kata pengantar - ppid.acehprov.go.id 2017.pdf · kata pengantar puji syukur kita ucapakan kehadirat...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

kurnia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh Tahun 2017 telah selesai disusun. Rencana Kerja ini disusun sebagai

wujud perencanaan periode satu tahunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan

strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini menguraikan rencana alokasi penggunaan anggaran Tahun 2017

review pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2015 serta perencanaan prakiraan maju

pada Tahun 2018. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang merupakan salah satu

perwujudan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh untuk mewujudkan praktik

pemerintahan yang baik (good government governance) dengan disajikan secara subjektif

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam

rangka pencapaian sasaran yang akan ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017 ini tentunya masih

banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk

mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif datri berbagai pihak untuk kesempurnaan

renja ini. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan

untuk penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 serta

untuk peningkatan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat

dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620611 199203 1 004

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..............................................................................

1.2. Landasan Hukum ...........................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................

1

2

3

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPM Aceh Tahun 2015 dan Capaian

Renstra BPM Aceh 2012-2017 ..........................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPM Aceh ...............................................

2.3. Kondisi Umum BPM Aceh ...............................................................

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh ..........

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA .........................................

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....................

5

12

13

15

16

17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional .........................................

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPM Aceh .................................

3.3. Program dan Kegiatan ...................................................................

18

20

21

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 22

LAMPIRAN


Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

yang telah disusun sebelumnya yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sesuai

dengan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala SKPA menyiapkan Renja Badan/Dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPA) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPA). Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana kerja atau dokumen

perencanaan jangka pendek selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen

organisasi bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal

maupun dari lingkungan ekternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana kerja ini

sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku satuan kerja

perangkat daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup, melalui penguatan

kapasitas kelembagaan pemerintahan gampong, kelembagaan masyarakat dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan perdesaan melalui pelatihan, penyediaan

sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur gampong,

pembinaan berkelanjutan, serta penyediaan dana alokasi gampong dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dan terukur dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin melalui

peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran terkait

dengan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BPM sendiri, dinas, badan, dan

lembaga teknis terkait bersumber dari dana APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber

pembiayaan lainnya.



Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas umum dan pembangunan

di bidang pemberdayaan masyarakat dengan fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja tahunan;

2. Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan

umum lintas Kabupaten/Kota;

3. Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan

tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

4. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan gubernur.

1.2. Landasan Hukum

Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh disusun atas :

1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945

dan Landasan Operasional Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992;

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang ditindak lanjuti

dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelengaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

9. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 050/50/BPM Tanggal 19

Maret 2001 tentang Keberadaan instansi PMD Propinsi dan Kab/Kota;

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917 Tanggal 29 Oktober 2004 tentang

Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang

Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabilitas Publik;



12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang

Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Perioritas;

13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2989/SJ Tanggal 11 November 2005

tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan

Masyarakat;

14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/104/SJ Tanggal 14 Januari 2005 tentang

Struktur Organisasi PPK di Provinsi dan Kabupaten;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1320/SJ Tanggal 8 Juni 2005 tentang Institusi

Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Daerah;

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja

Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh

Darussalam;

17. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan dilingkungan Badan-Badan

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

18. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di Lingkungan Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

19. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu pada Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Bagan Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh disusun

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan

pemberdayaan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dalam kondisi

perubahan lingkungan yang cepat, transparan, dan semakin kompleks.

2. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Badan Pemberdayaan MasyarakatAceh

dan berbagai komponen pembangunan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat

dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya.

3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan pemberdayaan ekonomi

masyarakat di masa mendatang.



4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian

terhadap perubahan yang mungkin terjadi.

5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPM ACEH TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPM Aceh Tahun 2015 dan Capaian Renstra

BPM Aceh 2012-2017

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPM Aceh

2.3. Kondisi Umum BPM Aceh

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPM Aceh

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPM Aceh Tahun 2015 dan Capaian Renstra

BPM Aceh 2012-2017

Pada Tahun Anggaran 2015 telah disusun suatu rencana kerja (Renja) sebelum

ditetapkannya RKA dan DPA Tahun 2015, dimana program dan kegiatan dalam Renja

Tahun 2015 dapat dibandingkan pelaksanaannya dalam program dan kegiatan yang disusun

dalam RKA/DPA Tahun 2015, sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong

Kegiatan 1 Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Peningkatan Keberdayaan

Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Gampong

Berfungsinya lembaga

pemberdayaan masyarakat

gampong/tuha lapan dalam

perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian

pembangunan gampong

UPTB

Bireuen

150 0rang 1.260.864,500


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Gampong

Berfungsinya lembaga

pemberdayaan masyarakat

gampong/tuha lapan dalam

perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian

pembangunan gampong

UPTB

Bireuen

150 0rang 1.260.864,500


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Gelar Teknologi Tepat

Guna (TTG) Nasional

Terlaksananya Gelar TTG

NasionalXVII Tahun 2015

dan meningkatnya

pengetahuan, keterampilan

dan kapasitas masyarakat

Banda Aceh 34 Provinsi 15.260.277.000




(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Gelar Teknologi Tepat

Guna (TTG) Nasional

Terlaksananya Gelar TTG

Nasional XVII Tahun 2015

dan meningkatnya

pengetahuan, keterampilan

dan kapasitas masyarakat

Banda Aceh 34 Provinsi 15.260.277.000


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan dan

Perencanaan program

pemberdayaan Masyarakat

Dokumen perencanaan dan

data evaluasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Pemerintah

Aceh

100 %

875.223.000


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp. )

Pembinaan dan

Perencanaan program

pemberdayaan Masyarakat

Dokumen perencanaan dan

data evaluasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Pemerintah

Aceh

100 %

875.223.


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Sosial Budaya

Masyarakat dan

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga

Terlaksananya PMT-AS,

Rakor PKK, BBGRM,

Pokjanal Posyandu dan

Tersalurnya bantuan untuk

PKK Provinsi

23

Kab/Kota

23

Kab/kota

13.753.686.


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Sosial Budaya

Masyarakat dan

pemberdayaan

kesejahteraan keluarga

Terlaksananya PMT-AS,

Rakor PKK, BBGRM,

Pokjanal Posyandu dan

Tersalurnya bantuan untuk

PKK Provinsi

23

Kab/Kota

23

Kab/kota

13.753.686.




(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pemberdayaan Masyarakat

Melalui

Pemanfaatan/Pengelolaan

Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya Pendapatan

masyarakat gampong

18 Kab 80% 412.000.000


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pemberdayaan Masyarakat

Melalui

Pemanfaatan/Pengelolaan


Meningkatnya Partisipasi

masyarakat melalui

pemanfaatan Sumber Daya

Alam (SDA)

18 Kab 80% 412.000.000


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Penyelenggaraan

diseminasi informasi

teknologi tepat guna bagi

masyarakat gampong

Meningkatnya pengetahuan,

keterampilan dan kapasitas

masyarakat

23

Kab/Kota

100 % 619.294.000


(Outcome)

DPA Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp)

Penyelenggaraan

diseminasi informasi

teknologi tepat guna bagi

masyarakat gampong

Meningkatnya pengetahuan,

keterampilan dan kapasitas

masyarakat.

23

Kab/Kota

100 % 619.294.000

II. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Pengembangan

PNPM Mandiri Perdesaan-

Bantuan Keuangan

Gampong (BKPG)

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan perdesaan

23

Kab/Kota

1.437 orang 9.384.225.000




(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Pengembangan

PNPM Mandiri Perdesaan-

Bantuan Keuangan

Gampong (BKPG)

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan perdesaan

23

Kab/Kota

1.437 orang 9.384.225.000

Kegiatan2 Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Unit

Pengaduan Masyarakat

(UPM)

Laporan hasil pantauan Unit


(UPM)

23

Kab/Kota

23

Kab/Kota

200.000.000


(Outcome)

DPA Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Pembinaan Unit


(UPM)

Laporan hasil pantauan Unit


(UPM)

23

Kab/Kota

23

Kab/Kota

200.000.000

III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Peningkatan Kapasitas

Pemerintah Mukim dan

Gampong

Meningkatnya pelayanan

kepada masyarakat di

kemukiman dan gampong

23

Kab/Kota

769 mukim/

6.464

gampong

1.077.400.000


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)


Pemerintah Mukim dan

Gampong




23

Kab/Kota

769 mukim/

6.464 gampong

1.077.400.000


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Pembinaan/Penguatan

Kelompok Masyarakat

Pembangunan Gampong

Meningkatnya pendapatan

ekonomi pemuda dan

masyarakat miskin dan

berkembangnya kelompok

23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 250.570.000




(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Pembinaan/Penguatan

Kelompok Masyarakat

Pembangunan Gampong

Meningkatnya pendapatan

ekonomi pemuda dan

masyarakat miskin dan

berkembangnya kelompok

23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 250.570.000


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Pemberdayaan Adat Sosial

Masyarakat dan Gampong

Terencana, terpadu dan

terarahnya kegiatan

pemberdayaan adat dan

sosialisasi peradilan adat

gampong, terpelihara dan

berkembangnya adat dan

budaya aceh

23 Kab/Kota 85 orang 388.208.400


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan ana

(Rp.)

Pemberdayaan Adat Sosial

Masyarakat dan Gampong

Terencana, terpadu dan

terarahnya kegiatan

pemberdayaan adat dan

sosialisasi peradilan adat

gampong, terpelihara dan

berkembangnya adat dan

budaya aceh

23 Kab/Kota 85 orang 388.208.400


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Mukim dan

Gampong




23 Kab/Kota 6.464

gampong

17.252.819.200


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)


pemerintah mukim dan

gampong




23 Kab/Kota 6.464

gampong

17.252.819.200



IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Pelatihan aparatur

pemerintah gampong

dalam bidang

manajemen

pemerintahan gampong

Meningkatnya kemampuan

dan kapasitas kepemimpinan

keuchik definitif, bendahara

gampong dan tuha peut yang

memadai dalam

penyelenggaraan manajemen

pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan

masyarakat di gampong

23

Kab/Kota

660 orang

Aparatur

pemerintahan

gampong

2.171.860.000


(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan

dana (Rp.)

Pelatihan aparatur

pemerintah gampong

dalam bidang

manajemen


Meningkatnya kemampuan

dan kapasitas kepemimpinan

keuchik definitif, bendahara

gampong dan tuha peut yang

memadai dalam

penyelenggaraan manajemen

pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan

masyarakat di gampong

23

Kab/Kota

660 orang

Aparatur

pemerintahan

gampong

2.171.860.000

V. Program Peningkatan Imum Mukim Dan Kelembagaannya


(Outcome)

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Koordinasi dan Pembinaan

Kelembagaan Mukim

Meningkatnya motivasi dan

pelayanan kepada

masyarakat di kemukiman

23

Kab/Kota

769 mukim

4.801.040.000

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

DPATahun 2015

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

Koordinasi dan Pembinaan

Kelembagaan Mukim

Meningkatnya motivasi dan

pelayanan kepada

masyarakat di kemukiman

23

Kab/Kota

769 mukim

4.801.040.000



Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan

Pemberdayaan Masyarakat Aceh sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel II.1.

1. PROGRAM – PROGRAM PENUNJANG

Adapun program penunjang pada tahun 2015 yang dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan dapat terlihat sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makan dan

Minum, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah, dan Kegiatan

Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk menunjang kegiatan dimaksud dialokasikan Anggaran sebesar

Rp.3.709.350.436,- dimana realisasi keuangan mencapai 81,79% dan realisasi fisik 80.40%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program penigkatan sarana dan prasarana apratur dengan 5 (lima) kegiatan

merupakan program untuk perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

BPM Aceh dan UPTB. Secara rinci dapat disampaikan berdasarkan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Untuk memenuhi program kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.738.460.000,-

realisasi keuangannya mencapai 91,97%, dan realisasi fisik 77.60%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya dan pakaian kerja lapangan. Anggaran yang tersedia sebesar

Rp.74.000.000,- realisasi keuangan 99.74% dan realisasi fisik 100%.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPM Aceh.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari

penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa

masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran

dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan

dipergunakan nilai (dalam bentuk persentase) disertai kategori dari nilai tersebut,

sebagaimana tersebut dibawah ini :

Capaian Persentase Kategori Capaian

Lebih dari 100

76 – 100

55 – 75

Kurang dari 55

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012-2017.

Pada tahun Anggaran 2015 untuk mencapai Misi tersebut terdapat beberapa sasaran

strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015 (lihat lampiran Tabel II.2. Realisasi

Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Aceh Tahun 2015).

Untuk realisasi Pencapaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun

2015 sesuai dengan sasaran strategis untuk realisasi keuanganmencapai 94,96% dan realisasi

pencapaian kinerja mencapai 100% yang artinya masuk dalam kategori sangat baik.



2.3. Kondisi Umum BPM Aceh

1) Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur

pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah

yang dibentuk dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

terdiri dari:

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Umum;

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;

c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

2. Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan, terdiri dari:

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan;

b. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan

Gampong.

3. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bidang Motivasi dan Swadaya;

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Masyarakat.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.

5. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari :

a. Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan.

6. Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (UPTB), terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b. Kepala Seksi Penyiapan dan Penyelenggaraan Pelatihan;

c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan.



Gambar Struktur Organiasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

2) Dukungan Personalia

BPM didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dan

melaksanakan tugas kedinasan dengan jumlah personil per 31 Desember 2015

berjumlah 149 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS dan Tenaga Honorer menurut golongan :

a. Golongan IV = 17 orang

b. Golongan III = 67 orang

c. Golongan II = 21orang

d. Tenaga Kontrak = 44 orang

2. Dirinci menurut jenis kelamin:

a. Laki-laki/PNS = 62 orang

b. Perempuan/PNS = 43 orang

c. Laki-laki/Kontrak = 34 orang

d. Perempuan/Kontrak = 10 orang



3. Dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

a. Pasca Sarjana (S-2)/PNS = 20 orang

b. Sarjana (S-1)/PNS = 54 orang

c. Sarjana Muda (D-III)/PNS = 4 orang

d. SLTA Sederajat/PNS = 27 orang

e. Sarjana (S-1)/Kontrak = 18 orang

f. Sarjana Muda (D-III)/Kontrak = 3 orang

g. D-I = 1 orang

h. SLTA Sederajat/Kontrak = 21orang

i. SLTP = 1 orang

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPM Aceh

1. Isu Substansial

a) Tingginya penduduk miskin dan angka pengangguran di Aceh disebabkan

beberapa aspek yaitu kemiskinan struktural, kultural, dampak konflik

berkepanjangan, imbas krisis ekonomi, musibah gempa dan tsunami atau

bencana alam lainnya dan kebijakan kenaikan harga BBM;

b) Masih rendah dan terbatasnya tingkat pengetahuan/keterampilan masyarakat

dalam mengelola SDA dan pendayagunaan TTG sesuai kebutuhan masyarakat;

c) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan program-program pembangunan di gampong;

d) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;

e) Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat seperti Badan Usaha Milik

Gampong (BUMG), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lembaga keuangan mikro

lainnya di perdesaan untuk menunjang peningkatan usaha produksi dan

pemasaran;

f) Belum mampunya masyarakat mengolah sumberdaya alam (SDA) secara

profesional dan kompetitif karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan,

teknologi, peralatan dan modal usaha.

2. Isu Institusional

a) Aspek Kelembagaan

- Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi Pemberdayaan

Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota.

- Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/kota yang belum mempunyai

kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat disebabkan karena

perpindahan/mutasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya penataan

organisasi perangkat daerah yang menangani tugas-tugas pemberdayaan

masyarakat.

b) Aspek Kebijakan dan Program Prioritas

- Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penetapan kebijakan dan

program-program pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJMA dan

RENSTRA SKPA.

- Program-program prioritas pemerintah Kabupaten/Kota belum seluruhnya

memperhatikan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan

Pemerintahan Mukim, Gampong, seperti Bantuan Keuangan Peumakmue

Gampong (BKPG).

- Belum tersedianya data keluarga dan penduduk miskin secara akurat

di Kabupaten/Kota,sehingga terkendala dalam menyusun program

penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan isu-isu tersebut perlu dicari solusi dan pemecahan masalah antara lain :

1. Pembinaan dan peningkatan SDM dalam mengelola sumber daya alam dan lainnya

seperti pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan

dan peningkatan ekonomi masyarakat;

2. Perlu adanya sosialiasi terhadap program-program pembangunan pemerintah kepada

masyarakat khsusus gampong agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan

pembangunan serta komitmen pemerintah kabupaten/kota dan gampong dalam

menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat gampong;

3. Peran kelembagaan ekonomi masyarakat harus lebih ditingkatkan;

4. Perlu adanya penyeragaman nomenklatur dalam instansi yang menangani program

pemberdayaan masyarakat hingga program/kegiatan pembangunan tidak tumpah tindih;

5. Penempatan pejabat yang tepat sesuai dengan keahlian dan pengalaman;

6. Peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan gampong dalam

penanganan program pemberdayaan masyarakat gampong;

7. Pembuatan Data Base yang kuat baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun

Gampong yaitu by name by address bagi penerima bantuan pemberdayaan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir)

Dari rancangan awal yang telah disusun telah disesuaikan dengan perencanaan

kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Perencanaan Kinerja merupakan

proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana



Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2017 ini memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan,

serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan

diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh sebagaimana terlihat pada Lampiran Tabel II.3 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPA Tahun 2017.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat yang direncanakan dalam program dan kegiatan pada tahun

2017 adalah sebagai berikut :

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 2 3 4 5

1.1 Kegiatan Pembinaan

Sosial Budaya

Masyarakat dan

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

23 Kab/Kota Jumlah rumah Duafa

yang terbangun,

jumlah fasilitas

gampong yang

diberikan

- Pemberdayaan Keluarga

miskin melalui pembangunan

rumah Duafa

- Pemberdayaan gampong dalam

mengelola aset yang

menghasilkan pendapatan asli

gampong.

2.1 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Mukim

dan Gampong

23 Kab/Kota Jumlah Kantor

Keuchik, Kantor

Mukim, Balai

Musyawarah, Fasilitas

gampong lainnya yang

di bangun dan sarana

lainnya

- Sehubungan dengan

pengangkatan Sekdes menjadi

PNS maka sarana kantor

Keuchik mutlak diperlukan

untuk kelancaran administrasi

di Desa.

- Sehubungan dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan prioritas nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam

Negeri yang menjadi lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah

Program Nasional (PN) Penanggulangan Kemiskinan dengan substansi inti kegiatan melalui

Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pembinaan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan target tersebut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang merupakan salah satu Eselon 1 yang membantu tugas dan tanggung jawab Menteri

Dalam Negeri dibidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, arah kebijakan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010-2014, yaitu :

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang

demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan,

pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaaan desa;

2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan

keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui

pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta mementapkan system

pendataan profil desa/ kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana

pembangunan di desa/ kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah;

3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana;

4. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga

yang berkualitas, sehat dan sejahtera;

5. Memantapkan kehidupan social budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat

dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan

pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan

usaha – usaha desa, serta pengembangan pasar desa;

7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat

dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2010-2014 dan

berdasarkan aturan restrukturisasi program dan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa menetapkan 1 (satu) program yaitu:

“Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa “

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui

penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; kelembagaan pelatihan

masyarakat; penanggulangan kemiskinan; pembinaan sosial budaya lokal; pengembangan

usaha ekonomi masyarakat; serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dijabarkan melalui

8 (delapan) kegiatan pokok yaitu :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, antara lain : (a)

Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa serta kelurahan melalui Bintek,

inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pemgembangn desa wisata sebagai

sumber Pendapatan Asli Desa; (b) Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang

diselesaikan.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat, antara lain : (a) Jumlah

Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan

di desa; (b) Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan

perencanaan pembangunan desa.

3. Peningkatan kemandirian msyarakat perdesaan (PNPM), antara lain : (a) Cakupan

penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MP); (b) Cakupan wilayah kegiatan rekonsturksi dan rehabilitasi pasca bencana,

khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

4. Fasilitas pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, antara lain : (a) Jumlah

fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adar dan Budaya

Nusantara; (b) Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu.

5. Pengembangan usaha ekonomi msyarakat, antara lain : (a) Prosentase lembaga

keuangan mikro pedesaan/ Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang

berfungsi; (b) Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi

masyarakat desa.

6. Fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, antara lain : (a)

Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (Jatropha



Curcas Lin); (b) Jumlah Posyantekdes yang berfungsi; (c) Jumlah Provinsi dan

kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).

7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, antara lain : (1) persentase penyusunan dokumen perencanaan

program dan anggaran sesuai yang direncanakan; (2) tersedianya laporan keuangan

dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang

sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik; (3) Prosentase ketersediaan arsip dan

ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan; (4) Prosentase

kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar, Prosentase data asset barang milik

Negara (BMN) sesuai dengan standar.

8. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa lingkup regional, antara lain :

(1) Meningkatnya kapasitas aparatur desa/ kel sesuai standar; (2) Meningkatnya

kapasitas lembaga masyarakat desa/ kelurahan sesuai standar; (3) Terlaksananya

pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum,

perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Apabila kita telaah Program Nasional untuk pemberdayaan masyarakat sebenarnya

sudah sempurna hanya saja tindak lanjut dan pelaksanaan oleh provinsi dan kabupaten kota

belum optimal .

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPM Aceh

Maksud dan tujuan penyusunan RENJA Tahun 2017 Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh adalah :

1. Mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya untuk meningkatkan peranan dalam pembangunan dan pelayanan

publik;

2. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun perencanaan, pengendalian

pembangunan dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan tehnologi tepat guna dalam upaya

peningkatan kualitas dan daya saing produk melalui penerapan dan pemanfaatan

tekhnologi tepat guna dengan menggunakan sumber daya yang tersedia;

4. Tersedianya sarana dan prasarana mukim dan gampong;

5. Tersedianya dana untuk pembangunan di kemukiman dan gampong;



6. Meningkatnya pelayanan lembaga keuangan gampong kepada usaha-usaha

ekonomi masyarakat;

7. Terwujudnya peranan wanita/PKK dalam pembangunan dalam upaya peningkatan

kesejahteraan keluarga;

8. Berkembangnya usaha produksi yang berorientasi pasar dan berkembangnya

lapangan kerja disektor diluar pertanian;

9. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

pembangunan di kemukiman dan gampong;

10. Terciptanya pembangunan yang sinergi antar mukim dan gampong.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017

sesuai visi dan misi serta dasarkan TUPOKSI dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

dapat dilihat pada Lampiran Tabel. III Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2017 berisi rencana program dan kegiatan-kegiatan

pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan rencana plafond anggaran

sebesar Rp. 93.036.541.938, sebelumnya terdapat pencapaian kinerja pelayanan Badan

Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015, dimana pencapaian kinerja tersebut dalam

kategori baik atau sebesar 94,96 %. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat Aceh ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2017

ini akan sangat membantu Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam mewujudkan Visi

Pemerintah Aceh sebagai Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri

Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Mou Helsinki.

Demikian rencana kerja tahun 2017 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan

program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk satu tahun anggaran. Jika terdapat

ketidaksempurnaan dalam penyusunan renja ini kami akui semata-mata merupakan

kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, untuk itu kami harapkan saran dan

masukan yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan

tahunan dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik.

Banda Aceh, Februari 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620611 199203 1 004

SKPA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm

kantor 100% 35% 100% 35% 35% 70% 70%

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan

air dan listrik 100% 80% 100% 80% 80% 160% 160%

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa adm

keuangan 100% 0% - - - 0% 0%

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota Terlaksananya

kebersihan kantor 100% 0% - - - 0% 0%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan

brg cetakan dan

penggandaan

100% 98% 100% 98% 98% 196% 196%

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan

prasarana kantor 100% 93% 100% 93% 93% 186% 186%

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat rumah

tangga 100% 0% 100% - - 0% 0%

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media

informasi bagi aparatur 100% 70% 100% 70% 70% 140% 140%

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan

minum tamu dan satuan

keamanan

100% 98% 100% 98% 98% 196% 196%

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat

koordinasi, rapat teknis

dan konsultasi program

pemberdayaan

masyarakat

100% 40% 100% 40% 40% 80% 80%

Capaian Target

Tabel II.1EVALUASI HASIL RENJA SKPA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

(1)

Realisasi Kinerja Program

Target

Kinerja

Renja Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Tahun 2017

(Tahun Akhir

Periode

Renstra)

Indikator Kinerja

Program (outcome /

Kegiatan (output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanKode

Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

Capaian Target

(1)


Target

Kinerja

Renja Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Tahun 2017

(Tahun Akhir

Periode

Renstra)

Indikator Kinerja

Program (outcome /

Kegiatan (output)



22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan

program/kegiatan

pemberdayaan

masyarakat yg

transparan, akuntabel dan

tepat waktu

100% 90% 100% 90% 90% 180% 180%

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan

prasarana pendukung

BPM aceh dan \UPTB

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya

pemeliharaan berkala

gedung kantor

100% 84% 100% 84% 84% 168% 168%

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksannya

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

100% 84% 100% 84% 84% 168% 168%

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya

pemeliharaan gedung

kantor

100% 55% 100% 55% 55% 110% 110%

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya

pemeliharaan rutin

peralatan kantor

100% 65% 100% 65% 65% 130% 130%

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian

dinas bagi pegawai 100% 100.00% 100% 100% 100% 200% 200%

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja

dan seragam olahraga

bagi aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan Terlaksananya pelatihan

bagi lembaga dan

masyarakat perdesaan

100% 92% 100% 92% 92% 184% 184%

7 Gelar Teknologi Tepat (TTG) Guna Nasional Terselenggaranya Gelar

Teknologi Tepat Guna

(TTG) Nasional

100% 96% 100% 96% 96% 192% 192%

Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

Capaian Target

(1)


Target

Kinerja

Renja Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Tahun 2017

(Tahun Akhir

Periode

Renstra)

Indikator Kinerja

Program (outcome /

Kegiatan (output)



09 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tersusunnya program

kerja dan sistem

pelaporan pemberdayaan

masyarakat dan


100% 85% 100% 85% 85% 170% 170%

10Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan

kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya peran

aktif masy melalui keg

gotong royong penyedian

makanan tambahan anak

sekolah peran aktif

posjanal posyandu

provinsi dan kab/kota

serta meningkatnya peran

PKK dlm masyarakat

100% 98% 100% 98% 98% 196% 196%

11Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan


Meningkatnya

kemampuan dan

kemndirian masyarakat

melalu pemanfaatan SDA

100% 40% 100% 40% 40% 80% 80%

15Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat

Gampong

Terlaksananya

diseminasi TTG melalui

berbagai kegiatan

termasuk gelar TTG

Nasional

100% 88% 100% 88% 88% 176% 176%

16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

12Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan

Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Meningkatnya kinerja

pelaku PNPM melalui

perdesaan -BKPG

100% 98% 100% 98% 98% 196% 196%

26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Terakomodirnya

pengaduan masyarakat

terhadap program

masyarakat dan gampong

100% 80% 100% 80% 80% 160% 160%

Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

Capaian Target

(1)


Target

Kinerja

Renja Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Tahun 2017

(Tahun Akhir

Periode

Renstra)

Indikator Kinerja

Program (outcome /

Kegiatan (output)



17PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN GAMPONG-

06 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong

Terlaksananya

penyelenggaraan

pemerintahan dan

kelembagaan

mukim/gampong dan

profil gampong

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

08 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Membantu meningkatkan

kualitas ekonomi

masyarakat gampong

100% 90% 100% 90% 90% 180% 180%

09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong

Tercapainya program

kegiatan pemberdayaan

adat dan budaya secara

efektif dan efisien

100% 95% 100% 95% 95% 190% 190%

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong

Terlaksananya

penyelegaraan

pemerintahan dan

pembangunan di

kemukiman/gampong

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

18PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH

GAMPONG

03Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Gampong

Terlatihnya keucik,

bendahara gampong dan

tuha peut di seluruh Aceh

100% 93% 100% 93% 93% 186% 186%

21 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA

01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim

Terlaksananya

penyelegaraan

pemerintahan dan

pembangunan di

kemukiman/gampong

100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATBanda Aceh, Februari 2016

Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat

Capaian

Target (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

Capaian Target

(1)


Target

Kinerja

Renja Tahun

2015

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

Tahun 2017

(Tahun Akhir

Periode

Renstra)

Indikator Kinerja

Program (outcome /

Kegiatan (output)



Ir. HELVIZAR IBRAHIM, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620611 199203 1 004

kata pengantar - ppid.acehprov.go.id 2017.pdf · kata pengantar puji syukur kita ucapakan kehadirat...

Documents