policy paper ruu perdagangan

19
0 POLICY PAPER Undang Undang Perdagangan Dari Kolonialisme ke Neo Kolonialisme Maret 2014

Upload: inunkihcs

Post on 28-Dec-2015

92 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Policy Paper RUU Perdagangan - Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)

TRANSCRIPT

Page 1: Policy Paper RUU Perdagangan

0

POLICY PAPER Undang – Undang

Perdagangan Dari

Kolonialisme ke

Neo Kolonialisme

Maret 2014

Page 2: Policy Paper RUU Perdagangan

1

Undang-Undang

Perdagangan

Dari Kolonialisme ke

Neo Kolonialisme

Policy Paper Maret 2004 Writing Panel : Gunawan IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Jl. Pancoran Barat II No. 38A Pancoran Jakarta Selatan 12780 Tel : 021 32592007 Fax : 021 791 92 092 Email : [email protected] Web : www.ihcs.or.id

Page 3: Policy Paper RUU Perdagangan

2

I. Pendahuluan Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan secara menyeluruh. Selama ini produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur peizinan usaha. Draf RUU Perdagangan yang disetujui DPR melalui sidang paripuna, Selasa (11/2/2014), mengamanatkan beberapa PP, Perpres, dan Permen.1 Namun meskipun sebelumnya belum memiliki undang-undang tentang perdagangan, peraturan perundangan terkait perdagangan sudah banyak, baik akibat perjanjian di WTO (World Trade Organization) maupun yang di atur di beberapa undang-undang.

Tabel

Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Aturan-Aturan Perdagangan

Undang-Undang Aturan Perdagangan Keterangan

UU No.3/1982 WDP-TDP

UU ini menetapkan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk mendaftarkan usahanya

Menteri di bidang perdagangan memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan wajib daftar Perusahaan

UU No.5/1983 Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Perairan Indonesia meliputi dasar laut,tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200(duaratus)Mil Laut Diukur dari garis Pangkal Laut wilayah Indonesia

UU No.5/1984 Perindustrian

Perlunya Upaya perlindungan yang wajar bagi industry dalam negri dalam menghadapi beberapa hal,termasuk perdagangan luar negri yang bertentangan dengan kepentingan Nasional pada umumnya serta perkembangan Industri dalam negri pada khususnya

UU No.45/2009 Perikanan

Ekspor-Impor Ikan Harus Dilengkapi sertifikat kesehatan (diatur PP)

1 Mengintip Aturan Pelaksana UU Perdagangan, Ada beberapa hal yang akan diatur melalui PP, Perpres, dan Permen, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fa4c4d0cfe8/mengintip-aturan-pelaksana-uu-perdagangan

Page 4: Policy Paper RUU Perdagangan

3

pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industry pengolahan ikan (diatur PP)

impor kapal perikanan harus disetujui mentri.

UU No.14/2001 Paten

Impor atas hasil Produksi yang diberi paten dilakukan oleh orang selain pemegang paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan

pemakaian penemuan untuk penjualan dan penyewaan yang terjadi sebelum paten diberikan bukan merupakan pelanggaran

Ada kaitan nya dengan UU No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO

UU No.1/1987 KADIN

penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada Pengusaha Indonesia

penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan,perindustrian,dan jasa dalam rangka keikutsertaanya dalam pembangunan di bidang ekonomi

penyelenggaraan promosi dalam dan luar negri,analisis statistic,dan pust informasi usaha

UU No.5/1992 Cagar Budaya

Larangan ekspor benda cagar budaya(diatur PP)

UU No.15/2001 Merek

Merek sebagai pembeda(identitas)bagi barang dan jasa yang diperdagangkan

Merek yang tidak terdaftar mengandung resiko bahwa barang tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Merek yang terdaftar akan mendapat perlindungan hukum

Ada kaitan dengan UU No 7 Tahun 1994

UU No.36/2009 Kesehatan

Setiap Makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi : setiap bahan yang dipakai,komposisi bahan,tanggal,bulan,tahun kadaluawarsa

makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard an atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan,ditarik dari

Page 5: Policy Paper RUU Perdagangan

4

peredaran,dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar

UU No.8/1995 Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

Pembinaan,pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri

UU No.20/2008 UMKM

(Usaha Mikro, Kecil Menengah)

Untuk kepentingan penumbuhan iklim Usaha,Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan

Kesempatan berusaha yang salah satunya melalui penetapan alokasi waktu berusaha untuk usaha Mikro dan Kecil di sub sector perdagangan retail

Promosi dagang melalui fasilitasi Haki bagi usaha di dalam negri maupun ekspor

Pemberdayaan usaha menengah dalam pembiayaan dan penjaminan melalui pengembanganlembaga penjamin kredit,dan meningkatkan lembaga penjamin ekspor.

Retail=pedagang eceran

UU.No10/1995 Perubahan No.17/2006

Kepabeanan

Terhadap barang yang di impor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU

Bea masuk pembalasan diatur PP

bea masuk antidumping diatur dg PP

bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara Diskriminatif diatur dengan PP

Page 6: Policy Paper RUU Perdagangan

5

UU No.7/1996 Pangan

Ekspor-impor pangan sudah diatur dengan PP

UU No.5/1997 Psikotropika

ekspor-impor psikotropika harus seizin Menkes

UU No.32/1997 Perdagangan Berjangka

komoditi

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perdagangan komoditi untuk penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

UU No.5/1999 Larangan Praktek

Monopoli

Undang-undang ini intinya melarang berbagai upaya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha sehingga mereka bisa berkolusi menetapkan harga di pasar,menetapkan jumlah barang yang dijual dipasar,melakukan diferensiasi harga,dan atau menjual dengan harga yang sedemikian rendah sehingga mematikan bisnis pelaku usaha lainya(predatory pricing)

UU No.8/1999- Perlindungan Konsumen

Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri

UU No.37/1999 Hubungan Luar Negeri

Pendirian badan promosi perdagangan di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menlu

UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menlu

UU No.29/2000Perlindungan

Varietas Tanaman

Ekspor-impor varietas tanaman yang dilindungi harus seizin Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementrian Pertanian

Ada kaitannya dengan UU no 7 tahun 1994 mengenai pengakuan terhadap WTO

UU No. 36/2000 direvisi menjadi UU No. 44/207-

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas

Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negative globalisasi ekonomi

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata

Page 7: Policy Paper RUU Perdagangan

6

laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas, semua transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam valuta asing oleh bank yang mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No.22/2000 Migas

kegiatan usaha niaga migas (termasuk ekspor-impor) harus seizin pemerintah (diatur dengan PP)

Kontrak kerjasama migas ada kewajiban pasok kebutuhan dalam negeri (diatur dengan PP)

UU No.9/2006 Sistem Resi Gudang

Aturan perundangan ini mengatur tentang mekanisme pemanfaatan dan kekuatan hukum yang dimiliki buku penyimpanan barang di gudang (resi gudang) sebagai alat transaksi dan agunan pada lembaga keuangan

UU No. 25/2007 Penanaman Modal

Penanaman Modal asing merupakan bentuk perdagangan jasa mode 3 (commercial presence)

Berdasarkan UU ini Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia

UU ini juga menyatakan adanya bidang usaha yang terbuka, tertutup dan terbuka dengan persyaratan khusus bagi kegiatan penanaman modal, yang diatur lebih lanjut dalam Perpres

UU No.30/2007 Energi Terkait dengan perdagangan, Undang-undang ini mengatur bahwa penetapan harga energi didasarkan pada nilai ke ekonomian dan berkeadilan. Unyuk menjamin agar harga yang ditetapkan berkeadilan maka pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk mensubsidi harga energy bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah

Page 8: Policy Paper RUU Perdagangan

7

UU No.39/2007 Cukai Undang-Undang Cukai mengatur jenis barang perdagangan yang dikenakan cukai, besarnya tarif cukai untuk baik untuk barang impor dan local serta pengecualian-pengecualiannya.

UU No.44/2007 PT UU mengenai PT merupakan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk membentuk badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya

UU No.9/2008 Penggunaan Bahan

Kimia

ekspor – impor bahan kimia harus seizin pemerintah (diatur dengan PP)

UU No.11/2008 Informasi dan Transaksi

Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan

Terdapat aturan Sertifikasi Keandalan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.

UU 17 / 2012 Perkoperasian

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Jenis,Tingkatan dan Usaha

Penguatan dan dukungan terhadap perlindungan terhadap usaha kecil menegah, (UU UMKM)

UU No.32 / 2009 Tentang Lingkungan

Hidup

Terdapat aturan mengenai pelaku usaha dan jenis usaha Yang wajib AMDAL

Menimbang Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Page 9: Policy Paper RUU Perdagangan

8

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

SUMBER Gunawan, BP. Benidikty Sinaga, Priadi, Rachmy Hertanti, Eka Prasetya, Arif Suherman, Anton Febrianto, Rika Febriani, Husnul Yaqin, Naskah Akademik dan Draft RUU Perdagangan versi Ormas, Draft Pertama, 26 Juni 2013

Adanya beberapa undang-undang terkait perdagangan menimbulkan tantangan bagi Undang-Undang Perdagangan untuk melakukan sinkronisasi dalam rangka pembaruan hukum guna mengatur perdagangan yang melindungi kepentingan nasional dan golongan ekonomi lemah. UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 menyatakan :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas Kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di dalam Penjelasan UUD 1945, yang dimaksudkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah:

“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun bersama berdasar asas kekeluargaan.”

Berdasarkan mandat Pasal 33 UUD 145, maka pengaturan atas perdagangan harus berprinsip :

1. Usaha Bersama; 2. Asas Kekeluargaan 3. Hak Menguasai Negara atas cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; 4. Hak Menguasai Negara atas kekayaan alam 5. Sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka advokasi RUU Perdagangan, IHCS bersama IGJ (Indonesia for Global Justice), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) Jakarta, IKAPPI (Ikatan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia), dan lain-lain telah membuat serangkaian diskusi, konferensi pers, menyusun Naskah Akademik, dan lobi ke DPR

Page 10: Policy Paper RUU Perdagangan

9

II. Situasi Perdagangan Indonesia2 Perkembangan internasional pada akhirnya sangat mempengaruhi hingga level nasional. Inovasi-inovasi dalam sistem perekonomian mampu membentuk tatanan yang sistematis dan berlaku secara universal. Kepastian hukum diperlukan dalam mewujudkan tatanan tersebut sehingga memaksa bagi seluruh pihak yang terlibat agar dapat tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Batas-batas negara dihilangkan, penyeragaman hukum dilakukan, dan kekuatan ekonomi terbesar yang menjadi pemenangnya. Namun, saat ini tampaknya pemerintah mulai melupakan sejarah besar bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan demi kedaulatan bangsa dan negara, khususnya kedaulatan ekonomi. Dengan demikian masalah utama dalam perdagangan bebas dapat diidentifikasikan sebagai berikut : II. A. Penyesuian Kebijakan Nasional

Agenda perdagangan bebas mulai berkembang sejak pembentukan Organisasi Perdagangan Bebas (World Trade Organization/WTO) pada 1995. Indonesia merupakan salah anggota yang ikut menandatangani pembentukan WTO dan telah meratifikasinya melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994. Pembentukan WTO didasari atas sejarah kehancuran ekonomi negara maju setelah Perang Dunia II dengan mengakhiri rezim proteksionisme yang berkembang sejak awal tahun 1930 dan mendorong pembukaan pasar dunia seluas-luasnya. WTO mendorong perdagangan bebas melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif.

Untuk melaksanakan agenda perdagangan bebas, WTO mengaturnya dengan pembuatan berbagai perjanjian yang mengikat secara hukum seluruh anggotanya dan memiliki sanksi hukum yang tegas. Perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam WTO adalah Perjanjian Umum Tentang Perdagangan Barang dan Tarif (General Agreement on Tariff and Trade/GATT), Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS), Perjanjian tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rigths/TRIPS), dan Perjanjian terkait Aspek Investasi (Trade Related Aspects on Investment Measures/TRIMS).

Keharusan harmonisasi kebijakan nasional dengan perjanjian-perjanjian WTO menjadi hal yang utama. Karena dengan begitu pelaksanaan liberalisasi perdagangan di level nasional memiliki kepastian hukum. Ketentuan Trade policy review yang dilakukan

2 Diambil dari Gunawan, BP. Benidikty Sinaga, Priadi, Rachmy Hertanti, Eka Prasetya, Arif Suherman, Anton Febrianto, Rika Febriani, Husnul Yaqin, Naskah Akademik dan Draft RUU Perdagangan versi Ormas, Draft Pertama, 26 Juni 2013

Page 11: Policy Paper RUU Perdagangan

10

terhadap seluruh anggota WTO semakin menguatkan keyakinan bahwa penyusunan kebijakan nasional tidak lagi dilandasi atas pengutamaan kepentingan nasional.

Regulasi nasional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan dan dapat digugat ke Disputes Settlement Body (DSB) oleh negara anggota WTO yang merasa dirugikan dari penerapan regulasi nasional disebuah negara.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip umum WTO adalah: (1). Anti-Diskriminasi. Terwujud dalam ketentuan pelarangan atas Most-Favoured Nation (MFN) atau tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda bagi seluruh negara anggota WTO, dan, pelarangan atas National Treatment atau perlakuan yang berbeda bagi produk lokal dan impor atau perusahaan asing dengan perusahaan lokal. (2). Pembukaan Pasar. Dilakukan melalui penghapusan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan non-tarif yang mendistorsi pasar. Misalnya subsidi pemerintah untuk mendorong daya saing industri nasional. (3). Transparasi. Negara anggota harus bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga menutup celah untuk melakukan proteksi yang dianggap tidak perlu. Oleh karena itu seluruh regulasi yang dibuat pemerintah harus dilaporkan ke WTO.

Prinsip-prinsip dasar ini yang pada akhirnya membatasi peran negara untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan melepaskan roda ekonomi kepada mekanisme pasar. Misalnya saja, negara dilarang memberikan subsidi yang mendistorsi pasar dan dianggap telah melanggar prinsip anti-diskriminasi. Padahal untuk membangun industri nasional perlu dukungan besar dari negara. Indonesia butuh industri nasional bukan industri yang notabene didominasi oleh kepemilikan saham asing. Begitu juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Mereka perlu dukungan besar dari Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kepastian harga jual. Namun hal tersebut dianggap melanggar prinsip anti-diskriminasi dan melakukan proteksi. Hal inilah yang akhirnya Indonesia telah kehilangan kedaulatan ekonominya yang berdiri diatas kepentingan kesejahteraan rakyat.

Persaingan bebas tanpa kontrol negara merupakan tujuan dari WTO sebagai lembaga yang berdiri diatas kepentingan perusahaan multinasional (MNCs) yang berdomisili di negara-negara industri. Kontrol MNCs terhadap lembaga-lembaga multilateral begitu kuat. Aturan liberalisasi perdagangan yang ada di dalam WTO sebagian besar adalah kepentingan MNCs dalam melakukan ekspansi pasar dan eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar lagi bagi MNCs.

Namun, desakan perdagangan bebas semakin massif seiring dengan pembentukan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang bernama ASEAN Economic Community (AEC) dan akan berlaku tahun 2015. ASEAN juga telah memiliki FTA dengan 6 negara mitra ekonominya yaitu Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Australia-Selandia Baru. Kerjasama tersebut secara otomatis mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama secara bilateral dengan keenam negara mitra ekonomi ASEAN. Begitu juga dengan perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara Eropa dan Uni Eropa.

Page 12: Policy Paper RUU Perdagangan

11

Komitmen perjanjian perdagangan bebas secara regional dan bilateral juga terhitung lebih tinggi jika dibandingkan dengan WTO, dimana penerapan tarif untuk seluruh produk telah mencapai 0%.

Pembukaan pasar dalam agenda perdagangan bebas telah membuka arus investasi asing masuk ke Indonesia yang akhirnya mendominasi penguasaannya atas investasi lokal. Dominasi ini kemudian berujung pada penguasaan terhadap sumber-sumber daya strategis bagi kehidupan rakyat seperti, air, tanah, dan energi. Perampasan lahan pertanian, kapitalisasi sumber mata air, pengerukan bahan tambang, minyak, dan gas sebagai sumber energi yang telah berdampak buruk pada ekosistem kehidupan merupakan praktek-praktek MNCs yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Pengambil-alihan sumber-sumber daya strategis ini ketangan perusahaan MNCs telah menghilangkan sumber penghidupan rakyat dan mendorongnya pada jurang kemiskinan yang semakin dalam.

II. B. Pelanggaran Hak Konstitusional dan HAM Warga Negara Konstitusi telah mengatur tentang perlindungan atas hak-hak ekonomi rakyat Indonesia yang wajib dipenuhi oleh Negara. Peran negara adalah memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat dengan menyusun kebijakan perekonomian yang berlandaskan pada kepentingan nasional.

Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan :

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Kebijakan ekonomi Indonesia yang diadopsi dari perjanjian-perjanjian perdagangan bebas memberikan pengaruh besar terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat Indonesia. Pembukaan pasar melalui liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja telah menghilangkan peran negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ekonomi rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:

(1) Di sektor pangan terjadi peningkatan nilai impor yang sangat signifikan yaitu

senilai US$ 8,4 Triliyun pada 2009, dan pada 2012 telah mencapai US$ 17,2 Triliyun. Hal ini semakin menguatkan bahwa pangan Indonesia hari ini sangat bergantung pada produk impor. Hal ini berdampak terhadap kesejahteraan petani dan nelayan lokal yang produknya harus kalah bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Petani bawang di Indonesia berpotensi

Page 13: Policy Paper RUU Perdagangan

12

mengalami kerugian sebesar Rp.14,8 Triliun atau setara dengan 1,04 juta ton akibat Serangan impor pangan Bawang. Petani cabai juga berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.26,6 Triliun atau setara 1,3 juta ton.

(2) Bahwa dengan ditandatanganinya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2007 telah menjadi dasar dari terjalinnya kerjasama ekonomi Indonesia-China Free Trade Agreement. Kerjasama ini kemudian telah menghancurkan industri lokal Indonesia akibat kalah bersaing dengan produk impor asal China, khususnya produk paku kawat yang mencapai hingga 91,46% pada tahun 2008. Pada tahun yang sama tercatat sebanyak 17 perusahaan paku kawat lokal telah bangkrut dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap 1700 orang karyawan.

(3) Pengambil-alihan penguasaan sumber-sumber kekayaan alam yang strategis bagi

kehidupan publik oleh perusahaan multinasionalseperti air, tanah, energi, dan informasi teknologi, telah berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan utamanya. Sehingga menjadi penyumbang angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Bisa terlihat dari penurunan angka penyerapan tenaga kerja disektor pertanian yaitu pada 2009 penyerapan masih sebesar 38,36 juta orang, namun pada 2011 terjadi penurunan menjadi hanya 36,54 juta orang.

(4) Integrasi ekonomi ASEAN telah menuntut dukungan pemerintah Indonesia

dengan berbagai kemudahan berusaha bagi investasi dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan ketersediaan tenaga kerja produktif dan murah. Upah buruh Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Filipina yaitu sebesar US$161. Thailand dan Filipina sendiri memiliki nilai upah sebesar US$283/bulan dan US$318/bulan. Terlebih pada kuartal 2013 upah buruh mengalami penurunan nilai riilnya sebesar 3,72% sehingga berdampak pada rendahnya kualitas kesejahteraan buruh.

(5) Tidak adanya pembedaan perlakuan antara golongan industri besar dan kecil

berdampak pada hilangnya pendapatan akibat pembukaan pasar dan kalah bersaing dengan produk tekstil impor. Pengusaha industri konveksi pakaian rajut di daerah Binong Jati, Bandung, mengalami penurunan omset sebesar 1-2 juta ton benar rajut per hari dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap 90% karyawannya.

Fakta-fakta diatas menjadi sebagian kecil bukti nyata hilangnya hak-hak ekonomi rakyat akibat praktek perdagangan bebas yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkannya telah mengakibatkan kemiskinan. Negara tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya akibat terbelenggu oleh komitmen yang diikatkan ke dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Negara telah kehilangan kedaulatan dan perannya sebagai pelindung hak-hak ekonomi rakyat.

Hancurnya perekonomian Indonesia dan tidak matangnya industri nasional akibat perdagangan bebas akan semakin menghilangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Penguasaan atas kekayaan alam Indonesia yang saat ini tidak lagi jatuh ke tangan

Page 14: Policy Paper RUU Perdagangan

13

negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan melanggengkan penjajahan ekonomi.

Apalagi pelaksanaan AEC tahun 2015 yang menekankan pada konsep pasar tunggal dan basis produksi akan hanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang tereksploitasi. Pembukaan pasar yang terintegrasi secara kawasan di ASEAN hanya akan memaksa Indonesia menjadi pasar dan pengekspor sumber bahan mentah tanpa bisa menjadi tuan di negaranya sendiri.

Saat ini, Indonesia butuh kedaulatan ekonomi yang dilandasi oleh pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menghubungkan antara industri hulu dan industri hilir dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat indonesia tanpa harus bergantung pada produk impor. Perlu disusun kebijakan yang menekankan pada kemandirian ekonomi Indonesia.

II. C. Hilangnya Kedaulatan Negara WTO merupakan lembaga yang memiliki sistem penyelesaian sengketa sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan aturan perdagangan bebas yang telah disepakati oleh angota-anggotanya. Hal ini memaksa Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap WTO sehingga menghilangkan kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan sendiri bagi perlindungan kepentingan nasional.

Baru-baru ini, Indonesia menghadapi gugatan di WTO terkait kebijakan pembatasan impor daging dan hortikultura. Kebijakan tersebut dianggap telah bertentangan dengan GATT, perjanjian pertanian dan Perjanjian Perizinan Impor. Pemerintah Indonesia dituduh telah melakukan hambatan dalam perdagangan yang merugikan negara lain. Pilihannya hanya merubah kebijakannya atau menghadapi gugatan di WTO dengan potensi Indonesia membayar kerugian yang diderita negara-negara yang merasa dirugikan atas penerapan kebijakan pembatasan impor daging dan hortikulturan oleh Indonesia.

Hal lainnya adalah produk biodiesel Indonesia yang dikenakan bea-dumping oleh Uni Eropa. Aturan WTO melarang tindakan dumping yang bisa merugikan negara lain dan bagi negara yang dirugikan bisa mengenakan ba-dumping dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya dumping. Namun, jika tidak terbukti adanya dumping maka negara yang diduga dumping berhak meminta ganti rugi atas bea-dumping yang dikenakan sebelumnya.

Sulitnya Indonesia melakukan perlindungan terhadap kepentingan nasional dihadapan WTO berbanding terbalik dengan perilaku negara-negara maju yang dengan lihai melindungi kepentingannya melalui strategi penyusunan kebijakan nasionalnya yang efektif. Dalam WTO berlaku beberapa pengecualian yang dapat diterapkan tanpa harus tunduk dan patuh terhadap aturan WTO. Skema perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah. Ataupun pengecualian umum untuk melindungi kesehatan warga negara dan dalam rangka

Page 15: Policy Paper RUU Perdagangan

14

stabilitas nasional bisa digunakan pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, nampaknya Pemerintah Indonesia masih belum mampu menyusun strategi yang tepat untuk itu.

Bab tentang investasi di dalam Perjanjian WTO ataupun ASEAN telah memaksa Indonesia untuk kembali mengadopsi hukum investasi yang tidak berpihak pada kepentingan nasional sebagaimana yang dituangkan ke dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Indonesia juga diharuskan untuk menjadi anggota MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) dan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) yang merupakan bagian dari The World Bank Group) terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang investasi. Ketentuan-ketentuan ini tak lain institusi yang memberikan jaminan bagi perusahaan multinasional ketika menanamkan investasi di Indonesia.

Benar saja, pada 1998 terjadi penanaman investasi asing oleh Enron, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor energi, untuk pembangunan PLTU di Pasuruan. Namun kemudian, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres no.5/1998 yang kemudian membatalkan beberapa proyek termasuk PLTU Pasuruan dan telah dianggap melakukan pembatalan kontrak (Breach of Contract) sesuai dengan aturan MIGA. Atas kekalahannya, maka Indonesia diharuskan membayar kepada MIGA sebesar US$ 15 Juta untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Enron.

Pada Juni 2012, Indonesia juga sedang menghadapi gugatan Churcil Mining, perusahaan tambang asal Inggris, di ICSID atas kerugian yang dihadapinya terkait pembatalan konsesi tambang oleh Pemerintah Daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pemerintah Indonesia digugat untuk membayar kerugian Churcil sebesar US$ 2 Triliyun.

Dari dua contoh kasus diatas, terbukti bahwa dalam perjanjian perdagangan bebas kekuatan perusahaan multinasional lebih tinggi dibandingkan kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan ekonominya bagi kepentingan nasional.

Apabila negara tidak berdaya menghadapi berbagai gugatan sebagai konsekuensi dari penerapan perjanjian perdagangan bebas di Indonesia, maka akan lebih tragis ketika dampak buruk yang ditimbulkan perjanjian perdagangan bebas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya petani, nelayan, UMKM, dan buruh. Apalagi tidak ada mekanisme bagi petani, nelayan, UMKM, dan buruh untuk melakukan gugatan atau protes terhadap pelanggaran oleh negara lain ataupun perusahaan multinasional atas kerugian yang dideritanya. Hukum Indonesia pun belum mampu menjawab persoalan ini ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak ekonomi rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi.

Dari penjabaran di atas, maka dalam menghadapi bahaya perdagangan bebas di Indonesia, perlu kiranya disusun kebijakan yang komprehensif sehingga mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 16: Policy Paper RUU Perdagangan

15

III. Kritik Terhadap Undang-Undang Perdagangan III. A. Pengabaian Rakyat Produsen dan Rakyat Konsumen Di dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Perdagangan menyatakan : “Perdagangan adalah keseluruhan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik secara langsung atau tidak langsung di dalam negeri maupun yang melampaui batas wilayah negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Dari pasal tersebut terlihat bahwa pelaku perdagangan adalah pelaku usaha, di dalam Pasal 1 (6) Undang-Undang Perdagangan dijelaskan, “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jika yang diatur hanya pelaku usaha, lalu di mana posisi produsen yang tidak masuk pelaku usaha. Studi kasus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, masing-masing produsen pangan, yaitu petani, nelayan, peembudidaya ikan, dan pelaku usaha memiliki definisi yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah, ketika terjadi impor yang merugikan petani, tidak ada mekanisme hukumnya, tetapi jika pelaku usaha memiliki mekanisme sendiri, yaitu Safeguard (Tindakan Pengamanan Perdagangan). Pengaturan atas Tindakan Pengamanan Perdagangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2001 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Anti Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta tidak merujuk kepada Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diturunkan dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindak Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.3 Kini materi di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2001 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Anti Imbalan dan Tindakan Pengamanan dimasukan di dalam Undang-Undang tentang Perdagangan.

3 Gunawan UMKM Pangan Harus Dilindungi dari Kisruh Perdagangan Terigu, Sinar Harapan, 30 November 2012

Page 17: Policy Paper RUU Perdagangan

16

Memang sudah ada produk hukum yang mengatur konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi bagaimana jika terkait dengan hak-hak warga negara, misalnya akses kepada barang-barang kebutuhan pokok III.B. Neo Kolonialisme

Undang-Undang Perdagangan dimaksudkan untuk menggantikan hukum di bidang perdagangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu Bedrijfsreglementerings Ordonnantie. Tetapi maksud hati hendak mengganti hendak mencabut produk hukum kolonial, ternyata produk hukum neo kolonial yang didapat seperti dalam kasus Tindakan Pengamanan Perdagangan yang merupakan turunan WTO yang diperkuat lewat undang-undang, yang tadinya hanya diatur lewat peraturan pemerintah. Pengesahan perjanjian perdagangan internasional disahkan lewat undang-undang. Kemudian Undang-Undang Perdagangan mengatur terkait ekspor dan impor diatur lewat Peraturan Pemerintah, sedangkan yang akan diatur melalui Perpres adalah : 1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat; 2. Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan; 3. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas; 4. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 5. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; 6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan kemanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 7. Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya; 9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan; 10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka prmosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri; 11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan; 12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang; 13. Komite Perdagangan Nasional; 14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah. Dari struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka terlihat kedudukan perjanjian internasional dan ekspor impor lebih tinggi dibandingan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha skala kecil dan produsen pangan skala kecil, kepentingan pemerintah dan perlindungan dari negara, padahal perjanjian perdagangan internasional dan kebijakan impor menimbulkan dampak buruk bagi pelaku usaha skala kecil dan produsen pangan skala kecil. III. Tanpa Affirmative Action

Page 18: Policy Paper RUU Perdagangan

17

Pasal 2 (1) Undang-Undang Perdagangan menyebutkan : Perdagangan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. adil dan sehat. b. kepastian hukum. c. pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. d. pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. e. perlakuan yang sama terhadap produk yang beredar di pasar dalam negeri. f. kesederhanaan dan transparansi. g. akuntabilitas.

Sekilas asas-asas terebut baik, akan tetapi mengandung kontradiksi antara asas pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha dan asas perlakuan yang sama terhadap produk yang beredar di pasar dalam negeri, dengan asas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bahwa perlakuan yang sama terhadap sesuatu yang berbeda adalah bagian dari praktek diskriminasi, sehingga tidak mungkin membuat perlakuan yang sama antara pelaku usaha skala besar dengan UMKM dan perlakukan yang sama antara produk dalam negeri dengan produk impor. Dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta melindungi kepentingan nasional diperlukan kebijakan Affirmative Action.

Perlakuan yang sama merupakan kerangka berpikir awal yang mengakibatkan konsekuensi berikutnya yang mengalir dalam keseluruhan norma dalam Rancangan Undang-Undang Perdagangan, dengan mana pedagang besar dan big capital yang melakukan praktek perdagangan di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pedagang kecil, petani, nelayan, dan kaum perempuan yang lemah dalam capital. Perlakuan yang sama dalam realitas akan dimaknai sebagai keadilan, jika di implementasikan dalam satu formula bahwa yang sama akan diperlakukan sama, sedang yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Memperlakukan yang tidak sama secara sama, akan melahirkan ketidakadilan, yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi. Bahwa Affirmative Action dalam rangka melindungi kepentingan Nasional dan Perlindungan Golongan Ekonomi Lemah. Dengan adanya kepentingan nasional dan perlindungan ekonoomi lemah maka diperlukan adanya perlindungan Negara dan usaha bersama guna melindungi tujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.4

IV. Kesimpulan Undang-Undang Perdagangan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainya yang di dalamnya mengatur perdagangan. Dan Undang-Undang

4 Gunawan, BP. Benidikty Sinaga, Priadi, Rachmy Hertanti, Eka Prasetya, Arif Suherman, Anton

Febrianto, Rika Febriani, Husnul Yaqin, Naskah Akademik dan Draft RUU Perdagangan versi Ormas, Draft Pertama, 26 Juni 2013

Page 19: Policy Paper RUU Perdagangan

18

Perdagangan berpotensi tidak mampu menyiapkan negara dan rakyat Indonesia dalam menghadapi pasar bebas baik di level internasional, regional dan antar negara.

Daftar Pustaka Artikel Gunawan UMKM Pangan Harus Dilindungi dari Kisruh Perdagangan Terigu, Sinar

Harapan, 30 November 2012 Peraturan Perundang-Undangan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2001 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan

Anti Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindak Pengamanan Industri

Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor Dokumen RUU Perdagangan Gunawan, BP. Benidikty Sinaga, Priadi, Rachmy Hertanti, Eka Prasetya, Arif

Suherman, Anton Febrianto, Rika Febriani, Husnul Yaqin, Naskah Akademik dan Draft RUU Perdagangan versi Ormas, Draft Pertama, 26 Juni 2013

Media Massa Mengintip Aturan Pelaksana UU Perdagangan, Ada beberapa hal yang akan diatur

melalui PP, Perpres, dan Permen, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fa4c4d0cfe8/mengintip-aturan-

pelaksana-uu-perdagangan