paten: pengajuan, pemanfaatan dan penegakan
DESCRIPTION
Presentation slides on Indonesian patent system, addressing in particular the filing prosecution, utilization and enforcement aspects thereof; presented in Indonesian language.TRANSCRIPT
PATEN: PENGAJUAN,
PEMANFAATAN, DAN PENEGAKAN
Prayudi Setiadharma, S.H., M.I.P.
JENIS-JENIS PERMOHONAN PATEN
P
E
R
M
O
H
O
N
A
N
PERMOHONAN BIASA/
NON-KONVENSI
untuk
Paten/Paten Sederhana
PERMOHONAN DGN
KONVENSI PARIS
untuk
Paten/Paten Sederhana
PERMOHONAN DGN
PCT
hanya untuk Paten
Selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal prioritas
CHAPTER 1: Masuk Fase Nasional plg lambat 30 bln sejak tanggal Prioritas
CHAPTER 2: Masuk Fase Nasional plg lambat 31 bulan sejak tanggal Prioritas
Tanpa hak prioritas, first to file system
�Tanggal Prioritas: Tanggal penerimaan permohonan yang pertama-kali diajukan di negara lain, yang akan menjadi acuan tanggal penerimaan di Indonesia
ALUR PROSES PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA
PERMOHONAN
SYARAT
MINIMUM LENGKAPI?
TGL PENERIMAAN
PEMERIKSAAN
FORMALITAS
MASA
PENGUMUMAN
6 BULAN
LENGKAPI?
PERM.
PEMERIKSAAN
SUBS.
DIANGGAP
DITARIK
KEMBALI
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
DAPAT
DIBERI
PATEN?
DIBERI
PATEN
DITOLAK
BERHASIL? BANDING
Tdk Lengkap
Tdk
18 bln
Tidak
Tidak diajukan
Tidak Tdk Lengkapt
≤ 36 bln
Ya dlm ≤
3 bln
≤ 36 bln Diajukan
Yes
Ya
Lengkap
Lengkap Ya dalam ≤
30 hari
≤ 3 bln
≤ 12 bln
SERTIFIKAT
Ada kesalahan?
PTUN Secara teori
dimungkinkan
Prosedur Pengajuan Paten - Formalitas
Persyaratan Minimum:
Klaim, Deskripsi dan Gambar (kalau ada) jika dlm Bahasa Inggris, terjemahan Indonesia harus menyusul dlm waktu 1 bulan bahasa asing lain tidak diperkenankan;
Nama & Alamat pemohon;
Pemohon asing hanya bisa mengajukan Paten melalui Konsultan HKI di Indonesia Surat Kuasa harus diajukan dalam waktu tiga bulan;
Permohonan PCT harus disertai lembar Publikasi Internasional yang diterbitkan oleh Biro PCT;
Surat Pernyataan Hak, Pengalihan dari inventor kepada pemohon, dan Dokumen Prioritas harus diserahkan dalam waktu tiga bulan.
SUBYEK PATEN
Inventor; atau
Yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan
(Pasal 10 Ayat 1 UU Paten)
Konsep “inventor” ≠ konsep “pemilik” (owner) inventor = hak ekonomi + moral owner = hak ekonomi semata
Inventor tetap dianggap sebagai pemilik sampai mengalihkan haknya kepada orang lain
INVENTOR
Kecuali terbukti lain,
seseorang/beberapa orang;
yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan
(Pasal 11 UU Paten)
JOINT-INVENTORSHIP
Invensi dihasilkan secara bersama-sama hak dimiliki secara bersama-sama (Pasal 10 Ayat 2 UU Paten)
Misjoinder Tidak ikut menghasilkan invensi namun ikut dianggap sebagai inventor;
Nonjoinder Ikut menghasilkan invensi namun tidak dicantumkan sebagai inventor
INVENSI HASIL HUBUNGAN KERJA Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja
dimiliki oleh pemberi kerja;
Termasuk karyawan yang menggunakan fasilitas perusahaan meskipun tidak termasuk dlm job-description;
Inventor tetap berhak atas imbalan layak ketidak-sesuaian diputus oleh Pengadilan Niaga
Tidak menghapuskan Hak Moral (Pasal 12 UU Paten)
Lihat Doktrin Hired to Invent/Shops Rights (USA)
HAK PEMAKAI TERDAHULU
Pihak yang melaksanakan invensi saat invensi tsb dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tsb sebagai pemakai terdahulu;
Harus dengan itikad baik, tidak menggunakan pengetahuan yg didapat dari dokumen pengajuan paten invensi tersebut;
Diberikan atas permohonan tertulis disertai bukti
(Pasal 13, 14, 15 UU Paten)
MASA PUBLIKASI
6 bulan untuk Paten biasa; 3 bulan untuk Paten Sederhana
Diumumkan secara resmi di Direktorat Paten dan dimuat dalam Berita Resmi Paten sistem pengumuman digital dan on-line sedang dibangun bekerja-sama dengan JICA/JPO
Terbuka kesempatan pihak ketiga untuk mengajukan oposisi akan dipergunakan sebagai bahan referensi pada masa pemeriksaan substantif
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Dilaksanakan selambat-lambatnya selama 36 bulan sejak permohonan pemeriksaaan diajukan;
Pemeriksa dapat, namun tidak selalu, menerbitkan Hasil Pemeriksaan Sementara
PEMBERIAN PATEN
Penerbitan Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Deskripsi dan Klaim tidak dapat lagi dirubah/diamandemen kecuali untuk pembatalan sebagian/seluruh Klaim;
Back Fees sudah dapat dibayar segera setelah pemberitahuan Paten diterbitkan;
Sertifikat sebagai alas hak yang utama
KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN
Wajib melaksanakan paten di wilayah Indonesia, kecuali atas pertimbangan ekonomi hanya layak dilaksanakan secara regional
PENOLAKAN
Banding hanya dapat diajukan jika penolakan terkait dengan alasan-alasan substantif
Diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding dengan memuat alasan yang tidak memperluas lingkup invensi;
Selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal pengiriman pemberitahuan penolakan (stempel pos)
Keputusan Komisi Banding bersifat final
PEMBATALAN PATEN
Batal demi hukum pemegang paten lalai membayar biaya pemeliharaan 3 tahun berturut-turut (Pasal 88-89 UU Paten);
Batal atas permohonan pemegang paten sebagian atau seluruhnya diajukan kepada Ditjen HKI (Pasal 90 UU Paten);
Batal berdasarkan gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 91-94 UU Paten) 7 kasus di Pengadilan Niaga JakPus periode 2002-2005
Membatalkan segala Akibat Hukum yang berkaitan dengan Paten (pasal 95 UU Paten)
PEMELIHARAAN PATEN
Pemegang paten harus membayar biaya pemeliharaan tahunan;
Dihitung sejak tahun aplikasi diajukan hingga paten berakhir;
Deadline pada tanggal pemberian paten di setiap tahun ada denda untuk keterlambatan;
Tidak membayar selama 3 tahun berturut-turut Paten batal demi hukum
PENGALIHAN PATEN
Paten dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena:
- Pewarisan;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian Tertulis; atau
- Sebab lain yang dibenarkan UU
Pengalihan wajib dicatat dan diumumkan Belum ada Keppres yang mengatur
Tidak menghapuskan Hak Moral (Pasal 66 UU Paten)
LISENSI
Hanya memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi, tidak mengalihkan hak itu sendiri;
Tidak boleh memuat ketentuan yg dapat merugikan kepentingan perekonomian Indonesia langsung/tak langsung;
Harus dicatatkan dan diumumkan;
Belum ada PP Lisensi Paten (Pasal 69-73 UU Paten)
LISENSI PAKSA
Diberikan atas dasar permohonan;
Hanya setelah lewat 36 bulan dari tanggal pemberian paten;
Hanya dengan alasan paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia
(Pasal 74-87 UU Paten)
Tidak berlaku untuk Paten Sederhana (Pasal 107 UU Paten)
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
Pasal 99-103 UU Paten PP no. 27 tahun 2004
Memiliki arti penting bagi pertahanan keamanan negara senjata, amunisi, bahan peledak militer, senjata kimia/biologis/nuklir, peralatan militer
Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat obat2an untuk penyakit mewabah, prod.kimia untuk pertanian, obat2 untuk hewan Keppres 83/2004 untuk obat2an retroviral
Ditetapkan dengan Keputusan Presiden bersifat final
Pemegang paten mendapatkan imbalan wajar dapat digugat ke P.Niaga
SENGKETA PATEN
Gugatan
Pembatalan
Paten
Pelanggaran
Paten
Sengketa Hak
Atas
Paten
Syarat Subs./
Double-Pat./
Pelanggaran
Lisensi Paksa
Siapa Inventor/
Pemilik
Invensi
Ganti-rugi/
Penetapan
Sementara
P
E
N
G
A
D
I
L
A
N
N
I
A
G
A
M
A
H
K
A
M
A
H
A
G
U
N
G
Pelanggaran
Kerahasiaan
PN PT
Perdata
Perdata
Perdata
Pidana
Pidana
Banding kasasi
Kasasi
PELANGGARAN PATEN
Literal Infringement v “Doctrine of Equivalent”
Proses dipersingkat Tanpa banding ke PT ≤180 hari di Pengadilan Niaga + ≤60 hari di Mahkamah Agung
Ancaman Pidana maks. 4 tahun penjara dan/atau denda Rp. 500.000.000,00