1. RUU Administrasi Pemerintahan:Tinjauan Umum Defny Holidin M.K. Hukum Administrasi Negara, 20101

2. Menu Latar Belakang Isu Strategis Tujuan Pengertian Prosedur Administrasi (Pemerintahan) Ruang Lingkup Pengaturan dalam RUU AP Instrumen Prosedur Administrasi Catatan Pe-eR2 3. Latar Belakang Isu Strategis3 4. 1-Reformasi Administrasi Marjinalisasi reformasi administrasi Langkah primer untuk pencegahan korupsi4 5. 2-Rezim Politik - Administrasi Hubungan antara cabang kekuasaan politik dan administrasi negara Relasi Masyarakat vs. Penguasa5 6. 3-Pembangunan Hukum Administrasi Kelemahan UU PTUN Ketersediaan aspek material dalam praktik administrasi6 7. Tujuan7 8. 1-Perlindungan & Kepastian Hukum Standardisasi hukum administrasi negara Independensi dan netralitas aparatur negara Perlindungan hak-hak warga negara Penguatan basis konsideran hukum bagi hakim administrasi8 9. 2-Menekan Korupsi & Maladministrasi Mengikat AAUPB dalam norma hukum (konkret) Instrumen pewujudan prinsip-prinsip Good Governance9 10. 3-Optimasi Kinerja Administrasi Negara Tertib penyelenggaraan administrasi negara Keleluasaan gerak administrasi negara Prosedur vs. output/outcome?10 11. Pengertian Benchmarks: Federal Administrative Procedure Act, Verwaltungsferfahrensgesetz, Algemeine Wet Bestuursrecht Adopsi vs. Adaptasi Prosedur Administrasi = SOP? Adm. Negara = Adm. Pemerintahan?11 12. Ruang Lingkup Pengaturan RUU AP Kewenangan Pemerintahan Diskresi Keputusan dan Tindakan Administrasi Keputusan Elektronik Bantuan Kedinasan Surat Kuasa Legalisasi Dokumen Antisipasi Konflik Kepentingan Upaya Administratif Sanksi Administratif12 13. Instrumen Prosedur Administrasi Pemeriksaan dokumen Penyampaian informasi & mengakses dokumen Konsultasi Dengar pendapat Perahasiaan Pemberian kuasa Pemberian alasan dalam Keputusan Adm. Pengecualian dalam Keputusan & Tindakan Adm. Upaya Administratif13 14. Catatan Pe-eR Penalti atas ketidakberlakuan Hak Remonstrasi bagi PNS Pertanggungjawaban atas keputusan & tindakan tak tertulis yang dapat dibuktikan14