Menjadikan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 sebagai Kemenangan Rakyat

ARTIKEL PKnRusella Try S. / 24 XI IA 4Menjadikan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 sebagai Kemenangan Rakyat :

PendahuluanPemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif Pileg, yang kita laksanakan tanggal 9 April lalu telah berhasil kita tunaikan dengan baik. Tugas nasional yang juga merupakan amanah penyelenggaraan pembangunan demokrasi itu telah berhasil menuntaskan sebuah proses kontestasi demokrasi yang menghasilkan sekelompok warga negara yang secara demokratis terpilih mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Kita patut bersyukur, bahwa secara umum, seluruh rangkaian penyelenggaraan Pileg telah berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun sampai tulisan ini diturunkan, masih ada beberapa kasus gugatan hukum, berkaitan dengan dinamika penyelenggaraannya, namun demikian, kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia terbukti telah sanggup menunjukkan sikapnya yang makin dewasa dan makin matang dalam berdemokrasi. Bangsa Indonesia memilih untuk menyikapi semua dinamika yang berkembang usai proses penghitungan suara Pileg itu dengan mengedepankan prinsip kepatutan dan ketaatan hukum rule of law ketimbang menggunakan tata cara kekerasan apalagi anarki. Fenomena itu, sesungguhnya, merupakan salah satu wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pembangunan demokrasi yang patut kita banggakan.

Usai menyelenggarakan Pileg, maka agenda pembangunan demokrasi lanjutan yang harus kita lakukan adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden --Pilpres--. Penyelenggaraan Pilpres 2009 pada hakekatnya masih merupakan bagian terpadu dari penyelenggaraan perhelatan demokrasi Pemilu 2009.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pileg yang aman, teduhn dan damai harus menjadi modal sosial dalam menyelenggarakan Pilpres 2009. Pilpres 2009 harus dapat terlaksana dengan lebih baik dan lebih berkualitas. Wujud dari kualitas tertinggi dari penyelenggaraan Pilpres 2009 adalah ketika Pilpres 2009 itu menjadi ajang perhelatan demokrasi yang sepenuhnya ditujukan agar rakyat menjadi pemenangnya. Ajang perhelatan demokrasi yang adil dan mampu memberikan ruang bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara obyektif namun tetap kritis guna menentukan pasangan calon pimpinan nasional yang menjadi pilihannya.

Amanah Konstitusi dan Prestasi Pembangunan DemokrasiPenyelenggaraan Pilpres yang dilakukan secara langsung, dapat dipandang sebagai salah satu terobosan fundamental dalam sejarah pembangunan demokrasi di tanah air. Penyelenggaraan Pilpres langsung, yang dimulai di tahun 2004 lalu, merupakan penanda yang secara eksplisit memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi. Pilpres secara langsung diawali tahun 2004 lalu, pada hakekatnya juga merupakan sebuah keharusan sejarah. Keharusan sejarah untuk mengakhiri kemungkinan terjadinya (kembali) berbagai praktik manipulatif yang pernah terjadi di masa lalu. Praktik manipulatif yang telah menjadikan suara rakyat menjadi kurang bermakna ketika manipulasi itu berlangsung terbuka di lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk memilih presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Suksesnya penyelenggaraan Pilpres secara langsung di tahun 2004 telah memberikan pengaruh luar biasa pada arus demokratisasi politik di semua tataran pemerintahan. Suksesnya Pilpres 2004 juga telah memberikan pengaruh besar pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat madani dalam ruang publik serta beragam terobosan pada ranah pembangunan demokrasi lainnya.

Makin majunya kualitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi tentu makin memantapkan postur bangsa Indonesia sebagai vibrant democratic nation. Sukses bangsa dalam Pilpres 2004 dilanjutkan dengan penyelenggaraan pilkada langsung di berbagai daerah yang berhasil dilaksanakan secara aman dan damai dengan tingkat partisipasi masyarakat rata-rata 74%. Sukses itu yang diikuti dengan keberhasilan penyelenggaraan Pileg 2009 yang dilangsungkan dengan aman dengan tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 70%. Tentu saja, kita semua berharap penyelenggaraan Pilpres secara langsung 2009 juga dapat berlangsung aman dan damai dan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang makin besar.

Wujud lainnya dari postur bangsa Indonesia sebagai vibrant democratic nation adalah keteguhan bangsa ini untuk secara bersama-sama melanjutkan dan sekaligus memperkokoh penyelenggaraan demokrasi, utamanya melalui pemantapan kebebasan pers dan media sebagai pilar keempat demokrasi. Setelah kita memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka saat ini, kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pranata-pranata hukum itu telah makin memperluas kebebasan berekspresi bagi kalangan pers. Tentu saja seiring dengan makin luasnya kebebasan pers, pemerintah juga terus memfasilitasi dan mengupayakan agar kebebasan pers yang makin besar itu, dapat dimaknai ganda dual interpretation oleh kalangan pers dan media. Pemerintah terus memfasilitasi agar kebebasan pers itu dapat menjadi wahana untuk meningkatkan profesionalisme enhance profesionalism. Pemerintah juga memfasilitasi dan mendorong pers nasional agar kemerdekaan pers yang makin besar menjadikan kalangan pers makin terdorong untuk menopang tanggung jawab publik public responsibility yang makin besar. Tanggung jawab publik yang diwujudkan melalui penerapan kode etik yang menjunjung tinggi moralitas pemberitaan dengan mengedepankan asas cover multi sides serta pengembangan budaya constructive jurnalism, yaitu budaya jurnalistik untuk selalu bekerja akurat, cermat, dan terlebih dahulu meneliti kebenaran, keberimbangan, dan rasionalitas informasi.

Kemajuan demokrasi juga berhasil kita wujudkan dengan keberadaan tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa good and clean governance, yang antara lain ditunjukkan dengan indeks persepsi korupsi yang terus membaik, mekanisme check-and balances dalam pemerintahan juga terus kita laksanakan. Kita juga telah mengesahkan berbagai kovenan internasional di bidang hukum dan HAM sebagai bagian dari berbagai prestasi pembangunan demokrasi nasional. Kemajuan bangsa Indonesia dalam penegakan HAM telah membuahkan kepercayaan dunia internasional yang diwujudkan dengan terpilihnya bangsa Indonesia sebanyak dua kali berturut-turut sebagai anggota Dewan HAM PBB dan pernah dipercaya sebagai Presiden Komisi HAM PBB tahun 2005.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, berbagai kemajuan pembangunan demokrasi juga telah menjadikan bangsa kita diakui sebagai role model, dimana demokrasi, Islam, dan modernitas dapat berjalan seiring, seimbang, dan bahkan saling melengkapi. Demokrasi dan Islam moderat telah menjadi dua elemen identitas nasional baru Indonesia yang makin mendapat pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional.

Sesungguhnya, keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pilpres secara langsung di tahun 2004 adalah sebuah modal sosial social capital yang sangat besar. Modal sosial yang telah berhasil mencetak mentalitas bangsa nation mentality dalam menginternalisasikan demokrasi pada berbagai ranah pembangunan lainnya, utamanya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam berbagai ranah pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 2004-2009 telah memberikan banyak prestasi pembangunan ekonomi yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta ikut memajukan kualitas pembangunan demokrasi.

Pembangunan ekonomi selama periode 2004-2009 digulirkan dengan mengedepankan prinsip yang sangat demokratis yaitu, penetapan pertumbuhan ekonomi, yang harus disertai dengan pemerataan growth with equity. Capaian pembangunan ekonomi yang sangat signifikan, antara lain, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6 persen dalam periode 2004-2008, kemampuan bangsa kita melunasi hutang IMF pada tahun 2006, serta menurunkan rasio hutang terhadap PDB, dari 56,4% (2004) menjadi 32,7% (2008), kita imbangi secara proporsional, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian terus mengalami peningkatan dalam periode 2005-2009. Pemerintah juga telah memperluas dan meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program PNPM Mandiri, serta berbagai skim subsidi seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Jamkesmas, dan Kredit Usaha Rakyat.

Melalui berbagai upaya itu, maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka berhasil kita turunkan dari 9,86% di tahun 2004 menjadi 8,39% di tahun 2008. Demikan juga tingkat kemiskinan, berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung BPS telah menurun dari 16,7% atau 36,1 juta orang pada tahun 2004 menjadi 15,4% atau 35 juta orang pada Maret 2008.

Kemajuan pembangunan ekonomi yang diselenggarakan dengan prinsip internalisasi nilai-nilai demokrasi selain terbukti telah makin menyejahterakan rakyat, pada akhirnya juga berhasil memperkokoh kemandirian dan menaikkan daya saing bangsa. Kemandirian bangsa di bidang yang paling utama, yaitu pangan, berhasil kita wujudkan. Dari negara importir beras terbesar di tahun paska krisis 1998, bangsa Indonesia saat ini tampil sebagai negara yang tidak saja mampu berswasembada beras, namun juga diakui sebagai bangsa yang mampu menjaga stabilitas harga beras di tengah terpaan krisis harga pangan. Bahkan, di tahun 2009 Indonesia mulai melakukan ekspor beras.

Peningkatan daya saing bangsa juga diakui komunitas internasional. Sebuah laporan yang dilansir oleh International Institute for Management Development IMD ,yang memberikan peringkat daya saing negara-negara di dunia, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan daya saing yang paling spektakuler, yaitu sebesar 9 poin dalam kurun waktu hanya setahun, dari peringkat ke-51 di tahun 2008 ke peringkat ke-42 di tahun 2009. Peningkatan daya saing bangsa yang luar biasa itu makin memantapkan postur bangsa Indonesia sebagai negara maju di abad ke-21.

Internalisasi nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan juga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang makin sering terlibat aktif dalam upaya mengakselerasi terciptanya peradaban global yang demokratis. Dalam kurun waktu hampir lima tahun terakhir, bangsa Indonesia telah sering memfasilitasi berbagai dialog dan forum lintas peradaban (inter civilisation dialogue) untuk menyelesaikan berbagai masalah lintas budaya dan lintas peradaban. Kita juga terlibat aktif dalam dalam memfasilitasi penyelesaian isu-isu global, seperti pemanasan global (global warming), pengelolaan kelautan internasional yang lebih berwawasan lingkungan.

Ke depan, semua prestasi dan capaian pembangunan demokrasi itu tentu harus terus kita pelihara dan kita tumbuh kembangkan. Dalam kaitan itu, maka menjadi kewajiban bagi seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilpres 2009. Pilpres 2009 yang sukses akan mampu memfasilitasi penentuan pasangan pimpinan nasional yang siap melanjutkan semua keberhasilan pembangunan demokrasi yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Penyelenggaraan Pilpres sejatinya merupakan pelaksanaan dari amanah konstitusi. UUD 1945 yang diamandemen telah menyatakan secara tegas dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, pasal 6A ayat (1) yaitu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan bentuk manifes dari konsekuensi model demokrasi presidensial (presidential democracy) yang kita anut, utamanya pada aspek yang mengedepankan sumber legitimasi rakyat bagi lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, kepemimpinan non-kolegial kepala pemerintahan yang didukung stabilitas tinggi sebagai ciri inheren dalam demokrasi presidensial hanya mungkin terwujud melalui Pilpres secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pilpres sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandeman harus dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal itu ditujukan untuk makin memantapkan ciri inheren demokrasi presidensial sekaligus untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen, maka Komisi Pemilihan Umum harus sanggup mengelola penyelenggaraan pemilu di seluruh tanah air secara profesional dan dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi pada perhelatan demokrasi tahun 2009, maka pemerintah bersama DPR telah mempersiapkan sejumlah pranata hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pranata-pranata hukum itu ditujukan untuk menjamin bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dapat benar-benar menjadi perwujudan kedaulatan rakyat. Pranata hukum itu juga mengatur agar penyelenggara pemilu yaitu KPU dapat difungsikan sebagai lembaga yang mempunyai integritas, profesional, dan akuntabel guna menjamin penyelenggaraan pemilu, dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pranata-pranata hukum itu juga ditujukan agar seluruh rangkaian pemilu 2009 itu dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pemilihan Presiden dan Wakil PresidenDari semua keberhasilan pembangunan demokrasi usai Pilpres 2004 dan semua dampak positifnya pada pembangunan di lima tahun terakhir, maka menyukseskan Pilpres 2009 harus menjadi suatu keniscayaan. Pilpres 2009 adalah momentum yang tidak saja amat menentukan perkuatan sistem demokrasi, namun juga sangat menentukan keberlanjutan nasib perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Hasil Pilpres 2009 akan menentukan akankah bangsa Indonesia dapat terus berproses ke arah perubahan penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang lebih baik dan lebih berkualitas, atau sebaliknya. Untuk itu, seluruh komponen bangsa, harus saling bersinergi, bekerjasama, dan sama-sama berupaya keras, untuk menyukseskan Pilpres 2009, agar dapat berlangsung, secara santun, bermartabat, aman, dan damai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka ada empat fungsi Pilpres yang terpenting; Pertama, Pilpres adalah Sarana Legitimasi Politik -political legislation, khususnya bagi pimpinan nasional, yang akan mengemban amanah untuk meneruskan penyelenggaraan pembangunan demokrasi menuju pada kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan Pilpres harus dilakukan secara independen dan dengan tingkat partisipasi yang tinggi untuk melahirkan sebuah keputusan politik yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat. Keputusan politik dalam menentukan pucuk pimpinan nasional national leader.

Kedua, Pilpres juga berfungsi sebagai mekanisme penciptaan perwakilan politik political delegation. Melalui mekanisme Pilpres, rakyat, secara demokratis akan menentukan siapa yang berhak memperoleh amanah dan pendelegasian dari seluruh rakyat dalam menentukan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Pilpres juga berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sirkulasi elit politik, utamanya sebagai wahana pergiliran pimpinan nasional. Pilpres yang dilakukan secara demokratis, akan memfasilitasi sirkulasi elit politik secara santun, teduh, dan bermartabat. Sirkulasi elit politik yang ditujukan untuk makin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan demokrasi, melalui perluasan kesempatan dan peluang, bagi seluruh masyarakat, untuk mengemban tugas sebagai pimpinan nasional. Sirkulasi politik yang juga ditujukan sebagai mekanisme revitalisasi politik political revitalisation, guna menyegarkan kembali jajaran elit politik nasional, dengan tokoh-tokoh negarawan yang lebih berkualitas dan lebih sesuai dengan tantangan kemajuan zaman.

Keempat, Pilpres juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan politik -political learning- bagi warga negara. Pendidikan politik, yang utamanya ditujukan agar rakyat makin memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi yang sangat menentukan derap langkah perjalanan bangsa dan negaranya. Melalui Pilpres, rakyat diharapkan makin memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan Pilpres, rakyat yang telah memiliki hak pilih, akan mendapatkan pengalaman langsung selayaknya rakyat yang berkiprah dalam sistem demokrasi.

Sebagai sarana pendidikan politik, Pilpres juga berfungsi untuk mencetak karakter politik political character yang positif, yaitu keadaban sebuah bangsa, di mana para pemimpinnya dipilih bukan melalui adu kekerasan, tetapi melalui kotak suara secara demokratis. Keadaban warga bangsa yang diwujudkan dalam bentuk keberkenaan politis, yaitu bersedia menerima secara etis bahwa tokoh yang meraih suara terbanyak adalah yang paling berhak untuk mengemban amanah sebagai pimpinan nasional.

Meskipun memiliki empat fungsi yang sangat penting, namun Pilpres juga harus dipandang sebagai sebuah regularitas demokrasi yang akan terjadi setiap lima tahun sekali sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilpres juga harus disikapi secara wajar, tidak perlu berlebih-lebihan apalagi dianggap sebagai beban. Pilpres harus disikapi sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya yang memfasilitasi sirkulasi elit politik, revitalisasi politik, dan pembelajaran politik, yang semuanya itu ditujukan untuk makin mendewasakan dan makin mematangkan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.Pipres sebagai Kemenangan RakyatSetelah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, maka KPU saat ini telah menetapkan dengan resmi tiga pasangan capres dan cawapres untuk berkompetisi pada Pilpres, yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 mendatang. Ketiga pasangan capres dan cawapres itu disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2009.

Sumber : KPU, 2009

Menjadikan Pilpres sebagai kemenangan rakyat, tentu tidak sebatas menjadikan Pilpres sebagai ruang yang memfasilitasi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pilpres menjadi kemenangan rakyat ketika Pilpres mampu memperluas ruang bagi rakyat untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengantarkan pergiliran kekuasaan, maupun memfasilitasi kompetisi kepentingan politik political competition yang dilakukan secara santun, teduh, dan bermartabat.

Pilpres menjadi kemenangan rakyat ketika Pilpres menjadi sebuah representasi keadaban sebuah bangsa di mana para pemimpin bangsa itu dipilih bukan melalui adu kekerasan, tetapi secara demokratis, melalui sebuah proses pembelajaran learning process yang produktif dan konstruktif. Proses pembelajaran yang menghasilkan keberkenaan politis yang etis yang menjadikan rakyat berkenan untuk menyerahkan mandat kepemimpinan nasional kepada tokoh yang mereka yakini akan mampu dan siap memperjuangkan kepentingannya. Proses pembelajaran politik yang juga akan melahirkan tokoh pimpinan nasional dengan kenegarawanan yang berkualitas yang akan sanggup melanjutkan kemajuan pembangunan demokrasi menuju pada kesejahteraan rakyat.

Pilpres menjadi kemenangan rakyat ketika Pilpres juga sanggup untuk membangun kondisi komunikasi antar partai politik parpol, yang makin memperluas ruang publik politis. Ruang publik politis yang makin luas akan menjadikan parpol-parpol mampu menyelenggarakan komunikasi politik dengan bahasa yang setara sehingga mempermudah dicapainya suatu konsensus yang terbuka fair dan lebih dapat diterima semua pihak. Penggunaan bahasa yang setara dalam komunikasi politik akan menjadikan semua parpol dapat saling memperlakukan mitra komunikasinya sebagai unsur yang setara dan memiliki tanggung jawab yang sama. Penggunaan bahasa setara dalam komunikasi politik juga akan melindungi proses komunikasi antar parpol dari represi dan diskriminasi sehingga semua konsensus yang dicapai antar parpol akan menghasilkan kesepakatan politik yang inklusif, egaliter, bebas tekanan dan menjunjung tinggi prinsip pluralisme, multikulturalisme, serta toleransi.

Kondisi komunikasi politik antar parpol yang dapat terbina seperti di atas akan mampu memantapkan fungsi parpol sebagai salah satu aset nasional yang bertugas memelihara dan menjaga nilai-nilai demokrasi melalui pengembangan ruang publik politis. Ruang publik politis yang makin berkembang juga bermakna makin meningkatnya pencerahan, pencerdasan, dan pemahaman masyarakat atas hakikat penyelenggaraan demokrasi yang makin berkualitas.

Di sisi lain, keberadaan ruang publik politis yang makin berkembang, akan mendorong parpol untuk terus meningkatkan komitmen, kualitas aktivitas, intelektualitas, dan pergerakan. Keberadaan ruang publik politis yang makin berkembang, juga mendorong parpol untuk terus menjalin kerjasama dan sinergi positif dengan masyarakat luas guna bersama-sama mengemban misi perubahan dan arah sejarah masa depan bangsa, menuju bangsa yang makin maju, makin bermartabat dan makin sejahtera.

Dalam kaitan dengan perwujudan Pilpres sebagai kemenangan rakyat, maka sebagai warga bangsa kita wajib menyikapi penyelenggaraan Pilpres itu sebagai perhelatan demokrasi yang mengedepankan etika, moral, dan tanggung jawab. Demokrasi yang bergandengan dengan rule of law. Demokrasi yang dibangun dengan harmoni dan kebersamaan.

Untuk itu, Pilpres 2009 harus kita jadikan sebagai ajang kompetisi demokrasi yang menunjukkan bahwa bangsa kita telah menjadi bangsa yang makin mampu membangun demokrasi dengan harmoni, bukan bangsa yang membangun demokrasi secara absolute liberal. Bukan bangsa yang membangun demokrasi dengan menempatkan kebebasan di atas segalanya, namun bangsa yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab politik dalam berdemokrasi, utamanya etika politik yang mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, solidaritas dan demokrasi.

Penutup Demokrasi saat ini telah makin diakui sebagai sistem politik yang lebih baik dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, dibandingkan sistem lainnya, sistem demokrasi terbukti telah berhasil menghadirkan penyelesaian yang lebih baik, atas beragam tantangan pembangunan menyangkut hajat hidup rakyat seperti, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, maupun masalah sosial lainnya.

Kontestasi politik secara demokratis yang terus menerus ditumbuhkembangkan di tanah air, utamanya di lima tahun terakhir, telah menjadikan bangsa Indonesia makin mampu menerapkan nilai-nilai universal demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Penerapan nilai-nilai universal dari demokrasi itulah yang terbukti telah melahirkan ragam kemajuan di tanah air, tidak saja dalam bidang politik, namun juga pada berbagai bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Ke depan, ragam kemajuan pembangunan di berbagai bidang itu tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Untuk itu, diperlukan sebuah proses perubahan yang harus berlangsung secara dinamis dan dialektis, serta tidak deterministik. Proses perubahan yang mampu mewujudkan gambaran ideal dari sebuah cita-cita dari sebuah mimpi refleksi kesadaran bagi masyarakat.

Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, perubahan yang dimaksud, tiada lain adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur, termasuk didalamnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres.

Pada makalah ini telah diulas mengenai fungsi penting dari Pilpres untuk melanjutkan penyelenggaraan pembangunan demokrasi. Mewujudkan Pilpres sebagai kemenangan rakyat pada hakekatnya adalah dengan menjadikan Pilpres itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan berhasil menetapkan pimpinan nasional yang mampu melanjutkan keberhasilan pembangunan demokrasi.

Untuk itu, sudah sepatutnya penyelenggaraan Pilpres 2009 nanti dapat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku. Pilpres 2009 harus kita laksanakan lebih baik daripada sebelumnya, dengan terus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, serta etika dan moral politik yang lebih baik dan lebih berkualitas.

2