingkungan termasuk penanggulangan bencana.

5) Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit

dengan pelayanan unggulan.

6) Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat melalui promosi

kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis data

teknologi.


38

7) Melakukan penelitian terhadap kebijakan dan masalah kesehatan.

8) Mengembangkan pola Badan Layanan Umum (BLU) di rumah sakit

provinsi dan kabupaten/kota.

9) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat,

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal, Nasional dan Internasional

di setiap upaya pembangunan kesehatan melalui advokasi.

10) Meningkatkan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran.

11) Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

12) Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin diseluruh

Aceh (JKA) dalam bentuk pengobatan gratis.

13) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya

a. Syari’at Islam

Syari`at Islam di Aceh secara resmi telah menjadi sumber nilai dan sumber

penuntun perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran

kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Strategi pembangunan syari’at Islam adalah

sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran ulama dalam semua sektor kehidupan pemerintah

dan masyarakat.

2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi keagamaan baik dengan instansi

terkait maupun lembaga keagamaan tingkat Nasional dan Internasional.

3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dan

perguruan tinggi.

4) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang pelaksanaan Syari’at Islam.

5) Meningkatkan pengawasan tentang pelaksanaan Syari’at Islam.

6) Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan dalam melakukan

sertifikasi, penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.

b. Sosial Budaya

Budaya masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya

daerah lain, masyarakat Aceh selalu mempertahankan jati diri dan

kepribadian yang mendasari nilai-nilai islami. Begitu juga kehidupan sosial

erat kaitannya dengan budaya dan adat istiadat yang bersendikan syari’at

sebagaimana ditamsilkan dalam syair ”hukom ngoen adat lage zat ngoen sifeut”. Untuk itu strategi yang ditempuh sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh

Aceh.

2) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya sosial.


39

3) Mengembangkan dan membangun ekonomi masyarakat pedesaan dan

pengentasan kemiskinan.

4) Meningkatkan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

5) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap

perempuan dan anak.

6) Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda serta

pengembangan sistem kaderisasi organisasi kepemudaan.

7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam rangka

Menanggulangi dampak demoralitas pemuda.

8) Membudayakan olahraga di kalangan masyarakat.

9) Memotivasi penguatan institusi keolahragaan di daerah melalui

bantuan/subsidi.

10) Meningkatkan penguatan peran kelembagaan adat.

11) Memaksimalkan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan pihak-

pihak yang terkait.

12) Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat.

13) Melestarikan dan memelihara situs dan cagar budaya.

14) Meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan

mengikutsertakan peran serta masyarakat, berlandaskan pada sosial budaya

ke-Acehan dan bernuansa Islami.

15) Menumbuhkan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis dan

rasional.

16) Melestarikan dan menghargai nilai-nilai kepahlawanan para pejuang.

17) Menggali dan membina kekayaan adat istiadat, seni, budaya dan bahasa.

18) Meningkatkan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat pemberdayaan

masyarakat.

19) Meningkatkan penegakan hukum adat di tingkat gampong dan

kemukiman.

6. Penciptaan Pemerintah Yang Baik dan Bersih Serta Penyehatan Birokrasi

Pemerintahan

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang

diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan mulai dari

pemerintah gampong, mukim, kecamatan, kabupaten dan provinsi perlu

dilakukan strategi sebagai berikut:

a. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

b. Membangun kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja.


40

d. Memperjelas kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan gampong.

e. Memfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas wilayah administrasi

bagi kabupaten/kota.

f. Menyelesaikan pemetaan, pemberian nama-nama, toponomi pulau kecil dan

terluar.

g. Menetapkan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan

wilayah secara ekonomi dan sosial budaya.

h. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya aparatur.

i. Melakukan revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir

aparatur.

j. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara adil.

k. Menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan bersih.

l. Meningkatkan pemahaman berbangsa dan bernegara dalam rangka

memeliharan keutuhan NKRI.

m. Meningkatkan pengetahuan kader politik yang bebas, adil dan islami serta

memihak kepentingan masyarakat.

n. Menjamin perbedaan berpendapat dan berpolitik.

o. Meningkatkan etika dan pendidikan politik yang sehat melalui rasa saling

percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.

p. Meningkatkan pemahaman terhadap hukum di Aceh dan Pengkajian materi

hukum sesuai dengan amanah UUPA.

q. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum serta

dukungan sarana dan prasarana.

r. Mengupayakan bantuan hukum dalam kasus prodeo dan Peningkatan

penyuluhan hukum kepada masyarakat.

s. Melakukan Inventarisasi kebijakan kabupaten/kota yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.

t. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana, prasarana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

7. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Secara substansial, penanggulangan bencana dilakukan sejak awal yaitu dengan

mengurangi ancaman, meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan

individu dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pemetaan ancaman

bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat dengan menganalisa risiko secara

komprehensif.

Strategi penanggulangan bencana secara umum dilakukan dengan mengurangi

resiko ancaman yang meliputi:


41

1) Meningkatkan perlindungan daerah atau kawasan lindung dari eksploitasi

ekonomi yang bersifat destruktif, melalui regulasi dan penegakan hukum serta

perkuatan fungsi masyarakat sekitar kawasan untuk mengelolanya.

2) Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat bagi pelaku usaha skala

mikro, kecil dan menengah sebagai bagian peningkatan kapasitas ekonomi

masyarakat.

3) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan infrastruktur

secara optimal sebagai salah satu bagian dari pengurangan ancaman bencana.

4) Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang bersifat antisipatif

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk prosedur standar

pelayanan.

5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi,

pelatihan ketrampilan dalam rangka penanganan pengurangan resiko bencana.

6) Meningkatkan peran aktif semua komponen masyarakat (termasuk dunia

usaha dan instansi vertikal di daerah) sebagai satu kesatuan sistem masyarakat

Aceh sebagai subyek dan atau obyek dalam pengurangan risiko bencana.

7) Meningkatkan pemahaman dan peran SKPA/SKPK dalam penyelenggaraan

pengurangan risiko bencana.

8) Memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak dan lansia dalam hal

mewujudkan kesejajaran dan menumbuhkan kemitraan.


42

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah didefinisikan sebagai bagian dari administrasi negara yang

mempelajari aktivitas keuangan (financial) pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah

pusat dan daerah yang meliputi seluruh satuan kerja dan unit kerja pemerintah sebagai

pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Di samping itu

keuangan daerah juga mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah

daerah. Hal ini disebabkan setiap keputusan mempunyai pengaruh yang signifikan pada

ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan keuangan Aceh telah ditentukan yaitu

mengelola pendapatan dan belanja daerah sehingga mendukung berbagai kebijakan

Pemerintah Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan secara efektif dan efisien

sehingga tercapai sasaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan

Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis

kinerja yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun. Adapun ruang lingkup pengelolaan

keuangan Aceh meliputi:

Hak Aceh untuk memungut pajak Aceh dan retribusi Aceh serta melakukan pinjaman;

Kewajiban Aceh untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Aceh, melaksanakan

pembangunan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga;

Pengelolaan pendapatan Aceh;

Pengelolaan belanja Aceh;

Pengelolaan pembiayaan Aceh yang meliputi aspek kekayaan Aceh yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada


43

perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diikuti dengan pemberian

sumber pendanaan kepada Pemerintah Aceh berupa dana otonomi khusus. Oleh karena

itu, keuangan daerah harus diarahkan pengelolaannya secara tertib, taat azas sesuai

peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan memberi manfaat yang besar bagi

masyarakat.

Dengan demikian, fokus keuangan daerah adalah pendapatan dan belanja dalam

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicerminkan pada

pengalokasian sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi dan

menganalisis implikasinya terhadap pembangunan daerah. Definisi APBD dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 13 diuraikan menjadi

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya atau yang

lebih kita kenal APBD sebagai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selama Tahun Anggaran 2010, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan pendapatan dengan berbagai kebijakan prosedur operasi standar dalam

memperoleh penerimaan Aceh melalui lampiran pertama Instruksi Gubernur Nomor 09

Tahun 2007 mengenai Penatausahaan Penerimaan Aceh serta melakukan efisiensi belanja

Aceh dengan diterbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 903/56944 tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPA Tahun Anggaran 2010 yang memuat analisa standar biaya serta

mengacu pada standar harga satuan Tahun Anggaran 2010 untuk mengukur kewajaran

pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mengalokasikan dana

belanja Aceh secara wajar. Pada tahun ini juga dilakukan perubahan APBA 2010 pada saat

mendekati pergantian tahun serta dilakukan pengumuman pelelangan diawal tahun 2010

untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi keuangan Aceh.

Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai arah kebijakan yang sama, yaitu

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Arah kebijakan pembangunan Aceh

sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 adalah

mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan

perlindungan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Aceh

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2007-2012, dimana

terdapat beberapa sasaran ekonomi makro Aceh dalam perencanaan strategis tersebut

antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan berkisar antara 5% – 6% selama periode

2007 – 2012.

2. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai sekitar 8% untuk

setiap tahunnya, dan;


44

3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tahunan selama periode proyeksi adalah

sekitar antara 3,9 kemudian menurun menjadi 3,5 dalam tahun 2012.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pada periode Tahun Anggaran 2010, asumsi yang mendasari lahirnya

kebijakan umum pengelolaan pendapatan berdasarkan pada kondisi internal dan

eksternal wilayah. Kondisi eksternal yang paling banyak mempengaruhi perubahan

asumsi-asumsi perekonomian Aceh saat ini dan kedepan, diantaranya tidak stabilnya

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar global, distribusi yang tidak lancar,

kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM dan kebijakan konversi minyak

tanah menjadi gas bagi konsumsi keluarga.

Selama tahun 2010 terjadi beberapa perubahan asumsi pendapatan yang

disebabkan oleh terjadinya perubahan target perolehan penerimaan pada sumber

pendapatan dana perimbangan khususnya pada obyek dana bagi hasil hidrokarbon

dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya, serta tambahan dana bagi hasil migas sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2010 tanggal 6 Juli 2010.

Penambahan tersebut berasal dari pengalokasian kurang bayar SDA pertambangan

minyak dan gas bumi tahun 2008 serta obyek tambahan dana bagi hasil migas akibat

tambahan alokasi kurang bayar tahun 2008.

Perubahan asumsi lainnya terjadi pada lain-lain pendapatan yang sah yang

berubah disebabkan tidak adanya hibah dari pemerintah berdasarkan surat Menteri

Keuangan Nomor S-06/MK.7/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang tidak adanya

alokasi dana hibah pemerintah kepada Pemerintah Aceh untuk tahun 2010.

Sedangkan dari obyek Pendapatan ‘Dana Penyesuaian’ yang semula tidak ada

alokasi namun berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 telah

ditetapkan alokasi sementara dana tambahan penghasilan guru Tahun Anggaran 2010.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas maka kebijakan umum dalam

pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2010 dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan anggaran pendapatan Aceh tahun anggaran

2010 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah, melalui:

a. Pengembangan objek retribusi:

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terdiri dari:

- Pengolahan aset daerah berupa tanah dan bangunan menjadi objek

retribusi yang menghasilkan pendapatan; dan

- Pengkajian potensi alat ukur listrik dan air menjadi objek retribusi;

2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan mengkaji semua jenis

kendaraan bermotor sebagai objek retribusi pengujian:

- Mengintensifkan pengelolaan semua jenis retribusi lainnya;

b. Penyesuaian tarif retribusi

Menyesuaikan tarif semua jenis retribusi secara wajar dengan

memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi;


45

c. Ekstensifikasi objek pajak sebagai sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah;

Potensi pendapatan yang tidak dapat dijangkau oleh pajak daerah dan retribusi

daerah dikelola melalui sumber pendapatan lain dalam struktur APBD. Sumber

pendapatan potensial ini diatur dengan menerbitkan peraturan daerah tentang

sumber pendapatan sedemikian;

d. Pengembanganan subjek pajak.

Kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

1) Mengintensifkan penjaringan penunggak pajak kendaraan bermotor dan bea

balik nama kendaraan bermotor;

2) Menunjang kegiatan pendataan subjek PBB di Aceh;

3) Mengingatkan bendahara pengeluaran SKPA untuk memungut Pajak

Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN).

e. Regulasi khusus tentang pengelolaan zakat Aceh

Dengan mengatur pengelolaan zakat agar dapat mengoptimalkannya selaku

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dalam lingkup pengelolaan keuangan Aceh tetapi

juga mengakomodasi zakat sebagai harta agama yang tata cara pengelolaannya

memiliki kekhususan sesuai dengan daerah yang memiliki kekhususan dalam

Syariat Islam dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010.

f. Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan

penerimaan Migas 2010 sebagai berikut :

1) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus

bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak

termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama yang

perlu segera ditempuh untuk merealisasikan kebijakan ini adalah

mempercepat terbentuknya Badan Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya

Alam Minyak dan Gas Aceh serta melaksanakan ketentuan-ketentuan

seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2) Mempercepat proses pencairan dana Migas dari pemerintah untuk provinsi

dan kabupaten/kota, dengan menetapkan sistem pencairan keuangan yang

lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama

antara pemerintah dan Pemerintah Aceh.

3) Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap

penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh dengan berpedoman

pada Qanun Aceh tentang tata cara pengalokasian dana tambahan Migas

dan penggunaan dana Otsus yang rancangannya sedang dibahas bersama

dengan DPRA.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada

pos pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan.


46

Penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran

tertentu. Pendapatan yang terealisasikan dan masuk kas daerah menjadi

penerimaan, tetapi tidak semua penerimaan merupakan pendapatan, karena ada

penerimaan yang berasal dari pembiayaan yang harus dibayar kembali karena

bukan merupakan hak daerah.

Pendapatan Aceh menurut UU No 11 Tahun 2006 Pasal 179 dibagi

menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok yang bersumber dari Pendapatan

Asli Aceh (PAA), dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Lain-lain

pendapatan yang sah. PAA adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah yang

bersangkutan sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Jenis-jenis PAA antara

lain Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Zakat, bagian laba hasil usaha daerah/laba

BUMA, dan lain-lain PAA. Besar kecilnya PAA akan mempengaruhi kemandirian

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, semakin besar PAA maka

kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan kepada pemerintah

pusat semakin berkurang. Obyek PAA provinsi antara lain adalah pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Dalam beberapa tahun ini, Pemerintah Aceh telah menempuh langkah-

langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa

memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat.

Untuk Tahun Anggaran 2010 prestasi kerja Pendapatan Aceh diperkirakan

sebesar Rp 6.403.400.815.592,00 dengan hasil yang dapat direalisasikan hingga

berakhirnya tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.556.970.455.775,66 Atau sebesar

102,4% rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2010 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 2.1

Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2010

No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5

1 Pendapatan Asli Daerah

Aceh

795.487.000.000,00 796.842.785.529,59 100,17%

2 Dana Perimbangan 1.710.173.643.092,00 1.863.523.335.378,00 108,97%

3 Dana Otonomi Khusus 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%

4 Lain-lain pendapatan

yang sah

47.933.332.500,00 46.785.494.868,07 97,61%

Jumlah 6.403.400.815.592,00 6.556.958.455.775,66 102,40% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)

a. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh sebagai sumber pendanaan dalam APBA

merupakan salah satu kebijakan fiskal daerah dalam menentukan

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh hal ini disebabkan adanya


47

siklus keuangan daerah bahwa sebagian besar sektor riil daerah masih

bergantung pada anggaran Pemerintah Aceh melalui penganggaran

program/kegiatan dalam belanja langsung yang berkaitan dengan

pembangunan Aceh secara keseluruhan melalui APBA merupakan belanja

investasi Pemerintah Aceh yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Aceh, untuk mencapai target pertumbuhan

ekonomi Aceh sebagaimana yang diharapkan akan berdampak meningkatnya

penerimaan Aceh melalui sektor pajak & retribusi daerah sebagai sumber

pendanaan kembali Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam APBA, dan

untuk selanjutnya siklus ini kembali berulang.

Disamping itu Pemerintah Aceh diharapkan menerapkan

program/kegiatan untuk memacu pertumbuhan serta minat berinvestasi

sektor swasta untuk berinvestasi di Aceh sehingga investasi tidak hanya

ditentukan oleh investasi sektor pemerintah saja tetapi diharapkan dapat

dipengaruhi lebih banyak oleh belanja sektor swasta pada semua lapangan

usaha produksi. Oleh karena itu investasi pemerintah diarahkan pada belanja

program/ kegiatan pembangunan yang dapat memberikan efek penggandaan

yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan

investasinya di daerah, terutama para pemilik modal dari dalam maupun luar

daerah sehingga dapat menggerakkan ekonomi di daerah secara produktif

yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah. Langkah-

langkah yang ditempuh pemerintah Aceh guna mengoptimalisasi penerimaan

dari Pendapatan Asli Aceh yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pada unit-unit pelayanan pajak

Aceh (SAMSAT) yang modern dan handal melalui aplikasi sistem

SAMSAT on-line.

2. Membuka unit-unit pelayanan pajak Aceh (SAMSAT) di beberapa

kabupaten/kota guna meningkatkan efektifitas pelayanan kepada

masyarakat dari semula 4 buah SAMSAT menjadi 8 buah SAMSAT untuk

lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan PERGUB

Nomor 50/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD pada

DPKKA.

3. Memaksimalkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

pendapatan Aceh

4. Melakukan upaya intensifikasi penyaluran dan perimbangan dari

pemerintah

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan institusi yang menghasilkan

pendapatan Aceh

6. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap

wajib pajak.

Realisasi Pendapatan Asli Aceh untuk tahun 2010 tergambar dalam tabel

berikut :


48

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1 Pajak Aceh 476.975.000.000,00 521.326.091.588,00 109,30%

2 Retribusi Aceh 13.000.000.000,00 7.493.489.473,21 57,64%

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yg

Dipisahkan dan Hasil Penyertaan

Modal Aceh

74.512.000.000,00 98.845.196.792,36 132,66%

4 Zakat 3.000.000.000,00 23.453.583.646,00 781,79%

5 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh

yang Sah 228.000.000.000,00 145.724.424.030,02 63,91%

Jumlah 795.487.000.000,00 796.842.785.529,59 100,17%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, 2010 (Unaudited)

Dari tabel pendapatan asli Aceh diatas dapat diuraikan berdasarkan

objek pendapatannya sebagai berikut ;

Pajak Aceh

Berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penerimaan daerah

yang optimal dari sektor pajak Aceh Tahun Anggaran 2010 diantaranya

adalah dengan melakukan pendelegasian wewenang untuk memberikan

keringanan/ pengurangan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada UPTD DPKKA sesuai

dengan Surat Keputusan Kepala DPKKA Nomor 973/016/2010.

Atas kebijakan tersebut maka perlu dilakukan langkah berkesinambungan

dalam bentuk program/kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana

guna peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspek

kepentingan umum tetap menjadi landasan utama dalam merealisir target

pendapatan dari sektor Pajak Aceh melalui program/kegitan sbb:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2) Rapat Koordinasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh

dengan instansi terkait.

Dari kegiatan diatas dalam APBA tahun 2010 pajak Aceh memberikan

sumbangan sebesar Rp 521.326.091.588,00 dari yang direncanakan sebesar

Rp 476.975.000.000,00 atau 109,3 %. Rincian rencana dan realisasi dapat

dilihat pada tabel berikut :


49

Tabel 2.3

Rencana dan Realisasi Pendapatan Pajak Aceh Tahun 2010


1 2 3 4 5

1 Pajak kendaraan bermotor 145.850.000.000,00 170.227.256.183,00 116,71%

2

Bea balik nama kendaraan

bermotor 193.700.000.000,00 200.744.052.597,00 103,64%

3 Pajak bahan bakar kendaraan

bermotor 130.400.000.000,00 149.014.277.103,00 114,27%

4 Pajak pengambilan dan

pemanfaatan air bawah tanah 7.000.000.000,00 1.340.505.705,00 19,15%

5 Pajak pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan 25.000.000,00 0,00 0,00%

Jumlah 476.975.000.000,00 521.326.091.588,00 109,30%

Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)

Rincian penjelasan untuk masing-masing pendapatan pajak tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor telah dapat direalisasikan penerimaan sebesar

Rp 170.227.256.183,00 atau 116,71% dari yang direncanakan. Pendapatan

pajak ini umumnya disebabkan karena :

1. Adanya penerapan Pergub No. 15 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai pedoman penyesuaian

nilai jual sebagai dasar bagi penetapan PKB dan BBNKB untuk

disesuaikan dengan pasaran umum kendaraan bermotor yang berlaku,

dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak Aceh.

2. Sosialisasi pendapatan daerah, terutama pajak daerah melalui siaran

surat kabar lokal, baliho, dan spanduk.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi pendapatan BBNKB mencapai 103,64% atau sebesar Rp

200.744.052.597,00, terjadinya pencapaian target BBNKB dikarenakan :

1. Melaksanakan operasi lapangan (razia) kendaraan bermotor yang

menunggak pembayaran pajak dalam usaha meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan bermotor kedalam wilayah

Provinsi Aceh

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menginventarisasi

jumlah kendaraan baru dan bekas sekaligus melakukan mutasi

kendaraan bermotor bagi plat kendaraan non-BL.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Realisasi pendapatan BBNKB mencapai 114,27% atau sebesar Rp

149.014.277.103,00, Besarnya angka realisasi ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor


50

2. Tingginya mobilitas barang dan orang yang keluar dan masuk ke Aceh

telah mendorong tingginya frekuensi pegangkutan barang dan jasa

d. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Pendapatan pajak pemanfaatan air bawah tanah tahun 2010 sebesar Rp

1.340.505.705,00 atau 19,20% dari yang ditargetkan, rendahnya

penerimaan ini disebabkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan

keuangan akibat krisis keuangan global.

e. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

Pendapatan pajak pemanfaatan air bawah tanah tahun 2010 ditargetkan

sebesar Rp 25.000.000,00 tetapi dapat direalisasikan atau hanya 0 % dari

yang ditargetkan, hal ini disebabkan akibat adanya ketentuan perundang-

undangan yang baru bahwa pajak air permukaan dialihkan ke

kabupaten/kota melalui UU Nomor 28 Tahun 2009.

RETRIBUSI DAERAH

Untuk tahun 2010 retribusi daerah direncanakan pendapatannya

sebesar Rp 13.000.000.000,00 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp

5.334.241.614,00 atau 41,03% rincian komponen retribusi daerah adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Aceh

Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1 Retribusi Jasa Umum 11.280.880.000,00 4.809.178.048,21 42,63%

2 Retribusi Jasa Usaha 1.589.120.000,00 1.889.317.825,00 118,89%

3 Retribusi Perizinan Tertentu 130.000.000,00 794.993.600,00 611,53%

JUMLAH 13.000.000.000,00 7.493.489.473,21 57,64%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2010 (Unaudited)

Rincian untuk masing-masing retribusi pada tabel diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Penerimaan retribusi jasa umum sebagai akumulasi dari beberapa sumber

penerimaan, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan Tera/Tera

Ulang dan penyediaan sarana kantor telah direalisasikan sebesar Rp.

4.627.148.448,21 atau 41,02% dari target, hal ini disebabkan penurunan

penerimaan retribusi kesehatan akibat telah dibentuknya Rumah Sakit

Umum Zainoel Abidin sebagai Badan Layanan Umum Daerah

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 17

Februari 2010 dan mulai berjalan efektif sejak bulan April 2010 sehingga

penerimaan retribusinya sesuai ketentuan tentang BLUD tidak lagi

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi menjadi pendapatan


51

Rumah Sakit Umum Daerah tersebut yang dapat digunakan langsung

membiayai operasionalnya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan

daerah, retribusi Izin Usaha Hotel Bintang, retribusi Izin Kapal

Penangkapan Ikan, retribusi Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

(SIUJPT) dan retribusi persetujuan Izin Prinsip Penambahan Armada,

retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Perluasan Izin Trayek

AKDP. Adapun realisasi untuk reribusi ini meningkat menjadi Rp

1.399.191.785,00 atau 88,05% dari target.

3. Retribusi Ijin Tertentu

Penerimaan dari retribusi ini merupakan akumulasi dari retribusi ijin

trayek, izin dari P2TSP berupa ijin penimbunan dan penyimpanan Bahan

Bakar Minyak (BBM), ijin bidan, ijin Operasional Perusahaan Penyedia

Jasa Tenaga Kerja/Buruh, ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk

(IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar

Penduduk (IPPKRAP), retribusi ijin Kartu Pengawasan (KPS), dan ijin

pekerjaan umum, telah mendapatkan penghasilan sebesar Rp.

794.943.600,00 atau 611,5%. Peningkatan yang tinggi ini akibat

dipusatkannya pemungutan retribusi ke dalam Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu (BP2T) sehingga terjadi peningkatan signifikan

terutama dari penerimaan Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh

pada Balee Tgk Chik Di Tiro dan Gedung Taman Budaya serta ijin

Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Pom

Bensin seluruh Aceh, yang meningkat secara cukup signifikan.

Dari ketiga jenis retribusi diatas terdapat lebih dari 142 jenis retribusi yang

tersebar dalam beberapa SKPA dimana proses pengelolaannya terpusatkan di

BP2T, jumlah retribusi per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- Sub bidang kehutanan 18 jenis ijin retribusi

- Sub bidang perkebunan 6 jenis ijin retribusi

2. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan terdapat 8 jenis ijin retribusi

3. Dinas kelautan dan perikanan 3 jenis ijin retribusi

4. Dinas pertambangan dan energi sebanyak 23 jenis ijin retribusi

b. Non Sumber Daya Alam

1. Dinas Kebudayaan dan Parawisata, sebanyak 3 jenis retribusi yaitu :

- Sub Bidang Kebudayaan 1 jenis ijin pemakaian aset pemerintah

untuk balee chik ditiro, gedung taman budaya, taman ratu sultanah

safiatuddin, dan gedung BKOW Cut Nyak Dien.

- Sub Bidang Parawisata hanya 2 jenis ijin beretribusi.


52

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi

sejumlah 37 jenis retribusi, terdiri dari :

- Ijin trayek 5 jenis ijin retribusi

- Ijin perhubungan 32 jenis ijin retribusi

3. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebanyak 7 jenis ijin

4. Badan Investasi dan Promosi hanya 1 jenis ijin

5. Dinas Bina marga dan Cipta karya memiliki 1 jenis ijin

6. Dinas Kesehatan terdapat 18 jenis ijin berretribusi

7. Dinas Sosial sebanyak 5 jenis ijin retribusi

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM terdiri dari :

- Sub bidang Perindustrian sebanyak 4 jenis

- Sub bidang Perdagangan sebanyak 4 jenis dan

- Sub bidang Koperasi sebanyak 3 jenis

9. Umum terdiri dari beberapa jenis rekomendasi.

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN DAN

HASIL PENYERTAAN MODAL ACEH.

Dalam rangka mencapai target perolehan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari

hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan

modal Aceh khususnya sektor BUMA maka hal yang patut untuk

dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

a) Untuk membangun perekonomian daerah, tolok ukurnya adalah

seberapa jauh kuantitas dan kualitas aliran investasi yang masuk di

wilayah Aceh ini, sehingga langkah awal yang paling tepat adalah

membangun Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk menjadi motor

penggerak (prime mover) bagi masuknya investasi ke daerah ini. Hal ini

dimungkinkan dengan penyertaan modal daerah setiap tahunnya, yang

akan dikembangkan sebagai milik publik masyarakat Aceh.

b) Setiap unit kerja/SKPA yang terkait dengan upaya perolehan bagi hasil

investasi Aceh yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahunnya harus

bertindak menjalankan fungsi sesuai tupoksinya adalah bagaikan suatu

unit usaha yang mampu merealisasikan target yang ditetapkan sesuai

APBA, sehingga setiap SKPA yang melakukan pengawasan dan

pengelolaan atas investasi Aceh harus merubah paradigma birokrasi

ambtenaar kepada paradigma entrepreneur, sehingga Gubernur sebagai

pengendali Sistem Pelaksanaan Pemerintah Daerah juga bertindak

sebagai Presiden Direktur dari suatu Mega Holding Company dari

Pemerintah Aceh dengan seluruh stakeholders.

Dari beberapa hal diatas maka dapat kita simpulkan, kinerja Komponen PAA

yang bersumber dari perusahaan milik Aceh dan hasil pengelolaan keuangan

daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2010 telah melebihi target

penerimaan hingga mencapai 132% atau sebesar Rp 98.845.196.792,00


53

sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dan realisasinya sebagaimana

ditampilan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Rencana dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Aceh Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1 Bagian Laba atas

Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Aceh

BPR Mustaqim 12.000.000,00 1.301.601.105,00 10846,68%

2 Bagian Laba atas

Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik

Pemerintah/ BUMN/

PT.Bank Aceh 74.500.000.000,00 97.543.595.687,36 130,93%

3 Pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan 0,00%

Jumlah 74.512.000.000,00 98.845.196.792,36 132,66% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh

Bank ini telah dapat merealisasikan penerimaan PAD sebesar Rp

97.543.595.687,00 atau 130,93% dari target sebesar Rp 74.500.000.000,00

dan ini merupakan kontribusi Bank ini atas suntikan dana segar yang

berasal dari APBA senilai lebih dari Rp 500 milyar.

b) BPR Mustaqim

Sebagai lembaga keuangan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan

kredit, BPR Mustaqim Sukamakmur kini telah dapat menyetorkan bagian

laba sebesar Rp. 1.301.601.105,00 atau 10.846,6% dari target anggaran.

Tingginya persentase realisasi bagi hasil laba perusahaan akibat

rendahnya prediksi target penerimaan laba perusahaan tersebut diawal

tahun, dengan menggunakan asumsi rendahnya pendapatan dari bagi

hasil keuntungan (deviden) Lembaga Keuangan Bank tersebut

berdasarkan pendapatan selama periode 2005-2008 dari ke 12 BPR

tersebut dimana rata-rata dapat diterima bagi hasil laba perusahaan

hanya Rp 12.000.000,00,- sehingga perencanaan Tahun Anggaran 2010

masih menggunakan asumsi tersebut walaupun hal ini kontraindikatif

dengan meningkatnya keuntungan perusahaan selama tahun berjalan,

akibat meningkatnya efisiensi perusahaan sejak penggabungan (merger) diikuti dengan efektifitas pencapaian laba usaha yang baik, hingga

realisasi keuntungan Pemerintah Aceh dari deviden perusahaan

mencapai 10.846,68 % dari target.


54

Semula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini terbagi dalam 12 BPR yang

mengelola dana segar Pemerintah Aceh senilai lebih dari Rp.13 milyar,

tetapi sejak tanggal 15 April 2008 digabung menjadi sebuah BPR

berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor

10/4/KEP.DpG/2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha

(merger) PD Bank Perkreditan Rakyat Meuraxa, PD BPR Lhoong, PD

BPR Seulimeum, PD BPR Kaway XVI, PD BPR Seunagan, PD BPR Kuala,

PD BPR Kuala Batee, PD BPR Kluet Utara, PD BPR Tangan-tangan, PD

BPR Lawe Atas, PD BPR Blang Kejeren ke dalam PD. BPR Mustaqim

SukaMakmur. Akibat hal tersebut, pengelolaan BPR Mustakim

Sukamakmur telah dibawah kendali satu manajemen perusahaan yang

menjadikannya lebih efisien dibanding sebelumnya, sehingga perolehan

laba pada tahun buku 2009 meningkat sangat tajam mencapai 2,6 milyar

lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Porsi bagi hasil atau deviden

tahun buku 2009 diberikan kepada Pemerintah Aceh di Tahun Anggaran

2010 meningkat hingga senilai Rp1.301.601.105,00 atau 50% dari

keuntungan perusahaan.

Tapi dari beberapa data tersebut kita tidak berpuas diri tetapi tetap

berpacu untuk memperoleh penerimaan dari sektor ini guna membiayai

belanja Aceh yang semakin lama semakin bertambah besar kebutuhannya.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YANG SAH

Penerimaan dari lain-lain PAA yang sah Tahun Anggaran 2010 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 136.257.865.295,02 atau 59,76% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp. 228.000.000.000,00 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rencana dan Realisasi Lain-lain PAA yang sah Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1Hasil penjualan aset daerah

yang tidak dipisahkan200.000.000,00 162.218.604,00 81,11%

2 Jasa giro 24.050.000.000,00 6.175.287.395,02 25,68%

3 Pendapatan Bunga 163.600.000.000,00 114.115.014.392,00 69,75%

5

Pendapatan Denda atas

keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan

0,00 526.334.036,00 #DIV/0!

6 Pendapatan denda pajak 4.000.000.000,00 13.352.736.434,00 333,82%

7 Lain-lain pendapatan asli

Aceh 36.150.000.000,00 11.392.833.169,00 31,52%

Jumlah 228.000.000.000,00 145.724.424.030,02 63,91%



55

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Penerimaan ini merupakan hasil akumulasi dari beberapa sumber

penerimaan, yaitu penjualan rumah jabatan/dinas, kendaraan roda dua

dan empat, penjualan bahan bekas bangunan, penjualan hasil pertanian.

Penerimaan senilai Rp.162.218.604,00 berasal dari hasil penjualan aset

daerah tahun ini kurang target, hal ini disebabkan kurangnya penjualan

aset Aceh.

2. Jasa giro

Dari hasil jasa giro menghasilkan penerimaan sebesar Rp

6.175.287.395,02 atau 25,73% dari target Rp 24.050.000.000,00 hal ini

sangat tergantung dari besarnya dana yang dikelola Pemerintah Aceh.

3. Pendapatan Jasa Bunga

Dari pendapatan jasa bunga dana deposito Aceh direalisasikan sebesar Rp

114.115.014.392,00 atau 69,75%

4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

menghasilkan penerimaan sebesar Rp 526.334.036,- yang memang tidak

ditargetkan akan menerima denda keterlambatan, hal ini sangat

tergantung dari ketepatan waktu para rekanan dalam pelaksanaan

kontrak kerja.

5. Pendapatan denda pajak

Hasil pendapatan denda pajak dihasilkan sebesar Rp. 13.352.736.434,00

atau 333,82% akibat dilakukan razia sehingga dapat dijaring pemasukan

dari denda pajak ini.

6. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh

Lain-lain berasal dari sumbangan pihak ketiga direalisasikan sebesar Rp

11.392.833.169,00 atau 31,52% dari target Rp 36.150.000.000,00. Hal ini

disebabkan sejak tanggal 2 Juli 2009 dihentikan pungutan sumbangan

dari Pihak Ketiga atas kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dari para

rekanan baik yang bersumber dari APBA maupun APBN melalui surat

Gubernur Aceh Nomor 970/50189. Realisasi Pendapatan Dana Lain-lain

Pendapatan Asli Aceh yang ada saat ini salah satunya bersumber dari

setoran uang operasional untuk petugas SAMSAT DPKKA yang

diberikan oleh PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan jumlah

per unit kendaraan @ Rp 3.000,00 yang disetorkan ke Rekening Kas

Daerah sejak tahun 2006 hingga kini dan dimasukkan sebagai bagian dari

Pendapatan Asli Aceh.

ZAKAT

Periode TA.2010 telah dikeluarkan Pergub No 55 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh yang

mengatur secara lebih khusus tentang pengelolaan Penerimaan zakat untuk

tahun 2010. Pada tahun ini Zakat telah direalisir sebesar Rp

23.453.583.646,00 atau 781,79% dari target sebesar Rp 3.000.000.000,00


56

merupakan dampak dari mekanisme pengelolaan zakat, yaitu setelah

dipotong oleh Bendahara Pengeluaran SKPA dari wajib zakat, disetor ke

Baitul Mal Aceh untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum

Daerah guna disahkan sebagai Pendapatan Asli Aceh. Realisasi zakat pada

tahun ini demikian besar disebabkan adanya penerimaan Zakat dan Infaq

tahun ini berikut sisa penyaluran Zakat serta Infaq yang tidak habis di tahun-

tahun sebelumnya melalui Baitul Mal Aceh maupun BUA ditransfer ke

Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berjalan, sehingga meningkatkan

penerimaan pada Rekening Zakat secara drastis, disamping merupakan

dampak dari sosialisasi zakat oleh Baitul Mal Aceh.

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Kelompok Pendapatan yang kedua adalah Dana Perimbangan. Dana

Perimbangan pada prinsipnya merupakan pendapatan yang berasal dari

Pemerintah Pusat yang kemudian didaerahkan. Dana Perimbangan ini antara

lain Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus.

1. Bagi Hasil Pajak adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang kemudian

dibagihasilkan dengan Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri(PPh). Serta

Dana Bukan Pajak atau Dana Bagi Hasil yang bersumber dari

hidrokarbon dan SDA lain.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang merupakan transfer

langsung dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan formula tertentu,

seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PAD dan lain-lain.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah tanpa formula

tertentu dan tetapi khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya DAK

untuk reboisasi, DAK infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

4. Selain yang telah diterima saat ini pemerintah Aceh menerima

Tambahan dana bagi Hasil minyak dan gas bumi berdasarkan UU No 11

Tahun 2006.

Untuk tahun 2010 komponen Dana Alokasi Khusus diarahkan pada

peningkatan kualitas kesehatan dan infrastruktur wilayah baik jalan maupun

irigasi. Rincian rencana dan realisasi pendapatan dari dana perimbangan

tergambarkan dalam tabel berikut ini.


57

Tabel 2.7

Rincian Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan

Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1 Dana Bagi Hasil Pajak 223.590.261.984,00 190.099.034.627,00 85,02%

2 Dana Bagi Hasil Hidrokarbon &

SDA lain

80.896.226.256,00 181.912.644.347,00 224,87%

3 Dana Alokasi Umum 621.431.612.000,00 621.074.916.000,00 99,94%

4 Dana Alokasi Khusus 30.356.900.000,00 30.356.900.000,00 100,00%

5 Dana Tambahan Bagi Hasil

Migas 753.898.642.852,00 840.079.840.404,00 111,43%

Jumlah 1.710.173.643.092,00 1.863.523.335.378,00 108,97%


c. Dana Otonomi Khusus

Kelompok pendapatan yang ketiga adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus)

yaitu penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai

pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan

pendidikan, sosial dan kesehatan. Dana otonomi khusus ditransfer setiap

tahunnya dimulai sejak tahun 2008 hingga 20 tahun kedepan sebagai bagian

yang diterima Aceh beserta kabupaten kota dengan pengadministrasiannya

pada Pemerintah Aceh serta menurut Qanun no 2 tahun 2008 dilaksanakan

oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berdasarkan realisasinya sebesar

Rp 3.849.806.840.000,- Sekitar 100% dari yang dianggarkan Rp

3.849.806.840.000,-. Untuk lebih rinci rencana dan realisasi Dana Otonomi

Khusus tahun 2010 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Rinci Rencana dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2010


1 2 3 4 5

1 Dana Otonomi Khusus 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%

Jumlah 3.849.806.840.000,00 3.849.806.840.000,00 100,00%


d. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah

Kelompok pendapatan yang keempat yaitu Lain-lain pendapatan yang sah

dimana dalam struktur APBD merupakan jenis penerimaan yang bersumber

dari dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya. Untuk tahun 2010 direncanakan

sebesar Rp 47.933.332.500,00 dengan realisasi masih Rp 152.461.818.142,28

atau 318.07%. Untuk lebih rinci terlihat pada tabel berikut ini:


58

Tabel 2.9

Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah


1 2 3 4 5

1

Hibah dari pemerintah,

pemerintah lainnya 0,00 0,00 0%

2

Dana Darurat dari pemerintah 0,00 0,00 0%

3 Dana Penyesuaian yang

ditetapkan oleh pemerintah 34.874.659.000,00 15.711.431.609,00 45%

4 bantuan keuangan dari

pemerintah daerah lainnya 0,00 0,00 0,00%

5 Dana Alokasi Khusus kurang

bayar 13.058.673.500,00 13.058.673.500,00 100%

6 Pendapatan lainnya 0,00 18.015.389.759,07 #DIV/0!

Jumlah 47.933.332.500,00 46.785.494.868,07 97,61%


Keberhasilan-keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan Aceh tersebut

diatas tidak terlepas dari berbagai faktor berikut, antara lain:

a) Kebijakan pemerintah,

b) Pendapatan masyarakat,

c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan kondisi daerah yang relatif aman.

Penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan

belanja daerah masih tertata dengan baik. Kontribusi Pendapatan Asli Aceh

(PAA) dan dana perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

(APBA) masih sedikit mencukupi dalam membiayai program/kegiatan

pembangunan Aceh pada umumnya.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah khususnya pengelolaan

pendapatan terdapat permasalahan, yaitu:

1. Potensi Pajak Aceh belum optimal di eksploitasi akibat terbatasnya prasarana

dan sarana pelayanan pajak daerah berupa belum jalannya sistem perpajakan

secara on-line seluruh Aceh, dasar pemungutan dan tarif retribusi Aceh belum

disesuaikan/diubah. Selain itu fokus dalam membahas penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum banyak

menyentuh/memfokuskan bagaimana mengoptimalkan kemampuan

pendapatan yang dapat diperoleh dari seluruh SKPA yang ada untuk dapat

lebih mandiri dikemudian hari akan tetapi lebih banyak memprioritaskan pada

membahas alokasi belanja.

2. Zakat sebagai sumber PAA masih belum memberikan kontribusi yang

signifikan bagi pendapatan dibandingkan potensi yang dimilikinya.


59

3. Pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan (distribution of power) tidak

diikuti dengan pemberian sumber pendanaan (distribution of funding resource) berupa kewenangan dalam perpajakan (tax assignment) yang

memadai untuk membiayai pengeluaran pembangunan Aceh. Hal ini

direfleksikan dari sumber penerimaan Aceh sebanyak 90% masih berdasarkan

transfer pemerintah sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 10%, dimana

PAD sebagian besar 64% disumbangkan dari pajak khususnya kendaraan

bermotor, yang berarti masih tinggi ketergantungan pada pemerintah untuk

membangun daerahnya apalagi dengan terbitnya aturan perundang-undangan

terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah yang tidak memberikan peluang atau daftar tertutup (closed list) untuk pajak baru.

Solusi yang dapat diterapkan :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan

kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan

daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan,

koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Serta meregulasikan

pengelolaan Zakat Aceh sebagai harta agama yang mengakomodasi tuntutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai bagian dari pengelolaan

keuangan daerah atau sebagai PAD.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan

daerah sehingga harapan akan aparatur yang profesional dapat terwujud. Dan

secara bertahap memperbaiki, menyempurnakan dan menjalankan Sistem

Aplikasi Samsat Aceh on-line untuk lebih memaksimal keakuratan serta

ketepatan ketersediaan data pendapatan Aceh.

3. Meningkatkan dan menggali potensi daerah seperti aset pemerintah serta ijin

yang memiliki kemungkinan mendatang pendapatan untuk dapat ditetapkan

menjadi retribusi Aceh sehingga dimanfaatkan secara optimal.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dokumen yang diperlukan dalam proses penyusunan RAPBA

yaitu dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-

SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1

(satu) tahun, untuk kemudian Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan

RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD untuk ditetapkan menjadi Pergub sebagai

dasar penyusunan APBA.

Dari RKPD disusun KUA dan PPAS yang diuraikan dalam APBA, kemudian

SKPA menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPA) berdasarkan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Aceh (RENJA SKPA) yang menjadi acuan SKPA dalam


60

melahirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-

SKPA) dimana diuraikan program/kegiatan yang terangkum dalam belanja daerah.

Belanja daerah sebagaimana disebut diatas dibedakan menjadi Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan

dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan

administrasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) baik pelayanan yang

langsung terhadap Masyarakat daerah maupun pelayanan tidak secara langsung yang

berdampak kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Untuk menilai prestasi kerja kebijakan pengelolaan belanja daerah dicerminkan

dengan meningkatkannya Indeks Perkembangan Manusia (IPM) di Aceh menjadi

lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2008 posisi Aceh

menduduki peringkat 29 dari 33 provinsi di Indonesia berdasarkan Laporan UNDP

tentang Pembangunan Manusia Aceh 2010, sedangkan untuk tahun 2009 posisi IPM

Aceh telah naik ke peringkat 17 walaupun masih dibawah IPM nasional berdasarkan

laporan Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional posisi Desember 2010

yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Aceh.

Dalam usaha meningkatkan kualitas Pembangunan Manusia Aceh ini diterapkan

pola belanja daerah yang difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat yaitu

pemenuhan kebutuhan riil masyarakat dan dimaksudkan bukan sekedar berupa

partisipasi dalam perencanaan tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan pembangunan lokal, yang salah satu program andalannya adalah penguatan

institusi gampong melalui Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) dimana

pada tahun ini memasuki tahun kedua. Cara ini merupakan salah satu usaha untuk

memastikan bahwa kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan

akan tertangani dengan baik dan diharapkan juga akan efektif untuk menjaga

keberlangsungan perdamaian Aceh melalui semangat MOU Helsinki.

Selain hal tersebut diatas usaha Peningkatan kualitas pembangunan manusia

Aceh juga terjadi pada bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh

(JKA) sudah berjalan 6 bulan sejak bulan Juni hingga berakhirnya tahun 2010, yang

berdampak siginifikan terlihat pada peningkatan jumlah pasien dan akupasi Rumah

Sakit Umum Daerah yang tinggi selama akhir Tahun 2010 sehingga hal ini merupakan

salah satu cerminan komitmen Pemerintah Aceh untk terus melayani serta berusaha

meningkatkan kesehatan masyarakat Aceh.

Untuk kebijakan umum pengelolaan belanja dan prioritas program/kegiatan

pembangunan Aceh yang tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun Anggaran 2010 adalah :

a. Fokus

Pembangunan diarahkan terpusat (fokus) kepada pemenuhan kebutuhan riil

masyarakat, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terarah dengan memegang

kuat komitmen yang telah disepakati.

Fokus pembangunan di bidang ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai

berikut:


61

- Berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dengan mempertimbangkan

lingkungan setempat (resources and enviromental base)

- Berbasis pada karakter, sistem nilai, dan karakter masyarakat (community base)

- Berbasis pada peningkatan nilai tambah dan pasar yang berkesinambungan

(value added and sustainable market base)

b. Berkelanjutan dan tuntas

Pembangunan Aceh dilaksanakan berkesinambungan pada jalan dan arah yang

benar (on the right track), tidak tambal sulam dalam rangka menyelesaikan

persoalan masyarakat secara menyeluruh dan tuntas.

c. Sinergis

Adanya keterkaitan antar sektor yang saling melengkapi (sinergis), tidak tumpang

tindih melalui pendekatan lintas fungsi (cross functional approach).

d. Partisipasi Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan mengedepankan peran masyarakat secara nyata.

Masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berperan

sebagai fasilitator, akselerator dan regulator pembangunan.

e. Mensejahterakan Rakyat

Hasil pembangunan yang akan dicapai membawa kesejahteraan secara nyata bagi

kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kelima kebijakan pembangunan Aceh tersebut maka disusunlah

prioritas pembangunan dalam pengalokasian belanja Aceh untuk tahun 2010, sebagai

berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan

penanggulangan kemiskinan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung investasi dan sumber

daya energi pendukung investasi

3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar

4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan

5. Pembangunan Syariat Islam, sosial dan budaya

6. Penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi

pemerintahan

7. Penanganan dan pengurangan resiko bencana

Dari beberapa fakta diatas, kinerja Belanja Aceh untuk tahun 2010 dapat

ditampilkan pada tabel berikut :


62

Tabel 1

Rincian Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

1 Belanja Tidak Langsung 2.689.345.462.048,00 2.408.249.262.793,00 89,55%

2 Belanja Langsung 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%

Jumlah 8.246.389.494.167,00 7.532.607.485.916,00 91,34% Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)

Selama tahun anggaran 2010 terjadi perubahan APBA 2010 yang disebabkan

perubahan asumsi belanja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan adanya

penambahan penerimaan migas sesuai dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2010 tanggal

6 Juli 2010 sehingga tambahan dana ini dialokasikan ke dalam belanja program

kegiatan yang belum tertampung sebelumnya serta pada kegiatan yang bersifat

mendesak dilaksanakan di akhir tahun, seperti tambahan alokasi dana program

Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong sebanyak 5.987 gampong.

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja utama dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan

pegawai, sehingga belanja tidak langsung merupakan belanja prioritas utama yang

dibiayai dari dana yang bersumber dari dana DAU. Berdasarkan pasal 36 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kelompok Belanja Tidak

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari

Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga.

Untuk lebih rinci mengenai data rencana dan realisasi belanja tidak langsung

tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010


1 2 3 4 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 867.034.801.278,00 787.604.618.674,00 90,84%

2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00%

3 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 598.868.805,00 59,89%

4 Belanja Hibah 539.685.368.270,00 532.841.778.439,00 98,73%

5 Belanja Bantuan Sosial 781.625.292.500,00 768.357.850.500,00 98,30%

6Belanja bagi hasil kepada

Prov/kab/kota dan desa 300.000.000.000,00 162.466.642.375,00 54,16%

7Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Prov/ kab/kota dan Desa 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 100,00%

8 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000,00 6.379.504.000,00 12,76%

Jumlah 2.689.345.462.048,00 2.408.249.262.793,00 89,55%



63

Pada tahun ini belanja tidak langsung cukup besar porsinya dibanding tahun

sebelumnya khususnya pada bantuan hibah dan sosial untuk sosial

kemasyarakatan berupa bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana

rumah ibadah, bantuan pendidikan kepada anak yatim piatu dan program lainnya

yang memberikan bantuan langsung ke masyarakat bersifat kuratif.

b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung

Posisi keuangan untuk Belanja Langsung Pemerintah Aceh selama Tahun

Aanggran 2010 sebagai berikut:

Tabel 3

Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010 No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5

BELANJA LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 274.657.650.549,00 248.507.379.228,00 90,48%

2 Belanja Barang dan Jasa 1.753.695.953.613,00 1.603.839.295.326,00 91,45%

3 Belanja Modal 3.528.690.427.957,00 3.272.011.548.569,00 92,73%

JUMLAH 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%


Serta untuk mendukung visi RPJM Aceh 2007-2012 yaitu ‘Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran’,

Pemerintahan Aceh mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

dengan ditunjang oleh Anggaran Belanja Aceh, sebesar Rp 8.246.389.494.167,00

dengan tingkat realisasi berdasarkan strukturnya terbagi ke dalam urusan wajib

dan pilihan sebesar Rp 5.557.044.032.119,- dalam bentuk belanja langsung. Untuk

menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam misi pemerintah

Aceh, dalam tahun anggaran 2010 telah dialokasikan belanja program dan

kegiatan dalam belanja langsung untuk misi berikut :

1. Untuk mendukung pelaksanaan misi pertama: Kepemimpinan yang aspiratif,

inovatif, dan intuitif;

2. Untuk mendukung pelaksanaan misi kedua: Aparatur pemerintah yang

bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan

kekuasaan;

3. Untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga : Penegakan hukum;

4. Untuk mendukung pelaksanaan misi keempat : Pengembangan sumberdaya

manusia;

5. Untuk mendukung pelaksanaan misi kelima : Perekonomian;

6. Untuk mendukung pelaksanaan misi keenam: Politik

7. Untuk mendukung pelaksanaan misi ketujuh : Sumber daya alam


64

8. Untuk mendukung pelaksanaan misi kedelapan : Adat istiadat, kebudayaan,

dan olahraga

Dari beberapa misi di atas tercermin anggaran Belanja Langsung tahun 2010

dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Aceh yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

dengan programnya yang menonjol yaitu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),

pemberian bantuan pembangunan maupun operasional dayah, serta Bantuan

Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Alokasi belanja langsung pada APBA

2010 menurut Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Rencana dan Realisasi Belanja Langsung menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2010


1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB 4.843.141.784.860,00 4.477.234.189.813,00 92,44%

Pendidikan 890.460.847.187,00 821.420.775.266,00 92,25%

Kesehatan 579.165.948.619,00 540.426.202.016,00 93,31%

Pekerjaan Umum 2.071.726.568.495,00 1.958.194.813.893,00 94,52%

Perencanaan Pembangunan 25.082.396.462,00 22.420.279.579,00 89,39%

Perhubungan 109.819.747.803,00 104.269.790.821,00 94,95%

Lingkungan Hidup 7.310.131.436,00 7.202.800.940,00 98,53%

Pemberdayaan Perempuan 7.231.398.330,00 6.022.825.375,00 83,29%

Sosial 70.773.991.825,00 66.578.726.418,00 94,07%

Ketenagakerjaan 76.805.797.556,00 67.518.422.031,00 87,91%

Penanaman Modal 5.959.824.626,00 5.404.624.716,00 90,68%

Kebudayaan 44.912.136.516,00 43.110.908.252,00 95,99%

Pemuda dan Olah raga 58.744.282.201,00 54.492.226.207,00 92,76%

Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam negeri 19.501.559.143,00 19.219.737.329,00 98,55%

Otonomi daerah, Pemerintahan

Umum 782.931.209.778,00 673.433.449.466,00 86,01%Ketahanan Pangan 24.661.270.132,00 22.287.349.515,00 90,37%

Pemberdayaan masyarakat dan

desa 48.806.628.699,00 47.106.273.511,00 96,52%

Kearsipan 19.248.046.052,00 18.124.984.478,00 94,17%

URUSAN PILIHAN 713.902.247.259,00 647.124.033.310,00 90,65%

Pertanian 237.978.623.132,00 220.049.816.973,00 92,47%

Kehutanan 259.121.316.916,00 230.508.004.114,00 88,96%

Energi dan SD mineral 20.816.295.670,00 18.426.571.188,00 88,52%

Kelautan dan Perikanan 110.108.796.459,00 99.035.446.416,00 89,94%

Perindustrian 85.877.215.082,00 79.104.194.619,00 92,11%

Jumlah 5.557.044.032.119,00 5.124.358.223.123,00 92,21%


Berdasarkan tabel urusan Pemerintah Aceh diatas dapat dijelaskan secara

singkat alokasi per Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam Belanja Langsung yaitu:


65

a) Urusan Wajib

1. Dinas Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp 719.119.848.854,00 dari

target sebesar Rp 786.633.431.137,00 atau mencapai 91,42%, terdiri dari

11 Program dan 132 kegiatan.

2. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dengan realisasi sebesar Rp

100.311.747.045,00 dari target sebesar Rp 101.757.453.050,00 atau

mencapai 98,58%, terdiri dari 7 Program dan 33 kegiatan.

3. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dengan realisasi sebesar Rp

1.974.256.217,00 dari target sebesar Rp 2.069.963.000,00 atau mencapai

95,38%, terdiri dari 8 Program dan 26 kegiatan.

4. Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 438.463.688.778,00 dari


17 Program dan 57 kegiatan.

5. Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dengan realisasi sebesar Rp


85,85%, terdiri dari 10 Program dan 37 Kegiatan.

6. Rumah Sakit Jiwa dengan realisasi sebesar Rp 11.798.896.485,00 dari

target sebesar Rp 12.721.360.761,00 atau mencapai 92,75%, terdiri dari 6

Program dan 25 Kegiatan.

7. Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan realisasi sebesar Rp 14.094.594.255,00

dari target sebesar Rp 15.768.902.730,00 atau mencapai 89,38%, terdiri

dari 6 Program dan 28 Kegiatan.

8. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dengan realisasi sebesar Rp

1.392.848.692.637,00 dari target sebesar Rp 1.482.746.322.714,00 atau

mencapai 96,98% terdiri dari 16 Program dan 45 Kegiatan.

9. Dinas Pengairan dengan realisasi sebesar Rp 550.330.280.493,00 dari

target sebesar Rp 588.980.245.781,00 atau mencapai 93,44% terdiri dari 6


10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar Rp


89,39%, yang terdiri dari 14 Program dan 49 Kegiatan.

11. Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

dengan realisasi sebesar Rp 104.155.997.176 dari target sebesar Rp

109.819.747.803,00 atau mencapai 94,84%, terdiri dari 13 Program dan

64 Kegiatan.

12. Badan Pengedalian Dampak Lingkungan dengan realisasi sebesar Rp


98,53% terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan.

13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

realisasi sebesar Rp 6.022.825.375,00 dari target sebesar Rp

7.231.395.704,00 atau mencapai 83,29% terdiri dari 5 Program dan 23

Kegiatan.


66

14. Dinas Sosial dengan realisasi sebesar Rp 66.578.726.418,00 dari target

sebesar Rp 70.773.991.825,00 atau mencapai 94,07%, terdiri dari 9


15. Dinas Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk dengan realisasi sebesar Rp


87,91.%, terdiri dari 8 Program dan 48 Kegiatan.

16. Badan Investasi dan Promosi dengan realisasi sebesar Rp



17. Dinas Kebudayaan dan Parawisata dengan Realisasi sebesar Rp



18. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) dengan realisasi sebesar Rp



19. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp



20. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan

realisasi sebesar Rp 3.952.319.624,00 dari target sebesar Rp

4.091.256.380,00 atau mencapai 96,60%, terdiri dari 7 Program dan 28

Kegiatan.

21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan realisasi

sebesar Rp 15.267.417.705,00 dari target sebesar Rp 15.410.302.763,00

atau mencapai 99,07%, terdiri dari 3 Program dan 15 Kegiatan.

22. Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp 29.554.373.157,00 dari


31 Program dan 119 Kegiatan.

23. Sekretariat DPRA dengan realisasi sebesar Rp 52.796.150.473,00 dari



24. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan realisasi

sebesar Rp 428.484.834.261,00 dari target sebesar Rp 505.967.815.000,00

atau mencapai 84,69%, terdiri dari 6 Program dan 42 Kegiatan.

25. Inspektorat Aceh dengan realisasi sebesar Rp 12.036.009.036,00 dari



26. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dengan realisasi sebesar Rp



27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi sebesar

Rp 10.957.750.634,00 dari target sebesar Rp 11.778.621.278,00 atau

mencapai 93,03%, terdiri dari 6 Program dan 33 Kegiatan.


67

28. Dinas Syariat Islam dengan realisasi sebesar Rp 17.763.614.464,00 dari

target sebesar Rp 19.642.233.904,00 atau mencapai 90,44% terdiri dari 8


29. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan realisasi

sebesar Rp 3.573.577.238,00 dari target sebesar Rp 4.431.474.000,00 atau

mencapai 80,64%, terdiri dari masing-masing 3 Program dan 17

Kegiatan.

30. Sekretariat Baitul Mal dengan realisasi sebesar Rp 5.818.406.356,00 dari



31. Komisi Independen Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum Daerah/ Panitia

Pengawas Pemilihan (KIP/KPUD/Panwas) dengan realisasi sebesar Rp



32. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan realisasi sebesar Rp



33. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan realisasi sebesar Rp



34. Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp



35. Badan Arsip dan Perpustakaan dengan realisasi sebesar Rp



b) Urusan Pilihan

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dengan realisasi sebesar Rp



2. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, dengan realisasi sebesar Rp



3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan realisasi sebesar Rp



4. Dinas Pertambangan dan Energi dengan realisasi sebesar Rp



5. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi sebesar Rp




68

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

dengan realisasi sebesar Rp 79.148.431.619,00 dari target sebesar Rp

85.877.215.082 atau mencapai 92,16%, terdiri dari 15 Program dan 39

Kegiatan.

Untuk penjelasan rinci tentang 344 program serta 1495 kegiatan yang

tersebar pada seluruh SKPA di atas berikut permasalahan yang dihadapi dan solusi

yang ditempuh dapat dilihat pada Bab IV dalam buku ini.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang sering dialami selama tahun 2010 dalam pengelolaan

belanja daerah, secara lengkap diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan :

Proses Pembahasan Anggaran APBA pertengahan dan pengesahannya akhir

triwulan 1 dan Pelaksanaan Aktifasi SKPA pada Triwulan 2. Serta rendahnya

kualitas pelayanan publik disebabkan sumber daya aparatur yang masih belum

memahami arti selaku pelayan publik (public servant) selain itu pola pikir

(mindset) realisasi APBA disusun bukan berdasarkan ’prestasi kerja’ tetapi

’realisasi’ keuangan. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan atas dasar prestasi

kerja yaitu dengan dana sedikit dapat dicapai tujuan yang telah direncanakan

atau dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan realisasi

manfaatnya sehingga tercipta efisiensi, sedangkan pemahaman selama ini

hanya berdasarkan jumlah realisasi keuangannya tertinggi maka dinilai

kinerjanya telah cukup baik.

Masih sedikitnya ketentuan lokal/daerah yang mengatur keseluruhan

pengelolaan keuangan Aceh yang terdiri penganggaran, penatausahaan,

akuntansi, aset, audit pengelolaan investasi dan seterusnya, yang secara khusus

mengakomodasi kebutuhan lokal/ daerah sehingga akan mengurangi tumpang

tindih pemahaman dalam melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan

aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus

dimana kuasa pengguna anggarannya berasal dari kabupaten/kota yang belum

memahami tata kelola keuangan yang berlaku di Pemerintah Aceh.

Tuntutan kebutuhan anggaran belanja yang relatif besar, tetapi belum dapat

diikuti dengan peningkatan pendapatan Aceh secara signifikan khususnya dari

sektor bagi hasil migas sehingga berdampak pada belanja Aceh yang semakin

terbatas sumbernya sehingga menimbulkan celah fiskal (fiscal gap) yang cukup

besar bila dibandingkan antara kebutuhan fiskal (fiscal need) yang cukup besar

dibandingkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) kecil yang dimiliki oleh Aceh

atas tax assignment yang ada.

Sejak berlakunya otonomi daerah porsi dana yang menjadi tanggung jawab

daerah melalui APBA meningkat tajam tetapi perubahan peta pengelolaan

fiskal ini tidak disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi

penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut yang

terjadi khususnya pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan keluarnya


69

Permenkeu No 126/PMK.07/2010 yang mengharuskan sisa realisasi per bidang-

bidang TA.2010 harus digunakan pada bidang yang sama ditahun berikutnya,

serta banyak dana diplotkan dibawah control pemerintah terutama pada dana

Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP).

Besarnya alokasi provinsi untuk belanja modal dengan data kurang lengkap,

akurat dan hilang akibat gempa & tsunami, serta strategi pengadaan aset dan

pemeliharaannya belum jelas terutama dari dana otonomi khusus baik provinsi

maupun kabupaten/kota sehingga dikhawatirkan aset tersebut akan menjadi

tidak efisien. Disamping itu masih adanya porsi belanja bantuan yang cukup

besar pada belanja tidak langsung yang tentunya menguras kemampuan Aceh

untuk membiayai program/kegiatan belanja langsung, hal ini disebabkan oleh

masyarakat kita yang masih terlalu mengharapkan Bantuan Langsung Tunai

(BLT) dari Pemerintah Aceh yang seharusnya dapat kita salurkan melalui

program/kegiatan yang menyentuh peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh

secara langsung.

Solusi :

Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait agar tercipta sinergi

positif sesuai ketentuan serta saling memberikan dukungan data yang cepat,

tepat dan akurat dalam pengelolaan penganggaran, penatausahaan dan

pelaporan agar dapat disajikan tepat waktu.

Untuk terus melakukan sosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan

(Stakeholder) yang berkepentingan agar masing-masing memahami peran dan

fungsi masing-masing serta secara terus menerus mengikuti dan

menyelenggarakan Diklat Keuangan Daerah guna peningkatan kinerja

pengelolaan yang lebih baik.

Dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan lifting

migas. Serta untuk mengatasi terbatasnya anggaran belanja yang tersedia maka

Pemerintah Aceh perlu untuk mengalokasikan belanja pada pelayanan

kebutuhan yang minimal dan mendesak sesuai dengan MTEF.

Akibat hal tersebut perlu dilakukan pelabelan belanja (earmarking) berdasarkan sumber dananya sehingga untuk mengatasi kesulitan dalam

penelusuran (tracking) realisasi belanja berdasarkan asal sumberdana

penerimaan Aceh sehingga perlu untuk disusun ketentuan yang mengatur

sisem ’earmarking’ dalam pengelolaan belanja dan pendapatan Aceh.

Perlu dikoordinasikan serta disusun suatu prosedur operasi standar

pengelolaan aset secara jelas termasuk sistem yang digunakan untuk

mengklarifikasi, menetapkan nilai aset serta prosedur penghapusannya.

Melakukan revitalisasi dan evaluasi atas belanja bantuan yang dalam

ketentuannya tidak dapat diberikan berulang setiap tahunnya untuk dapat di

sesuaikan sesuai prioritas kebutuhan Aceh.


70

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN ACEH

Pembiayaan hakekatnya merupakan pengeluaran yang diharapkan dapat

dikembalikan di lain waktu, begitu pula halnya dengan penerimaan yang diterima

sekarang maka harus dikembalikan lagi diwaktu yang akan datang. Untuk kebijakan

umum pembiayaan Aceh tahun 2010 diarahkan untuk menutupi defisit dan

memanfaatkan surplus, yaitu selisih antara anggaran pendapatan dan belanja.

Pembiayaan dibagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,

pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBA adalah:

1. Alokasi Anggaran Pembiayaan ditetapkan melalui suatu proses perencanaan,

monitoring, evaluasi dan analisa terkait dengan kepastian jaminan tentang sumber

dan besarnya pendapatan dan belanja daerah.

2. Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2009 diarahkan untuk membiayai

program/kegiatan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2010.

3. Pembiayaan penyertaan modal harus diimbangi dengan penerimaan pembiayaan

dari pos penyertaan modal tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan

untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;

Penyertaan modal (investasi daerah); dan

Transfer ke rekening dana cadangan.

Namun bila APBD diperkirakan defisit akibat adanya kebutuhan pembangunan

Aceh yang semakin meningkat. penggunaannya dapat didanai dari penerimaan

pembiayaan yang terdiri dari :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Transfer dari dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;dan

Pinjaman daerah.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2010 berasal dari sisa lebih

perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Silpa) tahun 2009 sebesar Rp

1.842.988.678.575,67,-. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Rencana dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2010


1 2 3 4 5

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN ACEH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (silpa) 1.842.988.678.575,00 1.842.988.678.575,67 100%

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN ACEH

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh 0 0 -

Pembayaran Kegiatan Lanjutan 0 0 -

Jumlah 1.842.988.678.575,00 1.842.988.678.575,67 Sumber : LKPA 2010 (Unaudited)


71

Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

Sampai saat ini kapasitas sumber pembiayaan Aceh sangat terbatas hanya

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sedangkan

sumber lain belum dapat dilaksanakan seperti pinjaman daerah, pencairan dana

cadangan, penjualan kekayaan daerah oleh kendala persyaratan dalam peraturan

perundang-undangan dari objek-objek tersebut yang masih ketat (rigid) khususnya

dalam mencari sumber pembiayaan Aceh khususnya pada pinjaman dalam dan luar

negeri.

Solusi :

Menciptakan sumber-sumber pembiayaan yang telah ditentukan dalam

ketentuan perundang-undangan dengan mengakomodasi seluruh persyaratan yang

ditentukan serta adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai

partner dalam membangun Aceh sehingga lebih sejahtera dimasa yang akan datang.


72

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, bahwa ruang lingkup LKPJ

mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas

umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, namun sesuai Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2006 ada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan

Pemerintah Aceh yaitu pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, urusan wajib yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2010 meliputi 26 bidang urusan yaitu:

Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman

Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan,

Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial,

Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan.

1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Badan Pembinaan

Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Dinas Pendidikan

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah:

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

d. Penyediaan alat tulis kantor;

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor;

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

i. Penyediaan jasa hari-hari besar.


73

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor


a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan meubeleur;

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas;

e. Rehab sedang/ringan rumah, gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Pembinaan mental dan fisik aparatur;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


a. Pembangunan gedung sekolah;

b. Penambahan ruang kelas sekolah;

c. Pembangunan ruang serba guna/aula;

d. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;

e. Pembangunan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya;

f. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;

g. Pengadaan alat praktik seragam siswa;

h. Pengadaan mebeluer sekolah;

i. Pengadaan perlengkapan sekolah;

j. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;

k. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;

l. Pengembangan pendidikan anak usia dini;

m. Penyeleggaraan pendidikan anak usia dini;

n. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini;

o. Pembangunan pagar sekolah.

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9

Tahun)



b. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;

c. Penambahan ruang kelas sekolah;

d. Penambahan ruang guru sekolah;

e. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;

f. Pembangunan ruang serba guna/aula;

g. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;

h. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;

i. Pembangunan ruang ibadah;

j. Pembangunan perpustakaan sekolah;

k. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary;


74

l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;

m. Pengadaan pakaian seragam sekolah;

n. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;

o. Pengadaan mobeluer sekolah;

p. Pengadaan perlengkapan sekolah;

q. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;

r. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa;

s. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;

t. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah;

u. Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium dan ruang praktikum

sekolah;

v. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;

w. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi;

x. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB

dan SMP/MTs serta pesantren;

y. Penyediaan biaya operasional madrasah;

z. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS;

aa. Penyelenggaraan paket A setara SD;

bb. Penyelenggaraan paket B setara SMP;

cc. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan

penerapan manajemen berbasis sekolah;

dd. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;

ee. Penyediaan beasiswa transisi;

ff. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;

gg. Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI;

hh. Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan SD/MI;

ii. Pelatihan guru Bahasa Inggris bagi calon guru SD/MI se propinsi;

jj. Pembangunan pagar sekolah.

6. Program Pendidikan Menengah



b. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;

c. Penambahan ruang kelas sekolah;

d. Penambahan ruang guru sekolah;

e. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain);

f. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

g. Pembangunan ruang serba guna/aula;

h. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;

i. Pembangunan ruang ibadah;

j. Pembangunan perpustakaan sekolah;

k. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary;

l. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa;

m. Pengadaan meubeluer sekolah;


75

n. Pengadaan perlengkapan sekolah;

o. Pengadaan alat rumah tangga sekolah;

p. Pemeliharaan rutin/berkala alak praktik dan peraga siswa;

q. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;

r. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;

s. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah;

t. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula;

u. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;

v. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah;

w. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik;

x. Pelatihan penyusunan kurikulum;

y. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan;

z. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

aa. Penyelenggaraan paket C setara SMU;

bb. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

cc. Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi;

dd. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;

ee. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

menengah;

ff. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah;

gg. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD;

hh. Pembinaan dan peningkatan kapasitas siswa SMA/MA berwawasan

keunggulan;

ii. Pembangunan pagar sekolah.

7. Program Pendidikan Non Formal


a. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;

b. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal;

c. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;

d. Pengembangan pendidikan keaksaraan;

e. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup;

f. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;

g. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan non formal;

h. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.

8. Program Pendidikan Luar Biasa



b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa;

c. Pengembangan kreativitas guru TK/SLB;

d. Penyediaan biaya operasional SDLB/SMPLB/SMALB dan sekolah


76

penyelenggara pendidikan inklusi.

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


a. Pelaksanaan uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;

c. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);

d. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi;

e. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

f. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan;

g. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik;

h. Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.

10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan berupa pembangunan gedung perpustakaan.

11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


a. Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang

pendidikan;

b. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;

c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan;

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

e. Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;

f. Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III SLTP/SLTA khusus

mata pelajaran UNAS;

g. Supervisi pengawas satuan pendidikan dan operasional APSI.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah

penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat

tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa hari-hari besar. Program ini

telah dilaksanakan dan merupakan program rutin kantor. Anggaran yang

disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 4.709.453.200,- realisasi

keuangan Rp 4.314.342.577,- (91,01%).


77

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pembangunan gedung kantor, Pengadaan meubeleur, Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas, Rehab sedang/ringan rumah, gedung kantor. Program ini telah

dilaksanakan dan merupakan program rutin kantor. Anggaran yang


keuangan Rp 5.621.384.995,- (94,26%).



Pendidikan dan pelatihan formal, Pembinaan mental dan fisik aparatur,

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Anggaran yang disediakan untuk

program dimaksud sebesar Rp 2.650.600.000,- realisasi keuangan Rp

2.309.081.900,- (87,12%).

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan kesamaan

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi anak usia 0-6

tahun sebagai wahana awal dalam mengembangkan kesiapan anak

memasuki jenjang pendidikan dasar melalui rangkaian kegiatan yang

menyentuh bidang kesehatan, gizi, dan perkembangan psikososial yang

diwarnai penanaman nilai-nilai dasar ajaran Islam. Secara lebih spesifik

program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan

pendidikan melalui jalur pendidikan formal seperti TK/RA dan bentuk

lain yang sederajat, serta jalur pendidikan nonformal seperti Kelompok

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang

sederajat, atau jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga

atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya (termasuk

paket lanjutan 2009) 139 gedung TK/PAUD, 57 ruang kelas pada 33 TK, 1

buah ruang serbaguna/aula, 9 paket pembangunan taman/lapangan

upacara/fasilitas parkir, 1 paket jaringan listrik pada 1 TK, sarana air

bersih/sanitasi pada 5 TK, dan pagar sekolah sebanyak 36 TK. Untuk

meningkatkan mutu telah dilakukan pengadaan alat praktek pada 40 TK,

meubeleur TK sebanyak 100 paket, perlengkapan sekolah lainnya berupa

komputer/PC dan wireless sebanyak 8 paket (untuk 4 TK), rehabilitasi

gedung sebanyak 3 TK, penyaluran biaya operasional pengembangan

PAUD sebanyak 225 lembaga, penyelenggaraan PAUD berupa

perlombaan PAUD di Aceh Tenggara, publikasi/sosialisasi Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) di Aceh Timur, dan pelatihan pendidik PAUD

diikuti 75 orang di Bireuen.

Pencapaian APK/GER Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6

tahun yang berada di bawah binaan lembaga PAUD, POSPAUD, TPQ,

kelompok bermain, TK/RA atau sederajat pada tahun 2009 telah


78

mencapai 83,02% (peringkat ke-3 secara nasional), sedangkan capaian

APK/GER Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4-6 tahun yang

berada di TK/RA mencapai 23,34%. Kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya PAUD terus meningkat yang ditandai dengan semakin

tingginya permintaan masyarakat terhadap pembukaan TK baru dan

pengajuan proposal pembukaan lembaga PAUD non formal. Salah satu

indikator peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung program

ini tergambar dari kesediaan mereka menyediakan lahan untuk

pembangunan TK baru di berbagai tempat.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 38.718.777.668,- realisasi keuangan

Rp 34.425.161.271,- (88,91%).

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas

9 Tahun)


kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak

usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun

non formal sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Program ini meliputi SD,

MI, paket A setara SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs,

paket B setara SMP, atau bentuk yang sederajat dalam rangka memenuhi

hak setiap warga negara untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan

tahun, terutama bagi kelompok kurang beruntung termasuk pemukim di

daerah terpencil dan terpencar, masyarakat miskin, dan anak

berkebutuhan khusus.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya sarana dan

prasarana SD terdiri dari pembangunan baru dan paket lanjutan 2009

sebanyak 11 unit gedung sekolah, 30 unit rumah dinas/mess, 242 ruang

kelas baru pada 81 SD/MI, pagar lingkungan pada 95 SD, 12 unit

kantor/ruang guru SD/MI, 1 paket taman/lapangan upacara/fasilitas

parkir, 1 unit kantin sekolah, 1 unit ruang UKS, 1 unit ruang

ibadah/mushalla, 1 unit perpustakaan, sarana air bersih/sanitary pada 10

SD/MI, dan rehabilitasi 10 sekolah.

Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan buku pelajaran

sebanyak 100.368 eksemplar dan 50 paket untuk buku perpustakaan SD,

seragam sekolah bagi anak yatim di Pidie Jaya bagi 3.632 siswa, alat

praktek dan peraga siswa berupa 86 unit komputer dan 5 paket alat

praktek sains, meubeleur untuk 322 sekolah, dan perlengkapan sekolah

berupa komputer pendukung administrasi kantor sebanyak 6 unit, biaya

operasional gugus SD/MI di Singkil dan Aceh Tenggara serta biaya

operasional untuk 26 kelompok paket A setara SD. Selain itu telah

dilaksanakan pelatihan manajemen SD sebanyak 10 Kepala Sekolah dan

berbagai lomba kesiswaan tingkat SD.


79

Hasil yang dicapai untuk jenjang SMP adalah terbangunnya sarana dan

prasarana terdiri dari pembangunan baru dan lanjutan sebanyak 12 unit

gedung sekolah, 7 unit rumah dinas/mess, 2 unit asrama, 132 ruang kelas

baru pada 44 SMP/MTs, pagar lingkungan pada 54 sekolah, 60 unit

laboratorium, 4 unit aula/serbaguna, 9 unit kantor/ruang guru, 1 buah

taman/lapangan upacara/fasilitas parkir, 8 unit ruang ibadah/mushalla, 8

unit perpustakaan, sarana air bersih/sanitary pada 15 SMP dan

rehabilitasi sebanyak 19 gedung sekolah.

Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan buku pelajaran

sebanyak 16.102 eksemplar dan 4 paket buku perpustakaan SMP, 60 unit

komputer, 38 paket alat peraga sains/alat laboratorium IPA, 1 unit alat

drumband, 225 paket meubeleur untuk 225 sekolah, dan 82 unit

komputer pendukung administrasi kantor sekolah. Selain itu telah

dilaksanakan akreditasi 42 TK/RA, 370 SD/MI dan 183 SMP/MTs,

pelatihan TIK untuk 138 Kasek/Guru SMP, penyaluran biaya operasional

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Singkil dan SMP Unggul di

Sigli, biaya operasional 120 kelompok paket B, biaya operasional

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Gayo Lues dan Aceh

Tenggara, pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk

para guru di Pidie Jaya, pelatihan guru berwawasan keunggulan dan guru

Bahasa Inggris SD/MI, serta berbagai lomba kesiswaan.

Untuk mempertahankan akses jenjang pendidikan dasar dan menengah,

Pemerintah Aceh telah mendistribusikan beasiswa bagi anak

yatim/piatu/yatim piatu meliputi 115.750 anak rata-rata Rp 1.800.000,-

per anak/tahun. Pemerintah Aceh berupaya mempertahankan kebijakan

ini karena cukup efektif menekan angka putus sekolah akibat tingginya

angka kemiskinan.

Pada tahun pelajaran 2009/2010 peserta UASBN SD/MI mencapai

kelulusan 99,92%. sedangkan peserta ujian nasional SMP/MTS mencapai

98,93%. Dari sisi peringkat, kelulusan SD/MI berada pada urutan 5

nasional sedangkan SMP/MTS pada urutan 7 nasional. Di tingkat nasional

tercatat beberapa prestasi yang dicapai siswa dalam Olympiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN) yaitu Juara III Kejuaran Karate atas nama Teo

Paskah Aprianta (SMPN 1 Sabang) dan Juara III Lomba Menyanyi Solo

atas nama Farly Andareshi (SMP YAPENA Lhokseumawe).

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 428.654.476.360,- realisasi

keuangan Rp 410.702.979.291,- (95,81%).

6. Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan

pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau, baik

melalui jalur pendidikan formal mencakup SMA, MA, SMK atau bentuk

lain yang sederajat, maupun jalur pendidikan non formal seperti paket C


80

setara SMA. Program ini didorong untuk mengantisipasi meningkatnya

lulusan SMP/MTs dan sederajat sebagai dampak keberhasilan Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan

vokasional baik melalui pendidikan menengah umum maupun kejuruan

dan non formal, guna menyiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke

jenjang pendidikan tinggi memasuki dunia kerja.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya sarana dan

prasarana SMA/MA/SMK yang terdiri pembangunan baru dan lanjutan 22

gedung sekolah, lanjutan 4 unit gedung PPMG, ruang kelas baru pada 85

sekolah, pagar lingkungan pada 60 sekolah, 19 ruang guru/kantor, 15 unit

rumah dinas, 83 unit laboratorium/ruang praktikum, taman/lapangan

upacara/fasilitas parkir 21 paket/sekolah, 5 unit ruang serbaguna/aula, 19

unit ruang ibadah/mushalla, 14 unit perpustakaan, 3 unit asrama, dan

sarana air bersih/sanitary pada 14 sekolah.

Untuk mendukung peningkatan mutu telah disalurkan 9.788 eksemplar

buku-buku pelajaran, 205 paket alat praktek, 198 paket meubeleur

sekolah, 42 paket perlengkapan sekolah, 2 paket alat rumah tangga

sekolah, 2 paket/45 unit pemeliharaan rutin (alat bengkel) SMK di Aceh

Besar, serta rehabilitasi bangunan 35 gedung sekolah. Di samping itu juga

telah dilaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik bidang

TIK bagi 138 kepala sekolah/guru SMA se Aceh serta peningkatan mutu

guru di Bireuen sebanyak 160 guru, pelatihan penyusunan kurikulum

KTSP bagi 100 orang guru, pengembangan materi Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) di provinsi dan pelatihan Information

Communication Technology (ICT) bagi 120 guru di Gayo Lues,

pengadaan alat bantu Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) bagi 97.000

siswa SD/MI, 162.000 siswa SMP/MTs/SMA/MA dan SMK, penyediaan

Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Penerbangan

Aceh, SMA Modal Bangsa, SMA Mandiri di Pidie dan sejumlah SMA

Unggul lainnya di Aceh, biaya operasional paket C sebanyak 128

kelompok, operasional Mobile Training Unit sebanyak 3 unit, debat

Bahasa Inggris di kalangan siswa, Rakor Kepala SMA/SMK, Lomba

Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN diikuti 2.103 siswa, serta pembinaan

kapasitas siswa berwawasan keunggulan melalui kelas akselerasi sebanyak

10 kelas.

Dalam rangka penguatan manajemen dilakukan pembinaan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) dan Rakor Kepala SMA/SMK se Aceh dan untuk

standarisasi pendidikan telah dilakukan akreditasi sekolah dengan capaian

terakreditasinya 48 SMA/MA dan 26 SMK, terlatihnya 46 orang tenaga

pengolah data hasil akreditasi menggunakan sistem aplikasi SIA-SM dan

120 orang tenaga asesor akreditasi sekolah dari 23 kabupaten/kota.

Hasil-hasil yang dicapai siswa pendidikan menengah dalam lomba tingkat

nasional O2SN adalah medali emas untuk karate (Kumite) diraih Danil


81

Fitriama (SMAN 9 Banda Aceh) dan medali perak untuk karate (Kata)

diraih Siti Fakhrunisah (SMAN 3 Banda Aceh), sedangkan untuk Festival

Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) memperoleh medali perunggu untuk

baca puisi atas nama Ristia Janita Putri (SMA Modal Bangsa) dan medali

perunggu untuk mata pelajaran ekonomi atas nama Salahuddin Al Ayubi

(SMA Fatih School Banda Aceh). Untuk Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

SMK di tingkat nasional, tercatat Mahfud Anas dari SMKN 2 Banda Aceh

meraih juara III bidang Listrik Instalasi, Dian Permana Syahputra dari

SMKN 2 Langsa meraih juara harapan I bidang plumbing, dan tursina

meraih juara harapan II bidang cooking. Khusus lomba debat Bahasa

Inggris, tercatat Nudzran Yusra sebagai peraih juara II nasional.

Untuk lomba tingkat Internasional, medali emas International

Environmental Project Olimpiade-Euroasia ke–IV di Azerbaijan diraih

bersama oleh Amalul Auni dan T.M. Farhan Dermawan dari SMA Fatih

Billingual School, Banda Aceh. Adapun Medali Perak ISPO (International

Science Project Olimpiade) bidang kimia di Belanda diraih bersama oleh

Cut Nya Savira dan Aisyah Minzikrina dari SMA Fatih Billingual School,

Banda Aceh dan medali emas ISPO (International Science Project Olimpiade) bidang matematika di Georgia diraih bersama oleh pasangan

Ulfa Mazaya dan Meutia Rizki Innayah juga dari SMA Fatih Billingual

School, Banda Aceh. Khusus untuk lomba kreativitas siswa SMA “Salam

Nusantara” yang diwakili tim Aceh dari sejumlah SMA di Banda Aceh

dan Aceh Besar, tim Aceh meraih medali emas di tingkat nasional.

Pada tahun pelajaran 2009/2010, kelulusan peserta Ujian Nasional

SMA/MA jurusan IPA mencapai 99,49%, SMA/MA jurusan IPS mencapai

97,97%, SMA/MA jurusan bahasa mencapai 96,67% dan SMK mencapai

96,56 %. Secara nasional, peringkat kelulusan SMA/MA IPA pada urutan

12, SMA/MA IPS pada urutan 16, SMA/MA jurusan bahasa pada urutan

24, MA keagamaan pada urutan 12 dan SMK pada urutan 20 nasional.

Meskipun secara umum mutu pendidikan Aceh telah menunjukkan

peningkatan yang ditandai dengan perbaikan nilai Ujian Nasional dan

dalam berbagai lomba di tingkat nasional dan internasional sebagian

anak-anak Aceh telah meraih prestasi menggembirakan, namun hal ini

belum merupakan gambaran menyeluruh dari prestasi anak didik di

Aceh. Kesenjangan mutu antar sekolah dan antar daerah masih tinggi,

baik disebabkan oleh faktor kurangnya guru mata pelajaran tertentu,

distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualifikasi guru,

keterbatasan sarana dan prasarana, maupun kemampuan manajerial

kepala sekolah yang relatif lemah.


keuangan Rp 185.137.802.140,- (89,14%).


82


Program ini bertujuan untuk memperluas, memeratakan serta

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat

yang tidak/belum pernah bersekolah, buta aksara, putus sekolah, atau

warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak

terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Melalui program ini juga

diharapkan warga masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan

potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan

keterampilan vokasional serta pengembangan sikap dan kepribadian

profesional. pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti,

penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat (longlife education), sehingga

menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional

maupun internasional.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terbangunnya tambahan

ruang SKB Sabang, pagar, WC, dan rumah dinas SKB Aceh Besar, pagar

dan saluran pembuangan SKB Aceh Timur, pagar SKB Tangan Tangan,

lanjutan pembangunan gedung SKB Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Nagan

Raya, serta gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masing-

masing di Kota Subulussalam sebanyak 1 unit, Kecamatan Samatiga

sebanyak 1 unit dan Kabupaten Bireuen sebanyak 2 unit.

Hasil yang dicapai dalam rangka peningkatan mutu adalah terlatihnya 315

orang peserta dan 4 paket pendidikan keterampilan hidup, magang 7

orang tutor dan 1 orang Pamong Belajar di Jakarta, tutor paket A, B dan C

di Aceh Timur sebanyak 60 orang, anak putus sekolah di Aceh Barat

sebanyak 23 orang di bidang teknik elektro, 20 orang di bidang otomotif,

20 orang di bidang sulaman benang mas, dan 20 orang di bidang teknisi

komputer, tersalurnya biaya operasional Lembaga Pembinaan dan

Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur’an (LPP-TKA) Aceh Besar,

biaya operasional 16 PKBM di Aceh Timur, 199 set meubeleur SKB Aceh

Timur, dan modul belajar paket C sebanyak 1.350 set. Selain itu telah

terlaksana kegiatan Jambore PTK PNF tingkat provinsi yang diikuti 23

kabupaten/kota dan keikutsertaan dalam Jambore Nasional TKPNF di

Surabaya dan lomba lifskills (kursus) di Bandung, sosialisasi Pendidikan

Untuk Semua (PUS) di tingkat provinsi, serta pemantauan dan evaluasi

kegiatan.


83

Dalam Jambore TK-PNF Nasional di Surabaya, Aceh mencatat prestasi

berupa perolehan juara III bidang IT atas nama Fauzi Helmi, juara IV

untuk pemilik PNF atas nama Supriadi, juara V bidang pendidik PAUD

atas nama Elida dan juara VI untuk tutor Bahasa Inggris atas nama Indri

Naryani. Dalam lomba kursus tingkat nasional tahun 2010 di Bandung,

Aceh memenangi juara I nasional bidang Desain Grafis atas nama A.

Karamullah dan juara II untuk keterampilan menjahit atas nama Imran.

Ujian Nasional program kesetaraan pada tahun 2010 dilaksanakan dalam

dua tahap. Tahap Pertama bulan Agustus 2010 diikuti 407 peserta didik

paket A dan lulus sebanyak 390 orang (95,82%), 2.774 peserta didik

paket B dan lulus sebanyak 2.356 orang (84,93%), 42 peserta didik paket

C jurusan IPA dan lulus sebanyak 27 orang (64,28%), 6.966 peserta didik

paket C jurusan IPS dan lulus sebanyak 5.564 orang (79,87%). Sedangkan

tahap kedua diikuti 403 peserta didik paket A dan lulus sebanyak 358

orang (88,83%), 1.817 peserta didik paket B dan lulus sebanyak 1.385

orang (76,22%), 21 peserta didik paket C jurusan IPA dan lulus sebanyak

19 orang (90,47%), 4.163 peserta didik paket C jurusan IPS dan lulus

sebanyak 1.385 orang (70,47%).


Rp 10.228.905.710,- (89,47%).

8. Program Pendidikan Luar Biasa


kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak

berkebutuhan khusus sejak usia dini sampai dengan pendidikan

menengah dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk

memperoleh pendidikan. Selain melalui lembaga pendidikan luar biasa,

juga dikembangkan layanan pendidikan khusus melalui layanan terpadu

bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah biasa.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah penyelesaian 1 (satu) paket


84

pekerjaan pembangunan lanjutan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Nagan

Raya, pengadaan 8 paket alat kesenian Pendidikan Luar Biasa (PLB),

tersalurnya Biaya Operasional Sekolah PLB sebanyak 42 sekolah dan

biaya makan anak PLB di asrama sebanyak 500 anak selama 10 bulan,

keikutsertaan dalam gebyar ajang prestasi siswa tingkat nasional di

Jakarta, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Melalui kerjasama dengan pihak organisasi internasional non pemerintah

“Hellen Keller International” telah dilakukan sosialisasi dan workshop

serta pelatihan tentang pengelolaan pendidikan khusus yang diikuti para

guru/kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, serta aparat Dinas

Pendidikan Aceh dan dinas/badan terkait lainnya di tingkat provinsi.

Prestasi yang dicapai peserta didik berkebutuhan khusus dari Aceh di

dalam forum OSN tingkat nasional cukup membanggakan, yaitu juara I

nasional atas nama Nurul Huda siswa SDLB Negeri Pembina Aceh

Tamiang.


Rp 3.552.105.400,- (93,60%).

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik

dan tenaga kependidikan, meningkatkan kemampuannya, serta dukungan

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan

tehnis dalam rangka menunjang proses pendidikan dan pembelajaran

pada setiap satuan pendidikan.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah terlatihnya 275 orang calon

guru/kepala sekolah di Aceh Jaya, tersalurnya beasiswa guru ke jenjang S1

di Aceh Singkil sebanyak 200 orang, terlatihnya 440 guru di Aceh Besar,

90 guru di Bireuen, 220 guru di Aceh Utara, 40 guru di Gayo Lues, 40

guru di Aceh Jaya, dan 1.900 orang Guru/Pengawas Fahmul Quran di

tingkat provinsi. Selain dari pada itu telah disalurkan biaya operasional

KKG untuk 69 kelompok se Aceh, subsidi guru ke S1/D4 di Aceh Barat

Daya sebanyak 308 guru dan 20 guru SMK dari D3 ke S1 di tingkat

provinsi. Dalam rangka meningkatkan keterampilan khusus para pendidik

dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan pelatihan karya ilmiah bagi

40 guru dan pelatihan 60 orang pengawas di Aceh Barat, workshop TIK

bagi 46 guru di tingkat provinsi, layanan angka kredit guru, serta

pembekalan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi.

Dalam rangka menunjang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah telah disalurkan insentif guru terpencil di Aceh

Besar sebanyak 222 orang dan guru/pegawai kontrak/guru mengaji di

provinsi sebanyak 6.094 orang. Pemerintah Aceh juga memberikan

tambahan insentif kepada 386 orang guru bantu pusat berupa tambahan

honorarium serta honorarium khusus bulan ke-13, sehingga besar

honorarium yang diterima guru bantu pusat menjadi sama dengan yang


85

diterima guru bantu yang diangkat Pemerintah Aceh.

Dalam keikutsertaan lomba di tingkat nasional, tercatat Dra. Kasumi

Sulaiman, MM (Kepala SMPN 6 Banda Aceh) sebagai juara II nasional

kepala sekolah berprestasi, Inja Ariani, S.Pd (Guru SDN Bukit

Tempurung, Aceh Tamiang) sebagai juara III nasional guru berprestasi,

dan Nurhayani Damanik, S.Pd (Guru SDN Lawe Pakam, Aceh Tenggara)

sebagai juara I nasional Guru SD berdedikasi di daerah terpencil.


Rp 60.054.046.070,- (75,79%).


Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat baca bagi

anggota masyarakat melalui perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

dan pembinaan perpustakaan, serta penyediaan bahan bacaan bermutu

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga diarahkan

untuk pengembangan budaya baca, bahasa, Sastra Indonesia dan daerah

pada masyarakat termasuk pendidik dan peserta didik guna membangun

masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.

Hasil yang dicapai adalah terbangunnya satu unit perpustakaan Kodam

Iskandar Muda Banda Aceh.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 363.420.000,- realisasi keuangan Rp

347.839.000,- (95,71%).


Program ini mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: 1) meningkatkan

kapasitas lembaga di daerah, mengembangkan mekanisme tata kelola,

koordinasi, antar perangkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan,

melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan,

serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

pendidikan; 2) pengembangan dan penerapan sistem pengawasan

pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil

pengawasan terhadap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan

3) penyempurnaan manajemen pendidikan dengan meningkatkan

desentralisasi dan otonomi pengelolaan kepada satuan pendidikan

mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Hasil yang dicapai melalui program ini adalah:

- terselenggaranya rapat koordinasi dengan kabupaten/kota sebanyak

dua kali yaitu di Banda Aceh dan Takengon yang melahirkan

kesepakatan tentang langkah-langkah yang ditempuh dan alternatif

solusi permasalahan yang diantisipasi akan terjadi di lapangan selama

pelaksanaan APBA 2010 dan laporan kemajuan kegiatan;

- tersedianya laporan secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan

tahun 2010 melalui kegiatan monitoring ke 23 kabupaten/kota dan


86

terpenuhinya laporan progress fisik sesuai instrument yang ditetapkan

tim P2K Provinsi Aceh;

- tersusunnya rencana kerja anggaran melalui pemantapan sasaran

kegiatan 2011;

- tersedianya indikator akses, mutu dan relevansi, serta manajemen

pendidikan sebagai basis perumusan kebijakan dan penyusunan

rencana program;

- tersusunnya buku data profil pendidikan aceh dan buku statistik

penduduk usia sekolah tahun 2009 (melalui kerjasama dengan BPS

Aceh);

- tersedianya laporan hasil supervisi pengawas sekolah secara tematik

dari 23 kabupaten/kota;

- terlaksananya pemantauan program UKS kabupaten/kota dan

keikutsertaan dalam rapat koordinasi di tingkat nasional;

- tersosialisasinya kegiatan anti narkoba di kalangan guru, peserta didik,

mahasiswa dan generasi muda (160 peserta) agar memiliki

kewaspadaan dan perilaku penolakan terhadap narkoba;

- tersosialisasinya berbagai peraturan penyelenggaraan pendidikan di

kalangan pemangku kepentingan pendidikan;

- terlaksananya remedial teaching bagi siswa SMP dan SMA (masing-

masing 12 kali pertemuan) untuk semua calon peserta UN di

Kabupaten Aceh Barat Daya;

- tersusunnya laporan kemajuan pendidikan Aceh Tahun 2009

bekerjasama dengan Sedia-AUSAID yang kemudian diterbitkan

sebagai laporan TKPPA Provinsi Aceh.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.424.880.725,- realisasi keuangan Rp

2.426.200.500,- (70,84%).

Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 823.317.688.930,-

realisasi keuangan sebesar Rp 751.888..410.847.,- (91,32%). Kondisi realisasi

keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

No Belanja/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

823.317.688.930 - 751.888..410.847 91,32

1 Belanja tidak langsung 36.684.257.793 - 32.768.561.993 89,33

2 Belanja langsung 786.633.431.137 - 719.119.848.854 91,42

TOTAL 823.317.688.930 - 751.888..410.847 91,32


87

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- sejumlah paket pekerjaan mengalami gagal tender pada umumnya

disebabkan faktor non tehnis seperti penggabungan panitia lelang semua

unit kerja yang terkonsentrasi pada satu tempat, beberapa pekerjaan baru

dapat dilelangkan setelah selesainya dokumen revisi DPA, sedangkan

waktu yang tersisa tak mencukupi untuk melakukan tender ulang;

- di beberapa kabupaten terjadi keterlambatan pengumuman lelang untuk

dana Otsus kabupaten yang bersangkutan;

- untuk paket pekerjaan lanjutan di beberapa lokasi pihak kontraktor

sebelumnya tidak menyelesaikan kewajiban membayar upah kerja dan

harga material sehingga terjadi pemblokiran untuk menghalangi

pekerjaan lanjutan oleh kontraktor baru. Penyelesaian kasus ini

membutuhkan waktu yang memperlambat penyelesaian paket

pekerjaan;

- tanah untuk akses jalan masuk ke lokasi masih dalam perselisihan (SKB

Aceh Utara dan SMA Unggul Aceh Besar):

- masih ditemukan adanya rekanan yang tidak profesional dalam

melaksanakan pekerjaan;

- rendahnya mutu sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan

program-program pendidikan, khususnya dalam menyusun dokumen

pelelangan dan kontrak;

- masih diperlukan peningkatan SDM, agar berkompeten terhadap

penelaah yang menyangkut dalam penyiapan pelelangan dan dokumen

kontrak serta pendukung lainnya yang merupakan program infrastruktur

dan sarana pendidikan;

- lambatnya penyampaian data dari kabupaten/kota untuk mendukung

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Solusi:

- meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;

- menyelesaikan persoalan di lapangan dengan jalan musyawarah yang

melibatkan kontraktor lama, para tukang dan kontraktor baru yang akan

melanjutkan pekerjaan;

- menegur pihak rekanan yang lambat menyelesaikan pekerjaan;

- melakukan pelatihan staf yang difokuskan pada pendataan, perencanaan

dan penganggaran;

- mengirim tim asistensi pendataan ke kabupaten/kota;

- Melakukan kerjasama dengan lembaga donor untuk kegiatan “capacity building”.


88

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

Urusan pendidikan yang dilaksanakan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

adalah:





b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Penyediaan alat tulis kantor;

f. Barang cetakan dan penggandaan;

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

k. Penyediaan jasa keamanan kantor;

l. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

m. Penyediaan jasa pegawai non PNS.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana



b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

c. Pengadaan peralatan gedung kantor;

d. Pengadaan meubeleur;

e. Pengadaan komputer;

f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Pendidikan Dayah


a. Pelatihan pembinaan bidang kaligrafi;

b. Pelatihan komputer untuk santri dayah;

c. Pembinaan pimpinan, tengku dayah dan perekrutan tenaga pendidik;

d. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Pidie;

e. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie

yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah;

f. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Pidie Jaya;

g. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya


h. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Bireuen;


89

i. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Bireuen


j. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Bener Meriah;

k. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Bener

Meriah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah;

l. Pelatihan manajemen dan manajemen asset dayah;

m. Pelatihan usaha kesehatan dayah;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah


a. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Aceh Tengah;

b. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Tengah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah;

c. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam Kabupaten

Gayo Lues;

d. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Gayo

Lues yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah;

e. Pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Tamiang;

f. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Tamiang yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan

fasilitas pengajian/TPA;

g. Pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Tenggara;

h. Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Tenggara yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana dan fasilitas

balai pengajian/TPA;

i. Bantuan terhadap dayah perbatasan di 4 (empat) wilayah

kabupaten/kota;

j. Bantuan fisik, rehabilitasi dan operasional untuk dayah-dayah

tertentu di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh

Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue;

k. Penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya;

l. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh

Timur;

m. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh

Tenggara;

n. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh Besar;

o. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Pidie;

p. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bireuen;


90

q. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kota Lhokseumawe;

r. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bener

Meriah;

s. Pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh Barat

Daya;

t. Pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Sabang;

u. Pembangunan dan Pengembangan dayah-dayah dalam wilayah Kota

Banda Aceh;

v. Pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Besar;

w. Pembangunan /rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Banda Aceh

yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA;

x. Pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Besar yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA.




Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan

jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan

penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah, Penyediaan jasa keamanan kantor,

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Penyediaan jasa

pegawai non-PNS. Program ini merupakan program rutin yang setiap

tahun dianggarkan. Anggaran yang disediakan Rp 1.459.599.050,-

realisasi Rp 1.458.540.550,- (99,93%).

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantor dengan jumlah dana yang tersedia

Rp 5.167.593.400,- dengan realisasi Rp 5.158.007.000,- (99,8%) telah

dilaksanakan dalam dua tahap dan realisasi fisik telah mencapai 100%

terhadap rencana fisik. Sedangkan sisa lebih dana sebesar Rp 9.586.400,-

atau 0,2% merupakan sisa lebih tender/kontrak.

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor telah dilaksanakan dalam bentuk

pengadaan lemari arsip 4 pintu, filling cabinet 4 laci. Anggaran yang

disediakan Rp 61.600.000,- realisasi keuangan Rp 56.728.000,- (92,09%)

dan fisik 100 %.


91

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor telah dilakukan pembelian alat

pendingin (AC) dengan jumlah dana yang tersedia Rp 22.695.000,-

realisasi keuangan Rp 22.650.000,- (99,8%).

Kegiatan pengadaan meubeleur

Pengadaan meubeleur telah dilakukan dengan pembelian kursi kerja

dengan jumlah dana yang tersedia Rp 13.000.000,- realisasi keuangan Rp

12.800.000,- (98,5%).

Kegiatan pengadaan komputer

Pengadaan komputer telah dilaksanakan dalam bentuk pembelian

perangkat komputer untuk kelancaran administrasi perkantoran terdiri

dari pengadaan komputer/PC, komputer notebook, printer dan scanner.

Dana yang tersedia Rp 285.500.000,- realisasi keuangan Rp 283.275.000,-

(99,22%).

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah di

laksanakan dalam bentuk penyediaan untuk dana pemeliharaan dan

perawatan kendaraan dinas kantor bagi kelancaran operasional kantor,

dialokasikan bagi keperluan belanja jasa service Rp 40.400.000,- dengan

realisasi penggunaan dana Rp 40.192.500,- (99,4%).

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah dilaksanakan

dalam bentuk penyediaan untuk dana pemeliharaan dan perawatan

gedung kantor bagi kelancaran operasional kantor, dana yang

dialokasikan bagi keperluan belanja jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor Rp 31.750.000,- dengan realisasi penggunaan dana

Rp 31.405.000,- (98,9%)


Kegiatan pelatihan pembinaan bidang kaligrafi

Telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan

keterampilan santri dalam memahami penulisan kaligrafi yang benar.

Anggaran yang disediakan Rp 257.220.000,- realisasi keuangan Rp

257.220.000,- (100%).

Kegiatan pelatihan komputer untuk santri dayah

Pelatihan komputer untuk santri dayah telah dilaksanakan dalam bentuk

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan santri agar mampu

menggunakan komputer, sehingga dapat menghasilkan santri-santri yang

berkualitas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 224.070.000,- realisasi

keuangan Rp 224.070.000,- (100%).

Kegiatan pembinaan pimpinan, Teungku dayah dan perekrutan tenaga

pendidik.

Telah dilaksanakan dalam bentuk penyedian bantuan insentif bagi guru/


92

tengku dayah, perekrutan tenaga pendidik dayah dan rapat koordinasi

ulama dayah. Anggaran yang disediakan Rp 11.445.772.000,- realisasi

anggaran Rp 11.407.972.000,- ( 99,67%).

Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam

Kabupaten Pidie.

Kegiatan ini telah dibangun rumah guru, asrama santri, bilik santri, RKB,

balai pengajian, mushalla, pagar, dapur pada pesantren/dayah yang

tersebar di Kabupaten Pidie. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang

mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 29 dayah.

Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi

kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan belajar mengajar di

dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 4.050.750.000,- realisasi

keuangan Rp 4.050.750.000 (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan Pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah kabupaten

Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan penerima

bantuan sebanyak 70 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten Pidie.

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah.

Anggaran yang disediakan Rp 1.885.000.000,- realisasi keuangan Rp

1.875.000.000 (99,74%).


Kabupaten Pidie Jaya.


balai pengajian, mushalla, pagar, dapur pada pesantren/dayah yang

tersebar di Kabupaten Pidie Jaya. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang

mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 12 dayah.


93

Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi




keuangan Rp 1.632.150.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Pidie

Jaya yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah.

Kegiatan dana bantuan dayah ini telah telah disalurkan dengan jumlah

penerima bantuan sebanyak 26 dayah/pesantren dalam wilayah

Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu

pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 355.000.000,- realisasi

keuangan Rp 355.000.000 (100%).


Kabupaten Bireuen


balai pengajian, tempat wudhu, paving block, mushalla, pagar pada

pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2010

pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut

berjumlah 17 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe

atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi

lapangan.




Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten

Bireuen yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah

Kegiatan dana bantuan dayah ini telah disalurkan dengan jumlah


Kabupaten Bireuen. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu

pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 1.190.000.000,- realisasi

keuangan Rp 1.190.000.000 (100%).


Kabupaten Bener Meriah

Kegiatan ini telah dibangun asrama santri dan RKB pada pesantren/dayah

yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah. Pada tahun 2010

pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut

berjumlah 2 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe

atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi

lapangan.


dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 325.500.000,- realisasi

keuangan Rp 325.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.


94

Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten

Bener Meriah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah


penerima bantuan sebanyak 5 dayah/pesantren dalam wilayah Kabupaten

Bener Meriah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu


keuangan Rp 95.000.000,- (100%).

Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Manajemen Asset Dayah

Kegiatan pelatihan manajemen dan manajemen asset dayah telah

dilaksanakan pada tahun 2010 bagi 100 orang dari unsur pimpinan dayah

dari 23 kabupaten/kota. Tujuan dari pelatihan ini adalah:

- untuk terkoordinasinya kegiatan-kegiatan dalam lembaga dayah

dengan manajemen yang baik;

- tumbuhnya kesadaran pengurus dayah/pimpinan dayah yang diikat

dengan kelembagaan yang kuat dan manajemen yang profesional;

- meningkatnya kemampuan dalam hal pengelolaan aset dengan

manajemen yang baik;

- meningkatnya kemampuan dalam hal administrasi dokumen aset.


204..131.000,- (90,41%).

Kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah

Kegiatan pelatihan usaha kesehatan dayah telah dilaksanakan pada tahun

2010 bagi 100 orang dari unsur pimpinan dayah dari 23 kabupaten/kota.

Tujuan dari pelatihan ini adalah :

- untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan

santri dayah serta menciptakan lingkungan dayah yang sehat

sehingga memungkinkan pertumbuhan santri yang harmonis dan

optimal dalam rangka membentuk santri yang berkualitas;

- untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat

kesehatan peserta pelatihan yang mencakup memiliki pengetahuan,

sikap dan ketrampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta

berpartisipasi aktif didalam usaha peningkatan kesehatan fisik,

mental, sosial maupun lingkungan serta memiliki daya tangkal

terhadap pengaruh buruk.


213.950.000,- (96,34%).

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah


Kabupaten Aceh Tengah

Kegiatan ini telah dibangun asrama santri, bilik santri dan mushalla pada

pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun

2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan sarana


95

tersebut berjumlah 4 dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan

urutan tipe atau kondisi kebutuhan pesantren/dayah berdasarkan hasil

verifikasi lapangan.




Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Tengah yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai

pengajian/dayah



Aceh Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu


keuangan Rp 30.000.000 (100%).


Kabupaten Gayo Lues

Kegiatan ini telah dibangun pagar, pintu gerbang, RKB, MCK, tower air

dan jalan setapak pada pesantren/dayah yang tersebar di Kabupaten Gayo

Lues. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan

prasarana dan sarana tersebut berjumlah 3 dayah. Besaran bantuan

diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan

pesantren/dayah berdasarkan hasil verifikasi lapangan.




Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Gayo

Lues yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai pengajian/dayah



Gayo Lues. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

dayah. Anggaran yang disediakan Rp 20.000.000,- realisasi keuangan Rp

20.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Tamiang

Kegiatan ini telah dibangun asrama dan RKB pada pesantren/dayah yang

tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2010 pesantren/dayah

yang mendapat bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 2

dayah. Besaran bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi



dayah/pesantren. Anggaran yang disediakan Rp 279.000.000,- realisasi



96


Tamiang yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA



Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan

mutu pendidikan dayah. Anggaran yang disediakan Rp 640.000.000,-

realisasi keuangan Rp 640.000.000 (100%).

Kegiatan pembangunan & pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Tenggara

Kegiatan ini telah dibangun RKB, asrama, dapur umum, tempat wudhu,

MCK, ruang makan santri, penimbunan lahan, kantor dan ruang guru,

rumah penjaga, pos keamanan, sumur gali dan instalasi distribusi, pagar,

pintu gerbang dan mushalla pada dayah/TPA yang tersebar di Kabupaten

Aceh Tenggara. Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat

bantuan prasarana dan sarana tersebut berjumlah 10 dayah/TPA. Besaran

bantuan diberikan berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan

dayah/TPA berdasarkan hasil verifikasi lapangan.


dayah/TPA. Anggaran yang disediakan Rp 6.207.750.000,- realisasi



Tenggara yang diperuntukan bagi rehabilitasi sarana dan fasilitas balai

pengajian/TPA.

Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah disalurkan dengan jumlah

penerima bantuan sebanyak 4 dayah/TPA dalam wilayah Kabupaten

Aceh Tenggara. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu


keuangan Rp 155.000.000,- (100%).

Kegiatan bantuan terhadap dayah perbatasan di 4 (empat) wilayah

kabupaten/kota

Kegiatan dana bantuan dayah ini telah dilakukan dalam bentuk

pembangunan sarana dan prasarana bagi kelancaran proses belajar

mengajar di dayah perbatasan, bantuan insentif bagi guru dayah, dan

bantuan operasional dayah, dengan jumlah bantuan sebanyak 4 dayah

perbatasan di 4 (empat) wilayah kabupaten/kota. Bantuan ini bertujuan

untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah. Bantuan fisik, rehabilitasi

dan operasional untuk dayah-dayah tertentu di beberapa lokasi di

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota

Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.

Kegiatan dana bantuan dayah ini diantaranya mencakup bantuan fisik,

rehabilitasi dan operasional untuk dayah-dayah tertentu di beberapa

lokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota


97

Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue. Dana

bantuan fisik untuk tiap dayah dibagi kepada biaya perencanaan, biaya

pengawasan dan biaya pengelola teknis. Tujuan penganggaran ini adalah

untuk meningkatnya sarana dan prasarana dayah sehingga terwujudnya

kenyamanan belajar-mengajar di dayah. Anggaran yang disediakan dari

APBA berjumlah Rp 5.307.600.000,- realisasi keuangan Rp

5.307.600.000,- (100%).

Kegiatan penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kegiatan penyaluran bea siswa santri di Kabupaten Aceh Barat Daya

sebesar Rp 205.000.000 yang diberikan kepada 410 santri sesuai usulan

dari Kabupaten Aceh Barat Daya dengan rincian Rp 500.000.-/santri.

Realisasi kegiatan sudah terlaksana 100%.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Aceh

Timur

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh

Timur telah disalurkan kepada 22 dayah/BP/TPA sesuai usulan dari

Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang disediakan Rp 2.850.000.000,-

realisasi keuangan Rp 2.850.000.000,- (100%).


Tenggara

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh

Tenggara telah disalurkan kepada 15 dayah/TPA sesuai usulan dari

Kabupaten Aceh Tenggara. Anggaran yang disediakan Rp 2.850.000.000,-

realisasi keuangan Rp 2.850.000.000,- (100%).


Besar

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh Besar

telah disalurkan kepada 4 dayah sesuai usulan dari Kabupaten Aceh

Besar. Anggaran yang disediakan Rp 600.000.000,- realisasi keuangan Rp

600.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Pidie

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Pidie telah

disalurkan kepada 26 dayah/BP sesuai usulan dari Kab. Pidie. Anggaran

yang disediakan Rp 1.900.000.000,- realisasi keuangan Rp 1.900.000.000,-

(100%).

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten

Bireuen

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Bireuen

telah disalurkan kepada 15 dayah/BP sesuai usulan dari Kabupaten

Bireuen. Anggaran yang disediakan Rp 765.000.000,- realisasi keuangan

Rp 765.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kota


98

Lhokseumawe

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kota Lhokseumawe

telah disalurkan kepada 15 dayah/BP sesuai usulan dari Kota

Lhokseumawe. Anggaran yang disediakan Rp 946.000.000,- realisasi

keuangan Rp 946.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dayah di Kabupaten Bener

Meriah

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Bener

Meriah telah disalurkan kepada 1 dayah sesuai usulan dari Kabupaten

Bener Meriah, dengan realisasi kegiatan 100%. Anggaran yang

disediakan Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%).


Barat Daya

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dayah di Kabupaten Aceh Barat

Daya telah disalurkan kepada 8 dayah/BP sesuai usulan dari Kabupaten

Aceh Barat Daya. Anggaran yang disediakan Rp 548.000.000,- realisasi

keuangan Rp 548.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Sabang

Kegiatan bantuan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota

Sabang yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA. Anggaran yang disediakan Rp 30.000.000,- realisasi

keuangan Rp 30.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kota Banda Aceh

Kegiatan ini telah dibangun bangunan dayah, asrama, MCK, pemasangan

internet dan mushalla pada dayah yang tersebar di Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan

sarana tersebut berjumlah 5 dayah. Besaran bantuan diberikan

berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan dayah berdasarkan hasil

verifikasi lapangan. Dengan adanya bantuan ini diperuntukkan guna

meningkatkan kegiatan belajar mengajar di dayah. Anggaran yang

disediakan Rp 456.150.000,- realisasi keuangan Rp 456.150.000,- (100%)

dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan pembangunan dan pengembangan dayah-dayah dalam wilayah

Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan ini telah dibangun bangunan dayah, asrama, balai pengajian,

bilik santri, penutup atap halaman, pagar beton, RKB, kantor pimpinan

dan mushalla pada dayah yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar. Pada

tahun 2010 pesantren/dayah yang mendapat bantuan prasarana dan

sarana tersebut berjumlah 17 dayah. Besaran bantuan diberikan

berdasarkan urutan tipe atau kondisi kebutuhan dayah berdasarkan hasil

verifikasi lapangan. Dengan adanya bantuan ini meningkatkan kegiatan


99

belajar mengajar di dayah. Anggaran yang disediakan Rp 3.073.650.000,-

realisasi keuangan Rp 3.073.650.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan pengembangan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kota Banda

Aceh yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA

Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah dilakukan dengan jumlah

bantuan sebanyak 35 dayah/TPA dalam wilayah Kota Banda Aceh.



660.000.000,- (100%).

Kegiatan pembangunan/rehab BP/dayah dalam wilayah Kabupaten Aceh

Besar yang diperuntukkan bagi rehabilitasi sarana balai dan fasilitas

pengajian/TPA

Kegiatan dana bantuan dayah/TPA ini telah dilakukan dengan jumlah

bantuan sebanyak 112 dayah/TPA dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.



2.502.000.000,- (100%).

Realisasi Anggaran

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dialokasikan dana sebesar Rp

107.453.449.231,- realisasi keuangan sebesar Rp 105.310.436.420,- (98,01%)

dan realisasi fisik 99,36%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung

dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

107.453.449.231 99,36 105.310.446.420 98,01



TOTAL 107.453.449.231 99,36 105.310.446.420 98,01


Permasalahan:

- terdapat 2 dayah/BP di wilayah Kabupaten Pidie tidak terserap anggaran

akibat tidak dilengkapinya persyaratan administrasi oleh Pimpinan

Dayah/BP yang bersangkutan;

- belum adanya pemahaman yang cukup memadai pada pimpinan/panitia

pembangunan terhadap pengelolaan kegiatan;


100

- kondisi dayah-dayah masih memprihatinkan dengan statusnya yang

masih belum jelas;

- di Kabupaten Bireuen ada 1 dayah yang diusulkan mendapat bantuan

pembangunan tapi tidak melakukan proses administrasi untuk

pengamprahan dana sehingga dana menjadi mati/sia-sia.

Solusi:

- akan dilakukan pembinaan dan dipertimbangkan bantuan tahun

berikutnya;

- perlu dilakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan kegiatan;

- perlu pendataan dan legalisasi status hukum;

- ke depan perlu dilakukan pendataan yang lebih teliti agar alokasi dana

dapat tersalurkan sepenuhnya dan tidak sia-sia.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Urusan pendidikan yang dilaksanakan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

adalah:









f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;


h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

i. Penyediaan peralatan rumah tangga;

j. Penyediaan makanan dan minuman;

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

b. Pengadaan peralatan gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini berupa perencanaan perencanaan dan penyusunan program

anak usia dini (penyusunan buku panduan penyelenggaraan PAUD oleh

masyarakat).

4. Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan ini berupa penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi


101

pendidikan dasar (penelitian tentang hambatan penuntasan wajib belajar

sembilan tahun di perdesaan).


Kegiatan ini berupa publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

(sosialisasi kebijakan pendidikan non formal melalui media massa).

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pepustakaan


a. Penerbitan jurnal pendidikan (pencerahan)

b. Pengembangan minat dan budaya baca (menyusun dan menerbitkan

buku refleksi setengah abad pendidikan Aceh).

c. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca (penyusunan

bahan muatan lokal MOU Helsinki dan UUPA No.11 tahun 2006)



a. Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan (kajian program-

program strategis bidang pendidikan melalui pemanfaatan dana Migas

dan dana Otsus);

b. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

(penyusunan kriteria pemilihan/pengangkatan kepala dinas

pendidikan, kepala sekolah dan komite sekolah);

c. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan (lokakarya sinkronisasi LPTK dengan

kebijakan mutu guru);

d. Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan (Seminar partisipasi

masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan).


Kegiatan ini berupa pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan

dayah (muzakarah pimpinan dayah salafi dan terpadu).





daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan

jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan

makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan telah

dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp 360.540.000,- realisasi

keuangan Rp 320.497.317,- (88,89%) dan fisik 95,00%.


102



Pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung

kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.


142.466.600,- (98,97%) dan fisik 100%.

3. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini (penyusunan buku

panduan penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat)

Dalam Renstra Pendidikan Aceh 2008-2012 salah satu sasaran dalam

bidang pendidikan anak usia dini adalah meningkatkan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, sehingga partisipasi sekolah

anak usia 4-6 tahun meningkat dari 15% sekarang menjadi 85% pada

akhir tahun 2012. Untuk itu diperlukan suatu pedoman bagi anggota

masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang berminat

menyelenggarakan PAUD agar sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.

Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp

82.973.000,- dengan realisasi keuangan Rp 81.359.500,- (98,06%) dan

realisasi fisik 100%.

4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

(penelitian tentang hambatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun

di perdesaan)

Meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah berlangsung

hampir 20 tahun, namun dalam kenyataan masih ada anak usia sekolah

(SD/SMP) yang tidak mendapatkan kesempatan belajar (putus sekolah)

baik di perdesaan maupun di perkotaan. Untuk mendukung pelaksanaan

wajib pendidikan dasar 9 tahun dirasa perlu untuk mengadakan

penelitian terhadap hambatan apa saja yang mungkin terjadi, sehingga

Wajar 9 tahun masih mengevaluasi permasalahan di lapangan. Penelitian

ini dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga terkini dalam

merancang kebijakan teknis dan dapat menjadi bahan rekomendasi

kepada gubernur untuk kebijakan daerah di masa mendatang. Anggaran

yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 94.000.000,-

dengan realisasi keuangan Rp 92.520.000,- (98,43%) dan realisasi fisik

100%.


Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (sosialisasi kebijakan

pendidikan non formal melalui media massa)

Pendidikan non formal di Aceh menduduki prosesi yang sangat strategis

dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Akan tetapi dalam

keberadaan lembaga masih belum menggembirakan. Hal ini tidak hanya

dari penampilan fisik semata, akan tetapi dari segi manajemen dan


103

kurikulum perlu penanganan yang terprogram. Dalam sistem

pengelolaan diperlukan adanya suatu pemahaman yang relatif sama di

antara pengelola lembaga. Bahkan dikalangan masyarakat masih

menganggap lembaga pendidikan non formal merupakan lembaga

penyelenggaran pendidikan yang tidak ada ketentuan baku dan

terprogram. Oleh karena perlu memasyarakatkan lembaga non formal

melalui sosialisasi kepada masyarakat. Anggaran yang disediakan dalam

pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 75.850.000,- dengan realisasi

keuangan Rp 70.570.000,- (93,04%) dan realisasi fisik 100%.

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pepustakaan

Penerbitan jurnal pendidikan (pencerahan)

Jurnal pendidikan “pencerahan” yang sebelumnya bernama “media

MPD” telah dibina oleh MPD sejak tahun 2003. Jurnal tersebut berisi

tulisan ilmiah dan popular mengenai pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan di kalangan pendidik dan masyarakat

mengenai pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan minat dan

budaya baca. Jurnal pencerahan dicetak 3 nomor dalam setahun masing-

masing sebanyak 250 buah yang akan dikirimkan ke perpustakaan

sekolah dan madrasah. Jurnal dipersiapkan oleh tim redaksi. Anggaran

yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 85.000.000,-


100%.

Pengembangan minat dan budaya baca (menyusun dan menerbitkan

buku refleksi setengah abad pendidikan Aceh)

Suatu hal yang unik adalah Pemerintah Aceh memperingati hari

pendidikan daerah pada setiap tanggal 2 September, dimana tidak ada

satu daerah pun di tanah air yang mempunyai hari pendidikan daerah.

Hari pendidikan daerah pertama sekali ditetapkan pada tanggal 2

September 1959 mempunyai makna yang sangat berarti bagi

pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh karena menjadi tonggak dan

pendorong berkembangnya pendidikan di Aceh. Penetapan tanggal 2

September sebagai hari pendidikan daerah dicetuskan oleh Alm. Bapak

Prof. Ali Hasyimi sebagai Gubernur Aceh saat itu didasarkan pada

dimulainya pembangunan Kampus Darussalam pada tanggal 2 September

1959. Pembangunan Kampus Darussalam yang saat ini menjadi

kebanggaan masyarakat Aceh dilakukan setelah Aceh diberikan sebutan

Daerah Istimewa dengan keputusan Missi Hardi No. Kep. 01/1959.

Peringatan Hari Pendidikan Daerah. Sebagai upaya mengenang kembali

sejarah lahirnya pendidikan di Aceh, maka MPD Aceh menulis buku

tentang “Refleksi Setengah Abad Pendidikan Aceh”. Anggaran yang

disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 334.300.000,-


100%.


104

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca (penyusunan

bahan muatan lokal dibuat dalam bentuk buku ajar yang didalamnya

memasukan unsur-unsur yang terkandung dalam UUPA dan proses

MOU Helsinki, agar dapat dipergunakan untuk tingkat dan jenjang

SD/SMP/SMA dan Perguruan Tinggi. Anggaran yang disediakan dalam

pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 500.000.000,- dengan realisasi



Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pendidikan (kajian program-program

strategis bidang pendidikan melalui pemanfaatan dana migas dan dana

otsus)

Tujuan kegiatan untuk mengetahui apakah dana yang dialokasikan untuk

pendidikan relevan atau tidak dengan 4 pokok kebijakan pembangunan

pendidikan, yaitu: akses, peningkatan mutu, perbaikan manajemen

pendidikan dan pelaksanaan pendidikan islami. Ruang lingkup analisis

meliputi (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) pendidikan dasar,

(3) pendidikan menengah, (4) guru dan tenaga kependidikan dan (5)

pendidikan luar sekolah dan luar biasa. Kegiatan meliputi : (a) kegiatan

pengumpulan data kegiatan analisis dan (b) diskusi terbatas. Kegiatan

pengumpulan dilakukan pada Dinas Pendidikan Aceh dan pada 8 dinas

pendidikan kabupaten/kota (termasuk pada Kanwil Kemenag dan Kandep

Kemenag kabupaten/kota menyangkut penggunaan dana pendidikan

untuk madrasah). Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan

ini adalah Rp 72.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp 71.322.000,-

(97,90%) dan realisasi fisik 100%.

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

(Penyusunan kriteria pemilihan/pengangkatan kepala dinas pendidikan,

Kepala sekolah dan komite sekolah)

Dengan diberlakukan undang-undang otonomi daerah dimana

kewenangan sangat besar diberikan kepada kepala daerah dalam

menentukan berbagai kebijakan didaerahnya masing-masing, termasuk

kebijakan dalam sektor pendidikan. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kepala Sekolah yang masih ada yang dijabat oleh personil yang bukan

bidangnya termasuk tidak memiliki latar belakang pendidikan baik

kualifikasi akademis maupun pengalaman kerja. Malah terdapat didaerah

yang melakukan rotasi jabatan kepala sekolah diluar ketentuan yaitu

secepat-cepatnya empat tahun, paling lama delapan tahun dan boleh

dilanjutkan bila memilki prestasi yang baik. Anggaran yang disediakan

dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 70.500.000,- dengan realisasi


Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan (Lokakarya sinkronisasi LPTK dengan

kebijakan mutu guru)


105

Salah satu hambatan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah

tidak adanya sinkronisasi antara program peningkatan mutu pendidikan

dengan lembaga-lembaga yang berfungsi menghasilkan tenaga

kependidikan. Dalam kenyataannya sungguh memprihatinkan berbagai

pihak manakala LPTK sebagai pencetak tenaga kependidikan yang

tersebar dimana-mana seakan-akan tidak memikirkan kualitas lulusan,

maka oleh karena itu dirasa perlu untuk diadakan lokakarya sinkronisasi

antara LPTK dengan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan

mutu pendidikan. Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan

ini adalah Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 70.780.000,-


Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan (Seminar partisipasi

masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan)

Peran masyarakat dalam memajukan pendidikan sangat strategis akan

tetapi banyak kalangan masyarakat yang tidak menyadari hal ini. Maka

untuk itu perlu dilaksanakan seminar sekaligus dapat berfungsi sebagai

sosialisasi peran masyarakat dalam sektor pendidikan. Anggaran yang

disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 95.000.000,-


100%.


Pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan dayah (Muzakarah

Pimpinan dayah salafi dan terpadu)

Pendidikan Dayah di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan

pesantren-pesantren yang ada di daerah lain di Indonesia. Kelulusan

santri ditentukan oleh pimpinan pasantren, kekuatan Dayah Salafi

terletak pada mengorbitkan ulama-ulama karismatik, sementara kekuatan

dayah terpadu terletak pada memadukan ilmu-ilmu Naqliyal dan Aqliyal.

Dalam rangka pemberdayaan dayah, perlu dilakukan upaya-upaya

sinergisasi di masa-masa mendatang. Untuk itu perlu diadakan

Muzakarah Pimpinan Dayah Salafi dan Dayah Terpadu. Dalam hal ini

MPd Aceh telah melakukan Muzakarah tersebut. Anggaran yang

disediakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp 80.000.000,- dengan

realisasi keuangan Rp 76.895.000,- (96,12%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dialokasikan dana sebesar Rp

4.190.303.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 3.828.412.347,- (91,36%) dan

realisasi fisik 95,00%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan

belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


106


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

4.190.303.000 95,00 3.828.412.347 91,36



TOTAL 4.190.303.000 95,00 3.828.412.347 91,36


Sesuai dengan fungsi MPD selaku badan pemikir, pemberi pertimbangan,

penggerak partisipasi masyarakat, pengontrol dan mediator, maka dapat

dikatakan tidak ada permasalahan yang sangat berarti dalam pelaksanaan

kegiatan yang telah disetujui melalui APBA. Permasalahan tidak terserapnya

anggaran tidak langsung disebabkan karena TPK eselon III dan IV selama 2

bulan (Januari s/d Februari 2010), tunjangan struktural eselon III dan IV

selama 2 bln (Januari s/d Februari 2010), honor pengguna anggaran selama 1

tahun (Januari s/d Desember 2010) dan TPK Gol II dan Gol III selama 1 thn

(Januari s/d Desember 2010), dengan demikian maka dana untuk gaji beserta

tunjangan tidak terserap.

2. URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum

dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Dinas Kesehatan

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai

berikut:





b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik;




f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;



107

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

j. Penyediaan logistik kantor;

k. Penyediaan makanan dan minuman;

l. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

m. Penyediaan jasa keamanan kantor;

n. Penyediaan jasa dokumentasi kantor.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur


a. Pembangunan rumah dinas;

b. Pembangunan gedung kantor;

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

d. Pengadaan meubeleur;

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan


a. Pengadaan obat dan pembekalan;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat


a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;

b. Revitalisasi sistem kesehatan;

c. Peningkatan kesehatan masyarakat;

d. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana;

e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat bagi

masyarakat;

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan ini berupa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga


108

sadar gizi.

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan ini berupa penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

c. Peningkatan imunisasi;

d. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah;

e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan

dan pemberantasan penyakit.

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;

b. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan;

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya


a. Pembangunan puskesmas;

b. Pembangunan puskesmas pembantu;

c. Pembangunan posyandu;

d. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas;

e. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu;

f. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.

13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata


a. Pembangunan rumah sakit;

b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;

14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kegiatan ini berupa pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan.

17. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan ini berupa penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga

kurang mampu.


109




Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa

kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang

cetakan dan pengadaan, Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, Penyediaan logistik kantor, Penyediaan makanan dan

minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,

Penyediaan jasa keamanan kantor; Penyediaan jasa dokumentasi kantor.

Program dan kegiatan di atas merupakan program rutin kantor. Anggaran

yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 11.066.245.735,-

realisasi keuangan Rp 8.564.855.313,- (77,39%) dan realisasi fisik 100%.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur


Pembangunan rumah dinas; Pembangunan gedung kantor, Pengadaan

perlengkapan gedung kantor, Pengadaan meubeleur, Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp

3.283.863.311,- realisasi keuangan Rp 3.039.275.500,- (92,55%) dan



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


29.250.000,- realisasi keuangan Rp 26.250.000,- (89,79%) dan realisasi

fisik 100%.


Kegiatan terdiri dari pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan. Anggaran yang disediakan

untuk program dimaksud sebesar Rp 1.971.908.000,- realisasi keuangan

Rp 1.797.479.269,- (91,15%) dan realisasi fisik 100%.

5. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Kegiatan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan obat

untuk gudang farmasi kabupaten/kota/puskesmas untuk memenuhi

kebutuhan obat-obatan di gudang farmasi di kabupaten/kota. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 991,146,689,-

realisasi keuangan Rp 753.443.364,- (76,01%) dan realisasi fisik 95%


110

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui monitoring dan pelaporan

program kesehatan untuk tersedianya data dan informasi kefarmasian

untuk meningkatkan kualitas data dan informasi kefarmasian di

kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 39.000.000,- realisasi keuangan Rp 31.604.000,- (81,03%) dan

realisasi fisik 100%


Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat untuk terlaksananya pelaksanaan pelayanan

masyarakat di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 9.879.248.457,- realisasi keuangan Rp

7.878.401.320,- (79,74%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan revitalisasi sistem kesehatan

Kegiatan ini meliputi pelatihan petugas pengelola alat kalibrasi kesehatan

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di


sebesar Rp 200.000.000,-. realisasi keuangan Rp 184.334.000,- (92,16%)


Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

Kegiatan ini meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat agar meningkatnya kompetensi masyarakat yang diharapkan

dapat meningkat derajat kesehatan masyarakat. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 300.000.000,- realisasi


Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban

bencana

Kegiatan ini meliputi pelayanan kesehatan dan kesiapsiagaan bencana

agar tertanggulanginya masalah kesehatan saat kesiapsiagaan dan

penanggulangan bencana sehingga diharapkan dapat meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat pra, saat dan pasca bencana. Anggaran yang



Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Kegiatan ini meliputi peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini meliputi penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas

sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan dapat


111

menjadi tenaga kesehatan yang profesional di puskesmas. Anggaran yang




Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

bagi masyarakat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi

ke seluruh kabupaten/kota dalam bentuk media cetak dan meningkatnya

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 136.920.000,- realisasi keuangan Rp

136.920.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengembangan

promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp

72.312.500,- (72,31%) dan realisasi fisik 92%.


Kegiatan ini terlaksananya program PHBS di sekolah dan rumah tangga

sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat di kabupaten/kota dan

91 sekolah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar

Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 89.096.000,- (89,09%) dan realisasi

fisik 100%.


Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat

terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan

kesadaran gizi ditengah keluarga, melalui Program Kadarzi. Telah

dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan peningkatan dan perbaikan gizi

masyarakat untuk peningkatan status gizi masyarakat dan peningkatan

kapasitas petugas gizi di puskesmas. kabupaten/kota. Anggaran yang



9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup

yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan

untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Telah

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terciptanya lingkungan sehat untuk

meningkatnya sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan di

kabupaten tertinggal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



112


10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk sehingga bebas dari DBD,

malaria dan penyakit sejenisnya di kabupaten/kota. Anggaran yang



Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penanggulangan

pemberantasan penyakit menular untuk menurunkan angka penularan

penyakit di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan Rp 180.182.000,-


Kegiatan peningkatan imunisasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan

immunisasi sehingga terlaksananya immunisasi bagi anak bayi dan balita

di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan

wabah

Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat sehingga teridentifikasi

kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




113

Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penanggulangan

pemberantasan penyakit menular untuk menurunkan angka penyakit

menular sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di


sebesar Rp 317.200.000,- realisasi keuangan Rp 267.598.200,- (84,36%)


11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan meliputi penilaian lomba rumah

sakit sayang ibu dan bayi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat di kabupaten/kota yang terpilihnya pelaksana rumah sakit

sayang ibu dan anak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

Kegiatan terakreditasinya laboratorium kesehatan di UPTD laboratorium

kesehatan terakreditasi untuk meningkatkan mutu laboratorium

kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar

Rp 257.800.000,- realisasi keuangan Rp 197.683.200,- (76,68%) dan



Kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas untuk

meningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.


100.000.000,- realisasi keuangan Rp 97.194.000,- (97%) dan realisasi fisik

100%.

12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan pembangunan puskesmas

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas agar

tersedianya fasilitas pelayanan masyarakat yang memadai di 10

kabupaten/kota meliputi: Kabupaten Aceh Utara, pembangunan

puskesmas di Aceh Besar peningkatan puskesmas Kuta Baro menjadi

puskesmas rawat inap, Kabupaten Aceh Tengah pembuatan sarana air

bersih di puskesmas, Kabupaten Aceh Timur pembangunan lanjutan

puskesmas Darul Fallah tahun 2009, pembangunan lanjutan rumah dokter

puskesmas Darul Fallah, pembangunan lanjutan rumah paramedis

puskesmas Darul Fallah, pembangunan lanjutan rumah dokter Idi Timur,

pembangunan tempat parkir Puskesmas Julok, Kabupaten Aceh Tenggara

pembangunan peningkatan puskesmas pembantu Naga Timbul menjadi

puskesmas, Aceh Selatan pembangunan puskesmas Labuhan Haji,


114

pembangunan rumah paramedis puskesmas Drien Jalo, pembangunan

gedung gizi P2P, Kota Subulussalam pembangunan ruang operasi

puskesmas Poned, Kota Langsa pembangunan tower air puskesmas Langsa

Timur, pembangunan gedung loundry dan dapur puskesmas Langsa

Timur, Kabupaten Bener Meriah pembangunan pagar puskesmas Blang

Rakal, Kabupaten Aceh Barat pembangunan pagar puskesmas Woyla dan

Kabupaten Nagan Raya pembangunan pagar puskesmas Alue Rahmat.




Kegiatan pembangunan puskesmas pembantu

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pada puskesmas pembantu

sehingga puskesmas pembantu yang memadai untuk peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi: Kabupaten Aceh Timur,

Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat Daya, Bener

Meriah, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Kota Langsa.




Kegiatan pembangunan posyandu

Kegiatan tersedianya sarana pelayanaan kesehatan di tingkat desa

sehingga tersedianya pelayanan poskesdes di desa untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota yang meliputi

Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh

Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, lanjutan Poskesdes Aceh Barat

Daya dan Aceh Timur, pembangunan posyandu Kota Subulussalam, Pidie

Jaya, Kota Langsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 25.847.460.460,- realisasi keuangan Rp 24.869.854.020,-


Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga

tersedianya peralatan medis dan non medis di puskesmas untuk

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di 8 kabupaten/kota

meliputi: puskesmas Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh

Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Kota

Subulussalam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 8.123.468.277,- realisasi keuangan Rp 7.540.147.195,- (92,81%)


Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas pembantu

sehingga tersedianya peralatan medis dan non medis di semua puskesmas

pembantu untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di 4

kabupaten/kota yang meliputi pengadaan genset pustu di Aceh Timur,


115

melaksanakan sarana dan prasarana puskesmas pembantu di Aceh Besar,

Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.515.500.000,-. Realisasi keuangan


Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di poskesdes dengan

tersedianya peralatan medis dan non medis di semua poskesdes untuk

peningkatan pelayanan kesehatan di desa/gampong. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.250.821.330,- realisasi

keuangan Rp 3.134.633.600,- (96,42%) dan realisasi fisik 100%.

13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan perorangan, terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi

keluarga miskin di rumah sakit kelas III, yang dijamin pemerintah

melalui program JKA dan Jamkesmas, peningkatan mutu dan pemerataan

upaya kesehatan perorangan tingkat lanjutan di Rumah Sakit yang

terakreditasi, peningkatan pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan

prasarana rumah sakit di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh khusus

untuk pengembangan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di RSUD

dilakukan dengan pendekatan penyiapan RUD PONEK di

kabupaten/kota, sementara untuk penanggulangan kesehatan jiwa

dilakukan dengan menyediakan poli pelayanan jiwa di RSUD dengan

pengadaan tempat tidur. Hasil dari program ini adalah terbentuknya

Rumah Sakit Umum di 23 kabupaten/kota, Rumah Sakit Jiwa 1 unit.

Kegiatan pembangunan rumah sakit

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sehingga

tersedianya peralatan medis dan non medis di semua rumah sakit untuk

peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit di




Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Kegiatan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit

sehingga tersedia peralatan medis dan non medis di semua rumah sakit

untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum di

12 kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan


116

kesehatan masyarakat di Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh

(JKA) disamping pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga miskin

melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2010

untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang

berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis

kelamin dan usia, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah seluruh penduduk yang

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan atau yang namanya

tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Aceh (universal health coverage).

Universal health coverage yang dikembangkan JKA merupakan yang

pertama di Indonesia dan diharapkan menjadi model bagi pengembangan

sistem jaminan sosial nasional. JKA yang menganut konsep holistik ini

juga berlaku bagi penduduk Aceh yang mendapat gangguan kesehatan

dalam perjalanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk akselerasi pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs), JKA memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan ibu

bersalin. JKA menjamin sepenuhnya pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Post Antenatal Care (PNC) oleh bidan desa atau Puskesmas. Hal ini

tentu membutuhkan effort yang cukup besar.

Secara probabilistik semua fasilitas kesehatan di Indonesia berpeluang

memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKA baik di Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun Rumah Sakit Umum (RSU)

milik pemerintah maupun RSU swasta. Untuk standarisasi pelayanan di

pelbagai fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, Gubernur Aceh

menetapkan Surat Keputusan Nomor 420/483/2010 tanggal 3 Agustus

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan JKA sebagai guidebook bagi seluruh

stakeholder yang terkait di Aceh dan di seluruh tanah air. Konstitusi

negara mewajibkan penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk

menjamin hak-hak penduduk di bidang kesehatan. Kesehatan tidak hanya

dipandang sebagai hak dasar (azazi) warga yang wajib dipenuhi

pemerintah melainkan juga suatu bentuk investasi dini di bidang Sumber

Daya Manusia (SDM) sebagai penentu masa depan suatu bangsa.

Tugas pemerintah yang sangat esensial itu mulai dilimpahkan sebagai

tugas wajib pemerintah daerah dan kabupaten/kota, sejak otonomi daerah

efektif diberlakukan di Indonesia. Kemudian, Pemerintah Daerah

menempuh berbagai pendekatan dalam mengembankan tugas wajib ini.

Perbedaan sosio-ekonomi antar daerah melahirkan beragam upaya

pemenuhan hak rakyat tersebut. Di beberapa daerah, selain melakukan

upaya standard preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, juga

mengembang sistem penjaminan kesehatan masyarakat, seperti Sumatera

Selatan dan Makasar.

Program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) baru dilaksanakan pada

1 Juni 2010. Meski JKA usianya baru seumur jagung, telah mendorong


117

beberapa pemerintah daerah datang ke Aceh untuk mempelajarinya,

seperti rombongan Pemda Manado dan Pemda Sulawesi Selatan. JKA

masih satu-satunya sistem asuransi kesehatan yang menganut konsep

cakupan universal (universal coverage) dan tidak ada iuran bayar untuk

segala jenis pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis pesertanya.

Cakupan universal (disebut juga cakupan semesta atau universal coverage)

merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi

memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan

biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti:

(1) akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga;

dan (2) perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan

pelayanan kesehatan (WHO, 2005). Dana program Jaminan Kesehatan

Aceh dianggarkan dalam APBA sebesar Rp 241.965.073.000,- dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-

SKPA) Dinas Kesehatan Nomor 1.02.1.02.01.28.01.5.2. Tahun Anggaran

2010, untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1 Juni 2010

hingga tanggal 31 Desember 2010. Dana JKA dimanfaatkan untuk

pembiayaan pelayanan kesehatan langsung sebesar 85% (Rp

205.670.312.050), pembiayaan tidak langsung sebesar 10% (Rp

24.196.507.300), dan biaya operasional Badan Penyelenggaran JKA tahun

2010 (PT ASKES (Persero) sebesar 5% (Rp 12.098.253.650 ).

Mekanisme pembiayaan dan pembayaran dana JKA kepada fasilitas

kesehatan dengan sistem kapitasi puskesmas dan pengajuan klaim

pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah melakukan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penyelenggaran JKA. Kapitasi

puskesmas dibayar berdasarkan jumlah penduduk sebesar Rp

4000/kapita/bulan untuk peserta JKA non Jamkesmas dan Rp

3000/kapita/bulan bagi peserta integrasi JKA Jamkesmas. Sementara untuk

RSUD dibayarkan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan setiap bulan

dan dibayarkan setelah melalui proses verifikasi oleh Badan

Penyelenggaran JKA.

Pemanfaatan dana JKA di Puskesamas dan RSUD merujuk pada Surat

Keputusan Gubernur Nomor 420/483/2010, tanggal 3 Agustus 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.

Kepesertaan

Peserta JKA adalah penduduk berdomisili di Aceh yang memiliki Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan Kartu Keluarga (KK) Aceh, atau Kartu

Keluarga bagi yang belum berhak mendapatkan KTP, dengan ketentuan

tidak termasuk Peserta Askes Sosial, Pejabat Negara yang iurannya

dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jamsostek. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran, Perintis


118

Kemerdekaan, dan anggota keluarga, dokter PTT dan bidan PTT. Peserta

JPK Jamsostek adalah peserta yang mendapat jaminan kesehatan sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ada dua jenis kepesertaan JKA yakni:

peserta JKA Jamkesmas dan peserta JKA non Jamkesmas. peserta JKA

Jamkesmas adalah peserta yang bersumber dana dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi penduduk miskin

sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Jamkesmas. Sedangkan Peserta JKA

non Jamkesmas adalah peserta yang jaminan kesehatan bersumber dana

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diperuntukkan bagi

penduduk yang tidak terjamin melalui asuransi kesehatan sosial PT.Askes

dan JPK Jamsostek. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik

Indonesia (Polri) yang memiliki KTP Aceh termasuk peserta JKA. Peserta

JKA Jamkesmas berhak mendapatkan jaminan kesehatan Aceh melalui

integrasi pembiayaan kesehatan antara APBN dan APBA.

Pemisahan secara valid antara penduduk Aceh yang memiliki jaminan

kesehatan Askesos (418.493 jiwa), Jamkesmas (2.682.285 jiwa), Jamsostek

(30.963 jiwa), dengan penduduk yang belum memiliki jaminan sama

sekali sebagai calon pemegang kartu JKA (1.240.277 jiwa), dilakukan

melalui proses validasi kepesertaan oleh pemerintah kabupaten/kota

berdasarkan form isian yang diberikan oleh PT Askes (Persero) melalui

camat setempat. Validasi dilakukan terhadap semua penduduk Aceh

sekitar 4.477.083 jiwa (BPS,2008). Hingga tutup tahun anggaran 2010,

jumlah penduduk yang telah mengembalikan form validasi mencapai 1

(satu) juta orang dan sekitar 50% dari jumlah tersebut sudah dilakukan

validasi untuk diterbitkan kartu JKA pada akhir Februari 2011.

Jenis Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan

Jenis pelayanan JKA memberikan manfaat optimum kepada peserta sesuai

kebutuhan medisnya mulai dari pemeriksaan kesehatan dan pelayanan

kesehatan dasar dan penunjang sederhana di Puskesmas, Rawat Jalan

Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat

Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), pelayanan gawat darurat, pelayanan rujukan,

pelayanan Ante Natal Care, persalinan, Post Ante Natal Care, pelayanan

darah, pelayanan pemeriksaan penunjang khusus, alat-alat kesehatan,

kecuali pelayanan kosmetika (perawatan kecantikan).

Pelayanan paripurna dan konfrehensif itu dapat diperoleh di Puskesmas,

Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Balai Pengobatan Penyakit

Paru (BP4), Balai Laboratorium Kesehatan, Laboratorium Kesehatan

Daerah, Apotek, Optikal, Unit Transfusi Darah (UTD) atau PMI, Dan

fasilitas pelayanan lainnya yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero),

transportasi rujukan gawat darurat bagi peserta JKA dari kepesertaan.

Fasilitas kesehatan penyedia layanan di Aceh maupun yang luar Aceh

diwajibkan melakukan ikatan kerja sama dengan Badan Pelaksana JKA.

Pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan yang belum ada ikatan kerja


119

sama dengan Badan Pelaksana JKA dapat dibenarkan sesuai mekanisme

yang diatur dalam Manlak JKA, atau pengaturan teknis oleh Kepala Dinas

Kesehatan Aceh.

Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan kesehatan bagi peserta JKA mengikuti mekanisme

pelayanan kesehatan rujukan, yakni dimulai dari pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas. Apabila hasil diagnosis dokter di puskesmas

menunjukkan diperlukan tindakan pelayanan rujukan ke tingkat pertama

(di RSUD kabupaten/kota), maka akan dirujuk dengan surat rujukan.

Kemudian, apabila hasil pertimbangan medis RSUD kabupaten/kota harus

dirujuk lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin

atau rumah sakit lainnya di Banda Aceh, Medan dan Jakarta.

Realisasi Anggaran

Realisasi dana JKA Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada program

kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan

asuransi kesehatan masyarakat:



realisasi fisik 100%. Dari total dana yang dialokasikan tersebut sebesar Rp

241.965.073.000,- merupakan belanja Premi Asuransi yang dikelola oleh

PT. ASKES sebagai Badan Pelaksana JKA. Menurut laporan PT ASKES

(Persero) per 10 Januari 2011, sebesar Rp 197.240.223.912 (81,52%),

dengan perincian sebagai tampak pada table di bawah ini. Realisasi

pelayanan kesehatan langsung 93,17%, Pelayanan kesehatan Tidak

Langsung sebesar 93,17%, dan Managemen Fee PT Askes sebesar Rp

12.098.253.650,-. Sisa dana JKA Tahun 2010 sebesar Rp 32.626.595.488,-

telah disetor kembali kepada kas daerah sesuai Perjanjian Kerja Sama

Pemerintah Aceh dengan PT Askes Persero.

Cakupan Pelayanan Peserta JKA

Peserta JKA yang telah mendapat pelayanan kesehatan di 25 RSUD di

Aceh dan 9 RSU rujukan ke luar Aceh berjumlah 176.917 orang sejak 1

Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Ini meliputi pelayanan

kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) mapun Rawat Inap Tingkat

Lanjut (RITL). Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas berdasarkan dana

kapitasi meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif

sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan kerja puskesmas.

Ada 307 Puskesmas di Aceh (Profil Kesehatan 2009) yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar kepada 4.794.046 jiwa masyarakat di berbagai

kecamatan (surat usulan kapitasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota).

Tantangan Pelayanan

JKA Aceh merupakan program pioner yang mulai digulirkan sejak 1 Juni

2010, maka suatu kewajaran belaka bila dalam pelaksanaannya diwarnai

pelbagai dinamika. Tantangan dalam pelaksanaan JKA antara lain sebagai


120

berikut:

- pada awal pelaksanaannya sosialisasi kepada masyarakat belum

optimal. Para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dikumpulkan

di Hermes Palace Hotel tiga hari sebelum JKA diberlakukan tidak

meneruskan sosialisasi secara efektif kepada petugas kesehatan di

kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, misalnya,

meneruskan sosialisasi JKA kepada para kepala puskesmas di

wilayahnya, namun sosialisasi serupa tidak dilakukan secara efektif di

tingkat kecamatan dan pedesaan;

- sistem pelayanan kesehatan rujukan tidak efektif di tingkat puskesmas

sehingga terjadi ledakan pasien rawat jalan di RSUD kabupaten/kota

dan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai Top Referal di

Aceh. Akibatnya, antrian panjang terjadi di loket-loket pelayanan

RSUD, sehingga mengesankan kualitas pelayanan rumah sakit

menurun;

- rumah sakit swasta belum memenuhi standard minimal untuk

dilakukan ikatan kerja sama untuk pelayanan kesehatan kepada

peserta JKA karena umumnya tidak memiliki dokter full time.

Rumah-rumah sakit yang ada di Banda Aceh pada umumnya

memanfaatkan dokter-dokter dari RS Pemerintah. Sementara para

dokter tersebut telah bekerja optimal di tempat tugasnya karena

terjadi boming pasien JKA dalam enam bulan terakhir.

- alokasi jasa pelayanan kesehatan dari sumber dana JKA dimaksudkan

sebagai suplement penambahan penghasilan bagi petugas kesehatan di

puskesmas dan RSUD, dengan harapan memberikan efek domino pada

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada

kenyataannya menimbulkan kontroversi dalam pembagian jasa

pelayanan tersebut dan sempat muncul ke hadapan publik melalui

media massa;

- prinsip holistik dan tanpa iur bayar dalam pelayanan kesehatan bagi

peserta JKA membuat unit cost pelayanan yang telah ditetapkan dalam

Manlak JKA harus disesuaikan setiap terjadi kenaikan harga obat atau

bahan habis pakai.

Apresiasi dan Prestasi

Walaupun JKA masih berusia muda dan membutuhkan penyempurnaan

di sana sini dalam pelaksanaannya di lapangan, namun tidak mengurangi

daya pikat JKA bagi beberapa kepala daerah untuk mengirimkan

utusannya ke Aceh. Tim JKA telah menerima kedatangan utusan dari

Manado, di undang ke Samarinda, dan melayani pejabat dan anggota

dewan dari Sulawesi Selatan “Para wisatawan kebijakan publik” itu

umumnya mengaku tertarik mempelajari Universal Coverage JKA,

sementara anggaran yang tersedia “hanya” Rp 241,9 miliyar untuk

pelayanan unlimited selama 6 (enam) bulan. Bahkan Presiden Soesilo


121

Bambang Yudhoyono sendiri memberikan perhatian khusus terhadap

kebijakan JKA di Aceh. Presiden SBY memberikan apresiasi dengan

bersedia me-launcing JKA pada 29 Nopember 2010 di Banda Aceh. Tak

lama kemudian Menteri Kesehatan RI menganugerahkan Penghargaan

“Kesatria Bhakti Husada” kepada Gubenur Aceh Bapak Irwandi Yusuf atas

komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang

kesehatan, dengan mengembangkan JKA dan Eliminasi Malaria di Aceh.

Untuk kesinambungan JKA, DPRA telah menetapkan Qanun Kesehatan

Aceh akhir tahun 2010, yang didalamnya mengatur tentang asuransi

kesehatan Aceh.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Kegiatan meningkatkan manajemen dan akses terhadap pelayanan

kesehatan anak sehingga tercapainya akses pelayanan anak yang optimal

untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan anak. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 150.000.000,-

realisasi keuangan Rp. 149.198.000,- (99,46%) dan realisasi fisik 100%.

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus

dan rehabilitasi bagi kelompok masyarakat usia lanjut meningkatkan

umur harapan hidup dari 68 menjadi 70,6 tahun dan sasaran yang ingin

dicapai adalah terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga miskin di

Rumah Sakit Kelas III, yang dijamin pemerintah melalui program

askeskin, peningkatan mutu dan pemerataan upaya kesehatan perorangan

tingkat lanjutan di Rumah Sakit yang terakreditasi, peningkatan

pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit di

kabupaten/kota se Aceh.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Kegiatan meningkatnya pelayanan kesehatan usia harapan hidup sehingga

dapat meningkatnya pelayanan dan status lansia untuk meningkatnya usia

harapan hidup dan status kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk



17. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan anak

Kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang

mampu

Kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir sehingga

peningkatan cakupan dan kualitas kesehatan ibu dan anak untuk

peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di





122

Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp 494.091.804.986,-

realisasi keuangan sebesar Rp 469.090.996.123,- (94,94%) dan realisasi fisik

100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung

tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

494.091.804.986 100 469.090.978.123 94,94



TOTAL 494.091.804.986 100 469.090.978.123 94,94


Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Kesehatan Aceh.

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

Urusan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

sebagai berikut:




a. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

b. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah;

c. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.



a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.


Kegiatan berupa Rapat koordinasi teknis (Rakornis).




b. Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan.




123

a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;

b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit;

c. Peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kerjasama.


Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Kegiatan berupa pengembangan tipe rumah sakit

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata


a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah;

b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit;

c. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit.

8. Program Pelayanan Medis


a. Peningkatan pelayanan asuhan keperawatan;

b. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis;

c. Peningkatan pelayanan gigi & mulut;

d. Peningkatan pelayanan haemodialisa;

e. Peningkatan pelayanan gawat darurat;

f. Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak;

g. Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa;

h. Peningkatan pelayanan rawat jantung;

i. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi;

j. Peningkatan pelayanan rawat jalan;

k. Peningkatan pelayanan rawat inap.

9. Program pelayanan penunjang medis/non medis


a. Peningkatan pelayanan radiologi;

b. Peningkatan pelayanan farmasi;

c. Peningkatan pelayanan gizi;

d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah;

e. Peningkatan pelayanan patologi anatomi;

f. Peningkatan pelayanan patologi klinik;

g. Peningkatan pelayanan laundry;

h. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi;

i. Peningkatan pelayanan rekam medis.

10. Program Peningkatan Sumber daya Kesehatan


a. Peningkatan pelayanan diklat medis/non medis;

b. Penelitian & pengembangan medis dan non medis.


124




penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan

rutin kantor. Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar

Rp 88.604.880.142,- realisasi keuangan Rp 76.063.782.498,- (97,10%) dan

realisasi fisik 93,25%.


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan dan pengelolaan masjid.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pelaksanaan kegiatan ini untuk pemeliharaan service peralatan kantor,

computer dan AC. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp 357.500.000,- realisasi keuangan Rp 348.432.168,-



Kegiatan berupa Rapat koordinasi teknis (Rakornis)

Pelaksanaan kegiatan ini untuk penyelesaian kasus-kasus medis.

Rendahnya realisasi disebabkan tidak adanya kasus yang menyalahi aturan

dan kode etik kedokteran. kegiatan ini telah dilaksanakan dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp 65.629.600,- realisasi keuangan Rp

3.392.008,- (5,17%) dan realisasi fisik 83,33%.


Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan obat-

obatan bahan medis habis pakai serta biaya rawatan untuk pasien kurang

mampu (miskin). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang

disediakan sebesar Rp 31.604.428.044,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan

operasional rumah sakit yaitu penyediaan bahan bakar (solar) untuk genset

serta penyediaan biaya transportasi ambulan untuk pasien kurang mampu

(miskin). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang




125


Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian penyuluhan

serta informasi kesehatan kepada masyarakat yang berobat dan berkunjung

di RS. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan



Kegiatan pengembangan sistem informasi rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa dan

pengadaan alat/bahan untuk menunjang kelancaran Hospital Management

Information System. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran

yang disediakan sebesar Rp 54.360.000,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan kerjasama

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya

kepada masyarakat mengenai rumah sakit seperti informasi dokter jaga,

pengadaan leaflet serta pembuatan buku sejarah rumah sakit. Kegiatan ini

telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik 100%.


Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Kegiatan berupa pengembangan tipe rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa untuk

penyusunan dokumen akreditasi, unit cost, tarif, tata kelola dan

remunerasi rumah sakit untuk peningkatan type RS dan penerapan BLU

secara penuh. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang


1.539.167.120,- (84,88%) dan realisasi fisik 97,07%.


126

7. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

Pelaksanaan kegiatan ini yaitu penyediaan suku cadang dan BBM untuk

operasional mobil ambulance/jenazah. Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 339.600.000,- realisasi


Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan bahan

untuk perawatan genset, penyediaan jasa untuk pemeliharaan alat

kesehatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang



Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa

cleaning service serta pengelolaan lingkungan rumah sakit yang bertujuan

untuk mengurangi dampak lingkungan. Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.302.497.699,- realisasi


8. Program Pelayanan Medis

Kegiatan peningkatan pelayanan asuhan keperawatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembahasan

permasalahan yang berhubungan dengan keperawatan dalam memberikan

pelayanan kepada pasien. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran




127

Kegiatan peningkatan pelayanan rehabilitasi medis

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan bahan/alat untuk

meningkatkan pelayanan pasien di rehabilitasi medis. Kegiatan ini telah

dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 37.635.000,-

realisasi keuangan Rp 35.300.000,- (93,80%) dan realisasi fisik 86,25%.

Kegiatan peningkatan pelayanan gigi dan mulut


meningkatkan pelayanan pasien gigi dan mulut. Kegiatan ini telah



Peningkatan pelayanan haemodialisa


meningkatkan pelayanan pasien haemodialisa. Kegiatan ini telah

dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.703.686.950,-


Peningkatan pelayanan gawat darurat


meningkatkan pelayanan pasien gawat darurat. Kegiatan ini telah



Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak


meningkatkan pelayanan pasien intensif anak. Kegiatan ini telah


realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 45,00%. Rendahnya

realisasi di akibatkan tidak terlaksananya kegiatan belanja cetak sudah

mengcukupi pada pelayanan rawat inap sehingga belanja cetak dan

penggadaan tidak digunakan.

Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa


meningkatkan pelayanan pasien intensif dewasa. Kegiatan ini telah



Rendahnya realisasi di akibatkan alokasi anggaran yang tersedia tidak

mengcukupi dan tidak adanya perubahan APBA sehingga dapat

ditanggulangi melalui dana Jamkesmas dan JKA.

Peningkatan pelayanan rawat jantung


meningkatkan pelayanan pasien rawat jantung. Kegiatan ini telah

dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.597.045.400,-


Rendahnya realisasi di akibatkan tidak dilaksanakan kegiatan alat


128

kedokteran jantung dan gagalnya penggadaan alat jantung disebabkan

tidak selesainya pertanggungjawaban sehingga pihak perusahaan telah

dikenakan pinalti seseuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi


meningkatkan pelayanan pasien anestesi. Kegiatan ini telah dilaksanakan



Peningkatan pelayanan rawat jalan


meningkatkan pelayanan rawat jalan. Kegiatan ini telah dilaksanakan



Peningkatan pelayanan rawat inap


meningkatkan pelayanan rawat inap. Kegiatan ini telah dilaksanakan


keuangan Rp 8.900.975.239,- (93,04%) dan realisasi fisik 87,50%.

9. Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Kegiatan peningkatan pelayanan radiologi


menunjang pelayanan radiologi. Pelaksanaan Kegiatan ini telah



Kegiatan peningkatan pelayanan farmasi

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan obat-obatan dan

bahan habis pakai untuk keperluan pasien. Kegiatan ini telah dilaksanakan



Kegiatan peningkatan pelayanan gizi

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penyediaan

makanan/minuman untuk petugas jaga dan pegawai resiko tinggi. Kegiatan

ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp



Kegiatan peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penyediaan jasa otopsi, visum

dam pengurusan jenazah. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran



Kegiatan peningkatan pelayanan patologi anatomi


129


menunjang pelayanan patologi anatomi. Kegiatan ini telah dilaksanakan



Kegiatan peningkatan pelayanan patologi klinik


menunjang pelayanan patologi klinik. Kegiatan ini telah dilaksanakan



Kegiatan peningkatan pelayanan loundry


menunjang pelayanan laundry. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan


388.048.600,- (97,56%) dan keuangan fisik 100%.

Kegiatan peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan alat medis dan

bahan medis habis pakai dan juga sebagai upaya peningkatan pelayanan

sentral sterilisasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang



Kegiatan peningkatan pelayanan rekam medis

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan pelayanan

rekam medis yang memuaskan Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.025.653.400,- realisasi keuangan Rp


10. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan

Kegiatan peningkatan pelayanan diklat medis/non medis

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk pelatihan bimtek/pelatihan

keperawatan dasar, penyegaran medis, pasien safety serta pelatihan

lainnya untuk meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit. Kegiatan ini

telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik 100%.

Kegiatan penelitian & pengembangan medis dan non medis

Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk penelitian kepuasan

pelanggan (pasien) dan penelitian kasus-kasus yang sering dijumpai di

rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh

mana tinggkat pelayanan di RS. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan




130

Realisasi Anggaran

Untuk Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin dialokasikan dana sebesar Rp





(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

155.176.617.183 97,69 135.890.390.137 87,57

1 Belanja tidak langsung 66.571.737.041 100 59.826.607.639 89,87

2 Belanja langsung 88.604.880.142 95,93 76.063.782.498 85,85

TOTAL 155.176.617.183 97,69 135.890.390.137 87,57


Permasalahan:

- pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah diupayakan secara optimal,

namun demikian sepanjang 2010 keluhan masyarakat terhadap kinerja

pelayanan rumah sakit masih sering terjadi;

- dengan adanya dana otonomi daerah, dana APBN dialokasikan semakin

kecil;

- SDM yang profesional sesuai dengan bidangnya masih terbatas baik dalam

mutu maupun kualitas;

- upaya peningkatan SDM masih terbatas dikarenakan tidak ada alokasi dana

untuk pengembangan SDM pada tahun 2010 karena seharusnya setiap

pegawai sesuai profesi di rumah sakit dapat menikmati pendidikan,

pelatihan lanjutan untuk pengembangan kualitas dirinya;

- sistem rekruitmen pegawai masih mengacu pada pengangkatan dari

Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Pusat;

- sistem informasi manajemen masih secara konvensional;

- sistem struktur organisasi kaya struktur miskin fungsi.

Solusi:

Dalam menghadapi berbagai masalah pelaksanaan program kegiatan untuk

pencapaian tujuan RSUD dr. Zainoel Abidin berupaya memenuhi kebutuhan

sarana, prasarana baik berupa pengadaan alat medis maupun non medis

melalui:

- dengan tidak adanya APBA-P maka sulit untuk dicapainya realisasi

anggaran dan pendapatan yang maksimal sehingga perlu ditinjau kembali

adanya perubahan anggaran setiap tahun;

- khususnya untuk RSUDZA perlu ditetapkan BLUD penuh dalam rangka

memberi fleksibilitas keuangan dalam pencapaian dan target serta kegiatan


131

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana

Bisnis Anggaran (RBA);

- mengusulkan program unggulan secara bertahap;

- mengupayakan rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD);

- mengupayakan peningkatan anggaran melalui APBA, APBN, NGO dan

lain-lain;

- meningkatkan mutu pelayanan dengan menyusun standar pelayanan

sesuai kemampuan rumah sakit;

- mengupayakan penyusunan tarif baru berdasarkan unit cost pelayanan

sebagai dasar untuk penyusunan tarif baru pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Jiwa

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa sebagai berikut:










g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;

h. Penyediaan makanan dan minuman;

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.


132



a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

b. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;


d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi.


Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan teknis.




b. Peningkatan kesehatan masyarakat;

c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.


Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata



b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit;

c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;

d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;

e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.


Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah

sakit (VVIP/VIP/Kelas I, II dan III).




penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa

kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundangan-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Kegiatan-kegiatan ini merupakan

kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan dan dibutuhkan suatu instansi

pemerintah, begitu juga dengan Rumah Sakit Jiwa Aceh yang

melaksanakan proses administrasi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp




133


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain belanja ambal, LAN antar

gedung, AC, meubeleur, komputer, alat-alat studio dan instalasi listrik.



Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain belanja rice cooker.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 600.000,- realisasi keuangan Rp

595.000,- (99,17%) dan realisasi fisik 100%.


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan WC, sumur,

leding, instalasi listrik, telepon dan air. Anggaran yang disediakan sebesar



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain jasa service, suku cadang,

BBM dan STNK. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 127.901.300,-


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain OM komputer, mesin tik

dan air conditioner. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 192.708.000,-


Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain telepon, PABX, faximile

wireless TOA, tape recorder dan LCD proyektor untuk 12 bulan. Anggaran

yang disediakan sebesar Rp 2.825.000,- realisasi keuangan Rp 325.000,-

(11,50%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi karena peralatan

studio dan komunikasi merupakan pengadaan baru yaitu 2009 dan 2010

dimana tingkat kerusakan tidak terlalu signifikan.


Pendidikan dan pelatihan teknis

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan kursus

singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis. Anggaran yang disediakan




Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain bahan habis pakai dan

bahan bacaan (Al-quran, kitab dan hadist) untuk rehabilitasi dan persiapan

pasien eks pengguna Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif

(NAPZA) kembali hidup normal dalam masyarakat. Anggaran yang


134



Peningkatan kesehatan masyarakat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penjemputan pasien

pasung di kabupaten/kota di Aceh. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

963.975.000,- realisasi keuangan Rp 906.450.003,- (94,03%) dan fisik

100%.

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk biaya transportasi

pasien droping dan pengurusan mayat terlantar. Anggaran yang disediakan




Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pembangunan Rumah Sakit

Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain tanah timbun, tembok

penyangga pagar setinggi 4 meter, pos satpam, pintu gerbang, kantin

pasien dan pagar utama. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

1,382,969,450,- realisasi keuangan Rp 1,379,586,592,- (99,78%) dan


Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit



fisik 100%.

Pengadaan obat-obatan rumah sakit




Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain belanja pengisian tabung gas,

bahan habis pakai untuk pasien, linen pasien, rehabilitasi pasien, mesin

potong rumput, mesin pengolah air bersih, mesin pompa air, mesin

hydropur, gorden dan alat-alat kedokteran umum. Pengadaan meubeleur

Rumah Sakit Jiwa sangat dibutuhkan untuk membantu pelayanan

kesehatan jiwa. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 754.638.850,-


Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu kebutuhan makanan dan minuman

untuk pasien rawat inap dan makanan minuman petugas khusus (jaga

malam, bulan puasa dan hari-hari besar). Anggaran yang disediakan




135


Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin berkala ruang rawat inap rumah sakit

(VVIP/VIP/Kelas I, II dan III)

Kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu belanja alat listrik dan elektronik,

bahan baku bangunan, jasa service dan konstruksi jaringan air. Anggaran

yang disediakan Rp 474.354.300,- realisasi keuangan Rp 389.440.700,-


Realisasi Anggaran

Rumah Sakit Jiwa dialokasikan dana sebesar Rp 33.194.128.767,- realisasi

keuangan sebesar Rp 31.360.185.236 (94,48%) dan realisasi fisik 99%. Kondisi

realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010

dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

33.194.128.767 99,00 31.360.185.236 94,48



TOTAL 33.194.128.767 99,00 31.360.185.236 94,48


Permasalahan:

Pengadaan obat yaitu reagensia untuk bahan habis pakai laboratorium tidak

dapat terealisasi karena distributor resmi tidak lagi mendistribusikan obat

tersebut.

Solusi:

Laboratorium Rumah Sakit Jiwa telah mengambil inisiatif untuk

menggunakan sisa stok obat tahun 2009 tanpa mengurangi pelayanan di

laboratorium tersebut.

Rumah Sakit Ibu dan Anak

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai

berikut:





136







g. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor;


i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;


l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

m. Penyediaan jasa hari-hari besar;

n. Penyediaan jasa pegawai non-PNS.



a. Pengadaan meubiler;

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.




b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.


Kegiatan ini berupa pemberian tambahan makanan dan vitamin.

5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit



b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit;

c. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;

d. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;

e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;

f. Pengembangan tipe rumah sakit.

6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah

sakit.

B. Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan




air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa


137

kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi/penerangan

bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan

minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,

penyediaan jasa hari-hari besar, penyediaan jasa pegawai non-PNS.






Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk perlengkapan kantor seperti

almari multifile, meja kabag, meja ½ biro, kursi tunggu pasien, kursi

manajer dan kursi staf. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(99,77%) dan realisasi fisik 99,77%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselenggaranya jasa

pemeliharaan (service) gedung kantor sehingga dapat memberikan rasa

aman dan nyaman saat bekerja dalam kantor. Anggaran yang disediakan



Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselenggaranya service

kenderaan roda 4 serta ketersediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas

kenderaan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 72.000.000,- realisasi keuangan Rp 71.858.500 (99,80%) dan


Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terselengaranya jasa service

peralatan kantor seperti service komputer, note book, AC dan lain-lain

untuk 12 bulan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk terlaksanannya kursus-kursus

singkat/pelatihan bagi pegawai sebagai usaha untuk meningkatkan mutu

pekerjaannya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


dan realisasi fisik 99,38%.


138

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk perjalanan dinas luar daerah

keperluan peningkatan kualitas pelayanan publik, sosialisasi dan

bimbingan tehnis PNS untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.


652.900.000,- realisasi keuangan Rp 650.272.000 (99,60%) dan realisasi

fisik 99,60%.


Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya bahan pangan susu

untuk dibagikan kepada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.


90.000.000,- realisasi keuangan Rp 89.554.000,- (99,50%) dan realisasi fisik

99,50%.

5. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan pembangunan rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja

penggandaan,jasa konsultasi perencanaan, pengadaan kontruksi/pembelian

bangunan yang berupa pembuatan pembatas apotik, ruang rekam medik

dan toserba, penyusunan dokumen BLU-RSIA, pengurusan izin gangguan

(HO), biaya restribusi IMB, DED skyway, pengawasan pembangunan

skyway, DED Mushalla RSIA, pengawasan pembangunan Mushalla RSIA,

biaya pengelola tehnis pembangunan mushalla RSIA, pembuatan

rak/lemari obat apotik, pemasangan paving blok, besi teralis,

pembangunan skyway, pembangunan Post Satpam, pembangunan

Mushalla RSIA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan penambahan ruang rawat inap

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersediaanya belanja modal

pengadaan kontainer sampah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 37.000.000,- realisasi keuangan Rp 36.750.000


Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja modal

pengadaan tempat tidur, alat-alat kedokteran umum, alat-alat kedokteran

gigi, alat-alat kedokteran bedah, alat-alat kedokteran anak, alat-alat

kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan, alat-alat kamar operasi,

alat-alat radiologi dan alat-alat laboratorium. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.611.863.072,- realisasi keuangan

Rp 2.888.724.000,- (79,98%) dan realisasi fisik 89,98%.


139

Kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya obat-obatan untuk

memenuhi kebutuhan obat pasien rawat inap dan rawat jalan rumah sakit

ibu dan anak, keluarannya adalah tersedianya bahan obat-obatan dan

bahan kimia. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar

Rp 1.121.543.844, realisasi keuangan Rp 1.069.889.209,- (95,39%) dan


Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya belanja modal

pengadaan penghias ruangan rumah tangga rumah sakit. Anggaran yang


keuangan Rp 89.706.800,- (96,87%) dan realisasi fisik 96,87%.

Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk tersedianya honorarium

panitia pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit dan tim tarif rumah

sakit, belanja bahan habis pakai tim akreditasi dan tim tarif, belanja

sertifikasi, jasa publikasi dan belanja jasa kantor lainnya. Anggaran yang


keuangan Rp 217.867.500,- (57,13%) dan realisasi fisik 57,13%. Hal ini

disebabkan karena terbatasnya waktu pencairan dana.

6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor rumah sakit. Anggaran yang disediakan untuk



Realisasi Anggaran

Untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak dialokasikan dana sebesar Rp

29.740.559.333,- realisasi anggaran sebesar Rp 27.747.449.017 (93,30%) dan




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

29.740.559.333 98,33 27.747.449.017 93,30

1 Belanja tidak langsung 13.971.656.603 97,72 13.652.854.762 97,72


TOTAL 29.740.559.333 98,33 27.747.449.017 93,30


140


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak

tidak terdapat kendala dan permasalahan berarti.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan sebagai berikut:

A. Program dan kegiatan








f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;


i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

j. Penyediaan jasa keamanan kantor;

k. Penyediaan jasa hari-hari besar;

l. Penyediaan jasa non PNS.



a. Pengadaan peralatan gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor




b. Penataan dan penegakan hukum lingkungan.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini berupa pengembangan desa model.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


a. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura;

b. Pengelolaan B3 dan limbah B3;

c. Pengkajian dampak lingkungan;


141

d. Pengembangan produksi ramah lingkungan;

e. Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL, UKL/UPL.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


a. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem;

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Alam.

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup


a. Pengembangan data dan informasi lingkungan;

b. Pekan lingkungan hidup indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup;

c. Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) laboratorium lingkungan

hidup daerah.



Kegiatan dan program pelayanan administrasi perkantoran telah

dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan

penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor,

penyediaan jasa hari-hari besar, penyediaan jasa non PNS. Program dan

kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin kantor dan telah

dilaksanakan dalam bentuk pembelian prangko, materai dan benda pos

lainnya serta belanja/pengiriman, pembayaran honor petugas AQMS

(Air Quality Monitoring System), tenaga advensor (tenaga ahli)

Bapedal, honor tenaga kontrak sebanyak 6 orang, biaya pembuatan dan

pemasangan spanduk baliho di Blang Padang, biaya pembuatan spanduk

dan pemasangan spanduk baliho di Aceh Tamiang, belanja telepon, air

dan listrik Kantor Bapedal dan laboratorium lingkungan serta belanja

kawat/faksimili/internet, pembelian peralatan kebersihan dan bahan

pembersih serta pembayaran upah cleaning service Kantor Bapedal

Aceh (5 org ) dan cleaning service UPTB (Unit Pengelola Teknis Badan)

laboratorium (2 org) sehingga terciptanya lingkungan kantor yang

bersih dan nyaman, pembelian alat tulis kantor, untuk lancarnya

pelaksanaan tugas kantor, cetak lembar disposisi dengan logo, jaket

surat dan amplop kop linen serta belanja penggandaan dokumen lelang,


142

pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering),

sehingga lancarnya penerangan kantor, pembayaran untuk belanja surat

kabar/majalah keperluan operasional kantor, pembayaran makan

minum harian pegawai serta makanan dan minuman rapat pimpinan,

pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

untuk eselon II, III dan gol III, untuk kelancaran operasional dan

koordinasi lintas sektor kab/kota dan pusat, pembayaran honorarium

pegawai honorer/tidak tetap (satpam kontrak 7 orang dan satpam

BPKEL Aceh 1 orang), sehingga terwujudnya stabilitas keamanan dan

kenyamanan kantor, pembayaran belanja untuk kegiatan PHBI, Hut RI,

spanduk, umbul-umbul dan Dharma Wanita, sehingga terselenggaranya

peringatan hari-hari besar dan tersedianya informasi kepada

masyarakat, serta pembayaran honorarium non PNS (tenaga

ahli/instruktur/narasumber) dan tenaga pemantau hutan Kawasan

Leuser sejumlah 30 orang.






Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran

honorarium tim pengadaan barang dan jasa serta pengadaan peralatan

kantor berupa peralatan audio visual (TV LCD 32”), pengadaan

komputer note book untuk AQMS dan keuangan, pengadaan printer,

UPS/stabilizer, pengadaan kelengkapan komputer dan pengadaan

meubeleur yaitu pembuatan rak bahan kimia dan lemari box kunci.

Tujuan dari kegiatan ini tersedianya barang kebutuhan dan lancarnya

administrasi Kantor Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 129.878.639,- realisasi keuangan Rp




honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kantor Bapedal

sebanyak 2 orang, tenaga operator komputer ada NIH (Nomor Induk

Honorer) 1 orang dan belanja perawatan kendaraan bermotor terdiri

dari pemeliharaan sepeda motor roda dua (5 unit), kendaraan roda

empat (7 unit), pemeliharaan mobil operasional laboratorium kendaraan

roda 6 (2 unit), pengantian suku cadang ban mobil dinas 12 unit serta

pemasangan box penutup bagasi (fiber glass) mobil doble cabin 1 unit.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional dan kelancaran tugas Kantor Bapedal. Anggaran yang




143

Pemeliharaan rutin/berkala paralatan kantor


honorarium panitia pelaksana kegiatan (pengurus barang) 1 orang dan

belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor berupa

service/perbaikan AC split (27 unit), isi tambah dan ganti freon AC (27

unit), pemeliharaan mesin genset 1 unit (pengadaan minyak dan oli),

service/perbaikan suku cadang komputer (10 unit), pemeliharaan kunci

pintu (5 unit) dan keran air (10 unit). Tujuan dari kegiatan ini

terpeliharaannya peralatan kantor dan mempelancar operasional Kantor

Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

Dalam hubungan dengan kegiatan dan program ini telah dilaksanakan

dalam bentuk pemeliharaan/perawatan dan perbaikan perlengkapan

kantor berupa sound system, mic (2 paket), wireless (2 set), service

telephon paralel (15 unit) sehingga lancarnya operasional kantor

Bapedal. Tujuan dari kegiatan ini terpeliharanya alat studio dan

komunikasi kantor dan lancarnya operasional Kantor Bapedal.


8.309.500,- realisasi keuangan Rp 8.129.500,- (97.83%) dan realisasi

fisik 100%.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (5 orang) selama 7 bulan,

honorarium tenaga kontrak (supir) sejumlah 2 orang, rehabilitasi kantor

Bapedal, rehabilitasi bak tampungan air Kantor Bapedal, pembayaran

jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas masing-masing 1

paket dan pengadaan kontruksi bangunan gedung kantor, tempat

tinggal dan fasilitas umum lainnya berupa pembuatan pintu pagar

samping Kantor Bapedal Aceh. Tujuan dari kegiatan ini terpeliharanya

gedung Kantor Bapedal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(99.69%) dan realisasi fisik 100%.


Pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan pelatihan formal pada program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

Pemberian bantuan kepada 1 orang pegawai untuk mengikuti Rapat

Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup di

Palembang, penyelenggaraan diklat laboratorium lingkungan yang diikuti

oleh 30 orang peserta dari dinas/kantor/badan lingkungan hidup se-Aceh,


144

pemberian bantuan kepada 2 orang pegawai mengikuti Bimtek dan Ujian

Sertifikasi Barang dan Jasa di Banda Aceh, pemberian bantuan kepada 2

orang staf laboratorium lingkungan untuk mengikuti Pelatihan Pemahaman

dan Penerapan ISO/IEC 17025:2005 atau SNI ISO/IEC 1725:2008 di Banda

Aceh, pemberian bantuan kepada 6 orang pegawai untuk mengikuti

sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa

pemerintah dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebagai persyaratan

panitia dan PPTK dalam beberapa kegiatan. Pemberian bantuan kepada 1

orang pegawai untuk mengikuti Bimtek dan Ujian Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Medan, mengikuti Pelatihan Tim Pemantauan

ADIPURA di Medan, mengikuti kegiatan peningkatan kinerja PPLH dan

PPLHD di Medan, dan mengikuti kegiatan asistensi penerapan sistem

manajemen lingkungan SNI 1-14001-2005 dan diseminasi program Eco-Office dan program ekolabel swa-deklarasi di Riau. Tujuan dari

dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah untuk

meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pengelola lingkungan

hidup. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

Penaatan dan penegakan hukum lingkungan


honorarium tenaga kontrak pemantau lingkungan sebanyak 19 orang

yang bertugas memantau lingkungan di seluruh kecamatan di dalam

wilayah Kota Banda Aceh, bantuan hadiah untuk para juara lomba

sekolah/dayah hijau (ramah lingkungan) tingkat SD, SMP, SMU, tingkat

dayah/pasantren se Aceh, Terlaksananya pengawasan dan penegakan

hukum lingkungan yaitu pengawasan terhadap kebocoran gas di sumur

bor PT. Medco, pengawasan terhadap pelepasan Amoniak di PT. PIM,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Intek Tampungan

Air Bur Mapendi di Aceh Tenggara, pengawasan terhadap tercecernya

mercurry di bekas lahan PT. Exxon Mobil, pengawasan tambak

terlantar di Kabupaten Bireuen serta pengawasan kasus pencemaran

udara di PTPN I Tanjung Seumentoh Kabupaten Aceh Tamiang.

Terlaksananya penilaian properda di PT. Arun dan PT. Exxon Mobil,

melaksanakan properda di PT. PLN dan PT. Koja Kota Sabang serta

properda di PT. SAI Aceh Besar. Terlaksananya Penilaian Sekolah Sehat

dan Ramah Lingkungan (Adiwiyata) di 12 kab/kota. Untuk kegiatan

perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendampingan konsultasi

Qanun Lingkungan Hidup di Kantor Kementerian Negara Lingkungan

Hidup Jakarta. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah tersosialisasinya

dan tersedianya peraturan hukum lingkungan dan tegaknya hukum

lingkungan sehingga terpeliharanya lingkungan dari pencemaran dan

kerusakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



145


4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengembangan desa model

Pengembangan Desa Model merupakan lanjutan pelaksanaan kegiatan

tahun 2009, berupa pilot project pembinaan desa yang didasarkan atas

prinsip-prinsip ekologis dan berwawasan lingkungan. Tujuan kegiatan

ini adalah terwujudnya desa bersih, sehat, indah dan nyaman sehingga

diharapkan tercapainya visi Bapedal Aceh yaitu meningkatnya

kebersihan dalam masyarakat menuju clean dan green. Kegiatan ini

berlokasi di Desa Lhong Raya Kota Banda Aceh.

Adapun kegiatannya berwujud dalam bentuk belanja publikasi yaitu:

cetak spanduk 2 buah, belanja karung kemasan kompos sebanyak 2.500

buah untuk kelengkapan lapangan, pembayaran honor pengelola

bengkel kerja di desa model dan upah pengumpul sampah dan

pemotong rumput masing-masing 1 orang, belanja bahan bakar,

minyak/gas dan pelumas untuk mesin-mesin, cetak dan penggandaan

laporan hasil pelaksanaan kegiatan, pengadaan mesin potong rumput,

mesin menjahit kemasan kompos, pembuatan bengkel kerja 1 unit, bak

pencuci 3 unit dan rumah kompos 1 unit.



fisik 100%.

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penilaian

kota peserta adipura dan kebersihan untuk 15 kab/kota di seluruh Aceh,

dan 2 kota mendapatkan piala adipura yaitu Kota Banda Aceh dan Kota

Lhokseumawe. Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya kota penerima

adipura di Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Pengelolaan B3 dan limbah B3

Pengelolaan B3 dan limbah B3 telah dilaksanakannya dalam bentuk

kegiatan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3 yaitu:

- Rumah Sakit Umum yaitu: RSU Sabang di Kota Sabang, RSUD

Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya, RSUD Sigli di Kabupaten

Pidie, RSU Fakinah, RSU Malahayati dan RSU Bulan Sabit Merah

di Kota Banda Aceh, RSUD Cut Nyak Dhien di Kabupaten Aceh

Barat, RSUD Cut Meutia di Kota Lhokseumawe, RSUD Dr. Fauziah

di Kabupaten Bireuen, RSU Kota Langsa di Kota Langsa, RS Kesrem

di Kota Lhokseumawe, RSUD Dr. Yulidin Away di Kabupaten Aceh

Selatan dan RSUD Singkil di Kabupaten Aceh Singkil.

- Pabrik Kelapa Sawit PKS) yaitu: PKS Kalista Alam di Kabupaten


146

Nagan Raya, PKS PT. Sisirau di Kabupaten Aceh Tamiang, PKS

Fajar Selatan di Kabupaten Aceh Selatan dan PKS Lembah Bakti di

Kabupaten Aceh Singkil.

- Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu: Depot BBM Krueng Raya

di Kabupaten Aceh Besar, Depot BBM Kota Lhokseumawe.

- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu: PLTD Aneuk Laot

di Kota Sabang, PLTD Pulo Pisang di Kabupaten Pidie dan PLTD

Seuneubok di Kabupaten Aceh Barat.

- PT. Pupuk Iskandar Muda di Kota Lhokseumawe, PT. Semen

Andalas Indonesia di Kabupaten Aceh Besar dan Pabrik Es CV.

Muda Perkasa Lamlagang di Kota Banda Aceh, PLN Gitring di Kota

Langsa. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkendalinya tingkat

pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan penertiban

perusahaan/instansi/jasa yang menggunakan bahan Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dalam menjalankan aktivitasnya. Dari

hasil pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk

memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



fisik 97,74%.

Pengkajian dampak lingkungan

Adapun kegiatan programnya yang telah dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan pembinaan terhadap komisi AMDAL kabupaten/kota dan

pengkajian terhadap usaha/kegiatan yang belum dan sudah mempunyai

dokumen lingkungan yaitu: pembinaan pelaksanaan pembentukan

komisi penilai AMDAL sesuai Permen-LH No. 6 Tahun 2008 di

Kabupaten Pidie, Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Besar. Pembinaan

dalam rangka persiapan pembentukan komisi AMDAL dan persiapan

Lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota sesuai dengan Permen-LH No.

15 Tahun 2010 di Kabupaten Nagan Raya. Pembinaan dan pengarahan

Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Aceh Barat

dan menghadiri seminar penilaian kerangka acuan ANDAL (KA-

ANDAL) pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Potensi Bumi Sakti

di Kabupaten Aceh Barat. Pembinaan dan pengawasan lisensi komisi

AMDAL Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Permen-LH No. 25

Tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap komisi

penilai AMDAL di Kabupaten Aceh Tengah. Melaksanakan Pengkajian

terhadap kegiatan penambangan PT. Lhoong Setia Mining yang di

monitoring oleh BLHKP Kabupaten Aceh Besar. Adanya laporan

pembinaan dan pengawasan komisi penilai AMDAL kab/kota sesuai

dengan Permen-LH No. 6 Tahun 2008 dan Permen LH No. 25 Tahun

2009. Diterbitkannya rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL dari


147

Bapedal Aceh untuk 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Tengah,

Aceh Singkil, Simeulue dan Kota Sabang. Anggaran yang disediakan



Pengembangan produksi ramah lingkungan

Kegiatan ini merupakan lanjutan program kegiatan tahun 2009 dalam

wujud pilot projek alternatif ramah lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah

pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan

dengan membudidayakan tanaman-tanaman yang prosesnya

menggunakan bahan-bahan organik sehingga terjaganya lingkungan dari

kerusakan. Kegiatan ini berupa penanaman sorgum manis dan strobery

serta peternakan lebah madu dengan lokasi kegiatan di Desa Lam Ara

Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Anggaran yang



Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL, UKL/UPL

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantauan

dan evaluasi lingkungan terhadap Implementasi RKL/RPL, UKL/UPL dan

DPPL. Paling kurang kegiatan ini dilakukan pada kegiatan penambangan

bijih besi PT. Lhoong Setia Mining di Kabupaten Aceh Besar dan

Penambangan Bijih Besi PT. Pinang Sejati Utama KSO KSU Tiega Manggis

di Kabupaten Aceh Selatan. Di samping itu, juga dilakukan pengawasan

aktif terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kegiatan

pembangunan pengaman pantai Kuala Raja dan rencana kegiatan

peningkatan produksi ternak dan peningkatan akses pasar ternak di

Kabupaten Bireuen. Evaluasi lingkungan pada PKS PTPN-I Cot Girek di

Kabupaten Aceh Utara dan PKS PT. Ensem Sawita di Kabupaten Aceh

Timur tak luput juga dari pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Aceh.

Verifikasi lapangan terhadap lokasi rencana pembangunan jalan Highway

Lintas Timur Seksi-II dan pemantauan terhadap implementasi Dokumen

RKL/RPL pembangunan reservoir Teluk Pusong dan perbaikan sistem

drainase di Kota Lhokseumawe juga hal yang mendapatkan evaluasi dan

penilaian. Evaluasi RKL/RPL kegiatan pembangunan Pelabuhan Meulaboh

dan pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh, di samping Pemantauan

terhadap laporan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Lhoong

Setia Mining dan data-data pendukung di BLHPKP Kabupaten Aceh Besar

adalah hal yang signifikan dilakukan Pemerintah Aceh untuk

terpeliharanya lingkungan hidup. Adanya laporan dan tindak lanjut

terhadap implementasi pengelolaan lingkungan sesuai arahan pada

dokumen RKL/RPL, UKL/UPL dan DPPL. Dari hasil pemantauan dan

evaluasi tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki

kualitas lingkungan hidup. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



148


6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Merupakan kegiatan lanjutan tahun 2009 dalam wujud kegiatan

pembangunan taman keanekaragaman hayati (penanaman bibit

tanaman khas Singkil) yang berlokasi di Pangkalan Sulampi Kecamatan

Suro Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan kegiatan ini adalah terbangunnya

pusat penelitian, pendidikan, wisata dan sebagai penghasil PAD bagi

Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk

pembayaran upah petugas pertamanan keanekaragaman hayati

sebanyak 1 orang serta biaya pemupukan dan penyiangan. Belanja cetak

dan penggandaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta biaya desain

balai pertemuan sederhana motif Aceh (Balee Aceh) untuk Kabupaten

Singkil 1 unit dan biaya desain rancangan taman keanekaragaman

hayati untuk Kabupaten Bireuen. Anggaran yang disediakan untuk


200.195.200,- (98.05%) dan realisasi fisik 100%.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi

Sumber Daya Alam sebagai kegiatan lanjutan tahun 2009 kiranya juga

kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian. Wujud dari kegiatan ini

dilakukan dalam bentuk kegiatan pilot project kawasan konservasi

berbasis ekowisata dan jasa lingkungan yang berlokasi di Desa Dayah

Reubee Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Adapun tujuannya adalah

terbangun satu kawasan konservasi SDA, di sisi lain, melalui

peningkatan kemampuan pengelolaan suatu kawasan konservasi secara

berkelanjutan juga kegiatan ini dilakukan untuk upaya pengembangan

usaha ekonomi masyarakat. Pada tahun 2010, sebagai amanah lanjutan

kegiatan tahun 2009, kegiatan lanjutan telah dilaksanakan dalam

bentuk bantuan bibit ikan gurami dan ikan lele tambak desa,

pembersihan/piringan sekitar pohon yang telah ditanam tahun lalu,

pembayaran upah petugas pengawas kegiatan sebanyak 1 orang dan

pengadaan sumur bor Bukit Kurma Desa Mesjid Beuah di Kecamatan

Delima. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan kegiatan dalam

bentuk

- Perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan

mengkoordinasikan, menginventarisir dan mengevaluasi serta

melaksanakan monitoring program-program/kegiatan lintas sektor

kab/kota dalam pengelolaaan lingkungan hidup. Kegiatan ini telah


149

dilaksanakan di 13 kabupaten/kota meliputi: Pidie, Pidie Jaya,

Bireuen, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota

Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh

Tengah, Kota Sabang, Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

- Monitoring koordinasi pengelolaaan lingkungan hidup lintas sektor

yang merupakan kegiatan terpadu dengan melibatkan lintas sektor

terkait dalam pelaksanaannya. Melakukan koordinasi dengan

institusi terkait, kab/kota dan masyarakat dalam menangani kasus-

kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi keluhan

dan telah menggangu masyarakat dalam suatu wilayah. Tujuan dari

kegiatan ini adalah terkoordinasi dan adanya kesamaan persepsi

serta komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini

meliputi monitoring terpadu penambangan emas oleh rakyat di

Geumpang Kabupaten Pidie, monitoring koordinasi pengelolaan

tata ruang lingkungan di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten

Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh

Tenggara, pemantauan terpadu penanganan tambak terlantar seluas

800 Ha di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Dari hasil

monitoring tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan untuk

memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



fisik 100%.

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Pengembangan data dan informasi lingkungan telah dilaksanakan kegiatan

dalam bentuk akses informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berwujud dalam bentuk sosialisasi melalui media TV

(dialog interaktif), feture, siaran wahana lingkungan melalui media,

pemasangan baliho benner, sosialisasi melalui radio, penyusunan buku

status lingkungan hidup, buletin lingkungan clean dan green, jurnal rona

lingkungan hidup, brosur/leaflet dan stiker tentang kampanye lingkungan

serta pengadaan printer A3 warna dan kamera digital+zoom (12 MF).

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya media informasi dan

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup.



fisik 100%.


150

Bagaimanapun untuk menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat akan

pentingnya pelestarian lingkungan maka Pekan Lingkungan Hidup

Indonesia dalam rangka hari lingkungan hidup pun telah

dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan peringatan hari-hari besar

lingkungan hidup, di antaranya adalah:

- Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni

2010 yang halaman Kantor Gubernur Aceh dan penyerahan

penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah/dayah hijau se

Aceh.

- Peringatan Hari Bumi pada tanggal 22 April 2010 yang

dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan Hidup Bapedal Aceh

dengan melakukan penanaman jenis pohon penghijauan dan buah-

buahan.

- Peringatan Hari Ozon tanggal 16 September 2010 beriringan

dengan kegiatan Aceh Exspo Pramuka Wirakarya Nasional di

Seulawah Scout Camp pada tanggal 29 November s/d 6 Desember

2010, d). Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tanggal 5

November 2010 di Kabupaten Bireuen dengan melaksanakan

penghijauan.

- Pelaksanaan Kegiatan Governor Technical Meeting (GCF) for

Climate Change di Banda Aceh pada tanggal 17 s/d 22 Mei 2010

yang diikuti oleh berbagai negara terkait dengan perubahan iklim

/REDD. Tujuan dari terlaksananya kegiatan ini adalah suksesnya

kegiatan hari-hari besar lingkungan hidup sehingga tumbuhnya

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.




151


Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) laboratorium lingkungan

hidup daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain monitoring dan pengujian

air sumur penduduk di daerah tsunami di 10 kabupaten/kota yang

meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie,

Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan

Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan dilakukan kegiatan ini adalah

untuk mengetahui kualitas air sumur penduduk yang mengacu kepada

PerMenKes No. 416 Tahun 1990 dan diperolehnya data hasil pengujian.

Pengadaan multi gas dan kelengkapannya untuk Laboratorium

Lingkungan Aceh Tamiang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Realisasi Anggaran

Untuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dialokasikan dana

sebesar Rp 14.123.045.491,- realisasi keuangan sebesar Rp 13.922.283.837

(98,58%) dan realisasi fisik 98,41%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak

langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

14.123.045.491 98,41 13.922.283.837 98,58



TOTAL 14.123.045.491 98,41 13.922.283.837 98,58


Permasalahan:

- Kurang dan bahkan dapat dikatakan lemahnya political will dan komitmen

dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan kapasitas institusi

lingkungan hidup telah mengantarkan perhatian akan pentingnya

pemeliharaan kondisi ligkungan hidup menjadi terabaikan.

- Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

- Kurangnya SDM di bidang lingkungan hidup


152

Solusi:

- Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan secara bertahap membangun komitmen dan political will yang

kuat dari Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.

- Menjadikan pengawasan/pemantauan terhadap kasus-kasus pencemaran

dan kerusakan lingkungan baik yang selama ini terjadi maupun untuk

mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan.

- Perlu ditingkatkannya kerjasama yang baik antar stekeholder baik antar

sektor maupun kabupaten/kota.

- Ke depan, suatu hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh

adalah keberpihakan anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di

provinsi maupun kab/kota.

- Perlu adanya perekrutan pegawai dari latar belakang pendidikan

lingkungan untuk ditempatkan di bidang lingkungan hidup.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta dan

Dinas Pengairan.

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta

Karya sebagai berikut:





b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional;


e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

h. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;



l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

m. Penyediaan jasa hari-hari besar;

n. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.


153

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


a. Pengadaan meubeleur;

b. Pengadaan UPS/stabilizer komputer;

c. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor;

d. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.


Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan indikator

kinerja instensi pemerintah.

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


a. Perencanaan pembangunan jalan;

b. Pembangunan jalan;

c. Perencanaan pembangunan jembatan;

d. Pembangunan jembatan;

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f. Pengawasan teknis pembangunan jalan.

5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong.

6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat.

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat;

b. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-

alat berat.

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


a. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum;

b. Pengembangan sistem distribusi air minum;

c. peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan.

10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah perencanaan pengembangan

infrastruktur.

11. Program Pemabangunan Infrastruktur Perdesaan



154

a. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan;

b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;

c. Pembangunan sarana dan prasarana gedung;

d. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman.

12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan diseminasi

peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peralatan lainnya

yang terkait.

13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi


a. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan

usaha);

b. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang

perseorangan, badan usaha);

c. Pembinaan jasa konstruksi daerah.

14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap ketentuan

keteknikan.

15. Program Pengembangan Perumahan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan rumah sehat

sederhana.

16. Program Perencanaan Tata Ruang

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

B. Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


Kegiatannya berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kenderaan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis

kantor, penyediaan barang cetakan dan pengadaan, penyediaan

komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa hari-

hari besar, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. program dan

kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor. Anggaran yang disediakan

untuk program dimaksud sebesar Rp 5.155.024.600,- realisasi keungan Rp

2.713.809.997,- (52,64%).


155

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah pengadaan

meubeleur, pengadaan UPS/stabilizer komputer, pemeliharaan

rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor dan rehabilitasi

sedang/berat rumah gedung kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan

rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp

861.000.000,- realisasi keuangan Rp 752.620.000,- (87,41%).


Pengembangan indikator kinerja instensi pemerintah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp 1.500.000.000,- realisasi keuangan Rp 699.440.125,- (46,63%)


4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan perencanaan pembangunan jalan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan bentuk pelaksanaaan perencanaan

dan amdal pada 23 kabupaten kota:

Kabupaten Sabang : 2 Paket

Kabupaten Pidie : 1 Paket

Kabupaten Aceh utara : 1 Paket

Kota Langsa : 1 Paket

Kabupaten Aceh timur : 2 Paket

Kabupaten Aceh tamiang : 3 Paket

Kabupaten Siemelue : 2 Paket

Kabupaten Aceh selatan : 2 Paket

Kabupaten Subulussalam : 1 Paket

Kabupaten Aceh singkil : 1 Paket

Kabupaten Bener meria : 5 Paket

Kabupaten Aceh tengah : 2 Paket

Provinsi : 15 Paket




Kegiatan pembangunan jalan

Dengan target penanganan sepanjang 769,01 km yang dapat dicapai

penanganan efektif sepanjang 629,971 km. Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan lokasi kegiatannya sebagai berikut:

Kota Banda Aceh : 2 Paket, 8,2 Km

Kabupaten Sabang : 2 Paket, 6,33 Km

Kabupaten Aceh besar : 12 Paket, 28,76 Km

Kabupaten Pidie : 13 Paket, 39,98 Km

Kabupaten Pidie Jaya : 8 Paket, 18,27 Km

Kabupaten Bireun : 6 Paket, 24,48 Km


156

Kabupaten Aceh Utara : 4 Paket, 22,78 Km

Kota Lhokseumawe : 5 Paket, 15 Km

Kabupaten Aceh Timur : 13 Paket, 39,4 Km

Kota langsa : 5 Paket, 5,18 Km

Kabupaten Aceh tamiang : 6 Paket, 19,075 Km

Kabupaten Bener Meriah : 13 Paket, 52,505 Km

Kabupaten Aceh jaya : 9 Paket, 26,07 Km

Kabupaten Aceh barat : 10 Paket, 22,13 Km

Kabupaten Nagan Raya : 4 Paket, 7,02 Km

Kabupaten Siemelue : 4 Paket, 39,071 Km

Kabupaten Aceh Barat Daya : 11 Paket, 30,62 Km

Kabupaten Aceh Selatan : 10 Paket, 22,865 Km

Kabupaten Subulussalam : 3 Paket, 8,70 Km

Kabupaten Aceh singkil : 12 Paket, 54,185 Km

Kabupaten Aceh Tengah : 3 Paket, 5,325 Km

Kabupaten Gayo Lues : 13 Paket, 67,775 Km

Kabupaten Aceh Tenggara : 15 Paket, 65,8 Km


728.746.402.579,- realisasi keuangan Rp 696.681.560.865,- (95.60%) dan

realisasi fisik 93.29%.

Kegiatan perencanaan pembangunan jembatan

Telah dilaksanakan dengan bentuk pelaksanaan perencanaan

pembangunan jembatan:

Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket

Kabupaten Aceh Tengah : 1 Paket

Provinsi : 8 Paket


1.199.868.000,- realisasi keuangan Rp 569.033.500,- (47,42%) dan realisasi

fisik 56,50%.

Kegiatan pembangunan jembatan

Target penanganan 1559,40 M dan tercapai penanganan efektif sepanjang

1.089,40.M kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lokasi dan pelaksanaan

pembangunan:

Kabupaten Aceh Besar : 1 Paket , 76 M

Kabupaten Pidie : 5 Paket , 283 M

Kabupaten Pidie Jaya : 2 Paket , 55 M

Kabupaten Bireun : 3 Paket , 231 M

Kabuapaten Aceh Utara : 1 Paket , 40 M

Kabupaten Aceh Barat : 6 Paket , 740 M

Kabupaten Aceh jaya : 2 Paket , 180 M

Kabupaten Abdiya : 1 Paket , 60 M

Kabupaten Nagan Raya : 4 Paket , 580 M

Kabupaaten Aceh Selatan : 4 Paket , 98,8 M


157

Kabupaten Gayo Lues : 7 Paket , 215 M

Kota Langsa : 2 Paket , 16 M

Kabupaten Aceh Timur : 6 Paket , 230,8 M

Kabupaten Aceh Tamiang : 3 Paket , 243 M

Kabupaten Aceh Tengah : 2 Paket , 30 M

Kabupaten Aceh Singkil : 1 Paket , 160 M




Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk monitoring, evaluasi

dan melaporkan setiap kemajuan kerja per bulan dan per tahun dalam

kegiatan pembangunan jalan dan jembatan juga pekerjaan keciptakaryaan.



fisik 0%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana, karena

tidak ada konsultan yang memenuhi syarat dan waktu sangat terbatas,

untuk itu kegiatan tersebut perlu di usulkan kembali pada tahun

berikutnya.

Kegiatan Pengawasan teknis pembangunan jalan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 36 paket dan 5 paket

kegiatan amdal dengan lokasi dan pelaksanaan pembangunan. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 52.529.560.139,-


5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong–gorong dengan target sepanjang

32.000 M dan tercapai penangan pelaksanaan sepanjang 20,266 M terdiri

dari kegiatan :

Kota Banda Aceh : 5 Paket , 581 M

Kabupaten Aceh Besar : 33 Paket , 5124 M

Kabupaten Pidie : 8 Paket , 2464 M

Kabupaten Aceh Utara : 5 Paket , 701 M

Kabupaten Aceh Timur : 13 Paket , 2886 M

Kota Langsa : 1 Paket , 115 M

Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket , 500 M

Kabupaten Aceh Barat : 2 Paket , 720 M

Kabupaten Nagan Raya : 2 Paket , 420 M

Kabupaten Aceh Selatan : 1 Paket , 270 M

Kabupaten Subulussalam : 1 Paket , 2485 M

Kabupaten Aceh Tamiang : 4 Paket , 4000 M


158




6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang penanganan fungsional 200 km, Panjang penanganan efektif,

165,916 km dan saluran 1.312 m serta jembatan 70,4 m Kegiatan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari kegiatan yang

dilaksanakan di:

Kota Banda Aceh : 1 Paket : Jalan 0,554 Km

Kabupaten Aceh Besar : 11 Paket : Jalan 13,963 Km

Saluran 1,312 M

Kabupaten Pidie : 5 Paket : Jalan 3,034 Km

Jembatan 6,4 M

Kabupaten Pidie Jaya : 3 Paket : Jalan 2.57 Km

Jembatan 32 M

Kabupaten Bireun : 10 Paket : Jalan 6,33 Km

Jembatan 32 M

Kabupaten Aceh Utara : 12 Paket : Jalan 18,39 Km

Kota Lhokseumawe : 2 Paket : Jalan 2,2 Km

Kota Langsa : 13 Paket : Jalan 4,192 Km

Kabupaten Aceh Timur : 5 Paket : Jalan 9,013 Km

Kabupaten Aceh Tamiang: 5 Paket : Jalan 31 Km

Kabupaten Aceh Tengah : 22 Paket : Jalan 31,275 Km

Kabupaten Aceh Selatan : 7 Paket : Jalan 11,428 Km

Kota Subussalam : 6 Paket : Jalan 5,9 Km

Kabupaten Gayo Lues : 2 Paket : Jalan 2,087 Km

Kabupaten Tenggara : 3 Paket : Jalan 23,98 Km


159




7. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Kegiatan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan sebanyak 2

paket yang berlokasi di Kabupaten Aceh Jaya (pekerjaan perbaikan badan

jalan sepanjang 300 m berupa timbunan) serta Kabupaten Bireuen

sepanjang 650 m berupa timbunan dan perbaikan badan jalan.

Kelebihan dana ini karena kebutuhan dana untuk tahun anggaran 2010

hanya terjadi pengeluaran sebesar tersebut di atas (dana cadangan).



fisik 100%. Dana tanggap darurat di sumbang untuk penanganan bencana

pada jalan jembatan dan realisasinya tergantung dari bencana yang terjadi

pada tahun berjalan.

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan pengadaan alat-alat berat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan

dan perlengkapan bengkel, alat-alat berat:

Kabupaten Aceh Timur : 3 unit, pengadaan mobil tenaga PJU dan

mobil laboratorium serta alat

Kabupaten Aceh Tamiang : 1 unit, pengadaan alat exevator

Kabupaten Subulussalam : 2 unit, pengadaan baby roller dan mobil

kebakaran.

Provinsi : 1 unit, pengadaan mobil operasional




Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat

berat.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk biaya operasional,

pemeliharaan/perbaikan pengangkutan dan pengadaan spare part alat-alat

berat sebanyak 3 unit (Crane, exevator OW dan back hoe, loader dan juga

pengadaan material rangka baja balley sepanjang 181,8 M).


10.600.000.000,- realisasi keuangan Rp 10.387.795.000,- (98%) dan


9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan teknik

pengelolaan air minum bagi kabupaten kota dan telah dilaksanakan di


160

Banda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar


realisasi fisik 0%. Hal ini disebabkan kegiatan hanya berupa penyuluhan.

Pengembangan sistem distribusi air minum telah dilaksanakan di

kabupaten/kota sebagai berikut:

Kota Banda Aceh : 7 Paket, pemb. jaringan pipa 430 M. dll

Kabupaten Pidie : 1 Paket, pemb. 40 unit MCK

Kabupaten Aceh Utara : 1 Paket, waduk

Kota Lhoksemawe : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 2379 M

Kota Langsa : 2 Paket, pemb. sumur bor.

Kabupaten Aceh Timur : 8 Paket, pemb. SPAM, OPA, SR dan

Jaringan

Kabupaten Aceh Selatan : 6 Paket, pemb. jaringan pipa 15545 M

pipa

Kabupaten Subulussalam : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 13988 M

Kabupaten Aceh Tengah : 1 Paket, pemb. jaringan pipa 23000 M

Kabupaten Aceh Tenggara : 4 Paket




Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan telah dilaksanakan di kabupaten/kota sebagai berikut:

Kota Banda Aceh : 1 Paket, pengadaan WE mobil 2 unit

Kabupaten Aceh Besar : 1 Paket, pengadaan becak sampah

Kabupaten Bener Meriah : 1 Paket, pengadaan countainer sampah

Kabupaten Subulussalam : 1 Paket, pengadaan mobil tinja





10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur telah dilaksanakan di


Kota Banda Aceh : 1 Paket

Kabupaten Aceh Besar : 5 Paket

Kota Sabang : 1 Paket

Kabupaten pidie : 1 Paket

Kabupaten Pidie Jaya : 1 Paket

Kabupaten Bireuen : 1 Paket

Kota Lhokseumawe : 1 Paket

Kabupaten Aceh Utara : 2 Paket

Kota langsa : 1 Paket

Kabupaten Timur : 1 Paket


161

Kabupaten Aceh Tamiang : 1 Paket

Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket

Kabupaten Aceh Barat : 2 Paket

Kabupaten Seumelue : 1 Paket

Kabupaten Nagan Raya : 1 Paket

Kabupaten Abdya : 1 Paket


Kabupaten Singkil : 1 Paket

Kota Subusalam : 2 Paket

Kabupaten Bener Meriah : 1 Paket


Kabupaten Gayo Lues : 2 Paket

Kabupaten Aceh Tengara : 2 Paket




11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Kegiatan penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan telah

dilaksanakan di kabupaten/kota sebagai berikut:

Kota Banda Aceh : 2 Paket, penataan desa geuceu komplek

Kota langsa : 1 Paket, pemasangan paving block 1582 M2



fisik 100%.

Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan telah dilaksanakan

di kabupaten/kota sebagai berikut:

Kota Banda Aceh : 12 Paket


Kabupaten pidie : 6 Paket

Kabupaten Bireuen : 31 Paket

Kabupaten Aceh Utara : 9 Paket

Kota Lhoksemawe : 2 Paket


Kabupaten Aceh Timur : 1 Paket


Kabupaten Aceh Jaya : 1 Paket

Kabupaten Aceh Barat : 8 Paket


Kabupaten Abdya : 10 Paket

Kabupaten Singkil : 1 Paket


Kabupaten Aceh Tengara : 7 Paket


162


36.136.237.400,- realisasi keuangan Rp 33.244.702.737,- (92%) dan


Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung telah dilaksanakan


Kota Banda Aceh : 70 Paket : Mesjid 24 Unit

Menasah 2 Unit

Gedung 44 Unit

Kota Sabang : 5 Paket : Mesjid 2 Unit

Menasah 2 Unit

Gedung 3 Unit

Kabupaten Aceh Besar :165 Paket : Mesjid 34 Unit

Menasah121 Unit

Gedung 10 Unit

Kabupaten pidie :121 Paket : Mesjid 37 Unit

Menasah 60 Unit

Gedung 24 Unit

Kabupaten Pidi Jaya : 12 Paket : Mesjid 6 Unit

Menasah 4 Unit

Gedung 2 Unit

Kabupaten Bireuen :155 Paket : Mesjid 19 Unit

Menasah18 Unit

Gedung 118 Unit

Kabupaten Aceh Utara :120 Paket : Mesjid 40 Unit

Menasah 52 Unit

Gedung 118 Unit

Kota lhoksemawe : 7 Paket : Mesjid 1 Unit

Menasah1 Unit

Gedung 28 Unit

Kota Langsa : 1 Paket : Mesjid 2 Unit

Menasah 2 Unit

Gedung 1 Unit

Kabupaten Aceh Timur : 27 Paket : Mesjid 8 Unit

Menasah12 Unit

Gedung 7 Unit

Kabupaten Aceh Tamiang : 17 Paket : Mesjid 8 Unit

Menasah 0 Unit

Gedung 9 Unit

Kabupaten Aceh Jaya : 13 Paket : Mesjid 9 Unit

Menasah0 Unit

Gedung 3 Unit

Kabupaten Aceh Barat : 76 Paket : Mesjid 70 Unit

Menasah 7 Unit

Gedung 1 Unit


163

Kabupaten Nagan Raya : 49 Paket : Mesjid 24 Unit

Menasah 5 Unit

Gedung 20 Unit

Kabupaten Singkil : 5 Paket : Mesjid 2 Unit

Menasah1 Unit

Gedung 3 Unit

Kabupaten Gayo Lues : 11 Paket : Mesjid 7 Unit

Menasah2 Unit

Gedung 2 Unit

Kabupaten Aceh Tengara : 43 Paket : Mesjid 34 Unit

Menasah 3 Unit

Gedung 6 Unit

Kabupaten Abdya : 60 Paket : Mesjid 34 Unit

Menasah15 Unit

Gedung 11 Unit

Kabupaten Simeulu : 31 Paket : Mesjid 21 Unit

Menasah9 Unit

Gedung 1 Unit

Kabupaten Bener Meriah : 6 Paket : Mesjid 2 Unit

Menasah2 Unit

Gedung 2 Unit

Kabupaten Aceh Tengah : 18 Paket : Mesjid 5 Unit

Menasah1 Unit

Gedung 12 Unit

Provinsi : 64 Paket : Mesjid 30 Unit

Menasah 30 Unit

Gedung 4 Unit




Kegiatan sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman

Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sedangkan anggarannya

sebesar Rp 200.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik

0%. Hal ini disebabkan tidak tersedianya fasilitator.

12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa

konstruksi dan peralatan lainnya yang terkait.

Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan anggaran sebesar Rp

65.100.000,- realisasi keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Hal ini

disebabkan tidak tersedianya fasilitator.

13. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan


164

usaha)




Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang

perseorangan, badan usaha)




Pembinaan jasa konstruksi daerah




14. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Kegiatan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan telah dilaksanakan



Kabupaten Pidie : 2 Paket

Kabupaten Bireun : 3 Paket

Kabupaten Aceh utara : 4 Paket

Kota Lhoksemawe : 1 Paket


Kabupaten Aceh Timur : 1 Paket




Kabupaten Subulusalam : 1 Paket

Kabupaten Aceh Singkil : 1 Paket


Provinsi : 3 Paket




15. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan pengembangan rumah sehat sederhana telah dilaksanakan di


Kabupaten Aceh Besar : 33 Unit Rumah

Kabupaten Pidie : 146 Unit Rumah

Kabupaten Pidie Jaya : 34 Unit Rumah

Kabupaten Bireun : 62 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Utara : 163 Unit Rumah

Kota Lhokseumawe : 5 Unit Rumah

Kota Langsa : 38 Unit Rumah


165

Kabupaten Aceh Timur : 117 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Tamiang : 55 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Jaya : 50 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Barat : 116 Unit Rumah

Kabupaten Nagan Raya : 100 Unit Rumah

Kabupaten Abdya : 66 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Selatan : 75 Unit Rumah

Kabupaten Simeulue : 48 Unit Rumah

Kabupaten Bener Meriah : 72 Unit Rumah

Kabupaten Gayoe Lues : 80 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Tengah : 38 Unit Rumah

Kabupaten Aceh Singkil : 47 Unit Rumah

Kabupaten Tenggara : 37 Unit Rumah

Kabupaten Subulussalam : 41 Unit Rumah




16. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota




Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dialokasikan dana sebesar Rp

1.528.018.867.654,- realisasi keuangan sebesar Rp 1.436.237.270.048 (93,90%)




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

1.528.018.867.654 92,60 1.434.855.341.248 93,90


2 Belanja langsung 1.482.746.322.714 - 1.392.848.692.637 96,98

TOTAL 1.528.018.867.654 92,60 1.434.855.341.248 93,90


Permasalahan:

- adanya perubahan desain untuk beberapa kegiatan dari kabupaten/kota;


166

- adanya perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan masyarakat dan

pemerintah/kabupaten/kota;

- terjadinya bencana alam dan banjir pada beberapa kabupaten sehingga

menghambat pekerjaan di lapangan;

- dibidang penataan ruang belum adanya kesamaan pemahaman di tingkat

kabupaten/kota.

Solusi:

- perlu adanya kesamaan pemahaman di tingkat kabupaten/kota;

- koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi harus ditingkatkan lagi

melalui upaya-upaya koordinasi teknis secara berkala dan

berkeseimbangan;

- meningkatkan pengawasan dan upaya-upaya percepatan kerja secara lebih

intensif dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal.

Dinas Pengairan

Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan sebagai

berikut:


1. Pelayanan Administrasi Perkantoran



b. Penyediaan jasa komunikasi, sember daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

l. Penyediaan makanan dan minuman;

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

n. Penyediaan jasa keamanan kantor.




b. Rahabilitasi sedang/berat gedung kantor.


167




b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

c. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan

perangkat daerah dan lembaga khusus.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya


a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi;

b. Perencanaan pembangunan reservoir;

c. Perencanaan normalisasi saluran sungai;

d. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;

e. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun;

f. Pemberdayaan petani pemakai air;

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

h. Pembangunan jaringan irigasi;

i. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP);

j. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah provinsi (WISMP);

k. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai (WISMP).

5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air lainnya


a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya;

b. Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi.

6. Program Pengendalian Banjir


a. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan

sungai;

b. Pembangunan prasarana pengaman pantai.


1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sember daya

air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan




penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


168

ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor. Hasil yang diharapkan

dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan

administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk menunjang

seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pada kegiatan

ini direncanakan pengadaan: alat penjilid besar Max HD 12 L (1 buah),

flashdisk (3 buah), memori camera digital (1 buah), alat pendingin/AC (10

unit), komputer (4 unit), laptop (16 unit), printer (3 unit), penyimpan

arus/UPS (1 unit), rak besi (25 meter), camera digital (4 unit), handycam

(1 unit), infocus (1 unit), wireless TOA (1 unit), alat ukur theodolit (1

unit), alat ukur waterpass (1 unit), rolling meter (2 unit). Anggaran yang





pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rahabilitasi sedang/berat

gedung kantor. hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang

terlaksananya kegiatan di bidang pengairan. Pada kegiatan ini

direncanakan perbaikan dan perawatan pekarangan dan taman (810 m2),

perawatan gedung kantor UPTD-III (565 m2), perawatan gedung Kantor

UPTD-IV (585 m2), rehab Kantor Sungai Danau dan Waduk, rehab

mushalla, refil taman dan rehab paving block, rehab gedung kantor

program dan pelaporan. Anggaran yang disediakan untuk program





Direncanakan peningkatan jumlah tenaga lulusan kursus/pelatihan adalah

12 orang dan kegiatan ini tidak diselenggarakan oleh dinas, tetapi dinas

hanya mengirim peserta baik di dalam daerah maupun di luar daerah.



fisik 100%.

Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

sebanyak 190 orang dan kegiatan ini dilakukan oleh dinas sendiri tetapi

narasumber/instruktur tidak hanya berasal dari dinas tetapi juga dari

lembaga lain. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan

perangkat daerah dan lembaga khusus


169

Direncanakan tersedianya Rancangan Qanun Irigasi yang nantinya

menjadi pedoman dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas. Anggaran



4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya pedoman pelaksanaan

konstruksi bangunan irigasi sebanyak 9 laporan, yang terdiri dari laporan

DED dan review desain (3 laporan), ketersediaan data hasil studi (1

laporan), laporan penyusunan revitalisasi pengairan Aceh (1 laporan),

laporan pengembangan sistem manajemen proyek dan keuangan

terintegerasi (1 laporan) dan data hasil survey dan pengukuran jaringan

irigasi (3 laporan). Jumlah paket dan lokasi kegiatan Perencanaan

Pembangunan Jaringan Irigasi adalah tersebar 1 paket, Banda Aceh 1

paket, Aceh Besar 1 paket, Pidie 1 paket, Bener Meriah 4 paket dan Aceh

Selatan 1 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan perencanaan pembangunan reservoir

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman

pelaksanaan konstruksi bangunan embung/bendung (11 laporan DED),

laporan perencanaan dan perancangan (1 laporan) dan laporan supervisi

(3 laporan). Jumlah paket dan lokasi kegiatan Perencanaan Pembangunan

Reservoir adalah Aceh Besar 9 paket, Pidie 2 paket, Bireuen 2 paket, Aceh

Timur 1 paket dan Aceh Utara 1 paket. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 8.793.744.000,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman

pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir dan penanganan

muara sungai (9 laporan) dan laporan pengawasan normalisasi sungai (1

laporan), Ketersediaan data hasil perencanaan. Jumlah paket dan lokasi

kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai adalah Aceh Besar 3

paket, Pidie 1 paket, Aceh Utara 2 paket, Aceh Tengah 2 paket, Aceh

Barat 1 paket dan Aceh Selatan 1 paket.




Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Kegiatan yang akan dilakukan adalah operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi di 13 kabupaten/kota (34 paket kegiatan). Kegiatan ini merupakan


170

pekerjaan rutinitas dalam upaya memperpanjang umur fungsi prasarana

dan sarana pengairan sesuai yang direncanakan. Hasil yang diharapkan

dari kegiatan ini adalah kelancaran aliran air sungai Krueng Aceh dan

Krueng Daroy dan lancarnya aliran air irigasi di 33 daerah irigasi seluas

45.981 Ha.

Jumlah paket dan lokasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi adalah Banda Aceh 1 paket, Pidie Jaya 3 paket, Bireuen 5 paket,

Aceh Utara 4 paket, Aceh Timur 2 paket, Langsa 1 paket, Aceh Tamiang 2

paket, Aceh Jaya 1 paket, Aceh Tenggara 2 paket, Gayo Lues 2 paket,

Aceh Barat 5 paket, Aceh Barat Daya 3 paket, Aceh Selatan 3 paket.




Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Untuk mengoptimalkan fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun, maka

akan dilakukan usaha perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi di 17

kabupaten/kota (171 paket kegiatan). Hasil yang ingin dicapai adalah

peningkatan fungsi jaringan irigasi sehingga diharapkan dapat menjamin

pasokan air irigasi untuk sawah di lokasi pelaksanaan kegiatan. Jumlah

paket dan lokasi kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah

dibangun adalah Aceh Besar 33 paket, Pidie 35 paket, Pidie Jaya 13 paket,

Bireuen 23 paket, Aceh Utara 21 paket, Bener Meriah 1 paket, Aceh

Timur 9 paket, Aceh Barat 1 paket, Aceh Barat Daya 5 paket, Aceh Jaya 1

paket, Nagan Raya 10 paket, Aceh Selatan 4 paket, Gayo Lues 7 paket,

Aceh Singkil 1 paket, Aceh Tengah 1 paket, Simeulue 1 paket, Kota

Langsa 5 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air

Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan kelompok P3A dalam

melakukan pengelolaan jaringan irigasi, termasuk menerapkan aturan

yang berlaku. Hasil nyata yang diharapkan adalah peningkatan jaringan

tersier yang dilakukan sendiri oleh kelompok P3A (28 paket pekerjaan) di

7 daerah irigasi. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pemberdayaan petani

pemakai air adalah Pidie Jaya 4 paket, Bireuen 6 paket, Aceh Utara 4

paket, Aceh Timur 2 paket, Aceh Tenggara 4 paket, Aceh Barat Daya 4

paket, Aceh Selatan 4 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

adalah tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan

pengelolaan pengairan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan


171

setiap bulan selama satu tahun anggaran dan laporan monitoring langsung

ke lapangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar

Rp 141.525.600,- realisasi keuangan Rp 124.549.500,- (88%) dan realisasi

fisik 100%.

Kegiatan pembangunan jaringan irigasi

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pembangunan jaringan

irigasi di 14 kabupaten/kota (60 paket). Pada kegiatan ini juga akan

dibangun 8 unit bendung yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan

bendung ada yang telah dimulai pada tahun anggaran sebelumnya (2 unit

bendung) dan 6 unit bendung dibangun baru. Untuk bendung-bendung

yang sudah menurun fungsinya dilakukan rehabilitasi bendung baik berat

maupun ringan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pembangunan jaringan

irigasi adalah Aceh Besar 1 paket, Pidie 3 paket, Pidie Jaya 2 paket,

Bireuen 6 paket, Lhokseumawe 1 paket, Aceh Utara 3 paket, Aceh Timur

1 paket, Bener Meriah 12 paket, Gayo Lues 9 paket, Aceh Jaya 1 paket,

Aceh Barat 1 paket, Aceh Tamiang 1 paket, Aceh Selatan 5 paket dan

Aceh Tenggara 14 paket. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan, anggaran yang disediakan untuk


1.169.936,100,- (91,22%) dan realisasi fisik 98,24%.

Kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah Provinsi

(WISMP)


program dimaksud sebesar Rp 382.335.000,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai

(WISMP)



108.716.500,- (45,47%) dan realisasi fisik 70,32%. Rendahnya realisasi

keuangan disebabkan adanya kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaaan

Sumber Daya Air (TKPSDA) yang tidak dilaksanakan seperti kegiatan

rapat dan pembayaran honor tim. Kegiatan tersebut tidak terlaksana

karena TKPSDA Wilayah Krueng Aceh-Teunom dan TKPSDA Wilayah

Krueng Peusangan baru terbentuk tanggal 17 Desember 2010.

5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumder Daya Air lainnya

Kegiatan Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainya

Hasil yang diinginkan adalah tersedianya prasarana penampungan air


172

untuk kebutuhan irigasi dan kebutuhan lain, terutama di daerah yang

kesulitan air. Pada tahun 2010 kegiatan dilaksanakan di 8 kabupaten (17

paket), dan pada tahun ini diharapkan terlaksananya pembangunan

Embung Maheng, Waduk Lampanah, Waduk Batee, Waduk Paya

Peunyet, Situ Alue Ie Mata Praden, keberlanjutan pembangunan Embung

Twi Geulumpang, Embung Paya Raoh, Embung Paya Kareung dan

Embung Seufulu. Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan normalisasi

Waduk Blang Karang, normalisasi Danau Aneuk Laot dan land clearing

Embung Paya Seunara. Pada tahun 2010 ini juga dilakukan penataan

lingkungan waduk keuliling, land scape waduk keuliling, pemasangan

guest house dan pembangunan jalan kawasan guest house waduk

keuliling. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainnya adalah Aceh Besar 9 paket, Sabang 2

paket, Pidie 1 paket, Pidie Jaya 1 paket, Aceh Tengah 1 paket, Bireuen 1

paket, Aceh Utara 1 paket dan Simeulue 1 paket. Anggaran yang



Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data

hidrologi

Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah pengeboran air tanah di

Aceh Besar (2 Lokasi), pengadaan mikcrohidro (2 unit), pemasangan pipa

Blang Ura Lamtamot, pembangunan pompan dan instalasi di Kabupaten

Bireuen (1 unit), pengadaan sumur bor di Kabupaten Pidie Jaya (1 paket)

dan di Kabupaten Aceh Barat (1 paket). Pada kegiatan ini juga akan

dilakukan pembangunan sumber air bersih di Kabupaten Gayo Lues (1

lokasi). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan tersedianya

debit air di lokasi tersebut dan tersedianya alat ukur dan tersedianya data

hidrologi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai data untuk

perencanaan konstruksi bangunan irigasi selanjutnya dan untuk kegunaan

lainnya. Jumlah paket dan lokasi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi

bangunan pengukuran data Hidrologi adalah Aceh Besar 3 paket, Bireuen

1 paket, Pidie Jaya 1 paket, Aceh Barat 1 paket dan Gayo Lues 1 paket.




6. Program Pengendalian Banjir

Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-

badan sungai

Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman dan

pertanian dari ancaman bahaya banjir, sehingga masyarakat merasa aman

dan terhindar dari bencana. Target yang diinginkan adalah terlaksananya

pembangunan tanggul/bangunan perkuatan tebing sungai, pelurusan dan

normalisasi sungai di 20 (dua puluh) kabupaten yang terdiri dari 126 paket


173

kegiatan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan mengendalikan banjir pada

daerah tangkapan air dan badan-badan sungai adalah Banda Aceh 1 paket,

Aceh Besar 7 paket, Pidie 19 paket, Pidie Jaya 2 paket, Bireuen 8 paket,

Lhokseumawe 8 paket, Aceh Utara 7 paket, Gayo Lues 9 paket, Aceh

Timur 3 paket, Kota Langsa 5 paket, Aceh Tengah 1 paket, Aceh Tamiang

1 paket, Aceh Jaya 3 paket, Aceh Barat 5 paket, Aceh Barat Daya 5 paket,

Nagan Raya 5 paket, Aceh Selatan 9 paket, Aceh Tenggara 23 paket,

Subulussalam 4 paket, Simeulue 1 paket. Anggaran yang disediakan



Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai

Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi areal pemukiman dan

pertanian dari ancaman bahaya abrasi dan gelombang pasang, sehingga

masyarakat merasa aman dan terhindar dari bencana. Target yang

diinginkan adalah terlaksananya pembangunan tanggul pengaman pantai,

pengerukan dan pembangunan jetty di 11 (sebelas) kabupaten/kota yang

terdiri dari 29 paket kegiatan. Jumlah paket dan lokasi kegiatan

pembangunan prasarana pengamanan pantai adalah Sabang 1 paket, Aceh

Besar 1 paket, Banda Aceh 1 paket, Pidie 5 paket, Pidie Jaya 2 paket,

Bireuen 5 paket, Aceh Timur 4 paket, Kota Lhokseumawe 3 paket, Kota

Langsa 1 paket, Aceh Jaya 1 paket, Aceh Selatan 1 paket. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 110.173.786.300,-


Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Pengairan dialokasikan dana sebesar Rp 619.693.693.708,- yang

realisasi keuangan sebesar Rp 576.292.189.484 (93,00%) dan realisasi fisik

99,12%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja

langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

619.693.693.708 99.12 576.292.189.484 93,00



TOTAL 619.693.693.708 99.12 576.292.189.484 93,00


Permasalahan:

- lemahnya koordinasi antar sektor terkait;


174

- kesulitan dalam pembagian alokasi dana antar daerah dan antar program

kegiatan;

- tidak semua pegawai mempunyai tingkat profesionalitas yang sesuai

dengan bidang serta masih rendahnya motivasi kerja sebagian pegawai.

Solusi:

- memprogramkan kegiatan sesuai prioritas menurut tingkat kebutuhan dan

kepentingan masyarakat serta merencanakan pembangunan secara

bertahap;

- menyusun rumusan pembagian alokasi dana dengan rumusan yang adil

dan masuk akal serta sesuai dengan Renstra dan RPJM yang telah

ditetapkan;

- melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan kabupaten/kota dan

instansi terkait dalam rangka penyamaan persepsi dan disertai penjelasan

oleh nara sumber yang ahli;

- mendorong instansi terkait melalui Bappeda untuk menyelaraskan

program terkait;

- melakukan kampanye penyadaran publik yang berkelanjutan disertai

dorongan penerbitan aturan-aturan yang mengikat;

- melakukan kampanye penyadaran publik dan penjelasan kepada instansi

terkait tingkat kabupaten/kota tentang konsep yang benar dalam

pengelolaan sumber daya air;

- melakukan kampanye penyadaran publik yang berkelanjutan disertai

penjelasan tentang tujuan pembangunan untuk kesejahteraan bersama

disertai dorongan penerbitan aturan-aturan yang mengikat; dan

- meningkatkan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Urusan Penataan Ruang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Urusan Perencanaan Pembanguan),

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (Urusan Pekerjaan Umum) dan Sekretariat

Daerah (Urusan Otonomi Daerah). Hal ini dikarenakan anggaran belanja non

program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan

urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan

permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan pelaksanaan program

dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.


175

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai berikut:







d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;


g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;




l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

m. Penyediaan jasa keamanan kantor;

n. Penyediaan jasa dokumentasi kantor.



a. Pengadaan mobeuler;

b. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.


Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Kegiatan ini berupa bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPA.

6. Program Pengembangan Data Informasi


a. Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama

dengan pihak lain;

b. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah;


176

c. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;

d. Penyusunan Profile Bappeda;

e. Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data

spasial.

7. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan ini berupa koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.

8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan ini berupa koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Khusus (P2DTK) dan KP2DT.

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


a. Penyusunan Rancangan RPJPA;

b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPA;

c. Penetapan RPJMA;

d. Penyusunan Rancangan RKPA;

e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPA;

f. Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

g. Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS);

h. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan

pembangunan;

i. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang di

danai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana

Otsus;

j. Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur.

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

b. Koordinasi Pengembangan Sektor Ekonomi Rakyat (EDFF).

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya


a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;

b. Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia.

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA


a. Koordinasi dan Konsultasi penyusunan rencana program

pembangunan fisik dan prasarana;

b. Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD;

c. Koordinasi pengembangan Kuala Idi;

d. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Pendukung WISMP).


177

13. Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syari’at Islam

Kegiatan ini berupa koordinasi dan evaluasi perencanaan program-

program Syari’at Islam.

14. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional


a. Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNFPA;

b. Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF

(KHPPIA).





daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,






penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor, penyediaan

jasa dokumentasi kantor. Program dan kegiatan tersebut merupakan

program rutin kantor yang telah dilaksanakan. Anggaran yang




Pengadaan mobeuler

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat-alat

meubeuler Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang



Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

operasional sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 98,07%


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan sarana

dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang



178


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi gedung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang disediakan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya dan telah dilaksanakan dalam bentuk

penyediaan pakaian dinas harian dan linmas bagi seluruh pegawai di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran yang


keuangan Rp 90.585.000,- (96.88%) dan realisasi fisik 100%.


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan dan telah dilaksanakan.


536.575.000,- realisasi keuangan Rp 531.108.000,- (98.98%) dan realisasi

fisik 100%.


dan Keuangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA dan telah

dilaksanakan. Terjadi sisa anggaran pada kegiatan ini disebabkan anggaran

untuk gaji pegawai P2K, namun dalam perjalanan tahun anggaran ada

pegawai mengundurkan diri sehingga uang tersebut tidak dicairkan.




17. Program Pengembangan Data Informasi

Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama

dengan pihak lain



fisik 97,49%.

Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah



fisik 98,65%.


179

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan



fisik 98,66%.

Penyusunan Profile BAPPEDA



100%.

Penyempurnaan geodata spasial base dan penerapan standarisasi data

spasial



fisik 99,19%.

18. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan ini berupa koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan

telah dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah Persiapan Rakor Forum

Gubernur se-Sumatera dan Pembentukan Tim Penanggungjawab Program

Pembangunan Provinsi se Wilayah Sumatera serta terpilihnya Bappeda

Aceh sebagai Koordinator Komite Infrastuktur. Anggaran yang



19. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

(P2DTK) dan KP2DT

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan

monitoring ke 17 kabupaten. Pada Kegiatan ini telah diperbanyak buku

pentunjuk teknis P2DTK dan buku pedoman umum pelaksanaan program

P2DTK dan menghasilkan buku laporan kegiatan P2DTK. Anggaran yang



20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RPJPA



fisik 90,69%.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPA



fisik 92,29%.


180

Penetapan RPJMA



fisik 96,63%.

Penyusunan Rancangan RKPA



fisik 96,88%.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPA



fisik 97,73%.

Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah



fisik 98,50%.

Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafon

anggaran sementara (PPAS)



fisik 82,07%.

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan


181

pembangunan



fisik 84,31%.

Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang di

danai melalui sumber dana tambahan dana bagi hasil migas dan dana

otsus



fisik 91,58%.

Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan gubernur



fisik 100%.

21. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi



fisik 100%.

Koordinasi pengembangan sektor ekonomi rakyat (EDFF)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan pelaksanaan proyek

Aceh EDFF yang didanai oleh MDF sesuai dengan komitmen yang

tertuang dalam Grant Agreement Trust Fund (MDF) tanggal 30

Desember 2008. Pendampingan tersebut dimaksudkan agar terlaksananya

singkronisasi pembangunan ekonomi daerah antara tujuan proyek dengan

tujuan program pembangunan ekonomi daerah (provinsi dan

kabupaten/kota). Adapun anggaran yang dialokasikan adalah untuk

pembayaran honorarium PMU, tim koordinasi, dan operasional lainnya

dalam rangka koordinasi lintas sektor dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini

telah dilaksanakan dengan melakukan rapat-rapat tim koordinasi baik

dengan SKPA maupun SKPD dan melaksanakan monitoring dan evaluasi

dilapangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



22. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan

semua SKPA, 23 kabupaten/kota dan dengan pemerintah pusat. Anggaran




182

Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat perencanaan

pendidikan dengan 23 kabupaten/kota dan telah menghasilkan buku

analisis data pendidikan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



23. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan

fisik dan prasarana



fisik 96,53%.

Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD




Koordinasi pengembangan Kuala Idi



fisik 100%.

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP)



fisik 88,56%.

24. Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syari’at Islam

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk acara-acara islami

seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, halal bi halal, marhaban ya

ramadhan dll. Selain itu kegiatan ini juga telah menyelenggarakan

siraman rohani di bulan ramadhan dengan adanya ceramah di bulan

puasa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

25. Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional

Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNFPA

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat awal tahun,

pertengahan tahun dan akhir tahun, serta melakukan monitoring.



fisik 94,94%.


183

Koordinasi program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF

(KHPPIA)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi

dengan pihak terkait dan melakukan monitoring ke kabupaten. Anggaran



Realisasi Anggaran

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan dana sebesar

Rp 36.061.258.573,- realisasi keuangan sebesar Rp 33.231.542.408 (92,15%)




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

36.061.258.573 94,30 33.231.542.408 92,15



TOTAL 36.061.258.573 94,30 33.231.542.408 92,15


Permasalahan:

Permasalahan di bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sisanya Rp

731.343.813,- terdiri:

- Sisa uang sebesar Rp 207.550.198 pada kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik disebabkan karena adanya

penghematan dalam pengunaan jasa tersebut sehingga uang tersebut

tidak dicairkan.

- Sisa uang sebesar Rp 231.442.300,- pada kegiatan penyediaan jasa

administrasi keuangan disebabkan karena alokasi honor Pengguna

Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sudah teralokasikan sesuai

dengan Pergub untuk eselon II dan eselon III tidak boleh dibayar honor

sehingga uang tersebut tidak dicairkan.

- Sisa uang sebesar Rp 130.426.400,- pada kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah, alokasi anggaran tersebut merupakan

pergeseran dari kegiatan lainnya pada saat APBA - Perubahan 2010,

karena terbatasnya waktu sehingga kegiatan tersebut tidak dapat

direalisasi seluruhnya.

- Sisa uang sebesar Rp 82.835.000,- pada kegiatan penyediaan jasa


184

keamanan kantor, alokasi anggaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan

sebagian anggota satuan pengamanan kantor sudah diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil.

- Sisa uang sebesar Rp 140.869.200,- pada kegiatan penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA, anggaran sudah

dialokasikan untuk gaji pegawai P2K karena sebahagian pegawai

mengundurkan diri sehingga uang tersebut tidak dicairkan

- Sisa uang sebesar Rp 139.869.200,- pada kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan, untuk

belanja makanan, minuman dan perjalanan dinas sebagian kegiatan sudah

dibiayai dengan Dana Hibah

- Sisa uang sebesar Rp 935.223.600,- pada kegiatan monitoring dan evaluasi

RTRWP Provinsi NAD

Terlambatnya penerbitan SK Tim terpadu dari Menteri Kehutanan

dalam rangka evaluasi usulan perubahan kawasan hutan Aceh Nomor

SK. 602/Menhut/VII/2010 tanggal 28 Oktober 2010

Belanja Publikasi melalui media cetak belum dapat dilakukan karena

pembahasan draft Qanun RTRW belum selesai.

Solusi:

Sisa-sisa Anggaran yang tidak dicairkan menjadi SILPA

7. URUSAN PERUMAHAN

Urusan Perumahan telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Bina

Marga dan Cipta Karya, Dinas Sosial. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan

perumahan dapat dilihat dalam urusan pekerjaan umum dan urusan sosial. Hal

ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat

dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah

tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam

keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah

tersebut.

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan

Olahraga sebagai berikut:





b. Penyediaan jasa administrasi keuangan;


185

c. Penyediaan alat tulis kantor;

d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

g. Penyediaan makanan dan minuman;

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.




b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

c. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga.

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


a. Pembinaan organisasi kepemudaan;

b. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara;

c. Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi;

d. Pemilihan dan pelatihan provinsi PASKIBRAKA tingkat nasional

dan provinsi.

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga


a. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga;

c. Pembinaan manajemen organisasi olahraga.

5. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga


a. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;

b. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;

c. Pembinaan dan pembibitan atlet diklat olahraga SMA Tunas Bangsa;

d. Pengelolaan dapur umum SMU plus diklat olahraga;

e. pelaksanaan Perlombaan Lari 10 Km;

f. Pembinaan dan pelatihan olahraga ke luar negeri;

g. Persiapan Atlet (TC) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah

(POPWIL).

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.


186

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan



kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa

administrasi keuangan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan

penyediaan barang cetakan dan pengadaan, kegiatan penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan

penyediaan makanan dan minuman, dan kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. program dan kegiatan tersebut

telah dilaksanakan.

Anggaran yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk

pemeliharaan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

tersebut sebesar Rp 128.000.000,- realisasi keuangan Rp 126.385.000,-

(98,70%).


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk terciptanya

kelancaran dan operasional bagi kendaraan dinas perkantoran.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp



187

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga


pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 12.000.000,- realisasi

keuangan Rp 10.982.500,- (91,50%).

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang bertujuan untuk pembinaan

organisasi kepemudaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(79,90%).

Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertukaran pemuda

antar negara guna mendukung program nasional dalam rangka menjalin

persahabatan dan saling pengertian antar pemuda, memperluas

wawasan dan cakrawala berfikir generasi muda Indonesia baik nasional

maupun internasional, serta meningkatkan patriotisme dan disiplin

nasional para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Anggaran yang


keuangan Rp 129.925.450,- (97,20%).

Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi


meningkatkan kesadaran dan wawasan pemuda terhadap sejarah

perjuangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar

Rp 99.300.000,- realisasi keuangan Rp 99.300.000,- (100%).


188

Pemilihan dan pelatihan PASKIBRAKA tingkat nasional dan provinsi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Pemilihan dan

pelatihan Paskibraka Nasional ditujukan untuk meningkatkan serta

mengembangkan rasa kesadaran nasional, memupuk semangat

kebangsaan, kecintaan tanah air, diharapkan mampu mewujudkan

kader-kader patriot pembela bangsa dan negara yang beriman dan

bertaqwa, kesadaran ketahanan nasional, penerus nilai serta cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(98,80%).

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Pengembangan perencanaan olahraga terpadu

Kegiatan tersebut bertujuan untuk terwujudnya koordinasi

perencanaan terpadu se Aceh dalam bidang kepemudaan dan

keolahragaan demi terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan

pembinaan pemuda dan olahraga antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut

sebesar Rp 120.602.000,- realisasi keuangan Rp 119.522.000,- (99,10%).

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bersifat

lintas bidang dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan yang sedang dilakukan, dari monitoring dan

evaluasi tersebut diharapkan dapat dipahami permasalahan dan data

keolahragaan dalam rangka pembinaan dan peningkatan SDM pemuda

dan olah raga. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut


Pembinaan manajemen organisasi olahraga

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

manajerial para pengelola organisasi olahraga khususnya KONI dan

induk-induk organisasi olahraga yang ada di Provinsi Aceh. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 134.090.490,-

realisasi keuangan Rp 134.090.000,- (100%).

5. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melahirkan bibit-bibit olahragawan

di usia dini tingkat daerah demi tumbuh dan kembangnya olahraga

daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp

2.158.900.000,- realisasi keuangan Rp 2.119.382.000,- (98,20%).

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp


Pembinaan dan pembibitan atlet diklat olahraga SMA Tunas Bangsa


189

Dalam upaya percepatan peningkatan prestasi olahraga Aceh perlu

dilakukan pembinaan olahraga secara berjenjang melalui sekolah

unggul olahraga atau lebih dikenal dengan SMA Tunas Bangsa.

Pembinaan ini diarahkan untuk menciptakan kader-kader atlet yang

handal pada masa yang akan dating, program ini akan mampu

melahirkan atlet-atlet yang berprestasi mengharumkan nama daerah

di pentas nasional maupun internasional. Adapun jumlah atlet yang

dibina adalah sebanyak 120 orang dari 7 cabang olahraga binaan

meliputi atletik, pencak silat, kempo, sepak bola, karate, teakwando,

bola volley dan tenis lapangan. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan tersebut sebesar Rp 1.636.500.000,- realisasi keuangan Rp

1.577.251.000,- (96,40%).

Pengelolaan dapur umum SMU plus diklat olahraga

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan

makanan bagi Atlet SMU Plus Diklat Olahraga. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.649.630.000,- realisasi

keuangan Rp 1.511.298.629,- (91,60%).

Pelaksanaan perlombaan lari 10 Km

Kegiatan olahraga lari maraton dilaksanakan di Bireuen dalam rangka

peringatan 6 tahun tsunami. Kegiatan ini melibatkan masyarakat,

pelajar, mahasiswa serta karyawan/ti pemerintah dan BUMN. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 177.602.841,-


Pembinaan dan pelatihan olahraga ke luar negeri

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga

sepak bola dikalangan pelajar (usia dini) tim U-15 ke Paraguay sebanyak

30 orang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp


Persiapan Atlet (TC) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk persiapan atlet (TC)

dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) di Provinsi Bangka

Belitung. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp


6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pada tahun 2010 dalam rangka peningkatan pembinaan olahraga di

kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, telah dialokasikan dana untuk

pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp

30.143.564.000,- yang terdiri dari dana reguler Rp 12.455.950.000,-

dana migas Rp 2.598.000.000,- dan dana otonomi khusus sebesar

Rp 15.089.614.000,- realisasi keuangan Rp 28.770.667.609,- (95,40%).

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari dana


190

otonomi khusus tersebar di 7 kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie

Jaya, Bireuen, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Simeulue dan Aceh Tamiang.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Dalam rangka mendukung pembinaan olahraga dan pelaksanaan

berbagai even olahraga maka Stadion Harapan Bangsa perlu dilakukan

pemeliharaan, sehingga dapat berfungsi secara optimal baik even skala

daerah maupun nasional. Untuk tahun 2010 anggaran yang disediakan

untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.224.700.000,- realisasi keuangan

Rp 849.380.845,- (69,40%).

Realisasi Anggaran

Untuk Dinas kepemudaan dan Olahraga Aceh dialokasikan dana sebesar Rp

66.125.301.255,- realisasi keuangan sebesar Rp 61.025.708.657 (92,29%) dan

realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

66.125.301.255 100,00 61.025.708.657 92,29



TOTAL 66.125.301.255 100,00 61.025.708.657 92,29


Permasalahan:

- masih banyaknya fasilitas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

yang belum tertangani akibat keterbatasn dana untuk program

pelayanan kepemudaan dn keolahragaan;

- rendahnya kualitas SDM Pelatih;

- terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

- rendahnya frekuensi kompetisi di tingkat daerah;

- rendahnya kesejahteraan atlit dan pelatih;

- terbatasnya pelatihan keterampilan pemuda;

- alokasi dana pusat masih terbatas untuk menunjang program kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan di daerah.

Solusi:

- singkronisasi program kegiatan pembinaan kepemudaan dan

keolahragaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota;


191

- program-program khusus terhadap peningkatan kemandirian pemuda;

- untuk meningkatkan prestasi olahraga di Aceh perlu adanya

pengembangan kelembagaan keolahragaan diseluruh daerah

kabupaten/kota yaitu dengan cara di tiap kabupaten/kota perlu

dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga selaku institusi yang akan

menangani pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;

- peningkatan aktifitas pembinaan olahraga melalui jalur pendidikan

(pelajar/santri/mahasiswa), pembinaan olahraga rekreasi melalui

pemassalan olaraga masyarakat, olahraga radisional dan pembinaan

olahraga prestasi;

- melaksanakan kompetisi olahraga secara teratur.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Investasi dan Promosi

sebagai berikut:


1. Program pelayanan administrasi perkantoran







f. Penyediaan komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor;

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;


j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;


l. Kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS.



a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor.



4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


a. Pengembangan potensi unggul daerah;

b. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi


192

PMDN/PMA;

c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

d. Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal

Daerah;

e. Peningkatan kwalitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;

f. Penyelenggaraan pameran investasi.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan

penanaman modal;

b. Kajian kebijakan penanaman modal.

6. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Kegiatannya berupa kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan

investasi.


1. Program pelayanan administrasi perkantoran


penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi


perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan, penyediaan makan dan minum untuk rapat serta

tamu, rapat-rapat koodinasi dan konsultasi di luar daerah serta kursus-

kursus singkat/pelatihan, penyediaan jasa keamanan kantor dan jasa

pegawai non PNS. Program ini merupakan program dan kegiatan rutin

kantor.




2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembelian suku

cadang mobil dinas, pembelian suku cadang kendaraan roda-2, pembelian

bahan bakar dan pelumas mobil dan kenderaan roda-2, belanja Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil dan kendaraan roda-2.



fisik 100%.


193

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengisian tabung

pemadam kebakaran, serta jasa service peralatan dan perlengkapan

kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

64.275.000,- realisasi Rp 62.350.000,- (97,01%) dan realisasi fisik 100%.

Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharan taman, tempat parkir dan

halaman kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 10.000.000,- realisasi keuangan Rp 10.000.000,- (100%) dan


3. Program peningkatan disiplin aparatur


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian

dinas PDH, linmas dan pakaian satpam. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 43.000.000,- realisasi keuangan Rp 0,-

(0%) dan realisasi fisik 0%. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena

tidak dibenarkan pengadaan pakaian dinas pada tahun 2010 (dibintang)

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan potensi unggul daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk belanja bahan

piblikasi seperti baliho/billboard potensi daerah, poster potensi daerah,

iklan di media cetak/elektronik/dialog interaktif, pengadaan CD promosi

dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 166.850.000- realisasi Rp


Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rencana kerja

perencanaan penanaman modal tahun 2010, cetak buku perkembangan

investasi, cetak buku mitra usaha potensial, cetak laporan akhir kegiatan,

melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang




194

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk honorarium pegawai

tidak tetap operator sekretariat IMT-GT, cetak laporan kegiatan kerjasama

ekonomi sub regional IMT-GT, perjalanan dinas dalam rangka IMT-GT

Expo, SOM, dan IMT-GT working group meeting. Anggaran yang



Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur badan penanaman modal

daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan

evaluasi kinerja aparatur Badan Investasi dan Promosi, cetak LAKIP,

LKPJ, laporan keuangan dan buku analisis jabatan serta pengawasan dan

evaluasi kinerja IPMK kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk



Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan/sosialisasi

SPIPISE, bimbingan penyuluhan ketentuan penanaman modal, dan

perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Anggaran yang disediakan untuk


254.800.000,- (86,48%) dan realisassi fisik 100%.

Penyelenggaraan pameran investasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pada

kegiatan Aceh Summit for Business Forum, Pameran Jakarta Fair (PRJ),

Penang Fair dan expo dalam dan luar negeri serta penggandaan leaflet,

baliho potensi daerah, perjalanan dinas dalam rangka misi investasi ke


195

luar negeri. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan

penanaman modal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang tata

cara permohonan dan persetujuan penanaman modal bagi aparatur

instansi penanaman modal kabupaten/kota, instansi terkait dan

perusahaan. Cetak buku pedoman dan tata cara penanaman modal, cetak

buku qanun penanaman modal, cetak brosur tata cara penanaman modal,

alur proses pendaftaran dan permohonan penanaman modal, cetak buku

Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu

pintu. Cetak laporan akhir, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.



fisik 100%.

6. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengumuman tentang

kewajiban untuk menyampaikan LKPM, cetak laporan akhir kegiatan,

kegiatan kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Belanja

jasa kantor lainnya sebesar Rp. 175.000.000 diberi tanda bintang, sehingga

studi untuk kelayakan kawasan industri di 5 kabupaten/kota tidak dapat

dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Realisasi Anggaran

Untuk Badan Investasi dan Promosi Aceh dialokasikan dana sebesar Rp





(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

11.190.000.000 95,07 9.933.441.737 88,77



TOTAL 11.190.000.000 95,07 9.933.441.737 88,77


196


Permasalahan:

- penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal masih

menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga menimbulkan birokrasi

yang panjang dan membutuhkan waktu;

- koordinasi dengan Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK)

belum lancar sebagaimana yang diharapkan sehingga beberapa program

dalam rangka untuk pengembangan investasi tidak terintegrasi secara

terpadu;

- masih perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia yang menangani urusan

penanaman modal baik di Provinsi maupun kabupaten/kota;

- masih banyak perusahaan dalam penyampaian LKPM belum sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan baik pengisiannya maupun periode

penyampaiannya.

Solusi:

- agar pemerintah pusat segera melimpahkan kewenangan perizinan bidang

penanaman modal kepada Pemerintah Aceh sesuai amanat UUPA No. 11

tahun 2006;

- pemerintah Aceh terus berupaya untuk melobi pemerintah pusat agar

segera dapat menyelesaikan/mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang

kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh;

- membuat/melaksanakan rencana rapat kerja dengan Instansi Penanaman

Modal kabupaten/kota (IPMK) pada tahun 2010 yang dihadiri oleh BKPM,

bupati/walikota se Provinsi Aceh;

- memberikan informasi terkini tentang peluang investasi di Aceh melalui

pameran, misi investasi baik dalam maupun luar negeri serta melalui

website Badan Investasi dan Promosi Aceh;

- melaksanakan diklat-diklat teknis kepada aparatur terutama dari Instansi

Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK) untuk kelancaran pelayanan

investasi;

- mensosialisasikan peraturan penyelenggaraan penanaman modal bagi

instansi terkait yang membidangi urusan penanaman modal provinsi

maupun kabupaten/kota

- perlu diberikan bimbingan dan pemantauan kepada perusahaan untuk

penyampaian realisasi pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

- perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM diberi sanksi administrasi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


197

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usahan Kecil dan Menengah telah dilaksanakan

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan koperasi dan usahan kecil dan

menengah dapat dilihat dalam urusan industri. Hal ini dikarenakan anggaran

belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka

disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu

juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil telah dilaksanakan Pemerintah Aceh

melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. Penjelasan lebih rinci

mengenai urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dalam urusan

otonomi daerah. Hal ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja

program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat

pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah

tersirat keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga

daerah tersebut.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Mobilitas Penduduk Aceh sebagai berikut:


1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


a. Kegiatan pembangunan balai latihan kerja;

b. Kegiatan pengadaan peralatan bagi pencari kerja;

c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketarampilan.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja


a. Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP);

b. Kegiatan pelatihan dan bantuan bahan baku serta mesin;

c. Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


a. Kegiatan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial;

b. Kegiatan penyelesaiaan prosedur pemberian perlindungan hukum bagi

tenaga kerja;

c. Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.


198

4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


a. Kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan wilayah pemukiman;

b. Kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi

dikawasan transmigrasi;

c. Kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigran lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah;

d. Kegiatan pemantapan rancangan program dan informasi

pembangunan serta pemantauan dan pengendalian program.

5. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan ini berupa pelatihan INPOSMA.


1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan balai

latihan kerja di 6 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Bireuen, Kabupaten

Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Singkil, Kota Sabang dan

Kota Subulussalam.

Kegiatan pengadaan peralatan bagi pencari kerja

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan

di 3 balai latihan kerja kabupaten/kota yang terdiri dari Aceh Besar, Aceh

Selatan dan Aceh Tamiang.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan


pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 260 orang masyarakat

pencari kerja di 4 (empat) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu LPKS

Banda Aceh, LPKS Sigli, LPKS Lhokseumawe dan LPKS Aceh Besar dan

juga bagi 60 orang masyarakat pencari kerja di 3 (tiga) LLK-UKM/BLK

kabupaten/kota yaitu BLK Banda Aceh, BLK Bener Meriah dan LLK-

UKM Aceh Barat, serta bagi 40 orang masyarakat pencari kerja melalui

program Pemagangan Kerja Ke Jepang.

Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan ini adalah Rp



2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan badan

jalan desa sepanjang 8.000 M telah direalisasikan di 4 kabupaten (desa

Cot Barok Kabupaten Pidie (1.700 M), Desa Akinengoh Kabupaten Pidie

Jaya (2.100 M), Mns. Kumbang dan Cot Rheu Kabupaten Aceh Utara


199

(2.100 M) dan Desa Kubang Gajah Kabupaten Nagan Raya (2.100 M) serta

pembuatan jembatan dan gorong-gorong di Desa Kubang Gajah

Kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan pelatihan dan bantuan bahan baku serta mesin

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bantuan

bahan baku serta mesin bagi 5 kelompok (100 orang) masyarakat pencari

kerja di 5 (lima) kabupaten/kota (pengolahan pakan ternak di desa Jogya

Kabupaten Nagan Raya, pengolahan pakan ternak di desa Saleleh

Kabupaten Aceh Tamiang, pengolahan pakan ikan dan ayam di Desa

Maheng Kabupaten Aceh Besar, pakan ikan dan ayam di desa layan

Kabupaten Pidie, pakan ikan dan ayam di Desa Damar Sipeut Kabupaten

Aceh Timur.

Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Buku

Laporan Bulanan Informasi Pasar Kerja sebanyak 360 buah buku yang

dibagikan untuk 23 dinas terkait kabupaten/kota.




3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian kasus

perselisihan hubungan industrial sejumlah 288 kasus.

Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang menjadi dasar

dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 yang telah

ditetapkan oleh Gubernur Aceh sebesar Rp. 1.350.000,-/bulan.

Kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan upah

minimum telah dilaksanakan di 20 kabupaten/kota dengan jumlah

perusahaan sebanyak 100 perusahaan, pelaksanaan bimtek pengawasan

ketenagakerjaan untuk pegawai pengawas se Aceh dengan jumlah peserta

sebanyak 30 orang, pengawasan norma ketenagakerjaan pada 300

perusahaan di 20 kabupaten/kota, pelaksanaan bimtek dan penyuluhan

keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan pada 20 perusahaan di 10

kabupaten/kota.



200



4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan wilayah pemukiman

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan rumah,

fasilitas umum pemukiman serta sarana dan prasarana lain berupa

pembangunan jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong dalam rangka

menunjang penempatan warga transmigran lokal, agar nantinya lokasi

yang ditempati warga tersebut berorientasi pada layak huni, layak usaha,

dan layak berkembang. Realisasi pembangunan rumah sebanyak 145 KK

(25 KK Mampree Kabupaten Pidie, 65 KK Gaharu Kabupaten Pidie Jaya,

30 KK Paya Seumantok Kabupaten Aceh Jaya dan 25 KK Keude Trumon

Kabupaten Aceh Selatan) dari target 145 KK.

Kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan

sarana produksi pertanian sesuai potensi lahan yang dikembangkan

sebanyak 145 KK (T+1), 405 KK (T+2) dan (T+3) dst sebanyak 650 KK

untuk menunjang pengolahan hasil pertanian. Disamping itu juga telah

dilaksanakan peningkatan kesejahteraan warga yang dimukimkan antara

lain: pembinaan sosial budaya berupa pelayanan kesehatan, pendidikan,

pembinaan mental spiritual, kelembagaan desa serta pemberian bantuan

jaminan hidup beras sebanyak 253.002,5 Kg untuk 1.354 KK dan bantuan

jadup non beras (Natura) 5.653 paket untuk 1.254 KK terdiri dari (T+1)

sebanyak 40.162,5 kg jadup beras dan 945 paket jadup non beras untuk 230

KK, (T+2) sebanyak 121.677,5 Kg Jadup beras dan 2.863 paket jadup non

beras untuk 409 KK serta (T+3) dst 91.162,5 Kg jadup beras dan 1.845

paket untuk 715 KK, dimana nantinya warga yang telah dimukimkan

dapat hidup sejahtera dan mandiri.

Kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigran lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pengerahan dan perpindahan penduduk

dalam suatu kawasan potensial sesuai tata ruang dan kebutuhan daerah.

Realiasi kegiatan ini yaitu telah melakukan penyuluhan, pendaftaran dan

seleksi bagi warga yang akan dimukimkan serta penempatan warga

transmigran sebanyak 280 KK.

Kegiatan pemantapan rancangan program dan informasi pembangunan

serta pemantauan dan pengendalian program

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan Re-Design


201

RTUPT-RTJ sebanyak 1 lokasi, design RTUPT-RTJ pada 2 lokasi dan

design penataan desa sebanyak 6 lokasi, serta penyediaan buku dan

laporan sebagai potret pelaksanaan pembangunan transmigrasi kedepan.



5. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan ini berupa pelatihan INPOSMA

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan INPOSMA

sebanyak 1 angkatan di lokasi Bukit Ceurana Kabupaten Bireuen yang di

ikuti oleh 60 peserta (inti 30 orang dan imbas 30 orang), pelaksanaan

pelatihan tersebut dilaksanakan selama 13 hari, dari tanggal 23 Nopember

2010 s.d 04 Desember 2010.


193.537.000,-. (99,00%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dialokasikan dana sebesar Rp





(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

101.672.685.519 97,78 88.558.841.898 87,10



TOTAL 101.672.685.519 97,78 88.558.841.898 87,10


Permasalahan:

Tidak dapat dilaksanakan program peningkatan kesempatan kerja untuk

kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan akibat terjadi tolak tarik antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara dengan Balai Latihan Kerja Aceh

Tenggara serta tidak sesuainya jumlah alokasi dana transport dan uang saku

peserta dengan permintaan kabupaten.

Solusinya:

Dinas kabupaten/kota harus lebih meningkatan koordinasi baik dengan dinas


202

terkait di kabupaten maupun dengan dinas provinsi dalam menyusun dan

pelaksanaan program.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh

melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh guna

mengkoordinasikan peningkatan ketahanan pangan di daerah.


1. Program Pelayanan Administrasi Kantor







f. Penyediaan komponen instalaisi listrik dan penerangan kantor;

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;

h. Penyediaan makan dan minum;


j. Penyediaan jasa pegawai non PNS.





c. Pengadaan meubeuler;

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;

b. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan

tidur.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.


a. Penanganan daerah rawan pangan;

b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;

c. Pengembangan desa mandiri pangan;

d. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;

e. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian;

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat


203

(LM3);

h. Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi

dan nasional;

i. Penyusuanan rancangan implementasi program pembangunan

ketahanan pangan;

j. Koordinasi kebijakan ketahanan pangan;

k. Revitalisasi database ketahanan pangan dan penyuluhan;

l. Diversifikasi pangan melalui moderenisasi aneka ragam pengolahan

pangan lokal di tingkat rumah tangga;

m. Sosialisasi mutu dan keamanan pangan.

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan berupa peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna.

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh.

7. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

Kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi penyuluhan.


1. Program Pelayanan Administrasi Kantor



komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa

kebersihan kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan

komponen instalaisi listrik dan penerangan kantor, kegiatan penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, kegiatan penyediaan

makan dan minum, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah dan kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS. program ini

merupakan program dan kegiatan rutin kantor.






pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor,

pengadaan mebeluer, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan

pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional. Program ini

merupakan program dan kegiatan rutin kantor.





204

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan petani

sebanyak 4.560 orang pada 5 kabupaten dan magang ke luar Aceh

sebanyak 125 orang untuk meningkatkan kemampuan petani dalam

memproduksi pangan dan hasil pertanian lainnya. Dana untuk kegiatan ini

dialokasikan sebesar Rp 5.050.000.000,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan

tidur

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Aceh Tengah untuk 50 kelompok

tani dalam bentuk pelatihan dan penguatan modal kelompok yang

bertujuan untuk memanfaat lahan tidur dengan berbagai komoditas

pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan pendapatan

petani. Anggaran dialokasikan sebesar Rp 1.856.000.000,- realisasi


4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyaluran kebutuhan

pangan kepada daerah yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam

banjir di 8 kabupaten untuk 75 desa. Anggaran yang disediakan sebesar Rp



Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan

pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan pekarangan

untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Anggaran yang disediakan



Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas

sarana peningkatan produksi pangan dan ekonomi kepada petani miskin di

6 Desa pada Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Anggaran yang



Kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/penagihan

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

yang masih tertunggak pada LUEP dan telah dapat ditagih dana sebesar Rp

820.830.018,-. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 132.000.000,- realisasi



205

Kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kajian potensi umbi-

umbian sebagai pangan olahan pengganti beras. Anggaran yang disediakan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk peninjauan lapangan,

penilaian kinerja, penyusunan laporan program dan kegiatan. Anggaran



Kegiatan pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat

(LM3)

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyaluran modal

kerja untuk 4 pesantren di 3 kabupaten guna mengembangkan pangan

pada lahan milik pesantren. Anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik I00%.

Kegiatan pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat

provinsi dan nasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penilaian cipta menu

yang diikuti kabupaten/kota dan pemenang dikirim ketingkat nasional.



Kegiatan penyusuanan rancangan implementasi program pembangunan

ketahanan pangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, koordinasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 serta penyusunan program

dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2011. Anggaran yang


(95,49 %) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat dengan

instansi terkait yang menangani ketahanan pangan baik di provinsi

maupun kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik 80,00%.

Kegiatan revitalisasi database ketahanan pangan dan penyuluhan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan database

ketahanan pangan dan penyuluhan sebagai bahan kebijakan dan

perencanaan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 86.000.000,- realisasi


Kegiatan diversifikasi pangan melalui modernisasi aneka ragam


206

pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat olahan

pangan lokal dan pelatihan serta pembinaan. Anggaran yang disediakan



Kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.000.000,- realisasi

keuangan Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik 0%. Tidak terealisasinya kegiatan

disebabkan adanya kegiatan lain yang dananya dari APBN secara substansi

berkaitan dengan kegiatan tersebut, oleh karena itu untuk efisiensi

anggaran maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.


Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk demontrasi

percontohan berbagai tehnologi tepat guna dalam rangka alih tehnologi

kepada petani untuk meningkatkan produksi bahan pangan dan hasil

pertanian lainnya. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.992.000.000,-

realisasi Rp 2.832.094.300,- (94,66%) dan realisasi fisik 100%.

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dasar dan

latihan teknis guna meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh lapangan.



7. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan,

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk

menyusun programa penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran


198.669.000,- (94,60%) dan realisasi frsik 100%.

Realisasi Anggaran

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dialokasikan dana sebesar

Rp.35.652.126.649,- realisasi keuangan sebesar Rp. 32.355.016.119 (90,75%

dengan realisasi fisik sebesar 98,77%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak


ini:


207


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

35.652.126.649 98,77 32.355.016.119 90,75



TOTAL 35.652.126.649 98,77 32.355.016.119 90,75


Permasalahan:

- kegiatan Otsus dan Dana TBH-MIGAS yang diusulkan oleh

kabupaten/kota sering tidak didukung data yang lengkap sehingga dalam

pelaksanaan menjadi salah satu faktor penghambat;

- pengawasan dan pengendalian oleh pihak kabupaten/kota terhadap

kegiatan Otsus dan Dana TBH-MIGAS sangat kurang;

- intensitas dan wilayah bencana banjir/kekeringan melanda petani terus

meningkat setiap tahun, menyebabkan kerugian bagi petani;

- sarana dan prasarana penyuluhan masih relatif belum memadai,

sementara teknologi berkembang sangat cepat, hal ini menyebabkan

lambannya gerakan penyuluhan itu sendiri;

- sebagian kegiatan yang membutuhkan dukungan operasional pembinaan

dari pemerintah kabupaten/kota baik dalam masa pelaksanaan maupun

lanjutan tahun berikutnya kurang dan cenderung tidak ada.

Solusi:

- akan meningkatkan koordinasi dan data dukung yang kuat pada saat

kabupaten/kota mengajukan usulan Otsus dan Dana TBH-MIGAS;

- harus ada komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap kelanjutan

suatu kegiatan yang belum fungsional menjadi fungsional;

- pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat akan

terus ditingkatkan sebagai upaya penguatan kelembagaan pangan desa

dalam mengantisipasi kerawanan pangan;

- akan menetapkan fokus-fokus prioritas untuk pembenahan sarana dan

prasarana penyuluhan.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:


208









f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;


k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyadiaan jasa hari-hari besar.




b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


a. Fasilitasi pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan

(P2TP2);

b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak;

d. Rapat koordinasi kesejahtaraan dan perlindungan anak (KPA);

e. Peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti traficking.

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan;

b. Pelatihan muballighah; c. Pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan janda miskin.

5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam

Pembangunan

Kegiatan ini berupa bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha.


209




kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa administrasi

keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis

kantor, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, makanan dan minuman, rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan jasa hari-hari besar. program

dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor.





Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Pemeliharaan kendaraan

dinas, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana

aparatur, dengan tujuan terpenuhi kebutuhan penunjang dalam

peningkatan kinerja aparatur. Program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp 159.200.000,- realisasi keuangan Rp 147.029.950,- ( 92,36%) dan


3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), melalui pelatihan perbaikan gizi dan

kesehatan keluarga bagi 100 (seratus) orang peserta di Kabupaten Pidie

dan Pidie Jaya.


210

Kegiatan pelatihan keterampilan divisi pendidikan dan ekonomi dalam 2

tahap, bagi 40 (empat puluh) orang peserta dan pemberian bantuan

makanan bergizi untuk ibu dan anak di Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam Kabupaten Aceh Besar meliputi;

penyuluhan divisi kesehatan dan psikologi, bagi 100 (seratus) orang

peserta dan penyuluhan divisi hukum dan data bagi 100 (seratus) orang

peserta dilaksanakan dalam Kecamatan Darul Imarah serta penyuluhan

divisi Syari’at Islam, bagi 100 (seratus) orang peserta di Kecamatan Mesjid

Raya, untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang Kesehatan

dan hukum dalam sistem perlindungan dan peningkatan kesejahteraan

perempuan.

Kegiatan operasional Pembantu Pembina KB Gampong (PPKGB), dan

Operasional Pembantu Pembina KB keliling dengan dana Otsus di

Kabupaten Bireuen, agar pro aktif mengambil peran dalam pembangunan

keluarga sejahtera. Anggaran yang dialokasikan untuk 3 kegiatan ini



Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,

dalam bentuk pelaksanaan dan pembinaan Gampong P2WKSS dan GSI,

pemberian modal usaha bagi kelompok perempuan keluarga miskin, TOT

peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Anggaran yang

dialokasikan Rp 421.920.000,- realisasi keuangan Rp 158.780.000 (37,63%).

Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak, dilaksanakan

dalam bentuk Rakorda Pemberdayaan Perempuan se Provinsi Aceh Tahun

2010, di Kabupaten Aceh Selatan tentang kegiatan advokasi dan fasilitasi

PUG bagi perempuan serta sosialisasi perlindungan anak dengan dana

Otsus. Anggaran yang dialokasikan Rp 305.825.000,- realisasi keuangan

Rp 254.738.000,- (83,30% ) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan rapat koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA),

dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok/panel diskusi, presentasi

kelompok dan perumusan hasil diskusi, diikuti 80 orang peserta terdiri

dari dinas/badan terkait tingkat provinsi serta kabag/kabid yang

menangani masalah anak di kabupaten/kota dan LSM peduli anak se

Aceh. Kegiatan untuk mensinergiskan antara kebijakan pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang perlindungan anak.



Kegiatan peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti traficking

dalam bentuk rapat rutin bulanan anggota Tim Gugus Traficking dan

pembuatan AD/ART dan SOP Gugus Tugas Anti Traficking sebagai

panduan bagi anggota Gugus Tugas Traficking,



211


Rendahnya realisasi disebabkan karena yang direalisasikan hanya biaya

transportasi tim penyusun saja sedangkan biaya lainnya sesuai dengan

ketentuan sedang selebihnya tidak dapat direalisir.

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan,

dilaksanakan dalam bentuk dukungan terhadap penanganan kasus-kasus

tindak kekerasan, utamanya tindakan medis oleh Rumah Sakit

Bhayangkari yang ditunjuk untuk penanganan korban KDRT; seperti

pengadaan obat-obatan, tes DNA dan lain-lain. Anggaran yang disediakan


dan realisasi fisik 79.61%.

Rendahnya realisasi disebabkan karena dana untuk 2 kali tes DNA tidak

digunakan dan dana untuk pengadaan obat-obatan direalisasi sesuai

dengan kebutuhan pasien KDRT.

Kegiatan pelatihan bagi 25 orang Muballighah di Kabupaten Bireuen yang

pesertanya berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah,

Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari pelatihan

untuk menyamakan pemahaman tentang eksistensi perempuan dan

metodelogi dakwah yang tepat, efektif dan relevan sehingga dapat

memberikan pemahaman serta solusi terhadap persoalan-persoalan yang

dihadapi oleh perempuan.


66.375.000,- (71,73%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan

hasil efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (janda Miskin),

dilaksanakan pelatihan Sistem Bertanam Padi SRI Organik dan Pelatihan

Budidaya Sayur Organik dalam 2 (dua) angkatan, masing-masing angkatan

20 orang peserta, berasal dari Kabupaten Aceh Besar bertempat di Desa

Banda Safa dan Desa Lambeugak, dengan tujuan agar janda–janda miskin

terdidik/terlatih keterampilan dalam memberdayakan ekonomi dan dapat

meningkatkan pendapatannya. Anggaran yang dialokasikan Rp


fisik 100%. Sisa anggaran merupakan hasil efisiensi dalam pelaksanaan

kegiatan.

5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Kegiatan bimbingan manajemen pengelola usaha bagi perempuan, untuk

meningkatkan pengetahuan tentang manajemen/mengelola usaha

sekaligus Peningkatan pendapatan bagi perempuan korban konflik.




212

Realisasi Anggaran

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan dana

sebesar Rp 11.523.442.463,- realisasi keuangan sebesar Rp 10.820.505.744,-

(93,90%). Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja

langsung Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

11.523.442.463 98,77 10.820.505.744 87,61



TOTAL 11.523.442.463 98,77 10.820.505.744 87,61


Permasalahan:

Belum sepenuhnya sinergi antara program provinsi dengan sebagian

kabupaten/kota.

Solusinya:

Perlunya koordinasi intensif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan

Pemerintah Aceh, tidak ada SKPA yang melaksanakan secara khusus akan tetapi

program dan kegiatan tersebut ada melekat pada kegiatan SKPA yang menangani

urusan kesehatan.

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan komunikasi dan informatika telah dilaksanakan Pemerintah Aceh

melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dengan

program dan kegiatan sebagai berikut:









213







k. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa hari-hari besar.





c. Pengadaan peralatan gedung kantor;

d. Pengadaan computer;


f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.


Kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


a. Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan;

b. Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;

c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang;

d. Peningkatan pengelolaan angkutan sungai, danau dan

penyeberangan;

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan ini berupa rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


a. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;

b. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;

c. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

Mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;

d. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan ;

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



214

a. Pembangunan gedung terminal;

b. Pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal;

c. Pembangunan prasarana perhubungan laut;

d. Pembangunan sarana perhubungan laut;

e. Pembangunan prasarana perhubungan udara;

f. Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi.

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


a. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas;

b. Pengadaan marka jalan;

c. Pengadaan pagar pengaman jalan;

d. Pengadaan delineator;

e. Pengadaan traffic light;

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor


a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;

b. Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor.

10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


a. Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

informasi;

b. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi;

c. Pengadaan alat jaringan komunikasi;

d. Pengadaan perangkat keras SIMDA;

e. Pengembangan Aplikasi E-Goverment Pemda;

f. Operasional perpustakaan;

g. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah;

h. Pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah.

11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


a. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan

Pemda

b. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan

teknologi informasi

c. Workshop Sistem Informasi dan teknologi Informasi

d. Sosialisasi Sistem Informasi dan teknologi Informasi

e. Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran

12. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media


a. Konsultasi komunitas infokom


215

b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media

tradisional, luar ruang dan penerbitan

13. Program Pengembangan Data dan Statistik


a. Verifikasi, perekam, backup data e-goverment dan penyajian

informasi e-goverment

b. Pengelolaan website

c. Pengelolaan SMS center gubernur




Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan

jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang



perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat–rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa hari-hari besar.

program dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas kantor yang

disiapkan untuk ada setiap tahun. Anggaran yang disediakan untuk





Pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor,

pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan computer, pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Anggaran





Terhadap kegiatan ini, usulan anggaran kegiatan pendidikan dan

pelatihan di susun berdasarkan katalog pelaksanaan diklat dari

Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi,

oleh sebab itu pada tahun 2010 ada diklat yang telah diusulkan dalam

APBA namun tidak diselenggarakan oleh kementerian sehingga anggaran

pelaksanaan diklat tersebut tidak dapat terserap seluruhnya. Adapun


216

kegiatan diklat yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:

- diklat operator jembatan timbang di Palembang;

- diklat penyidik PPNS Pola 400 jam di Jakarta;

- diklat terpadu perhubungan laut di Jakarta;

- diklat pengadaan barang dan jasa di Medan;

- diklat PPNS bidang telekomunikasi di Jakarta;

- diklat manajemen mutu konstruksi di Jakarta.

Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan dimaksud



4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen kajian dan

DED. Di samping itu juga pelaksanaan pengadaan konstruksi bangunan

gedung kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di bidang

Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika se- Aceh. Adapun

dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai beriku:

- DED pembangunan terminal type B Kota Subulussalam (Otsus);

- analisis dampak lingkungan Kolam Pelabuhan Lamteng;

- review design gedung seuramo;

- DED gedung media center Kota Banda Aceh;

- DED green data center Kota Banda Aceh;

- review design pembangunan fasilitas radio link;

- terkoneksi sektor perhubungan Provinsi Aceh;

- Review Design Pembangunan Fasilitas Bantuan Komunikasi Radio

Antar Penduduk Indonesia (RAPI Aceh);

- review design pembangunan fasilitas komunikasi Organisasi Amatir

Radio Indonesia (ORARI Aceh);

- perencanaan inter koneksi Jaringan Komunikasi pusat/daerah

(JARKOMPUSDA) di kabupaten/kota;

- DED pembangunan radio rimba raya di Kabupaten Bener Meriah;

- DED pembangunan dermaga di Desa Pasi Jamen Pulo Aceh

Kabupaten Aceh Besar (Otsus);

- DED pembangunan Dynamic Message Sign (DMS) di Kota Banda

Aceh;

- DED pembangunan infrastrukstur angkutan massal di Kota Banda

Aceh;

- DED pembangunan fasilitas terminal Geudong Kabupaten Aceh

Utara (Migas);

- perencanaan pembangunan Helipad di Kabupaten Pidie;

- kajian penilaian aset sekolah penerbangan;

- kajian kodefikasi single identity number; - rancangan sistem kontrol acces berbasis Radio Frekuensi


217

Indentification (RFID);

- penyusunan buku profil perhubungan;

- pengembangan operasional CIO (Chief Information Officer) Dishubkomintel Aceh;

- DED pembangunan dermaga pendaratan di Kabupaten Aceh

Tamiang;

- studi penelitian penurunan badan runway Bandara Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues.

Rapat koordinasi teknis bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan

telematika Aceh yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Grand

Nanggroe Banda Aceh, dihadiri oleh 46 (empat puluh enam) orang yang

terdiri dari kepala dinas dan pejabat yang membidangi perencanaan

seluruh kabupaten/kota, Kepala Adpel, Kepala Kanpel, Kepala Jembatan

Timbang, Kepala Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry dan Kepala Bandara

yang ada di seluruh wilayah Aceh.

Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Kegiatan ini terselenggara 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- Monitoring dan pendataan pelayanan pos dan telekomunikasi

- Monitorng pendataan dan pembinmaan perijinan

- Monitoring pendataan dan pembinaan pengguna frekuensi

- Penyelenggaraan ujian amatir radio

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

Kegiatan ini terdapat kegiatan pembangunan gudang Jembatan Timbang

Jontor Subulussalam

Kegiatan peningkatan pengelolaan angkutan sungai, danau dan

penyeberangan

Kegiatan ini meliputi pembangunan prasarana angkutan sungai, danau

dan penyeberangan yang terdiri dari:

- Pembangunan dermaga Tetunyu Kabupaten Aceh Tengah (Tahap

III)

- Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sarok Kab.

Aceh Singkil (Otsus)

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap kelayakan

usulan kegiatan dari kabupaten/kota terutama terhadap kesediaan lahan

dan dokumen perencanaan. Disamping itu juga melakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di

kab/kota.




218


5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Bertujuan untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan

jalan yang pada tahun 2010 kegiatan yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi/

pemeliharaam terminal/pelabuhan, meliputi:

Rehabilitasi terminal Tipe B Kota Lhokseumawe

Rehabilitasi berat terminal Bis Tapak Tuan di Kabupaten Aceh

Selatan tahap I (Otsus)

Rehabiliasi berat bangunan dan pengaspalan area terminal Kota Fajar

di Kabupaten Aceh Selatan (Otsus)

Rehabiliasi terminal terpadu Kota Sigli (Otsus)

Rehabiliatsi terminal lawe bulan Kabupaten Aceh Tenggara

Rehabilitasi terminal terpadu di Kabupaten Aceh tenggara

- Rehabiliasi Mussalla/MCK

- Pembuatan Saluran Terbuka




6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah.

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan operasional transportasi bagi

jamaah haji di Provinsi Aceh baik Debarkasi dan Embarkasi.

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka penertiban angkutan

umum (razia) di jalan dan di terminal serta sosialisasi peraturan lalu lintas

angkutan jalan kepada operator angkutan umum dan masyarakat

pengguna angkutan umum.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memilih awak angkutan umum teladan dari

seluruh Aceh yang kemudian diikutkan dalam pemilihan awak angkutan

umum teladan tingkat nasional di Kementerian Perhubungan Jakarta.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan

operator angkutan di Aceh dan mengikuti rapat –rapat koordinasi tingkat

nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.


Kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan


219

pelaporan terhadap pelaksanaan pelaksanaan program peningkatan

pelayanan angkutan.


1.232.290.000,- realisasi keuangan Rp 991.965.125,- (80,50%) dan


7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pelaksanaan program ini bertujuan agar terciptanya kelancaran dan

ketertiban distribusi barang dan penumpang, tersedianya pelabuhan

regional dan pelabuhan rakyat serta memperlancar komunikasi

pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Aceh. Program ini terdiri

dari beberapa kegiatan pembangunan subsektor perhubungan:

Kegiatan pembangunan gedung terminal, meliputi:

- pembangunan terminal type C Samalanga Kabupaten Bireuen (Tahap

III);

- pembangunan terminal type C di Saree Kabupaten Aceh besar

(Tahap II) Otsus;

- pembangunan terminal type C di Labuhan Haji Kabupaten Aceh

selatan (Tahap I) Otsus;

- pembangunan fasilitas Terminal Panton Labu Kabupaten Aceh Utara

(Migas);

- pembangunan terminal bus type B di Kabupaten Bireuen Tahap I

(Otsus);

- pembangunan Terminal Kabupaten Pidie Tahap I (Otsus);

- pembangunan fasilitas di Terminal Beureunuen Kabupaten Pidie

(Otsus);

- pembangunan terminal type B di Kabupaten Nagan raya Tahap I

(Otsus);

- pembangunan terminal barang di Kabupaten Bener Meriah (Otsus);

- pembangunan terminal terpadu Kabupaten Gayo Lues (Otsus);

- pembangunan terminal type B Kabupaten Pidie Jaya;

- pembangunan terminal type C di Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Tahap III.

Kegiatan pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal, meliputi:

- pembangunan halte 3 (tiga) unit (Otsus) Kabupaten Aceh Timur;

- pembangunan halte bus di Kabupaten Bener Meriah;

- pembangunan halte bus di Kabupaten Aceh Tengah;

- pembangunan halte bus sigala-gala;

- pembangunan halte bus seumadam;

- pembangunan halte bus kota depan Telkom Kuta Cane;

- pembangunan halte bus depan Rumah Sakit Umum Kuta Cane;

- pembangunan halte bus kuning (Kec. Bambel – Kuta Cane);

- pembangunan halte bus di lawe deski (Kec. Lawe- Sigala-gala-

Kutacane);


220

- pembangunan halte bus di Kabupaten Pidie;

- pembangunan halte bus di Kabupaten Pidie Jaya.

Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan laut, meliputi:

- lanjutan pembangunan pelabuhan regional kuala langsa (rehabilitasi

fasilitas pelabuhan);

- lanjutan pembangunan pelabuhan rakyat kuala raja tahap III.

Kegiatan pembangunan sarana perhubungan laut, meliputi:

- pengadaan dan pemasangan rambu suar di Kuala Krueng Aceh;

- pengadaan dan pemasangan rambu suar di Ulee Lhue;

- pengadaan rambu suar di Simeulue.

Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan udara meliputi:

- Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh;

- pembangunan gedung VIP Bandara SIM Tahap III;

- Bandar Udara Alas Lauser Kuta Cane (Migas);

- pembangunan pagar parkir dan pagar rumah dinas 2 (unit);

- pembangunan instalasi air pada Bandara Alas Lauser;

- pembangunan saluran pembuangan air limbah pada Bandara Alas

Lauser;

- penimbunan lahan parkir pada bandara Alas Lauser;

- pengecatan pagar lama;

- marka Jalan Mbarung-Lawe Alas Bandara;

- penimbunan halaman kantor bandara;

- pemasangan instalasi air bersih rumah dinas;

- pengecetan gedung terminal;

- meubeuler terminal bandara;

- marking landasan;

- penimbunan halaman rumah dinas;

- rehabilitasi kantor/gedung PKP-PK;

- pengadaan Meubeleur kantor bandara;

- pembuatan pagar wiremesh 565 meter;

- lanjutan pelebaran runway (Tahap III) 2. 100 M2.

Pengadaan fasilitas Bandar Udara Malikus Saleh Kabupaten Aceh Utara

(Otsus Kabupaten Aceh Utara)

- pembuatan marking runway;

- pelapisan AC halaman parker;

- pengadaan dan pemasangan VHF;

- rehab pagar landasan;

- pembangunan gedung terminal dan tower.

Bandara Udara Syech Hamzah Fansuri – Singkil

- penimbunan halaman rumah dinas;

- pembersihan kawasan bandara.


221

Bandara Rembele – Bener Meriah

- pembangunan gedung NDB (50 M2);

- pembangunan access road ke gedung NDB (1.000 M2).

Pembangunan helipad di Kabupaten Pidie

- pembangunan helipad.

Bandara Lasikin–Sinabang

- pemotongan Bukit Abstacle di ujung Runway Bandara–Lasikin.

Kegiatan pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi

Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan komunikasi dan

pendukungnya Satgas lapangan Dishubkomintel Aceh serta pembayaran

tunggakan sewa transponder dengan PT. Telkom dari tahun 2003-2007

dan sewa transponder tahun 2010.




8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tujuan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan

lalu lintas pada jalan provinsi dan meningkatkan keselamatan lalu lintas

di jalan raya. Kegiatan dimaksud adalah:

- pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, yang tersebar

di Kota Banda Aceh, Kebupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie

Jaya,Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh

Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya;

- pengadaan Marka Jalan, yang tersebar di Kota Banda Aceh,


222

Kebupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah,

Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan

Raya;

- pengadaan pagar pengaman jalan di Kabupaten Aceh Besar;

- pengadaan deliniator di ruas jalan provinsi di Kabupaten Aceh Besar;

- pengadaan trafffic light di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen dan Aceh

Selatan;

- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

pengendalian dan pengamanan lalu lintas.




9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan tujuan adalah untuk

menurunkan tingkat kefatalan kecelakaan lalu lintas di jalan raya,

terbangunnya balai kendaraan bermotor serta menurunnya angka

kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kegiatan dimaksud adalah sebagai

berikut:

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

- pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten

Aceh Tengah;


Aceh Utara;


Bireuen;


Aceh Tamiang;


Pidie Jaya.

Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor

Kegiatan ini meliputi penyediaan anggaran untuk operasional tim unit

penelitian kecelakaan yang bertujuan melakukan identifikasi dan

rekomendasi penyebab kecelakaan lalu lintas untuk mencegah agar

kecelakaan yang sama tidak terulang lagi.




10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dalam upaya menyelenggarakan program pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa yang bertujuan untuk tersedianya jaringan

komunikasi yang berkualitas di seluruh wilayah Aceh, telah dilakukan


223

kegiatan antara lain:

- perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;

- monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi;

- pengadaan alat jaringan komunikasi, meliputi: pengadaan biaya sewa

Bandwith untuk pelayanan internet di dinas/badan Pemerintah

Provinsi Aceh, pengadaan biaya sewa bandwith untuk pelayanan

internet di kabupaten/kota, pengadaan biaya sewa VPN-IP, dan

pengadaan Server Bank Data Dishubkomintel Aceh;

- pengadaan perangkat keras SIMDA meliputi: pengadaan perangkat

radio link 5.8 Ghz Client dan instalansi, pengadaan perangkat

distribusi 2.4 Ghz dan instalansi, pengadaan perangkat accessories

radio 5.8 GHZ, pengadaan accesories server dan pengadaan accessories

jaringan;

- pengembangan aplikasi e-goverment pemda meliputi: pengadaan

aplikasi network manajemen system dan pengadaan mobilier untuk

UPTD Telematika Aceh;

- operasional perpustakaan, kegiatan ini bertujuan untuk biaya

dokumentasi perpustakaan dan cetak repro perundang-

undangan/Qanun;

- optimalisasi peran media center pemerintah daerah, meliputi biaya

operasional media center dan pengadaan mobilier UPTD Seuramo

Aceh;

- pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah, kegiatan ini

bertujuan untuk pengadaan biaya operasional KPID Aceh.




11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Dalam upaya menyelenggarakan program fasilitasi peningkatan sumber

daya manusia bidang komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan SDM bidang komunikasi dan Informasi serta

terbangunnya sarana dan prasarana penyebaran informasi publik, telah

dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan

pemda, kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi penerapan sistem dan

teknologi informasi lingkungan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota;

- bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan

teknologi informasi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan teknis SDM di bidang sistem informasi dan tekhnologi

informasi;

- workshop sistem informasi dan teknologi informasi, kegiatan ini

bertujuan untuk pelaksanaan workshop bagi SDM di kabupaten/kota;


224

- sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi, kegiatan ini

bertujuan untuk pelaksanaan sosialisasi open source demi terwujudnya

penerapan software legal;

- penyebaran informasi melalui media penyiaran, kegiatan ini bertujuan

untuk pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan di

Provinsi Aceh melalui media televisi dan radio, serta penyempurnaan

peralatan studio Geunta Naga FM Tapak Tuan di Kabupaten Aceh

Selatan.




12. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Dalam upaya menyelenggarakan program kerja sama informasi dengan

mass media yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan

akurat kepada masyarakat melalui mass media, telah dilakukan kegiatan

sebagai berikut:

- konsultasi komunitas infokom, kegiatan ini bertujuan untuk

penyelenggaraan pertemuan dan konsultasi komunitas informasi dan

komunikasi di Provinsi Aceh;

- penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media

tradisional, luar ruang dan penerbitan, kegiatan ini bertujuan untuk

pelaksanaan cetak spanduk dan cetak baliho finil flexy untuk publikasi

informasi pembangunan Pemerintah Aceh.



fisik 100%

13. Program Pengembangan Data dan Statistik

Dalam upaya menyelenggarakan program pengembangan data dan

statistik yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi dan

komunikasi masyarakat dengan Pemerintah Aceh dan pengelolaan data

anak yatim Aceh, telah dilakukan pada 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- verifikasi, perekam, back-up data e-goverment dan penyajian

informasi e-goverment, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

biaya operasional dan honorarium petugas entri data dan verifikasi

data anak yatim/piatu/fakir miskin;

- pengelolaan website, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya

operasional dan honorarium pengelolaan website www.nad.go.id;

- pengelolaan sms center gubernur, kegiatan ini bertujuan untuk

menyediakan biaya operasional dan honorarium tim pengelola sms

center Gubernur Aceh.




225

fisik 100%

Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika

dialokasikan dana sebesar Rp 132.789.141.845,- realisasi keuangan sebesar Rp

124.520.335.553,- (93,77%) dan realisasi fisik 97,36%. Kondisi realisasi

keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat di

lihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

132.789.141.845 97,36 124.520.335.553 93,77



TOTAL 132.789.141.845 97,36 124.520.335.553 93,77


Permasalahan:

- adanya beberapa paket proses tender yang harus dilakukan tender ulang,

sehingga mengurangi waktu pelaksanaan kegiatan. (Kiranya perlu

diungkapkan alasan dan argumentasi pengulangan tender secara

menyeluruh);

- kurangnya SDM pengadaan barang dan jasa di kabupaten/kota, serta

tenaga teknis prasarana perhubungan, komunikasi, informasi dan

telematika, sehingga proses pelelangan di kabupaten/kota (khusus

kegiatan Otsus) harus menunggu kedatangan tenaga teknis dari

Pemerintah Provinsi;

- faktor cuaca (hujan, banjir dan longsor).

Solusi:

- meningkatkan kinerja pemantauan dan evaluasi di lapangan dengan

bekerjasama dengan Tim P2K APBA Pemerintah Aceh;

- meningkatkan koordinasi rutin dengan pelaksana kegiatan untuk

menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka

percepatan pelaksanaan;

- meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait di kabupaten/kota serta

pihak terkait di lokasi pembangunan untuk mengantisipasi terjadinya

konflik sosial yang dapat menghambat proses pembangunan;

- melaksanakan percepatan pekerjaan dengan menerapkan penggunaan

peralatan yang cukup, menerapkan metode pembangunan yang cepat,

peningkatan shift kerja siang dan malam, peningkatan jumlah tenaga


226

kerja dan meningkatkan kinerja konsultan pengawas di lokasi proyek;

- menyesuaikan jadwal pekerjaan fisik outdoor dengan perkiraan masa

tingginya curah hujan sehingga proses pembangunan dapat berjalan

dengan lancar dan terhindar dari hambatan hujan, banjir dan longsor.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan Pemerintah Aceh

melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika. Penjelasan

lebih rinci mengenai dapat dilihat dalam urusan perhubungan. Hal ini

dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat

dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah

tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat dalam

keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga daerah

tersebut.

18. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Biro Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan

pertanahan dapat dilihat dalam urusan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan

anggaran belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka




19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat














k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.


227



a. Pembangunan gedung kantor (perubahan);


c. Pengadaan mebeleur;


e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

f. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.


Kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan;

b. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah;

c. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;

b. Pemantapan ideologi dan bela negara.

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat


a. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. Sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh.










undangan, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat


228

koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Telah dilaksanakan dan

merupakan program dan kegiatan rutin kantor yang dianggarkan setiap

tahun. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp




Pembangunan gedung kantor (Perubahan)

Pembangunan gedung kantor (DPA Perubahan 2010), anggaran yang


keuangan Rp 92.300.000,- (99,45%) dan realisasi fisik 100%. Merupakan

perencanaan pelaksanaan pembangunan tempat parkir, taman, faving

blok, pos satpam, mushalla dan gudang, anggaran ini pengalihan dari

kegiatan belanja tidak langsung sejumlah Rp 71.928.000,- dan dari

belanja langsung pada kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa sejumlah Rp 20.880.000,-.

Pengadaan peralatan gedung kantor


225.000.000,- realisasi keuangan Rp 224.230.000,- (99,66%) dan


Pengadaan mebeleur



fisik 100%.




fisik 100%.




fisik 100%.

Penunjang dan pembinaan kelembagaan



fisik 100%.





fisik 100%.

4. Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


229

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan, kegiatan ini terdiri dari:

- Kominda

Dilaksanakan dalam bentuk rapat rutin dan rapat koordinasi

dengan tujuan menjalin hubungan yang sinergis antar unsur

Kominda provinsi dan kabupaten/kota dan mensinergiskan

kegiatan masing-masing unsur inteligen di daerah dalam rangka

menciptkan stabilitas nasional di daerah

- Kegiatan Pengamanan

Dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan pihak keamanan

TNI/Polri pada kegiatan pengamanan tamu-tamu VIP dan VVIP

dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat. Hasil yang dicapai adalah menurunnya tingkat

kejahatan

- Kegiatan Monitoring

Dilaksanakan untuk memonitoring perkembangan situasi dan

kondisi daerah menyangkut pembentukan dan kegiatan

pelaksanaan Kominda dan FKDM di daerah


866.956.000,- realisasi keuangan Rp 854.222.650,- (98,53%) dan


Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa

di daerah, yang memiliki kekuatan sebagai pengontrol dan mengawasi

masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat

secara harmonis aman dan damai.

Kegiatan kapasitas aparat dalam rangka Siskamswakarsa target 4

kabupaten seluruhnya telah dilaksanakan pada 4 kabupaten yaitu: Aceh


230

Utara, Pidie Jaya Bener Meriah dan Aceh Jaya.

Hasil yang dicapai pelaksanaan siskamswakarsa di 4 kabupaten telah

memberikan manfaat terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

secara harmonis. Sementara dampak dari kegiatan ini memberikan

perlindungan kepada masyarakat secara mandiri dan terkendali.



fisik 100%.

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk laporan kajian situasi dan

kondisi daerah menyangkut politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial

budaya serta melakukan perumusan kebijakan bagi pimpinan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan

perumusan kebijakan bagi pimpinan dalam membentuk laporan situasi

daerah, laporan informasi, laporan khusus, telaahan staf dan kajian

strategis.



fisik 100%.


Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 angkatan, dengan jumlah peserta

seluruhnya 100 orang, per angkatan 50 orang, yang berasal dari tokoh

masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan dan aparatur

Pemda. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dan

Aceh Tenggara. Dengan hasil yang dicapai adalah:

- menyatupadukan visi dari segenap unsur umat beragama, sehingga

dapat mewujudkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;

- terciptanya peningkatan pemahamam kerukunan antar umat

beragama dan pembauran bangsa dan terbentuknya Forum

Kerukanan Untuk Beragama (FKUB).



fisik 100%.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah:

Menyatupadukan visi dari segenap unsur masyarakat baik tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda maupun aparatur pemda guna

meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.



fisik 100% (semula anggaran ini berjumlah Rp 199.200.000,- kemudian


231

terdapat perubahan sejumlah Rp 20.880.000,- yang dialihkan untuk

kegiatan pembangunan gedung kantor).


Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai:

- menumbuhkan motivasi di kalangan masyarakat untuk

meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan demi

memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;

- memperkokoh rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi siswa/i

guna meredam timbulnya provokasi-provokasi dari orang yang

tidak bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan tahun anggaran 2010 dapat dilaksanakan

khususnya pengadaan Buku Saku Wasbang dan dialog interaktif melalui

TV Aceh pada bulan Agustus 2010 dengan tema “Pemantapan Wasbang

dalam rangka HUT RI Tahun 2010” dan pada bulan Oktober 2010

dengan tema “Pemantapan Wasbang dalam rangka Hari Sumpah

Pemuda Tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Pemantapan ideologi dan bela negara

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 100 orang

yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh

perempuan dan aparatur pemda, dengan lokasi pelaksanaan diadakan di

Wisma Kuta Karang Baru Lhokseumawe

- Terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara

serta peningkatan pemahaman ideologi kebangsaan demi

menyatupadukan visi dan misi dari segenap unsur masyarakat baik

tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan

maupun aparatur pemda guna meningkatkan pemahaman

pemantapan ideologi kebangsaan di kalangan masyarakat dan

aparatur pemda.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada kendala karena

mendapat dukungan dari pemda Kabupaten Aceh Utara.



fisik 100%.

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam I angkatan dengan jumlah peserta

70 orang yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil yang

di capai dengan adanya kegiatan tersebut adalah menurunnya konflik


232

internal partai politik. Dampak dari kegiatan ini yaitu meningkatnya

pemahaman tentang tata cara fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai

politik dan meningkatnya pelayanan dalam rangka verifikasi usulan

calon PAW. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




Kegiatan ini dilaksanakan di 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh

Dampak dari kegiatan tersebut adalah penyusunan data base partai

politik, ormas dan LSM belum maksimal karena terbatasnya waktu

pelaksanaan. Hasil yang dicapai tersedianya data partai politik, ormas

dan LSM belum mencakup seluruhnya. Permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan ini antara lain belum lengkapnya data ormas, LSM

dan partai politik akibat terbatasnya waktu pelaksanaan pendataan.


120.550.000,-. Realisasi keuangan Rp 120.520.500,- (99,98%) dan


Sosialisasi kebijakan politik Pemerintah Aceh

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Juni

2010 dengan jumlah peserta 50 orang sebagai angkatan pertama.

Angkatan kedua dilaksanakan di Kota Langsa pada tanggal 30 Juni 2010

dengan jumlah peserta 50 orang.

Hasil yang diperoleh yaitu terjalinnya sinergisitas kebijakan politik

Pemerintahan Aceh dengan pemerintahan kabupaten/kota. Anggaran



Realisasi Anggaran

Untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

dialokasikan dana sebesar Rp 11.579.050.444,- realisasi keuangan sebesar Rp

11.415.004.479 (98,59%) dan realisasi fisik 98,59%. Kondisi realisasi




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

11.579.050.444 98,58 11.415.004.479 98,58



TOTAL 11.579.050.444 98,58 11.415.004.479 98,58


233


Permasalahan:

a. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu

adanya perbedaan persepsi dalam rangka penanganan Pergantian Antar

Waktu (PAW) Anggota DPRK kabupaten/kota;

b. kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam hal penanganan

gejolak-gejolak yang timbul di daerah;

c. kurang memahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan, politik dan kemasyarakat di

daerah.

Solusi:

a. solusi yang ditempuh untuk pemecahan masalah yang dihadapi

meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi dalam rangka

penanganan pergantian antar waktu Anggota DPRK kabupaten/kota;

b. meningkatkan koordinasi antar instansi terkait;

c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait

sistem penyelenggaraan pemerintahan, politik dan kemasyarakat.

Satuan Polissi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai berikut:




a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;


d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

g. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur





d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal



234

a. Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota;

b. Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi;

c. Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kabupaten/kota;

d. Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah (WH);

e. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah serta Ulama se-kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.

B. Ralisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan



penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat

tulis kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin

kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan





Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh bertujuan untuk terpelihara

gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




Kegiatan dilaksanakan di Banda Aceh yang bertujuan untuk terpelihara

kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Kegiatan dilaksanakan di Banda Aceh bertujuan untuk terpelihara

perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Monitoring kegiatan Polisi Pamong Praja se-kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanaan di Banda Aceh yang bertujuan untuk

terkoordinasinya kegiatan Satpol PP di kabupaten/kota. Anggaran yang



Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi

Kegiatan dilaksanaan di Banda Aceh bertujuan terciptanya hubungan


235

koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota dan persamaan persepsi

dengan instansi terkait. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pembinaan dan koordinasi

Wilayatul Hisbah di kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk



Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

serta ulama se-kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya sosialisasi keberadaan Satpol

PP dan WH dengan ulama se-kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan



Realisasi Anggaran

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

dialokasikan dana sebesar Rp 21.249.891.469,- realisasi keuangan

keseluruhan anggaran sebesar Rp 20.910.917.934 (98,40%) dan realisasi

fisik 98,45%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

21.249.891.469 98,45 20.910.917.934 98,40



TOTAL 21.249.891.469 98,45 20.910.917.934 98,40


Permasalahan:

- peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada dasarnya telah memadai

namun untuk peralatan kerja serta sarana transportasi operasional dinas

belum memadai;

- masih terbatasnya dukungan dari pihak terkait dalam pelaksanaan

Program Pemeliharaan Ketenteraman Ketertiban dan Pencegahan Tindak

Kriminal sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih terkendala pada

tingkat operasional;


236

- masih lemahnya aturan Qanun yang mengatur tentang penegakan syariat

Islam di Aceh, sehingga tindakan yang diambil oleh penegak

Qanun/penyidik tidak tuntas;

- belum adanya aturan Qanun Satpol PP-WH secara khusus dalam

pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga program dan kegiatan yang

dilaksanakan mengalami kendala secara teknis;

- masih lemahnya dukungan dan pemahaman masyarakat baik dari tingkat

atas maupun tingkat bawah tentang tugas-tugas Satpol PP dan Wilayatul

Hisbah;

- sumber daya aparatur masih terbatas sehingga pelaksanaan tugas tidak

terlaksana sebagaimana mestinya;

- program dan kegiatan yang mendukung baik dalam hal ketertiban dan

ketentraman umum maupun penegakan Syariat Islam belum terakomodir

secara maksimal;

- belum ada prosedur tetap Satpol PP-WH dan PPNS untuk pedoman

pelaksanaan tugas di lapangan.

Solusi:

- perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi operasional yang

memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- perlunya dukungan dari pimpinan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas

di lapangan;

- revisi Qanun syariat Islam sangat mendesak dan pengesahan Hukum Acara

Jinayah harus segera dilaksanakan;

- penyusunan draf Qanun Satpol PP-WH sangat mendesak guna kelancaran

tugas di lapangan;

- perlunya peningkatan dukungan dan pemahaman dari berbagai lapisan

masyarakat terhadap tugas-tugas Satpol PP dan WH;

- pendidikan dan pelatihan Satpol PP-WH dalam rangka peningkatan

profesionalisme kerja;

- peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung penambahan program

dan kegiatan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan Syariat

Islam;

- penyusunan rancangan protap (prosedur tetap) Satpol PP-WH dan PPNS.


237

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilakukan Pemerintah

Aceh dilaksanakan oleh DPRA, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Aceh, Inspektorat Aceh, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Badan

Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Aceh, Dinas Syariat Islam, Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama, Badan Baitul Maal, KIP Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Anggaran belanja non program dan belanja program Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh (DPRA) sudah melekat pada Sekretariat DPRA dikarenakan tidak dapat

dipisahkan maka disesuaikan dengan yang melekat pada SKPA tersebut. Begitu


pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPA tersebut.

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran belanja non program dan belanja program Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah sudah melekat pada Biro Umum dan Protokoler Sekretariat

Daerah Aceh dikarenakan belanja tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan

dengan yang melekat pada biro tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan

solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada Biro tersebut.


238

Sekretariat Daerah Aceh

Sekretariat Daerah Aceh terdiri dari beberapa biro, yaitu Biro Keistimewaan dan

Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Organisasi, Biro Administrasi

Pembangunan, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,

serta Biro Umum dan Protokoler.

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh

Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Keistimewaan dan

Kesejahteraan Setda Aceh sebagai berikut:




a. Penyediaan jasa hari-hari besar;

b. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

c. Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.

2. Program Pergelaran Seni Budaya Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

a. Koordinasi dan monitoring program kegiatan kelembagaan adat pada

instansi kabupaten/kota;

b. Pembinaan menasah kabupaten/kota dalam provinsi;

c. Pemberangkatan kontingen qasidah gambus provinsi ke tingkat

nasional.

3. Program Peneletian dan Pengembangan Iptek

Kegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan

dan olahraga.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan


a. Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan;

b. Pembinaan lembaga asrama mahasiswa.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama


a. Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana keagamaan;

b. Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid;

c. Pembinaan Remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dalam provinsi;

d. Pembinaan imam hafid pada Mesjid Agung kabupaten/kota dalam

provinsi;

e. Koordinasi peningkatan pelayanan haji.

6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama


a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kepasitas ulama;

b. Kajian tinggi keislaman tentang peribadatan;


239

c. Palatihan TC MTQ tingkat nasional;

d. Pemberangkatan Kafilah MTQ tingkat Nasional/Internasional.

7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama


a. Pembinaan program biaya siswa khusus (S1,S2 dan S3) dalam dan luar

nageri;

b. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen PTS;

c. Pembinaan institusi PTS dan penunjang belajar mengajar/beasiswa S-1

PTS.

8. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini berupa monitoring pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan.

9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan ini berupa koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.

10. Program Pembinaan Anak Telantar

Kegiatan ini berupa koordinasi, monitoring, dan evaluasi anak yatim,

piatu, yatim piatu dan anak telantar/asuh di Aceh.

11. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Non Aparatur

Kegiatan ini berupa peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.

12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan ini berupa Koordinasi dan Monitoring pengentasan kemiskinan

dan mitigasi bencana.

B. Realisasi Program dan Kegiatan



kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar, kegiatan peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran dan kegiatan peningkatan operasional pelayanan

kesehatan aparatur. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan

telah dilaksanakan. Anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar

Rp. 2.434.174.000,- realisasi keuangan Rp. 2.040.273.800,- (83,82%) dan


2. Program Pergelaran Seni Budaya Daerah

Koordinasi dan monitoring program kegiatan kelembagaan adat pada

instansi kabupaten/kota.

Kegiatan kelembagaan adat pada instansi kabupaten/kota dilaksanakan

untuk meningkatnya koordinasi kelembagaan adat pada instansi

kabupaten/kota dengan hasil yang diharapkan ketersediaan acuan

penyaluran bantuan program/kegiatan kelembagaan adat yang

dialokasikan dana sebesar Rp 143.100.000,- realisasi keuangan Rp


240

142.059.600,- (99,27%), capaian realisasi fisik adalah 100% dan sisa

anggaran adalah sisa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan meunasah kabupaten/kota dalam provinsi

Kegiatan pembinaan meunasah kabupaten/kota dalam provinsi aceh,

dilakukan penyaluran bantuan dana operasional untuk meunasah-

meunasah, musalla, yayasan dan organisasi masyarakat bidang pendidikan

dan kebudayaan, dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran

meunasah/musalla sebagai pusat kegiatan masyarakat di gampong ,

meningkatkan fungsi dan peran yayasan, organisasi lainnya dalam

membina masyarakat dibidang adat/budaya, pendidikan, agama dan

kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, dana yang dialokasikan sebesar

Rp 274.050.000,- realisasi keuangan Rp 270.623.000,- (98,75%), capaian

realisasi fisik adalah 100%,-.

Pemberangkatan kontingen qasidah gambus provinsi ke tingkat nasional

Kegiatan pemberangkatan kontingen qasidah gambus Provinsi Aceh ke

perlombaan tingkat Nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk

berlomba meraih prestasi di bidang seni Islami dipentas nasional,

disamping termotivasi putra/putri Aceh dalam peningkatan aktifitas

sanggar–sanggar seni qasidah gambus di Aceh. Dana yang dialokasikan


dan realisasi fisik adalah 100%.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Program ini direalisasikan dengan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan pendidikan dan olahraga dalam rangka pembinaan

pendidikan dan kerjasama pendidikan tinggi, sehingga adanya keselarasan

program pembangunan pendidikan antara provinsi dan kab/kota.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 126.400.000,- realisasi Rp



Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan

Kegiatan pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan dengan

tujuan terlaksananya rapat koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di

Aceh, dana yang dialokasikan sebesar Rp 159.000.000,- realisasi keuangan

Rp 156.401.400,- (98,37%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.

Pembinaan lembaga asrama mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan untuk ketersediaan asrama yang kualitas dan

berdaya daya guna serta memadai sebagai sarana/prasarana

kemahasiswaan yang layak dan nyaman serta mampu memberikan

konstribusi peningkatan semangat dan kegairah mahasiswa dalam belajar

untuk meraih prestasi baik di Aceh maupun di luar Aceh, dana yang

dialokasikan sebesar Rp. 68.000.000,- realisasi keuangan Rp. 66.999.400,-


241

(98,53%), dan capaian realisasi fisik adalah 100%.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana keagamaan

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan aktifitas dan operasional

lembaga sarana keagamaan dalam kegiatan ibadah dan peningkatan

kualitas pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, dana yang

dialokasikan sebesar Rp 56.500.000,- realisasi keuangan Rp 24.706.000,-

(43,73%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.

Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyaluran bantuan dana operasional

masjid, taman pendidikan Qur-an (TPQ), balai pengajian, yayasan dan

ormas bidang keagamaan, diharapkan meningkatnya aktifitas lembaga

keagamaan umat islam, dana yang dialokasikan sebesar Rp 417.300.000,-

realisasi keuangan Rp 341.310.000,- (81,79%) dan capaian realisasi fisik

adalah 100%.

Pembinaan remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dalam provinsi

Kegiatan pembinaan remaja Mesjid Agung kabupaten/kota dilaksanakan,

melalui penyaluran bantuan dana operasional, untuk meningkatkan

kompetensi dn aktifitas Remaja Masjid Agung Kabupaten/Kota. Dana

yang dialokasikan sebesar Rp 30.000.000,- realisasi keuangan Rp

18.920.000,- (63,07%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa

anggaran adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan imam hafid pada Mesjid Agung kabupaten/kota dalam

provinsi

Kegiatan pembinaan imam hafidh pada Masjid Agung kabupaten/kota,

dengan penyaluran insentif kepada imam hafidh Masjid Agung

kabupaten/kota se Aceh, untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan

tujuan Peningkatan aktivitas dalam membimbing jama’ah, dana yang


(53,23%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa anggaran adalah

efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.


242

Koordinasi peningkatan pelayanan haji

Kegiatan koordinasi peningkatan pelayanan haji, untuk mendapat

pelayanan yang makin berkualitas serta mendapat perlakuan yang sama

dan adil bagi seluruh calon jama’ah haji Aceh, serta tersedianya tenaga

petugas pendamping (TPHD) sehingga calon jama’ah haji dapat

melaksanakan ibadah dengan nyaman dan sempurna, dana yang

dialokasikan Sebesar Rp 386.246.000,- realisasi keuangan Rp 368.320.000,-


6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kepasitas ulama

Kegiatan tersebut membangun hubungan yang serasi, harmonis antara

ulama dan umara, dalam membina masyarakat Aceh. Kegiatan ini bersifat

insidentil dan untuk kegiatan ini disediakan insentif, dana yang


(78,74%) dan capaian realisasi fisik adalah 100% sisa anggaran adalah

efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Kajian tinggi keislaman tentang peribadatan

Kegiatan tersebut untuk mengkaji isu-isu keagamaan terkini dan mencari

solusi pemecahannya, sehingga adanya kesamaan persepsi dan interpretasi

dalam menanggapi berbagai isu antara sesama ulama dan umara, sehingga

semua pihak dapat memberikan pemahaman yang sama kepada

masyarakat, dalam rangka mewujudkan kerukan intern umat beragama,

antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah yang

dialokasikan dana sebesar Rp 1.035.080.000,- realisasi keuangan Rp 0,-

(0%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%. Realisasi keuangan 0%

karena kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber

dari dana hibah di DPKKA, sehingga dana yang tidak digunakan menjadi


243

SILPA.

Palatihan TC MTQ tingkat nasional

Kegiatan palatihan (TC) bagi calon peserta MTQ tingkat nasional untuk

meningkatkan kompetensi para qari/qariah, hafidh/hafidhah, mufassirin

dan mufassirah dalam meraih prestasi, dana yang dialokasikan sebesar Rp


capaian realisasi fisik adalah 100%. Sisa anggaran adalah efisiensi anggaran

dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemberangkatan kafilah MTQ tingkat Nasional/Internasional

Kegiatan pemberangkatan kafilah MTQ ke tingkat nasional di Provinsi

Bengkulu, bertujuan terpilihnya para qari/qariah, hafidh/hafidhah,

mufassirin dan mufassirah yang berprestasi di MTQ tingkat nasional

dengan harapan memberikan dorongan kepada anak-anak Aceh untuk

belajar membaca Al-Qur’an dengan baik/benar dan memahami

kandungannya isinya serta mengamalkan, dalam kehidupan sehari-hari,

dana yang dialokasikan sebesar Rp 2.868.150.000,- realisasi keuangan Rp

2.219.701.000,- (77,39%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%. Sisa

anggaran adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

Pembinaan program biaya siswa khusus (S1,S2 dan S3) dalam dan luar

nageri

Kegiatan pembinaan program beasiswa khusus (S1, S2, dan S3) dalam dan

luar negeri, untuk penigkatan kapasitas dan mutu SDM, dan

Ketersediaan Acuan Beasiswa Mahasiswa Aceh Program Khusus S1, S2

dan S3. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 300.000.000,- realisasi

keuangan Rp 226.478.400,- (75,49%) dan capaian realisasi fisik adalah

100%. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan

kegiatan.


244

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen PTS

Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Aceh dan dosen

PTS, untuk peningkatan kapasitas dan mutu SDM mahasiswa dan dosen

PTS dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di

Aceh, dana yang dialokasikan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan

Rp 95.420.000,- (95,42%) dan capaian realisasi fisik adalah 100%.

Pembinaan institusi PTS dan penunjang belajar mengajar/beasiswa S-1

PTS

Kegiatan pembinaan institusi PTS untuk peningkatan kualitas

penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Aceh dalam proses belajar

mengajar dan bea siswa S1 dalam rangka Penigkatan Kapasitas dan Mutu

SDM. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 1.225.300.000,-realisasi

keuangan Rp 315.688.000,- (25,76%) dan capaian realisasi fisik adalah

100%. Realisasi keuangan rendah karena kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah di DPKKA, sehingga

dana yang tidak digunakan menjadi SILPA.

8. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan monitoring pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kualitas dan derajat pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, terutama masyarakat miskin/dhu’afa. Anggaran yang



9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian pasca

bencana alam dilaksanakan, untuk percepatan penanggulangan para

korban bencana alam di Provinsi Aceh dan dukungan/partisipasi terhadap

korban di provinsi lain terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana

alam

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 142.500.00,-

realisasi Rp 45.632.000,- (32,02%) realisasi fisik adalah 100%, realisasi

rendah karena sisa anggaran merupakan sisa dari perjalanan dinas

pelaksanaan kegiatan.

10. Program Pembinaan Anak Telantar

Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan koordinasi, monitoring

dan evaluasi anak yatim, piatu, anak terlantar dan anak asuh di Aceh,

untuk proses penanganannya, dengan penyusunan kerangka acuan

program pemberdayaan anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak

terlantar dan anak asuh.

Anggaran untuk program ini dialokasikan sebesar Rp. 185.080.000,-

realisasi keuangan Rp 150.459.000,- (81,29%,) realisasi fisik adalah 100%

sisa anggaran karena efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.


245

11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Program ini dilaksaanakan dengan kegiatan koordinasi dan monitoring

pengentasan kemiskinan dan mitigasi bencana dilaksanakan dengan pihak

terkait, untuk meningkatkan keterampilan usaha masyarakat miskin dan

ketersediaan acuan dalam penyempurnaan program dan kegiatan

pengentasan dan pemberdayaan fakir miskin. Anggaran untuk program

ini dialokasikan sebesar Rp 360.180.000,- realisasi Rp 322.177.500,-

(89,45%) realisasi fisik adalah 100%, sisa anggaran karena efisiensi

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Realisasi Anggaran

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh dialokasikan dana

sebesar Rp 12.773.200.000- realisasi keuangan Rp 9.228.212.700,- (72,25%).

Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

12.773.200.000 - 9.228.212.700 72,25

1 Belanja tidak langsung 0 - 0 -


TOTAL 12.773.200.000 - 9.228.212.700 72,25


Permasalahan:

- dengan ditetapkannya struktur organisasi Biro Keistimewaan dan

Kesejahteraan Rakyat dengan Perda yang tersebut diatas maka pelaksanaan

tugas selanjutnya ke depan sangat tergantung kepada aparatur yang diserahi

tanggung jawab, sehingga terciptanya etos kerja serta tercapainya tingkat

efektivitas dan efisiensi dalam rangka menumbuh kembangkan kinerja Biro

sebagaimana yang diharapkan;

- guna meningkatkan pelayanan publik diperlukan sumber daya manusia dan

sarana yang memadai;

- untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu

ditingkatkan koordinasi dan evaluasi dengan intansi pemeritahan terkait

serta pemerintahan di kabupaten/kota;

- dalam rangka memberikan bantuan perlu di tambah dana keberangkatan

mahasiswa ke luar negeri;

- penyediaan dana taktis diperlukan untuk mendukung kelancaran biro yang

setiap saat berhubungan dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,


246

baik wartawan, LSM, fakir miskin, penyandang cacat, serta yang memohon

bantuan kepada gubernur, sehingga tercipta hubungan yang harmonis

antara masyarakat dengan pemerintah daerah disamping menjaga

kewibawaan pemerintah daerah.

Biro Perekonomian Setda Aceh

Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Aceh

sebagai berikut:



Kegiatan ini berupa kegiatan peningkatan pengembangan administrasi

dan sarana perekonomian.



a. Kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi

daerah;

b. Kegiatan peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri bidang

ekonomi.


dan Keuangan.


a. Kegiatan pembinaan perangkat kinerja BUMD;

b. Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro,

kecil dan menengah.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

Kegiatan ini berupa kegiatan pembinaan kawasan ekonomi terpadu;

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Kegiatan ini berupa kegiatan koordinasi pengawasan pengelolaan DAS

dan kebijakan lingkungan hidup.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Kegiatan ini berupa kegiatan rapat koordinasi pengembangan

perekonomian daerah.

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan


Kegiatan peningkatan pengembangan administrasi dan sarana

perekonomian

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemenuhan

sarana dan prasarana kerja Biro Perekonomian, pembayaran jasa

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Aceh selama 3 (tiga) bulan,


247

pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja KKMB, monitoring dan

evaluasi perkembangan RASKIN, serta tersedianya bantuan sarana kerja

untuk BP. KAPET.

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar

Rp 1.067.645.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 944.383.599,-

(88,45%) kurang realisasi sebesar 11,55% atau Rp. 123.261.401,-


Kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi daerah.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk:

Pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan instansi terkait

lainnya antara lain: Badan ketahanan pangan dan penyuluhan Aceh;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh; Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Aceh; Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh. Tujuan

pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menjaga ketersediaan pupuk

yang cukup dengan harga terjangkau di kabupaten/kota untuk

kebutuhan petani dalam upaya peningkatan produktivitas hasil

pertanian masyarakat dan mencegah mengalirnya pupuk bersubsidi

kepada pengusaha besar yang menyebabkan berkurangnya jatah

kebutuhan pupuk petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan

melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat distributor dan kios

pengecer bahkan sampai kepada kelompok tani. Ketersediaan pupuk

bagi petani akan terlihat dengan tersedianya pupuk yang cukup pada

kios pengecer serta laporan penjualan penyaluran kepada kelompok

tani, sedangkan menyangkut evaluasi harga dilakukan langsung

kepada kelompok tani. Hasil evaluasi lapangan secara umum tidak

terjadi permasalahan kesediaan pupuk bagi pertani dilapangan kecuali

terjadi kekosongan beberapa saat di kios pengecer. Hal ini terjadi

karena beberapa kios tidak memiliki gudang penyimpanan pupuk. Hal

yang sama juga terhadap harga penjualan pupuk tidak berbeda jauh

dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah.

Penyusunan database potensi daerah kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan

Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam

pelaksanaannya Unsyiah mempercayakan kepada Lembaga Penelitian

yang ada di Unsyiah sebagai lembaga yang telah berpengalaman dalam

meneliti dan menyusun perkembangan potensi daerah termasuk

potensi ekonomi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menjadi

salah satu referensi bagi lembaga dan instansi atau calon investor

mitra pembangunan Aceh dalam melakukan kajian awal potensi dan

prospek investasi di Aceh serta informasi bagi pemegang kebijakan

pemeritah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam


248

merumuskan prioritas pembangunan khususnya disektor pertanian,

perkebunan, peternakan dan kelautan/perikanan serta infrastruktur

pendukung pembangunan dalam berbagai sektor. Output dari kegiatan

ini adalah tersedianya 100 buku yang berisikan data potensi ekonomi

masing-masing kabupaten/kota secara terperinci.

Koordinasi kebijakan pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat dan diskusi dengan

stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan rencana

pelaksanaan pembangunan ekonomi di Aceh. Beberapa pertemuan

dan kegiatan yang dilakukan antara lain: Pembahasan kebijakan

penggunaan sarana pra dan pasca panen; Kebijakan pengembangan

usaha subsektor peternakan dengan melibatkan pegusaha swasta;

Kebijakan pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan; Kebijakan

Pengembangan sektor usaha perkebunan rakyat dan kebijakan

penanganan binatang buas dan binatang pengganggu lahan pertanian.

Tujuan kegiatan ini adalah agar dinas teknis dan lembaga terkait pro

aktif dalam menangani permasalahan yang terjadi terkait tugas yang

menjadi tanggungjawabnya serta mencari solusi secara bersama-sama

untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.


Rp 707.700.000,- realisasi keuangan Rp. 691.732.500,- (97,74%).

Kegiatan peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri Bidang Ekonomi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

penyebarluasan informasi bidang ekonomi melalui penerbitan Buletin


249

Aceh Economic Review, menyediakan sampel produk untuk

dipromosikan pada permanent display Pemerintah Aceh di Batam,

pembayaran tunggakan biaya operasional permanent display Pemerintah

Aceh pada PT. SPC tahun 2009 dan 2010, mengikuti beberapa pameran di

dalam dan luar negeri. Dalam rangka promosi dan menarik minat investor

guna menanamkan modalnya di Provinsi Aceh, pemerintah melakukan

pembinaan dan pengawasan Baitul Qiradh yang menerima penyertaan

modal dari Pemerintah Aceh, serta mengiventarisir kinerja dan kegiatan

beberapa BUMD Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan.


Rp 1.262.600.000,- realisasi keuangan Rp 1.181.773.500,- (93,60%).


dan Keuangan.

Kegiatan pembinaan perangkat kinerja BUMD.

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi

PD. BPR Mustaqim Sukamakmur yang berprestasi. Tujuan diberikannya

penghargaan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PD. BPR Mustaqim

Sukamakmur baik di tingkat kantor pusat maupun kantor cabang, serta

telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan

manajemen PD. BPR Mustaqim Sukamakmur yang bertujuan memantau

perkembangan laporan keuangan dan kinerja bank tersebut.


Rp 149.150.000,- realisasi keuangan Rp 139.257.000,- (93,37%).

Kegiatan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil

dan menengah.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Sosialisasi tentang dana bergulir bagi para pembina koperasi dan UKM

kabupaten/kota. Tujuan dari Sosialisasi ini adalah untuk

mensinergikan serta meningkatkan wawasan peserta terkait fungsi

dana bergulir dalam rangka pengembangan sektor usaha kecil dan

menengah (UKM) khususnya di bidang permodalan/pembiayaan yang

diberikan Pemerintah Aceh sebagai pendukung utama kegiatan

tersebut.

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir komoditi

unggulan tahun 2007 dan 2008.

- Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pemantauan pelaksanaan

Kredit Pemberdayaan Pengusaha (KPP) Aceh

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran KPP Aceh.



4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

Kegiatan pembinaan kawasan ekonomi terpadu.


250

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

pemenuhan prasarana kerja Kantor BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam,

penyebarluasan informasi tentang KAPET melalui penerbitan Buletin dan

booklet BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam. Terlaksananya koordinasi

program pengembangan kegiatan KAPET di dalam dan luar daerah serta

mengikuti beberapa event-event di luar negeri dalam rangka

pengembangan kegiatan KAPET.


Rp. 879.000.000,- realisasi keuangan Rp. 823.918.930,- (93,73%).


Kegiatan Koordinasi pengawasan pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(DAS) dan kebijakan lingkungan hidup.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan kegiatan:

- Sosialisasi konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg bagi 150 orang aparatur

kecamatan dan unsur instansi terkait. Tujuan dari sosialisasi ini adalah

untuk peningkatan wawasan aparatur pemerintah kecamatan dan

unsur instansi terkait terhadap program konversi minyak tanah ke

LPG 3 Kg yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Pertamina

(Persero) serta untuk menghimpun permasalahan yang telah terjadi di

lapangan guna mendapatkan solusi pemecahannya oleh pihak yang

berwenang, dalam hal ini pihak PT. Pertamina (Persero), Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Perindustrian yang juga bertindak sebagai

narasumber/pemateri pada acara sosialisasi dimaksud.

- Koordinasi dan pengawasan izin penimbunan dan penyimpanan BBM

pada kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM di Provinsi Aceh.

Koordinasi dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BP2T) Aceh selaku instansi yang berwenang menerbitkan izin

penimbunan dan penyimpanan BBM di atas 3.000 (tiga ribu) liter dan

melalui bagian ekonomi pada masing-masing Pemerintah

Kabupaten/Kota. Tujuan dari koordinasi dan pengawasan izin

penimbunan dan penyimpanan BBM ini adalah untuk memantau dan

membina kegiatan penimbunan dan penyimpanan BBM

(SPBU/APMS/SPBI) agar senantiasa memiliki izin penimbunan dan

penyimpanan BBM. Dari kegiatan tersebut terdata 107 (seratus tujuh)

unit SPBU/SPBI/APMS di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut 92

(sembilan puluh dua) unit atau 85,98% memiliki izin yang masih aktif,

8 (delapan) unit atau 7,48% dalam proses perpanjangan/izin baru dan

7 (tujuh) unit atau 6,54% yang izinnya telah habis masa berlaku.

- Koordinasi pengawasan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan

lingkungan hidup antara kabupaten/kota di Aceh.

- Operasional sekretariat pengelolaan sampah terpadu, yaitu untuk

mendukung operasional kegiatan organisasi yang mengelola Tempat


251

Pembuangan Akhir (TPA) secara bersama antara Pemerintah Aceh,

Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.



6. Program Pembinaan dan Pengembanga Aparatur.

Kegiatan rapat koordinasi pengembangan perekonomian daerah.

Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan rapat koordinasi daerah bidang

perekonomian yang diikuti oleh para Asisten II, Kepala Bagian Ekonomi

dan kepala Bappeda seluruh kabupaten/kota serta instansi terkait di

lingkungan Pemerintah Aceh. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah

untuk koordinasi dan mensinergikan pembangunan daerah dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


Rp 236.475.000,- dengan realisasi keuangan Rp 129.990.000,- (54,97%)

dan realisasi fisik 100%

Rendahnya realisasi diakibatkan oleh tidak digunakannya biaya

perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 85.860.000,- (36,31%). Hal ini

terjadi karena perubahan lokasi pelaksanaan rapat koordinasi yang

awalnya direncanakan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, namun

karena pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak tersedia dana

sebagai salah satu bentuk sharing biaya pelaksanaan rapat koordinasi,

maka lokasi dipindahkan ke Kota Banda Aceh, sehingga biaya perjalanan

dinas dalam daerah yang diperuntukkan bagi narasumber, tim perumus

dan panitia rapat koordinasi tidak dapat direalisasikan.

Realisasi Anggaran

Biro Perekonomian Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 5.085.500.000,-

realisasi Rp 4.585.726.599,- atau 90,17%. Kondisi realisasi keuangan belanja

langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

5.085.500.000 - 4.585.726.599 90,17



TOTAL 5.085.500.000 - 4.585.726.599 90,17

C. Permasalahan dan solusi

Permasalahan:

- perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi bidang


252

perekonomian yang semula direncanakan di Kabupaten Aceh Tengah

tidak dapat digunakan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak

ada kesiapan dukungan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan Rapat

tersebut dilaksanakan di Banda Aceh. Anggaran perjalanan dinas tidak

direalisasikan dan anggaran ini sebagai penghematan, dimana efisiensi

kegiatan ini terlaksana 100%;

- rapat penggunaan dana pemerintah pada bantuan ekonomi masyarakat

(termasuk penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha Aceh) tidak

dilaksanakan lagi karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh yang juga

melibatkan instansi terkait, termasuk Biro Perekonomian Setda Aceh;

- sebagian gaji beberapa tenaga honorer tidak dapat di bayar, karena sudah

diangkat menjadi PNS;

- efisiensi pelaksanaan kegiatan pada belanja makan minum;

- masih terdapat resistensi dari masyarakat terhadap pelaksanaan program

konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg. Hal ini dapat dipahami karena

masih terjadinya kecelakaan penggunaan LPG 3 Kg sehingga

menimbulkan keraguan dalam penggunaan LPG 3 Kg tersebut;

- peraturan daerah (Qanun) Aceh yang mengatur tentang izin penimbunan

dan penyimpanan BBM sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

- pemerintah kabupaten/kota masih belum sepenuhnya memanfaatkan

hasil rumusan rapat koordinasi daerah bidang perekonomian sebagai

acuan dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.

Solusi:

- perlu diadakan sosialisasi penggunaan LPG 3 Kg yang baik dan benar

secara lebih tepat sasaran, terutama oleh konsultan sosialisasi yang telah

ditunjuk oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral serta konsultan pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg

yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero);

- dipandang perlu merevisi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Aceh Nomor 2 Tahun 1983 tentang izin penimbunan dan penyimpanan

bahan bakar minyak, agar sesuai dengan kondisi saat ini;

- format rapat koordinasi daerah bidang perekonomian disusun seefektif

mungkin dengan arah rumusan yang lebih aplikatif baik jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang.

Biro Organisasi Setda Aceh



Aceh dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Aceh sebagai berikut:


253




a. Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota;

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan;

d. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja;

e. Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA);

f. Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat

daerah kabupaten/kota.

2. Program Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur


a. Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat

daerah;

b. Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP;

c. Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja;

d. Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan;

e. Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS;

f. Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian;



Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan

adanya kesesuaian susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

kabupaten/kota dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat. Indikator keluaran yang diharapkan terlaksananya fasilitasi

kelembagaan perangkat daerah di 23 kabupaten/kota. Anggaran yang



Peningkatan kualitas pelayanan publik


adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,

indikator keluaran yang diharapkan terlaksananya penilaian di 10 unit

pelayanan publik provinsi dan kabupaten/kota. Tersusunnya data IKM

UPP Pemerintah Aceh dan tersedianya data instansi Pemerintah Aceh

dan kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk peningkatan

pemahaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Aceh dan acuan


254

pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan. Indikator keluaran berupa

tersedianya pedoman tata hubungan kerja perangkat daerah dengan

Pemerintah Aceh. Tersusunnya jadwal kegiatan/agenda kerja

gubernur/wakil gubernur Tahun 2010, dan terlaksananya evaluasi

pengembangan budaya kerja dan tersedianya pedoman tata naskah dinas.



fisik 100%.

Pengelolaan perpustakaan satuan kerja


adanya peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan Sekretariat

Daerah Aceh, dan referensi akademik untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Tersedianya katalog perpustakaan serta terpenuhinya kebutuhan koleksi

perpustakaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)


adanya struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat

Pemerintah Aceh. Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penataan

perangkat daerah. Keluaran dari kegiatan ini berupa tersusunnya

rancangan Qanun Aceh tentang SOTK perangkat daerah provinsi.

Penetapan Pergub Aceh tentang SOTK unit pelaksana teknis badan/dinas.

Keikutsertaan dalam rapat koordinasi di bidang kelembagaan perangkat

daerah di tingkat nasional dan terlaksananya penugasan pegawai

mengikuti diklat/kursus penataan kelembagaan perangkat daerah.



fisik 100%.

Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat daerah

kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan adalah

ketersediaan acuan penataan kelembagaan/ketatalaksanaan serta acuan

pengelolaan kepegawaian dan kediklatan. Hasil tersebut merupakan

cerminan dari berfungsinya keluaran tentang pelaksanaan analisis jabatan

dan analisis beban kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebanyak 23

wilayah dan terlaksananya analisis jabatan perangkat daerah provinsi,

UPTD dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Anggaran yang




255

2. Program Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat

daerah


adanya rumusan indikator kinerja Pemerintah Aceh, ketersediaan acuan

pembinaan dan pengembangan indikator kinerja pemerintah

kabupaten/kota dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Hasil ini

merupakan keluaran yang berupa:

- terasistensinya perumusan indikator kinerja di lingkngan Sekretariat

Daerah Aceh sebanyak 7 unit kerja;

- terlaksananya verifikasi indikator kinerja SKPA;

- terfasilitasinya pelaksanaan bimtek/asistensi pengembangan indikator

kinerja perangkat daerah kabupaten/kota;

- adanya data indikator kinerja pemerintah kabupaten/kota;

- terlaksananya penugasan pegawai mengikuti bimtek AKIP.


100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%) dan realisasi

fisik 100%.

Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai adanya

modul teknis penyusunan Renja dan modul teknis penyusunan LAKIP.

Harapan dari kegiatan ini adalah peningkatan kelembagaan pelaksana

sistem AKIP. Hasil ini merupakan wujud dari berfungsinya keluaran yang

berupa:

- terlaksananya asistensi penyusunan LAKIP Biro di lingkungan Setda

Aceh;

- tersusunnya LAKIP Setda Aceh Tahun 2009;

- tersusunnya LAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2009;

- terkodifikasinya LAKIP Biro di lingkungan Setda Aceh tahun 2009;

- terkodifikasinya LAKIP SKPA tahun 2009;

- tersedianya informasi kualitas LAKIP SKPA;

- terfasilitasinya pelaksanaan bimtek/asistensi pelaksanaan AKIP

kabupaten/kota;

- tersedianya data kinerja pemerintah kabupaten/kota.



fisik 100%.

Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah ketersediaan acuan pelaksanaan kegiatan Sekretariat

Daerah Aceh tahun 2010, peningkatan kualitas dokumen Renstra dan

Renja sebesar 50% dan peningkatan kelembagaan pelaksana sistem AKIP


256

sebesar 20%, Hasil ini merupakan keluaran berupa:

- terlaksananya asistensi revisi Renstra Biro-Biro 2007-2012 dan revisi

Renja Biro-Biro tahun 2010;

- tersedianya data revisi Renstra Setda 2007-2012 dan data revisi renja

setda tahun 2010;

- terselesaikannya penilaian relevansi Renstra dan Renja Setda Aceh;

- terkodifikasinya Rencana Kinerja biro-biro tahun 2010;

- tersusunnya Rencana Kinerja Setda Aceh tahun 2010;

- terselesaikannya penetapan kinerja Setda Aceh;

- terkodifikasinya Rencana Kinerja SKPA tahun 2010;

- tersusunnya Rencana Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2010;

- terselesaikannya penetapan kinerja Pemerintah Aceh;

- terlaksananya asistensi penyusunan Renstra dan Renja

kabupaten/kota.



fisik 100%.

Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan


peningkatan kapasitas PNS sebesar 25%. Hasil ini merupakan cerminan

dari berfungsinya keluaran berupa:

- terlaksananya penugasan PNS mengikuti diklat struktural dan diklat

fungsional;

- terlaksananya pelaksanaan servis dan perawatan mesin absensi

elektronik pegawai Setda Aceh;

- terfasilitasinya pelaksanaan tugas Baperjakat Pemerintah Aceh.



fisik 100%.

Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS


peningkatan motivasi kerja pegawai sebesar 20%. Keluaran ini merupakan

wujud terselesaikannya penetapan dan penyaluran bantuan penghargaan

satya lencana karya satya bagi PNS masa kerja 30 tahun, masa kerja 20

tahun dan masa kerja 10 tahun. Anggaran yang disediakan untuk



Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian


ketersediaan acuan pembinaan dan pengembangan pegawai sebesar 80%.

Hasil ini merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran yang berupa

tersedianya database kepegawaian (DUK) Setda Aceh sebanyak 1 buku/20

eksamplar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar


257


fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Untuk Biro Organisasi Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp

1.614.650.000,- realisasi keuangan Rp 1.566.081.115 (96,99%) dan realisasi

fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

1.614.650.000 100,00 1.566.081.115 96,99

1 Belanja tidak langsung 0 - 0 0,00


TOTAL 1.614.650.000 100,00 1.566.081.115 96,99


Untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang direncanakan

dalam tahun anggaran 2010, masih terdapat beberapa permasalahan yang

menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain sebagai berikut :

- belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pedoman

pembentukan beberapa lembaga perangkat daerah, sehingga penyelesaian

beberapa rancangan qanun tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010;

- peningkatan kemampuan aparatur melalui pelaksanaan kursus, pelatihan

dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah

pada tahun 2010 sangat terbatas, sehingga dana kontribusi yang telah

dialokasikan tidak dapat digunakan sesuai rencana.

Solusi

Dari permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas, maka solusi

yang dapat diambil untuk meminimalisir hambatan dan tantangan adalah

diharapkan pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan regulasi mengenai

pembentukan lembaga perangkat daerah lainnya dan pedoman tata naskah

dinas.

Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh




258

Aceh dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh sebagai

berikut:




a. Kegiatan penyediaan surat menyurat;

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;

f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor;

i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;



a. Kegiatan pengadaan mebeleur;

b. Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer;

c. Kegiatan pengadaan komputer;

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan

halaman kantor;

e. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.


a. Kegiatan koordinasi program rasionalisasi PDAM antar

kabupaten/kota;

b. Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur;

c. Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi sarana dan prasarana

permukiman.


Kegiatan berupa koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.

5. Program Koordinasi dan Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan serta

Pengendalian Ruang, dengan Kegiatan


a. Kegiatan pengendalian tertib pemanfaatan ruang;

b. Kegiatan koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang

kabupaten/kota;


259

c. Kegiatan pendataan dan inventarisasi kawasan-kawasan strategis.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.


a. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan;

b. Kegiatan peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah.

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

Kegiatan berupa sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi

dengan kabupaten/kota.

8. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.


a. Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen data;

b. Kegiatan pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan

kabupaten/kota;

c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD;

d. Kegiatan penunjang kegiatan biro.

9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN.

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah


a. Kegiatan koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota;

b. Kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan berupa kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.




Kegiatan penyediaan surat menyurat, Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Kegiatan

penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan penyediaan jasa perbaikan

peralatan kantor, Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, Kegiatan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Kegiatan penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Kegiatan

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan penyediaan

makanan dan minuman dan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin


260

kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp


fisik 85,13%.



Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya meubeleur

demi lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi

BPBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer

Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan UPS/stabilizer

komputer sehingga lancarnya pelaksanaan tugas BPBA. Anggaran yang


keuangan Rp 11.500.000,- (76,67%) dan realisasi fisik 100%. Pencapaian

realisasi keuangan hanya sebesar 76,67% karena adanya perubahan harga

pasar.


Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan komputer

sehingga lancarnya pelaksanaan tugas-tugas harian kantor BPBA.



fisik 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

kantor

Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya keindahan dan

tertatanya taman, tempat parkir dan halaman kantor BPBA. Anggaran



Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi

gedung kantor BPBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Kegiatan koordinasi program rasionalisasi PDAM antar kabupaten/kota

Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data

permasalahan yang terjadi dan profil PDAM di seluruh kabupaten/kota.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 101.980.000,-


Realisasi keuangannya hanya mencapai 60,77%, hal ini disebabkan

belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas tidak terserap seluruhnya


261

sebagaimana yang ditargetkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan

kegiatan, tetapi target output yang diharapkan sudah terpenuhi yaitu

terindentifikasinya permasalahan-permasalahan PDAM di seluruh

kabupaten/kota.

Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi pelaksanaan pembangunan

infrastruktur.


permasalahan realisasi sarana dan prasarana kebinamargaan, dan

pengairan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar


realisasi fisik 100%. Realisasi keuangannya hanya mencapai 75,92 %, hal

ini disebabkan terdapat sisa belanja perjalanan dinas karena keterbatasan

waktu pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, tetapi

output yang diharapkan dari kegiatan yaitu realisasi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur sudah terpenuhi.

Kegiatan pemantauan permasalahan realisasi sarana dan prasarana

permukiman.


realisasi sarana dan prasarana pemukiman. Anggaran yang disediakan


180.818.200,- (82,19%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangannya

hanya mencapai 82,19%, hal ini disebabkan terdapat sisa belanja

perjalanan dinas karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

perjalanan dinas dalam tahun anggaran berjalan, tetapi output yang

diharapkan dari kegiatan yaitu realisasi pelaksanaan pembangunan

pemukiman sudah terpenuhi.


Kegiatan koordinasi penyelesaian pasca bencana alam.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya skala

penanganan penyelenggaraan aksi wilayah bencana dan tersedianya

acuan dalam penyelenggaraan rencana pelaksanaan penanganan pasca

bencana alam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan kegiatan ini hanya 50,19, hal

ini disebabkan belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas yang tidak

habis dipergunakan disebabkan dilakukan penghematan dan waktu

pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat, namun demikian output yang

menjadi target terhadap penanganan pasca bencana alam sudah

terpenuhi.

5. Program Koordinasi dan Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan serta

Pengendalian Ruang

Kegiatan pengendalian tertib pemanfaatan ruang.

Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya


262

rapat forum kerjasama indentifikasi tertib pemanfaatan ruang yang

diikuti oleh unsur sekretariat kabupaten/kota dan bappeda

kabupaten/kota dalam rangka terarahnya tertib pemanfaatan ruang




Kegiatan koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang kabupaten/kota.

Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut adalah terhimpunnya

informasi pemanfaatan ruang di kabupaten/kota. Anggaran yang



Kegiatan pendataan dan inventarisasi kawasan-kawasan strategis.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini teridentifikasi dan

terinventarisasinya data kawasan strategis di Provinsi Aceh. Anggaran



6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tersedianya data laporan

kegiatan berbantuan dan tersedianya buku data laporan kegiatan dana

berbantuan tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut terdatanya kegiatan SKPA dan

penyelesaian kegiatan bermasalah antara lain tersedianya buku program

kegiatan, buku petunjuk teknis OTSUS dan MIGAS, buku

program/kegiatan per kabupaten/kota dan buku program/kegiatan biro-

biro di lingkungan Setda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

Kegiatan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dengan

kabupaten/kota.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut telah terselenggaranya rapat

koordinasi dengan jajaran Bagian administrasi pembangunan dan

Bappeda Kabupaten/Kota dalam rangka mensinkronkan program

pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota. Anggaran yang


keuangan Rp 105.812.650,- (87,30%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi

keuangan sebesar 87,30% hal ini disebabkan terdapat sisa belanja


263

pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja dokumentasi serta belanja

publikasi.

8. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.

Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen data.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah tersedianya data dana

OTSUS provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2010 dan buku

laporan realisasi fisik dan keuangan dana OTSUS tahun anggaran 2010.



fisik 100%. Realisasi keuangan hanya mencapai 86,00% hal ini

disebabkan terdapat sisa belanja pegawai, belanja konstribusi, belanja

perjalanan dinas karena waktu pelaksanaan yang relatif singkat.

Kegiatan pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan

kabupaten/kota.

Hasil yang dicapai terdatanya laporan dana pembangunan

kabupaten/kota dalam bentuk buku laporan bulanan realisasi fisik dan

keuangan per triwulan dan tersusunnya buku evaluasi realisasi data dana

pembangunan kabupaten/kota tahun 2010. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud Rp 104.500.000,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tersedianya data laporan

realisasi fisik dan keuangan APBA provinsi dan tersusunnya buku

evaluasi APBA provinsi tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk


90.677.100,- (78,85%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi keuangan hanya

sebesar 78,85%, hal ini disebabkan terdapat sisa belanja pegawai dan sisa

belanja perjalanan dinas karena keterbatasan waktu pelaksanaan

kegiatan.

Kegiatan penunjang kegiatan biro.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tertibnya pelayanan

administrasi pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan. Anggaran yang


keuangan Rp 82.416.050,- (65,93%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi

keuangan kegiatan ini hanya mencapai 65,93 %, disebabkan terdapat sisa

belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas serta belanja modal karena

waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat.

9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBN.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data RFK

APBN tahun 2010 dan tersedianya buku data evaluasi pembangunan


264

yang bersumber dari APBN tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk



10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota.

Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya buku petunjuk

pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota dan data program/kegiatan

dana pembangunan kabupaten/kota tahun anggaran 2010. Anggaran yang



Kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut terselenggaranya pembinaan

kelembagaan melalui sosialisasi bagi aparat dan masyarakat jasa

konstruksi di kabupaten/kota dan tersedianya buku jumlah BUJK di

Provinsi Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




Kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut lancarnya komunikasi bantuan

bencana alam dan terdatanya korban bencana alam. Anggaran yang


keuangan Rp 344.050.900,- (45,26%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya

realisasi kegiatan ini disebabkan penggunaan belanja pegawai, belanja

makan minum, belanja perjalanan dinas yang tidak habis dipergunakan

mengingat waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat.

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Kegiatan Pengadaan Meubeleur


98.890.400,- realisasi keuangan Rp 97.990.400,- (99,09%). Hasil yang

dicapai dengan kegiatan ini adalah tersedianya meubeleur demi

lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi BPBA.

Kegiatan pengadaan UPS/stabilizier komputer



dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan UPS/stabilizer komputer

sehingga lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi

BPBA .





265

dicapai dengan kegiatan ini adalah pengadaan komputer sehingga

lncarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan bekerja instansi BPBA.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

kantor



dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya keindahan dan tertatanya

taman, tempat parkir dan halaman kantor BPBA.

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor



dicapai dengan kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan ruangan

kantor instansi BPBA.

Realisasi Anggaran

Untuk Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dialokasikan dana sebesar

Rp 4.509.753.000,- realisasi keuangan Rp 3.722.310.990 (82,54%) dan realisasi

fisik 92,69%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

4.509.753.000 92,69 3.260.109.040 72,29



TOTAL 4.509.753.000 92,69 3.260.109.040 72,29


Permasalahan yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan antara lain :

- tidak seluruhnya belanja pegawai dapat terserap sehingga terjadi sisa

anggaran;

- tidak seluruhnya belanja barang/jasa dapat terserap sehingga terjadi sisa

anggaran, terutama belanja perjalanan dinas, hal ini disebabkan waktu

pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat dan dilakukan setelah

perubahan anggaran tahun 2010;

- pelaksanaan kegiatan pada BPBA hanya berkisar 6 bulan, maka terdapat

sisa anggaran;

- tidak seluruhnya belanja modal dapat dipergunakan karena ada sisa

tender dan rasionalisasi harga OE sehingga menjadi sisa anggaran mati.


266

Solusi

- untuk tahun anggaran 2011 diupayakan perencanaan yang lebih matang

sehingga dapat menghindari terjadinya sisa anggaran terhadap

pelaksanaan kegiatan;

- sisa anggaran menjadi SILPA.

Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh



Aceh dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh sebagai berikut:


1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Kegiatan ini adalah rapat koordinasi unsur Muspida

2. Program Penataan Perundang-Undangan

Kegiatan ini adalah rancangan Peraturan Pemerintah tentang kewenangan

pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

3. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah


a. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah

pemekaran;

b. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar

daerah;

c. Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar kabupaten/kota;

d. Koordinasi dan pemantapan pemerintahan daerah dan kecamatan;

e. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan

kabupaten/kota;

f. Evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota.

4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Kegiatan ini adalah penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.



a. Penyusunan LPPD Gubernur;

b. Penyusunan LKPJ Gubernur;

c. Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim.

6. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu

Kegiatan ini adalah persiapan pelaksanaan Pemilu.

7. Program Koordinasi peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan

Sipil

Kegiatan ini berupa peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil.


267

8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur


a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;

b. Pembinaan penyelenggaan pemerintahan gampong dan kelurahan.



Daerah

Rapat koordinasi unsur pimpinan daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi unsur

Muspida Se Aceh. Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur Muspida provinsi

dan kabupaten/kota serta seluruh SKPA dan instansi vertikal provinsi.

Tujuan Rakorpimda adalah untuk memantapkan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun hasil

kesimpulan dari Rakorpimda adalah kondisi keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat serta suasana damai perlu terus dipelihara dan

dipertahankan dalam rangka meningkatkan pembangunan menuju

kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan di Aceh sesuai

dengan semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006,

menciptakan good governance dan clean goverment menuju tata kelola

pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus menjadi perhatian dari

seluruh jajaran pemerintahan. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan

mukim dan pemerintahan gampong harus menjadi perhatian Pemerintah


268

Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. pemerintah mukim dan pemerintah

gampong diharapkan mampu menggerakkan dan mengarahkan

masyarakatnya untuk lebih kreatif, produktif dan mandiri dalam mengelola

potensi sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 164.590.000,-


2. Program Penataan Perundang-Undangan

Konsultasi pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang

kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembahasan

pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat

Nasional di Aceh sebanyak 32 bidang urusan. Dari 32 bidang urusan hanya

bidang pertanahan dan sub bidang kehutanan yang masih belum tuntas.



3. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah

pemekaran.

Melalui kegiatan ini telah dilakukan fasilitasi pertemuan antara tim fasilitasi

P3D Pemerintah Aceh Timur dan Kota Langsa.



Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar

daerah

Melalui kegiatan ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan antara

Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

difasilitasi oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia, pada tanggal 8 Juni 2010 di Medan-Sumatera Utara

dengan menyepakati pemasangan 53 Pilar Batas Antara (PBA) dan 10 Pilar

Batas Utama (PBU) di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Tindak lanjut dari

kesepakatan tersebut, Pemerinah Aceh telah memasang 10 PBU tepatnya di

wilayah pesisir yaitu Sungai Sikudor sebagai batas Aceh antara Kecamatan

Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pematang Jaya

Kabupaten Langkat. Dan juga Pemerintah Aceh telah memasang 53 pilar

batas antara yaitu di wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan

Kabupaten Langkat tepatnya di perbatasan Kecamatan Tenggulun dengan

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.


1.162.060.000,- realisasi keuangan Rp 1.150.082.850,- (98,97%) dan realisasi

fisik 99,00%.


269

Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar kabupaten/kota

Pemerintah Aceh juga telah memfasilitasi penyelesaian tapal batas di

kabupaten dalam wilayah Aceh, antara lain melalui rapat tanggal 10 Juli

2010 di Kantor Gubernur Aceh, tindak lanjut dari kesepakatan antara

pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Aceh telah melakukan

pemasangan PBU di beberapa daerah antara lain:

Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang

sebanyak 7 (tujuh) Pilar Batas Utama (PBU) dan 1 (satu) Pilar Batas

Utama (PBU) belum ada kesepakatan;

Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang

sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6 (enam) Pilar Batas

Utama (PBU) tidak dapat dipasang karena curah hujan yang cukup

tinggi dan kondisi lapangan sangat terjal dan tidak mungkin melakukan

pemasangan Pilar Batas Utama (PBU);

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues juga telah

dilakukan pemasangan sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6

(enam) Pilar Batas Utama (PBU) tidak dapat dilakukan pemasangan

mengingat curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi lapangan sangat

terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan Pilar Batas Utama

(PBU).



Koordinasi dan pemantapan pemerintahan daerah dan kecamatan

Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah persentase

pembinaan pemerintahan kecamatan dan terlaksananya Raker Camat se

Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp

603.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp 586.825.400,- (97,30%) dan


Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan

kabupaten/kota

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan monitoring

serta melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran yang


keuangan Rp 178.939.700,- atau 99,41% dan realisasi fisik 100%.

Evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota

Kegiatan evaluasi dan monitoring LPPD kabupaten/kota dilaksanakan

sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, hasil evaluasi dan

monitoring LPPD kabupaten/kota tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan

daerah dan menjadi bahan evaluasi secara nasional. Anggaran yang


270


keuangan Rp 246.947.900,- atau 98,78% dan realisasi fisik 100%.

4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pada

kabupaten/kota rapat penyelesaian sengketa antara lain adanya

laporan/pengaduan mengenai sengketa pertanahan yang diterima oleh tim

baik dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah

daerah kabupaten/kota se-Aceh tahun 2010. Adapun sengketa pertanahan

yang telah dilakukan upaya penyelesaian oleh tim fasilitasi penyelesaian

sengketa pertanahan Aceh sejak awal tahun 2010 secara proporsional dan

profesional adalah sebagai berikut:

- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Aceh Tengah

dengan Pemda Kabupaten Aceh Tengah terhadap tanah Hak Pakai No. 1

a.n. Pemda Tk. I D. I. Aceh;

- fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara masyarakat Aceh

Singkil dengan pemilik lahan HGU PT. Ubertraco/Nafasindo;

- kegiatan penyelesaian status penguasaan tanah Blang Padang dengan

pihak TNI-AD (Kodam Iskandar Muda);

- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Gampong Mane

Kabupaten Pidie dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pidie;

- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kabupaten

Aceh Timur dengan badan hukum PT. Bumi Flora;


Aceh Singkil dengan badan hukum PT. Sumber Utama Makmur;


Aceh Timur dengan badan hukum PT. Jaya Bani Utama;


Aceh Singkil dengan badan hukum PT. Rundeng Putra Persada;


Aceh Barat dengan badan hukum PT. Sari Inti Rakyat;

- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Suak Indrapuri

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan pihak TNI-

AD;

- fasilitasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Ie Jeurneh

Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Barat dengan pihak Polri

(Kompi Brimob).


271

Untuk penyelesaian sengketa tanah Blang Padang, tim telah mengumpulkan

data fisik, data yuridis fakta sejarah, hukum, peta-peta, dokumen-dokumen

serta keterangan dari orang-orang yang mengetahui riwayat tanah Blang

Padang kesaksian para pelaku sejarah sebagai dasar penguasaan. tim juga

melakukan beberapa kali rapat sehingga semua bahan yang diperoleh

dirangkum menjadi sebuah buku “Dasar Permohonan Sertifikat Hak Pakai

Tanah Blang Padang an. Pemerintah Aceh”. Keberhasilan yang telah dicapai

adalah terbangunnya semangat rakyat untuk mendukung agar tanah Blang

Padang disertifikatkan atas nama Pemerintah Aceh, dan tanah tersebut

telah terdaftar sebagai Asset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang

(KIB) dengan nomor registrasi 0001 dan Nomor Kode barang 01.01.13.01.12

dan Pihak Kanwil BPN Aceh telah mengakui bahwa secara yuridis formal

permohonan pensertipikatan tanah Blang Padang telah memenuhi syarat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terhadap fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan antara

masyarakat Aceh Singkil dengan pemilik lahan HGU PT.

Ubertraco/Nafasindo telah dilakukan pengukuran ulang batas HGU PT.

Nafasindo dan telah disusun laporan dan alternatif penyelesaian sengketa

PT. Nafasindo.




Penyusunan LPPD Gubernur

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyusunan LPPD Gubernur

tahun 2009 sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang


272

Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 dan PP

Nomor 6 Tahun 2008. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut



Penyusunan LKPJ Gubernur

Dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kegiatan ini berupa buku

narasi dan summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur.



Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain fasilitasi penyusunan

Qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan mukim sesuai maksud pasal

114 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Adapun kabupaten/kota yang telah menetapkan Qanun Pemerintahan

Mukim adalah: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tamiang,

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kota Langsa, Kabupaten Bener

Meriah dan Kabupaten Simeulu. Selanjutnya telah dilakukan pembekalan

tugas mukim di beberapa Kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Barat,

Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen dan

Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan lain yang dilakukan adalah memfasilitasi

Proses pemilihan imuem mukim sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun

2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imuem mukim.

Dalam tahun 2010 pemilihan imuem mukim telah dilaksanakan kabupaten

yang antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten

Aceh Barat Daya dan Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu kegiatan

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan mukim yang

meliputi monitoring pemberian honorarium dan operasional mukim oleh

pemerintah kabupaten/kota.



6. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu

Persiapan pelaksanaan Pemilu

Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah peningkatan

kemampuan aparatur kependudukan dan catatan sipil.



7. Program Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan sipil

Saat ini Pemerintah Aceh memiliki server data penduduk se Aceh, yang

datanya bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


273

Kabupaten/Kota se Aceh. Data-data tersebut diupdate setiap bulannya guna

mendapatkan jumlah penduduk yang akurat. Bahwa jumlah penduduk

merupakan dasar di dalam semua aspek pembangunan sehingga dengan

adanya data-data penduduk yang akurat, diharapkan setiap pembangunan

yang dilaksanakan di Provinsi Aceh menjadi tepat sasaran. Di bidang

Pencatatan Sipil melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2009

tentang Rencana Strategis 2011, semua anak aceh tercatat kelahirannya,

maka Pemerintah Aceh telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

tentang pentingnya pencatatan kelahiran dengan cara menyebarkan poster

akte catatan sipil ke seluruh gampong yang ada di Aceh. Diharapkan dengan

adanya poster tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya dokumen kependudukan, termasuk Akte Kelahiran karena

selama ini masih banyak anak-anak yang belum memiliki Akte Kelahiran.

Di bidang kependudukan, pada tahun 2011 akan diterapkan e-KTP sebagai

Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengganti KTP Standar Nasional di

Provinsi Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Tata Pemerintah Setda

Aceh secara rutin telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi

dengan para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota se Aceh guna melaksanakan pemutakhiran data penduduk.

Pemutakhiran data penduduk tersebut dipandang sangat penting

dilaksanakan mengingat selama ini masih terdapat data ganda penduduk

yang pada akhirnya juga berimbas pada pelaksanaan Pemilukada.



8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Tolak ukur dari kegiatan ini yang ingin dicapai adalah jumlah pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum pada kabupaten/kota. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 552.851.300,- realisasi


Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pokok yaitu percepatan

penyusunan regulasi yang berkaitan dengan gampong sebagaimana amanah

Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh baik

tingkat Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota. Proses penyelesaian

pengangkatan sekretaris gampong menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai

dengan ketentuan yang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007

tentang tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, memfasilitasi

proses pemilihan keuchik yang defenitif dan pendataan kelembagaan

gampong yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana

pemerintahan gampong. Hasil yang telah diperoleh adalah: telah dibangun

1(satu) unit kantor mukim di Kemukiman Kandang Kecamatan Sakti

Kabupaten Pidie, Telah di bangun 1(satu) unit kantor Keuchik Gampong


274

Riweuek Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, tersusunnya Draft Qanun

Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim sesuai dengan ketentuan

Pasal 114 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,

dan telah ditetapkan Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim

pada Kabupaten/Kota yaitu: Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Pidie,

Pidie Jaya, melakukan pembinaan mukim pada kabupaten/kota dalam

bentuk pembekalan tugas imuem mukim di Kabupaten Bireuen, Aceh

Tamiang, Aceh Selatan, memfasilitasi pemilihan imuem mukim dan Qanun

Aceh No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian

Imuem Mukim, selanjutnya update kode administrasi pemerintahan desa,

fasilitasi masalah Alokasi Dana Gampong (ADG), Draft Qanun, Qanun

Kabupaten/Kota, pembinaan dalam bentuk pembekalan tugas keuchik pada

kabupaten/kota.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 425.000.000.-

realisasi keuangan Rp. 418.894.500.- (98,56%) dan realisasi fisik 98,70%.

Realisasi Anggaran

Untuk Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp


fisik 98,09%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

6.196.895.300 98,09 5.949.694.929 96,01



TOTAL 6.196.895.300 98,09 5.949.694.929 96,01


Permasalah:

- dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut masih

ada dari pihak kementerian terkait kurang menghayati makna kekhususan

dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pememrintahan Aceh,

buktinya yang hadir dalam rapat tersebut pejabat yang tidak

berkewenangan mengambil keputusan;

- dalam hal penyusunan LPPD kabupaten/kota masih belum tepat waktu

menyampaikan laporannya dan berdampak kepada terlambat Pemerintah

Aceh dalam melaksanakan evaluasi;

- penyerahan aset dari kabupaten induk ke kabupaten pemekaran terlambat


275

penyelesaiannya dikarenakan ada kabupaten induk yang harus pindah ke

wilayah baru, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang

besar untuk pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.

Solusi:

- semua kementerian dan staf supaya dapat memahami makna Undang-

Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota tata cara

penyusunan LKPJ dan LPPD;

- sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh, perlu memfasilitasi

kabupaten/kota dalam upaya percepatan penyerahan aset dari kabpaten

induk kepada kabupaten/kota pemekaran berdasarkan aturan P3D.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh

Urusan otonomi yang dilaksanakan oleh Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda

Aceh sebagai berikut:



Kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa administrasi keuangan.



a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

b. Pembinaan mental dan fisik aparatur.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


a. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan

perangkat daerah dan lembaga khusus;

b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;

c. Peningkatan pelayanan bantuan hukum;

d. Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

e. Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota.

4. Program Pengembangan Kerjasama Informasi Media Massa

Kegiatan tersebut adalah pembinaan dan pengembangan hubungan

dengan pers dan masyarakat.



Penyediaa jasa administrasi keuangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka tertibnya administrasi

keuangan Biro Hukum dan Humas, dengan output terselesaikannya

administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


276

undangan. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan

dana sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar

Rp 29.998.000,- (99,99%).


Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi qanun-

qanun provinsi kepada aparatur pemerintah. Melalui kegiatan ini telah

terpenuhi output berupa terpahaminya qanun yang telah disosialisasikan

kepada aparatur pemerintah daerah. Dana yang tersedia sebesar Rp

300.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp

271.879.600,- (90,63%). Kekurangan realisasi dana disebabkan pemateri

dari luar daerah yang direncanakan empat orang untuk empat kegiatan

hanya dapat dihadiri oleh satu orang, sehingga anggaran untuk pemateri

tidak dapat dicairkan seluruhnya.

Kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk inventarisasi peyidik

pegawai negeri sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui

kegiatan ini telah mempermudah koordinasi antar PPNS di seluruh

provinsi dalam rangka penyelesaian pelanggaran qanun. Dana yang

tersedia sebesar Rp 237.600.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp

220.112.000,- (92,64%). Kekurangan realisasi disebabkan karena tidak

adanya panggilan dari instansi pemerintah untuk mengikuti pelatihan

dengan menggunakan biaya kontribusi.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Qanun kelembagaan


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan qanun-

qanun prioritas sebagai tindak lanjut dari Prolega tahun 2010. Melalui

kegiatan tersebut telah terpilih qanun-qanun prioritas sebagai tidak

lanjut UUPA. Pada kegiatan tersebut dialokasikan dana sebesar Rp

234.680.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp

234.448.000,- (99,90%).

Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pendampingan

pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan

Presiden, penyusunan qanun, MoU dan peraturan perundang-undangan

lainnya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Melalui kegiatan tersebut telah disahkan 1 Peraturan Pemerintah, 1

Peraturan Presiden, 8 Qanun Aceh dan 16 MoU. Pada kegiatan ini

dialokasikan dana sebesar Rp 1.857.640.000,-dengan realisasi fisik dan

keuangan sebesar Rp 1.823.632.750,- (98,17%).


277

Kegiatan peningkatan pelayanan bantuan hukum

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian kasus-

kasus gugatan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mendukung

kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 582.900.000,- dengan

realisasi fisik dan keuangan yang dapat dicapai sebesar Rp 518.690.125,-

(88,98%). Kekurangan realisasi disebabkan karena untuk beberapa

persidangan belum sampai pada tahap menghadirkan saksi fakta dan saksi

ahli, sehingga anggaran tersebut tidak dapat dicairkan.

Kegiatan pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi

peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan dokumentasi

berbagai peraturan perundang-undangan. Pada kegiatan tersebut

dialokasikan dana sebesar Rp 277.200.000,- dengan realisasi fisik dan

keuangan sebesar Rp 271.856.000,- (98,07%).

Kegiatan evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengkajian dan

evaluasi produk-produk hukum kabupaten/kota terutama Qanun-Qanun.

Melalui kegiatan ini telah tersusun Qanun-Qanun kabupaten/kota sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Pada kegiatan tersebut

dialokasikan dana sebesar Rp 586.480.000,-realisasi fisik dan keuangan

sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 581.557.125,- (99,16%).

4. Program Pengembangan Kerjasama Informasi Media Massa

Kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan

masyarakat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk hubungan kerjasama

Pemerintah Aceh dengan pers dalam rangka penyebarluasan informasi

pemerintahan dan pembangunan. Melalui kegiatan tersebut telah

terpenuhi output meningkatnya hubungan kerjasama dengan pers dalam

rangka penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.538.193.000,-

dengan realisasi fisik dan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebesar

Rp 2.499.848.626,- (98,49%).

Realisasi Anggaran

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh dialokasikan anggaran

sebesar Rp 6.644.693.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 6.452.022.226,-

(97,10%). Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat



278


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

6.644.693.000 - 6.452.022.226 97,10



TOTAL 6.644.693.000 - 6.452.022.226 97,10


Permasalahan:

- dari 21 prioritas Rancangan Qanun Aceh tahun 2010 (12 usulan eksekutif

dan 9 inisiatif DPRA), sampai dengan tanggal 31 Desember 2010,

eksekutif telah menyampaikan 9 Ranqanun, ditambah 5 Rancangan

Qanun di luar prioritas (asas kumulatif terbuka). Selanjutnya sampai

dengan 31 Desember 2010 dari 12 Rancangan Qanun usul eksekutif dan 2

inisiatif DPRA yang telah dan sedang dibahas, baru 5 Rancangan Qanun

Aceh (usul eksekutif) yang berhasil mendapatkan kesepakatan bersama

untuk disahkan menjadi Qanun Aceh;

- proses persidangan kasus-kasus gugatan terhadap pemerintah daerah

sampai akhir tahun 2010 masih pada tahap mediasi antar pihak

penggugat dan tergugat, sehingga proses di tingkat pengadilan belum

sampai pada substansi pengambilan putusan;

- keterlambatan dalam pengesahan DPA, sehingga kegiatan yang telah

direncanakan di awal tahun bergeser ke pertengahan atau akhir tahun;

- keterbatasan anggaran pada kegiatan kehumasan terutama pada

pemasangan iklan advertorial dan biaya perjalanan untuk wartawan

dalam rangka meliput kegiatan pimpinan daerah yang setiap saat harus

dipenuhi apabila ada perintah dari pimpinan.

Solusi:

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang dapat

diambil untuk mengantisipasi tidak terulangnya permasalahan pada tahun

2010 adalah mengupayakan pihak legislatif untuk dapat memprioritaskan

pembahasan Qanun-Qanun yang telah ditetapkan dalam prolega. Agar proses

penyelesaian DPA supaya dipercepat. Diharapkan pada tahun anggaran 2011

untuk kegiatan kehumasan, perlu adanya rasionalisasi anggaran sesuai

kebutuhan pelaksanaan kegiatan.


279

Biro Umum dan Protokol Setda Aceh

Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Protokol Setda

Aceh sebagai berikut:




a. Penyediaan makanan dan minuman;

b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri;

c. Penyediaan jasa keamanan kantor;

d. Penyediaan jasa hari-hari besar;

e. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

f. Penyediaan bahan operasional perkantoran.



a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;


c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.


Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal.


Daerah

Kegiatan berupa kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala

daerah.





daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat

tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan

komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor, dan kegiatan penyediaan jasa

pegawai non PNS. Program dan kegiatan ini merupakan program dan

kegiatan rutin kantor atau keperluan sehari-hari perkantoran. Hasil yang

diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar

Rp 11.022.360.000.- realisasi keuangan Rp 9.063.724.750.-(82,23%) dan

realisasi fisik 100 %.


Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhi

kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan


280

kedinasan bagi pimpinan.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp

4.237.553.200.- realisasi keuangan Rp 4.052.355.226,- (95,63%) dan



Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah memperlancar tugas-

tugas dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya

dibidang administrasi perkantoran.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar sebesar

Rp 7.229.525.800.- realisasi keuangan Rp 6.765.402.800.- (93,58%) dan



Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut terpeliharanya inventaris

dan asset negara dengan baik, lebih berdaya guna, sehingga terpenuhi

alat keja dalam meningkat kegairahan kerja yang berdampak kepada

peningkatan kinerja aparatur.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 639.058.000.-

realisasi keuangan Rp 626.905.800.- (98,10%).



Program tersebut berupa dukungan anggaran untuk pendidikan dan

pelatihan formal, bimbingan teknis dan penataran-penataran bagi

aparatur yang berpotensi dalam upaya peningkatan kualitas dan

profesinalitas sumber daya aparatur, yang diselenggarakan baik tingkat

daerah maupun tingkat nasional dengan tujuan untuk peningkatan

kinerja instansi pemerintah (KIP).

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 190.000.000.-

realisasi keuangan Rp 182.225.000.- (95,91%) realisasi fisik 100%.


Daerah

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah, ke daerah-

daerah dalam fungsinya sebagai administratur pemerintahan dan

administratur pembangunan untuk melakukan pengedalian, bimbingan,

pembinaan dan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini

terlaksananya fungsi pengawasan dalam rangka menindaklanjuti

pelaksanaan pembangunan pada kabupaten/kota secara menyeluruh dan

berkelanjutan.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp

3.587.250.000.- realisasi keuangan Rp 2.973.438.190.- (82,99%) dan



281

Realisasi Anggaran

Biro Umum dan Protokol Setda Aceh dialokasikan dana sebesar Rp

34.892.158.000,- realisasi sebesar Rp 30.157.573.033,- atau 86,43% dan fisik

88,12%. Kondisi realisasi keuangan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

34.892.158.000 - 30.157.573.033 86,43



TOTAL 34.892.158.000 - 30.157.573.033 86,43


Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2010, permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan pada umumnya tidak

mengalami kendala. Hal tersebut disebabkan adanya semangat kebersamaan

yang sinergi dengan bidang tugas yang diemban Biro Umum dan Protokol

Sekretariat Daerah Aceh.

Dari uraian tersebut di atas, maka solusi yang dapat diambil adalah

pengupayaan pengesahan APBA yang tepat waktu agar kegiatan-kegiatan

yang direncanakan pada tahun 2011 dapat diselesaikan/direalisasikan secara

efisien dan efektif dengan tetap menganut prinsip efisiensi keuangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



Aceh dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Setda Aceh sebagai

berikut:


1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Kantor








282

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;


h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri;

i. Penyediaan jasa hari-hari besar.




b. Pengadaan pengadaan mobeleur;


d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.


Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik


a. Monitoring tim instansi terkait perizinan dan non perizinan ke

kabupaten/kota;

b. Sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota;

c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan;

d. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang sumber daya alam;

e. Tata cara pelayanan perizinan penanaman modal;

f. Rakerda PPTSP kabupaten/kota;

g. Bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya alam.


1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Kantor


Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa

kominikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa

administrasi keuangan, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan

barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan makanan dan

minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dan kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar. Kegiatan di atas merupakan

kegiatan rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan





Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan komputer,

printer dan UPS. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 73.450.000,-



283

Kegiatan pengadaan mobeleur

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan lemari,

meja, kursi kerja dan kursi rapat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik 100 %.


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya O

& M kendaraan dinas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 77.600.000,-

realisasi keuangan Rp 77.596.500,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembayaran biaya O

& M peralatan kantor. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 55.300.000,-

realisasi keuangn Rp 54.145.000,- (97,91%) dan realisasi fisik 100%.



Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pada

pelatihan-pelatihan singkat/diklat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

40.000.000,- realisasi Rp 39.650.000,- (99,13%) dan realisasi fisik 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan monitoring tim instansi terkait perizinan dan non perizinan ke

kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas ke

kabupaten/kota untuk pengecekan lapangan terhadap izin dan non izin

yang akan diterbitkan, baik di bidang sumber daya alam maupun di

bidang non sumber daya alam. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(99,95%).

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimtek sosialisasi dan

pembinaan P2TSP kabupaten/kota bagi 50 orang aparatur penyelenggara

PTSP se-Kabupaten/Kota. Tujuan dari bimtek ini adalah untuk

memberikan pemahaman bidang perizinan dan non perizinan bagi

aparatur PTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat

berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Anggaran yang


keuangan Rp 118.048.600,- (97,91%).

Kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran

kuesioner kepada masyarakat pemohon izin dan non izin guna


284

melakukan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. Tujuan dari kegiatan ini untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

khususnya di bidang perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Aceh. Data hasil penilaian dari masyarakat diolah tim

penyusun dan tim pengolah yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan

disusun dalam suatu buku yaitu buku Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh. Anggaran yang


keuangan Rp 40.573.550,- (97,18%).

Kegiatan Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sumber Daya

Alam

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Perizinan dan

Non Perizinan Bidang Sumber Daya Alam yang diikuti oleh 75 orang

peserta. Tujuan dari bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dan

persamaan persepsi antara aparatur PTSP, Instansi Teknis dan Lembaga

terkait lainnya terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di

bidang perikanan dan kelautan. Anggaran yang disediakan untuk


111.972.500,- (86,58%).

Kegiatan tata cara pelayanan perizinan penanaman modal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Perizinan dan

Non Perizinan Bidang Penanaman Modal yang diikuti oleh 80 orang


persamaan persepsi antara aparatur PTSP, Instansi Teknis dan Lembaga


bidang Penanaman Modal. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(95,42%).

Kegiatan Rakerda PPTSP kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi

seluruh Kepala PTSP se-Kabupaten/Kota. Tujuan dari Rapat Koordinasi

ini untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan dibidang

perizinan dan non perizinan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten/Kota. Anggaran yang


keuangan Rp 11.033.000,- (99,22%).

Kegiatan bimtek perizinan dan non perizinan bidang non sumber daya

alam

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimtek perizinan dan

non perizinan bidang non sumber daya alam yang diikuti oleh 50 orang


persamaan persepsi antara aparatur PTSP, instansi teknis dan lembaga


285


bidang kesehatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


Realisasi Anggaran

Untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Setda Aceh dialokasikan

dana sebesar Rp 6.457.97779.400,- realisasi keuangan Rp 6.210.642.626

(96,17%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak


ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

6.457.979.400 100,00 6.210.642.626 96,17



TOTAL 6.457.979.400 100,00 6.210.642.626 96,17


Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Setda Aceh.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh



Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai

berikut:







d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;


f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;



286


i. Penyediaan jasa keamanan kantor;

j. Penyediaan jasa dokumentasi kantor;

k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

l. Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.





c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.





5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;

b. Rapat-rapat paripurna;

c. Kegiatan reses;

d. kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;

e. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;

f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

6. Program Peningkatan Pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan

sekretariat DPRA.

Kegiatan ini berupa penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

anggota.

B. Realisasi Program dan kegiatan




air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan

dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan




287

penyediaan makanan dan minuman, penyediaan jasa keamanan kantor,

penyediaan jasa dokumentasi kantor, peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur.






pembangunan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, pengadaan

perlengkapan rumah jabatan/dinas, pengadaan perlengkapan gedung

kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan

rutin/berkala peralatan kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin

kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan







fisik 83,11%.






5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah




Rapat-rapat paripurna




Kegiatan reses




Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah



288

5.075.250.000,- realisasi keuangan Rp 5.075.250.000,- (100%) dan realisasi

fisik 100%.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD




Sosialisasi peraturan perundang-undangan



1,50%.

6. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan

Sekretariat DPRA

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota




Realisasi Anggaran

Untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dialokasikan dana sebesar

Rp 75.563.781.735,- realisasi keuangan Rp 64.855.305.811 (85,83%) dan




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

75.563.781.735 98,78 64.855.305.811 85,83



TOTAL 75.563.781.735 98,78 64.855.305.811 85,83


Permasalahannya adalah:

- Jumlah tenaga kontrak terus bertambah tiap tahunnya.

- Terbatasnya SDM yang berkualitas.

- Kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

Solusi yang ditempuh adalah:

- Perlu penyesuaian tenaga kontrak sesuai standar kebutuhan berdasarkan

PP 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 dan memanfaatkan tenaga

profesional yang ada.


289

- Perlu kegiatan pelatihan untuk pejabat struktural dan fungsional.

- Perlu penyediaan tambahan sarana yang memadai.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah Aceh

dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai berikut:








e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;


g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;



j. Penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor.





c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralattan gedung kantor;

f. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;

g. Rehabilitasi sedang/berat kenderaan dinas/operasional;


dan Keuangan


a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPA;

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


a. Penyusunan satuan standar harga;

b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD;

e. Penyusunan rancangan peratuaran daerah tentang perubahan APBD;


290

f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan

APBD;

g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaanAPBD;

h. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;

j. Peningkatan manajemen aset/barang daerah;

k. Peningkatan manajemen Investasi daerah;

l. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

m. Rapat koordinasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh

Provinsi NAD dengan insatansi terkait;

n. Peningkatan Pelayanan tata usaha keuangan daerah;

o. pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan;

p. Peningkatan penataan arsip keuangan daerah;

q. Sosialisasi/pelatihan sistem informasi tentang penyusunan dan regulasi

anggaran daerah.

5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


a. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBA kabupaten/kota;

b. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBA

kabupaten/kota;

c. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan

daerah kab/kota;

d. Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota.

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikian Pengunaan dan Pemanfaatan

Tanah


a. Inventarisasi penggunaan lahan;

b. Pengadaan tanah/lahan kawasan.



Kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah penyediaan jasa surat menyurat;

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa

kebersihan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang

cetakan dan pengadaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

penyediaan makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah; penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor. program dan

kegiatan di atas merupakan program rutin kantor. Anggaran yang


keuangan Rp 8.834.578.126,- (68,54%).


291


Sesuai dengan urusan pemerintahan khususnya pada bidang otonomi

daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah guna

menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Aceh

tentang peningkatan sumberdaya sarana dan prasarana aparatur

pemerintah Aceh telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Aceh, dalam program tersebut mempunyai

beberapa kegiatan, yaitu:

Pembangunan rumah dinas

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan pagar

komplek rumah dinas Ulee Fata dan pagar komplek rumah dinas Lampoh

Daya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.

Pembangunan gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan

perluasan gedung kantor DPKKA, pembangunan samsat Singkil, pos arsip,

mushala arsip dan gapura. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pengadaan 206 unit

kendaraan dinas operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pangadaan

perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa service computer, service

AC, service mesin TIK, service cash register, service dan pemeliharaan

mesin genset, pemeliharaan OM jaringan listrik dan pemeliharaan OM

telepon/CCTV. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 1.120.000.000,- realisasi keuangan Rp 810.889.000,- (72,40%)


Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengecatan gedung, rehab

gudang arsip, rehab rumah dinas-dinas, rehab pos satpam, pemasangan


292

paving blok samsat lambaro, pemasangan kanopy sayap kanan DPKKA,

perluasan jalan depan lingkungan DPKKA, skat ruang bendahara, rehab

tempat parkir dan sewa dan sekat ruang samsat Nagan Raya. Anggaran



Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa service dan pemeliharaan

kendaraan-kendaraan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA



139.140.550,- (59,32%). Dana tidak direalisasikan sepenuhnya karena

adanya efisiensi anggaran pada biaya kontribusi (keikutsertaan) pegawai,

sedangkan realisasi fisiknya berupa laporan capaian kinerja SKPA.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa tersedia laporan keuangan

secara berkala. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


Pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD tidak direalisasikan sepenuhnya karena adanya efisiensi

anggaran pada biaya kontribusi (keikutsertaan) pegawai.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan satuan standar harga

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa buku HSPK Tahun 2011

sebanyak 300 buku. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 1.400.000.000.- realisasi keuangan Rp 869.574.000,- (62,11%).

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan

Gubernur Nomor 140 Tahun 2009 tentang kebijakan dan sistim akuntansi

pemerintah Aceh, selama 2 hari (Tanggal 15 dan 16 Desember 2010), yang

diadakan di Aula Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

171.100.000.- realisasi keuangan Rp 45.881.500,- (26,82%).

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa belanja atk, foto copy dan

belanja cetak: pidato, buku, draft RQ. APBA, buku qanun APBA, RKA dan

DPA, blanko SPD, kartu penjagaan kredit, blanko laporan realissasi SPD

dan blanko register SPD. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


293

dimaksud sebesar Rp 2.416.240.000.- realisasi keuangan Rp


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa belanja ATK, fotocopy dan

belanja cetak draft rancangan penjabaran APBA dan cetak buku rancangan

penjabaran APBA. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 1.884.000.000.- realisasi keuangan Rp 1.195.196.415,- (63,44%)


Penyusunan rancangan peratuaran daerah tentang perubahan APBD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, fotocopy

dan belanja cetak pidato, buku nota keuangan, draft rancangan Qanun,

buku rancangan Qanun dan buku Qanun perubahan APBA. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 850.000.000.-


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan

APBD


untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 900.000.000.- realisasi keuangan Rp


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai

tersedianya laporan keuangan pemerintah Aceh yang terdiri dari: Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas

Laporan Keuangan Tahun 2010 sebagai dokumen pertanggungjawaban

pelaksanaan APBA Tahun 2010 yang telah ditetapkan dengan Qanun

nomor 2 Tahun 2010. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena

efisiensi anggaran pada biaya kontribusi dan perjalanan dinas pegawai

dalam mengikuti kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.282.300.000.- realisasi


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang berupa laporan penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun 2010 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2010. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 166.600.000.-


Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah




294

0,- (0%). hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi

pada tahun 2010.

Peningkatan manajemen aset/barang daerah


untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.990.220.000.- realisasi keuangan

Rp 847.241.025,- (42,57%) dan realisasi fisik 100%. hal ini terjadi ada

penghematan atau efesiensi pada belanja perjalanan dinas dan

penghematan pada biaya honor panitia sensus dan penghematan kegiatan

bimtek Sensus (tidak dilaksanakannya Bimtek Sensus Tahun 2010).

Peningkatan manajemen investasi daerah



472.404.800,- (49,73%) dan realisasi fisik 100%. hal ini terjadi

penghematan yaitu pada pelaksanaan bimtek-bimtek di luar daerah tidak

diikutsertakan karena pelaksanaan bimtek-bimtek tidak relevan dengan

manajemen investasi dan pemanfaatan keluar daerah. Penghematan terjadi

pada biaya perjalanan dinas, dan pada kegiatan pengawasan belanja modal

komputer.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, perawatan

aplikasi data base samsat, sedangkan untuk belanja modal tidak dapat

direalisasikan karena pengadaan software samsat online tidak sesuai

dengan standar minimal kebutuhan seluruh UPTD. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 8.099.000.000.- realisasi

keuangan Rp 2.261.016.490,- (27,92%).

Rapat koordinasi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan Aceh provinsi

NAD dengan insatansi terkait

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berupa pengadaan ATK, pembuatan

spanduk dan penayangan iklan di surat kabar. Anggaran yang disediakan


50.234.500,- (46,32%).

Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan ATK,

pengadaan komputer, printer dan software kasda, fotocopy dan belanja

cetak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

1.809.974.000.- realisasi keuangan Rp 931.152.400,- (51,44%).

Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan ATK, fotocopy

dan belanja cetak. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 1.555.200.000.- realisasi keuangan Rp 1.293.376.300,- (83,16%)


Peningkatan penataan arsip keuangan daerah


295

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbentuk pengadaan rak arsip, box

arsip dan Komputer/software sistem manajemen pengarsipan elektronik.


1.915.000.000.- realisasi keuangan Rp 1.346.474.280,- (70,31%) dan


Sosialisasi/pelatihan sistem informasi tentang penyusunan dan regulasi

anggaran daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi perpajakan.

anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

877.000.000.- realisasi keuangan Rp 108.469.300,- (12,36%). Rendahnya

realisasi anggaran diakibatkan oleh keterbatasan waktu sehingga

pelaksanaan sosialisasi hanya untuk satu angkatan.

5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBA kabupaten/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai adalah

telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh tentang hasil evaluasi

terhadap rancangan Qanun APBK kabupaten/kota dalam tahun anggaran

2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

1.150.000.000.- realisasi keuangan Rp 969.561.125,- (84,31%).

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBA

kabupaten/kota


ditetapkannya Keputusan Gubernur Aceh tentang hasil evaluasi terhadap

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBK kab/kota

dalam tahun anggaran 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 900.000.000.- realisasi keuangan Rp 257.831.500,-

(28,65%).

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah

kab/kota

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan

pendampingan penyusunan dan pembahasan terhadap rancangan Qanun

dan Peraturan Bupati/walikota yang berkaitan dengan Pengelolaan

Keuangan Daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 600.000.000.- realisasi keuangan Rp 480.668.316,- (80,11%).

Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran kab/kota


Rp 600.000.000.- realisasi Rp 0,- atau 0%.

Khusus pada kegiatan rakor pembinaan dan evaluasi anggaran

kabupaten/kota tidak adanya realisasi hal ini disebabkan: rapat koordinasi

dengan semua DPKKD kab/kota direncanakan untuk menyamakan

persepsi terhadap kebijakan keuangan terkait dengan regulasi bidang

keuangan, namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 materi Rakor


296

tersebut belum ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri, sehingga

pelaksanaan Rakor tersebut tidak dapat dilaksanakan. Materi yang

direncanakan masing-masing terhadap:

- Rancangan permendagri tentang tambahan penghasilan PNSD;

- Revisi kedua atau revisi terbatas terhadap Permendagri No.13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Rancangan permendagri tentang pedoman penganggaran, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban dana bantuan hibah dan bantuan sosial;

- Rancangan Permendagri tentang Revisi Permendagri No.16 tahun 2007

tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah.

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Inventarisasi penggunaan lahan



4.720.000,- (1,18%). Dalam kegiatan inventarisasi penggunaan lahan

dimana kegiatan tersebut tidak ada fisiknya, melainkan kegiatan ini dana

yang disediakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka menunjang

pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta pemerintah provinsi.

Pengadaan tanah/lahan kawasan


untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 347.487.350.000.- realisasi keuangan

Rp 303.797.960.049,- (87,52%).

Capaian proyek diantaranya adalah pembebasan tanah untuk di

kabupaten/kota di Aceh, rendahnya persentase atas dana yang tidak

terealisir khususnya kegiatan Inventarisasi Penggunaan Lahan

dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang

ditawarkan oleh masyarakat dibanding nilai jual objek pajak kepada pemda

sehingga proses negosiasinya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian

tidak adanya kepastian atas hak kepemilikan tanah dikarenakan tidak

diketahuinya ahli waris untuk klaim atas tanah tersebut sehingga dana

pembebasan tersimpan dan tidak tercairkan oleh Pemda hingga Tahun

2010 berakhir serta di Aceh Selatan terjadi kurang siapnya panitia

pengadaan tanah sarana jalan di sebabkan tidak ada koordinasi antara

Instansi terkait setempat dalam menetapkan ruas jalan yang akan

dibebaskan.

Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dialokasikan dana

sebesar Rp 588.236.157.286,- realisasi keuangan Rp 483.490.541827 (82,20%).


297

Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun

2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

588.236.157.286 - 483.490.541827 82,20



TOTAL 588.236.157.286 - 483.490.541827 82,20


Permasalahan:

- masih terbatasnya pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu syarat untuk ditunjuk

sebagai unit layanan pengadaan (procurement unit) yang bertugas khusus

untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan

Pemerintah Aceh (panitia pengadaan) sesuai yang diatur dalam Keppres

No.80 tahun 2003 hingga perubahan yang ke 4 (empat);

- terbatasnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tata cara yang harus

ditempuh dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai mana

yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;

- untuk pelaksanaan kegiatan rakor pembinaan dan evaluasi anggaran

kab/kota tidak jadi dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ditetapkannya

materi rakor oleh Kementerian Dalam Negeri, Materi dimaksud yang akan

ditetapkan yaitu terhadap 3 (tiga) Rancangan Permendagri dan 1 (satu)

Revisi Permendagri tentang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan

keuangan daerah, sehingga sampai tahun anggaran berakhir Rakor yang

direncanakan tersebut gagal dilaksanakan terkait materi yang akan

disajikan tidak ada.

Solusi:

- merekrut lebih banyak lagi tenaga pengelolaan aset serta dilakukan

pengiriman aparatur pengadaan barang untuk mengikuti bimbingan teknis

baik di pusat maupun di daerah serta mendorong untuk dilakukan

sertifikasi bagi para pejabat pelelangan di Aceh;

- sangat diharapkan pula kepada semua pihak supaya dapat proaktif

terhadap pemikiran agar tersedianya waktu yang cukup, sehingga apa yang

direncanakan berjalan secara maksimal serta dapat tercapainya hasil yang

optimal;


298

- Perlu adanya kebijakan dan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan,

mengingat pentingnya kegiatan rakor tersebut dalam rangka menyamakan

persepsi terhadap kebijakan keuangan terkait dengan regulasi bidang

keuangan pada semua DPKKD kabupaten/kota.

Inspektorat Aceh


perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah Aceh

dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh sebagai berikut:











h. Penyediaan makanan dan minuman kantor;

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.





c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer;

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

g. Rehabilitasin sedang/berat rumah gedung kantor.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Kegiatan ini berupa bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan.

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH


a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

b. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;

c. Iventarisasi temuan pengawas;

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;


299

e. koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.





daya air dan listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor,

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman

kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Anggaran yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp





Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran belanja modal

pengadaan mesin penghancur kertas sebanyak 2 unit, papan tulis

elektronik 1 unit, alat pendingin (AC) sebanyak 6 unit, lemari tempahan

6 pintu 2 unit, lemari tempahan 8 pintu 2 unit, white board 5 unit, note

book 6 unit, printer 8 unit, meja tempahan, kursi rapat 14 unit, lcd

proyektor dan layar 2 unit, mic link dan perangkat 1 paket, meteran laser

12 unit serta meteran sorong 1 unit untuk kelancaran pelaksanaan tugas

administrasi perkantoran dan operasional pemeriksaan. Anggaran yang




Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian tabung

pemadam kebakaran, pemeliharaan gedung kantor (cleaning services), pemeliharaan halaman dan pemeliharaan bangunan gedung selama tahun

2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp


fisik 100%.


Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak

(BBM) dan servis kendaraan roda 4 sebanyak 16 unit dan roda 2 sebanyak

6 unit selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(68,04%) dan realisasi fisik 68,04%. Realisasi fisik yang rendah disebabkan

adanya penghematan penggunaan kendaraan dinas sehingga menghemat

BBM, Oli, Suku Cadang dan Service.



300

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan instalasi air, listrik

dan telepon selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan tersebut sebesar Rp 35.000.000,- realisasi keuangan Rp


Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk perbaikan lemari, meja, kursi,

pintu dan jendela selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan tersebut sebesar Rp 30.000.000,- realisasi keuangan Rp



Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran BBM mesin genset, O

& M Komputer, AC, Mesin Ketik, LCD Proyektor, Note Book dan Arsip

selama tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut



Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembayaran rehabilitasi garasi

mobil, aula, atap gedung lama, kamar mandi (WC), Gedung Pustaka,

Pemasangan Kunci Eleketronik dan Pengecatan Gedung Kantor berikut

Perencanaan dan Pengawasannya selama tahun 2010. Anggaran yang


keuangan Rp 604.393.000,- (89,54%) dan realisasi fisik 89,54%. Realisasi

tidak mencapai 100% disebabkan salah satu kegiatan yaitu rehabilitasi

atap gedung kantor tidak dapat dilaksanakan karena setelah dilakukan

pemilihan langsung dan negosiasi dengan rekanan, anggaran yang

tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan

(Bimbingan Teknis) berdasarkan panggilan dan workshop pengawasan

bidang pekerjaan umum di Kuala Lumpur Malaysia untuk 2 (dua)

angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.



fisik 99,92%.

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk membiayai:

a. Pemeriksaan reguler pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh

(SKPA) berikut pemeriksaan lapangan.

b. Pemeriksaan reguler pada 23 kabupaten/kota.


301

c. Pemeriksaan dana otonomi khusus pada SKPA.

d. Pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong

(BKPG) di kabupaten/kota.

e. Pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti temuan pansus DPRA.

f. Pemeriksaan penyaluran beasiswa dari Pemerintah Aceh.

g. Pembinaan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P).




Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pemeriksaan terhadap kasus-

kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus yang dilimpahkan dari

pemerintah pusat baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 202.950.000,- realisasi


Inventarisasi temuan pengawas

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai:

a. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tingkat daerah.

b. Pra Pemutakhiran data tingkat regional dan pemutakhiran data

tingkat regional.

c. Rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat nasional.



fisik 100%.


302

Tindaklanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai:

a. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan BPK-RI.

b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis lainnya.

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.



fisik 92,84%.

Koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif

Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai rapat koordinasi penyusunan

program kerja pengawasan tahunan tingkat daerah dan tingkat Nasional.



fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Untuk Inspektorat Aceh dialokasikan dana sebesar Rp 21.671.397.642,-

realisasi keuangan Rp 20.043.649.712 (92,49%) dan realisasi fisik 95,54%.

Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun

2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

21.671.397.642 95,54 20.043.649.712 92,49



TOTAL 21.671.397.642 95,54 20.043.649.712 92,49


Permasalahan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pada Pemerintah Aceh,

Inspektorat Aceh mengalami kekurangan personel (pegawai) untuk

melaksanakan pengawasan.

Solusinya:

Untuk dapat mencakup semua sasaran pemeriksaan, hendaknya dapat

dilakukan penambahan pegawai pada Inspektorat Aceh.


303

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh


perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilakukan Pemerintah

Aceh dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh sebagai berikut:






c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;


e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;



h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan;


j. Penyediaan peralatan rumah tangga;

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

l. Penyediaan makanan dan minuman;

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah;

n. Penyediaan jasa pegawai Non PNS.



a. Pembangunan gedung Mess;

b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;



e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Daerah

Kegiatan ini berupa peningkatan pelayanan/penunjang operasioanal kepala

daerah dan wakil kepala daerah.

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah

Kegiatan ini berupa fasilitasi pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan

sekitarnya.

6. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah

Kegiatan ini berupa pagelaran seni budaya Aceh


304





air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang


listrik/penerangan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,

penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah dan penyediaan jasa

pegawai non PNS. Program tersebut telah dilaksanakan dan merupakan

program rutin kantor yang dianggarkan setiap tahun. Anggaran yang

disediakan untuk program tersebut sebesar Rp 2.918.718.830,- realisasi



Pembangunan gedung mess




Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas






fisik 100%.




fisik 100%.







3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas


305

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan formal.




Daerah

Peningkatan pelayanan operasional kepala daerah/wakil kepala daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

pelayanan operasional kepala dan wakil kepala daerah. Anggaran yang



5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah

Fasilitasi pelayanan masyarakat NAD di Jakarta

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengfasilitasi masyarakat Aceh yang

berada di Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut



6. Program Pageralan Seni Budaya Daerah

Pagelaran seni budaya daerah

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Aceh

baik di tingkat nasional maupun internasional. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 474.500.000,- realisasi keuangan Rp


Realisasi Anggaran

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dialokasikan dana sebesar Rp

47.301.443.760,- realisasi keuangan sebesar Rp 45.038.157.235 (95,21%) dan




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

47.301.443.760 99,89 45.038.157.235 95,21



TOTAL 47.301.443.760 99,89 45.038.157.235 95,21


306


Permasalahan:

- Perkiraan biaya yang merupakan keperluan rutin.

Biaya-biaya listrik, telepon dan air merupakan biaya rutin yang besarnya

tergantung pemakaian sehingga semestinya bisa diperkirakan dengan

lebih akurat berdasarkan pemakaian bulan-bulan sebelumnya sehingga

biaya yang dianggarkan tidak jauh melampaui kebutuhan sesungguhnya.

Namun karena selama ini belum pernah diupayakan untuk membuat

tabulasi biaya-biaya tersebut, akibatnya pada tahun anggaran 2010,

meskipun sudah dikurangi pada saat penyusunan DPPA, anggarannya

masih lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Untuk selanjutnya

kepada pegawai yang mengurusi rumah tangga Kantor Penghubung akan

diminta untuk mentabulasi biaya-biaya tersebut, agar lebih mudah

memperkirakan biaya pada bulan-bulan berikutnya.

- Kegiatan Asistensi Gubernur

Lebih memaksimalkan kegiatan Asistensi Kepala Daerah oleh Tim yang

sudah dibentuk, seperti mendampingi kegiatan Kepala Daerah atau

Wakil baik itu di dalam daerah maupun ke luar daerah. Dan melakukan

rapat-rapat koordinasi tim di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Aceh dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai

berikut:


1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Kegiatan ini berupa pemindahan tugas PNS

2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan PNS


a. Pembinaan disiplin PNS;

b. Pemberian penghargaan dan kesejateraan PNS;

c. Pelaksanaan DP-3, KGB, cuti, Askes dan Taspen;

d. Pelaksanaan BAPERTARUM bagi PNS;

e. Rapat koordinasi bidang kepegawaian;

f. Pelaksanaan rekruitment dan seleksi calon Praja IPDN;

g. Pelaksanaan rekruitment, seleksi dan pengangkatan CPNSD;

h. Pelaksanaan ujian dinas;

i. Pembinaan KORPRI Pemerintah Aceh;

j. Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian;

k. Pembuatan kartu elektronik PNS.


307


Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

daerah;



a. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;

b. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;


e. Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional.


1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Pemindahan tugas PNS

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tertatanya

penempatan pegawai. Proses pemindahan tugas PNS dilakukan secara

terus menerus dan berkesinambungan baik mutasi antar kabupaten/kota,

antar kabupaten/kota ke provinsi maupun antar provinsi. Rata-rata

jumlah berkas mutasi yang masuk sebanyak 220 berkas per bulannya,

baik dari tenaga kesehatan, guru dan tenaga administrasi. Anggaran yang



2. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan PNS

Pembinaan disiplin PNS

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman disiplin PNS

di Provinsi Aceh, Kegiatan ini meliputi: (a) sosialisasi dalam rangka

pembinaan disiplin dan netralitas PNS sesuai dengan ketentuan PP

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS beserta JUKNIS; (b)

memproses dan mengeluarkan SK Pemberhentian PNS; (c) rekapitulasi

absen dari dinas/badan; (d) menghimpun Peraturan Gubernur bidang

kepegawaian. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




308

Pemberian penghargaan dan kesejahteraan PNS

Pada bulan Juli 2010 telah diberikan bantuan penghargaan SLKS (30, 20,

dan 10 tahun) sebanyak 30 orang PNS yang berasal dari

dinas/badan/lembaga daerah di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada

Agustus 2010 dan Januari 2011 telah diberikan bantuan pemulangan

pensiun sebanyak 333 orang, dan santunan kematian suami/istri, anak

dan orang tua/mertua PNS terhadap 10 orang. Sasaran dari kegiatan ini

adanya peningkatan kesejahteraan PNS. Anggaran yang disediakan untuk



Pelaksanaan ujian dinas

Pada tanggal 18 April 2010 telah dilakukan ujian dinas dan ujian

penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 1.407 orang, dan dilanjutkan

dengan tes wawancara. Sasaran dari kegiatan ini untuk memenuhi

persyaratan kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah PNS sehingga akan

memperoleh PNS yang berkualitas. Anggaran yang disediakan untuk


92.284.150,- (93,15%) dan realisasi fisik 100%

Rapat koordinasi di bidang kepegawaian

Telah dilaksanakan dan tujuan dari kegiatan ini adanya sinkronisasi

dalam manajemen kepegawaian dan kediklatan antara pejabat pengelola

kepegawaian dan kediklatan kabupaten/kota dan Provinsi Aceh.



fisik 100%.

Pelaksanaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Pengumuman Gubernur Nomor


309

Peg. 810/294/2010 tanggal 3 Desember 2010 dengan jumlah pelamar

7.608 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan PNS

daerah yang bermutu sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan

dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang



Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon Praja IPDN

Telah dilaksanakan pendaftaran Capra IPDN 2010/2011 di

kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Mendagri

Nomor 892.1/1055/SJ tanggal 22 Maret 2010. Sasaran yang ingin dicapai

adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kader pemerintahan yang

profesional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



Pelaksanaan DP-3, KGB, cuti, Askes dan Taspen

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk terpenuhinya hak-hak PNS

sehingga terselenggaranya pembinaan aparatur. Anggaran yang



Pembinaan KORPRI Pemerintah Aceh

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan integritas, kreativitas dan

produktivitas KORPRI Pemerintah Aceh. Anggaran yang disediakan



Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan administrasi

tabungan perumahan PNS sehingga PNS yang memasuki masa pensiun

mendapatkan pengembalian dana tabungan melalui Bank Rakyat

Indonesia (BRI). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian

Telah dilakukan penataan berkas arsip kepegawaian kabupaten/kota dan

Pemerintah Aceh, konsultasi dan koordinasi serta sinkronisasi mengenai

penataan, pengelolaan kepegawaian ke BKN Jakarta, dan BKN Medan.


157.700.000,- realisasi keuangan Rp. 154.437.000,- (97,93%) dan realisasi

fisik 100%.

Pembuatan Kartu Elektronik PNS

Kegiatan ini dilakukan agar tersedianya Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik (KPE) yang multifungsi dan tuntasnya pergantian NIP.



310

52.500.000,- realisasi keuangan Rp. 50.012.000,- (95,26%) dan realisasi

fisik 100%.


Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pemahaman

aparatur dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PNS 100%.

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan diklat prajabatan gol I, II dan III.


1.107.300.000,- realisasi keuangan Rp. 1.079.676.750,- (97,50%) dan



Penataan sistem admimistrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kegiatan ini dilaksanakan untuk kenaikan pangkat PNS tepat waktu,

penyelesaian SK pensiun, Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai, nota

persetujuan penambahan masa kerja, pencatatan gelar dan SK CPNS

menjadi PNS (100%) dan pencatatan gelar bagi PNS. Anggaran yang



Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Sasaran kegiatan ini untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran

disiplin dan sengketa kepegawaian serta kasus rumah tangga. Anggaran



Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kegiatan ini telah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia

aparatur pemerintah dalam bentuk pemberian tugas belajar dan ikatan

dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp




Melalui kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan BKPP Aceh untuk menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan ataupun laporan kinerja tahun 2010. Selain itu juga telah

dilakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa kabupaten/kota untuk

mengetahui manajemen pelaksanaan kediklatan dan manajemen

kepegawaian kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional

Kegiatan ini telah dilakukan dalam bentuk pembuatan buku rekapitulasi,

buku DUK, buku bezetting dan buku statistik pejabat struktural dan


311

fungsional kabupaten/kota. Pelaksanaan pendataan pejabat struktural ke

23 kabupaten/kota, selain itu juga dilaksanakan penyelesaian sinkronisasi

data pejabat struktural, fungsional dan perbaikan. Anggaran yang



Realisasi Anggaran

Untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dialokasikan dana

sebesar Rp 27.974.739.354,- realisasi keuangan Rp 27.219.176.611 (97,30%)


dan langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

27.974.739.354 99,88 27.219.176.611 97,30



TOTAL 27.974.739.354 99,88 27.219.176.611 97,30


- Adanya pemangkasan jumlah pagu anggaran tahun 2010 menyebabkan

pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tidak optimal seperti :

ketersediaan anggaran untuk diklat teknis fungsional belum sesuai

untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

sosialisasi dalam rangka pembinaan disiplin dan netralitas PNS sesuai

dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

pemberian bantuan SLKS, bantuan pensiun, dan santunan kematian

suami/istri, anak dan orang tua/mertua PNS masih sangat terbatas.

pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS daerah hanya bisa

dilaksanakan 3 angkatan.

Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dan IV pada tahun 2010 tidak

dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

pemberian tugas belajar bagi PNS Pemerintah Aceh pada tahun 2010

untuk peningkatkan sumber daya aparatur tidak dilaksanakan karena

keterbatasan anggaran.

- Masih banyak kegiatan kediklatan yang diselenggarakan oleh SKPA


312

tanpa mengkoordinasikannya dengan BKPP dan pelaksanaannya diberi

label yang sangat bervariasi, seperti ”sosialisasi, orientasi, bimbingan

teknis, workshop, dan lain-lain” yang pada dasarnya kegiatan tersebut

merupakan metode pembelajaran yang menjadi bagian penting dalam

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.

- Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian di BKN Pusat sehingga

SK pangkat dan golongan IV/c ke atas diterima tidak tepat waktu.

Solusi

- Diperlukan penambahan anggaran di tahun mendatang agar segala

kegiatan yang menjadi tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Aceh dapat berjalan secara optimal.

- Perlu segera diselesaikan penyusanan instrumen pedoman, norma dan

standar penyelenggaraan kediklatan.

- Meningkatkan koordinasi antar intansi yang terkait dengan anggaran

sehingga penetapan pagu anggaran untuk tahun selanjutnya dapat

diusahakan sesuai dengan kebutuhan dan volume kegiatan.

- Meningkatkan kordinasi dengan BKN Pusat sehingga penyelesaian SK

pangkat untuk tahun selanjutnya dapat tepat waktu.

- Sisa anggaran menjadi silpa.

Dinas Syariat Islam



Aceh dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut:








e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;

f. Penyediaan makanan dan minuman pegawai;

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

h. Penyediaan jasa dokumenter kantor;

i. Penyediaan jasa hari-hari besar;

j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

k. Penyediaan jasa pegawai non-PNS.


313


Program ini berupa kegiatan penyediaan perlengkapan gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor, serta penunjang dan pembinaan kelembagaan.


Program ini berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk

peningkatan sumberdaya aparatur.

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan penyusunan rancangan naskah akademik dan draf rancangan

peraturan perundang-undangan.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah


a. Penunjang sarana dan prasarana operasional Mahkamah Syar’iyah.

b. Penyuluhan Qanun-Qanun bidang Syariat Islam.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Kegiatan pengadaan sarana prasarana peribadatan.

7. Program Pembinaan Syariat Islam


a. Kegiatan pemasyarakatan dan penyebaran informasi Syariat Islam.

b. Pembinaan dan koordinasi Da’i wilayah perbatasan dan daerah

terpencil.

c. Pelatihan peningkatan kapasitas imuem meunasah dalam pelaksanaan

Syariat Islam.

d. Pelatihan peningkatan kapasitas Imuem mesjid dalam pelaksanaan

Syariat Islam.

e. Pembinan dan pembekalan petugas tajhiz mayat.

8. Program Pembinaan Sosial Keagamaan :


a. Kegiatan penentuan hisab dan rukyat.

b. Bimbingan tehnis tenaga pelatih hakim Tilawatil Qur-an

c. Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA,TPA dan TQA.

d. Pengembangan sarana prasarana TPA/bale seumeubeut.



Pelaksanaan program tersebut terdiri dari kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,

penyediaan makanan dan minuman, pegawai rapat-rapat koordinasi dan


314

konsultasi keluar daerah, penyediaan jasa dokumenter kantor, penyediaan

jasa hari-hari besar, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dan

penyediaan jasa pegawai non-PNS.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp.




Kegiatan penyediaan peralatan/perlengkapan gedung kantor meliputi

pengadaan papan visual elektronik (papan running text), meubeleur,

komputer dan notebook serta printer A3 dan lain-lain.

Kegiatan pembangunan mushalla tahap-II (lanjutan) di komplek

keistimewaan Aceh, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional, pemeliharan

rutin/berkala peralatan gedung kantor, penunjang dan pembinaan

kelembagaan, bertujuan tersedianya sarana/prasarana kerja yang memadai,

terpeliharanya inventaris dan asset negara dengan baik yang berdaya

guna dan terbinanya lembaga penunjang tugas, yang berdampak kepada

meningkatnya kinerja aparatur. Anggaran yang dialokasikan untuk

program ini sebesar Rp 1.143.675.000,- realisasi keuangan Rp

1.020.712.500,- (89,25%) dan realisasi fisik 100 % sesuai dengan rencana.


Kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan

kualitas sumber daya aparatur yang berpotensi untuk pengembangan

karier. Anggaran yang disediakan sejumlah Rp 95.200.000,- realisasi


4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini berupa kegiatan penyusunan dan penulisan naskah akademik,

penyusunan dan penulisan Draf Rancangan Qanun Nikah Liar (Nikah Siri)

dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 166. 800. 000,- realisasi keuangan

Rp 164.127.000,- (98,40%) dan realisasi fisik 100%.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah

Program ini merupakan program penunjang kegiatan Mahkamah Syar’iyah

sebagai peradilan khusus pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, sesuai

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dapat dialokasikan anggaran

melalui APBA/APBK memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

operasional, namun yang dialokasikan sejauh tidak dialokasikan atau tidak

cukup dialokasikan oleh Mahkamah Agung. Anggaran yang dialokasikan

dari APBA, membiayai kegiatan sosialisasi Qanun-Qanun Syari’at Islam,

pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah yang terkait

dengan Qanun Syariat Islam dan pemberian tunjangan kepada Panitera

Muda bidang Jinayat (Panitera Muda Khusus), rapat koordinasi teknis

yudisial Qanun-qanun Syari’at Islam. Anggaran yang dialokasikan untuk


315

kegiatan ini sebesar Rp. 102.600. 000,- realisasi keuangan Rp 83.396.000,-


Kegiatan penyuluhan Qanun bidang Syariat Islam untuk memberikan

pemahaman tentang Qanun-Qanun Syariat Islam yang diberlakukan di

Aceh bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta 200 orang

peserta, kegiatan sosialisasi bagi perangkat desa 400 orang peserta dan

bagi siswa/i 120 orang peserta di Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang

dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 520.000.000,- realisasi

keuangan Rp 514. 610. 500,- (98,96%) dan realisasi fisik 100%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Program ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana peribadatan

bagi masyarakat, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah, nyaman dan

khusu’. Program ini meliputi:

Kegiatan pengadaan buku perpustakaan mesjid dalam Kota Banda Aceh.

Kegiatan pengadaan wireless dan pengeras suara untuk mesjid dan musalla,

pengadaan sajadah gulung untuk Kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan pengadaan genset, pengadaan sajadah gulung, pengadaan wireless

dan pengeras suara untuk mesjid dan mushalla, pengadaan Al-Qur’an,

dalail khairat dan pengadaan komputer lengkap untuk Kabupaten Aceh

Timur.

Kegiatan pengadaan sajadah gulung untuk Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan pengadaan lemari perpustakaan mesjid dalam Kabupaten Aceh

Tenggara.

Kegiatan pengadaan kitab yasin, pengadaan kitab Juz’Amma, pengadaan

buku pedoman shalat lengkap, pengadaan kitab tanwirul anwar.

Pemberangkatan 2 (dua) orang petugas haji dari Pemda Aceh ke Arab

Saudi dalam rangka membantu tugas Nadzir Waqaf Baitul Asyi.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini Rp 5.296.830.000,-



Program pembinaan Syari’at Islam dilaksanakan bertujuan memberikan

pemahaman tentang Syariat Islam secara kaffah kepada masyarakat,

membekali pengetahuan tentang pelaksanaan Fardhu kifayah dan

penyelenggaraan urusun tajhiz mayat bagi masyarakat di daerah melalui:

Kegiatan pemasyarakatan dan penyebaran informasi Syariat Islam melalui

pembuatan/pemasangan baliho di Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda

Aceh.

Kegiatan dialog interaktif melalui Radio Republik Indonesi (RRI), televisi

dan iklan layanan masyarakat, cetak kalender dan Imsakiyah

Ramadhan1431 H, pameran pembangunan Aceh Expo 2010 di bumi


316

perkemahan Seulawah Scout Camp.

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Imuem Meunasah tentang

pelaksanaan Syariat Islam, musabaqah penghayatan , pengamalan syariat

Islam (MP2SI) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan pelatihan imam, bilal dan

khadam mesjid dalam Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan Pelatihan Imam dan Bilal serta khadam masjid dalam Kabupaten

Bener Meriah, pembinaan dan pengembangan remaja Mesjid di Kabupaten

Aceh Selatan dan Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan-kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp 3.098.324.500,- realisasi

keuangan Rp 2.975.142.265,- (96,02%) dan realisasi fisik 100 %.

Kegiatan pembinaan dan koordinasi operasional Da’i wilayah perbatasan

dan daerah terpencil di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh

Singkil, Simeulu, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, bertujuan untuk

memberikan pembinaan dan bimbingan agama dalam rangka ketahanan

Aqidah dan meningkatkan pengetahuan agama Islam bagi masyarakat

diwilayah perbatasan dan daerah terpencil dengan kegiatan pembayaran

honorarium, sewa rumah, biaya kesehatan, biaya operasional, biaya

asuransi jiwa, pemeliharaan alat transportasi untuk Da’i dan lanjutan

pembangunan mesjid di perbatasan Kota Subulussalam dengan Kabupaten

Pak-Pak Barat Sumatera Utara. Anggaran yang dialokasi sebesar

Rp.5.496.000.000, realisasi keuangan Rp.5.182.921.599,- (94,30%) dan


8. Program Pembinaan Sosial Keagamaan

Kegiatan Badan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) untuk penyelenggaraan

sidang Itsbat rukyat dan hisab, untuk menetapkan awal bulan Ramadhan,

awal bulan Syawal dan 10 Zulhijjah. Penetapan arah kiblat mesjid dan

musalla dalam Provinsi Aceh. Tujuan agar umat Islam dapat melaksanakan

ibadah tepat waktu dan tepat arah kiblat dalam pelaksanaan ibadah shalat.


317

Kegiatan pelatihan tutor TKA, TPA dan TQA

Pelatihan metode Iqra’ bagi Guru TPA dalam Kabupaten Aceh Jaya,

pelatihan guru TPA dalam Kabupaten Bener Meriah, pembinaan lembaga

pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Qur’an (LPPTKA)

dalam Kabupaten Bener Meriah, pembinaan/pelatihan taman pengajian

Al-Quran (TPA) dalam Kabupaten Aceh Tenggara, pengadaan buku TPA

untuk Kabupaten Bener Meriah.

Kegiatan ini bertujuan penguatan kompetensi lembaga sosial keagamaan

dalam perannya memberikan pendidikan dasar-dasar ilmu Al Qur’an

kepada anak-anak, sebagai modal dasar untuk memahami Syari’at Islam.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp



Realisasi Anggaran

Dinas Syariat Islam, dialokasikan dana sebesar Rp 27.792.039.284,- realisasi

keuangan Rp 25.256.793.079,- (90,88%) dan realisasi fisik 90,89%. Kondisi

realisasi keuangan belanja tidak langsung dan langsung tahun 2010 dapat



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

27.792.039.284 90,88 25.256.793.079 90,88



TOTAL 27.792.039.284 90,89 25.256.793.079 90,88


Permasalahan:

- penempatan Da’i diwilayah perbatasan dan daerah terpencil yang

berfungsi sebagai pembina/pembimbing umat Islam dari segi jumlah belum

terpenuhi harapan masyarakat;

- pemahaman tentang Syari’at Islam masih sebatas sanksi terhadap

pelanggaran, sedangkan pemahaman tentang tanggung jawab secara

berjenjang dalam pelaksanaa pembinaan, bimbingan dan pengawasan

Syari’at Islam belum memadai dipahami oleh aparatur pemerintahan,

terutama di Gampong dan Kecamatan.

Solusi:


318

- diupayakan untuk penambahan jumlah tenaga Da’i di wilayah perbatasan

dan daerah terpencil secara bertahap;

- sosialisasi pemahaman tentang pelaksanaan Syari’at Islam frekuensinya

akan ditingkatkan dengan sasaran utama adalah Gampong.

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama



Aceh dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

sebagai berikut:
















a. Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor;

b. Pemeliharaan berkala/rutin kenderaan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama


a. Pelaksanaan rapat-rapat badan otonomi;

b. Sidang dewan paripurna ulama;

c. Pengkaderan ulama, lokakarya, ulama dan umara serta sarasehan;

d. Rapat koordinasi daerah;

e. Muzakarah masalah keagamaan;



Program tersebut dilaksanakan dengan Kegiatan penyediaan jasa surat

perlengkapan kantor, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah dan jasa non Pegawai Negeri Sipil (PNS).


319

Anggaran yang dialokasikan Rp 2.221.521.000,- realisasi keuangan Rp



Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan alat listrik

dan elektronik, instalasi listrik, service peralatan dan perlengkapan kantor,

rehabilitasi dan perbaikan gedung kantor. Anggaran yang disediakan untuk



Pemeliharaan berkala/rutin kenderaan dinas/operasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin

kenderaan dinas/operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 76.400.000,- realisasi keuangan

Rp.75.600.000,- (98,95%) dan realisasi fisik 100%.

3. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat kerja membahas

permasalahan yang menjadi beban tugas 3 (tiga) badan otonom MPU yaitu

LP-POM, badan kajian hukum dan muamalat, maupun rapat Panitia

Musyawarah (Panmus) untuk menghasilkan fatwa ulama.


37.899.000,- (34,48%) dan realisasi fisik 54,55%. Rendahnya realisasi

diakibatkan oleh terbatasnya waktu untuk melaksanakan rapat, sehingga

yang direncanakan 22 (dua puluh dua ) kali rapat yang terlaksana hanya 12

(dua belas kali).

Kegiatan sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dilaksanakan dalam

bentuk rapat/sidang rutin pengurus MPU setiap 2 (dua) bulan sekali untuk

membahas masalah keagamaan yang berkembang dalam masyarakat untuk

mendapat kejelasan hukum baik fatwa syar’i, taushiyah maupun

himbauan/saran kepada masayarakat serta kepada instansi pemerintah

sebagai bahan perimbangan dalam menetapkan arah kebijakan daerah

dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan

ekonomi.



Pengkaderan ulama dilaksanakan melalui kegiatan, lokakarya/sarasehan

ulama dan umara, pendidikan dan pelatihan 40 orang tokoh agama

kabupaten/kota selama 25 hari. Tujuan diklat ini adalah untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memahami dan

mendalami ajaran Islam dari sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan As-

Sunnah serta sumber-sumber lainnya yang mu’tabarah.




320

Rapat koordinasi daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rapat

koordinasi MPU/MUI Provinsi Wilayah I se-Sumatera dan MPU

kabupaten/kota se-Aceh. Tujuan kegiatan rakor ini adalah untuk

membahas revitalisasi organisasi MPU/MUI provinsi wilayah I se-

Sumatera dan program kerja prioritas serta taushiyah/rekomendasi dan

penyelesaian permasalahan keagamaan dan kendala-kendala MPU yang

berkembang dalam masyarakat di kabupaten/kota.


785.867.000,- (93,87) dan realisasi fisik 100%.

Muzakarah ulama masalah keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan

bimbingan teknis bagi 40 orang peserta tokoh masyarakat dan ulama dari

kabupaten/kota. Tujuan bimtek ini adalah untuk membahas dan mengkaji

permasalahan keagamaan yang bersifat kontemporer sebagai wahana

dalam peningkatan wawasan keilmuan para ulama dalam bidang syari’at

Islam.


80.698.700,- (72,71%) dan realisasi fisik 100 %.

Realisasi Anggaran

Untuk Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dialokasikan dana sebesar

Rp 12.475.645.700,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp

9.743.721.905 (78,10%) dan realisasi fisik 96,78%. Kondisi realisasi keuangan

belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:


321


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

12.475.645.700 96,78 9.743.721.905 78,10



TOTAL 12.475.645.700 96,78 9.743.721.905 78,10


Permasalahan:

Terbatasnya waktu para anggota badan otonom melaksanakan rapat karena

para anggota badan otonom tersebut yang berasal dari organisasi teknis lain

(dari luar MPU) dan sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2009 badan otonom MPU

berada dan bertanggung jawab langsung kepada ketua MPU.

Solusi:

Diharapkan adanya rekonsiliasi struktur badan otonom MPU untuk dijadikan

sebagai unit pelaksana teknis sekretariat MPU sehingga kepengurusan badan

otonom tersebut permanen serta berada dan bertanggung jawab kepada

sekretaris MPU.

Baitul Mal Aceh



Aceh dilaksanakan oleh Baitul Maal Aceh sebagai berikut:







dinas/operasional;



f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;


h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.


Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.


322





a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Baitul Mal;

b. Sosialisasi kesadaran zakat;

c. Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan


a. Bimtek Baitul Mal;

b. Rapat kerja Baitul Mal.






dinas/operasional, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,


penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makanan dan

minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan

peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, program ini merupakan

program rutin yang setiap tahun dianggarkan. Anggaran yang disediakan




Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dilaksanakan dalam

bentuk belanja jasa kantor, pemeliharaan/perawatan

peralatan/perlengkapan kantor dan belanja jasa cleaning service. Melalui

kegiatan ini telah terpenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana dalam

rangka peningkatan daya guna sarana dan prasarana aparatur. Anggaran


268.430.000,- atau (99,12%) dan realisasi fisik 100%.


Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dilakukan dalam bentuk

pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang

pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh maupun luar Aceh.




Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Baitul Mal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk belanja modal dan jasa

akuntan publik. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 777.588.200,-


323


Kegiatan sosialisasi kesadaran zakat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan

dan pameran kepada para wajib zakat baik yang berasal dari kalangan

umum maupun dari pengusaha di Provinsi Aceh. Kegiatan ini diharapkan

tumbuhnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban

dan fungsi zakat dalam mensejahterakan umat dan meningkatnya ekonomi

penerima zakat sebagai mustahiq. Anggaran yang disediakan sebesar Rp


fisik 100 %.

Kegiatan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Jumlah zakat yang telah disalurkan sampai akhir Desember 2010 sesuai

dengan haul, tahun berkenaan sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan realisasi

keuangan Rp 3.000.000.000,- (100%).

5. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

Kegiatan Bimtek Baitul Mal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis

Baitul Mal sehingga melalui kegiatan ini meningkatkan kinerja karyawan

Amil Baitul Mal. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 118.631.015,-

realisasi keuangan Rp 102.634.500,- (86, 52%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan rapat kerja Baitul Mal

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja Baitul Maal,

sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja

petugas Baitul Maal Provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran yang


(80, 92%) dan realisasi fisik 100 %.

Realisasi Anggaran

Baitul Maal Aceh, dialokasikan dana sebesar Rp 7.779.858.213,- realisasi

sebesar Rp 7.086.455.408,- (91,01%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

7.779.858.213 100,00 7.086.455.408 91,09



TOTAL 7.779.858.213 100,00 7.086.455.408 91,09


324


Permasalahan:

- Tidak terealisasi anggaran sebagaimana yang diharapkan karena

Sekretariat Baitul Mal merupakan SKPA baru, tenaga PNS yang ada

merupakan pindahan dari SKPA lain yang sebagian besar hak-hak

kepegawaian dan kesejahteraannya masih dibayarkan di SKPA

sebelumnya sehingga berakibat terjadinya sisa belanja pegawai yang

dialokasikan pada Sekretariat Baitul Mal.

Solusi:

- Memerintahkan kepada SKPA, asal PNS yang dipindahkan ke Baitul Mal

untuk menghentikan segala pembayaran yang menjadi hak PNS yang

bersangkutan dan segera mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian

Pembayaran (SKPP) serta dilakukan pembayaran oleh Sekretariat Baitul

Mal Aceh.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh



Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai

berikut:





b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;




f. Penyediaan cetak dan penggandaan;

g. Penyediaan komponen instalasi listrik;

h. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan-undangan;


j. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.






d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

e. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.


325






Penyediaan jasa surat menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air & listrik; Penyediaan jasa administrasi keuangan; Penyediaan jasa

kebersihan kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan cetak dan

penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik; Penyediaan bahan

bacaan & peraturan perundangan-undangan; Penyediaan makanan dan

minuman; serta Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah.

Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin kantor.

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

diatas Rp 2.425.082.000,- realisasi Rp 2.271.085.835,- atau 93,65%.


Terdiri dari kegiatan: pembangunan gedung kantor; pengadaan peralatan

gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; penunjang dan

pembinaan kelembagaan.

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

diatas Rp 839.350.000,- realisasi Rp 799.070.430,- atau 95,20%.


Kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan formal, anggaran yang

disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan diatas Rp

23.750.000,- realisasi Rp 23.100.000,- atau 97,26%.

Realisasi Anggaran

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dialokasikan dana sebesar Rp

4.853.182.000,- realisasi sebesar Rp 4.639.606.265,- (95,60%). Kondisi realisasi


dilihat pada tabel berikut ini.


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

4.853.182.000 - 4.639.606.265 95,60



TOTAL 4.853.182.000 - 4.639.606.265 95,60


326


Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:




a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik;

c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;

j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman; dan

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


a. Kegiatan pembangunan gedung kantor;

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


a. Kegiatan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna (TTG);

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan

Sumber Daya Alam (SDA);

c. Kegiatan pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan

masyarakat;

d. Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga;

e. Kegiatan operasional dan pelaksanaan teknis penyediaan Alokasi Dana

Gampong (ADG);

f. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program

mandiri terpadu.


327

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan


a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

b. Kegiatan pelatihan manajemen pemerintahan desa;

c. Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin;

d. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK);

e. Kegiatan pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan

PKBS-BBM.

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


a. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan

kelembagaan dan SDM Gampong/Kelurahan;

b. Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan

gampong/kelurahan.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan


a. Kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru

masyarakat tertinggal;

b. Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif gampong.






administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor,

kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, kegiatan penyediaan

alat-alat tulis kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan, kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, kegiatan

penyediaan makanan dan minuman dan kegiatan rapat-rapat koordinasi

dan konsultansi ke luar daerah. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin

kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp





Dalam rangka meningkatkan produktifitas, motivasi dan kenyamanan

kerja pegawai dan perangkat kerja yang memadai, sehingga kinerja/hasil

kerja dapat maksimal.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung UPTB

pelatihan masyarakat dan desa tahap I, serta pembangunan pagar kantor


328

BPM Aceh. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 6.286.250.000,- realisasi

keuangan Rp.6.050.834.000,- (96,26%) dan realisasi fisik 100%.


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas operasional

lainnya bagi pejabat struktural dan non struktural, maka dibutuhkan

sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya dengan kelancaran

kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2, yaitu O & M untuk 9 unit

kendaraan dinas roda 4, dan O & M untuk 9 unit kendaraan dinas roda 2.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.127.800.000,- realisasi keuangan


3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk:

- Gelar TTG tingkat nasional XII

Gelar TTG ini bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman di

kalangan lintas pelaku tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pemanfaatan TTG, sebagai media pertukaran informasi

dan pengalaman antar pelaku dalam penerapan dan pengembangan

TTG, menumbuhkembangkan kemitraan antar pelaku dalam

penerapan dan pengembangan TTG di masa mendatang, juga untuk

menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang

perkembangan dan kemajuan teknologi serta manfaatnya bagi

masyarakat. Telah mengikuti gelar TTG tingkat nasional

diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 33

provinsi di buka secara resmi oleh Menteri Koordinasi Perekonomian

Hatta Rajasa dan hasilnya adalah Provinsi Aceh terpilih sebagai juara I

tingkat nasional dengan nilai 1.492 dan memperoleh piala dari

Presiden berikut Piagam dan uang pembinaan Rp 16 juta dari Menteri

Dalam Negeri, diikuti perolehan juara II dari Provinsi Jawa Timur

dengan nilai 1.476, juara III dari Yogyakarta dengan nilai 1.475, juara

harapan I dari Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 1.471.

- Pelatihan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan

(POSYANTEKDES) se-Aceh I

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

kapasitas dan motivasi pengurus pos pelayanan teknologi perdesaan,

meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan pemerintah

berkaitan dengan pengembangan dan penguatan pos pelayanan

teknologi perdesaan, dan terjadinya proses tukar menukar informasi

dan pengalaman sesama peserta dengan pemakalah dalam

mengembangkan pos pelayanan teknologi perdesaan sesuai dengan

ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998


329

tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa

(Posyantekdes).

Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan kepada 30 orang

peserta pengurus pos pelayanan teknologi perdesaan yang terdiri dari

ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi pengembangan TTG, dengan

rincian 6 (enam) orang per kabupaten/kota; 1). Kecamatan Kuta

Malaka Kabupaten Aceh Besar, 2). Kecamatan Samadua Kabupaten

Aceh Selatan, 3). Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, 4).

Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun, 5). Kecamatan Langsa Lama

Kota langsa.

- Lomba inovasi alat teknologi tepat guna (TTG) terbarukan Se-Aceh II

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini mempercepat pemulihan

ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegitan usaha ekonomi

produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja dan usaha serta

meningkatkan produktifitas dan mutu produksi, menunjang

pengembangan wilayah melalui penemuan TTG berbasis potensi

daerah menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal,

regional dan global, serta memasyarakatkan dan menumbuhkan

budaya wirausaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat

melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

Hasil pelaksanaan lomba inovasi alat TTG terbarukan se-Aceh II

tahun 2010 juara I s/d harapan III yaitu; 1). Juara I, Kabupaten Bireun

nama alat pengolah air laut menjadi garam viscos dan air mineral

memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 25

juta, 2). Juara II, Kota Banda Aceh nama alat rekayasa peralatan

distilasi fraksinasi minyak nilam untuk meningkatkan kadar pachouli

alkohol skala IKM di industry penyulingan nilam rakyat memperoleh

piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 22.500.000,-, 3).

Juara III, Kabupaten Pidie nama alat mesin potong kerupuk serba guna

piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 20.000.000,-, 4).

Juara harapan I, Kabupaten Bireun nama alat, alat tamping darah

(ATD) memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan

Rp 15.000.000,-, 5). Juara harapan II, Kota Banda Aceh nama alat

prototype alat ekstraksi minyak kayu manis sistem uap memperoleh

piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 12.500.000,-, dan

5). Juara harapan III, Kabupaten Aceh Singkil nama alat mixer

memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp

10.000.000,-.

- Lomba Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) se-Aceh I

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi

pengurus posyantekdes dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG

di daerah guna peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan potensi


330

sumber daya alam, mengetahui perkembangan kelembagaan

posyantekdes dalam perannya sebagai unit pelayanan teknologi di

kecamatan, dan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan

strategi pembinaan dan pengembangan TTG sesuai dengan ketentuan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang

operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes).

Hasil pelaksanaan kegiatan ini yaitu Penetapan pemenang lomba pos

pelayanan teknologi perdesaan (posyantekdes) se-Aceh I tahun 2010

yaitu: 1). Juara I, Kota Langsa nama ketua Iwan Pratama, SE

memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp 10

juta, 2). Juara II, Kabupaten Aceh Selatan nama ketua Ida Mestika, SP

memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan Rp

8.000.000,-, 3). Juara III, Kabupaten Aceh Jaya nama ketua Rusli

Afriza memperoleh piala tetap + plakat + sertifikat + uang pembinaan

Rp 6.000.000,-,

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 952.562.000,- realisasi keuangan


Kegiatan pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat


- Kajian evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

telah dilaksanakan pada BPM Aceh.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan

kinerja program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan

BPM Aceh, memastikan secara spesifik kelemahan program yang

bersumber dari pernyataan masyarakat berupa kritik, saran dan

rekomendasi demi penyempurnaan program ke depan, meningkatkan

program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik dalam

skala lokal maupun skala nasional.

Hasil kegiatan ini laporan penelitian dan seminar mengenai kajian

evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa kabupaten/kota di Aceh.

Pemilihan lokasi kabupaten/kota sebagai sampel penelitian didasarkan

kepada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan

cara memilah-milah lokasi daerah berdasarkan karakterisitik yang

diharapkan (seperti jumlah penduduk miskin, dan terdapatnya

program-program yang akan dievaluasi, seperti program BKPG, PEPG,

UEG/KSP, dan UEPG kemudian memilih sampelnya secara acak

(Cooper, 1998).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat/daerah yang

menerima bantuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Aceh dari tahun 2008-2010.

- Pengadaan komputer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk


331

gampong percontohan.

Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk penyediaan kantor keuchik

dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur gampong dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil kegiatan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor keuchik

pengadaan 100 unit komputer PC lengkap beserta meja dan kursi di

kabupaten/kota.



Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan

kesejahteraan keluarga


Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VII dan Hari Keluarga

Nasional (HARGANAS) XVII.

- Peringatan BBGRM VII dan HARGANAS XVII tingkat nasional

Tujuan kegiatan untuk menambah pengetahuan, wawasan, rasa

kebersamaan dalam berbagai bentuk ragam sosial budaya di wilayah

Republik Indonesia.

Hasil kegiatan terlaksananya pembukaan peringatan BBGRM VII dan

HARGANAS XVII tingkat nasional yang diselenggarakan di Palu

Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil

Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh seluruh gubernur,

bupati/walikota, ketua tim penggerak PKK dan keluarga berencana


332

Aceh (Ibu Darwati A. Gani). Pada kesempatan tersebut wakil presiden

menganugerahkan Piagam Manggala Karya Kencana di bidang

keluarga berencana kepada Ibu Darwati A. Gani selaku ketua TP-PKK.

- Peringatan BBGRM VII dan HARGANAS XVII tingkat Provinsi Aceh

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif

masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan

kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui

kegiatan-kegiatan gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan

serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Hasil kegiatan ini terlaksananya peringatan BBGRM VII dan

HARGANAS XVII tingkat Provinsi Aceh yang diselenggarakan di

Kampung Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Tamiang dibuka langsung oleh Gubernur Aceh dihadiri seluruh

gubernur, bupati/walikota, ketua tim penggerak PKK provinsi, kepala

skpa dan masyarakat Aceh Tamiang. Pada acara tersebut Gubernur

Aceh;

Meresmikan proyek-proyek PNPM-BKPG tahun 2009 yang telah

dikerjakan oleh masyarakat dengan menggunakan dana PNPM-

BKPG tahun 2010

Peletakan batu pertama pembangunan kantor datok penghulu Desa

Sp. Kiri dan pembangunan perpipaan air bersih yang didanai

PNPM-MPd

Peninjauan bhakti kesehatan, pelayanan KB, sunnat missal dan

pasar murah oleh TP-PKK kabupaten Aceh Tamiang dan kelompok

SPP

Sedangkan untuk penutupan BBGRM VII dan HARGANAS XVII

Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2010 dipusatkan di Gampong Pasar

Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dan ditutup

oleh Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Setda Aceh.

- Pengadaan peralatan gotong-royong untuk mendukung kegiatan

BBGRM di tingkat provinsi yang ditempatkan di pos belanja bantuan

pada DPKKA.

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Tujuan kegiatan memperbaiki asupan gizi peserta didik melalui

pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat,

kemampuan belajar, ketahanan fisik serta prestasi, sehingga menghasilkan

Insan cerdas dan kompetitif sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh

Nomor 411.2/434/2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang bantuan makanan

jajanan program makanan tambahan anak sekolah dan biaya manajemen

untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Pesantren Se-Aceh Tahun 2010.

Hasil kegiatan program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

merupakan salah satu kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan

telah dilaksanakan dalam bentuk:


333

- Rapat kerja PMT-AS tingkat provinsi

- Pengadaan peralatan masak

- Rakor PMT-AS tingkat nasional.

Rapat Koordinasi Daerah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan

Terpadu (Rakorda Pokjanal Posyandu)

Tujuan untuk mengkoordinasikan program-program Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi dalam penguatan Pokjanal Posyandu, mereview

pelaksanaan rencana kerja Pokjanal Posyandu di tiap kabupaten/kota dan

menjadi ajang untuk saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan peran

Pokjanal Posyandu, guna memperbaiki kinerja Pokjanal Posyandu, baik di

tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Hasil kegiatan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh

Nomor 411.2/433/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang penetapan lokasi dan

besaran biaya pengembangan posyandu plus binaan alokasi dana otsus

Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2010 (untuk 22 gampong di 16

kecamatan).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tujuan kegiatan tersebut untuk memberdayakan keluarga dalam

meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi

luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender

serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Hasil kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk bantuan kepada:

- Sekretariat Rp 2.223.048.500,-

- Pokja I pelatihan fasilitator KDRT dan pelatihan fasilitator pola asuh

anak dalam keluarga Rp 109.356.000,-

- Pokja II temu kader, manajemen keuangan UP2K dan koperasi serta

keaksaraan fungsional Rp 376.188.000,-

- Pokja III lomba masak serba ikan, lomba masak 3 B dan pelatihan

pemanfaatan daur ulang untuk handycraf Rp 139.150.000,-

- Pokja IV fasilitator posyandu lansia dan Sistim Informasi Posyandu

(SIP) Rp 152.257.500,-



Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan Sumber

Daya Alam (SDA)


- Perencanaan (DED) dan pengawasan pembangunan jambo sira type A,

type B, type dan pembangunan bak penampung.

Tujuan dilaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan

harapan para petani garam, dan pengawasan sesuai spek/rab yang telah

ditentukan oleh perencana dapat dilaksanakan dengan baik dan


334

terarah oleh rekanan pelaksana pembangunan jambo sira dan bak

penampung.

Hasil kegiatan perencanaan dalam pembangunan fisik sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, sedangkan pelaksanaan pengawasan

pembangunan jambo sira dan bak penampung terhindar dari mark up

harga yang dapat mengurangi kualitas bangunan.

- Pembangunan jambo sira kepada petani garam

Tujuan pembangunan jambo sira ini dimaksudkan sebagai penguatan

ekonomi masyarakat miskin di daerah pesisir yang menitikberatkan

pada pemanfaatan potensi sumber daya alam, pantai dan pesisir yang

berwawasan lingkungan.

Hasil kegiatan ini yaitu terbangunnya 110 unit jambo sira type A.B,C

dan 165 unit bak penampung, dengan rincian; a). Type A sebanyak

jumlah volume 50 unit dengan dana sebesar Rp 600.000.000,- realisasi

Rp 519.950.000,- atau 86,66% dan fisik 100%. b). Type B sebanyak


Rp 254.790.000,- atau 84,93% dan fisik 100%. c). Type C sebanyak


Rp 235.590.000,- atau 87,25% dan fisik 100%. d). Pembangunan Bak

Penampung Air Garam jumlah volume 165 unit dengan dana sebesar

Rp 1.125.000.000,- realisasi Rp 1.016.235.000,- atau 90,33% dan fisik

100%.

- Pelatihan (field training) petani garam

Tujuan dilaksanakan pelatihan (field training) petani garam untuk

meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani garam di lima

kabupaten dalam Provinsi Aceh.

Hasil kegiatan ini yaitu terlatihnya 600 orang petani garam dengan

rincian peserta pelatihan: a) Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 135 orang

peserta, b) Kabupaten Pidie sebanyak 65 orang peserta, c) Kabupaten

Bireun sebanyak 138 orang peserta, d) Kabupaten Aceh Utara

sebanyak 118 orang peserta, e) Kabupaten Aceh Timur sebanyak 80

orang peserta.

Kepada masing-masing peserta pelatihan petani garam menerima

tambahan modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- yang dititipkan pada

DPKKA.

- Pelatihan bagi penerima manfaat pengrajin aren

Tujuan dilaksanakan pelatihan bagi penerima manfaat pengrajin aren

untuk meningkatkan pengatahuan dan ketrampilan pengrajin aren di

lima kabupaten dalam Provinsi Aceh.

Hasil kegiatan ini yaitu terlatihnya 100 orang pengrajin aren dengan

rincian peserta pelatihan: a) Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 20

orang peserta, b) Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 20 orang

peserta, c) Kabupaten Gayo Lues sebanyak 20 orang peserta, d)


335

Kabupaten Bener Meriah sebanyak 20 orang peserta, e) Kabupaten

Aceh Tengah sebanyak 20 orang peserta.

Kepada masing-masing peserta pelatihan pengrajin aren menerima

tambahan modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- yang dititipkan pada

DPKKA.

Anggaran yang disediakan Rp 2.960.985.000,- realisasi Rp

2.662.934.800- atau 89,93% dan fisik 100%.

Kegiatan operasional dan pelaksanaan teknis penyediaan Alokasi Dana

Gampong (ADG)


- Pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator, tujuan kegiatan pelatihan

ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Fasilitator Teknik,

PJOK dan asisten FK dalam melakukan pendampingan, pelatihan

masyarakat, supervise, pelaporan dan penyiapan dalam pencairan dana

serta pertanggungjawaban dana BKPG, ADG dan PNPM MPd. Hasil

kegiatan ini yaitu terlatihnya Fasilitator Teknik pada tingkat

kecamatan 488 orang, dan asisten fasilitator kecamatan dalam Provinsi

Aceh 1.209 orang dan PJOK 276 orang.

- Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), tujuan BKPG

diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi dan

penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan yang

direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat

gampong. BKPG ditransfer dari Kas Daerah Aceh langsung kepada

6378 gampong dengan total anggaran sebesar Rp 468.550.000.000,-

yang terdiri dari APBA murni Rp 318.900.000.000, 6378 gampong @

Rp 50.000.000 dan APBA-P Rp 149.650.000.000, 5986 gampong @ Rp

25.000.000.

Dana BKPG tahun 2010 telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara

baik untuk kegiatan pembangunan fisik mencapai Rp 244.841.333.900

non fisik Rp 2.846.457.600 (0,89%) dan modal usaha bagi kelompok

perempuan di gampong mencapai Rp 220.862.208.500 (47,14%).

Kegiatan sarana dan prasarana dasar dan pemberdayaan ekonomi

meliputi: a) air bersih, b) bangunan pelengkap, c) saluran, d) jalan

desa, e) jembatan, f) listrik desa, g) MCK, h) pasar desa, i) sarana

kesehatan, j) sarana pendidikan, k) tambatan perahu, dan l) simpan

pinjam kelompok perempuan (SPP).

Dengan adanya BKPG telah tumbuh swadaya dan semangat gotong

royong dalam masyarakat untuk membangun gampong secara mandiri

sesuai kebutuhan serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di

perdesaan. Hasil untuk memberikan motivasi dan semangat kerja para

pelaku dan aparatur gampong dalam mengelola BKPG (PNPM-MPd)

diberikan penghargaan dan hadiah yaitu terbaik I, II, III, harapan I, II,


336

dan III masing-masing Rp 10.000.000,-, Rp 9.000.000,-, Rp 8.000.000,-

, Rp 6.000.000,-, Rp 5.000.000,-, dan Rp 4.000.000,-.

- Pengadaan perlengkapan lapangan asisten fasilitator (As-FK),

Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT), Tujuan

pengadaan perlengkapan untuk meningkatkan kinerja fasilitator

dalam melaksanakan tugas dilapangan sehingga program dapat

terlaksana secara cepat dan terarah. Hasil tersedianya perlengkapan

lapangan meteran 50 m, mantel hujan, sepatu lapangan, topi lapangan,

jacket, ransel dan kalkulator sebanyak 1.941 paket untuk 18 kabupaten

- Pengadaan komputer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk

gampong. sebanyak 14 unit, tujuan dilaksanakan pengadaan adalah

untuk terpenuhinya sarana dan prasarana gampong dan meningkatkan

motivasi aparatur gampong dalam membangun gampong melalui

program BKPG-PNPM MPd. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya 14

unit computer PC lengkap beserta meja dan kursi untuk gampong

terbaik dalam mengelola BKPG

- Pengadaan rak arsip, Tujuan dilakukan pengadaan rak arsip adalah

untuk kebutuhan penyimpan data secara baik dan sistematis. Hasil

kegiatan pengadaan tersebut terpenuhinya 1 unit rak arsip.



Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program mandiri

terpadu


Pelatihan pembangunan ekonomi masyarakat gampong mandiri terpadu,

tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan

kelompok penerima manfaat dibidang usahanya pada aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan

dan pelestarian kegiatan terutama dalam mengembangkan usaha ekonomi

secara mandiri, terpadu dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini yaitu

terlatihnya fasilitator tingkat kecamatan 39 orang peserta dari 8 kelompok

dilokasi gampong yaitu Aceh Utara sebanyak 5 orang, Bireun sebanyak 5

orang, Bener Meriah sebanyak 5 orang, Aceh Timur sebanyak 9 orang,

Aceh Tamiang sebanyak 5 orang, Aceh Jaya sebanyak 5 orang, dan Aceh

Barat Daya sebanyak 5 orang.

Pemberian bantuan modal, tujuannya adalah untuk meningkatkan

motivasi penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga

dapat membentuk masyarakat gampong yang mandiri dan bermartabat.

Hasil kegiatan pemberian bantuan modal yaitu melalui dana APBA sebesar

Rp 1.600.000.000,- pada 4 lokasi masing-masing menerima bantuan Rp

400.000.000,- yaitu a) Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Kuala Bate,

Kabupaten Abdya, b) Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Panga,

Kabupaten Aceh Jaya, c) Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir,


337

Kabupaten Aceh Utara, dan d) Gampong Pulau Harapan, Kecamatan

Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.

Melalui dana Otsus dana yang tersedia Rp 2.075.000.000,- pada 3 lokasi

Gampong Alue Nyamuk, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh

Timur, dan Gampong Teupim Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim,

Kabupaten Aceh Timur Rp 1.000.000.000; serta alokasi untuk Gampong

Tanjong Geulumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Rp

800.000.000,-.

Melalui dana migas 1 lokasi Gampong Alur Gading, Kecamatan Pintu

Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 275.000.000.



4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan

kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan

masyarakat di lokasi PNPM-MPd. Sehingga dalam pelaksanaan program

dilapangan tepat sasaran serta untuk meminimalisir kesalahan mekanisme

pelaksanaan program juga untuk pengembangan program selanjutnya.

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan:

- Sosialisasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan Pemda, intansi

terkait di kabupaten/kota;

- Pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Teknik (FT) sejumlah 408

orang;

- Pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator Kecamatan (FK) sejumlah


338

244 orang;

- Pembinaan, monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan.



Kegiatan pelatihan manajemen pemerintahan desa

Tujuan dilakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya

manusia (SDM) aparatur pemerintahan gampong, sehingga mempunyai

kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing. Hasil Kegiatan

pelatihan manajemen pemerintahan desa terhadap 470 orang aparatur

pemerintahan gampong di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.



Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin

Tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas

dan kualitas pemuda gampong, dan meningkatkan pendapatan ekonomi

masyarakat miskin di gampong. Hasil kegiatan pelatihan-pelatihan yang

dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan

masyarakat miskin adalah:

- pelatihan pemberdayaan ekonomi pemuda gampong dan usaha

ekonomi gampong simpan pinjam;

- pemberian bantuan modal kepada 46 kelompok PEPG dan 23

kelompok UEGS/P.



Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)

Tujuan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengembangan

Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK) adalah untuk meningkatkan

motivasi masyarakat dalam pembangunan di gampong serta untuk

mengetahui perkembangan kegiatan dilapangan. Hasil Kegiatan telah

dilaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring Program PEMK Tahun

Anggaran 2010 untuk 23 kemukiman.



Kegiatan pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS-

BBM

Tujuan kegiatan untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap

penyalahgunaan penyaluran bahan bakan minyak. Dengan adanya

kegiatan ini dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindak

lanjut terhadap pengaduan masyarakat didalam penyaluran BBM. Hasil

kegiatan tidak terlaksana sebagaimana yang dimaksud karena: tidak ada


339

penetapan dan/atau petunjuk operasional dari PMD pusat, dengan kegiatan

yang sama dialihkan ke kegiatan konversi minyak tanah ke gas 3 kg yang

dilaksanakan oleh Biro Perekonomian.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 58.200.000,- realisasi keuangan Rp –

(0%).

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan

dan SDM gampong/kelurahan

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi dan

pengembangan diri para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di

Gampong. Hasil Kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan

kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan jumlah peserta sebanyak

300 orang (10 angkatan) terdiri dari :

- pejabat kabupaten/kota sebanyak 24 orang, yaitu sekretaris atau kepala

bidang BPM kabupaten/kota;

- pejabat kecamatan sebanyak 276 orang, yaitu sekcam atau kasi

pemerintahan atau kasi PMD pada kantor camat dalam Provinsi Aceh.



Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong/

kelurahan

Tujuan dilaksanakan kegaitan ini untuk meningkatkan motivasi dan

pengembangan diri para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di

gampong. Hasil Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan

gampong/kelurahan telah dilaksanakan dalam bentuk:

Pemberian insentif bagi imum mukim sejumlah 767 orang pada

23 kabupaten/kota, setiap Imum Mukim diberikan sebesar Rp 500.000,-

per bulan selama 12 bulan, dengan jumlah dana keseluruhannya sebesar

Rp 4.602.000.000,-. perlombaan gampong tingkat Provinsi Aceh.

Tujuan kegiatan ini untuk mengukur, mengevaluasi dan melihat

pelaksanaan pembangunan, penyelenggraan pemerintahan dan sosial

kemasyarakatan yang telah dilaksanakan atas usaha pemerintah bersama

dengan masyarakat gampong. Terhadap hasil yang diperoleh dari

pelaksanaan kegiatan perlombaan gampong tingkat provinsi, pemerintah

provinsi mengalokasikan bantuan dana pembinaan bagi juara Perlombaan

Gampong Tingkat Provinsi Aceh sebesar Rp 258.548.000,-



6. Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru

masyarakat tertinggal


340

Tujuan dilaksanakan kegiatan perencanaan dan pemberdayaan khusus

pemukiman baru masyarakat tertinggal:

- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana

Mukim/Gampong sebagai pusat pemerintahan;

- Meningkatkan peran serta pemerintahan Mukim dan Gampong dalam

pembangunan;

- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan

Mukim/Gampong untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta

dapat membangun dirinya sendiri;

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong;

- Menumbuh kembangkan swadaya gotong royong masyarakat

Gampong;

- Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong (value income added).

Kegiatan ini juga diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi

Mukim/Gampong tertinggal yang dilaksanakan melalui pola swakelola

oleh masyarakat dalam rangka membangun dirinya sendiri dan

mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mukim/gampong tertinggal

berupa pemberian bantuan modal kepada masyarakat Mukim/Gampong

tertinggal melalui sistem kerjasama langsung (Specific Grant), pelaksanaan

dilakukan dengan pola swakelola oleh masyarakat Gampong dalam

membangun dirinya sendiri.

Hasil Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kantor

keuchik, yaitu:

- Dana APBA sebanyak 7 unit masing-masing diberikan kepada

Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh

Tamiang dan Nagan Raya.

- Dana Otsus Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 71 unit.

- Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur sebanyak 23 unit.

- Dana Otsus Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 unit.

pembangunan gedung UDKP, yaitu: Kecamatan Lembah Seulawah,

Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Selimuem, Kecamatan Kuta Malaka,

Kecamatan Kuta Makmur.



Kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif gampong

Tujuan kegiatan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang

diarahkan untuk kepala keluarga miskin rumah tangga miskin. Hasil

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha

kepada kepala keluarga miskin rumah tangga miskin yang produktif di 13

Kabupaten dengan jumlah 60 gampong dalam 20 Kecamatan. Setiap

Gampong/kelompok akan memperoleh dana bantuan sebesar Rp


341

110.000.000,- kepada masing-masing kelompok yang telah diberikan

pelatihan teknis penerima manfaat untuk 20 angkatan, dengan rincian 10

orang/gampong yang terdiri dari perangkat desa, pengurus unit dan

penerima manfaat yang diselenggarakan di Banda Aceh.



Realisasi Anggaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp


realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan

belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar 57.427.879.925 100 54.698.993.047 95,25


2 Belanja langsung 48.806.628.699 100 47.106.273.511 96,52

TOTAL 57.427.879.925 100,00 54.698.993.047 95,25

C. Permasalahan Dan Solusi

permasalahan:

- belum maksimalnya koordinasi program dan kegiatan pada BPM

kabupaten/kota dengan BPM Aceh (Provinsi);

- belum maksimalnya BPM Aceh dalam memberikan pelatihan

keahlian/ketrampilan kepada aparatur gampong dan masyarakat sebagai

salah satu komitmen BPM Aceh dalam meningkatkan pemberdayaan

masyarakat desa;

- struktur organisasi BPM belum menampung tugas dan fungsi

perencanaan, Monev, data dan pelaporan.

Solusi:

- setelah dilaksanakan rakor tingkat provinsi yang bertujuan untuk

menyelaraskan program dan kegiatan antara BPM Aceh dengan BPM

kabupaten/kota maka diharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk

bersama-sama melaksanakan rekomendasi program dan kegiatan yang

sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- dengan terbentuknya unit pelaksana teknis badan (UPTB) pelatihan dan

pemberdayaan masyarakat gampong maka diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana kegiatan, aparatur

gampong dan masyarakat gampong dalam melaksanakan program dan


342

kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi perencanaan dan

pelaporan perlu adanya bidang program dan pelaporan. Untuk itu

diperlukan Revisi Qanun No.5 Tahun 2007 terhadap nomenklatur atau

susunan organisasi dan tata kerja BPM dengan membentuk kembali

Bidang Program dan Pelaporan.

22. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:







dinas/operasional;





h. Penyediaan bahan logistik kantor;






b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor.


Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan;

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan

Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


a. Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia;

b. Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan;

c. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan

kesetiakawanan sosial.

5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


a. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS;

b. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial;


343

c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa;


e. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi panti;

f. Pemulangan orang terlantar;

g. Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (reintegrasi)

6. Program Pembinaan Anak Terlantar

Kegiatan ini berupa pelayanan dan perlindungan sosial anak.

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma

Kegiatan ini berupa pendayagunaan para penyandang cacat dan eks.

Trauma.

8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo


a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan perasarana panti asuhan/panti

jompo;

b. Pendidikan dan pelatihan cacat netra;

c. Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo;

d. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah;

e. Seleksi orsos penerima bantuan sosial;

f. Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja;

g. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan.

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini berupa pelatihan petugas penyuluh sosial dan penyuluhan

sosial keliling.






dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan

dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan


undangan, penyediaan bahan logistik kantor, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, dan penyediaan jasa pegawai non PNS. Program

ini merupakan program rutin yang setiap tahun dianggarkan. Anggaran

yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 6.225.788.600,-

realisasi keuangan Rp 5.806.809.143,- (93,27%) dan realisasi fisik 99,00%.



Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan belanja jasa


344

cleaning service dan penataan dan rehab ruang arsip. Anggaran yang




Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor merupakan

belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yaitu service

komputer dan pemeliharaan AC. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan





Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu : honorarium PNS

(honorarium panitia pelaksana kegiatan), honorarium non PNS

(honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber) belanja alat tulis kantor,

belanja dokumentasi, belanja jasa publikasi, belanja jasa administrasi peserta,

belanja jasa kantor lainnya, belanja penggandaan, belanja sewa

rumah/gedung/gudang/parkir dan belanja makanan dan minuman.



fisik 100%. sisa anggaran merupakan sisa dana sewa gedung pertemuan yang

tidak perlu dibayarkan karena sudah termasuk kedalam biaya paket meeting

pada kegiatan Semiloka Kesejahteraan Sosial.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan

Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia

Kegiatan ini merupakan aktivitas perjalanan dinas dalam daerah dalam

rangka pembinaan lanjut bagi Lansia yang telah mendapatkan keterampilan

dan modal usaha ekonomi produktif pada tahun 2009 yang lalu pada lima




Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan

Kegiatan pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan merupakan

belanja bahan kelengkapan sarana peribadatan (pengadaan kain sarung,

mukena, dan sajadah) yang diberikan kepada keluarga rentan di Provinsi

Aceh, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (monitoring pemberian

bantuan). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik (100%).


345

Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

Kegiatan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan

dan kesetiakawanan sosial merupakan belanja honorarium PNS

(honorarium panitia pelaksana kegiatan), honorarium non PNS

(honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber), belanja alat tulis kantor,

belanja dokumentasi, belanja bahan publikasi, belanja paket/pengiriman,

belanja jasa administrasi peserta, belanja jasa cleaning service, belanja jasa

kantor lainnya, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa

rumah/gedung/gudang/parkir, belanja makanan dan minuman, dan belanja

perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


realisasi fisik (100%).

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS merupakan belanja jasa kantor lainnya,

belanja modal pengadaan alat-alat angkutan diatas air tidak bermotor,

belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan

peralatan dapur, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja

modal pengadaan konstruksi jalan, dan belanja modal pengadaan konstruksi

bangunan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana kontrak-kontrak

dana kegiatan Otsus Migas yang dilaksanakan di 8 kabupaten/kota yaitu

Banda Aceh, Bireun, Langsa, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Bener


346

Meriah dan Aceh Tenggara.

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan social.

Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial Bagi

PMKS merupakan belanja alat tulis kantor, belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas,

dan belanja pengadaan komputer. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


95,40% dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana dari

kegiatan yang laksanakan sesuai kebutuhan.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan antisipasi dan penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial. kegiatan yang dilaksanakan antara lain

bagi pelatihan pemantapan sdm taruna siaga bencana (tagana), bantuan

Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi keluarga yang rumahnya terkena

musibah, pengadaan lauk pauk tanggap darurat bencana untuk masyarakat

yang terkena bencana, pengadaan bahan-bahan dapur umum lapangan,

pengadaan bahan sandang dan sarana peribadatan untuk korban bencana

alam dan bencana sosial, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana

penanggulangan bencana, pembangunan gudang penyimpanan stock

peralatan pangan penanggulangan bantuan bencana pada 7 kabupaten/kota,

dan belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan pembinaan

kegiatan penanggulangan kebencanaan. Anggaran yang disediakan untuk


17.841.653.650,- (97,36%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran

merupakan sisa dana dari kegiatan penanggulangan bencana termasuk biaya

pengerahan TAGANA yang di gunakan sesuai dengan kejadian bencana

dalam tahun 2010.


Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan merupakan

perjalanan dinas petugas provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka

memonitong pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan di daerah, termasuk monitoring pelaksanaan dana otonomi

khusus dan TDBH Migas 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(100%) dan realisasi fisik 100%.

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi panti

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi panti merupakan kegiatan operasional panti bina

karya yang merehabilitasi para eks. gelandangan dan pengemis di Aceh.

Honorarium non PNS, belanja alat tulis kantor, belanja peralatan kebersihan


347

dan bahan pembersih, belanja bahan obat-obatan, belanja bahan

kelengkapan lapangan, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman,

dan belanja perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(93,96%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana

kontrak.

Pemulangan orang terlantar

Kegiatan pemulangan orang terlantar merupakan kegiatan memulangkan

para orang terlantar yang ada di Aceh, termasuk pemulangan bagi tenaga

kerja Indonesia asal Aceh yang di pulangkan dari luar negeri. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 65.750.000,- realisasi


Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)

Kegiatan pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi)

merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan

Reintegrasi Aceh (BRA). selain digunakan dalam rangka operasional dan

administrasi kantor, kegiatan lainnya adalah: bantuan perumahan bagi

masyarakat korban konflik, public hearing, Workshop penyelesaian

komplain, TOT penguatan perempuan untuk perdamaian, seminar issue,

diskusi ilmiah, resolusi konflik, pelatihan ketrampilan, desiminasi peace education, seminar internasional, pelatihan tentang media perdamaian,

penguatan kelembagaan BRA, kegiatan Komisi Klaim Resolusi (KKR).



realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana reintegrasi yang

dilaksanakan oleh BRA yang tidak dilaksanakan.

6. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pelayanan dan perlindungan sosial anak.

Program pembinaan anak terlantar merupakan program yang menyangkut

kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak melalui bantuan

operasional bagi lembaga sosial perlindungan anak, Tempat Penitipan Anak

(TPA) dan operasional perlindungan anak terlantar di Aceh. Anggaran yang


keuangan Rp 152.873.975,- (83,09%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran

merupakan sisa dana bantuan kelembagaan untuk beberapa lembaga

perindungan anak yang tidak melengkapi administrasi/proposal.

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks. trauma.

Program pembinaan para penyandang cacat trauma merupakan program

yang menyangkut kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks.

trauma di Aceh, yaitu pemberian jaminan hidup (Jadub), bantuan sarana

peribadatan, bagi mantan penyandang penyakit Kusta di kabupaten Gayo

Luas, Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Banda Aceh. Selain itu dana


348

kegiatan juga untuk mendukung peringatan hari penyandang cacat,

kegiatan bimbingan sosial bagi penyandang cacat, pengadaan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang cacat, pengadaan becak

modifikasi bagi penyandang cacat. Anggaran yang disediakan untuk


3.055.335.544,- (89,90%) dan realisasi fisik 90%. Sisa anggaran merupakan

sisa dana dari biaya Jaminan Hidup (Jadub) klien yang mengalami

penurunan jumlah.

8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan perasarana panti asuhan/panti jompo

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti

jompo merupakan kegiatan operasional panti cacat netra "Rumah Seujahtera

Beujroh Meukarya" yang menangani sejumlah 60 klien cacat netra untuk

dilatih dan diberikan penguatan ilmu dan keterampilan sesuai dengan

kebutuhan mereka. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud


realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana SOSH dan uang saku

klien yang mengalami penurunan jumlah klien.

Pendidikan dan pelatihan cacat netra

Kegiatan pendidikan dan pelatihan cacat netra merupakan kegiatan

pembinaan dan peningkatan kapasitas penyandang cacat netra melalui

program di Panti Cacat Netra "Rumah Seujahtera Beujroh Meukarya" yang

menangani sejumlah 60 klien cacat netra untuk dilatih dan diberikan

penguatan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka.




349

fisik 100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana honorarium instruktur yang

tidak aktif.

Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo

merupakan kegiatan operasional panti jompo "Rumah sujahtera geunaseh

sayang" Ulee Kareng yang menangani 60 klien lanjut usia terlantar.

Kegiatan utamanya adalah pemberian jaminan hidup permakanan,

bimbingan mental spiritual, pemberian keterampilan, perawatan kesehatan

bagi klien, termasuk belanja bahan/material untuk kelancaran operasional

panti (belanja bahan obat-obatan, belanja dokumentasi dan belanja bahan

kelengkapan sarana peribadatan), belanja jasa kantor (belanja telpon, belanja

air, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja jasa service peralatan

dan perlengkapan kantor, belanja jasa administrasi peserta, belanja jasa

cleaning service, belanja jasa kantor lainnya). Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.149.270.000,- realisasi keuangan Rp

1.089.976.499,- (94,84%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran merupakan

sisa dana operasional panti jompo yang dipergunakan sesuai kebutuhan,

antara lain biaya, telpon, PDAM, biaya kesehatan dan biaya penguburan.

Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah merupakan

kegiatan peningkatan kapasitas bagi remaja putus sekolah melalui

bimbingan mental dan bimbingan keterampilan menjahit kepada 30 orang

remaja putri putus sekolah. kegiatan ini dilaksanakan di Panti bina remaja

"Rumoh Seujahtera Jroh Naguna" Banda Aceh. Klien yang sudah dilatih

mendapatkan bantuan peralatan usaha berupa seperangkat mesin jahit.



fisik 100%.

Seleksi organisasi sosial penerima bantuan sosial

Kegiatan seleksi Orsos penerima bantuan sosial merupakan belanja

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyaluran bantuan dan

monitoring. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


100%. Sisa anggaran merupakan sisa dana operasional UPTD.

Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja merupakan

operasional selama satu tahun panti remaja putus sekolah "Rumoh

seujahtera Jron Naguna" yang didalamnya berupa honorarium non, belanja

alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko,

materai, dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, belanja bahan obat-obatan, belanja jasa kantor, belanja

perawatan kendaraan bermotor, belanja modal pengadaan peralatan kantor,

belanja modal pengadaan peralatan dapur. Anggaran yang disediakan untuk


350



Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan

Kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak

jalanan merupakan kegiatan operasional UPTD "Rumah Seujahtera Aneuk

Nanggroe" yang menampung dan mendidik anak-anak eks anak jalanan,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak

yang bermasalah sosial psykologis dan anak-anak rentan sejumlah 75 orang

anak. Selain kegiatan operasional, dana kegiatan ini digunakan untuk

belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan

kebersihan, belanja bahan obat-obatan, belanja dokumentasi, belanja bahan

kelengkapan sarana peribadatan, belanja jasa kantor dan lain sebagainya.



fisik 100%.

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial merupakan

program yang menyangkut kegiatan pelatihan petugas penyuluhan sosial

dan penyuluhan sosial keliling, khususnya pemutakhiran data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber

kesejahteraan Sosial (PSKS), pengadaan baliho/spanduk tentang

kesejahteraan sosial, serta keikutsertaan instansi sosial dalam mengikuti

Kesejahteraan Sosial Nasional (KSN) Expo di Jakarta. Anggaran yang



Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Sosial dialokasikan dana sebesar Rp 85.498.337.330,- realisasi

keuangan sebesar Rp 80.769.044.234 (94,47%) dan realisasi fisik 98,12%.

Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

85.498.337.330 99,12 80.769.044.234 94,47



TOTAL 85.498.337.330 99,12 80.769.044.234 94,47


Untuk tahun 2010 tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial.


351

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan

Majelis Adat Aceh (MAA).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

sebagai berikut:






c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;








k. Penyediaan jasa hari-hari besar.




b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia



b. Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan,

perangkat daerah dan lembaga khusus.

5. Program Pengembangan Nilai Budaya


a. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah;

b. Pagelaran, pameran seni se-sumatera (PPSS);

c. Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-indonesia;

d. Pelatihan upacara adat;

e. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum;


352

f. Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni;

g. Pelatihan pemberdayaan lembaga adat.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


a. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno;

b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, mesium dan peninggalan bawah air

c. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program;

d. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu

safiatuddin;

e. Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan

sejarah.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


a. Penyelenggaraan dialog kebudayaan;

b. Pembinaan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival

tingkat nasional

c. Rapat koordinasi kebudayaan;

d. Audisi dan panduan suara gita bahana nusantara;

e. Festival seni dan pagelaran budaya;

f. Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri;

g. Partisipasi museum aceh diluar dan dalam daerah.

8. Program Kerjasama Antar Lembaga

Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


a. Peningkatan pemamfaatan tehnologi informasi dalam pemasaran

pariwisata;

b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri.

10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


a. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;

b. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana pariwisata;

c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;

d. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan

lembaga/dunia usaha;

e. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

standarisasi;

f. Pembuatan masterplan pengembangan kawasan wisata.

11. Program Pengembangan Kemitraan



353

a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database;

b. Pengembangan sdm dan profesionalime bidang pariwisata;

c. Peningkatan peran serta masyarakat daalam pengembangan kemitraan

pariwisata;

d. Pelaksanaan gebyar wisata nusantara.





daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah,


kantor, penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan


bangunan kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, serta penyediaan jasa hari-hari

besar. Program dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang

ada setiap tahun. tujuan untuk kelancaran tugas-tugas rutin kantor yang

berkenaan dengan tata persuratan dan belanja langganan surat

kabar/majalah serta biaya pengiriman/paket, penyediaan sarana

komunikasi, pembayaran rekening air dan listrik, pelayanan keamanan

kantor, barang milik daerah, adminitrasi keuangan, jasa layanan

kebersihan dalam rangka kenyamanan dan kelancaranan kerja pegawai,

kebutuhan alat tulis kantor, penyediaan kebutuhan makan dan minum

harian pegawai, kegiatan rapat-rapat dan memberikan pelayanan kepada

tamu, koordinasi dan konsultasi, serta perayaan hari-hari besar

kenegaraan maupun hari besar Islam.





Kegiatan tersebut bertujuan untuk kelancaran tugas-tugas administrasi

perkantoran, hasilnya adalah tugas pelayanan tugas administrasi pada

masyarakat berjalan lancar, dengan alokasi dana sebesar Rp 291.600.000,-

diakhir tahun anggaran dana yang terserap sebesar Rp 275.933.000,-



Kegiatan tersebut tujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya kenderaan

dinas/operasional dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas

pelayanan kepada masyarakat dibidang kebudayaan dan pariwisata.

kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.800.000,- sampai tahun

anggaran terserap dana sebesar Rp 64.324.000,- (93,49%) dan realisasi fisik

100%.


354

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan tersebut tujuan untuk belanja bahan pemeliharaan dan servies

perlengkapan kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, serta

kenyamanan dalam bertugas. Kegiatan ini mengalokasikan dana Rp

62.740.000,- realisasi keuangan Rp 50.425.000,- (80,37%). dan realisasi

fisik 100%.


Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan tersebut merupakan pembayaran tunggakan pakaian dinas

karyawan/i UTPD Taman Budaya dan Meseum Aceh tahun 2007, dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan seragam dinas pegawai,

dengan hasil yang dicapai adanya keseragaman yang serasi dalam dengan

dana Rp 52.916.800,- realisasi keuangan Rp 49.244.800,- (93,06%) dan




Tujuan memberikan kesempatan para pegawai meningkatkan kapasitas

dan menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi. anggaran yang


(41,68%) dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi karena beberapa

undangan untuk mengikuti diklat, sosialisasi dan lain-lain seringkali

berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan akibat dari

bertumpuknya kegiatan pada waktu yang bersamaan, dan kurangnya

diklat tehnis bidang kebudayaan dan pariwisata.

Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun kelembagaan,


Kegiatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan draf rancangan

Qanun pariwisata di Aceh melalui media cetak (koran). Anggaran yang


(98%) dan realisasi fisik 100%


Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah

Telah dilaksanakan dalam bentuk:

- Pengkajian adat perkawinan Etnis Aceh dan Kluet serta pengkajian

kearipan lokal di Kabupaten Simelue yang dilaksanakan pada bulan

Mei s/d Juni 2010. Tujuan kegiatan ini adalah adanya inventaris data

adat perkawinan Aceh dan kearipan lokal di Kabupaten Aceh Utara,

Aceh Selatan dan Simelue. Hasilnya yang dicapai terbitnya buku adat

perkawinan etnis Kluet, buku adat perkawinan etnis Aceh, buku

kearipan lokal pada masyarakat Simeuleu.

- Jelajah budaya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 14

Mei 2010 di Kota Sabang dengan peserta 25 orang mahasiswa. Adapun

tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada generasi muda


355

keanekaragaman serta meningkatkan apresiasi nilai-nilai budaya lokal

yang hidup dan berkembang dimasyarakat Aceh, hasil dari kegiatan

ini adalah meningkatnya pemahaman dan apresiasi generasi muda

terhadap nilai-nilai budaya lokal.

- Pelatihan pakar adat istiadat (otsus kabupaten/kota) yang dilaksanakan

pada tanggal 28 Mei s/d 02 Juni 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang

dengan peserta 1358 orang. Hasilnya yang dicapai telah meningkatnya

pemahaman tentang adat istiadat dalam masyarakat.

- Festival peragaan adat istiadat (otsus kabupaten/kota) yang

dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s/d 1 Juli 2010 di Kabupaten Aceh

Tamiang dengan jumlah peserta 176 orang peserta guru dan pelaku

adat. Hasilnya memperlihatkan adat istiadat Aceh kepada masyarakat.

- Tinjauan keragaman adat (otsus kabupaten/kota) yang dilaksanakan

pada tanggal 28 Juni s/d 8 Juli 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh

Tengah, dan Kabupaten Aceh Selatan. hasilnya beraneka ragam adat

istiadat yang terdapat pada masyarakat Aceh.




Kegiatan Pagelaran Pameran Seni se-Sumatera (PPSS)

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 Nopember 2010, di

Provinsi Lampung dengan 14 orang artis dan 4 orang official pendukung

dari sanggar Kabupaten Bener Meriah dengan materi pagelaran seni musik

teganing. Tujuan dari kegiatan ini adalah ajang tukar menukar informasi

seni budaya di masing-masing Provinsi se-Sumatera. Anggaran yang



Kegiatan pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Juli 2010 di Taman

Budaya Pekan Baru Provinsi Riau, dengan melibatkan 14 orang artis

pendukung dari sanggar suluh bangsa Kota Banda Aceh dan 5 orang

official dengan materi kegiatan adalah drama tari peh kaye kegiatan ini

untuk dapat berpartisipasi pegelaran bersama Taman Budaya se-Indonesia

(tingkat Nasional). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan pelatihan upacara adat

Pelatihan adat troun u blang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2010

di Banda Aceh, diikuti sebanyak 50 orang peserta terdiri dari pemangku

adat, budayawan, pelaku troun u blang dari Kota Banda Aceh dan

Kabupaten Aceh Besar, yang bertujuan untuk membina dan

meningkatkan pemahaman dalam melestarikan adat istiadat Aceh


356

kedepan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

38.939.000,- realisasi keuangan Rp 38.839.000, (99,74%) dan realisasi fisik

100%.

Kegiatan pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum

Kegiatan tersebut merupakan pengadaan koleksi meseum Aceh berupa

pengadaan kopiah mas meukuetop 737 gram, rencong mas Aceh lengkap

dengan sarung, dan Kain ikat topi teukuetop. Kegiatan tersebut bertujuan

untuk melakukan pembenahan kembali terhadap koleksi museum yang

dimiliki serta melakukan pengumpulan kembali beberapa benda kuno

yang masih berada di berbagai tempat. Anggaran yang disediakan untuk



Kegiatan peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2010 di

Banda Aceh, dengan peserta para Seniman sebanyak 163 orang. Materi

Kegiatan adalah lomba karya seni pertunjukan/exsibisi musik tradicional,

yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat dibidang

seni bagi generasi muda agar dapat menjaga dan melestarikan seni budaya

daerah Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



Kegiatan pelatihan pemberdayaan lembaga adat

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 3 s/d 4

Agustus 2010 di Banda Aceh, dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur

tokoh adat dan pelaku hari Peukan, yang bertujuan Memfasilitasi


357

Pemangku Adat (Hari Peukan) dalam memperoleh Informasi,

pengetahuan atau ketrampilan yang dibutuhkan, dan melakukan

penguatan terhadap lembaga-lembaga adat yang ada ditingkat Mukim dan

Gampong. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.


Kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah

kuno

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara/Konsevasi/Pengawetan/

Penyimpanan koleksi benda budaya, buku-buku perpustakaan dan naskah

kuno. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp

50.000.000,- realisasi keuangan Rp 49.894.500- (99,79%) dan realisasi fisik

100%. Hasilnya adalah terpeliharanya/terawatnya koleksi benda-benda

kuno budaya Aceh, buku perpustakaan dan naskah-naskah kuno.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, mesium dan peninggalan bawah air

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk, yaitu:

- Seminar sejarah yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 Oktober di

Banda Aceh dengan jumlah peserta 120 orang dari unsur instansi

terkait di 23 kabupaten/kota, guru sejarah, budayawan.

- Penyuluhan UU RI No 5 Tahun 1992 dan PP No 10 Tahun 1993 yang

dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 10 Nopember 2010 di Banda Aceh

dengan jumlah peserta 120 orang dari unsur instansi terkait di 23

kabupaten/kota, juru pelihara, guru sejarah di Kota Banda Aceh dan

Aceh Besar, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang

pentingnya memeliharan benda cagar budaya yang berada di

pemukiman masyarakat. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap sejarah dan pelestarian BCB untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan purbakala.


414.155.000,- realisasi keuangan Rp 406.441.000 (98,14%) dan reaisasi

fisik 100%.

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program

Kegiatan tersebut bertujuan untuk penyamaan persepsi dan sinkronisasi

pada penyusunan program serta melakukan evaluasi program dan

kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat dan waktu. Hasilnya adalah

tersedianya acuan kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program, penyempurnaan dan pengelolaan draf museum dan Monumen

Tsunami dan Situs.



fisik 100%.


358

Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu

safiatuddin

Tujuan untuk melakukan pemeliharaan seluruh lokasi Taman Ratu

Safiatuddin dengan hasilnya adalah terlaksananya pemeliharaan dan

perawatan sarana dan prasarana Taman Ratu Safiattuddin. Anggaran yang



Kegiatan pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya

peninggalan sejarah

Kegiatan tersebut bertujuan untuk rehabilitasi dan penataan kembali

benda-benda cagar budaya Peninggalan sejarah. Hasil yang dicapai

terpugar/terpeliharanya/terawat BCB peninggalan sejarah dan

kepurbakalaan diantaranya adalah:

- pembangunan meseum di Kabupaten Aceh Jaya (Migas);

- pembangunan meseum kota di Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus);

- pembangunan pagar situs/makam (Otsus Aceh) di Kabupaten Aceh

Tamiang;

- pemeliharaan/pelestarian fisik peninggalan sejarah (lokasi Monisa

Paya Meuligoe Pereulak di Kabupaten Aceh Timur (Otsus);

- penataan/pelestarian dan rehabilitasi tempat-tempat bersejarah di

Kabupaten Bireuen (Otsus);

- pemugaran dan Penataan Lingkungan Tower PDAM ex Belanda Kota

Banda Aceh (Otsus);

- pembangunan pagar kuburan massal di Meunasah Mon Kecamatan

Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

- pembangunan pagar komplek kuburan syuhada Makam Malem

Dewadi desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunuddom Kabupaten

Aceh Utara;

- pemugaran/penataan lingkungan kuburan syuhada Makan Malem

Dewa di Kabupaten Aceh Utara.





Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Tujuan kegiatan ini adalah menyahuti hasil rekomendasi dialog

kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, serta menggali nilai budaya Aceh

serta meningkatkan apresiasi serta motivasi guna memperkokoh/

memperkuat keperibadian masyarakat. Dilaksanakan pada tanggal 24 s/d

27 Mei 2010 di Kabupaten Aceh Tamiang, pesertanya adalah tokoh adat,

imum mukim, MAA, tokoh pemuda, PKK dan instansi terkait (50 orang).

Hasilnya adalah adanya rekomendasi budaya sebagai bahan atau pedoman

pemantapan budaya dan mengembalikan citra fungsi Aceh sebagai sentral


359

pengembangan kebudayaan Islam dan terciptanya budaya sopan santun,

bersih dan gotong royong serta adanya inventarisasi budaya Tamiang.



fisik 100%

Pembinaan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival

tingkat nasional

Kegiatannya adalah festival nasional teater remaja di jakarta dan

kampanye sadar wisata di Padang pada tanggal 1 s/d 5 Nopember 2010,

dengan jumlah peserta 30 orang remaja Aceh (Aceh Besar dan Kota Banda

Aceh) bertujuan untuk merangsang para tunas bangsa untuk

mengembangkan diri dalam aspek estetika dan sekaligus berlomba

mengekpresikan kreasi dalam seni teater. Hasilnya adalah meningkatnya

kualitas materi pagelaran/pertunjukan sanggar seni dan seniman.



fisik 100%.

Kegiatan rapat koordinasi kebudayaan

Rapat teknis bidang destinasi dilaksanakan pada tanggal 4 s/d Oktober

2010 di Banda Aceh dengan peserta 23 kabupaten/kota yang menangani

bidang pariwisata 2 kegiatan koordinasi kebudayaan dilaksanakan pada

tanggal 29 Nopember 2010 di Banda Aceh dengan peserta 23

kabupaten/kota dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Instansi terkait kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan memadukan

program/kegiatan serta kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

dengan kabupaten/kota dalam penyusunan program kerja kebudayaan dan

pariwisata. Hasilnya adalah ketersedianya acuan pelaksanaan tugas tehnis

bidang kebudayaan dan pariwisata



100%.

Kegiatan audisi dan panduan suara gita bahana nusantara

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2010 di Banda Aceh,

dengan jumlah peserta 79 orang pelajar dan mahasiswa kabupaten/kota se-

Aceh, yang bertujuan menyeleksi tim panduan suara gita bahana

nusantara yang mewakili Aceh tampil di Istana Negara. Hasilnya adalah

kualitas panduan suara teruji/pemahaman notasi angka/balok lagu-lagu

perjuangan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar


fisik 100%

Kegiatan festival seni dan pagelaran budaya

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 Juli 2010, dengan

menampilkan 3 sanggar dalam Kota Banda Aceh (200 orang Artis), dengan


360

materi yang ditampilkan adalah seni tari, teater/sastra, dan musik. Tujuan

kegiatan ini adalah untuk memupuk kembali minat dan apresiasi

masyarakat terhadap seni budaya sendiri terutama para pegiat seni budaya

agar dapat lebih terpacu untuk melahirkan karya-karya terbaik yang pada

akhirnya dapat meningkatkan harkat Aceh. Anggaran yang disediakan



Kegiatan pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri


- Lomba foto dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Agustus 2010 di

Jakarta.

- Pameran pariwisata dan pagelaran budaya daerah pada tanggal 4 Juni

2010 di Jogyakarta.

- Festival nusa dua bali pada tanggal 15 s/d 19 Oktober 2010 di Bali.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat berpartispasi pada setiap event

budaya baik dalam maupun luar negeri ketiga. Anggaran yang disediakan



Kegiatan partisipasi Museum Aceh diluar dan dalam daerah


- Pameran senjata tradisional Aceh pada tanggal 6 s/d 12 Mei 2010 di

Banda Aceh.

- Pameran Islam dalam budaya nusantara pada tanggal 4 oktober s/d 4

nopember 2010 di Medan.

- Pemeran keragaman alat musik tradisional nusantara pada tanggal 12

Oktober s/d 12 Nopember 2010 di Jakarta.

- Pameran perang belanda di Aceh pada tanggal 25 s/d 30 Oktober 2010

di Kabupaten Bireuen.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat melakukan pertisipasi dan

menyediakan informasi mengenai museum Aceh, baik didalam maupun

diluar daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



8. Program Kerjasama Antar Lembaga


Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melihat sampai sejauh mana

pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan pada

kabupaten/kota se-Aceh dengan hasil yang dicapai terlaksananya Monev

pada kegiatan yang dibiayai oleh dana Otsus Aceh, Otsus kabupaten/kota

dan TBH. Migas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




361

9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan peningkatan pemamfaatan tehnologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk memberilan pelayanan informasi melalui

media cetak dan elektronik tentang pariwisata yang cepat, tepat pada

masyarakat. Hasilnya adalah tersedianya data informasi pariwisata pada

Kantor Walikota Banda Aceh dan di Lapangan Terbang Sultan Iskandar

Muda (SIM).


704.000.000,- realisasi keuangan Rp 703.999.150,- (100%) dan realisasi

fisik 100%.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri


- pameran trafel fair dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 4 Oktober 2010 di

Jakarta;

- pameran kemilau nusantara pada tangggal 24 s/d 27 Juli 2010 di

Sumatera;

- pameran matta fair pada tanggal 1 s/d 5 September 2010 di Kuala

Lumpur bertujuan untuk terselenggaranya event-event pariwisata

dalam dan luar negeri dan pengembangan target pasar wisata Aceh.


822.363.000,- realisasi keuangan Rp 814.823.100,- (99,08%) dan realiasi

fisik 100%

10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan objek-objek wisata

yang berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh

Tengah, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh

Utara melalui media gambar (foto). Anggaran yang disediakan untuk


80.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana/Prasarana Pariwisata


- pengadaan perahu wisata mancing Kota Banda Aceh;

- pengadaan kapal wisata Kota Sabang (Otsus);

- pengadaan Speed Boat Kabupaten Aceh Singki (Otsus);

- pengadaan Perahu Naga;

- lajutan pembangunan MCK, drainase dan penimbunan dikomplek

Makam Ratu Nahrasyiah (Otsus);

- lanjutan pembangunan mushala, tempat wudhuk, MCK dan penataan

taman objek wisata Kuta Glee Batee Iliek;

- lanjutan penataan dan pembangunan sarana pemandian air panas

Keneukai Jaboi Sabang;


362

- pembangunan dermaga wisata Kota Banda Aceh (Migas);

- lanjutan pembangunan objek wisata Ie Seum Kabupaten Aceh Besar

(Otsus);

- pembangunan wisata Pantai Nipah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar

(Otsus);

- lanjutan pembangunan gedung seni budaya Kabupaten Aceh Besar

(Otsus);

- lanjutan pembangunan pagar objek wisata Ujung Batee (Misas);

- pembangunan gedung pertemuan di Kabupaten Aceh Jaya (Migas);

- pembangunan objek wisata Sabang (Gapang) Otsus;

- pembangunan MCK, di Rest Area Cot Batee Geulungku Bireuen

(Otsus);

- pengembangan objek wisata lawe ger ger Kabupaten Aceh Tenggara

(Otsus);

- pengembangan objek wisata air terjun lawe dua Kabupaten Aceh

Tenggara (Otsus);

- rehabilitasi gedung kesenian Kabupaten Aceh Tenggara (Otsus);

- pengembangan objek wisata naga kesiangan Kabupaten Aceh

Tenggara (Otsus);

- pengembangan ODTW Grting Buaya Kab. Aceh Selatan (Otsus);

- pembangunan ODTW Air Dingin Kabupaten Aceh Selatan (Otsus);

- pembangunan ODTW Ie Sejuk Penjupian Kabupaten Aceh Selatan

(Otsus);

- pembangunan kawasan wisata air tejun Lae Petak Kabupaten Aceh

Singkil (Otsus);

- pembangunan kawasan wisata Cemara Indah Kabupaten Aceh Singkil

(Otsus);

- pembangunan gedung seni Kabupaten Aceh Tamiang (Otsus);

- pembangunan balai nelayan di Kota Lhokseumawe;

- pembangunan jalan setapak di kawasan wisata Trienggadeng

Kabupaten Pidie Jaya;

- PEMBANGUNAN sarana dan prasarana Pantai Lhoknga Kabupaten

Aceh Besar.



realisasi fisik 100 %

Kegiatan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang 6 tahun tragedi gempa dan

tsunami di Aceh, dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2010 di Banda

Aceh dengan peserta 3000 orang dari masyarakat Aceh dan aparatur

pemerintahan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




363

Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan

lembaga/dunia usaha

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan lembaga/dunia usaha

pariwisata di Aceh dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober s/d 4 Nopember

2010 di Kota Langsa, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah, jumlah

peserta 90 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja

lembaga/dunia usaha pariwisata. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 104.820.000,- realisasi anggaran Rp


Kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

standarisasi

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan

dan profesionalisme pengelola hotel restoran dan rumah makan didalam

pelayanan kepada wisatawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15

s/d 16 Juli 2010, di Banda Aceh dengan pesertanya 40 orang dari 7

kabupaten/kota. Hasilnya adalah meningkatnya pengelola hotel, rumah

makan dan restoran dan terpenuhinya standarisasi, hygienis sera

pelayanan kepada wisatawan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata

Kegiatan ini bertujuan sebagai panduan untuk pengembangan kawasan

wisata di 23 kabupaten/kota. Hasilnya adalah studi kelayakan dan DED

Pembangunan Institut Kesenian Aceh (IKA), Studi pengembangan

kawasan wisata Ulee Lheu (Otsus), Master Plan kawasan wisata Waduk

Keliling, Lantai Lampuuk, Kata Argo Saree (Otsus), DED Taman Wisata

Warter Boom Sabang (otsus), Master Plan Kawasan Wisata Sumur Tiga

Sanag (Otsus). Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



11. Program Pengembangan Kemitraan.

Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan database

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk dapat menyediakan informasi dan

data kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat luas melalui jaringan

internet dan dapat diakses dimanapun. Hasilnya terbitnya buku data

tahun 2010. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



Kegiatan pengembangan SDM dan profesionalime bidang pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan biro

perjalanan wisata di Aceh pekerja, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d

25 Nopember 2010 di Medan Sumatera Utara, dengan peserta 14 orang


364

dari pengelola biro perjalanan wisata di Aceh. Hasilnya adalah BPW

profesional didalam mengemas paket wisata dan meningkatnya jumlah

wisatawan ke Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat daalam pengembangan

kemitraan pariwisata

Kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan sadar wisata, yang bertujuan

terbentuknya kelompok sadar wisata dimasyarakat yang dilaksanakan

pada tanggal 24 Juli 2010 di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan pada

tanggal 21 s/d 25 Desember 2010 di Banda Aceh, Kota Sabang dengan

jumlah peserta 60 orang dari unsur pengelola objek wisata, kelompok

sadar wisata, tokoh masyarakat, MAA, KNPI dan aparatur pemerintahan.



fisik 100%.

Kegiatan pelaksanaan gebyar wisata nusantara

Kegiatan pameran biro perjalanan wisata, kegiatan aktraksi budaya, pada

tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 2010 di Jakarta , dengan peserta masyarakat

dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mempromosi objek wisata

dan aktrasi budaya Aceh, pakaian adat tradisional Aceh. Anggaran yang


keuangan Rp. 46.600.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dialokasikan dana sebesar Rp





(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

62.266.220.305 99,99 59.681.087.346 95,85



TOTAL 62.266.220.305 99,99 59.681.087.346 95,85


Permasalahan:

- sumber daya manusia yang memadai, relevan dan kompetitif yang


365

diharapkan dapat meningkat kemajuan kebudayaan dan pariwisata;

- nomenklatur dinas di kabupaten/kota yang menangani Kebudayaan dan

Pariwisata tidak seragam mengakibatkan terkendala dalam koordinasi

program;

- belum tersosialisasinya UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata;

- terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lingkungan objek

wisata secara temporer, karena banyak objek wisata yang belum ditata

dan dikelola dengan baik;

- masih kurangnya event-event yang mendorong pertumbuhan

kepariwisataan di Aceh, sehingga mempengaruhi jumlah wisatawan

(wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara) untuk datang di

Aceh.

Solusi:

- perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur dengan memberikan

pelatihan-pelatihan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

- mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai UU RI No. 5

Tahun 1992 tentang BCB peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta

UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

- melakukan penelitian-penelitian dan kajian tentang

pembangunan/pengembangan kebudayaan dan pariwisata di masa

mendatang;

- adanya penambahan kegiatan event-event wisata dengan sektor lainnya

dengan adanya saling kerja sama misalnya; event kebudayaan/kesenian,

event permainan rakyat, event olah raga tradisional dll;

- perlu adanya anggaran yang memadai untuk menbangun fasilitas sarana

dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata.

Sekretariat Majelis Adat Aceh

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh

sebagai berikut:




a. Penyediaan surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi;






366



i. Penyediaan jasa dokumentasi kantor;

j. Penyediaan jasa hari-hari besar.



a. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor;

b. Pengadaan peralatan gedung/kantor;

c. Pengadaan mobeleur;


e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

g. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.



- Pelatihan peradilan adat;

- Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat.


Kegiatan ini berupa rapat kerja tahunan.


Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman budaya.




kegiatan penyediaan surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis

kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, makanan dan minuman, jasa

dokumentasi kantor, serta penyediaan jasa hari-hari besar. Kegiatan di

atas merupakan kegiatan rutin kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran

yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 534.516.306,- realisasi




kegiatan pengadaan perlengkapan gedung/kantor, pengadaan peralatan

gedung/kantor, pengadaan mobeleur, pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur,

pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, serta penunjang dan

pembinaan kelembagaan. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin

kantor dan telah dilaksanakan. Anggaran yang dialokasikan untuk


367

program ini sebesar Rp 534.516.306,- realisasi keuangan Rp



Pelatihan peradilan adat

Kegiatan pelatihan peradilan adat dengan melaksanakan training

peradilan adat sebanyak 2 (dua) angkatan, bagi 92 orang peserta,

mewakili gampong/mukim di Aceh. training ini bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas tokoh adat dalam menyelenggarakan peradilan

adat pada tingkat gampong dan mukim. Materi training meliputi dasar-

dasar hukum adat, fungsionaris dan proses peradilan adat, administrasi

peradilan adat dan perpolisian masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 135.482.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp 135.482.000,- (100%) dan realisasi fisik

100%.

Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat

Kegiatan penerbitan majalah/buku-buku tentang adat, yaitu majalah

“Jeumala” (Edisi 33 dan 34), dengan materi yang meliputi peradilan adat,

syair terimong jamee, budaya senyum, salam dan sapa, kearifan lokal

dalam percepatan pembangunan, seni religius Aceh yang terancam

punah, masakan dan makanan khas Aceh, narit maja, resam dalam

tatanan pemerintahan kerajaan Aceh, gelar adat Aceh dan isu-isu actual

tentang budaya Aceh.

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 76.800.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp 74.900.000,- (97,53) dan realisasi fisik

100%.


Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat kerja tahunan MAA yang

dihadiri 40 Orang peserta dari 20 kabupaten/kota. Raker tersebut berhasil

merumuskan dan mempertegas kembali program-program dan kegiatan

utama yang harus dilaksanakan meliputi; bidang hukum adat, bidang

adat istiadat, bidang publikasi dan dokumentasi adat dan bidang

penelitian, pengkajian, pendidikan, pengembangan adat, pemberdayaan

adat, pemeliharaan pusaka/pembinaan khasanah adat serta pengkaderan

generasi muda yang memahami adat Aceh.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 68.105.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp 66.840.000,- (98,14 %).


Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan anggaran yang dilokasikan

untuk program ini sebesar Rp 243.000.000,- dengan realisasi keuangan

Rp 242.298.600,-(99,71%) dan realisasi fisik 100%.


368

Realisasi Anggaran

Majelis Adat Aceh (MAA), dialokasikan dana sebesar Rp 2.407.002.944,-

realisasi keuangan sebesar Rp 2.399.452.944,- (99,44%) dan realisasi fisik

94%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

3.663.333.250 94,00 3.642.703.031 99,44



TOTAL 3.663.333.250 94,00 3.642.703.031 99,44


Permasalahan:

Tidak adanya dana pembinaan/monitoring khusus untuk memperkuat proses

dan adminitrasi peradilan adat di daerah kabupaten/kota. Akibatnya,

penerapan administrasi peradilan adat masih belum memenuhi standar.

Selain itu, sebagian peserta training yang mewakili gampong dan mukim,

ternyata tidak menyampaikan atau menyerahkan hasil-hasil training kepada

pimpinan gampong dan mukim. Sehingga pendampingan untuk penerapan

sistem administrasi peradilan adat di lapangan terkendala.

Solusi:

Untuk mengatasi hal tersebut, sekretariat MAA melakukan monitoring secara

swadaya (tanpa dukungan dana APBA), khususnya untuk wilayah kota Banda

Aceh. Namun, tentu saja jangkauannya sangat terbatas.

24. URUSAN STATISTIK

Urusan wajib mengenai Statistik, Pemerintah Aceh telah melaksankannya

melalu Lembaga Daerah yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Urusan Perencanaan pembanguan), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi

dan Telematika (Urusan Perhubungan). Hal ini dikarenakan anggaran belanja

Non Program dan belanja Program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan

dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan

permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.


369

25. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan sebagai

berikut:










g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan;

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan;



k. Penyediaan jasa pegawai non PNS.







e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.




b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;

b. Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku

sejarah;

c. Pengolahan arsip;

d. Reproduksi/alih media.

5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.


370

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan ini berupa bimbingan/penyuluhan kearsipan

7. Program Peningkatan SDM Kearsipan

Kegiatan ini berupa penilaian arsiparis



a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar;

b. Pengembangan minat dan budaya baca;

c. Suvervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat;

d. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat budaya

baca di daerah;

e. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;

f. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;

g. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah;

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

i. Pembangunan gedung perpustakaan.

B. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan




air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis

kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perudang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa

pegawai non PNS. program dan kegiatan ini merupakan program dan

kegiatan rutin kantor dengan output tersedianya jasa surat menyurat,

terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

tersedianya jasa administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor,

terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. Anggaran yang disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp

2.293.433.300 realisasi keuangan Rp 2.042.679.843,- (89,07%) dan realisasi

fisiknya 100%.


Pembangunan gedung kantor

Hasil yang dicapai terlaksananya pembuatan tempat parkir kendaraan roda

2. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


371

190.800.000 realisasi keuangan Rp 190.000.000,- (99,58%) dan realisasi fisik

100%.


Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.



100%.


Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.



100%.


Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 151.100.000 realisasi keuangan Rp 151.005.840,-



Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan


sebesar Rp 100.000.000 realisasi keuangan Rp 99.884.000,- (99,88%) dan



Hasil yang dicapai terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan


sebesar Rp 210.500.000 realisasi keuangan Rp 207.400.000,- (98.53%) dan




Hasil yang dicapai terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 83.000.000

realisasi keuangan Rp 82.862.000,- (99.83%) dan realisasi fisik 100%.


Hasil yang dicapai terlaksananya hunting, KCKR, sosialisasi PP dan

Undang-undang tentang KCKR. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 77.230.000,- realisasi keuangan Rp 74.785.000


Peningkatan kualitas pelayanan publik

Hasil yang dicapai terlaksananya peningkatan pelayanan perpustakaan pada

hari libur dan perpustakaan keliling. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 174.080.000,-realisasi keuangan Rp


372


4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Hasil yang dicapai terlaksananya penyusutan dan pemusnahan arsip

dilembaga Arsip dan Perpustakaan. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 107.400.000 realisasi keuangan Rp

43.980.000,- (40,95%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan penyusunan daftar

penyusutan dan pemusnahan arsip yang merupakan keluaran dari kegiatan

ini telah selesai dikerjakan sampai tahap pembahasan tingkat propinsi,

sementara keterbatasan waktu pembahasan dari pihak tim ahli Arsip

Nasional Jakarta (ANRI) sehingga dana honorarium untuk tim ahli tersebut

tidak digunakan.

Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah

Hasil yang dicapai terlaksananya survey arsip pada 10 SKPA. Anggaran

yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 23.990.000 realisasi

keuangan Rp 7.750.000 (32.31%) dan realisasi fisik 100%. Tahapan kegiatan

ganti rugi arsip/dokumen telah dilaksanakan, setelah dilakukan penilaian

arsip/dokumen dimaksud kurang bernilai guna tinggi sehingga tidak

dilakukanbiaya ganti rugi. Untuk sub kegiatan wawancaratokoh/pelaku

sejarah telah dilaksanakan karena ketidaksiapan waktu tokoh yang telah

ditentukan sehingga dana untuk kegiatan tersebut tidak dapat digunakan.

Pengolahan arsip

Hasil yang dicapai terlaksananya pengolahan arsip dan penataan arsip.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 83.570.000


Reproduksi/alih media

Hasil yang dicapai terlaksananya reproduksi arsip dan alih media arsip.


121.380.000 realisasi keuangan Rp 59.717.500,- (49,20%) dan fisik 100%.

Pada awalnya kegiatan ini direncanakan dikerjakan oleh pihak ke 3, namun

pada tahap pelaksanaan dapat dikerjakan oleh staf bidang pelestrian dan

konservasi sehingga dana untuk pih ak ke 3 tidak digunakan.

5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Hasil yang dicapai terlaksananya fumigasi arsip dan bahan pustaka.


102.000.000 realisasi keuangan Rp 80.665.400 (79,08%) dan realisasi fisik

100%.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Bimbingan/penyuluhan kearsipan

Hasil yang dicapai terlaksananya bimbingan tehnis dan penyuluhan

kearsipan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


373


100%.

7. Program Peningkatan SDM Kearsipan

Penilaian arsiparis

Hasil yang dicapai terlaksananya penilaian angka kredit arsiparis berprestasi

dan pustakawan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud

sebesar Rp 97.930.000 realisasi keuangan Rp 87.663.000 (89,52%) dan



Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar, hasil yang dicapai terlaksananya

lomba minat baca dan kegiatan Lucky Draw. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 177.820.000 realisasi keuangan Rp


Pengembangan minat dan budaya baca

Hasil yang dicapai terlaksananya pengkajian/penyuluhan minat baca dan

cetak bahan pustaka. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Suvervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Hasil yang dicapai terlaksananya pembinaan perpustakaan, pendataan

perpustakaan dan penggandaan nomor pokok perpustakaan. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 77.360.000 realisasi


Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat budaya baca di

daerah

Hasil yang dicapai terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan dan

pengadaan bahan pustaka untuk pembangunan gedung perpustakaan yaitu 1

(satu) unit gedung perpustakaan dan arsip daerah Kota Lhokseumawe, 6

(enam) unit gedung perpustakaan desa di Kabupaten Aceh Singkil, 1 (satu)

unit gedung perpustakaan desa di Kota Langsa, 2 (dua) unit gedung

Perpustakaan Gampong di Kabupaten Bireuen, 3 (tiga) unit gedung

Perpustakaan Pesantren di Aceh Besar, 3 (tiga) unit Perpustakaan gampong

diKabupaten Nagan Raya, 1 (satu) unit gedung Perpustakaan Gampong di

Kabupaten Aceh Barat. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 6.604.000.000,- realisasi keuangan Rp 6.398.012.000,-


Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Hasil yang dicapai terlaksananya penyusunan program kegiatan tahunan.




374

fisik 100%.

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan pameran buku di daerah (story

telling dan pemilihan raja dan ratu baca. Anggaran yang disediakan untuk

kegiatan dimaksud sebesar Rp 64.470.000 realisasi keuangan Rp


Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan buku perpustakaan sebanyak

27.020 eksemplar. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud




Hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan di 23 kabupaten/kota. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Pembangunan gedung perpustakaan

Hasil yang dicapai terlaksananya pembangunan 2 (dua) unit gedung

Perpustakaan Gampong di Kabupaten Bireuen, 2 (dua) unit gedung

perpustakaan Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, 5 (lima) unit gedung

perpustakaan Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, pengadaan kontruksi

bangunan gedung kantor dan tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di

Kabupaten Aceh Timur serta sarana dan prasarana perpustakaan umum

Kabupaten Pidie dan pengadaan bahan pustaka. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 6.768.379.752 realisasi keuangan Rp

6.352.566.400,- (93.86%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Untuk Badan Arsip dan Perpustakaan dialokasikan dana sebesar Rp

30.208.511.397,- realisasi keuangan keseluruhan anggaran sebesar Rp

29.077.829.754 (96,26%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan

belanja tidak langsung dan langsung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel

berikut ini.


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

30.208.511.397 100 29.077.829.754 96,26



TOTAL 30.208.511.397 100 29.077.829.754 96,26


375


Permasalahan:

- meningkatnya jumlah pengunjung pemustaka dan tingginya minat baca

masyarakat, sementara jumlah jam layanan perpustakaan dirasakan masih

kurang;

- belum tertampungnya beberapa usulan dari kabupaten/kota baik untuk

permintaaan buku, sarana prasarana pendukung maupun gedung

Perpustakaan dan Arsip;

- kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kearsipan.

Solusi:

- untuk menatisipasi peningkatan pemustaka ini, perlu dilakukan

penambahan jam layanan disamping layanan pada jam kerja, layanan

diluar jam dinas pada hari sabtu dan minggu juga akan dibuka pelayanan

pada malam hari;

- agar usulan kabupaten/kota dapat tertampung pada anggaran kedepan;

- perlunya sosialisasi kearsipan agar tercipta masyarakat sadar arsip.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan wajib mengenai perpustakaan, Pemerintah Aceh telah melaksankannya

melalu Lembaga Daerah yaitu: Badan Arsip dan Perpustakaan (Urusan Kearsipan).

Hal ini dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja Program tidak

dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga

daerah tersebut.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat, maka urusan pilihan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Aceh pada tahun 2010 meliputi beberapa urusan yaitu:

1. Urusan kelautan dan perikanan;

2. Urusan pertanian;

3. Urusan kehutanan;

4. Urusan energi dan sumber daya mineral;

5. Urusan pariwisata;

6. Urusan industri;


376

7. Urusan perdagangan;

8. Urusan ketransmigrasian.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan tersebut di atas, telah dilaksanakan

sejumlah program dan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan serta permasalahan dan

solusinya sebagai berikut:

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan sebagai berikut:


1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan ini berupa pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan


a. Identifikasi dan penangkaran ikan;

b. Pengawasan dan penertiban illegal fishing.

3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut.

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan


a. Pengembangan bibit ikan unggul;

b. Pembinaan dan pengembangan perikanan;

c. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar;

d. Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan;

e. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau;

f. Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan.

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap


a. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatan daya jelajah

dan produktifitas nelayan;

b. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan.

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi perikanan


a. Temu usaha kelompok usaha bersama dengan pengusaha dan temu

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan, operasional Pusat Jaringan

Usaha dan Investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran

hasil perikanan dan kelautan.


377

B. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan

masyarakat pesisir, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembinaan,

pendampingan usaha dan penciptaan usaha baru di wilayah pesisir.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 204.320.000,- realisasi


2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengedalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan identifikasi dan penangkaran ikan

Kegiatan ini bertujuan dalam pelestarian ekosistem terumbu karang

sebagai tempat hidup ikan yang berbasis masyarakat dengan kegiatan

utama yaitu pengadaan terumbu karang buatan, dengan transplantasi

terumbu karang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp

1.290.405.500,- realisasi keuangan Rp 975.405.500,- (75,59%) dan


Kegiatan pengawasan dan penertiban illegal fishing

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan melalui operasional pengawasan

dan penertiban illegal fishing di perairan Aceh Singkil dan Aceh

Tamiang dan pengadaan alat komunikasi untuk nelayan serta

Operasional Post Check Point (PCP) di perbatasan Aceh dengan tujuan

menjaga kelestarian kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 433.820.000,- realisasi


3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan hukum

pendayagunaan sumberdaya laut, dalam bentuk pertemuan koordinasi

lintas sektor, sosialisasi UU No. 45 Tahun 2009 dan penjemputan

nelayan terdampar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sumberdaya laut yang

berkelanjutan dan pemahaman UU perikanan yang baru serta proses

dan mekanisme perizinan kapal perikanan, disamping untuk

menyelamatkan dan mengembalikan para nelayan Aceh yang

mengalami musibah dan terdampar di luar daerah. Anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp 174.820.000,- realisasi keuangan Rp


4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul


378

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan operasional Balai Benih

Ikan (BBI) dengan pembangunan fisik balai benih dan pengadaan sarana

produksi yang dapat mendukung pengembangan budidaya air tawar.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 11.386.202.500,- realisasi


Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan

Kegiatan ini dalam bentuk agro input, pompanisasi tambak, keramba

dan sarana pembenihan serta normalisasi saluran tambak, dengan

tujuan untuk mengembangkan kawasan budidaya perikanan produktif,

berbasis masyarakat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp



Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pekerjaan pokok

pembangunan dan rehabilitasi kolam rakyat, penyusunan master plan,

dempond kawasan budidaya air tawar dan perencanaan pembangunan

aquarium alam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha rakyat

dibidang perikanan budidaya air tawar dan termanfaatkan potensi

budidaya ikan air tawar serta tersedianya kebutuhan komuditi ikan air

tawar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.312.480.000,- realisasi


Kegiatan pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan

Kegiatan ini berupa restocking ikan di perairan umum, seperti danau,

waduk dan sungai, dengan tujuan untuk pelestarian sumberdaya ikan di

perairan umum yang sebagai bagian dari implementasi program Aceh

Green Vision. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 553.320.000,-


Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi saluran tambak dan

rehabilitasi tambak rakyat dan pengembangan kawasan usaha budidaya

air payau, dengan tujuan untuk revitalisasi perikanan budidaya air

payau. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.029.460.000,- realisasi

keuangan Rp 8.254.278.320,-(91,41%) dan realisasi fisik 100%.

Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengujian terhadap

pemakaian bahan kimia pada produk perikanan dan pelatihan tenaga

inspektur hama penyakit ikan bagi 23 orang peserta dari kabupaten

/kota, dengan tujuan untuk terkendalinya penyebaran penyakit ikan

atau udang, bebas dari bahan kimia dan tersedia SDM untuk

melakukan inspeksi sehingga akan meningkatnya kuantitas dan kualitas

produk perikanan Aceh, sehingga nilai jual mampu bersaing baik

dipasar dalam negeri maupun di luar negeri. Anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp 140.000.000,- realisasi Rp 126.700.000,-


379


5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatan daya

jelajah dan produktifitas nelayan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perahu

jukung, mesin boat, rumpon, alat tangkap bagi nelayan di 17

kabupaten/kota dengan tujuan untuk peningkatan daya jelajah dan

produktifitas nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan sehingga

dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Anggaran

yang dialokasikan sebesar Rp 7.418.111.822,- realisasi keuangan Rp


Kegiatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Kegiatan ini telah dilaksanakan berupa study amdal, pembangunan

pabrik es, balai nelayan, tempat perbaikan jala, pembangunan dermaga,

tebing dermaga, sheet pile, tambat labuh, pengerukan pelabuhan dan

kantor administrasi, bertujuan tersedianya sarana dan prasarana

perikanan tangkap sebagai pendukung operasional pelabuhan perikanan

di Aceh. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 57.172.261.458,-

realisasi keuangan Rp 50.588.264.- (88,48%) dan realisasi fisik 100%.

6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan temu usaha kelompok usaha bersama dengan pengusaha dan

temu KKMB

Kegiatan tersebut berbentuk pertemuan para pengusaha perikanan dan

temu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dengan tujuan

pembinaan pengusaha perikanan menuju mandiri dan membuka akses

terhadap sumber-sumber permodalan. Anggaran yang dialokasikan


380

sebesar Rp 100.000.000,- realisasi keuangan Rp 100.000.000,- (100%)


Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Jaringan Usaha dan

Investasi (PUSJUI) Serta Peningkatan Upaya Pemasaran Hasil

Perikanan dan Kelautan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan Unit

Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan fasilitas UMKM, partisipasi

pameran produk perikanan, pelatihan SNI, pengujian formalin di pintu

masuk Aceh dan pengadaan tong fiber. Tujuan dari kegiatan ini agar

dapat memanfaatkan peluang pasar nasional dan internasional untuk

pemasaran komoditi hasil perikanan, tersedianya tenaga teknis

laboratorium yang trampil dan adanya lembaga Unit Pengolahan Ikan

(UPI) propesional serta berfungsinya lembaga UMKM. Anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp 1.925.960.000,- realisasi keuangan Rp

1.733.364.000,- (90%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan, dialokasikan dana sebesar Rp

128.029.339.597,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 115.482.728.415,-

(90,20%) dan realisasi fisik 98,56%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak


ini:


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

128.029.339.597 98,56 115.482.728.415 90,20



TOTAL 128.029.339.597 98,56 115.482.728.415 90,20

C. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan

anggaran tahun 2010 tidak ditemukan permasalahan yang berarti, namun

terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu transplantasi terumbu

karang di Kota Sabang, karena terumbu karang di wilayah perairan Sabang

terjadi pemutihan (bleeching) sehingga tidak tersedia donor untuk

transplantasi.


381

2. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan







d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;




h. Penyediaan komponen instalasi listrik;

i. Penyediaan peralatan rumah tangga;


k. Penyediaan makan dan minuman;

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan jasa pegawai non PNS.





c. Pengadaan meubeuler;


e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

g. Pemeliharaan berkala meubeuler;

h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.


Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian kerja lapangan (Satpam)




b. Peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi daerah.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Kegiatan ini berupa pengembangan diversifikasi tanaman.

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Kegiatan ini berupa promosi atas hasil produksi pertanian unggulan

daerah.


382

7. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian

Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi

pertanian tepat guna.

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian


a. Penyediaan sarana produksi pertanian;

b. Pengembangan bibit unggul pertanian.

A. Realisasi Program dan kegiatan





penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas,

penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor,

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen

instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan dan

minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, serta

penyediaan jasa pegawai non PNS. Program dan kegiatan di atas

merupakan program dan kegiatan rutin kantor yang telah dilaksanakan

dengan hasil yang dicapai telah terlaksananya kegiatan surat menyurat,

tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kedinasan di lingkup Dinas

Pertanian Tanaman Pangan.





pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor,

pengadaan meubeuler, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala

meubeuler, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. kegiatan di atas

telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai terbangunnya sarana

perkantoran dan sarana sekolah kedinasan, fasilitas bagi aparatur

kedinasan, meubeuler kantor, dan terlaksananya pemeliharan kantor di

lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan.




Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan (Satpam)


tersedianya seragam khususnya bagi petugas keamanan (Satpam)


383

lingkup dinas.




Kegiatannya adalah pendidikan dan pelatihan formal serta peningkatan

pengembangan sumber daya dan potensi daerah. Kedua kegiatan di atas

telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai peningkatan ilmu dan

ketrampilan aparatur, tersediannya data base pembangunan dan potensi

hasil produksi pertanian TP. Anggaran yang disediakan sebesar Rp



5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan

masyarakat melalui peningkatan hasil produksi pertanian dengan

pengendalian OPT dan antisipasi bencana alam. Dari kegiatan ini hasil

yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan hasil produksi

pertanian, dengan outcome kegiatan Adanya Peningkatan hasil produksi

komoditas pertanian melalui diversifikasi usaha dan berdaya saing untuk

menambah income petani. Anggaran yang disediakan sebesar Rp



6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah

Telah dilaksanakan yang bertujuan meningkatkan promosi dan

pemasaran hasil produksi pertanian masyarakat melalui peningkatan

keanekaragaman dan kualitas produk pertanian. hasil dari kegiatan ini

diharapkan terlaksananya promosi dan pemasaran hasil produksi

pertanian melalui kegiatan event promosi seperti pameran. Outcome

yang dihasilkan adalah adanya peningkatan mutu produk pertanian di

daerah dan menjalin kerjasama berbagai pihak baik petani produsen,

pengusaha dan eksportir dalam pemasaran produk hasil pertanian.


Rp 652.187.000,- (78,38%) dan realisasi fisik 83,18%.

7. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian tepat

guna

Telah dilaksanakan yang bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat

guna yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha

olahan pangan serta usaha pertanian. hasil yang diperoleh adalah

ketersediaan berbagai alat dan mesin pertanian, ketersediaan

bangunan/sarana pendukung kelengkapan alat dan mesin serta fasilitas

umum lainnya. Penambahan jumlah alat dan mesin pertanian di


384

berbagai kabupaten/kota, Ketersediaan berbagai bangunan

pendukung/pelindung bagi alat dan mesin pertanian. Anggaran yang



8. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Kegiatannya adalah Penyediaan sarana produksi pertanian dan

Pengembangan bibit unggul pertanian. Telah dilaksanakan yang

bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan sentra produksi

melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai tinggi dan

berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah petani. Hasil yang

diperoleh adalah Ketersediaan berbagai sarana produksi padi, palawija

dan hortikultura; Ketersediaan bangunan/sarana pendukung; berdirinya

berbagai kebun hortikultura dan kawasan sentra pengembangan Padi,

Palawija dan Hortikultura di berbagai kabupaten/kota; Penambahan

jumlah alat dan mesin pertanian di berbagai kabupaten/kota.



Realisasi Anggaran

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dialokasikan dana sebesar Rp





385


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

206.741.802.756 98,76 191.093.654.594 92,43



TOTAL 206.741.802.756 98,76 191.093.654.594 92,43

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- kegiatan yang sudah di tender namun tidak di kerjakan oleh pemenang

tender sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga

diputuskan untuk melaksanakan tender kembali sudah tidak cukup

waktu lagi;

- spesifikasi yang diinginkan tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga;

- bergesernya waktu tanam sehingga jadwal tanam sudah tidak sesuai

lagi.

Solusi:

- diharapkan untuk tahun 2011 pembahasan anggaran dapat dipercepat

sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang

direncanakan;

- perlunya kontrol yang tepat mengenai efisiensi dan efektif dalam

pelaksanaan kegiatan azas manfaatnya.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan

Peternakan Aceh sebagai berikut:







d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;




386






l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah;




b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.




dan Keuangan


realisasi kinerja SKPA.

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;

b. Penanggulangan kasus flu burung;

c. Diagnosa penyakit hewan dan peningkatan mutu genetik.

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak


a. Pembibitan dan perawatan ternak;

b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;

c. Pengembangan agribisnis peternakan;


e. Pengembangan kawasan ayam ras petelur;

f. Perencanaan pembangunan peternakan;

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


a. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah;

b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

peternakan masyarakat.

B. Realisasi Program dan kegiatan


Program dan kegiatan ini telah dilaksanakan dan merupakan program

dan kegiatan rutin kantor yaitu penyediaan jasa surat menyurat,

penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

peralatan dan alat perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan


387

dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 57 unit kendaraan roda 2 dan

17 unit kendaraan roda 4, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman

untuk rapat diluar jam kantor, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah.

Anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan di atas sebesar




Program dan kegiatan ini telah dilaksanakan dan juga merupakan

program dan kegiatan rutin kantor yaitu pembangunan gedung kantor,

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, termasuk biaya

untuk pergantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas

untuk 57 unit roda 2 dan 17 unit roda 4.

Anggaran yang disediakan Rp 2.197.242.000,- realisasi Rp




Kegiatan tersebut telah dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas luar

daerah dan kontribusi peserta dalam rangka mengikuti kursus, pelatihan,

Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas sumber daya

aparatur. Anggaran yang disediakan Rp 67.835.000,- realisasi Rp



dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk pembangunan/pengadaan

sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan ternak, antara

lain: pengadaan obat ternak besar 3.500 ekor, obat ternak kecil 3.500

ekor, obat ternak unggas 2.750 ekor, Strichnine 3 kg, pegadaan peralatan

Puskeswan 1 paket, pengadaan peralatan kesmavet 1 paket.

Kegiatan penanggulangan kasus flu burung

Telah dilaksanakan dalam mendukung kelancaran operasional LDCC dan

PDSR dalam penanggulangan Flu Burung di Aceh.

Kegiatan diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik

Telah dilaksanakan dalam bentuk bantuan biaya pemeriksaan specimen,


388

pengadaan peralatan laboratorium/bahan kimia/antigen/obat-obataan,

untuk keperluan diagnosa penyakit hewan dan peningkatan mutu

genetik ternak yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Diagnostik,

IB/TE Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas sebesar Rp



6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan perawatan ternak

Kegiatan ini antara lain difokuskan untuk pengadaan bibit ternak dan

pengembangan kebun rumput. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah

Pengadaan bibit ternak sapi 1.583 ekor, kerbau 142 ekor, kuda 3 ekor,

kambing 2003 ekor, semen beku 11.000 straw, obat 3 paket, N2 Cair

4.800 liter, KIT IB 21 paket, pakan ternak 35.700 kg, traktor 4 unit,

generator listrik 1 paket, mesin tetas 6 unit, chopper 15 unit, mesin

potong rumput 1 paket, mesin pellet 1 unit , mesin pompa air 1 paket,

timbangan ternak 1 unit, container 5 unit, talut I unit, batamas 11 unit,

rumah jaga kawasan 2 unit, rumah mes karyawan 1 unit, pemagaran

lokasi kawasan 24 ha, kandang kambing 2 unit, kandang sapi 3 unit.

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Telah dilaksanakan dalam bentuk pemberian sapi 328 ekor, kerbau 85

ekor, kuda ekor, itik 1.000 ekor, bahan kandang 1 paket, obat 1 paket,

pakan ternak itik 16.440 kg.

Pengembangan agribisnis peternakan

Pada kegiatan pengembangan agribisnis peternakan kegiatan difokuskan

pada kegiatan pengadaan bibit ternak dan pembangunan kandang

ternak. Realisasi dari kegiatan ini adalah pengadaan ternak sapi 190 ekor,

pullet 5.000 ekor, pakan ternak 203.996 kg, kandang ternak 3 paket,

pagar kawasan 1 paket, alat kandang 11 paket, kebun HMT 3 Ha, obat 1

paket, mixer 1 unit, alat medis 30 paket, alat IB 30 paket, mess anak

kandang 2 unit.

Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Melalui kegiatan ini antara lain telah dilaksanakan perjalanan dinas

dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

peternakan di seluruh kabupaten/kota se Aceh.

Pengembangan kawasan ayam ras petelur

kegiatan ini difokuskan untuk pengembangan kawasan ayam ras petelur

di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Kota Subulussalam dan UPTD

balai ternak non ruminansia di Saree. Paket pekerjaan yang telah

direalisasikan antara lain untuk pembayaran honor petugas kandang,

pengadaan bantuan bahan baku kandang itik 1 paket, pengadaan pullet

5.000 ekor, pengadaan ternak itik 1.000 ekor, pengadaan obat, vaksin dan


389

feed suplemen ternak unggas 65.000 ekor, pengadaan obat ternak itik 1

paket, pengadaan pakan ayam layer 443.368 kg, pengadaan pakan ayam

kamaras 13.200 kg, peengadaan pakan ternak itik 5.000 kg, pakaian kerja

lapangan 24 stel, sepatu lard 24 pasang, sosialisasi pekerjaan rutininitas

ayam ras petelur untuk anak kandang 1 paket, pengadaan mesin

kompressor (penyemprot kandang) 4 unit, pengadaan pompa air 5 s/d 5,5

hp terpasang 4 unit, pengadaan handsprayer 10 unit, pembangunan

tower air tangki fiber glass dan instalasi terpasang 4 unit, pembuatan

sumur 20 cincin 5 unit, pembangunan gudang pakan dan telur 50 m2,

pembangunan kandang ayam ras petelur 7 unit kapasitas @ 5000

ekor/unit 3.500 M2.

Perencanaan pembangunan peternakan

Terselenggarakannya rapat koordinasi perencanaan pembangunan

peternakan, otsus dan migas tahun 2010 sebanyak 2 tahap yang

dilakukan di Banda Aceh dan workshop pelaksanaan kegiatan

pembangunan peternakan sebanyak 1 tahap, yang diselenggarakan di

Banda Aceh.

Selain itu melalui kegiatan ini juga telah direalisasikan penyusunan dan

cetak buku rencana program peternakan tahun 2010, petunjuk teknis,

data base peternakan, renstra, renja, laporan tahunan 2010, verifikasi

data peternakan dan buku statistik peternakan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas Rp 51.455.271.218,-


7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk promosi hasil produksi

perternakan dari daerah Aceh untuk di pamerkan pada ajang Indonesia

agribisnis expo 2010 yang di adakan di Surabaya, Internasional Expo 2010

di Malaysia, burung berkicau expo 2010 di Boyolali.


390

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan

masyarakat

Telah dilaksanakan dan dipergunakan untuk ekspose hari pangan se-

dunia di adakan di Kabupaten Bireuen, pawai dan pameran

pembangunan/hari krida pertanian yang diadakan di Banda Aceh

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan di atas Rp 458.528.000,-


Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dialokasikan dana sebesar Rp


dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

88.348.894.968 100 82.693.731.816 93,60



TOTAL 88.348.894.968 100 82.693.731.816 93,60



Kesehatan Hewan dan Peternakan.

3. URUSAN KEHUTANAN

Urusan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan

sebagai berikut:



Adapun kegiatan yanng dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;


391

f. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan;


h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

i. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur



b. Pengadaan meubeuleur;

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;



f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.




b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

4. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan


a. Pengembangan hutan tanaman;

b. Pengembangan hasil hutan non kayu.

5. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan


a. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan;

b. Kegiatan pengembangan pemanfaatan wisata alam.

6. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan


a. Pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan;

b. Kegiatan pembinaan PAMHUT kontrak (bentara rimba) dan

pengamanan hutan/operasi illegal logging.

7. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan


a. Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan;

b. Kegiatan indentifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi

pengembangan hutan.

8. Program Kesejahteraan Petani

Pemeliharaan tanaman perekebunan rakyat.


392

9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan ini berupa promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah.



a. Kegiatan pengendalian dan pemantapan alih tekhnologi Pengendalian

Hama Terpadu (PHT);

b. Kegiatan peningkatan sumber daya teknologi pengolahan hasil

perkebunan.

12. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


a. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil

Perkebunan;

b. Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit;

c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Rakyat;

d. Kegiatan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan

Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan;

e. Kegiatan Pengembangan Kebun Karet Rakyat;

f. Kegiatan Kebun Kakao Rakyat.





komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan alat tulis

kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan


kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kegiatan penyediaan jasa

keamanan kantor. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin kantor dan

telah dilaksanakan. Anggaran yang disediakan Rp 4.100.208.000,-

realisasi keuangan Rp 3.510.524.281,- (85,62%) dan realisasi fisik 97,06%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


Hasil yang dicapai tersedianya Detail Engineering Design (DED) untuk

pembangunan/rehabilitasi Gedung UPTD DAS Kabupaten Aceh Besar,

Aceh Timur dan Nagan Raya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



393


Kegiatan pengadaan meubeuleur

Hasil yang dicapai tersedianya meubeuleur kantor. Anggaran yang



Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan selama 1 tahun. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil yang dicapai terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor selama 1 tahun, terawatnya sarana dan prasarana kantor serta

selesainya rehabilitasi mushalla kantor. Anggaran yang disediakan untuk




Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 252.000.000,- realisasi keuangan

Rp. 251.390.000 (99,76%) dan realisasi fisik 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Hasil yang dicapai terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor selama 1 tahun (AC, Komputer, Genset, Note Book dll).



fisik 78,72%.



Hasil yang dicapai terlaksananya pendidikan peningkatan sumberdaya

aparatur dalam berbagai bidang. Anggaran yang disediakan untuk



Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Hasil yang dicapai terlaksana sosialisasi perundang-undangan yang

berlaku dan terbaru. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan.

Kegiatan pengembangan hutan tanaman

Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan hutan tanaman bagi


394

masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh

Selatan, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Bireuen dengan

jenis sentang, durian, jati, sengon, mahoni dan jenis kehutanan lainnya

sebanyak 472.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu

Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan lebah madu,

pengembangan tanaman jernang, jeruk nipis dan asam glugur di Aceh

Tamiang. Selain itu juga terlaksananya pengembangan tanaman

cendana di Kabupaten Pidie, tanaman rumbia, rotan dan bambu di

Aceh Singkil serta pengembangan lebah madu untuk kelompok tani

hutan di kabupaten Gayo Lues. Anggaran yang disediakan untuk



5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi

hutan dan lahan

Hasil yang dicapai terlaksananya pembibitan, penanaman,

pemeliharaan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dalam

rangka rehabilitasi dan reboisasi lahan-lahan terlantar dan marginal di

Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Bireuen, Aceh

Utara dan Kota Banda dengan jenis-jenis tanaman kehutanan seperti

trembesi, soga, sentang,mahoni, jati mas, cemara laut, ketapang dan

petai sebanyak hampir 370.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk



Kegiatan pengembangan pemanfaatan wisata alam

Hasil yang dicapai terlaksananya tersedianya fasilitas ekowisata

mangrove di kabupaten Aceh Timur berupa turap jalan dan pos jaga.

Selain itu juga terlaksananya penanaman tanaman dilokasi wisata

dengan jenis mahoni, durian, merbau, meranti dan kruing. Anggaran



6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan pengembangan taman hutan raya pocut meurah intan

Hasil yang dicapai tersedianya pagar pengaman kawasan TAHURA

pocut meurah intan intan sepanjang 10,500 Km. Anggaran yang



Kegiatan pembinaan PAMHUT kontrak (bentara rimba) dan

pengamanan hutan/operasi illegal logging


395

Hasil yang dicapai tersedianya jasa Polhut kontrak sebanyak 1.992

orang serta terlaksananya operasi pengamanan/illegal logging dan

gangguan terhadap hutan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan

Hasil yang dicapai terlaksananya pemasangan Pal Batas hutan sebanyak

400 batang di Kabupaten Bener Meriah. Anggaran yang disediakan



Kegiatan indentifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi

pengembangan hutan

Hasil yang dicapai terlaksananya pengadaan dan pemasangan plang

peringatan batas kawasan hutan sebanyak 85 buah di Kabupaten Aceh

Jaya, Sabang, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah dan

Pidie Jaya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar



8. Program Kesejahteraan Petani

Kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat

Hasil yang dicapai terlaksanannya pemeliharaan tanaman perkebunan

rakyat, di Kabupaten Aceh Barat dengan tanaman karet sebanyak


396

30.800 btg, Kabupaten Pidie Jaya dengan tanaman Kakao sebanyak

35.000 batang, Kabupaten Aceh Utara dengan tanaman kelapa sawit

sebanyak 30.000 batang, termasuk pengadaan pupuk dan bahan

pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat. Anggaran yang disediakan


Rp 13.120.543.950,- (87,89%) dan realisasi fisik 99,72%.

9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan


Hasil yang dicapai terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

APBA dilapangan dan selesainya pembuatan laporan tahunan dinas.



fisik 84,84%.

10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

daerah

Hasil yang dicapai terbangunnya stand pameran dan tersedianya

informasi pasar perkebunan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


762,521.500,- (68,04%) dan realisasi fisik 72,58%.


Kegiatan pengendalian dan pemantapan alih tekhnologi Pengendalian

Hama Terpadu (PHT)

Hasil yang dicapai terlaksananya pelatihan pengendalian dan

Pemantapan Alih Teknologi PHT pada tanaman. Selain itu juga

terlaksana pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit dan tanaman

karet di Kabupaten Aceh Tamiang. Anggaran yang disediakan untuk



Kegiatan peningkatan sumber daya teknologi pengolahan hasil

perkebunan

Hasil yang dicapai terlaksananya pelatihan dan sosialisasi teknologi

pengembangan produksi hasil perkebunan. Anggaran yang disediakan



12. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan

profil perkebunan

Hasil yang dicapai terlaksananya pertemuan apresiasi validasi statistik

kehutanan dan perkebunan serta tersusunnya angka statistik kehutanan

dan perkebunan tahun 2009. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



397


Kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit

Hasil yang dicapai terlaksananya pengembangan dan penanaman kebun

kelapa sawit rakyat seluas 900.000 Ha dan tersalurnya bibit kelapa sawit

untuk kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten. Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 119.051.808.000,-

realisasi keuangan Rp 103.953.401.230,- (87,32%) dan realisasi fisik

94,96%.

Kegiatan rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat

Hasil yang dicapai terlaksananya rehabilitasi tanaman pala di

Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1.250 batang, tanaman kakao di

Kabupaten Pidie dan Nagan Raya sebanyak 27.000 batang dan tanaman

kakao di Kabupaten Aceh Besar, Abdya, Simeulu, Aceh Timur, Aceh

Tenggara, Aceh selatan, Kota subulussalam, Bener Meriah dan Nagan

Raya sebanyak 875 Ha. Selain itujuga terlaksanannya rehabilitasi

tanaman kopi dan cengkeh di Kabupaten Aceh Besar. Anggaran yang



Kegiatan pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan

pengawasan peredaran benih perkebunan

Hasil yang dicapai terlaksananya pertemuan/pelatihan petugas

perbenihan selama 3 hari dan pertemuan petugas penangkar

perbenihan selama 3 hari di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu

terlaksananya pembuatan pre nursery untuk kebun entrees karet di

Kabupaten Aceh Timur. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pengembangan kebun karet rakyat

Hasil yang dicapai tersedianya bibit karet untuk pengembangan kebun

karet rakyat di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 125.000 batang, di

Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 200.000 batang dan Aceh barat

sebanyak 630.000 batang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Kegiatan pengembangan kebun kakao rakyat

Hasil yang dicapai tersedianya bibit kakao untuk pengembangan kebun

kakao rakyat di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Aceh

Tenggara sebanyak 135.000 batang kakao dan 1.650.000,- kecambah

kakao beserta tanaman sela dan pelindung. Anggaran yang disediakan


Rp 7.878.141.000,- (88,62%) dan realisasi fisik 98,10%


398

Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan dialokasikan dana sebesar Rp


258.927.260.981 (89,43%) dan realisasi fisik 98,56%. Kondisi realisasi




(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

289.514.486.177 98,56 258.927.260.981 89,43



TOTAL 289.514.486.177 98,56 258.927.260.981 89,43


Permasalahan:

- masih kurangnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam

pelaksanaan dilapangan;

- khusus untuk kegiatan Otsus Abdya berupa pengadaan sarana prasarana

pembangunan pabrik kelapa sawit mengalami kendala dalam pelepasan

tanah (ganti rugi) sehingga membutuhkan waktu lebih dalam

pelaksanaan dilapangan berhubung relokasi PKS ke lokasi yang baru;

- untuk dana dekonsentrasi dan pembantuan pada dasarnya sampai akhir

kegiatan tidak mengalami kendala, hanya saja ketidak jelasan

pemanfaatan dana perjalanan membuat beberapa kegiatan yang harus

dibatalkan;

- kecilnya realisasi keuangan disebabkan karena kendala yang terdapat

khusus pada Otsus Abdya yang memiliki bobot keuangan yang

signifikan, sementara realisasi keuangan khusus Otsus Abdya sebesar

71,00%.

Solusi:

- adanya koordinasi dan fokus penyelesaian yang cepat dan tanggap

terhadap permasalahan yang timbul;

- untuk kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang panjang

seyogyanya lebih dahulu ditender (pra tender) untuk mengejar waktu

yang singkat;

- untuk dana dekonsentrasi yang tidak jelas pemanfaatan dana perjalanan

sebaiknya ada percepatan kejelasan terhadap dana-dana yang

ditangguhkan pihak pelaksana;


399

- diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang pengesahan APBD

dapat dilakukan tepat waktu sehingga setiap instansi akan dapat

melaksanakan aktivitas pembinaan publik sesuai dengan rencana yang

ditetapkan.

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertambangan dan Energi sebagai berikut :


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.









h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman kantor;



l. Penyediaan jasa hari-hari besar.




b. Pengadaan mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;



f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

h. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon.

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur


4. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan


a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Bimbingan teknis pertambangan umum;

c. Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin


400

(PETI);

d. Inventarisasi usaha pertambangan daerah (SIPD);

e. Pengeboran air tanah;

f. Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air

permukaan;

g. Rapat kerja teknis;

h. Pengembangan teknologi sistem informasi.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


a. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan;

b. Pembangunan listrik perdesaan;

c. Diklat teknis listrik perdesaan;

d. Pelelangan geothermal Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

6. Program Pengembangan Migas


a. Koordinasi percepatan terbentuknya PP Migas;

b. Pemantauan dan pengawasan distribusi BBM.

7. Program Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Kegiatannya berupa monitoring dan inventarisasi kawasan rawan

bencana alam geologi.






peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan

makanan dan minuman kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah, kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor,

serta kegiatan penyediaan jasa hari-hari besar. Anggaran yang

disediakan untuk program dimaksud sebesar Rp 1.711.832.593,-

realisasi keuangan Rp 1.611.763.001 (94,15%) dan realisasi fisik 100%.



Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya sarana perkantoran untuk

menunjang tugas-tugas dinas. Anggaran yang disediakan untuk


237.310.000,- (90,84%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran terjadi


401

dikarenakan tenaga honorer yang honornya dianggarkan dalam DPA

telah diangkat menjadi CPNS.

Pengadaan mebeleur

Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya mebeleur untuk

kebutuhan kearsipan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 149.760.000,-. realisasi keuangan Rp 147.000.000,-


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pemeliharaan rumah

dinas. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp


fisik 100%.


Hasil dari kegiatan tersebut telah terpeliharanya gedung kantor,

halaman dan tempat parkir. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Hasil dari kegiatan tersebut telah terpeliharanya kendaraan dinas untuk

kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 165.000.000,-. realisasi keuangan Rp 164.044.750,-



Hasil dari kegiatan tersebut telah terpenuhinya pemeliharaan

perlengkapan kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan




Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksana pemeliharaan operasional

komputer sehingga terciptanya kelancaran kerja. Anggaran yang



Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon

Telah terpenuhi peralatan untuk penambahan daya listrik gedung

kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud sebesar

Rp 75.000.000,-. realisasi keuangan Rp 74.350.000,- (99,13%) dan




Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi aparatur untuk peningkatan pengetahuan di bidang


402

pertambangan dan energi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


Hasil dari kegiatan tersebut telah terpenuhinya pelaksanaan kegiatan

evaluasi dan monitoring. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Bimbingan teknis pertambangan umum

Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya bimbingan teknis

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pertambangan

untuk produktifitas pertambangan yang berwawasan lingkungan.


25.276.000,-. realisasi keuangan Rp 25.258.500,- (99,93%) dan realisasi

fisik 100%.

Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pemantauan kegiatan

penambangan tanpa izin untuk menjadi penambangan yang prosedural.



fisik 100%.

Inventarisasi usaha pertambangan daerah

Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya data inventarisasi bahan

galian batuan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Pemboran air bawah tanah

Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya sumur bor sebanyak 3

titik di Kabupaten Aceh Bersar, Pidie Jaya, dan Bireuen, satu unit

penurapan mataair di Bireuen, tersedianya DED pembangunan

penurapan sebanyak 4 lokasi dan tersedianya peta kerentanan air tanah

untuk pengembangan wilayah Banda Aceh dan Meulaboh. Anggaran



Rincian anggaran adalah sebagai berikut:

Dana Reguler Rp 1.066.600.000,- realisasi keuangan Rp 998.472.000,-

(98,19%).

Dana Otsus Rp 1.200.812.636,- realisasi keuangan Rp 1.016.873.000,-

(84,68%).

Pengawasan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air

permukaan


403

Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya pengawasan,

pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air pemukaan serta lokasi

sumur pantau. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dimaksud



Rapat kerja teknis

Rapat kerja teknis antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga

terpadunya kegiatan pertambangan dan energi yang dilaksanakan di

Hotel Oasis Banda Aceh. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


(77,74% dan realisasi fisik 100%.

Pengembangan teknologi sistem informasi

Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya data base di bidang

pertambangan dan energi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Persiapan pelelangan pemanfaatan gas turbin arun telah selesai

dilaksanakan dengan ditunjukkannya pengelolaan pemanfaatan gas

turbin arun sesuai. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan

dimaksud sebesar Rp 270.250.000,- yang merupakan dana TDBH-Migas


Rendahnya realisasi anggaran disebabkan proses pelelangan tidak

dilaksanakan karena telah dibentuk tim pengelolaan pemanfaatan Gas

Turbin Arun melalui SK Gubernur Nomor: 028/173/2010, sehingga

panitia pelelangan hanya bersifat koordinasi.

Pembangunan listrik perdesaan

Hasil dari kegiatan tersebut telah selesainya pembangunan 2 unit

PLTMH di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Luwes

(Otsus), pengadaan dan pemasangan lampu jalan Kota Banda Aceh

sebanyak 43 unit (Otsus), pengadaan genset sebanyak 25 unit di

Kabupaten Aceh Selatan, dan DED PLTMH di 3 lokasi yaitu di

Kabupaten Aceh Timur (TDBH-Migas), Kabupaten Aceh Besar dan

Kabupaten Bener Meriah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan


10.572.612.000,- (93,68%) dan realisasi fisik 100%. Rincian anggaran

adalah sebagai berikut:

Dana Reguler Rp 237.860.000,- realisasi keuangan Rp 147.168.943,-

(62%).

Dana Otsus Rp 5.734.000.000,- realisasi keuangan Rp 5.734.000.000,-

(100%).

Dana TDBH-Migas Rp 5.314.280.000,- realisasi keuangan Rp


404

4.691.443.057,- (88%)

Diklat teknis pengembangan listrik perdesaan

Hasil dari kegiatan tersebut telah terselenggaranya sosialisasi konservasi

energi bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan

pemahaman mengenai konservasi energi. Anggaran yang disediakan

untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 50.000.000,- realisasi keuangan


Pelelangan Geothermal Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Hasil dari kegiatan tersebut telah terselenggarakannya proses lelang

WKP panas bumi seulawah agam dan kegiatan pendukung. Anggaran



Sisa anggaran disebabkan karena efisiensi penyesuaian honor sesuai

dengan Qanun No. 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Aceh.

6. Program Pengembangan Migas

Koordinasi percepatan terbentuknya PP Migas.

Hasil dari kegiatan tersebut telah terlaksananya kegiatan percepatan

terbentuknya PP Migas dengan dilakukan koordinasi melalui Tim

Advokasi Migas Aceh dengan keluarannya RPP Migas Aceh. Anggaran


merupakan dana TDBH-Migas, realisasi keuangan Rp 121.415.000,-

(69,67%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran disebabkan karena

efisiensi penyesuaian honor sesuai dengan Qanun No. 1 Tahun 2008

tentang pengelolaan Keuangan Aceh.

Pemantauan dan pengawasan distribusi BBM.

Terpantaunya distribusi BBM di kabupaten/kota. Anggaran yang



7. Program Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Monitoring dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam geologi

Hasil dari kegiatan tersebut telah tersedianya laporan dan data lokasi

daerah rawan bencana. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan



Realisasi Anggaran

Untuk Dinas Pertambangan dan Energi dialokasikan dana sebesar Rp


27.718.617.804 (89,34%) dan realisasi fisik 100%. Kondisi realisasi keuangan

belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2010 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:


405


(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

31.026.380.511 100,00 27.718.617.804 89,34



TOTAL 31.026.380.511 100,00 27.718.617.804 89,34



Pertambangan dan Energi.

5. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata telah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata. Penjelasan lebih rinci mengenai urusan pariwisata

dapat lihat dalam urusan kebudayaan. Hal ini dikarenakan anggaran belanja

non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan

dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut. Begitu juga dengan

permasalahan dan solusi telah tersirat dalam keterangan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada lembaga daerah tersebut.

6. URUSAN INDUSTRI

Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UKM sebagai berikut:






c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;








406

j. Penyediaan makanan dan minuman kantor;

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa-jasa hari besar;

m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

n. Penyediaan jasa non PNS.



a. Pengadaan peralatan rumah jabaran/dinas;


c. Pengadaan meubeleur;

d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;


f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

i. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon.



4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah


a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;

b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD.

5. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah


a. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil

menengah dan koperasi;

b. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan ini berupa koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi.


dan Keuangan


realisasi kinerja SKPD.

8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan ini berupa fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan

menengah.


407

9. Program Penataan Struktur Industri

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi sinkronisasi program penataan

industri.

10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Kegiatan ini berupa fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah.

11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah;

b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


a. Pengembangan kluster produk ekspor;

b. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang eskpor dan impor;

c. Pembangunan promosi perdagangan Internasional.

13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan ini berupa pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

14. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan ini berupa penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

dan asongan.

15. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.





jaminan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa kebersihan

kantor, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan makanan dan

minuman kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah, kegiatan penyediaan jasa-jasa hari besar, kegiatan peningkatan

pelayanan administrasi perkantoran, serta kegiatan penyediaan jasa non

PNS.




408



Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk lanjutan

pembangunan 1 unit mushalla di kantor Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh. Tujuan pembangunan gedung

kantor adalah untuk meningkatkan performace fisik kantor. Anggaran


(99,79%) dan realisasi fisik 100%

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan

gedung kantor dalam bentuk penyediaan 30 lembar umbul-umbul dan

20 lembar bendera merah putih, dan pengadaan 2 buah pelubang kertas (Drill punch), 4 unit tabung pemadam kebakaran, 2 unit mesin faximile

serta pemasangan instalasi AC dilantai 2 gedung kantor Disperindagkop

dan UKM Jl. Pocut Baren no.11 Banda Aceh. Anggaran yang disediakan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan 1 paket

tempat tidur 3 kaki 2 tingkat untuk satpam. Tujuan pengadaan

mebeleur adalah untuk meningkatnya performance fisik kantor.



Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan 1 unit

mobil dinas dengan melakukan service dan penyediaan bahan bakar

minyak dan pelumas. Tujuan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

adalah untuk menjamin kelancaran tugas kantor. Anggaran yang

disediakan Rp 12.000.000,- realisasi keuangan Rp 11.800.000,- (98,33%)

dan realisasi fisik 98,33%. Tidak tercapainya realisasi fisik hingga 100%

disebabkan kegiatan perpanjangan STNK untuk kendaraan mobil

jabatan tidak dilaksanakan.


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan

berupa 8 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit roda 2 dengan melakukan

service dan penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas. Tujuan

pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan adalah untuk menjamin

kelancaran tugas kantor. Anggaran yang disediakan Rp 107.320.000,-


Tidak tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan oleh tidak

dilaksanakan perpanjangan STNK untuk 8 unit kendaraan roda 4 dan

16 unit roda 2 pada tahun 2010 serta volume service kendaraan yang

lebih sedikit dari jumlah yang direncanakan (kondisi kendaraan


409

dinas/operasional baik)

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan tersebut telah dilakansanakan kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan kantor dalalm bentuk pemeliharaan/service

pada 60 unit komputer sebanyak 2 kali, service 5 unit mesin absensi dan

service 40 unit AC sebanyak 2 kali. Tujuan pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor adalah untuk meningkatkan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor. Anggaran yang disediakan



Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk rehabilitas 1 unit

rumah dinas di Seutui, Banda Aceh. Tujuan rehabilitasi sedang/berat

rumah dinas adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

kantor. Anggaran yang disediakan Rp 79.600.000,- realisasi keuangan




Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kursus-

kursus singkat/bimbingan teknis kepada 4 orang aparatur dan kegiatan

sosialisasi bagi 8 orang aparatur. Tujuan pendidikan dan pelatihan

formal adalah untuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM bagi

12 orang aparatur. Anggaran yang disediakan Rp 45.360.000,-. realisasi

keuangan Rp 42.000.000,- (92,59%) dan realisasi fisik 94,49%. Tidak

tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan jumlah paket

pelatihan/bimbingan teknis yang sesuai hanya 3 paket dari 4 paket yang

direncanakan.

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan dalam bentuk kegiatan diklat kewirausahaan

bagi 30 orang KUKM. Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah

untuk meningkatkan kapasitas KUKM dalam berwirausaha. Anggaran




410

Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk diklat manajemen

pengelolaan koperasi bagi 60 orang pengurus koperasi. Pelaksanaan

diklat dilakukan 2 angkatan. Tujuan pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/KUD adalah untuk peningkatan kapasitas pengelola koperasi

dari 23 kabupaten/kota dalam pembinaan manajemen pengelolaan

koperasi secara transparasi, partisipatif dan akuntabel. Anggaran yang

disediakan Rp 201.454.000,- realisasi keuangan Rp 201.341.000,-


5. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil

menengah dan koperasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan

modal bergulir di 3 kabupaten/kota, diklat pembinaan KJK/UJK 30

orang pengurus, dan teridentifikasi serta verifikasi KUKM calon

penerima bantuan perkuatan modal di 23 kabupaten/kota.Tujuan

kegiatan bantuan dana bergulir adalah untuk meningkatkan koperasi

dan UMKM yang berkualitas di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten

Aceh Selatan dan Kota Langsa. Anggaran yang disediakan Rp


realisasi fisik 100%. Anggaran kegiatan koordinasi pemanfaatan

fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi pada 3

kabupaten/kota tersebut merupakan alokasi dana yang bersumber dari

dana otonomi khusus.

Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi

lokal


411

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan magang

bagi 8 orang pengurus koperasi, mengikutsertakan UMKM dalam 2

event kegiatan pameran di Jogja dan Batam. Tersedianya 7 paket RMU

di 6 kabupaten/kota dan pembangunan 8 paket konstruksi bangunan

kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya di 6 kabupaten/kota.

Tujuan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi

lokal adalah untuk meningkatkan koperasi dan UMKM yang

berkualitas. Anggaran yang disediakan Rp 7.305.860.974,- realisasi

keuangan Rp 6.761.742.150,- (92,55%) dan realisasi fisik 97,78%. Tidak

tercapainya realisasi fisik hingga 100% disebabkan oleh tidak adanya

kegiatan pembayaran honorarium untuk panitia pengadaan barang/jasa

kegiatan otsus di Kabupaten Aceh Timur, tidak dibayarnya honorarium

pengelola teknis kegiatan migas di Kabupaten Aceh Utara.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang

perkoperasian kepada 150 orang pengurus koperasi dari 5

kabupaten/kota dan kegiatan verifikasi colon koperasi berprestasi di 22

kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi kinerja koperasi di 23

kabupaten/kota serta peringatan hari koperasi ke 63. Tujuan

pelaksanaan peyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan

anggota koperasi tentang koperasi yang baik dan sehat. Kegiatan

verifikasi dan monitoring evaluasi kinerja koperasi dan 22

kabupatn/kota bertujuan untuk memilih koperasi yang unggul sebagai

laporan pada acara peringatan hari koperasi ke 63 di Jakarta. Anggaran


(98,47%) dan realisasi fisik 98,47%. Tidak tercapainya realisasi fisik

hingga 100% disebabkan kegiatan belanja jasa lembaga independent

pemeringkatan koperasi sekunder terhadap 10 koperasi tidak

dilaksanakan.


dan Keuangan

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD


penyusunan laporan kerja dinas berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA,

RPJM dan RENSTRA. Dalam penyusunan laporan dan pengumpulan

data pendukung diperlukan motivasi dan kinerja yang mengharuskan

pegawai untuk melakukan tugas-tugas kantor di luar jam kantor

(lembur) yang diapresiasikan dengan pemberian uang lembur. Tujuan

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

adalah terciptanya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPA. Anggaran


412

yang tersedia Rp 85.875.000,- realisasi keuangan Rp 80.801.000,-


8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan

pelatihan mengenai diversifikasi produk anyaman bagi 20 orang perajin,

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk

anyaman sehingga dapat bersaing dipasar nasional maupun

Internasional. Kegiatan diklat kiat sukses pameran dagang dengan

mengirimkan 3 orang ke Jakarta. Tujuan diklat ini adalah untuk

meningkatkan kualitas aparatur dalam mengatur kegiatan pameran

dagang. Kegiatan promosi produk IKM yang bernaung di bawah binaan

Dekranas dengan menyewa outlet pada lokasi strategis, yaitu Bandara

Sultan Iskandar Muda (SIM) dan mengikutsertakan produk-produk dari

Industri Kecil Menengah binaan pada pameran dalam negeri. Kegiatan

promosi juga dilakukan dalam bentuk pembuatan brosur 5000 expr dan

320 exp katalog. Tujuan kegiatan promosi ini adalah untuk

memperkenalkan produk-produk IKM dan memperluas pasar produk

tersebut. Tujuan fasilitai pengembangan usaha industri kecil dan

menengah adalah terciptanya pembinaan dan koordinasi terhadap IKM

Perajin. Kegiatan pembinaan terhadap produk sabun mandi (opaque)

dengan pengadaan peralatan cetak sabun opaque dan memfasilitasi

pengurusan sertifikasi HAKI. Kegiatan-kegiatan pendukung lainnya

dalam rangka peningkatan kinerja Dekranas di Provinsi Aceh.

Anggaran yang disediakan adalah Rp 1.000.000.000,- realisasi keuangan


9. Program Penataan Struktur Industri

Kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi program penataan industri

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan

sosialisasi, pembinaan dan konsultasi teknis ke pusat. Kegiatan

sosialisasi kepada 60 orang pengusaha AMDK dan DAM mengenai

sistem mutu penggunaan tanda SNI di 3 kabupaten/kota. Kegiatan

Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada 25 orang pengusaha

di bidang industri. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk

memberikan informasi sehingga meningkatkan kualitas pengusaha.



10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Kegiatan fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pameran

dalam negari, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung


413

produksi berupa 58 paket peralatan dan mesin industri, 4 paket

pengadaan mebeulair, 1 paket pengadaan instalasi listrik, 17 paket

pengadaan pembangunan gedung kantor, tempat tinggal dan fasilitas

umum lainnya pembinaan dan pengadaan bantuan peralatan alat-alat

bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, pengadaan

mebeulair, pengadaan instasi listrik dan telepon, pembangunan serta

memfasilitasi pemasaran melalui promosi pruduk IKM. Kegiatan

fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah dilaksanakan di 11

kabupaten/kota dengan alokasi dana yang bersumber dari dana

Otonomi Khusus, tambahan dana migas dan dana APBA murni. 11

kabupaten/kota yang ada kegiatan fasilitasi pembinaan industri kecil

dan menengah adalah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara,

Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kabupaten Aceh

Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten

Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen Tujuan

pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan

kualitas SDM perajin IKM di Provinsi Aceh. Anggaran yang disediakan



11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tera ulang

UTTP di 18 kabupaten/kota, pengawasan UTTP di 3 lokasi, penyuluhan

UTTP di 3 lokasi, pemeliharaan peralatan kantor dan pengadaan bahan

kelengkapan lapangan. Tujuan kegiatan operasionalisasi dan

pengembangan UPT kemetrologian daerah adalah untuk meningkatkan

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Pelaksanaan

kegiatan tera ulang UTTP melibatkan tenaga fungsional tera di

didampingi oleh tenaga kemanan dari kepolisian. Tujuan pelaksanaan

tera ulang UTTP adalah untuk mengkondisikan alat ukur sesuai dengan

standard sehingga konsumen terlindungi dari penipuan alat ukur.

Kegiatan pengawasan UTTP selain melibatkan aparatur dari

Disperindag kabupaten/kota yang bersangkutan juga melibatkan 2

orang petugas pendamping dari kepolisian. Tujuan pengawasan UTTP

adalah untuk menjamin bahwa UTTP menggunakan peralatan ukur

yang telah di tera.

Kegiatan penyuluhan UTTP dilaksanakan di 3 lokasi dengan frekwensi

3 kali selama tahun 2010. Pada kegiatan penyuluhan UTTP selain

menghadirkan narasumber 4 orang dari Disperindagkop dan UKM

Aceh, juga melibatkan 2 orang petugas pendamping dari

kabupaten/kota dan 1 orang petugas dari syariat Islam. Tujuan

penyuluhan UTTP adalah untuk meningkatkan kualitas 150 orang


414

petugas UTTP dalam memahami kemetrologian dan melaksanakan

pengukuran sesuai dengan syariat Islam.

Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor UPTD metrologi mencakup

pemeliharaan perlatan kantor dan alat kerja lapangan antara lain service

AT standar 20 kg, sevice bejana ukur, service standar meter air, service

timbangan elektronik, service meja tera ulang, service instalasi tangki

ukur mobil, dan service perlengkapan kantor berupa service computer,

AC dan pompa air. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan dan

kelancaran tugas kantor.

Pengadaan bahan kelengkapan lapangan mencakup pembelian

peralatan kerja berupa obeng, tang, palu, gunting seng, timah justir,

timah plumber, kawat segel, kertas pasir dan mata bor.Tujuan

pengadaan bahan kelengkapan lapangan adalah untuk mendukung

kinerja petugas tera dalam melakukan tera ulang. Anggaran yang


(99,29%) dan realisasi fisik 99.40%. Pelaksanaan kegiatan

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah tidak

mencapai 100% disebabkan tidak dilaksanakan pembayaran transpor

lokal kepada tenaga pendamping dari kepolisian, Disperindag

kabupaten/kota dan Dinas Syariat Islam sebagaimana yang telah

direncanakan.

Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi

perlindungan konsumen terhadap 30 orang anak didik dan para guru

tingkat Sekolah Menengah Pertama, pembelian dan pengujian bahan

pangan dan non pangan yang beredar dipasar di 10 kabupaten/kota

dalam lingkup Provinsi Aceh dan Bimtek kepada 1 orang aparatur calon

Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan PPNS-PK. Tujuan

peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa adalah untuk

meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

sesuai dengan yang diamatkan pada Undang-Undang No.8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen terhadap anak

didik dan para guru dilaksanakan di aula sekolah SMP Negeri 1 Banda

Aceh dengan mendatangkan narasumber dari instansi terkait, yaitu:

Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Direktorat

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Banda Aceh serta UPTD Metrologi Disperindagkop dan UKM Aceh.

Tujuan sosialisasi ini adalah untuk terciptanya jiwa konsumen yang

mendiri mulai dari usia dini dan terciptanya konsumen yang cerdas

dalam mengkonsumsi suatu produk.


415

Kegiatan pembelian barang pangan dan non pangan yang beredar di

pasar 10 kabupaten/kota berupa pembelian produk pangan dengan

kriteria pengawasan terhadap waktu kadaluarsa pada beberapa produk

makanan dan minuman ringan. Pengawasan produk makanan

dilakukan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1431 H dengan

mengambil sampel makanan dan minuman yang ditata dalam parcel

lebaran di beberapa toko/mini market di Kota Banda Aceh.

Produk non pangan dilakukan pengawasan terhadap produk-produk

yang wajib SNI dengan melakukan pengujian contoh terhadap standar

mutu dan memperhatikan tanda SNI pada produk, dan pengawasan

pada produk elektronika berupa ketersediaan petunjuk manual

berbahasa Indonesia dan ketersediaan kartu garansi. Pengawasan juga

dilakukan terhadap berat netto pada produk semen. Tujuan kegiatan ini

adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak

sesuai standar jaminan mutu yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan pelatihan PPBJ kepada 1 orang calon petugas pengawasan

barang dan jasa bertujuan untuk menciptakan kader petugas PPBJ yang

berkualitas dan siap diterjunkan kelapangan dalam rangka perlindungan

konsumen terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan standar

yang berlaku.



12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan pengembangan kluster produk ekspor


pengembangan komunitas ekspor daerah, pelaksanaan forum

komunikasi dunia usaha, pembuatan media informasi berupa

booklet/leaflet/brosur dan petunjuk praktis prosedur pengurusan

dokumen ekspor impor. Kegiatan pengembagan komunitas ekspor

daerah meliputi pendataan komoditas potensi ekspor di 23 kabupaten

kota dengan pengisian kuesioner. Tujuan kegiatan ini adalah untuk

pemetaan komoditi ekspor daerah berdasarkan produk unggulan di

daerah dari sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan),

hasil tambang, dan barang lainnya serta informasi jumlah eksportir dan

pedagangan pengumpul yang terlibat langsung maupun tidak dalam

kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan forum komunikasi dunia

usaha bertujuan untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan kendala

dalam dunia usaha.

Pembuatan brosur 2000 exp bertujuan untuk memberikan informasi

tentang komoditi unggulan Aceh, produk ekspor.

Tujuan pembuatan petunjuk praktis prosedur pengurusan dokumen

ekspor impor adalah untuk memberikan informasi kepada eksportir dan

calon eksportir dalam melaksanakan kegiatan ekspor-impor yang pada


416

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan devisa negara melalui

kegiatan ekspor komoditi unggulan daerah Aceh. Anggaran yang


(88,11%) dan realisasi fisik 88,74%. Tidak tercapainya realisasi fisik

hingga 100% disebabkan oleh Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi

dunia usaha yang direncanakan dilaksanakan 3 kali hanya dilaksanakan

2 kali. Dengan volume pelaksanaan 2 kali sudah cukup efisien dan dapat

memenuhi sasaran dan tujuan dari kegiatan forum komunikasi usaha..

Kegiatan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang eskpor dan

impor

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan

peralatan laboratorium kimia, pelatihan SDM kepada 4 orang tenaga

analis dan monitoring mutu komoditi minyak pala dan biji kakao

dengan melakukan pengujian terhadap komoditi tersebut.

Tujuan peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan

impor adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

terhadap barang/komoditi ekspor-impor.

Anggaran yang disediakan Rp 421.656.584,- realisasi Rp 419.084.500,-

atau 99,39% dan fisik 99,59%.

Kegiatan pembangunan promosi perdagangan Internasional

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan promosi

ekspor meliputi keikutsertaan dalam even pameran PPE (Pameran

Produk Ekspor). Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka peluang

pasar bagi komoditas unggulan daerah Aceh. Anggaran yang disediakan

Rp 58.620.000,- realisasi keuangan Rp 58.620.000,- (100%) dan realisasi

fisik 100%.

13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk


417


kegiatan pasar rakyat dan operasi pasar dalam rangka subsidi kebutuhan

gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan tepung terigu dalam rangka

mengontrol lonjakan harga pada hari-hari besar keagamaan. Tujuan

pelaksanaan kegiatan pasar rakyat adalah untuk mewujudkan kestabilan

harga barang di masyarakat dan distribusi barang yang merata.

Anggaran yang disediakan Rp 205.390.000.- realisasi keuangan Rp


14. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan

asongan

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan 11 paket

DED/perencanaan pembagunan pasar di 9 kabupaten/kota dan

pembangunan 35 paket pasar dan kios di kabupaten/kota dan 1 paket

pembangunan gapura di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan 11 paket

DED/perencanaan pembangunan pasar di 9 kabupaten/kota

dimaksudkan agar pembangunan kontruksi fisik pasar tidak terkendala

oleh waktu karena rencana gambar dan rab sudah tersedia. Tujuan

pelaksanaan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan

asongan adalah untuk tertatanya pedagang kaki lima di pasar- pasar

tradional kabupaten/kota.



Pada pembangunan pasar ikan dan sayur di Cunda Kota Lhokseumawe,

pelaksanaan pembangunan pasar ikan dan sayur baru mencapai 62,25%,

nilai kontrak untuk pekerjaan pengawasan Rp 51.750.000,- baru

terealisasi Rp 28.090.935,- (53,51%), sedangkan pekerjaan

pembangunan fisik bangunan dari nilai kontrak Rp 1.730.240.000,-

terealisasi Rp 939.208.876,- (48,96%). Permasalahan tidak selesainya

pembangunan pasar ikan dan sayur Cunda adalah ketidak mampuan

pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Atas

kinerja buruk pihak pelaksana telah diambil tindakan tegas berupa

mem- blacklist perusahaan pelaksana dan mensita jaminan pelaksanaan

untuk negara.

15. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif


Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perjalanan

dinas ke 23 kabupaten/kota yang bertujuan untuk monitoring kegiatan

program yang telah dilaksanakan, pengumpulan data program untuk

tahun anggaran 2011. Kegiatan rapat koordinasi guna evaluasi kegiatan

tahun 2009 dan merangkum rencana program/kegiatan tahun 2011.

Tujuan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk


418

mengontrol semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

dan UKM Aceh. Anggaran yang disediakan Rp 551.520.000,- realisasi


Realisasi Anggaran

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dialokasikan dana

sebesar Rp 106.693.520.212,- realisasi Rp 99.608.986.958,- atau 93,36% dan

fisik 98,78%. Kondisi realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja



(Rp)

Realisasi

Fisik Keuangan

% (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Anggaran APBA (DPA)

SKPA sebesar

106.693.520.212 98,78 99.608.986.958 93,36



TOTAL 106.693.520.212 98,78 99.608.986.958 93,36


Permasalahan:

- pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tidak

terlaksana karena tidak lengkapnya administrasi untuk pembayaran pajak

PBB terhadap bangunan kantor dan rumah dinas;

- pelaksanaan program penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

dan asongan pada pembangunan pasar jajan serba ada di Kabupaten Gayo

Lues dan pembangunan pasar ikan dan sayur di Cunda Kota Lhokseumawe

terhambat karena pihak pelaksana (kontraktor) tidak dapat menyelesaikan

pembangunan tepat waktu;

- belum tersedianya anggaran yang cukup sehingga pelaksanaan program

kegiatan (operasi pasar, pengujian timbangan, pemeriksaan peredaran

barang dan jasa, pengawasan industri kecil menengah, perlindungan

konsumen dan pengawasan usaha/kelembagaan koperasi dan UKM) belum

merata di setiap kabupaten/kota;

- terlambatnya persetujuan DPAP tahun 2010 memberi dampak pada

percepatan penyerapan anggaran pemerintah.

Solusi:

- diharapkan mempersiapan dokumen-dokumen pendukung untuk

pembayaran PBB atas gedung kantor dan rumah dinas;

- diharapkan untuk memperketat seleksi pelaksana kegiatan dengan


419

mengacu pada peraturan yang berlaku;

- diperlukan penambahan jumlah anggaran agar program-program yang

langsung berhubungan dengan masyarakat dapat dilaksanakan merata di

23 kabupaten/kota se Aceh;

- bila ada dokumen pelaksanaan anggaran perubahan di masa yang akan

datang, pengesahan DPAP dapat dilakukan lebih cepat agar semua

program yang terdapat perubahan dapat dilaksanakan dengan baik.

7. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan wajib mengenai Perdagangan, Pemerintah Aceh telah

melaksanakannya melalui lembaga daerah yaitu: Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Urusan Industri). Hal ini

dikarenakan anggaran belanja non program dan belanja Program tidak dapat

dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga

daerah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dan solusi telah tersirat

dalam keterangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lembaga

daerah tersebut.

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Urusan wajib mengenai ketransmigrasian, Pemerintah Aceh telah

melaksanakannya melalui lembaga daerah yaitu: Dinas Tenaga Kerja dan

Mobilitas Penduduk (Urusan Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan anggaran

belanja non program dan belanja program tidak dapat dipisahkan maka





420

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2010 untuk Pemerintah Aceh

terdiri atas, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, Urusan

Ketenagakerjaan, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan

Kehutanan.

Total anggaran Tugas Pembantuan yang diterima sebesar Rp 119.150.114.000,-

dengan realisasi sebesar Rp 69.903.229.023,- atau 58,67% dan fisik 86,05%.

Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang menerima tugas pembantuan adalah

sebagai berikut: Urusan Kesehatan terdiri dari Dinas Kesehatan, Urusan Pekerjaan

Umum yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pengairan, Urusan Sosial

yaitu Dinas Sosial, Urusan ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Penduduk, Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan,

Urusan Pertanian yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan

dan Peternakan, Urusan Kehutanan yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan.


421

URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Aceh

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor 0542/024-05.4/-/2010

DIPA Nomor 0545/024-05.4/-/2010

DIPA Nomor 0546/024-05.4/-/2010

DIPA Nomor 0544/024-05.4/-/2010

DIPA Nomor 0543/024-05.4/-2010

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Kesehatan Aceh.

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya

Program Penyediaan Sanitasi Masyarakat Miskin (CWSH) yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Pidie (CWSH), DIPA: 0542/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan

Penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp

3.173.616.000,- realisasi keuangan 78,58%


oleh Dinas Kesehatan Aceh Jaya, DIPA: 0545/024- 05.4/-/2010 dengan kegiatan

penyediaan sarana air bersih (pipa, sumur gali, sumur bor) dengan anggaran Rp

3.255.469.000 realisasi keuangan 36,51%


oleh Dinas Kesehatan Nagan Raya, DIPA: 0546/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan


3.471.482.000,- realisasi keuangan 22,13%


oleh Dinas Kesehatan Bireuen, DIPA: 0544/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan


760.747.000,- realisasi keuangan 98,66%.


oleh Dinas Kesehatan Aceh Utara, DIPA: 0543/024-05.4/-/2010 dengan kegiatan


2.852.773.000,- realisasi keuangan 60,00%.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 13.514.114.000,-

dengan realisasi sebesar Rp 7.997.112.100,- atau 59,18%


Permasalahan tidak dijumpai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan karena proses

perencanaan anggaran dan pelaksanaannya tepat waktu.


422

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh

1. Dasar Hukum DIPA Nomor: 0315/033-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009


Kemeterian Pekerjaan Umum Republik Indonesia


Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh


Program dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi

pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan dan provinsi yang dilaksanakan pada

- Kota Banda Aceh : 1Paket. (7,48 km rutin).

- Kabupaten Aceh Besar : 5 Paket. (2,3 km berkala;24,66 km rutin)

- Kabupaten Pidie : 3 Paket. (102,46 km rutin)

- Kabupaten Aceh Tengah : 4 Paket (69.,82 km rutin)


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 18.842.611.000

realisasi Rp 15.896.533.592,- atau 84,36% dan fisik 88,24%.


Secara umum tidak terdapat permasalahan/kendala yang berarti dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud.

Dinas Pengairan Aceh

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor 0444/033-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009


Kemeterian Pekerjaan Umum Republik Indonesia


Dinas Pengairan Aceh


Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan

pengairan lainnya dengan kegiatan meliputi operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi.

Program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini adalah

pekerjaan operasi rutin dan pemeliharaan berkala pada 15 daerah irigasi di 8

kabupaten, meliputi pembersihan dari semak belukar, pembuangan/galian

sedimen, pemeliharaan jalan inspeksi, perbaikan jaringan irigasi, perbaikan pintu


423

bendung, perbaikan pintu bangunan, perbaikan pagar dan bangunan kantor

ranting, perbaikan saluran,, pemeliharaan jaringan sekunder dan primer, rehab

jalan inspeksi, perbaikan bangunan pelimpah dan rehab rumah PPB/PPA. Selain

untuk kegiatan fisik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, juga disediakan dana

untuk pengadaan peralatan bantu kerja habis pakai untuk pemeliharaan seperti

topi, senter, cangkul dan lain-lain. Pada tahun anggaran 2010 kegiatan operasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi Jambo Aye, Daerah

Irigasi Krueng Tiro, Daerah Irigasi Krueng Jrue/Keuliling, Daerah Irigasi Baro

Raya, Daerah Irigasi Alue Ubay, Daerah Irigasi Kuta Cane Lama, Daerah Irigasi

Pante Lhoong, Daerah Irigasi Paya Nie, Daerah Irigasi Manggeng, Daerah Irigasi

Krueng Susoh, Daerah Irigasi Babah Rote, Daerah Irigasi Jeuram dan Daerah Irigasi

Datar Diana. Rincian kegiatan menurut lokasi adalah Provinsi 23.754 Ha, Aceh

Besar 11.642 Ha, Pidie 15.119 Ha, Aceh Utara 7.144 Ha, Aceh Tenggara 5.425 Ha,

Bireuen 9.683 Ha, Aceh Barat Daya 5.793 Ha, Nagan Raya 12.446 Ha, Bener

Meraiah 3.200 Ha.

Luas total daerah irigasi yang ditangani dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi tersebut di atas adalah 94.206 Ha.


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 16.352.960.000

dengan realisasi sebesar Rp 14.698.154.723 atau 89,88% dan realisasi fisik 96,37%.


Dana yang dialokasikan masih kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah

daerah irigasi serta jaringan irigasi yang perlu dilakukan kegiatan operasi dan

pemeliharaan. Solusinya adalah diperlukan penambahan jumlah dana untuk

melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan di tahun mendatang.

URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial

1. Dasar Hukum

DIPA nomor : 0088/027-01.3/I/2010


Kementerian Sosial Republik Indonesia


Dinas Sosial Aceh.


Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatannya terdiri dari:

- Penyusunan program dan rencana kerja pembangunan


424

Merupakan kegiatan penyusunan, koordinasi pelaksanaan serta monitoring dan

evaluasi seluruh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

oleh Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial Aceh yang berfungsi

menyusun, pendataan serta mengevaluasi semua hasil kegiatan untuk menjadi

dasar penyusunan kegiatan di tahun berikutnya, Kegiatan yang dilaksanakan

adalah koordinasi antar bidang program propinsi dengan program

kabupaten/kota, finalisasi penyusunan anggaran, sosialisasi perencanaan

program, penjajagan usulan program dan daerah, pengolahan hasil penjajagan,

kesejahteraan sosial nasional (KSN) expo, rapat-rapat koordinasi, musrembang

renja, RKA-KL, RKP, dan evaluasi perencanaan program dan monitoring dan

evaluasi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 317.657.000,- Realisasi

Rp 307.532.000,- (96,81%).

- Penyelenggaraan pengarustamaan gender

Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan kepada dinas/instansi sosial

kabupaten/kota tentang kebijakan "pengarusatamaan gender" agar tersusunnya

kebijakan dan program kesejahteraan sosial di provinsi dan 23 kabupaten/kota

yang berwawasan gender. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 50.000.000,-

Realisasi Rp 45.500.000,- (91,00%).

- Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS

lainnya

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp

8.977.920.000,- realisasi Rp. 8.905.560.000,- (99,19%)

- Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama

kemampuan dalam mengatasi masalah keluarga maupun dalam memenuhi

kebutuhan dasar sosial dan psikologis bagi anggotanya. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan teknis yaitu kegiatan

yang diarahkan untuk melatih/membina orang-orang yang telah ditunjuk untuk

menjadi penanggung jawab Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

di kabupaten/kota yang akan menerima bantuan operasional LK3. Pendaftaran

dan seleksi yaitu seleksi dimaksudkan untuk mengidentifikasikan calon

penerima bantuan AKSK dan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan

kesejahteraan sosial keluarga. Bantuan usaha ekonomi produktif yaitu

pemberian bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan kepada masyarakat

yang miskin atau rentan dengan pemberian paket modal usaha, bantuan untuk

Orsos/Yayasan/LSM. Bimbingan teknis usaha ekonomi produktif yaitu kegiatan

yang dilaksanakan untuk memberikan bimbingan, penyuluhan dan informasi

tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin tahun 2010 kepada

calon penerima bantuan/manfaat sehingga klien mendapatkan pengetahuan dan

pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan mampu

mempergunakan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan


425

memperingati hari keluarga nasional (HARGANAS). Anggaran yang disediakan

sebesar Rp 1.202.600.000,- realisasi Rp 1.197.891.400,- (99,61%).

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat merubah pola fikir serta sikap mental warga

Komunitas Adat Terpencil dari pola tradisional ke pola yang lebih maju.

Diantaranya memberi dorongan dan semangat hidup kepada warga KAT,

membekali keterampilan disamping bertani dan bercocok tanam untuk dapat

mengolah hasil pertanian, mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat KAT

melalui pengetahuan dan modal usaha dengan menggalakkan potensi dan

sumber ekonomi warga KAT, kegiatan ini dilakukan melalui study kelayakan

yang meliputi persiapan pemberdayaan KAT, Pelaksanaan penjajakan awal,

pelaksanaan study kelayakan, semiloka hasil study kelayakan pemberdayaan

KAT, penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program, pembudayaan

dan pemasyarakatan yang terdiri dari penyiapan kondisi masyarakat dan calon

warga binaan, bimbingan sosial motivasi berkala secara terpadu pemberdayaan

KAT tahun I dan III, Pendampingan sosial kepada warga binaan KAT tahun I

dan III, rapat-rapat koordinasi kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi

dan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan. Anggaran

yang disediakan sebesar Rp 1.298.757.000,- Realisasi Rp 686.500.000,- (52,86%)

dan sisa anggaran sebesar Rp 612.275.000,- (47,14%) yang merupakan sisa dana

dari kegiatan pembangunan KAT kegiatan yang dipergunakan sesuai kebutuhan.

Rencana Pembinaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang direncanakan

pada 2 lokasi hanya difokuskan pada 1 lokasi saja dikarenakan standar biaya

DIPA APBN sangat terbatas, sehingga untuk pemberdayaan tahun 2011

difokuskan pada 1 (satu) lokasi saja.

- Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

Kegiatan ini bertujuan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial

bersama-sama dengan pemerintah, agar masyarakat Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat hidup layak secara mandiri dan bermanfaat,

meningkatkan peran serta dan kinerja 241 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)

sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pemahaman

tentang permasalahan-permasalahan sosial atau PMKS dan peran, tugas dan

fungsi TKSK sebagai PSKS. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

1.106.290.000,- realisasi Rp 1.100.627.600,- (99,49%).

- Pemberdayaan organisasi sosial

Kegiatan ini bertujuan meningkatnya peran serta dan kinerja Orsos/LSM sebagai

pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan

bimbingan sosial kepada pimpinan panti tentang manajemen organisasi sosial,

melaksanakan penguatan jaringan kerja antar organisasi sosial, meningkatkan

partisipasi dan motivasi para pengurus orsos dalam meningkatkan mutu standar

pelayanan sosial kepada penerima pelayanan, adapun kegiatan yang

dilaksanakan adalah pemberian bantuan berprestasi I, II dan III, bantuan


426

pengelolaan UEP untuk 15 orsos. Anggaran yang disediakan sebesar Rp

256.899.000,- realisasi Rp 256.899.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

- Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat

Kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan dan bimbingan sosial,

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak secara mandiri dan

bermartabat, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan penyebaran

informasi, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan, seleksi calon

pekerja sosial masyarakat berprestasi tingkat kabupaten/kota, seleksi organisasi

sosial berprestasi tingkat provinsi dan pemberian bantuan stimulan kepada

pekerja sosial masyarakat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 247.600.000,-

realisasi Rp 243.990.000,- (98,54%).

- Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

Kegiatan ini bertujuan agar terjadinya transformasi nilai kepahlawanan dari

pelaku perjuangan/sejarah kepada generasi muda sehingga nilai tersebut

dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin dikenal, dihayati dan dihormati

keberadaan serta fungsi TMP dan MPN, serta mengembalikan semangat

kegotong-royongan melalui kegiatan bhakti sosial oleh seluruh warga negara RI

dan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan

leaflet/poster, bantuan kepada Orsos/Yayasan/LSM, pengawasan/supervisi

konstruksi, pelestarian bangunan bersejarah, bimbingan pelestarian nilai K3

kepada guru dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pembangunan karakter

bangsa (nation and character building). Anggaran yang disediakan sebesar Rp

318.900.000,- Realisasi Rp 318.046.000,- (99,73%).

- Pemberdayaan karang taruna

Kegiatan ini bertujuan meningkatnya peran serta dan kinerja karang taruna

sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan

bimbingan sosial kepada pimpinan panti tentang manajemen organisasi sosial,

melaksanakan penguatan jaringan kerja antar pengurus karang taruna provinsi

dengan pengurus karang taruna di kabupaten/kota, bantuan yang diberikan

antara lain Modal Usaha (MU), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS) Karang Taruna. Anggaran yang disediakan sebesar

Rp 242.200.000,- realisasi Rp 239.050.000,- (98,70%).

- Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat

Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya kegiatan wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat (WKSBM) di tingkat lokal/desa, meningkatnya peran serta

lembaga sosial yang ada dalam masyarakat pada akar rumput sebagai pelaku

pembangunan kesejahteraan sosial, memberikan pembinaan dan bimbingan

sosial kepada pengurus WKSBM untuk melaksanakan perintisan puskesos dan


427

melaksanakan penguatan jaringan kerja lembaga WKSBM dengan lembaga sosial

lainnya yang ada di desa maupun kecamatan. Anggaran yang disediakan sebesar

Rp 128.550.000,- realisasi Rp 128.499.200,- (99,96%).

- Peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha

Kegiatan ini bertujuan semakin melembaganya dan meningkatnya pelaksanaan

kerjasama antar dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan

usaha kesejahteraan sosial, makin menguatnya integritas sosial (kepercayaan dan

penerimaan sosial) melalui dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap

dunia usaha agar dunia usaha tetap sustainable. Anggaran yang disediakan

sebesar Rp 53.380.000,- realisasi Rp 53.380.000,- (100%).

- Rehabilitasi tuna sosial

Kegiatan ini bertujuan memulihkan kembali harga diri dan kepercayaan diri

penyandang masalah kesejahteraan sosial, memberikan bimbingan mental sosial

dan agama bagi tuna sosial, kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyuluhan

penyebaran informasi melalui kampanye sosial tuna sosial di radio dan televisi

agar masyarakat mengetahui permasalahan tuna social. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 97.695.800,- (97,70%).

- Rehabilitasi sosial korban NAPZA

Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui

kampanye sosial dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang

berupa ceramah kepada masyarakat tentang narkoba, bahayanya dan upaya

pencegahan narkoba dan memberikan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

NAPZA yang berupa test laboraturium oleh dokter dan perawat, serta kegiatan

konseling oleh pekerja sosial kepada masyarakat tentang NAPZA. Anggaran

yang disediakan sebesar Rp 100.000.000,- realisasi Rp 99.360.000,- (99,36%).

- Rehabilitasi sosial penyandang cacat

Kegiatan ini antara lain pendidikan dan pelatihan teknis kepada para

penyandang cacat, penyuluhan dan penyebaran informasi yaitu publikasi

kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosisal Penyandang Cacat (PRSPC) dan

Kegiatan Peringatan Hari Penyandang Cacat (HIPENCA) 2010, Pemberian

Jaminan Hidup (JADUP). Anggaran yang disediakan sebesar Rp 174.830.000,-

realisasi Rp 173.850.000,- (99,44%).

- Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia,

memperbaiki kualitas dan kesejahteraan sosial lanjut usia luar panti dan dalam

panti, bantuan yang diberikan adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 362.177.000,- realisasi Rp 301.087.000,-

(83.13%).

- Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan anak


428

Kegiatan ini bertujuan terjaminnya kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan

perlindungan anak, khususnya anak terlantar, sehingga anak dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial serta

meningkatkan kesadaran, kemampuan tanggung jawab dan partisipasi aktif

masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain pembinaan dan perlindungan kessos anak balita,

pelayanan dan rehabilitasi anak cacat, penyelenggaraan sosialisasi/workshop/

diseminasi/seminar/publikasi sosial anak dan pelayanan dan perlindungan

kesejahteraan sosial anak. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 592.450.000,-

realisasi Rp 585.865.700,- (98,89%).

- Penyelenggaraan pencarian pemberian penyelamatan musibah bencana alam

dan bencana lainnya

Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk peduli

dan aktif dalam penanggulangan bencana dan membangun kesiapsiagaan

masyarakat untuk menghadapi bencana yang akan datang. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah pelatihan/pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

yang dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 70 orang peserta,

pelatihan/pemantapan kemampuan pengelolaan logistik korban bencana yang

dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 40 orang peserta yang

merupakan TAGANA dan petugas gudang yang berasal dari 23 masing-masing

kabupaten/kota, pelatihan/pemantapan kemampuan evakuasi korban bencana

yang dilakukan sebanyak 1 (satu) angkatan yang diikuti oleh 40 orang peserta

yaitu merupakan TAGANA yang berasal dari 23 masing-masing kabupaten/kota,

dan pemberian bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.219.971.000,- realisasi Rp

2.158.696.430,- (97,24%).

- Penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial (pemberdayaan sosial

korban bencana sosial)

Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari

ancaman bencana, dengan hasil yang dicapai antara lain sosialisasi kebijakan dan

program penanggulangan bencana sosial bagi 40 orang peserta pertemuan yang

datang dari berbagai daerah, meningkatnya pemahaman peserta mengenai

kebijakan dan program penanggulangan bencana sosial. Anggaran yang

disediakan sebesar Rp 341.935.000,- realisasi Rp 333.385.000,- (97,50%).

- Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran

Merupakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan

kembali kemampuan dan keterampilan korban tindak kekerasan untuk

meningkatkan penghidupan dan penghasilannya, menumbuhkan kembali

harkat dan martabat para korban tindak kekerasan untuk dapat menjalankan

fungsi sosial dalam masyarakat, menghilangkan perasaan traumatic (tekanan

psikologis) akibat perlakuan kekerasan yang pernah dialami, kegiatan ini antara

lain Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang meliputi seleksi KTK-PM,

bimbingan ketrampilan KTK-PM, dan bantuan stimulan KTK-PM, bantuan


429

untuk Orsos/Yayasan/LSM dan rehabilitasi sosial. Anggaran yang disediakan

sebesar Rp 621.900.000,- realisasi Rp 620.392.000,- (99,76%).

- Pendayagunaan sumber dana sosial

Kegiatan ini bertujuan pendayagunaan sumber dana sosial adalah adanya

perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap undian-undian penipuan

mengingat terutama jaminan supaya pengusaha undian menepati janji-janjinya

terhadap para peserta/masyarakat, jaminan agar uang yang didapat dengan

mengadakan undian itu dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih

dahulu. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 250.000.000,- realisasi Rp

210.264.000,- (84,11%).

- Akses jaminan sosial

Kegiatan ini bertujuan memberi perlindungan dan bantuan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial (UKS) yang memberi perlindungan dan bantuan

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial agar dapat

hidup secara wajar, kegiatan ini adalah memberikan modal kerja askesos melalui

Orsos/Yayasan kepada sektor informal sebagai modal usaha sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 246.610.000,-

realisasi Rp 242.860.000,- (98,48%).

- Penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin

yang memenuhi syarat

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga

sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak rumah tangga sangat

miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak

dibawah 6 tahun dari rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi rumah tangga

sangat miskin yang berada di 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pidie, Aceh

Jaya dan Kota Lhoksemawe. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 312.760.000,-

realisasi Rp 312.343.815,- (99,87%).


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 19.523,386,000

dengan realisasi sebesar Rp 18.619.274.945 atau 95,37 % dan realisasi fisik 98,26%.


Permasalahan:

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebahagian

besar kegiatan dapat berjalan 100%, hanya kegiatan Pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil (KAT) yaitu kegiatan semiloka hasil studi kelayakan calon lokasi

KAT tidak bisa dilaksanakan karena tumpang tindih dengan jadwal rapat Pemda

Aceh Timur. Studi kelayakan UTK 2 lokasi yaitu Aceh Barat dan Aceh Selatan juga

tidak dilaksanakan karena anggaran pada tahun 2011 DIPA Dekon & TP sangat

terbatas, sehingga untuk pemberdayaan tahun 2011 difokuskan pada 1 (satu) lokasi

saja.


430

Solusi:

Perlunya peningkatan kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi dan studi

kelayakan ke daerah-daerah atau lokasi kegiatan, agar setiap kegiatan dapat

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

URUSAN KETENAGAKERJAAN

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 0267.0/026-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

DIPA Nomor: 0267.0/026-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.


Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.


Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepet Tumbuh P4-Trans, telah

dilaksanakan melalui:

- Pengembangan sistem informasi manajemen di bidang ketransmigrasian,

yaitu tersusunya program melalui pembuatan buku data, penyusunan data

perancanganp ermukiman trans serta pengelolaan data dan informasi

ketransmigrasian yang tepat dan cepat dimasa mendatang sebanyak 3 paket.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan antara lain, melakukan

monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian program sebanyak 12

paket dan tersedia bahan laporan sebagai potret pelaksanaan pembangunan

pemukiman transmigrasi dimasa mendatang.

- Penyusunan program dan rencana kerja guna menjamin pelaksanaan kegiatan

sesuai rencana yang ditetapkan sebanyak 4 paket.

- Penyusunan laporan keuangan sistim aplikasi SAI sebanyak 12 paket.

- Penyusunan Tatalaksana Pengelolaan Barang Milik Negara, kegiatan yang

telah dilaksanakan yaitu, penyusunan laporan pengelolaan BMN dengan

mengunakan sistim aplikasi SIMAK-BMN sebanyak 12 paket.

- Penyusunan rencana teknis yang telah dilaksanakan berupa, penyusunan

design RTSP dan RTJ sebanyak 1 paket dilokasi Desa Pantan Kriko Kab.

Bener Meriah, identifikasi potensi kawasan calon permukiman sebanyak 1

paket dilokasi Pante Cermin Kab. Aceh Jaya.

- Penyuluhan dan penyebaran informasi yang telah dilaksanakan yaitu KIE

publikasi melalui pameran dan pembuatan bahan promosi program

ketransmigrasi dimana nantinya tersedia data dan potensi lokasi transmigrasi


431

sebanyak 2 paket, serta melakukan kerjasama antar daerah (DKI Jakarta dan

D.I. Yogyakarta) sebanyak 2 paket.

- Pengelolaan dokumentasi pertanahan 1 paket, inventarisasi pemanfaatan

HPL sebanyak 3 paket dan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik 1

paket. Sedangkan kegiatan pengukuran batas UPT sebanyak 1 lokasi dan

pokja pertanahan 4 paket, tidak dapat dilaksanakan.

- Monitoring pelaksanaan kegiatan merupakan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana permukiman sebanyak 100 KK

lokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Bener Meriah. Dalam hal ini Dinas Provinsi

hanya melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan fisik pembangunan

permukiman transmigrasi sebanyak 6 paket.

- Pelatihan Dasar Umum (PDU) tentang ketransmigrasian sebanyak 1 angkatan

dengan peserta sebanyak 30 orang selama 7 hari di Kabupaten Bener Meriah.

- Bantuan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan yaitu, pengadaan

perbekalan transmigran berupa, sandang, alat dapur, alat tidur, alat

penerangan, alat pertanian dan alat pertukangan untuk 50 KK di lokasi Samar

Kilang Kab. Bener Meriah.

- Perpindahan dan penempatan, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan tahun

2010, hal ini disebabkan karena pekerjaan fisik penyiapan sarana dan

prasarana permukiman di lokasi Samar Kilang (100 KK) yang dilaksanakan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bener Meriah hingga posisi

31 Desember 2010 belum selesai, maka kegiatan perpindahan dan

penempatan warga transmigran dari daerah asal (pulau jawa) sebanyak 50 KK

yang dananya tertampung pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi tidak

dapat dilaksanakan.

b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh P2MKT telah

dilaksanakan melalui:

- Pengembangan sistem informasi manajemen di bidang ketransmigrasian,

yaitu tersusunya program melalui pembuatan buku data dan informasi

ketransmigrasian yang tepat dan cepat dimasa mendatang sebanyak 3 paket.

- Penyusunan program dan rencana kerja guna menjamin pelaksanaan kegiatan

sesuai rencana yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) paket.

- Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian program pembinaan

sebanyak 2 paket dan tersedia bahan laporan sebagai potret pelaksanaan

pembangunan pemukiman transmigrasi dimasa mendatang.

- Kegiatan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja yang

dilaksanakan bertujuan untuk singkronisasi program pembinaan antar dinas,

kab/kota dan lokasi UPT. Adapun kegiatan rapat yang telah dilaksanakan

antara lain rapat pengendalian persiapan dan pelaksanaan program P2MKT

dan rapat kerja teknis bidang P2MKT di pusat sebanyak 2 paket.


432

- Kegiatan pelayanan sosial budaya di daerah pemukiman transmigrasi yang

telah dilaksanakan berupa, pembinaan pendidikan, kesehatan dan mental

spiritual pada 1 lokasi/UPT, dimana nantinya mutu pendidikan, tingkat

kesehatan dilokasi pemukiman transmigrasi meningkat serta seleksi

transmigran dan pembina UPT teladan.

- Pelayanan jaminan hidup transmigran, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan

pada tahun 2010, karena lokasi yang akan disalurkan bantuan jaminan hidup

berupa, beras dan non beras (lauk pauk) sebanyak 100 KK belum

ditempatkan warga transmigran, disebabkan kegiatan pekerjaan fisik berupa

pembangunan rumah, fasilitas umum serta sarana dan prasarana lainnya

dilokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah belum selesai, sehingga penempatan

warga transmigran belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan kegiatan

bantuan jaminan hidup bagi warga transmigran tidak dapat disalurkan.

- Pengembangan sarana produksi berupa pengadaan bibit/benih tanaman,

pupuk dan pestisida dalam rangka mendukung sarana produksi pertanian.

Dalam tahun 2010 kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian untuk 100

KK warga transmigran dilokasi Samar Kilang Kab. Bener Meriah tidak dapat

dilaksanakan, hal ini disebabkan belum selesainya pekerjaan fisik pemukiman

yaitu pembangunan rumah, fasilitas umum, sarana dan prasarana lainnya,

sehingga belum dapat dilakukan penempatan warga trans. Oleh karena itu

kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian tidak dapat dilaksanakan.

- Operasional Pokja Kota Terpadu Mandiri (KTM) berupa sosialisasi

pengembangan dan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) ke

Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Abdya, Gayo Lues dan

Kota Subulussalam serta Rapat Pokja Provinsi sebanyak 1 paket.

- Kegiatan pengakhiran status bina lokasi permukiman transmigrasi yang telah

dilaksanakan, yaitu penilaian/evaluasi terhadap UPT yang akan dilakukan

penyerahan sebanyak 1 paket dan pengurusan Berita Acara Serah UPT

sebanyak 4 UPT.

- Kegiatan pembangunan/rehab fasilitas umum yang telah dilaksanakan

berupa, rehab rumah ibadah sebanyak 1 unit, pembangunan MCK 1 unit dan

rehab balai desa sebanyak 1 unit dilokasi Alue Penyering Sp. 6 Kab. Aceh

Barat, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung persiapan serah

terima UPT kepada Pemda setempat.


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah Anggaran Rp 2.297.204.000,-

realisasi Rp 1.599.641.000,- atau 69,63% dan fisiknya 71,62%.


Permasalahan:


433

- Program kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan LKS bipartit award

tidak dapat dilaksanakan karena pihak Kementrian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi R.I belum siap melaksanakannya pada tahun ini.

- Terlambatnya pelantikan UPTD produktivitas Provinsi serta terlambatnya Surat

persetujuan pencairan dana PNBP tahap ke III (pertengahan Desember 2010)

sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan tidak mencukupi.

- Penyerapan anggaran untuk kedua satker baik P4T maupun P2MKT pada akhir

tahun anggaran tidak dapat terserap semuanya, hal ini disebabkan ada beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kegiatan fisik penyiapan

sarana dan prasarana permukiman sebanyak 100 KK di lokasi Samar Kilang Kab.

Bener Meriah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Bener Meriah, dalam hal ini dana yang tertampung pada DIPA Tugas

Pembantuan Provinsi yaitu kegiatan pengerahan dan penempatan dari daerah

asal (pulau Jawa) 50 KK, pengadaan jaminan hidup (bantuan beras dan lauk

pauk) dan pengadaan sarana produksi pertanian untuk 100 KK.

- Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2010 adalah

pengukuran batas UPT sebanyak 1 lokasi dan pokja pertanahan 1 paket,

pengerahan dan penempatan untuk 50 KK dari daerah asal (pulau Jawa),

pengadaan jaminan hidup transmigran (bantuan jadup beras dan non beras),

pengadaan sarana produksi pertanian (saprotan) untuk 100 KK.

- Penyerapan anggaran untuk kedua satker baik P4T maupun P2MKT pada akhir

tahun anggaran tidak dapat terserap semuanya, hal ini disebabkan ada beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kegiatan kerjasama

dengan dinas terkait.

- Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2009 adalah

pengukuran tata batas kawasan hutan (kerjasama dengan Dinas Kehutanan)

lokasi Kuala Pango Sp.1,2 dan Alue Itam Sp.1 Kab. Aceh Timur sebanyak 3

lokasi dan penerbitan sertifikat HPL lokasi transmigrasi sebanyak 7 paket.

Solusi:

- Program pemberian penghargaan LKS bipartit award akan diajukan kembali di

tahun 2011.

- Kegiatan UPTD produktivitas tersebut akan diajukan kembali pada tahun 2011

atau jika memang memungkinkan anggaran dekonsentrasi yang bersumber dari

PNBP dapat dijadikan rupiah murni sehingga dapat mempercepat proses

kegiatan.

- Bedasarkan rumusan hasil rapat regional pertanahan yang dilaksanakan di

Bogor tanggal 18 s.d 19 Februari 2010, bahwa pagu anggaran untuk kegiatan

pengukuran batas UPT tidak mencukupi sesuai dengan norma standar yang

berlaku di seluruh Indonesia, yaitu dana yang tersedia dalam pagu sebesar Rp

34.650.000,- sedangkan norma standar untuk melaksanakan kegiatan ini


434

sebesar Rp 60.000.000,- dalam hal ini telah dilakukan revisi melalui

optimalisasi dari beberapa kegiatan pertanahan yang tersedia, namun

mengingat terbatasnya waktu untuk melakukan revisi, maka kedua kegiatan

tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2010.

- Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Bener Meriah untuk dapat memacu pekerjaan fisik pembangunan dilokasi

sehinga dapat dilakukan penempatan warga transmigran, namun hingga posisi

31 Desember 2010 kegiatan fisik pembangunan permukiman dilokasi Samar

Kilang Kab. Bener Meriah belum juga selesai, dari target 100 unit rumah hanya

25 unit yang siap, sehingga kegiatan penempatan tidak dapat dilakukan yang

menyebabkan kegiatan pengadaan saprodi dan pengadaan bantuan jadup

beras/non beras juga tidak dapat dilaksanakan.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor: (04) 0363/032-04.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009

DIPA Nomor: (06) 0363/032-06.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009


Kementerian Kelautan dan Perikanan RI


Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh


Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan peningkatan mutu dan pembangunan hasil perikanan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan laboratorium

dalam rangka penguatan kompetensi UPTD Laboratorium Pembinaan Pengujian

Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Lam Pulo Banda Aceh.

Kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta

input produksi lainnya

Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk pengembangan kawasan budidaya laut dan

pengembangan kawasan budidaya air tawar, yaitu pengadaan sarana operasional di

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Simeulue, pemantauan pelaksanaan bantuan selisih

harga benih ikan (BSHBI), pembinaan pelaksanaan sertifikasi BBI, pertemuan

forum koordinasi prasarana dan sarana. Selain itu juga dilakukan kegiatan fisik dan

pengadaan yang menunjang kelancaran operasional di tiga (3) Balai Benih Ikan

(BBI) yaitu BBI Sentral Toweran, BBI Batee Iliek dan BBI Lawe Bekung.


Sumber anggaran berasal dari APBN sebesar Rp 1.352.480.000,- dengan realisasi Rp

1.294.393.440,- atau 95,71% dan fisik 100%.


435


Pelaksanaan dari Tugas Perbantuan tidak ditemukan permasalahan yang berarti

sehingga dapat direalisasikan seluruhnya.

URUSAN PERTANIAN

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 0810/018-03.3/I/2010, Tanggal 31 Desember 2009





Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana dan Prasarana,

Pengolahan/Pemasaran Hasil dan Direktorat Jenderal Pengembangan Lahan.


Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Melalui program ini dijalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan usaha

peningkatan produksi dan produktivitas beragam komoditi serta penanggulangan

berbagai kendala yang dihadapi. Kegiatan ini antara lain berupa pemberian

bantuan sarana produksi, usaha menciptakan benih yang lebih baik dan berlabel,

peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam usaha peningkatan hasil

produksi serta berbagai pengembangan/pembukaan kawasan menjadi lahan baru,

unggulan maupun percontohan.

Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan yang terangkum adalah kegiatan yang bertujuan pertanian ke arah bisnis

dan modern. Kegiatan yang dijalankan antaranya pengembangan kawasan

sentra/unggulan (menjadi ke arah agroindustri dan agropolitan), sehingga

peningkatan investasi, daya saing dapat tercapai dengan usaha peningkatan sumber

daya manusia dan peningkatan mutu hasil.

Program Peningaktan Kesejahteraan Petani

Program dengan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup

petani. Kegiatan yang dijalankan dapat berupa pelatihan ketrampilan petani atau

induksi terhadap sistem pertanian modern atau terbaru, pembinaan dengan

berbagai bantuan sarana produksi yang telah diberikan.

Direktur Jendral Tanaman Pangan (03)

Dana Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 3.147.500.000.-

terealisasi sebesar Rp 3.004.126.900,- atau 95.44% dengan persentase fisik 100%,


436

yang mencakup 3 (tiga) program kegiatan diantaranya, pengembangan agribisnis,

peningkatan ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Untuk kegiatan

pengembangan agribisnis yang menitik beratkan koordinasi dan pengembangan

pupuk dengan sistem koordinasi dan pengawalan serta bantuan rumah kompos di

kabupaten, dimana diharapkan dengan kegiatan tersebut diketahui jenis dan

kandungan pupuk dan pestisida yang beredar serta keamanan akan

ketersediaannya pupuk ditingkat petani. Program peningkatan ketahanan pangan

kegiatan meliputi bantuan benih/bibit sarana produksi pertanian dan penguatan

kelembagaan perbenihan, diadakannya forum perbenihan. Pendidikan dan

pelatihan teknis dengan diadakannya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SL-PTT) tanaman padi, jagung, kedele dan kacang tanah yang

dilaksanakan di kabupaten/kota sentra produksi. Dengan outcomes terlatihnya dan

meningkatnya pengetahuan petani mengenai pembagian tugas yang jelas sesuai

dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Program peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan penerapan dan

pemantapan prinsip good govermance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam,

dimana diharapkan dengan kegiatan ini persamaan persepsi dalam penyusunan

data base kegiatan pertanian, pelaksanaan kegiatan, dan ketersediaannya laporan

bulanan akuntasi dan simonev satker.

Direktur Jendral Hortikultura (04)

Untuk kegiatan hortikultura tahun 2010, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

mengelola dana sebesar Rp 2.366.000.000.- dengan realisasi Rp 2.191.293.570.-

atau 92,62% dengan capaian fisik 96,20%. Kegiatan Dirjen Hortikultura dengan 3

(tiga) program yaitu program pengembangan agribisnis dengan kegiatan fasilitasi

pengembangan hortikultura organik dengan mensosialisasikan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunakan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan

tujuan agar para peserta mampu memobilitasi masyarakat untuk pencegahan dan

menanggulangi permasalahan narkoba secara terpadu di masing-masing daerah.

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH), dengan

outcomes tersediannya petugas yang mempunyai motivasi, wawasan dan

pengetahuan dalam membangun dan mengembangkan sistem dan usaha agribisnis

hortikultura yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta

tersediannya informasi berupa data potensi pengembangan, penerapan tekhnologi

dan informasi pendukung lainnya sehingga Aceh akan menjadi lebih mudah dalam

melaksanakan pengembangannya. Program peningkatan ketahanan pangan,

kegiatan bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian, dan penguatan

kelembagaan benih dengan tujuan terlaksananya kegiatan perbenihan dalam

mendukung pengembangan hortikultura, terlaksananya kegiatan gerakan

penanggulangan OPT durian, pisang, jeruk dan cabe di Kabupaten, serta

terlaksananya kegiatan penyediaan/pembenahan data statistik hortikultur, serta

kegiatan penerapan Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk sebagai bahan acuan bagi pemerintah


437

daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam rangka meningkatkan produksi dan

produktifitas, mutu hasil, efisiensi produk dan daya saing, aman konsumsi, dengan

mempertahankan kesuburan tanah, kelestarian lingkungan dan sistem produk yang

berkelanjutan serta dapat mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki

sikap mental yang bertanggungjawab terhadap kesehatan keamanan diri dan

lingkungan.

Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (07)

Kegiatan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2010, dana

yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengelola dana Rp 2.370.100.000.-

atau 27,14% dengan capaian hasil fisik 30,59%.

Direktur Jendral Pengelolaan Lahan dan Air (08)

Kegiatan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Pertanian Tahun 2010, dana

yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp 38.636.007.000.-

dengan realisasi Rp 810.501.000.- atau 2,10% dengan capaian hasil fisik 2,34%.

Kecilnya realisasi kegiatan dikarenakan adanya dana bantuan Loan IDB sebesar Rp

37.536.007.000,- tidak dapat direalisasikan karena baru dalam tahab tender,

menunggu petunjuk dari Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air di Jakarta lebih lanjut.


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 50.569.607.000,- telah

terealisasi sebesar Rp 10.634.258.515,- atau 21,03% dan Fisik 21,94%.


Permasalahan

Dana yang bersumber dari IDB sebesar Rp 37.536.007.000,- tidak dapat

direalisasikan karena baru dalam tahab tender, menunggu petunjuk dari pusat.

Solusi

Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan pihak donatur melalui Direktur

Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian Republik

Indonesia.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 1335/018-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

DIPA Nomor : 1335/08-07.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009.

DIPA Nomor : 1335/0818-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.


Departemen Pertanian Republik Indonesia.


Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.


438


Program dan kegiatan ini adalah program peningkatan ketahanan pangan dan

pengembangan agribisnis berkala di 11 (sebelas) kabupaten, meliputi integrasi

tanaman ternak, kompos dan biogas, pengembangan agro industri terpadu,

pengembangan pembibitan sapi, penanganan dan pengendalian wabah virus flu

Burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan, peningkatan produksi,

produktifitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan. Selain

untuk kegiatan fisik, juga disediakan dana untuk pengadaan peralatan dan

prasarana alat tulis kantor.

Anggaran yang di alokasikan Rp 8.026.902.000,- realisasi Rp 7.727.378.000 atau

96,27% dan fisik 96,53%.

Program dan kegiatan pengembangan agribisnis adalah pekerjaan pengadaan alat

dan mesin pengolah daging, penguatan modal usaha kelompok di Kabupaten Aceh

Besar. Juga disediakan dana untuk pengadaan peralatan dan prasarana alat tulis

kantor dan komputer suplayer.

Anggaran yang di alokasikan Rp 300.000.000,- realisasi Rp 272.800.000,- atau

91,00% dan fisik 100%.

Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan, penyediaan dan perbaikan

infrastruktur pertanian ini adalah pekerjaan berkala di 7 (tujuh) kabupaten

meliputi pengembangan rumah kompos peternakan (pengolahan lahan),

pembangunan rumah kompos sedarhana, alat pengolahan pupuk organik, alat

angkutan roda 3, pengembangan irigasi air permukaan, perluasan areal kebun

hijauan MT, pengembangan areal padang pengembalaan, kontruksi dan sapronak

perluasan areal padang pengembalaan, pengembangan irigasi tanah dangkal

peternakan, pembuatan irigasi tanah dangkal, rehabilitasi/pengembangan jalan

produksi peternakan, pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) mendukung

peternakan, reklamasi lahan peternakan, juga disediakan dana untuk pengadaan

peralatan dan prasarana operasional dan pemeliharaan seperti komputer dan ATK,

dan kendaraan roda tiga.

Anggaran yang dialokasikan Rp 2.922.800.000,- realisasi Rp 2.918.410.500,- atau

99,96% dan realisasi fisik 100%.


Sumber dan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 11.249.702.000,-

realisasi Rp 10.918.588.500 atau 97,04% dan fisik 98,84%.


Permasalahan

- Sesuai DIPA Nomor: 1335/018-06.4/2010 tanggal 31 Desember 2009 terdapat

kegiatan pengadaan kendaraan roda dua 11 unit yang mendapatkan tanda

bintang.


439

- Pada waktu kegiatan APBN Tahun 2010 berjalan adanya revisi anggaran

Direktorat Jendral Peternakan sehingga pengadaan kendaraan roda dua 11 unit

ditunda untuk tahun 2011.

Solusi

Pada DIPA Nomor: 0835/018-06.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 telah

diadakan kembali kendaraan roda dua sebanyak 14 unit untuk Dinas Kesehatan

Hewan dan Peternakan Aceh.

URUSAN KEHUTANAN

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 1056/018-08.4/2010, tanggal 31 Desember 2009


Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian Republik Indonesia


Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh


DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan


Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu

produk perkebunan dari pagu anggaran sebesar Rp 2.294.012.000,- mencapai 100%

dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.248.354.350,- (98,01%) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya pengawasan revitbun.


Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan

dari pagu anggaran sebesar Rp 545.750.000,- mencapai 100% dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 468.706.850,- (85,88%) dan output yang dihasilkan adalah

terlaksananya kegiatan pengendalian hama.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pengembangan magang sekolah lapang dari

pagu anggaran sebesar Rp 154.304.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 151.683.600,- (98,30%) dan output yang dihasilkan adalah

terlaksananya pengembangan magang sekolah lapang.

Pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam,

daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan dari pagu anggaran sebesar Rp

46.595.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 46.585.000,-


440

(99,98 %) dan output yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan pembinaan

dan pengembangan kelapa terpadu dan peremajaan kelapa rakyat.

DIPA Direktorat Jenderal PPHP


Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan dan pengembangan

pasca panen, pengolahan dan pemasaran dari pagu anggaran sebesar Rp

900.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 879.523.000,-

98,12% dan output yang dihasilkan adalah terbangunnya pabrik pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan.


Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen dari

pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000,- mencapai 100% dengan realisasi keuangan

sebesar Rp 346.950.000,- (99,13%) dan output yang dihasilkan adalah terciptanya

kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen.


Sumber dana berasal dari APBN dengan jumlah anggaran Rp 4.290.661.000.-

realisasi keuangan Rp 4.141.805.800,- atau 96,53% dan fisik 100%


Permasalahan tidak dijumpai pada pelaksanaan kegiatan di lapangan karena proses

perencanaan anggaran dan pelaksanaannya tepat waktu.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Aceh tidak memberikan tugas pembantuan

kepada pemerintah kabupaten/kota.


441

BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Aceh menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mencakup

kerjasama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan

instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan

bencana, pengelolaan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tujuan utama dilaksanakan kerjasama antar daerah adalah untuk mengatasi

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki yang pada akhirnya dapat menghambat

penyelenggaraan pemerintahaan di daerah. Oleh karena itu daerah dituntut lebih

proaktif melakukan kerjasama dengan daerah lain guna menutupi keterbatasan-

keterbatasan tersebut dengan mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi

yang ada di daerahnya.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan pemerintah Aceh melakukan penandatanganan nota kerjasama

(MoU) sekaligus meresmikan kerjasama Aceh-Penang dan melakukan dialog

kerjasama Aceh-Penang Business Investment Dialogue. Kerjasama bidang

investasi ini merupakan yang pertama kali ditandatangani langsung oleh dua


442

pimpinan daerah, yakni Gubernur Aceh dan Ketua Menteri Besar (setingkat

gubernur) Kerajaan Negeri Pulau Pinang Datok Lim Guan Eng.

b. Pemerintah Aceh melakukan kerjasama pembangunan antar daerah se-Wilayah

Sumatera melalui Forum Gubernur se-Sumatera.

c. Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan Kota Banda Aceh dan

Kabupaten Aceh Besar dalam bidang sosialisasi dan diskusi adat/istiadat.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Melalui kerjasama investasi Pemerintah Aceh dengan Penang telah disepakati

bahwa Pemerintah Aceh tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa

gedung untuk kantor, karena telah disediakan oleh pihak Kerajaan Negeri Pulau

Pinang dengan menempati salah satu ruangan di Gedung Penang Development

Centre. Selanjutnya pemerintah negara bagian Penang akan menawarkan model

pengembangan baru untuk sumberdaya minyak dan gas alam kepada Aceh guna

mendorong kerjasama bilateral dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Penang juga akan menawarkan sektor pariwisata, pendidikan

internasional, real estate, industri halal dan sektor pariwisata medis untuk Aceh

yang sangat menguntungkan bagi Aceh dan Penang. Dalam kaitan ini pula

Pemerintah Aceh akan mempromosikan perdagangan Penang dan sektor jasa

kepada pengusaha Aceh.


443

b. Kerjasama Gubernur Se-Sumatera telah menghasilkan kesepakatan

pembentukan tim penanggungjawab program pembangunan provinsi se-wilayah

Sumatera dalam forum tersebut telah terpilih Bappeda Aceh sebagai Koordinator

Komite Infrastuktur. Pemerintah Aceh pada tahun 2010 telah mengalokasikan

dana untuk kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah sebesar

Rp 196.910.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 189.973.700,- (96,48%).

c. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan MAA Kota Banda Aceh dan Kabuapten

Aceh Besar. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi

adat/adat istiadat ke gampong-gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar,

meliputi:

Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar pada

tanggal 4 Juni 2010

Gampong Lambeutong, Mukim Reukieh, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

pada tanggal 25 Oktober 2010

Gampong Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh pada

tanggal 24 September 2010

Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar pada

tanggal 14 November 2010

Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

pada tanggal 21 April 2010

Gampong Lham Lhom Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar pada

tanggal 5 Agustus 2010

3. Pemasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kerjasama Aceh-Penang dan kerjasama pembangunan antar

daerah se-Wilayah Sumatera melalui Forum Gubernur se-Sumatera tidak terdapat

kendala yang dapat mengganggu proses kerjasama dimaksud.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA


Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah, Pemerintah Aceh telah

melakukan kerjasama dengan lembaga non pemerintahn baik nasional maupun

internasional, di antaranya:

a. Dalam bidang pendidikan meliputi kebijakan perluasan dan pemerataan akses,

peningkatan mutu, dan peningkatan tata kelola pendidikan. Pemerintah Aceh

telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, antara lain :

1. Helen Keller International (HKI) untuk mengembangkan Pendidikan

Inklusif pada jenjang pendidikan dasar, khususnya SD/MI.


444

2. AUSAID-SEDIA (Support for Education Development in Aceh) untuk

penguatan tata kelola pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

3. USAID-DBE1 (Decentralized Basic Education – 1) untuk penguatan tata

kelola pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan.

4. USAID-DBE2 (Decentralized Basic Education – 2) untuk peningkatan mutu

pendidikan melalui pengembangan Gugus SD/MI dengan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan daan pengawasan pendidikan di tingkat

sekolah.

5. UNICEF untuk kegiatan penguatan Gugus SD/MI, penerapan Kurikulum

Pendidikan Damai (Peace Education), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan capacity building di tiga Kabupaten (Aceh Jaya, Aceh Timur dan Aceh

Besar).

6. UNDP untuk pengembangan dan penerapan Kurikulum Pendidikan

Kebencanaan di SD/MI melalui pendekatan integratif.

7. AUSAID-LOGICA2 khusus untuk penguatan tata kelola pendidikan di

jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah berkaitan dengan

Perhitungan Biaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas.

8. kerjasama dengan UNICEF (KHPPIA) dan UNFPA.

b. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan

Economic Development Financing Facility (EDFF).

c. Dalam bidang promosi dan investasi, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama

dengan Panitia Pameran Pekan Raya, Pameran Penang Fair 2010, Discover

Indonesia Expo, Intrade Kuala Lumpur Expo dan Pameran China Expo.

d. Dalam bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Aceh

melakukan kerjasama dengan AGTP-UNDP.

e. Dalam bidang olah raga, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan

Pemerintah Paraguay (La Scuola Di Football Italiana Sa), Federasi Industri

Taekwondo Korea dan Sekolah Sukan Bandar Penawar, Johor-Malaysia.

f. Dalam bidang sosial dan perlindungan anak, Pemerintah Aceh melakukan

kerjasama dengan UNICEF.

g. Dalam bidang budaya dan adat, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama

dengan UNDP.

h. Dalam bidang pertambangan dan energi khususnya dalam penyediaan air

minum, Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan UNICEF.


445


a. Hasil kerjasama bidang peningkatan pendidikan yang dilakukan Pemerintah

Aceh dengan lembaga donor adalah sebagai berikut:

1. Melalui kerjasama dengan Helen Keller International (HKI) telah

dilaksanakan pelatihan Kepala Sekolah/Guru SD/MI yang

menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada SD/MI di Kabupaten/Kota se

Aceh. Di samping itu telah dilaksanakan sejumlah workshop/lokakarya

yang menghasilkan Rencana Kerja Pengembangan Pendidikan Inklusif di

Aceh, dan Draft Awal Peraturan Gubernur Aceh tentang Pendidikan

Inklusif. Pada awal Desember 2010 Pemerintah Aceh telah

menandatangani MOU dengan pihak HKI guna mengembangkan

Pendidikan Inklusif di Aceh sampai dengan tahun 2012.

2. Melalui kerjasama dengan AUSAID-SEDIA telah dibentuk Tim Koordinasi

Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) yang menghasilkan Laporan

Kemajuan Pendidikan Aceh Tahun 2010 dan telah disosialisasikan ke 23

Kabupaten/Kota se Aceh, tersusunnya Draft Awal Strategi Pemerataan

Pendidikan Aceh melalui Dana Otsus/Migas, Bahan Masukan untuk

Penyusunan RPJP dan RPJM Bidang Pendidikan Aceh, dan berbagai

lokakarya Penguatan Sistem Informasi Pendidikan di Aceh dan kegiatan-

lainnya lainnya. Khusus dalam rangka Persiapan Ujicoba Perhitungan

Biaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas, telah

dilaksanakan sejumlah workshop dan try-out pendataan di Aceh Besar.


446

3. Melalui kerjasama dengan USAID-DBE1 telah dihasilkan Dokumen

Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dokumen

Analisis Keuangan Pendidikan di Kabupaten/Kota (AKPK), Renstra

Pendidikan Kabupaten/Kota, Ujicoba Pengisian Instrumen Manajemen

Aset Tingkat Kabupaten/Kota di Aceh Tengah, dan Penguatan Sistem

Pendataan Sekolah di Kabupaten/Kota.

4. Melalui kerjasama dengan USAID-DBE2 telah dilaksanakan

pengembangan kapasitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas dalam

pengembangan Gugus SD/MI, serta berbagai kegiatan perencanaan dan

pengawasan sekolah melalui partisipasi masyarakat (Komite Sekolah).

5. Melalui kerjasama dengan UNICEF telah dilaksanakan pengembangan

kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah dalam

pengembangan Gugus SD/MI berkaitan dengan PAKEM/CLCC,

Implementasi Pendidikan Damai, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

secara terintegrasi di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Timur dan Aceh Besar.

6. Melalui kerjasama dengan UNDP telah diselesaikan Silabus Integrasi

Pendidikan Resiko Bencana ke dalam Kurikulum Pendidikan Tingkat

SD/MI, Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Bahan Ajar

untuk 8 jenis bencana yang teridentifikasi sangat potensial di Aceh, yaitu

Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan, Wabah

Penyakit Menular dan Konflik Sosial. Selain itu telah dilaksanakan TOT di

4 (empat Kabupaten/Kota yaitu Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Utara dan

Aceh Tengah.

7. Dengan AUSAID-LOGICA2 telah dimulai pemantapan kerjasama dalam

rangka mensinkronisasikan kegiatan Perhitungan Biaya Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas. Pihak LOGICA2 telah

menyelesaikan sosialisasi Perhitungan Biaya Pemenuhan SPM Dikdas di 6

Kabupaten, yaitu Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireun, Aceh Tamiang, Aceh

Tengah dan Aceh Barat Daya.

8. Melalui kerjasama dengan UNICEF (KHPPIA) Pemerintah Aceh telah

mengalokasikan dana sebesar Rp 1.065.180.000,- realisasinya sebesar Rp

688.906.600,-. Sedangkan untuk kegiatan program kerjasama antara

Pemerintah Aceh dan UNFPA dialokasikan dana sebesar Rp

2.162.883.641,- realisasi sebesar Rp 1.979.783.873,-.

b. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Economic Development Financing

Facility (EDFF) merupakan salah satu proyek bantuan hibah dari Multi Donor

Trust Funds (MDF) dengan anggaran sebesar US$ 50 juta yang

implementasinya direncanakan tiga tahun sejak 2009 sampai dengan 2012.

Tahun 2010 Program ini merupakan salah satu proyek kesinambungan

rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias telah memasuki tahun ke dua dengan

alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 165.836.600.000,- realisasi sebesar Rp

143.113.950.156,- atau 90%. Kegiatan utama tahun 2010 adalah melakukan


447

proses seleksi lembaga NGO yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan

dari EDFF, penandatanganan surat perjanjian penerusan hibah (sub grant agreement), penyempurnaan petunjuk teknis (keuangan, pengadaan dan

monitoring), dan monitoring implentasi awal di lapangan serta rapat-rapat

koordinasi. Tahap persiapan awal di lapangan yang dilaksanakan oleh NGO

meliputi sosialisasi, seleksi penerima manfaat, pelatihan, penyelesaian

dokumen UKL/UPL dan proses pengadaan barang dan jasa. Tahun 2010 telah

terpilih 8 (delapan) NGO yang berhak menerima dana EDFF yaitu Canadian

Cooperative Association, Swiss Contact, Islamic Relief, Australia Action Aid,

Aceh Development Funds, Muslim Aid, Charitas, dan IOM.

c. Dalam Rangka mempromosikan adat, budaya dan pariwisata Aceh, Pemerintah

Aceh telah melakukan kerjasama dengan Panitia Pameran Dalam Negeri dan

Pameran Luar Negeri, di antaranya:

Pameran Dalam Negeri yaitu Pameran Pekan Raya Jakarta 2010 dan

Pameran Batam Expo.

Pameran Luar Negeri yaitu Pameran Penang Fair 2010, Discover Indonesia

Expo/Intrade Kuala Lumpur Expo, Pameran China Expo, Pameran/Expo ke

Timur Tengah.

d. Melalui kerjasama dengan AGTP-UNDP, Pemerintah Aceh telah melakukan

monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan 26 Pabrik Kelapa Sawit

(PKS) yang berlokasi di 8 (delapan) yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh

Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan

Kota Subulussalam dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota setempat. Tujuan monev dilakukan untuk menilai PKS yang

terbaik dalam pengelolaan lingkungan versi Bapedal Aceh dan hasilnya telah

dipublikasikan baik melalui media elektronik (TVRI Aceh, Aceh TV) maupun

media cetak.

e. Dalam bidang olahraga (sepak bola) Pemerintah Aceh melakukan kerjasama

dengan La Scuola Di Football Italiana Sa dan Pemerintah Paraguay dengan

MOU Nomor: 24/PKS/2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Pendidikan

dan Pelatihan Atlet Sepak Bola Aceh U-15. Kerjasama ini dilanjutkan lagi

dengan Internasional Trade Developers dengan MOU Nomor: 24/PKS/2010

tanggal 01 Oktober 2010. Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Taekwondo antara Pemerintah Aceh dengan Federasi Industri Taekwondo

Korea tanggal 30 Januari 2009. Sedangkan dalam rangka pembinaan cabang

olah raga balap sepeda, Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan

Sekolah Sukan Bandar Penawar, Johor-Malaysia, melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga Aceh pada tanggal 30 September 2010 telah dikirim 3 (tiga) atlet laki-

laki usia di bawah 13 tahun ke Johor Malaysia, dan merupakan hasil rekrutmen

Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh bekerjasama dengan Perprov ISSI.

f. Melalui kerjasama dengan UNICEF, Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan

beberapa kegiatan di antaranya:


448

1. Workshop pembangunan sistem kesejahteraan anak dan keluarga

berdasarkan instrumen internasional, hukum nasional, kebijakan

Pemerintah Aceh dan sistem adat setempat sebagai masukan bagi

pengembangan perencanaan strategis perlindungan anak. Kegiatan ini

dilaksanakan di IT Center Banda Aceh pada tanggal 06 sampai dengan 08

April 2010 yang dihadiri oleh 50 orang peserta dengan jumlah dana sebesar

Rp. 207.155.000,-.

2. Lokakarya pembahasan hasil workshop pembangunan sistem kesejahteraan

sosial anak dan keluarga berdasarkan instrumen internasional, hukum

nasional, kebijakan Pemerintah Aceh dan sistem adat setempat, ke dalam

technical regulations for CP Qanun Implementation by Core Team.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroe pada tanggal 16, 17 dan

28 April 2010 yang dihadiri oleh 15 core team dan 2 orang facilitator

dengan jumlah dana sebesar Rp. 94.515.000,-. Hasil kegiatan ini adalah

pembahasan tentang kebutuhan layanan dan beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam Pengembangan Layanan Kesejahteraan Anak Berdasar

Qanun Aceh Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

3. Focus Group Discusion dengan berbagai lapisan masyarakat/profesi dalam

rangka mempertajam pemahaman dan masukan tentang issue kesejahteraan

sosial anak dan keluarga, sebagai masukan bagi pengembangan perencanaan

strategis anak aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung IT Center Banda

Aceh pada tanggal 20 April 2010 yang dihadiri oleh 30 orang peserta dengan

total dana Rp. 52.020.000,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan Focus Group

Discusion dengan berbagai lapisan masyarakat/profesi dalam rangka

mempertajam pemahaman dan masukan tentang issue kesejahteraan sosial

anak dan keluarga, sebagai masukan bagi Pengembangan Perencanaan

Strategis Anak Aceh melalui Peraturan-Peraturan Gubernur sebagai

turunan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan

Anak.

4. Lokakarya pembahasan hasil workshop pembangunan sistem kesejahteraan

sosial anak dan keluarga berdasarkan instrumen internasional dan hukum

nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01, 03, 07, 17 dan 18 Juni

2010 bertempat di OASIS Atjeh Hotel dengan jumlah dana sebesar Rp.

30.505.000,-.

5. Revising Module of Training of TKSK & Training on Holistic Child

Protection for new TKSK in Banda Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 10

s.d 12 April 2010 di hotel Oasis Banda Aceh yang dihadiri oleh 48 orang

TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari beberapa kab/kota

yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Bener

Meriah, Aceh Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh

Singkil, Aceh Tenggara dan Gayo Lues dengan total dana kegiatan Rp.

166.678.000,-. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah teraplikasi


449

semua kegiatan perlindungan anak terbagi atas dua hal yaitu perencanaan

jangka panjang di mana di Aceh mempunyai dokumen penting tentang

perlindungan terhadap anak, Dinas Sosial Aceh berkerja sama dengan

UNICEF dan membina dan memberikan peningkatan kapasitas TKSK dalam

membantu pemerintah aceh terhadap kegiatan perlindungan anak,

khususnya kasus kasus kekerasan dan penelantaran anak di seluruh Aceh.

6. Workshop in 3 District on Social Work at District Level dilaksanakan di (1)

Banda Aceh pada tanggal 18 s.d 20 April 2010 di Hotel Rasamala, (2) Aceh

Jaya pada tanggal 26 s.d 28 April 2010 di Hotel Pantai Barat Kabupaten

Aceh Jaya dan (3) Aceh Timur Hotel Kalifah pada tanggal 29 April s.d 01

Mei 2010 dengan total dana Rp. 333.764.000,-. Hasil kegiatan Workshop in

3 Districts on Social Work at District Level adalah peserta dapat memahami

secara utuh tentang perlindungan anak dengan membangun sistem

perlindungan anak di daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang

dan qanun yang berlaku. Selain itu diharapkan adanya program kerjasama

multipihak antara lembaga pemerintah (Dinsos Aceh), lembaga donor

(Unicef) dan lembaga profesi (IPSPI) yang melibatkan jaringan perguruan

tinggi adalah langkah maju yang diharapkan akan memperkaya strategi dan

pendekatan program-program perlindungan dan kesejahteraan anak yang

dilaksanakan di Aceh.

7. Advocasi of TKSK with Legislative, Description of TKSK, Monitoring Sistem

and Collection Date dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 30 Mei 2010 di hotel

Oasis Banda Aceh dengan total dana Rp. 235.481.000,-. Kegiatan ini dihadiri

oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di 23 Kabupaten/Kota.

Hasil dari kegiatan ini adalah dukungan DPRA terhadap keberadaan TKSK

dan mengharapkan tugas TKSK bukan hanya dalam mendistribusian

bantuan akan tetapi diharapkan dalam membuat jaringan dengan

membantu menangani permasalahan sosial yang terjadi dengan melakukan

kerja sama dengan pihak terkait lainnya.

8. Sosialisasi tentang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010. Kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2010, bertempat di Grand Nanggroe

Hotel, yang diikuti oleh 35 anak yang terdiri dari 20 anak dari Kota Banda

Aceh, 10 Anak dari Kabupaten Aceh Besar dan 5 Anak dari Kabupaten Aceh

Timur. Dengan total dana 30.915.000,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini

adalah tersosialisasinya memahami tentang hak-hak anak untuk

berpartisipasi dan didengar pendapatnya. Peserta memahami tentang latar

belakang dan esensi dari Festival Film Anak Aceh tahun 2010, Kategori Film

Fiksi dan Film Dokumenter Peserta Sosialisasi menemukan ide terbaik

tentang judul Film Fiksi dan Film Dokumenter yang akan mereka lombakan

di Festival Film Anak Aceh tahun 2010.

9. Workshop Bersama Kidsfest tentang Festifal Film Anak Aceh tahun 2010

yang dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar Pada tanggal tanggal 29


450

Juli s.d 03 Agustus 2010. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari SMP 11

Ule Lheu dan 50 Peserta SMPN 1 Gampong Pulot dengan total dana

92.119.000,-. Kegiatan KidsFfest yang diselenggarakan oleh Kalyana Shira

Foundation mengadakan Workshop pembuatan film pendek dan pemutaran

film oleh KidsFfest untuk anak-anak dalam rangka Festival Film Aceh 2010.

10. Workshop tentang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan di

Banda Aceh pada tanggal 24 dan 25 Juli 2010, bertempat di OASIS Atjeh

Hotel, yang diikuti oleh 30 peserta/anak dari Kota Banda Aceh dan

Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 27 dan 28 Juli 2010, bertempat di

Hotel Khalifah Idi Rayeuk, diikuti oleh 25 peserta/anak dari Kabupaten

Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Dengan total dana sebesar Rp.

133.440.00,- Hasil yang dicapai dari kegiatan workshop ini antara lain

adalah peserta dapat memahami tentang film secara keseluruhan dengan

bahasa yang mudah dimengerti baik dari segi alur (opening, isi dan ending)

maupun dari segi isi (frame, section, segment, shoot, scene hingga menjadi

film yang utuh).

11. Proses Pembuatan Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal

07 Agustus s.d 29 September 2010 di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh

Besar, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dengan total dana

Rp 212.980.000,-. Rangkaian kegiatan proses pembuatan film anak Aceh

tahun 2010 terdiri dari kegiatan meeting Persiapan Kegiatan Proses

Pembuatan Film, bertempat di Sekretariat Festival Film Anak Aceh tahun

2010. Proses pembuatan film terdiri dari Penerimaan Naskah, Penilaian

Naskah dan Perbaikan Naskah, Pembuatan Story Board, Evaluasi dan

Finishing, Pengambilan Gambar, yang melibatkan sekitar 150 anak dan 12

Pendamping Anak.

12. Road Show (Screening) Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan

di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Timur dengan total dana Rp.

67.745.000,-. Kegiatan roadshow di Aceh Timur dilaksanakan pada tanggal

06 November 2010. Kegiatan roadshow di Aceh Besar dilaksanakan pada

tanggal 27 November 2010, dan kegiatan roadshow di Banda Aceh

dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010. Rangkaian kegiatan nya

berupa pemutaran film dan selanjutnya bedah film yang di fasilitasi panitia

dan narasumber FFAA 2010.

13. Publikasi dan Kampanye Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 dilaksanakan

di Banda Aceh dengan total dana sebesar Rp. 41.650.000,-. Rangkaian

kegiatan publikasi dan kampanye festival film anak aceh tahun 2010 terdiri

dari cetak dan penyebaran brosur dan leaflet mengenai festival film anak

aceh tahun 2010, talkshow di Aceh TV, talkshow di Radio Djati FM,

konfrensi pers tentang pelaksanaan festival film anak aceh tahun 2010, yang

dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2010, bertepatan dengan Acara

Penganugerahan Hadiah Pemenang Festival Film Anak Aceh Tahun 2010 di


451

Aula Rumoh PMI Aceh, yang dihadiri oleh 20 orang Wartawan media cetak

dan televisi, yang terdiri dari unsur : Aceh TV, Radio Djati FM, TVRI Aceh,

Tabloid Bungong, Radio Antero, Tabloid Gema Baiturrahman, Tabloid

Investigasi, Kompas, Indonesia Bersatu, Serambi Indonesia, Indonesia News,

Metro Nasional.

14. Workshop Buku Panduan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tingkat

Kecamatan (Puspelkessos). Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di hotel

Hermes Palace tanggal 21 oktober 2010 yang di hadiri oleh 60 peserta dari

berbagai instansi yang terkait, dengan dana kegiatan sebesar Rp

81.835.000,-. Hasil yang diharapkan adalah adanya pedoman dan panduan

yang dapat menjadi pegangan oleh para pekerja sosial di tingkat kecamatan

dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan sosial yang terjadi serta dapat

ditangani dengan baik.

15. Penerapan Pedoman Operasional Puspelkessos dan Pelatihan Managemen

Kasus di 3 district yaitu Kabupaten Aceh Besar (Permata Hati 24 s.d 25

Okotober 2010, Kecamatan Mesjid Raya-Neuhen tanggal 27 Oktober s.d 02

November 2010) Kabupaten Aceh Timur (Kecamatan Idie Rayeuk 07 s.d 15

November 2010) serta Kabupaten Aceh Jaya (Kecamatan Krueng Sabee)

dengan jumlah dana kegiatan Rp 510.920.000,-

16. Monitoring and Supervision Pelaksanaan Panduan Operasional

PUSPELKESSOS ke 3 lokasi yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur

yang dilakukan oleh team fasilitator dari Dinas Sosial Aceh, CC

Muhammadiyah Aceh, Yayasan Pembaharuan Aceh, dan Ikatan Pekerja

Sosial Indonesia dengan total dana kegiatan Rp. 53.100.000,-.

17. Case Management Training Social Welfare Service. Kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 10 Oktober 2010 di Grand Nanggroe Hotel

Banda Aceh dengan jumlah dana sebesar 166.365.000,- Dari kegiatan ini,

hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan

kesejahteraan sosial menjadi lebih dekat dan merata di kalangan masyarakat

Aceh, dengan terbangunnya pelayan yang lebih professional dan

komprehensif dari para pekerja sosial dan tim pekerja puspelkessos,

khususnya dalam hal kemampuan mengenai penanganan kasus anak.

18. Workshop on Quality of Care, adalah kegiatan menggali kearifan lokal

pengasuhan anak yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace pada tanggal 20

s.d 21 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp. 60.285.000,-. Dalam

kegiatan ini dijelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat yang

dapat diambil guna memperkuat pengasuhan yang sesuai dengan ajaran

Islam.

g. Melalui kerjasama bidang adat dengan UNDP, Pemerintah Aceh telah

menghasilkan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Training Peradilan Adat


452

Training ini dilaksanakan di enam kabupaten/kota, yaitu: Langsa, Aceh

Barat Daya, Subulussalam, Sabang, Pidie Jaya. Pengelolaan training

dilakukan bersama oleh Tim ACE dan pengurus MAA setempat. Jumlah

peserta/gampong/mukim yang telah di training selama tahun 2010 mencapai

570 peserta/gampong/mukim.

2. Training Capacity Building untuk pengurus MAA kabupaten/kota

Training ini diikuti oleh pengurus MAA kabupaten/kota, pengurus dan staf

Sekretariat MAA Provinsi.

3. Diseminasi Modul Training Peradilan Adat

4. Kegiatan Swadaya Pengurus, Pemangku Adat dan Sekretariat MAA

Pemerintah Aceh bekerjasama dengan UNDP mengembangkan berbagai

kegiatan pembinaan adat/adat istiadat secara swadaya, dengan dukungan

pengurus, pemangku adat dan staf sekretariat.

Sosialisasi adat dan adat istiadat ke gampong-gampong, dalam wilayah

Banda Aceh dan Aceh Besar (Putroe Phang)

Pembinaan syair (ca’e), hikayat, nazam, melalui Aceh TV

Pembinaan acara seumapa dalam kegiatan walimah atau khanduri

pernikahan.

Kajian dan penulisan naskah adat

Fasilitasi konsolidasi Tuha Peut Mukim Siem

Dokumentasi prosesi adat

Asistensi prosesi adat

Menyediakan nara sumber/ fasilitator untuk MAA Kabupaten/Kota,

lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat

Promosi dan komunikasi keberadaan adat ke pihak luar (NGO, peneliti,

lembaga negara)

Melakukan monitoring perkembangan training peradilan adat

Melayani konsultasi untuk masyarakat luas, ormas, LSM, mahasiswa,

peneliti.

Menjadi narasumber dalam acara dialog adat di televisi dan radio.

Menjadi narasumber dalam bidang adat bagi kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi terkait, ormas dan LSM.

h. Dalam bidang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan,

Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dengan UNICEF melalui Program

Kelansungan Hidup dan Perkembangan Anak (child survival and develompnent) melalui proyek penyediaan air bersih, sanitasi dan kesehatan

lingkungan (water sanitation and hygiene) senilai Rp 486,736.000,-. Kegiatan

yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

untuk manajemen air tanah, pelatihan metode geofisika untuk pemetaan air

tanah, pelatihan pengeboran air tanah dan survey kualitas air tanah pada

Hyperlink/Naskah%20adat.pptx


453

posyandu-posyandu plus yang telah dibangun oleh UNICEF di Kabupaten

Aceh Timur, Aceh Besar dan Aceh Jaya.


a. Seringnya terjadi pergantian personil di tingkat kabupaten/kota sehingga

kegiatan yang difasilitasi di daerah tidak berjalan lancar.

b. Belum tersedianya dana pendamping dari sejumlah kabupaten/kota sehingga

diragukan adanya keberlanjutan kegiatan setelah berakhirnya kerjasama

dengan donor.

c. Anggaran Program Kerjasama Pemerintah Aceh dengan UNICEF dan UNFPA

tidak semuanya terserap dikarenakan adanya peserta dari daerah dan instansi

terkait yang tidak hadir dalam beberapa pelatihan. Sedangkan dana kerjasama

dengan UNFPA tersisa karena beberapa mitra kerja tidak dapat melaksanakan

kegiatan karena berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan APBA & APBN.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama Pemerintah

Aceh dengan pihak ketiga adalah kurangnya proposal proyek pada sektor

ekonomi real yang ditawarkan pada forum IMT-GT, sehingga dunia usaha dari

Malaysia dan Thailand tidak mengetahui peluang investasi di Aceh.

e. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya terbitnya SK Satker, agak

rumitnya sistem dan prosedur World Bank dan belum familiarnya para NGO

dengan sistem dan mekanisme APBN. Untuk memacu pelaksanaan proyek dan

supervisi yang efektif akan ditingkatkan untuk membantu NGO dalam

pelaksanan kegiatan.

Solusi:

a. Menugaskan tim khusus dari provinsi untuk membantu kabupaten/kota yang

menghadapi kendala akibat pergantian staf yang tidak terkoordinasi.

b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana

pendamping secara bertahap untuk mengantisipasi keberlanjutan kegiatan

setelah berakhirnya kerjasama dengan donor.

c. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memberikan sosialisasi

kepada dunia usaha Aceh untuk mempersiapkan diri dengan proposal-

proposal nyata pada sektor ekonomi real.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH


a. Dalam rangka peningkatan tata kelola pendidikan, Pemerintah Aceh telah

mengambil kebijakan bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Biro Pusat

Statistik (BPS) Aceh dalam penyediaan data penduduk usia sekolah menurut

kecamatan di semua kabupaten/kota se Aceh. Tujuannya adalah untuk


454

mendukung perhitungan capaian indikator pendidikan di Aceh, seperti Gross Enrollment Ratio (Angka Partisipasi Kasar), Nett Enrollment Ratio (Angka

Partisipasi Murni), Literacy Rate (Angka Melek Huruf), Angka Partisipasi

Sekolah SD, SMP, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta

Partisipasi Perempuan dalam semua jenjang pendidikan.

b. Program pengembangan data/informasi bertujuan menyediakan data dan

informasi tentang pembangunan daerah yang lengkap dan akurat agar

perencanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Sasaran yang ingin dicapai

dengan tersedianya data informasi pembangunan tersebut dalam bentuk

dokumen yang dihasilkan melalui kerjasama dengan instansi vertikal,yaitu

Badan Pusat statistik Aceh berupa Buku Aceh dalam Angka, Buku Product

Domestic Regional Bruto (PDRB), Buku Indikator Ekonomi dan Perspektif

Ekonomi Makro dan Sosial, dan Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat.

c. Dalam meningkatkan kerjasama dan korrdinasi dalam penguatan kapasitas

tokoh adat pada tingkat gampong dan mukim dalam pelaksanaan peradilan

adat. MAA telah mengembangkan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI di

Aceh, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan.


a. Melalui koordinasi ini telah dihasilkan buku “Statistik Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2009 di Provinsi Aceh”. Buku ini telah dijadikan acuan oleh Dinas

Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menghitung

indikator pendidikan masing-masing tingkatan.

b. Realisasi anggaran tahun 2010 untuk kegiatan Pengembangan Pusat Data dan

Informasi Pembangunan Daerah Kerjasama antara Bappeda Aceh dan BPS

Aceh dengan alokasi dana Rp 465.000.000,- dengan perincian, Buku Aceh

Dalam Angka Rp 175.000.000,-. Penerbitan PDRB triwulan/tahunan, Indikator

Ekonomi dan Persefektif Ekonomi Makro dan Sosial Rp 160.000.000,-. dan

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Rp 130.000.000.-

c. Reallisasi Kerjasama/Kemitraan dengan Kepolisian antara lain:

Rapat/pertemuan koordinasi

Pengisian materi dalam training peradilan adat dan POLMAS

Penanda tanganan MOU tahun 2010

Menghadiri berbagai forum dialog/pertemuan tentang POLMAS yang

dilaksanakan oleh Polda Aceh

Memberi ruang kepada kepolisian untuk mengisi materi Polmas dalam

training peradilan adat, sejak akhir 2009

Dampak Pengembangan Kemitraan MAA dan Kepolisian dalam Perpolisian

Masyarakat (POLMAS) antara lain:

Kasus-kasus sengketa ringan yang telah dilaporkan, oleh pihak kepolisian

dikembalikan kepada gampong untuk diselesaikan terlebih dahulu (sudah

diterapkan di seluruh Aceh oleh Polsek-polsek)


455

Masyarakat dapat menikmati layanan penyelesaian kasus yang murah dan

cepat.


a. Mengingat bahwa perhitungan yang dilakukan bersifat proyeksi, maka

beberapa kabupaten/kota menyampaikan bahwa data yang dihasilkan tidak

realistik (jumlah penduduk usia sekolah di daerahnya lebih besar dari hasil

proyeksi). Untuk memperjelas hal ini telah dilakukan klarifikasi dan penjelasan

tambahan oleh pihak BPS Aceh bahwa simpangan (deviasi) terjadi karena

tingginya jumlah penduduk berasal dari luar daerah yang masuk ke

kabupaten/kota tersebut.

b. Kerjasama Pemerintah Aceh dan BPS Aceh yang seharusnya buku Aceh Dalam

Angka Tahun 2010 dapat diterbitkan tahun 2010 dan bukan tahun 2011.

Terjadi keterlambatan ini karena SPKA terlambat mengirin data ke BPS.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara

dalam upaya menuntaskan penyelesaian batas antara Aceh dengan Sumatera Utara

dan fasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.


a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Melalui kegiatan ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan antara Pemerintah

Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang difasilitasi oleh

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2010 bertempat di Kantor Gubernur

Sumatera Utara - Medan dengan menyepakati pemasangan 53 (lima puluh tiga)

Pilar Batas Antara (PBA) dan 10 (sepuluh) Pilar batas Utama (PBU) di

perbatasan antara Aceh - Sumatera Utara.

Tindaklanjut dari kesepakatan tersebut, Pemerintah Aceh dengan

menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) Tahun Anggaran 2010 telah memasang 10 (sepuluh) Pilar batas Utama

(PBU) tepatnya di wilayah pesisir yaitu Sungai Sikudor sebagai batas Aceh -

Sumatera Utara tepatnya antara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

dengan Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara. Dan juga Pemerintah Aceh dari sumber dana dan tahun anggaran yang

sama telah memasang 53 (lima puluh tiga) Pilar Batas Antara (PBA) yaitu di

wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat


456

tepatnya di perbatasan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

b. Pelacakan dan Pengukuran Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pemerintah Aceh juga telah memfasilitasi penyelesaian tapal batas antar

kabupaten/kota di wilayah Aceh, antara lain melalui rapat tanggal 10 Juli 2010

di Kantor Gubernur Aceh.

Tindaklanjut dari kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah

Aceh telah melakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dengan

menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) Tahun Anggaran 2010 di beberapa daerah, antara lain :

Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang

sebanyak 7 (tujuh) Pilar Batas Utama (PBU) dan 1 (satu) Pilar Batas Utama

(PBU) belum ada kesepakatan;

Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah telah dipasang

sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6 (enam) Pilar Batas Utama

(PBU) tidak dapat dipasang karena curah hujan yang cukup tinggi dan

kondisi lapangan sangat terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan

Pilar Batas Utama (PBU);

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues juga telah

dilakukan pemasangan sebanyak 2 (dua) Pilar Batas Utama (PBU) dan 6

(enam) Pilar Batas Utama (PBU) tidak dapat dilakukan pemasangan

mengingat curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi lapangan sangat

terjal dan tidak mungkin melakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU).

Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Aceh telah memprioritaskan

pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) lanjutan untuk kabupaten/kota yang

belum selesai pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) di tahun 2010.


Penyelesain batas Aceh dengan Sumatera Utara sampai saat ini masih menyisakan

permasalahan yaitu kesepakatan yang dicapai dalam rangka penetapan batas belum

pada semua titik, masih titik tertentu yang masih perlu dicari titik temu.

Beberapa solusi yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian batas ini, antara

lain meningkatkan koordinasi antar daerah yang bersengketa/berkonflik.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Pada tahun 2010 telah terjadi bencana alam di Aceh sebagai berikut:

Banjir Kabupaten Aceh Selatan (tidak ada pengungsi), Kabupaten Aceh Singkil

(tempat pengungsian Lipat Kajang Kecamatan Sp. Kanan dengan jumlah KK

terancam 3792 dan jiwa 19.491), Kota Subulussalam dengan jumlah KK terancam


457

911 dan jiwa 4.250, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Lokasi 11 Desa

(Posko dirumah-rumah penduduk) jumlah KK terancam 1.232 dan jiwa 3.697,

Kabupaten Aceh Utara Jumlah Jiwa terancam 16.547, Kabupaten Aceh Tamiang

Jumlah Jiwa terancam 8.026.

Kebakaran di Kabupaten Aceh Tamiang dengan pengungsi 94 Jiwa 17 rumah

penduduk rusak, Kabupaten Aceh Tengah Kec Sirih Narah dengan pengungsi 174

orang Kecamatan Laut Tawar 13 KK dan 75 jiwa, 8 orang luka ringan dan jumlah

pengungsi 75 jiwa, Kabupaten Simeulue dengan pengungsi 94 jiwa 17 rumah

penduduk rusak, Kabupaten Aceh Selatan jumlah yang terancam 59 jiwa, 1 orang

luka ringan.

Tanah Longsor Kabupaten Aceh Tengah Desa Kp. Genting Gerbang Kecamatan

Sirih Nara dengan korban 1 meninggal dunia, umur 14 tahun, Desa Lae Ikan

Kecamatan Sirih Nara dengan pengungsi 28 orang, korban meninggal dunia 1

orang.

Jatuhnya Jembatan Gantung Kabupaten Gayo Lues Lokasi Meleok Putri Bitung

Dengan 7 orang luka berat dan 48 luka ringan. Hilang 3 orang dan meninggal 9

orang

Puting Beliung di Kabupaten Aceh Tengah Lokasi Dusun Malik Desa Jeet Ayu

Kec. Jagong Dengan kerusakan 2 rumah penduduk dan 1 unit puskesmas. Upaya

yang dilakukan tetap menyiagakan jajaran kesehatan dan pendirian posko darurat

dengan 7 orang luka berat dan 48 luka ringan.

Gempa bumi di Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, Simeulue, Kabupaten

Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya,

Kota Meulaboh dan Kota Sabang. Namun tidak ada kerusakan dan korban jiwa.

Pasca tejadinya bencana alam tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan

telah memberikan bantuan dan penanganan dalam bentuk bantuan logistik dan

obat-obatan.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Bencana alam di Aceh sepanjang tahun 2010 masih berstatus bencana lokal,

dampak bencana masih sanggup ditanggulangi oleh pemerintah daerah.


Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan

dana Dinas Sosial, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro

Administrasi Pembangunan sebesar Rp 2.719.791.000,- realisasi Rp 2.373.627.030

atau 87,27 %

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Mengingat tanggung jawab utama penanggulangan bencana berada di pundak

pemerintah daerah, maka Pemerintah Aceh telah menanggapi tanggung jawab

tersebut dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang


458

berada di level provinsi dengan tujuan untuk untuk memudahkan kegiatan

koordinasi, komando, dan pengendalian antar lembaga yang terlibat dalam

penanggulangan bencana. Di samping itu dengan terbentuknya bebarapa Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota juga telah ikut

membantu mempercepat kegiatan penanggulangan bencana di daerah. Dari 23

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, 22 kabupaten/kota (minus Kotamadya

Sabang) telah memiliki landasan hukum tersendiri untuk pembentukan BPBD.

Total dari 22 kabupaten/kota yang telah memiliki landasan hukum untuk

pembentukan BPBD, 11 kabupaten/kota telah menindaklanjutinya dengan

membentuk BPBD.

Selain sudah memiliki lembaga khusus yang menangani masalah kebencanaan, hal

lain yang tak kalah penting adalah adanya penguatan fungsi kelembagaan yang

sudah dibentuk tersebut. Penguatan fungsi dan kapasitas BPBA/BPBD ini

dilakakukan dengan pemantapan personil dan sarana-prasarana pendukung

kegiatan BPBA/BPBD. Di tahun 2010, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan

beberapa Qanun dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait masalah

penanggulangan bencana di Aceh. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas

aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Aceh bekerja

sama dengan beberapa lembaga mitra telah melakukan sejumlah kegiatan baik

dalam bentuk seminar-seminar maupun dalam bentuk latihan bersama seperti yang

telah dilakukan dalam bulan Oktober dengan melakukan Gladi Posko dan Gladi

Lapang Sanggamara-01 di Meulaboh.


459

Sebagaimana diketahui dalam 2010 masyarakat Aceh Besar sempat dipanikkan

dengan adanya peninggkatan aktivitas gunung api Seulawah Agam di daerah Aceh

Besar, Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

telah mengantisipasinya dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada

penduduk yang mendiami sekitar wilayah gunung Seulawah Agam.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Bencana Alam

a. Bencana Geologis

Bencana geologis yang berpotensi terjadi di Aceh adalah tanah longsor, gempa

bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Prioritas penanganan bencana

geologi di Aceh sebagai berikut:

Gempa Bumi

Gempa Bumi sangat berpotensi karena Aceh berada di atas tumbukan

lempeng dan patahan.

Tanah Longsor

Longsor biasa terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit di mana

dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah yang basah dan

bebatuan yang lapuk, dan curah hujan yang tinggi. Gempa bumi atau

letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya longsor

dikarenakan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari

bagian utama gunung atau bukit.

Tanda tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter

antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian bagian tanah dalam

jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan

kualitas landskap dan ekosistem.

Tsunami

Mengingat keberadaan wilayah Aceh di atas tumbukan lempeng dan

patahan sumatera.

Gunung Berapi

Di Aceh terdapat 3 Gunung Berapi Tipe A dan 1 Gunung Berapi Type C.

Potensi kejadian masih akan ada namun dalam derajat kecil dan

diperkirakan tidak menimbulkan dampak yang berarti.

b. Bencana Hidro-Meteorologis

Ancaman bencana Hidrometeorologis di Aceh, meliputi: banjir, abrasi/erosi,

puting beliung, kekeringan, badai dan kebakaran lahan gambut.

Prioritas penanganan bencana hidro-meteorologis di Aceh sebagai berikut :

Banjir

Elemen berisiko yang rentan ketika terjadi banjir adalah permukiman

penduduk, lahan pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa. Sumber


460

kerentanan bencana banjir ini berasal dari pembalakan liar (illegal logging)

di kawasan daerah aliran sungai (DAS) , pendangkalan sungai, rusak atau

tersumbatnya saluran drainase, dan terjadinya perubahan fungsi lahan tanpa

sistem tatakelola yang baik yang memperhatikan kapasitas DAS dalam

menampung air.

Abrasi dan Erosi

Abrasi dan erosi berasal dari pengangkutan sedimen akibat gerakan

hidrodinamis air. Gelombang laut atau aliran sungai merupakan tenaga

perusak utama dalam proses ini. Abrasi dan erosi ini dapat dengan mudah

ditandai dengan terkikisnya daratan atau dasar bidang aliran akibat proses

tersebut. Di beberapa tempat, proses abrasi memperlebar luas wilayah

perairan. Sedangkan abrasi di pinggir pantai ditandai dengan mundurnya

garis pantai secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Akibat dari

abrasi dan erosi ini, rumah dan fasilitas infrastruktur menjadi rusak atau

berkurang fungsi pemakaiannya.

Puting Beliung

Puting beliung terjadi karena adanya tekanan udara negatif tiba-tiba disuatu

kawasan yang tidak begitu besar. Puting beliung ini ditandai dengan

berhembusnya angin kencang secara tiba-tiba dalam waktu sekitar 10

menit. Bentuk fisik puting beliung ini adalah berbentuk seperti pusaran

angin yang mirip belalai gajah yang bergerak cepat. Puting beliung dapat

mengangkat benda-benda di dekatnya dan membentuk lintasan kerusakan

di wilayah yang dilaluinya. Dari sudut ilmu cuaca, adanya puting beliung

ditandai dengan hadirnya awan Cumulunimbus di suatu wilayah. Awan

tersebut awalnya berwarna putih kemudian secara tiba-tiba berubah warna

menjadi hitam.

Wilayah Aceh sering mengalami bencana puting beliung yang merusak

puluhan unit rumah masyarakat setiap tahun. Bencana ini juga berpotensi

merusak bangunan-bangunan pemerintah sehingga kerugian total akibat

bencana ini harus dipertimbangkan untuk ditalangi.

Kekeringan

Bencana kekeringan merupakan bencana yang sering dialami penduduk di

wilayah Aceh. Bencana kekeringan disebabkan oleh naiknya suhu

permukaan bumi yang menyebabkan rendahnya kelembaban udara. Dalam

mata rantai meteorologis, terjadi jeda hujan yang cukup panjang di suatu

kawasan yang luas. Ini menyebabkan pasokan air untuk menjaga

keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Bencana kekeringan dapat

ditandai dengan keringnya tanah, tanaman dan susutnya muka air di badan

air hingga ke paras yang sangat rendah.


461

Badai

Badai merupakan kondisi meteorologis yang ditandai dengan bertiupnya

angin dengan kecepatan yang kencang, disertai curah hujan yang tinggi, dan

tingginya gelombang di wilayah pantai. Bencana ini terjadi akibat turunnya

tekanan udara di wilayah perairan dalam cakupan wilayah yang luas.

Kekuatan angin pada saat badai yang dapat mencapai kecepatan 128 km/jam

mampu merusak bangunan rumah penduduk dan fasilitas pemerintah

lainnya. Mengingat struktur atap merupakan struktur lemah dalam suatu

bangunan, maka paling sering ditemukan kerusakan bagian atap bangunan

saat terjadinya badai.

Di sisi lain, badai juga mampu merusak lahan pertanian dan menimbulkan

korban jiwa. Elemen yang dianggap berisiko terhadap ancaman badai adalah

sarana dan prasarana umum, pertanian dan pemukiman.

Kebakaran Lahan Gambut

Ada beberapa faktor penyebab kebakaran lahan gambut, di antaranya

adalah;

1. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang

panjang.

2. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara

sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.

3. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian

atau membuka lahan pertanian baru.

4. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang

dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

c. Gangguan Hewan Liar

Konflik antara satwa dan manusia terjadi secara masif di pinggiran hutan Aceh,

perebutan ruang adalah substansi latar belakang lahirnya konflik. Manusia perlu

melihat kembali tata kelola dan ruangnya dengan rasional, jika tidak, catatan

konflik akan terus bertambah. Konflik satwa-manusia, laksana mengurai benang

kusut, dari persoalan habitat satwa yang mulai sempit hingga dana

penanggulangan yang minim, semuanya terjalin kelindan dengan urusan

kewenangan pengelolaan konservasi antara pusat dan daerah.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah

a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah kawasan strategis

cepat tumbuh yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang

diprioritaskan pengembangan ekonomi wilayah dalam rangka mengurangi

kesenjangan pembangunanan di daerah.


462

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh

Darussalam, merupakan reposisi dari KAPET Sabang, yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998, dan di sempurnakan

kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tentang

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Reposisi KAPET Sabang menjadi

KAPET Bandar Aceh Darussalam didasari oleh Surat Menteri Koordinator

Perekonomian Republik Indonesia Nomor: S-271/M.Ekon/10/2002 tanggal 21

Oktober 2002 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 193/388/2002 tanggal 25

Oktober 2002. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun

2000, dan UU Nomor 37 Tahun 2000, pemerintah menetapkan Sabang sebagai

Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000

tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pasal 2 ayat (1), Penetapan

kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET

dilakukan oleh Badan Pengembangan KAPET, di tingkat pusat yang berada di

bawah naungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan

Umum selaku Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET, di mana Menteri

Pekerjaan Umum selaku Ketua dan Direktur Jenderal Penataan Ruang selaku

Sekrtaris Tim Teknis.

Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000

menyebutkan kegiatan pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelola

KAPET di daerah yang diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET

yang bersangkutan, di mana untuk tugas sehari-hari Ketua Badan Pengelola

KAPET dibantu oleh Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET sebagai Pelaksana

Harian, yang bertugas mengelola KAPET secara profesional. Wakil Ketua dan


463

Anggota Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan

Sesuai Keputusan Gubernur Aceh nomor 193/297/2010 tanggal 29 Juni 2010,

tentang Penyesuaian Wilayah Kerja BP KAPET Bandar Aceh Darussalam

menetapkan wilayah KAPET Bandar Aceh Darussalam meliputi kota Banda

Aceh mencakup seluruh kecamatan; kabupaten Aceh Besar mencakup seluruh

kecamatan kecuali kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Pidie mencakup seluruh

kecamatan. Selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang Nasional dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Nasional di tetapkan bahwa wilayah KAPET adalah Sebagai Kawasan

Strategis Nasional Bidang Ekonomi.

Dilihat dari luas wilayah Provinsi Aceh seluruhnya lebih kurang 58.373,63

Km² maka luas perencanaan KAPET Bandar Aceh Darussalam lebih kurang

6.592,52 Km² atau 11,29 % dari luas Provinsi Aceh.

Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam dalam menyusun dan

merencanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek,

menengah dan jangka panjang dengan melakukan koordinasi dengan sektoral,

sehingga program KAPET akan terigrentasi dalam program sektoral. Program-

program yang direncanakan meliputi wilayah yang terdiri dari : Kota Banda

Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam

untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang pengembangan

ekonomi daerah melalui pendekatan wilayah guna mendorong tumbuhnya

investasi yang berbasis kepada sumberdaya yang dimiliki. Program prioritas

KAPET Bandar Aceh Darussalam adalah mempersiapkan pembangunan sebuah

kawasan industri yang representatif, perdagangan dan jasa serta pengembangan

sektor-sektor unggulan lainya, seperti perikanan, pertanian, perkebunan,

parawisata, peternakan serta pertambangan dan energi, termasuk di dalamnya

pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah sesuai dengan SK Menteri

Keuangan Republik IndonesiaI Nomor: 11/KMKI.04/2001 memberikan

kemudahan-kemudahan berupa insentif dalam bentuk keriganan pajak dan

fiskal, untuk menstimulasi investor agar menanam modalnya di KAPET

Bandar Aceh Darussalam.

Saat ini sebuah Kawasan Industri di Desa Ladong Kecamatan Mesjid Raya

Kabupaten Aceh Besar sedang dipersiapkan oleh BP KAPET Bandar Aceh

Darusalam. Hal-hal yang telah selesai dipersiapkann untuk pembangunan

Kawasn Industri antara lain, telah dibebaskan lahan seluas 55 Ha, telah ada

izin prinsip dan izin lokasi dari Bupati Aceh Besar, sudah dilaksanakan

pekerjaan DED Kawasan Industri, sudah dilaksanakan penyusunan Rencana

Tata Ruang (RTR) KAPET. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh

Nomor: 593/162/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengelolaan Kawasan

Industri diberikan kepada BP KAPET Bandar Aceh Darussalam.


464

Badan Penggelola KAPET Bandar Aceh Darussalam dalam menunjang kegiatan

operasionalnya menggunakan Sumber Anggaran APBN dan APBD. Hal ini

sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun

2000.

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sabang adalah sebuah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-

Undang dan untuk pedoman dalam pelaksanaan fungsinya diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sabang bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan

pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan.

Dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan

kawasan Sabang, BPKS mempunyai kewenangan:

Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan;

Mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang

diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan

usaha di kawasan Sabang;

Bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk

melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;

Dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang mengadakan peraturan di

bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di

pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya,

serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan Dewan

Kawasan Sabang.

Dalam melaksanakan tugas dan tujuan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai visi dan misi. Pada dasarnya Visi

dari Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

yaitu Mengembangkan Kawasan Sabang sebagai Pusat Utama Pelayanan

Perdagangan Dunia Terkemuka. Pengembangan dan Pembangunan Kawasan

Sabang dilaksanakan secara bertahap dan terencana sesuai prinsip-prinsip

perencanaan yang berlaku umum. Perencanaan pengembangan dan pembangunan

Kawasan Sabang diarahkan pada pencapaian tujuan pembentukan kawasan Sabang

itu sendiri, yaitu mewujudkan Kawasan Sabang sebagai motor penggerak

pembangunan ekonomi untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Aceh,


465

sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah

lainnya di Indonesia.

Harapan ini akan terwujud manakala fungsi-fungsi Kawasan Sabang sebagai tempat

untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri

pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan (termasuk di

dalamnya HUB PORT Impor-Ekspor Internasional dan pelabuhan alih kapal), pos

dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan dan

gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dari kawasan

sekitarnya dapat direalisasikan dengan baik.

Sedangkan untuk Misi dari Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang merupakan pernyataan garis besar kiprah utama BPKS

dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sehingga rumusan misi yang

diemban oleh BPKS yang pelaksanaan pengembangannya dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

adalah sebagai berikut:

Mengembangkan pelayanan pelabuhan untuk kapal-kapal generasi yang akan

datang;

Mengembangkan pelayanan untuk perdagangan dunia melalui Kawasan

Perdagangan Bebas;

Mengembangkan pelayanan bagi basis operasi kapal cruise dunia untuk Wisata

Asean dan Nusantara;

Mengembangkan industri perikanan modern yang bersinergi dengan

pengembangan sumber daya perikanan nasional;


466

Mengembangkan kelembagaan pengusahaan dan infrastruktur kawasan yang

bertaraf internasional.

Penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dituangkan dalam Naskah Dokumen

Perencanaan yang berfungsi sebagai acuan dan panduan dalam penentuan skala

prioritas penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan operasional

BPKS yang terdiri dari:

Master Plan

Business Plan

Renstra

Kawasan Sabang yang dibentuk menjadi kawasan khusus untuk perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang PelimpahanKewenangan Pemerintah

Kepada Dewan Kawasan Sabang yaitu:

Kewenangan Bidang Perdagangan

Kewenangan Bidang Perindustrian

Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi

Kewenangan Bidang Perhubungan

Kewenangan Bidang Penataan Ruang

Kewenangan Bidang Pariwisata

Kewenangan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Bidang Penanaman Modal

Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup

2. Sumber Anggaran

a. Anggaran APBN untuk Badan Pengelola KAPET dianggarkan melalui Dana

Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas

Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Anggaran APBN dialokasikan antara

lain untuk kegiatan :

Honor Anggota Badan Pengelola KAPET, Pengelola Kegiatan, dan Honor-

honor Tim Lainnya.

Belanja Bahan ATK dan Komputer Supplies

Belanja Barang non operasional berupa:

- Administrasi kantor dan tata persuratan

- Penggandaan data.

Belanja jasa lainnya berupa, pemeliharaan kantor, pemeliharaan peralatan

kantor, sewa kenderaan ( atau operasional kenderaan roda 4 )

Belanja perjalanan

Dalam rangka pelatihan SDM ke Jakarta, workshop dan rapat kerja Badan

Pengelola KAPET se- Indonesia.

Dalam rangka koordinasi dengan Instansi terkait


467

Anggaran APBD untuk Badan Pengelola KAPET dianggarkan melalui Satuan Kerja

Perangkat Aceh (SKPA) Biro Ekonomi Sekretaiat Daerah Aceh. Anggaran APBD

dialokasikan antara lain untuk kegiatan:

Belanja Langsung, yang terdiri dari honorarium penyusunan kegiatan promosi

kapet berupa pembuatan booklet, bulletin dan biner, serta honor pengurus

barang dan honorarium kegiatan sosialisasi KAPET

Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja

bahan material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kenderaan bermotor,

belanja cetak dan pengandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman,

belanja pakaian dinas, dan belanja jasa konsultansi.

Belanja Modal

Alokasi anggaran tahun 2010 pada BP. KAPET Bandar Aceh Darussalam dari

APBA sebesar Rp 900.000.000,- dan APBN Rp 1.300.000.000,-

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).

Selain anggaran tersebut di atas BPKS juga dibiayai dengan pendapatan sendiri dan

pendapatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2010 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 420.311.325.000,- (empat ratus dua puluh

milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari anggaran

tersebut terealisasi sebesar Rp. 389.957.538.989,- atau 92.78%.

3. Permasalahan dan solusi

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan program kerja BP KAPET Darussalam

terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, di antaranya :

a. Belum optimalnya peran sektor dalam mendukung pengembangan KAPET

karena masih sangat terbatasnya pemahaman oleh Instansi-instansi terkait

terhadap keberadaan Tugas dan Fungsi KAPET. Oleh karenanya untuk ke depan

perlu terus diadakan koordinasi yang lebih intensif, yang dipimpin oleh Bapak

Gubernur, selaku Ketua KAPET.

b. Pendanaan yang masih relatif terbatas terhadap pengalokasi dana baik APBN

maupun APBA, menyebabkan kurang optimalnya kinerja KAPET selama ini.

Adapun langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi permasalahan yang

timbul adalah:

a. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah pusat,

pemerintahan Aceh, dan DPRA, serta stakeholder lainnya perlu diwujudkan.


468

b. Para pengambil Kebijakan diharapkan memiliki political will dan good will

dalam mengimplementasikan rencana yang telah dibuat sesuai dengan

TUPOKSI BP KAPET Bandar Aceh Darussalam.

2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang

telah berdiri sejak Tahun 2000 melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000

tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya masih terkendala dengan masalah yaitu:

a. Dana untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif besar,

sehingga untuk mencapai dan mewujudkan Kawasan Sabang menjadi seperti

yang dicita-citakan akan memerlukan waktu yang lama, dan sumber dana yang

dialokasikan untuk BPKS selama ini dari APBN, APBA, APBK dan pendapatan

sendiri masih belum cukup memadai untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan.

b. Pemahaman tentang Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

belum seragam di antara instansi-instansi terkait, sehingga pelaksanaan fungsi

Kawasan Bebas belum bisa dijalankan secara maksimal.

c. Sarana dan prasarana yang belum memadai sebagai Kawasan Khusus sehingga

promosi kawasan Sabang sebagai tujuan investasi belum bisa dimaksimalkan.

d. Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang belum

dikeluarkan.

Untuk solusi atas permasalahan tersebut antara lain:

a. Tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk percepatan

pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang menjadi Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang bertaraf internasional.

b. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

diharapkan pemahaman tentang Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang di antara instansi-instansi terkait sudah seragam,

sehingga pelaksanaan fungsi Kawasan Bebas bisa dijalankan secara maksimal.

c. Harus segera diterbitkan Peraturan dari Dewan Kawasan Sabang dan Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang

Tatacara dan Prosedur untuk berinvestasi di Kawasan Sabang.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan tugas pokok

pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Dan juga merupakan tugas dari

kepala daerah yang harus diwujudkan agar kepala daerah dapat menjalankan


469

tugas lainnya dengan baik dan tidak terganggu dengan keadaan lingkungan

sekitarnya. Untuk itu diperlukan suasana aman dan kondusif guna menunjang

kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.

Pada tahun 2010, ada beberapa hal yang menyebabkan ketentraman dan

ketertiban menjadi terganggu yaitu :

a. Banyak berdiri bangunan atau tempat usaha di atas tanah yang telah

dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan yang terkena ekses

tsunami yang menyebabkan pembangunan jalan tersebut terhambat.

b. Pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol dan di depan gedung

perkantoran.

c. Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam

d. Banyak terjadi aksi pengerahan massa oleh kelompok tertentu yang ingin

menyampaikan aspirasi mereka dengan cara melakukan demonstrasi.

e. Terdapat beberapa tindakan anarkhis masyarakat terhadap personil Satpol

PP-WH dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga tugas-tugas tidak

dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban

Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah saat ini

adalah 721 orang yang terdiri dari 71 pegawai negeri sipil, 650 tenaga kontrak.

Dengan kualifikasi pendidikan S-2 6 orang, S-1 63 orang, D-3 1 orang, SMU 680

Orang. Adapun jumlah pegawai yang memiliki pangkat Golongan II 3 orang,

Golongan III 51 orang dan Golongan IV 6 orang.


Sumber dana APBA sebesar Rp 21.249.891.469,- realisasi sebesar Rp

20.921.251.034,- atau 98,45% dan fisik Rp 98,45%.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang

tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah

melakukan penyelesaian sebagai berikut:

a. Melakukan penertiban terhadap bangunan atau tempat usaha yang didirikan

di atas tanah yang telah dibebaskan untuk pembangunan jalan yang terkena

ekses tsunami.

b. Melakukan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol dan di

depan gedung perkantoran.


470

c. Pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam diselesaikan dengan cara

melakukan pengawasan rutin serta meningkatkan kerjasama dengan

perangkat pemerintah serta perangkat adat di gampong guna meningkatkan

pengawasan terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam di wilayah masing-

masing.

d. Terhadap demonstran yang melakukan aksi demonstrasi, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah mengerahkan personil untuk

melakukan pengamanan terhadap orang, objek atau sarana/prasarana

pemerintah yang kemungkinan akan menjadi sasaran dari aksi tersebut.

e. Terhadap masyarakat yang melakukan tindakan anarkhis kepada personil Pol

PP-WH, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melakukan

peningkatan mawas diri dengan senantiasa melakukan konsultasi serta

koordinasi dengan pimpinan terhadap permasalahan-permasalahan yang

muncul di lapangan, guna menghindari tindakan arogan dan semena-mena.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan tersebut di

atas adalah masih minimnya sarana mobilitas untuk pengangkutan personil,

terbatasnya dana operasional untuk pengawasan, belum ada tenaga penyidik

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar qanun, belum terbentuk

koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman, satuan polisi

pamong praja dan wilayatul hisbah kadangkala melibatkan pihak aparat

keamanan dari unsur kepolisian. Keterlibatan aparat keamanan sangat tergantung

dari situasi dan kondisi dari kasus yang dihadapi dilapangan.


471

BAB VII

PENUTUP

Salah satu kewajiban Gubernur Aceh dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah

sebagaimana diamanahkan undang undang ialah mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan, serta tugas-tugas lainnya kepada rakyat di daerahnya, setiap tahun

anggaran.

Namun demikian, LKPJ yang kami persembahkan ini tidak sekadar untuk

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi lebih jauh lagi ialah

penyampaian LKPJ ini adalah sebuah kewajiban moral seorang pemimpin untuk memberi

pertanggungjawaban di depan rakyat yang dipimpin, yang dalam hal ini diwakili oleh

lembaga perwakilan, yaitu DPRA. Konsekwensi moral dan konstitusional ini juga sebagai

refleksi yang menjadi ciri dan cita-cita seluruh rakyat yaitu membangun dan menjaga

demokrasi di Aceh. Dalam mekanisme demokrasi yang kita anut gubernur dan wakil

gubernur sebagaimana bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih langsung

oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada, dalam kurun lima tahun sekali.

Maka kepada rakyatlah seharusnya pertanggungjawaban ini kami sampaikan.

Namun dalam praktiknya rakyat telah menyerahkan hak demokrasinya kepada wakil-

wakilnya, maka DPRA adalah representatif rakyat, sehingga LKPJ sebagai

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas disampaikan dalam Sidang DPRA,

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menyusun LKPJ ini kami telah berusaha seoptimal mungkin agar dapat

menggambarkan secara terang benderang kinerja gubernur beserta jajarannya. Melalui

LKPJ harapan kami kiranya akan dapat tergambar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,

tugas pembangunan, dan tugas kemasyarakatan agar rakyat melalui DPA dapat

mengetahui secara sistematis dan terusun rapi dalam bentuk tertulis, serta dapat pula

tergambarkan di mata rakyat apa yang telah dilakukan oleh pemimpinnya selama satu

tahun terakhir ini.

Meski demikian, sifat kekurangan dan keterbatasan selalu saja menjadi milik

manusia, apakah dia gubernur atau rakyat biasa. Untuk itulah kami menyadari betul tidak

semua yang kami inginkan dan kami cita-citakan, dapat kami ujudkan dengan baik dan

sempurna.

Atau dengan kata lain, segala usaha yang kami persembahkan ke hadapan rakyat

Aceh, belum semuanya terpenuhi harapan banyak orang, meskipun kita juga tidak bisa

mengabaikan berbagai kemajuan yang telah kita capai bersama yang berujud dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, kecukupan


472

pangan, kecukupan sandang, kecukupan papan, serta terjaganya dan terjaminnya

kesehatan.

Bagi kami, apa pun kemajuan yang dapat dan telah dicapai di bawah kepemimpinan

kami adalah keberhasilan kita bersama, karena rakyat telah memperlihatkan

kepeduliannya. Kepedulian itu juga kadangkala diberikan rakyat Aceh dalam bentuk kritik

dan koreksi terhadap langkah-langkah yang kami lakukan.

Maka pada tempatnyalah jika kami katakan bahwa apa yang telah kami lakukan

selama ini adalah sesuatu yang maksimal sebagai manusia biasa yang selalu dilingkupi oleh

keterbatasan dan kekurangan. Sekali lagi ingin kami katakan, jika keadaan 2010 lebih baik

dari 2009 maka itu adalah hasil usaha kita bersama, yaitu berkat dukungan seluruh rakyat

Aceh yang diberikan kepada kami, termasuk dukungan dari DPRA.

Berkat bantuan semua pihak, termasuk DPRA sebagai mitra Pemerintah Aceh, banyak

program sesuai dengan misi yang kami sampaikan di awal pemerintahan kami, telah

terlaksana dengan baik. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, banyak yang belum dan

harus kami selesaikan. Sebab, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2010 juga

banyak tantangan yang selalu menghadang. Tantangan tersebut ada yang dapat kita atasi

dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada juga yang belum tuntas karena

memiliki aspek-aspek yang berat dan dilematis dalam langkah-langkah penyelesaiannya.

Dalam kita melakukan kegiatan yang merupakan teroboson untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama, kita harus taat hukum dan mengacu pada prosedur. Kadang-kadang

di satu pihak kita ingin melakukan terobosan dalam upaya mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Namun di sana juga kita harus mengikuti prosedur dan mekanisme tertentu yang

membutuhkan waktu lama. Apa yang kami lakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan

semua pihak yang diberikan selama ini. Dukungan tersebut baik masukan maupun kritik

yang konstruktif. Bagi kami, kritik itu penting maknanya sehingga kami dapat melihat

dan berkaca diri agar langkah ke depan lebih baik dan lebih hati-hati. Kritik dan saran itu

juga sebagai keikutsertaan masyarakat, termasuk DPRA yang secara konstitusional

mewakili rakyat Aceh. Manusia selalu terbatas dalam kemampuannya. Dalam

keterbatasan itu pulalah kita terus mencoba untuk menata kehidupan dan mengelola

pemerintahan ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dengan sikap tulus ikhlas kita sama-

sama memberi pengabdian demi tercapainya kesejahteraan rakyat Aceh yang tercinta.

Kepada rakyat Aceh dari segala lapisan yang kami cintai, kami atas nama pribadi maupun

keluarga, menyampaikan rasa simpati dan hormat. Dan pada tempatnya kami

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Aceh yang

kita cintai.

Kepada unsur Muspida, dan DPRA, kami menyampaikan ungkapan yang sama atas

kerjasama selama ini yang terjalin secara baik. Kepada para bupati/walikota, sekretaris


473

daerah, kepala dinas/lembaga, perguruan tinggi, pimpinan BUMN/BUMD dan seluruh staf

di jajaran Pemerintah Aceh atas bantuan dan saran kami ucapkan terima kasih.

Semoga Allah memberkati kita semua, dan apa yang telah kita lakukan untuk negeri

tercinta ini, kiranya dapat menjadi amal ibadah dan bermanfaat dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat Aceh. Amin.

Hadanallahu Wa Iyyakum Ajma’in.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 31 Maret 2011

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

ppid.acehprov.go.id 2010.pdfppid.acehprov.go.id

Documents