POKOKPOKOK--POKOK REVISI POKOK REVISI UNDANGUNDANG--UNDANG PATENUNDANG PATEN

PARLAGUTAN LUBISPARLAGUTAN LUBIS

20102010

www.djpp.depkumham.go.id

REVISI UU PATENREVISI UU PATEN

1. 1. LandasanLandasan FilosofisFilosofis : : -- MemberikanMemberikan manfaatmanfaat yang yang lebihlebih luasluas bagibagi masyarakatmasyarakat;;-- MempermudahMempermudah masyarakatmasyarakat dalamdalam memahamimemahami UU Paten;UU Paten;-- mempermudahmempermudah masyarakatmasyarakat dalamdalam mengajukanmengajukan permohonanpermohonan paten;paten;-- menyempurnakanmenyempurnakan sistimsistim perlindunganperlindungan Paten. Paten.

2. 2. LandasanLandasan YuridisYuridis: : -- KetentuanKetentuan Article 31bis TRIPs Agreement Article 31bis TRIPs Agreement mengenaimengenai pengadaanpengadaan

obatobat atauatau produkproduk farmasifarmasi untukuntuk kepentingankepentingan kesehatankesehatanmasyarakatmasyarakat dalamdalam ketentuanketentuan lisensilisensi--wajibwajib, ,

-- UU No. 11 UU No. 11 TahunTahun 2008 2008 tentangtentang informasiinformasi dandan transaksitransaksi elektronikelektronik((pendaftaranpendaftaran Paten Paten melaluimelalui elektronikelektronik) )

3. 3. LandasanLandasan SosiologisSosiologis: : MengakomodasiMengakomodasi masukanmasukan--masukanmasukan masyarakatmasyarakat yang yang berkaitanberkaitandengandengan prosesproses pendaftaranpendaftaran Paten, Paten, perlindunganperlindungan hukum,danhukum,dan upayaupayahukumhukum sertaserta kepastiankepastian perlindunganperlindungan Paten.Paten.

www.djpp.depkumham.go.id

B. Maksud dan TujuanB. Maksud dan Tujuan

1. Maksud 1. Maksud -- Mengakomodasi masukan dari masyarakat;Mengakomodasi masukan dari masyarakat;-- Mengakomodasi penyempurnaan pasal yang belum Mengakomodasi penyempurnaan pasal yang belum sepenuhnya mendukung sistim perlindungan Paten; sepenuhnya mendukung sistim perlindungan Paten;

-- mengikuti perkembangan Internasional mengikuti perkembangan Internasional 2. Tujuan 2. Tujuan

Menyempurnakan ketentuan yang telah diatur dalam Menyempurnakan ketentuan yang telah diatur dalam UndangUndang--Undang Paten sehingga memberikan Undang Paten sehingga memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada inventor atau perlindungan yang lebih baik kepada inventor atau pemegang hak serta membawa manfaat yang lebih pemegang hak serta membawa manfaat yang lebih besar kepada kesejahteraan manusia.besar kepada kesejahteraan manusia.

www.djpp.depkumham.go.id

SUBSTANSI SUBSTANSI REVISI UU PATENREVISI UU PATEN

I.I. PENAMBAHAN SUBSTANSI BARUPENAMBAHAN SUBSTANSI BARUII.II. PENYEMPURNAAN RUMUSAN PASALPENYEMPURNAAN RUMUSAN PASALIII.III. PENGHAPUSAN PASALPENGHAPUSAN PASALIV.IV. PEROBAHAN SISTIMATIKA PEROBAHAN SISTIMATIKA

DISESUAIKAN DENGAN ALUR DISESUAIKAN DENGAN ALUR PERMOHONANPERMOHONAN

www.djpp.depkumham.go.id

I. Penambahan substansi baruI. Penambahan substansi baru

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi Kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang memungkinkan dilakukan transaksi yang memungkinkan dilakukan transaksi melalui elektronik, pendaftaran Paten melalui elektronik, pendaftaran Paten ((electronic filingelectronic filing).).nn Klaim atau beberapa klaim harus mengungkapkan Klaim atau beberapa klaim harus mengungkapkan

batasan perlindungan dari invensi.batasan perlindungan dari invensi.nn Klaim atau beberapa klaim sebagaimana dimaksud Klaim atau beberapa klaim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diungkapkan secara jelas, pada ayat (1) harus diungkapkan secara jelas, konsisten, dan didukung sepenuhnya oleh deskripsi.konsisten, dan didukung sepenuhnya oleh deskripsi.

www.djpp.depkumham.go.id

Penambahan substansi baruPenambahan substansi baru1.1. Penambahan substansi yang tidak dapat dipatenkan a/l:Penambahan substansi yang tidak dapat dipatenkan a/l:2.2. a.a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangpelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang--undangan undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

b.b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c.c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atauteori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; ataud.d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii.ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonkecuali proses non--biologis atau proses mikrobiologis.biologis atau proses mikrobiologis.

e.e. kreasi estetika;kreasi estetika;f.f. skema;skema;g.g. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:

i. yang melibatkan kegiatan mental,i. yang melibatkan kegiatan mental,ii. permainan,ii. permainan,iii. bisnis.iii. bisnis.

h.h. aturan dan metode mengenai program komputer;aturan dan metode mengenai program komputer;i.i. presentasi mengenai suatu informasi;presentasi mengenai suatu informasi;j.j. substansi yang diperoleh dengan cara transformasi nuklirsubstansi yang diperoleh dengan cara transformasi nuklir

www.djpp.depkumham.go.id

Penambahan substansi baruPenambahan substansi baru

nn SUBTANSI BANDINGSUBTANSI BANDING1.1. Hasil Pemeriksaan yang bersifat Hasil Pemeriksaan yang bersifat

substansi;substansi;2.2. Hasil Pemeriksaan yang bersifat Hasil Pemeriksaan yang bersifat

administratif;administratif;3.3. Pembatalan Paten;Pembatalan Paten;4.4. Perbaikan Paten.Perbaikan Paten.

www.djpp.depkumham.go.id

Penambahan substansi baruPenambahan substansi barunn Pasal Pasal 93(Lisensi93(Lisensi--wajib)wajib)

Dalam produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk pengobatan penyakit Dalam produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk pengobatan penyakit yang sifat endemik dan produk farmasi tersebut belum memungkin diproduksi diyang sifat endemik dan produk farmasi tersebut belum memungkin diproduksi diIndonesia, Menteri dapat memberi lisensiIndonesia, Menteri dapat memberi lisensi--wajib atas import pengadaan produk wajib atas import pengadaan produk farmasi dimaksud.farmasi dimaksud.

nn Dikecualikan dari ketentuan Pasal Dikecualikan dari ketentuan Pasal 9292 huruf g, huruf g, dalam hal suatu negara dalam hal suatu negara berkembang (developing country) atau negara belum berkembang (least berkembang (developing country) atau negara belum berkembang (least developed country) membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di developed country) membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluanpengobatan penyakit yang sifatnya endemik, Indonesia untuk keperluanpengobatan penyakit yang sifatnya endemik, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberikan lisensiMenteri dapat memberikan lisensi--wajib atas permintaan Negara tersebut wajib atas permintaan Negara tersebut untuk produksi produk farmasi yang diberi paten tersebut, untuk diekspor untuk produksi produk farmasi yang diberi paten tersebut, untuk diekspor ke negara yang meminta.ke negara yang meminta.

nn Produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup bahanmencakup bahan--pembuat (ingredient) dan alat untuk mendiagnosis pembuat (ingredient) dan alat untuk mendiagnosis penyakit dimaksud (diagnostic kit).penyakit dimaksud (diagnostic kit).

nn Import dan/atau Ekspor produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat Import dan/atau Ekspor produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

PENYEMPURNAAN RUMUSAN PENYEMPURNAAN RUMUSAN PASALPASAL

nn Memperjelas pengertian Tanggal Penerimaan dengan Memperjelas pengertian Tanggal Penerimaan dengan menambahkan kata minimum dibelakang kata menambahkan kata minimum dibelakang kata administratif (Ps. 1 angka 11 RUU Paten).administratif (Ps. 1 angka 11 RUU Paten).

nn Pengertian Paten Sederhana disepadankan dengan Pengertian Paten Sederhana disepadankan dengan pengertian Utility Model,Small Patent atau Petty pengertian Utility Model,Small Patent atau Petty Patent, Kemudian rumusan mengenai Paten Patent, Kemudian rumusan mengenai Paten Sederhana dalam satu bab tersendiri.Sederhana dalam satu bab tersendiri.

nn Depenisi Pemohon,alamat Pemohon,yang Depenisi Pemohon,alamat Pemohon,yang mendatangani,pemberian kuasa oleh pemohon yang mendatangani,pemberian kuasa oleh pemohon yang menandatanganinya.menandatanganinya.

nn Penggantian istilah Dirjen menjadi Menteri. Penggantian istilah Dirjen menjadi Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

nn Penambahan waktu untuk melengkapi persyaratan Penambahan waktu untuk melengkapi persyaratan administratif dimungkinkan dengan dikenakan biaya;administratif dimungkinkan dengan dikenakan biaya;

nn Permohonan peninjauan penarikan kembali Permohonan peninjauan penarikan kembali diperkenankan dalam waktu paling lama 6 (enam) diperkenankan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat penarikan kembali bulan terhitung sejak tanggal surat penarikan kembali yang dikeluarkan Direktorat Paten dengan membayar yang dikeluarkan Direktorat Paten dengan membayar biayabiaya

nn Perbaikan atas Permohonan diperbolehkan terhadap:Perbaikan atas Permohonan diperbolehkan terhadap:nn penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanyapenulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya;;nn perubahan nama dan/atau alamat Pemohon; atauperubahan nama dan/atau alamat Pemohon; ataunn pengalihan Permohonan.pengalihan Permohonan.

www.djpp.depkumham.go.id

nn Istilah Perubahan Permohonan disempurnakan menjadi Istilah Perubahan Permohonan disempurnakan menjadi Amandemen , Amandemen , perubahan status dan pemecahan;perubahan status dan pemecahan;

nn Penegasan ketentuan pemecahan permohonan tidak Penegasan ketentuan pemecahan permohonan tidak berlaku untuk Paten Sederhana;berlaku untuk Paten Sederhana;

nn Penegasan waktu dapat dilakukan perubahan status dari Penegasan waktu dapat dilakukan perubahan status dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya yaitu Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya yaitu hanya dapat dilakukan paling lambat sebelum hanya dapat dilakukan paling lambat sebelum pemeriksaan substantif.pemeriksaan substantif.

nn Deskripsi harus mengungkapkan secara cukup jelas dan Deskripsi harus mengungkapkan secara cukup jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

www.djpp.depkumham.go.id

nn Penyempurnaan ketentuan mengeai Suatu Invensi tidak Penyempurnaan ketentuan mengeai Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan salah satunya adalah Penerimaan salah satunya adalah Invensi tersebut telah Invensi tersebut telah dipublikasikan di salah satu jurnal ilmiah baik nasional dipublikasikan di salah satu jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional oleh inventor dan/atau maupun internasional oleh inventor dan/atau Institusinya.;Institusinya.;

nn Pengumuman lebih awal sebagaimana dimaksud pada Pengumuman lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak ayat (3) dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak permintaan Pemohon diajukan. permintaan Pemohon diajukan.

nn Pengertia Sertifikat Paten dan diterbitkan paling lama 3 Pengertia Sertifikat Paten dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan dari Surat Pemberitahuan dapat diberi (tiga) bulan dari Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten.Paten.

nn Apabila sampai batas waktu yang ditentukan UU Paten Apabila sampai batas waktu yang ditentukan UU Paten Permohonan Paten belum diberi keputusan, Permohonan Paten belum diberi keputusan, maka maka terhadap permohonan tersebut harus diberi keputusan terhadap permohonan tersebut harus diberi keputusan yang menguntungkan pemohonyang menguntungkan pemohon

www.djpp.depkumham.go.id

Penyempurnaan ketentuan Penyempurnaan ketentuan mengenai Pemeriksamengenai Pemeriksa

nn Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pemeriksa pada Direktorat Jenderal

nn Kedudukan,jenjang dan tunjangan Kedudukan,jenjang dan tunjangan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.Peraturan Perundangan yang berlaku.

nn Dalam hal Permohonan ditolak, segala Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada biaya yang telah dibayarkan kepada Menteri Menteri tidak dapat ditarik kembalitidak dapat ditarik kembali

www.djpp.depkumham.go.id

nn Keputusan untuk melaksanakan Paten Oleh Pemerintah Keputusan untuk melaksanakan Paten Oleh Pemerintah diusulkan Keputusan Menteri bukan Keputusan Presiden diusulkan Keputusan Menteri bukan Keputusan Presiden karena Keputusan Presiden dirasa terlalu tinggi dan karena Keputusan Presiden dirasa terlalu tinggi dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara keputusan ini untuk mengatasi kebutuhan sementara keputusan ini untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak;yang mendesak;

nn Penetapan Sementara Pengadilan supaya dapat Penetapan Sementara Pengadilan supaya dapat dilaksanakan. (untuk menyempurnakan Ps. 125,dilaksanakan. (untuk menyempurnakan Ps. 125,

nn Kewenangan PPNS pada Pasal 129 ayat (2) RUU Paten Kewenangan PPNS pada Pasal 129 ayat (2) RUU Paten disesuaikan dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP disesuaikan dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP kecuali ketentuan mengenai penangkapan dan kecuali ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan;penahanan;

nn Pengecualian tuntutan pidana dan perdata untuk pararel Pengecualian tuntutan pidana dan perdata untuk pararel impor dan bolar provision diatur dalam.impor dan bolar provision diatur dalam.

www.djpp.depkumham.go.id

Penghapusan Penghapusan

nn Pasal yang berkaitan dengan peertahanan Pasal yang berkaitan dengan peertahanan dan keamanan negara,apabila diperlukan dan keamanan negara,apabila diperlukan diperlukan ,Ditjen dengan persetujuan diperlukan ,Ditjen dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan tidak Menteri dapat menetapkan tidak mengumumkan pemohonan Paten mengumumkan pemohonan Paten tersebut.tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

Sistimatika RUU PatenSistimatika RUU PatenBAB I KETENTUAN UMUMBAB I KETENTUAN UMUMBAB II PERMOHONAN PATENBAB II PERMOHONAN PATENBAB III INVENSI YANG DAPAT DIBERI DAN TIDAK DAPAT DIBERI PATEN BAB III INVENSI YANG DAPAT DIBERI DAN TIDAK DAPAT DIBERI PATEN BAB IV PATEN SEDERHANABAB IV PATEN SEDERHANABAB V SUBYEYEK PATEN,HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN BAB V SUBYEYEK PATEN,HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN BAB VI PEMERIKSAAAN SUBSTANTIF BAB VI PEMERIKSAAAN SUBSTANTIF BAB VII JANGKA WAKTU PERLINDUNGANBAB VII JANGKA WAKTU PERLINDUNGANBAB VIII PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDINGBAB VIII PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDINGBAB IX PENGALIHAN HAK DAN LISENSIBAB IX PENGALIHAN HAK DAN LISENSIBAB X PEMBATALAN PATAN BAB X PEMBATALAN PATAN BAB XI PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAHBAB XI PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAHBAB XII PERMOHONAN PATEN MELALUI PCTBAB XII PERMOHONAN PATEN MELALUI PCTBAB XIII ADMINISTERASI PATENBAB XIII ADMINISTERASI PATENBAB XIV BIAYA PATENBAB XIV BIAYA PATENBAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILANBAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILANBAB XVII PENYIDIKANBAB XVII PENYIDIKANBAB XVIII KETENTUAN PIDANABAB XVIII KETENTUAN PIDANABAB XIX KETENTUAN LAIN BAB XIX KETENTUAN LAIN BAB XX KETENTUAN PERALIHANBAB XX KETENTUAN PERALIHANBAB XXI KETENTUAN PENUTUP BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

www.djpp.depkumham.go.id

Sistimatika RUU PatenSistimatika RUU Paten

nn PENAMBAHAN SUB JUDUL BAB UNTUK PENAMBAHAN SUB JUDUL BAB UNTUK MEMUDAHKAN PEMAHAMAN PASAL,seperti :MEMUDAHKAN PEMAHAMAN PASAL,seperti :

1.1. Invensi yang baru ;Invensi yang baru ;2.2. Invensi yang mengandung langkah inventif;Invensi yang mengandung langkah inventif;3.3. Invensi yang dapat diterapkan dalam industri;Invensi yang dapat diterapkan dalam industri;4.4. Pemakai terdahulu;Pemakai terdahulu;5.5. Amandemen;Amandemen;6.6. Pemecahan;dllPemecahan;dll

www.djpp.depkumham.go.id

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

www.djpp.depkumham.go.id