TUGAS TERSTRUKTUR MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SUB KOMPETENSI : IDIOLOGI, DEMOKRASI, WAWASAN NUSANTARA

LAPORAN PEMANTAUAN PEMILU LEGISLATIF 2014

DISUSUN OLEH :

AYU TRI PAMULANGSIH

7211413217

AKUNTANSI D 2013

ROMBEL 93

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan dan

menurunkan rahmat serta inayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini, walaupun

masih jauh dari kata sempurna.

Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak yang berkaitan di TPS

XIII beralamat di Gatakrejo, Mliwis , Cepogo, Boyolali yang menjadi tempat penelitian langsung

pemantauan pemilu legislatif yang turut serta membantu penulis untuk menyelesaikan laporan ini

sehingga menghasilkan laporan tentang kewarganegaraan yaitu laporan tentang Laporan Pemantauan

Pemilu Legislatif 2014 ini.

Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam mendukung pemilu

selanjutnya. Dan diharapkan dengan makalah ini, pembaca dapat mengamalkan tingkah laku yang

baik dalam berdemokrasi.Mengetahui tata cara pemilihan legislatif dengan benar.Sehingga menyadari

pentingnya keikutsertaannya dalam pemilu.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi si penulis, dan umumnya bagi pembaca dalam

memahami arti penting berdemokrasi yaitu salah satu contohnya adalah Pemilu.

Penulis

2

DAFTAR ISI

Halaman Sampul 1

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang 5

B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten

1.1. Pencalonan 6

1.2. Caleg Perempuan 7

1.3. Daerah Pemilihan 8

1.4. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan 9

2. Pemilihan Umum Anggota DPD

1.1. Pencalonan 12

1.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan 13

C. PENYELENGGARA PEMILU 2014

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota 15

2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan 16

3. Profil KPPS Wilayah pantauan 16

D. PENGAWAS PEMILU 2014

1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota 17

2. Profil Pengawas Kecamatan 17

E. PELAKSANAAN PEMILU

1. Pemungutan Suara 18

2. Penghitungan Suara 20

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara 22

4. Pelanggaran Pemilu

3

4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan 24

4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan 24

4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara 25

F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 26

G. PENUTUP

1. Kesimpulan 27

2. Rekomendasi 27

2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu 27

2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu 28

2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu 28

Daftar Pustaka 29

Daftar Responden 30

4

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan siapakah yang akan menjalankan kekuasaan

eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan

bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan. Sangat diharapkan dengan

perpindahan kekuasaan maka situasi dan kondisi negara akan bertambah baik, sehingga

sistem demokratis dapat berjalan.

Di Pemilu 2004 inilah ditentukan kedaulatan rakyat yang akan dilaksanakan, karena Pemilu

adalah suatu cara perpindahan kekuasaan yang demokratis dan tidak menimbulkan

pertumpahan darah, atau disebut sebagai cara yang legal formal untuk mengganti kekuasaan

negara.

Pemilu adalah hari terbesar di Indonesia. didalam pemilu semua masyarakat Indonesia harus

memilih atau memberikan kepercayaannya kepada orang yang tercetak dikeretas pemilu.

Tetapi didalam kegiatan pemilu ini banyak sekali kecurangan yang terjadi. untuk itu yang

melatar belakangi kami untuk melakukang penelitian ini adalah mencegah adanya

kecurangan, ingin mengetahui tatacara pemilu atau kegiatan yang terjadi pada saat hari

pemilu dan khususnya untuk memenuhi nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

5

B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten,

1.1. Pencalonan

Pendaftaran pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik

peserta Pemilu

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi

dan DPRD kabupaten/kota

Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota

Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan

perempuan

Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota

DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU

provinsi/KPU kabupaten/kota

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota

Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU

Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik

peserta Pemilu

6

1.2. Caleg Perempuan

Partai politik wajib memenuhi syarat kuota 30 persen calon legislatif (Caleg) perempuan di setiap

Daerah Pemilihan (Dapil). Partai yang tidak memenuhi syarat, bakal calon di dapil yang tidak

memenuhi akan dicoret sebagai peserta pemilu.

Ketua Divisi Tehnis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Blitar Jemali mengatakan ketentuan

itu diatur melalui PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD.

Dengan ketentuan kuota tersebut, maka pembagian Caleg di setiap Dapil adalah setiap tiga Caleg

ada satu caleg perempuan

Contohnya:

Dapil I, II, III alokasi kursinya 11, Caleg perempuannya dibutuhkan empat,

Dapil IV dan 5 dengan kuota 7 dan 9 kursi hanya dibutuhkan 3 calg perempuan untuk memenuhi

kuota 30 persen.

Dan partai harus mematuhi aturan ini. Jika tidak bisa, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketentuan tersebut lanjut Jemali memang berbeda dengan ketentuan dalam Pemilu 2009. Saat

Pemilu 2009, jika tidak memenuhi syarat kuota 30 persen, Parpol cukup mengumumkan kepada

media.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Maspa Mantulangi mengatakan,

kaum perempuan yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014, jangan

hanya jadi pelengkap.

Calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati dalam orasi

politiknya pada kampanye akbar mengatakan PPP mempunyai singkatan lain yaitu "partai peduli

perempuan".

Caleg perempuan dari Partai Hanura, Ni Luh Kadek Dwi Anggraeni menyatakan bahwa apabila

terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali, akan memperjuangkan nasib kader pos pelayanan

terpadu yang hanya menerima honor Rp120 ribu/ tahun.

Politisi Partai Nasional Demokrat Anarulita Muchtar ingin memperjuangkan kesetaraan

pelayanan dasar antara masyarakat perkotaan dengan di daerah terpencil bila dirinya terpilih

menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019.

7

1.3. Daerah Pemilihan

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Daerah pemilihan

anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap

daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

Informasi Tambahan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 2.453 daerah pemilihan (dapil) untuk

pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota pada 2014.

Rincian pembagian dapil pada Pemmilu 2014 adalah 77 dapil untuk DPR, 259 dapil untuk DPRD

provinsi serta 2.117 dapil untuk DPRD kabupaten dan kota.

Penambahan jumlah dapil di sejumlah kabupaten dan kota terjadi karena ada satu daerah

pemilihan yang alokasi kursinya melebihi 12 kursi, serta adanya faktor pemekaran.

Penetapan dapil tersebut disusun berdasarkan tujuh prinsip utama, yaitu :

Kesetaraan,

Proporsionalitas,

Ketaatan Pada Sistem Pemilu,

Integralitas Wilayah,

Kohesivitas,

Coterminous,

Serta Kesinambungan.

Sejumlah prinsip penataan dapil tersebut antara lain :

Mengupayakan nilai suara antardapil setara,

memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antardapil,

Mengutamakan pembentukan dapil dengan jumlah kursi terbanyak,

Mempertimbangkan kondisi geografis dan aspek kemudahan transportasi,

memperhatikan kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas,

Mencakup satu dapil anggota dpr,

Serta menimbang dapil yang sudah ada pada pemilu 2009.

8

1.4. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

Berikut pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014 mendatang:

1. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.

2. Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg.

3. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka

suaranya dihitung satu untuk caleg.

4. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka

suaranya dihitung satu untuk parpol.

5. Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk

parpol.

6. Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya

dihitung satu untuk parpol.

7. Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya

dihitung satu untuk caleg tersebut.

8. Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara

dianggap sah untuk satu parpol.

9. Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol.

10. Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg.

9

11. Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah

satu untuk parpol.

12. Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara

dihitung satu untuk parpol.

13. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk

parpol.

14. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk

parpol.

15. Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara

dianggap sah satu untuk parpol.

10

Tata Cara Pencoblosan

Alur Pemungutan Suara

Pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 08.00-13.00 dengan membawa

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (SPSS) model C-6. Jika tidak memiliki SPSS, tanyakan

RT/RW setempat atau bawa KTP saat hadir di TPS.

Selanjutnya, memastikan surat suara yang diterima telah ditanda tangani oleh ketua KPPS. Surat

suara yang akan diterima pemilih berjumlah 3, yakni surat suara untuk memilih DPR, DPRD

tingkat  Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilih masuk ke bilik untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah

disediakan. Pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara yakni mencoblos pada kolom nama partai

pemilu atau mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon legislatif. Jika surat

suara dicoblos diluar kolom,  maka dianggap tidak sah.

Terakhir, pemilih mencelupkan jari kelingking pada tinta

11

2. Pemilihan Umum Anggota DPD

1.1. Pencalonan

Pengumuman pendaftaran pencalonan Calon Anggota DPR, DPD vinsi dan DPRD kabupaten/ kotadan DPRD

provinsi

Pendaftaran pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD

Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi Calon Anggota DPD

Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan Calon Anggota DPD

Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD

Perbaikan terhadap persyaratan dukungan calon Anggota DPD

Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan calon Anggota DPD

Penyusunan dan penyampaian Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Faktual Calon Anggota DPD tingkat

kabupaten/kota kepada KPU Provinsi

Penelitian, Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual calon

Anggota DPD kepada KPU

Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

Penelitian BA Hasil Verifikasi bakal calon anggota DPD dari KPU Provinsi

Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD

Pemberitahuan pengganti DCS

Pengumuman DCS anggota DPD

Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD

Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD

Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU

Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD

Pengumuman DCT anggota DPD

Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPD

Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik

peserta Pemilu

1.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

12

Berikut pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014 mendatang:

1. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.

2. Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg.

3. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka

suaranya dihitung satu untuk caleg.

4. Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka

suaranya dihitung satu untuk parpol.

5. Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk

parpol.

6. Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya

dihitung satu untuk parpol.

7. Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya

dihitung satu untuk caleg tersebut.

8. Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara

dianggap sah untuk satu parpol.

9. Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol.

10. Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg.

11. Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah

satu untuk parpol.

12. Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara

dihitung satu untuk parpol.

13

13. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk

parpol.

14. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk

parpol.

15. Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara

dianggap sah satu untuk parpol.

Tata Cara Pencoblosan

Pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 08.00-13.00 dengan membawa

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (SPSS) model C-6. Jika tidak memiliki SPSS, tanyakan

RT/RW setempat atau bawa KTP saat hadir di TPS.

Selanjutnya, memastikan surat suara yang diterima telah ditanda tangani oleh ketua KPPS. Surat

suara yang akan diterima pemilih yakni surat suara untuk memilih DPD.

Pemilih masuk ke bilik untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah

disediakan. Pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara yakni mencoblos pada kolom nama partai

pemilu atau mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon legislatif. Jika surat

suara dicoblos diluar kolom,  maka dianggap tidak sah.

Terakhir, pemilih mencelupkan jari kelingking pada tinta

C. PENYELENGGARA PEMILU 2014

14

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO N A M A KEANGGOTAAN

1 RIBUT BUDI SANTOSO, SP KETUA/ANGGOTA

2 AHMAD CHARIR, SH ANGGOTA

3 PURWANTO, SH, M.Si. ANGGOTA

4 DIANA ARIYANTI, SP ANGGOTA

5 Drs. IMAN FIRMANSJAH. ANGGOTA

D I V I S I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO DIVISI NAMA

1SOSIALISASI, HUPMAS, PENDIDIKAN

PEMILIH, DATIN, DAN SDMRIBUT BUDI SANTOSO, SP

2PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH,PENCALONAN, DAN PAWAHMAD CHARIR, SH

3 HUKUM DAN PENGAWASAN PURWNTO, SH, M.Si.

4KAMPANYE, PENGHITUNGAN SUARA

DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

DIANA ARIYANTI, SP

5PERENCANAAN, LOGISTIK,

ORGANISASI, KEUANGAN & UMUM

Drs. IMAN FIRMANSJAH.

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi,

kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

15

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta

menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum

demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan

Ketua : Mardani, S.Pd

Alamat :Cepogo, Mliwis , Cepogo, Boyolali

Umur : 45 Tahun

Wakil : Tijah, S. Pd

Alamat :Cabean , Mliwis , Cepogo, Boyolali

Umur : 42 Tahun

Dan Anggota

3. Profil KPPS Wilayah pantauan

Ketua : Maskuri, S.Pd

Alamat :Sambungrejo, Mliwis , Cepogo, Boyolali

Umur : 48 Tahun

Wakil : H. Yanto

16

Alamat :Poswetan, Mliwis , Cepogo, Boyolali

Umur : 48 Tahun

Anggota : 1. Wiyarno

2. Sugianto

3. Supendi

4. Supri

5. Edi

D. PENGAWAS PEMILU 2014

1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota

Nama : Andi Saptaraharja , S.Pd

Alamat :Pulisen, Boyolali

Umur : 30 Tahun

2. Profil Pengawas Kecamatan

Nama : Sudarmanto

Alamat :Paras, Mliwis , Cepogo, Boyolali

Umur : 32 Tahun

E. PELAKSANAAN PEMILU

17

1. Pemungutan Suara

Hari pemungutan suara untuk DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang

menggunakan asas LUBER JURDIL ( Langsung, Umum, Bebas,Rahasia, Jujur dan Adil).Pengertian

dari LUBER JURDIL ( Langsung, Umum, Bebas,Rahasia, Jujur dan Adil) adalah :

Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya

sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua

warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian)

berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa

tekanan dan paksaan dari siapapun

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan

diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana,

pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk

pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak

jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu

mendapat perlakuan yang sama tanpa ada intimidasi dari pihak manapun, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun.

Pemungutan suara dilakukan dengan menyediakan 4 buah bilik suara dengan 6 petugas TPS 2

petugas keamanan 7 saksi dari parpol dan 4 kotak suara yaitu kotak suara untuk DPR, DPRD

PROVINSI, DPRD KAB./KOTA, DPD .

Contoh gambar pemungutan suara :

18

Barang logistik yang diperlukan berupa surat suara dan tinta tersedia secara lengkap dan

mencukupi.Surat suara tersedia sebanyak 268 dengan DPT 258 dan yang 10 untuk cadangan, Tetapi

surat suara yang digunakan hanya 236 dan sisa 22 surat suara.

Petugas mempunyai akses yang cukup untuk menjalankan tugasnya, Petugas TPS melakukan

tugasnya secara netral dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.Tanpa ada pemihakan atau

pelanggaran aturan atau juga intimidasi.

Pemilih penyandang cacat atau memiliki keterbatasan fisik memiliki akses yang cukup untuk

melakukan pemilihan. Pemilih yang memerlukan pendampingan seperti lansia dan tuna daksa

didampingi oleh salah satu anggota keluarga yang berarti sesuai keinginan dari pemilih tersebut.

Pemungutan suara berlangsung dengan lancar dan tertib tanpa ada pelanggaran atau kerusuhan yang

terjadi Kondisinya kondusif dan tidak terjadi kampanye di TPS sehingga tidak terjadi kecurangan di

TPS ini.

2. Penghitungan Suara

19

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan

kegiatan :

Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS

dimulai;

Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;

Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta

mencatat jumlah yang diumumkan;

Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan

mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;

Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan

menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2-KWK.KPU) ;

dan

Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir

dan/atau saksi pasangan calon.

Daftar Penghitungan Suara :

No

Parpol

Nama Parpol DPR DPRD

PROVINSI

DPRD

KAB/KOTA

DPD

1. Partai Nasdem 3 3 3 2

2. Partai PKB 13 13 10 4

3. Partai PKS 1 2 2 2

4. Partai PDIP 98 145 169 91

5. Partai Golkar 82 23 12 76

6. Partai Gerindra 18 22 28 13

7. Partai Demokrat 4 3 1 2

8. Partai PAN 2 0 2 1

9. Partai PPP 2 1 0 2

10 Partai Hanura 0 1 0 5

14. Partai PBB 0 1 0 0

15. Partai PKPI 0 1 0 0

Rusak 13 23 9 38

Partai PDIP memenangkan suara dTPS ini dengan perolehan suara yang terpaut jauh dari partai

lain.Disusul oleh partai golkar yang memiliki perolehan suara yang cukup signifikan.

20

Dalam pelaksanaan penghitungan suara saksi dari parpol masih berada dTPS dan memiliki akses

yang cukup dalam menjalankan tugasnya, Petugas juga memperbolehkan masyarakat untuk mengikuti

penghitungan suara.

21

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu kali ini direncanakan menggunakan e-rekapitulation.

BPPT merekomendasikan e-Rekapitulasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk

penghitungan suara di Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. E-

rekapitulasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola Pemilu, dengan menggunakan teknologi

elektronik dalam proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu di tiap tempat pemungutan suara.

Program ini juga bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat human error.

 E-Rekapitulasi saat ini diklaim sebagai media yang memiliki kesiapan penuh terkait perhitungan

suara berbasis teknologi informasi. Rekomendasi penggunaan E-Rekapitulasi bertujuan untuk

menghasilkan pemilu yang lebih kredibel, bersih, transparan, murah dan mudah. E-Rekapitulasi

memiliki peran penting yakni proses pengolahan, pengiriman, audit dan penayangan hasil rekapitulasi

perolehan suara pemilu untuk masing-masing pos pemungutan suara (TPS).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu TV swasta mewawancarai Andrari Grahitandaru (17/10) yang

merupakan Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik.  “e-Rekapitulasi adalah cara penghitungan

perolehan suara dengan cara teknologi informasi sehingga hasilnya saat itu juga bisa langsung sampai

di pusat data, dalam hal ini KPU yang dikirim langsung dari TPS,” jelasnya.

Bicara mengenai kelebihan dari e-Rekapitulasi, selain hasil yang akurat, menurut Andrari “dengan e-

Rekapitulasi ketika ada kesalahan rekap bisa diketahui, karena setiap tahapan ketika menggunakan

teknologi informasi dapat di telusuri kesalahannya,” imbuhnya.

Rekap Penghitungan suara :

Pemilihan DPR

Suara Sah : 223

Suara Rusak : 13

Jumlah : 236

22

Pemilihan DPRD Kab/Kota

Suara Sah : 227

Suara Rusak : 9

Jumlah : 236

Pemilihan DPRD Provinsi

Suara Sah : 213

Suara Rusak : 23

Jumlah : 236

Pemilihan DPD

Suara Sah : 198

Suara Rusak : 38

Jumlah : 236

Data surat suara dikirim ke pusat dengan pengaman yang ketat, Tidak ada kecurangan oleh petugas.

23

4. Pelanggaran Pemilu

4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan

Bawaslu melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh dua partai besar yakni Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golkar dengan dugaan telah melakukan kampanye

diluar waktu yang diizinkan dimana pelaporan terebut juga berakhir di tingkat penyidik dikarenakan

tidak cukup bukti. Beberapa partai politik peserta pemilu lain yang juga telah beriklan melalui media

massa diantaranya Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura). Padahal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Pedoman Kampanye Pemilu Legislatif mengatakan, kampanye di media massa hanya dapat dilakukan

selama 21 hari sebelum massa tenang. Dan masa tenang pemilu adalah 14 hari sebelum kari

pemungutan suara.

pelanggaran kampanye karena membawa anak-anak. Berdasarkan berita yang dilansir oleh

indopos.co.id pada 20 Maret 2014, adapun rincian parpol yang melakukan melanggaran tersebut

diantaranya PKS melakukan 14 pelanggaran. Diikuti dengan PDIP (10 pelanggaran), Golkar (8),

Hanura (8), PKPI (8), Nasdem (7), Demokrat (6), PPP (6), Gerindra (6), PKB (5), PAN (5) dan PBB

(4). Indikator pelanggaran pelibatan anak dalam melakukan aksi kampanye diantaranya adalah soal

perekrutan massa anak oleh parpol atau caleg, menggunakan anak untuk memakai dan memasang

atribut partai dan juga penggunaan tempat bermain anak atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan

kampanye terbuka seperti yang dilakukan oleh PKPI. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu menemukan

adanya unsur kesengajaaan parpol yang memang merencanakan untuk melibatkan anak-anak dalam

kegiatan kampanye.  

4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan

Tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran pelaksanaan pemilihan calon anggota lembaga legislatif (caleg) Pemilu 2014 pada saat

pemungutan suara, Rabu (9/4/2014), marak ditemukan di Boyolali.Pelanggaran justru banyak

dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama di kalangan kelompok penyelenggaran pemungutan

suara (KPPS). Selain pelanggaran, proses pemungutan suara di Boyolali juga diwarnai aksi

pengusiran terhadap seorang petugas pengawas lapangan (PPL) di Desa Tegalgiri, Nogosari.

TPS 2 Tegalgiri, seorang PPL bernama Suhadi memperingatkan salah seorang anggota KPPS yang

ikut mendampingi seorang pemilih. Menurut Suhadi, pemilih tersebut bukan masuk kriteria pemilih

yang harus didampingi. Tetapi, justru KPPS mendampingi pemilih pada jarak yang sangat dekat.

Begitu diingatkan dua kali, Suhadi justru mendapat protes dari KPPS yang lain termasuk warga yang

berkerumun di TPS.

24

Terpisah, di TPS 1 Dukuh Karangampel dan TPS 2 Sudirejo, Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk,

KPPS menempatkan saksi-saksi dari partai politik di luar TPS, tepatnya di luar ruangan. Semestinya,

saksi-saksi dari partai politik ini ditempatkan di dalam ruangan tempat pemungutan suara.

Masih di Kecamatan Musuk, Panwaslu menemukan adanya indikasi pelanggaran berupa seorang

calon anggota legislatif (caleg) yang menjadi among tamu saat pemungutan suara. “Caleg itu menjadi

among tamu di TPS 1 Desa Jemowo. Tapi waktu kami sampai lokasi proses pemungutan suara sudah

selesai.”

Selain di Musuk, Panwaslu Boyolali juga menemukan pelanggaran di TPS 10 dan TPS 11 Desa

Kiringan, Boyolali Kota. Kotak suara di dua TPS tersebut dibuka pada Selasa (8/4) malam. Padahal

semestinya kotak suara dibuka pada saat penghitungan suara atau setelah coblosan dengan disaksikan

saksi-saksi.

4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara

Peyelenggara Pemilu Legislatif 2014 telah “LALAI” terutama pasa kasus masifnya tertukarnya surat suara.Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 “BURUK”, sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilih karena tertundanya kehilangan dan tertundanya hak pilih. Kerugian terhadap caleg, kareba hilangnya hak caleg untuk dipilih. Dan kepada publik secara luas, karena masalah-masalah tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat.Terdapat dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus banyaknya surat suara yang sudah dicobos.Banyaknya permasalahan di lapangan menunjukkan dugaan kuat adanya ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakannya sesuai amanat Undang-undang.Dan maraknya money politik yang semakin parah pada pemilu ini.

25

F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014

PDIP dan Golkar diprediksi bakal memimpin Pemilu 2014. Hasil analisis lembaga Soegeng Sarjadi

Syndicate (SSS) menyebut, PDIP akan menempati posisi pertama dalam pemilihan legislatif dengan

perolehan angka 17,40%.

"Dari rilis yang beredar selama 2013, kami mengkaji dan hasilnya PDIP masih memiliki elektabilitas

tertinggi yakni 17,4%," kata Koordinator Analisis SSS, Rido Hanafi, di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta

Selatan, Kamis (12/12/2013).

Sementara, Partai Golkar menempati posisi kedua. Berdasarkan analisis SSS, posisi Golkar masih cukup

kuat dengan elektabilitas cukup baik, yakni 17,01%.

"Golkar juga masih cukup kuat selama 2013, yakni mencapai 17,01%. Dengan begini, Golkar berpeluang

besar menaruh kadernya di Senayan (DPR)," tambahnya.

Sedangkan, Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan perolehan

angka masing-masing 10,51% dan 8,30%.

Bila dilihat dari aspek budaya dalam prospektif politik, maka budaya manusia Indonesia yang masih

Paternalistic dan sarat dengan tuntutan adat yang menjdi tradisi yang turun temurun, menjadikan system

politik di Indonesia cenderung stagnan. Dari tiga kelompok pemilih Partai Politik, maka para pemilih

berbasis Islam dan Kerakyatan mempunyai kecenderungan untuk tetap bertahan pada posisinya, atau

untuk pemilih berbasis Islam (menengah) bahkan memiliki kecenderungan keluar dari system

( GOLPUT ) bila dinilai tidak ada Partai Islam yang mampu mewadahi aspirasinya.

Tingkat kesertaan Pemilu Legislatif 2014 akan sangat menurun mungkin bisa mencapai dibawah 65 %

bahkan menyentuh angka 50 % . Hal itu disebabkan mulai munculnya rasa anti pati kalangan menengah

keatas terhadap Partai Politik yang mengakibatkan masyarakat menegah kebawah menjadi tak acuh dan

memandang Pemilu hanya sebagai kepentingan “ tokoh “ yang diikutinya.

26

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Secara umum pemilu legislatif tahun 2014 berjalan dengan lumayan baik.

Dengan adanya rakyat yang sangat berpartisipasi dalam pemilu akan berjalan lancar dan

apabila warga Indonesia kurang berpartisipasi dalam pemilu mungkin akan terjadinya

kecurangan ataupun hilangnya LUBER dan JURDIL.

Pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya demokrasi yang

jujur dan bersih juga pengawasan yang kurang optimal.

2. Rekomendasi

Secara umum UU Pemilu telah memberikan pedoman untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Pengaturan penyelesaian pelanggaran pemilu dengan batasan waktu yang singkat bertujuan untuk

mendorong penyelesaian kasus yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pemilu sehingga ada

jaminan bahwa pemilu diselenggarakan secara bersih. Persoalannya beberapa ketentuan tidak cukup

mampu untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu apalagi mencegahnya. Hal ini karena

ketentuan UU Pemilu belum lengkap, multitafsir dan beberapa diantaranya kontradiksi.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu

sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU – Bawaslu dan lembaga

penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di

masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu. Penanganan pelanggaran

secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan

yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan

aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat

diselesaikan secara adil dan konsisten.

2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu

Beberapa pelanggaran muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum

lengkap, multi tafsir, bahkan ada yang tidak sinkron.

Adanya persoalan menyangkut aturan ini berkibat pada penanganan pelanggaran yang

inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup

menjangkau. Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki

integritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui

27

penambahan aturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang

ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya

pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah

memastikan bahwa aturan main yang ditetapkan tersebut dijalankan secara konsisten.

Tersedianya aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan

keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga

pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk

itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus diselesaikan secara

adil, terbuka dan konsisten.

Dibutuhkan upaya nyata dari penyelenggara pemilu dalam mencegah pelanggaran yang

terjadi. Padahal, banyak indikasi pelanggaran yang bisa diminimalisir sebelum hari pencoblosan.

Misalnya permasalahan surat suara yang tertukar antara daerah pemilihan atau surat suara yang

ditemukan sudah dicoblos.

2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu

Diharap lebih pro aktif lagi mengawasi jalanya pemilu dan menelusuri pelanggaran pemilu. Apalagi, bila

tindak lanjut dari temuan pelanggaran ini tidak dilakukan sejak awal, dikawatirkan akan semakin

terlupakan bila semua pihak sudah disibukkan dengan pemilihan presiden (pilpres).

Sebagaimana diketahui, berbagai pelanggaran pemilu legislatif mulai mencuat, mulai dari sudah

tercoblosnya surat suara sebelum dilakukan pemungutan suara, tertukarnya surat suara, TPS fiktif, caleg

fiktif, politik uang, dan lainnya. Jika pengawasan ditingkatkan mungkin bisa meminimalisir pelanggaran

yang terjadi.

2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu

peserta Pemilu 2014 agar memberikan pendidikan yang baik dalam berdemokrasi kepada masyarakat,

salah satunya dengan memasang alat peraga kampanye sesuai aturan yang berlaku. seluruh warga negara

yang telah memiliki hak memilih untuk dapat mengikuti pemilu secara langsung, umum, bebas, dan

rahasia, serta bebas dari tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Peserta pemilu harus bisa menyadarkan

betapa pentingnya menyalurkan aspirasi politik untuk menentukan masa depan bangsa.

28

Daftar Pustaka

Buku Panduan Pemantau Pemilu

litigasi MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM.htm

KPU/KPU KABUPATEN BOYOLALI Membangun terwujudnya cita-cita masyarakat Boyolali

yang demokratis melalui Pemilu.htm

Inilah tata cara pemungutan suara di TPS - Pemilu 2014 ANTARA News.htm

/Daerah Pemilihan - Pemilu Tahun 2014.htm

/Obs/DPD Visioner dan Profesional PERSYARATAN DAN TEKNIS PENDAFTARAN CALON

ANGGOTA DPD.htm

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten-kota - Tribunnews.com.htm

Peraturan-Pelaksanaan-Pemilu-Legislatif-2014

SOLOPOS.COM PEMILU 2014 Pelanggaran Pemilu Marak di Boyolali - caleg kelompok

penyelenggaran pemungutan suara kpps pelanggaran Pemilu Pemilu 2014 petugas pengawas lapangan

PPL tps -Soloraya.htm

29

Daftar Responden

1. Apakah kita akan mencoblos 2 model surat suara?

2. Bagaimana ketentuan surat suara yang dianggap sah ?

3. Berapa jumlah surat suara yang disediakan ? Apakah mencukupi sesuai DPT yang ada ?

4. Bagaimana pelaksanaan pemilihan legislatif kali ini?

5. Siapa Ketua KPPS di TPS ini? Siapa saja anggotanya?

6. Bagaimana alur pemungutan suaranya?

7. Menurut anda pelanggaran apa yang sering terjadi saat pemilu?

30