BAB I

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan

pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap

TYME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kita perlu mempelajari mata kuliah pengembangan kepribadian agar kita dapat

menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih baik daripada sebelumnya.

Tujuan mempelajari mata kuliah PKn, yaitu :

1). Secara Umum

a. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan

antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

b. Membentuk warga negara yang baik dan cerdas yang mampu mendukung pembangunan

dan juga kelangsungan bangsa dan negara.

2). Secara khusus

a. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis

dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila.

b. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun,

jujur, demokratis secara ikhlas sebagai warga negara.

1

c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan,

cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan khususnya pada lingkungan tinggi di

Indonesia, berlandaskan pada:

1). Pembukaan UUD 1945 dalam alinea II dan IV tersurat dalam cita-cita dan tujuan nasional

bangsa Indonesia.

2). Batang Tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang Pendidikan.

3). Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000

tentang Pedomana Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa, dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, antara lain

ditegaskan jenis kurikum inti Program Diploma dan Sarjana, meliputi kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kurikulum (MPK), Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan

(MKK), Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya

(MPB), Mata Kuliah Berkehidupan (MBB).

4). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum

pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan

Bahasa.

5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional

Pendidikan mewajibkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia serta Bahasa

Inggris dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi Program Diploma dan Sarjana.

2

BAB II

FILSAFAT PANCASILA

A. Pengertian Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila

Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa yunani philen yang artinya cinta dan sohpos

artinya kebijaksanaan. Filsafat pancasila berarti cinta pada kebijaksanaan. Jika digabungkan

berarti keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati.

Filsafat pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang

mengandung pancasila dari sudut hakikat, artinya meliputi segala hal dan keadaan yang

terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Notonegoro (dalam Supriatnoko,2009:17)

Ideologi secara etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu idea yang berarti gagasan atau

cita-cita dan logos artinya ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi pemahaman ideologi adalah

suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran.

Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan

keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara Indonea

sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada dibumi Indonesia yang bersumber pada

adat-istiadat, budaya, agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam

mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila secara ringkas dapat didefinisikan sebagai refleksi

kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia

3

(Syarbaini, 2003). Pancasila dalam pendekatan filsafat dibahas menjadi dua bagian,

yaitu:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai

Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Nilai berasal dari

bahasa Inggris value dan bahasa Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga.

Jadi, nilai adalah suatu penghargaan terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar

penentu tingkah laku. Ciri-ciri nilai adalah abstrak dan bersifat normatif sebagai

motivator manusia dalam bertindak.

2. Perwujudan nilai Pancasila sebagai norma bernegara

Nilai dan norma sangat berhubungan. Norma adalah aturan atau pedoman bagi

manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang abstrak dan

normatif dijabarkan dalam wujud norma.

Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup masyarakat

Indonesia itu terdiri atas keimanan dan ketaqwaan, nilai keadilan dan

keberadaban, nilai persatian dan kesatuan, nilai mufakat, dan nilai kesejahteraan.

Nilai-nilai tersebut kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara Indonesia oleh

para pendiri negara, dan Ir.Soekarno mengusulkan nama Pancasila.

Menurut PPKI, rumusan nilai dasar Negara tersebut diformulasikan kembali

sebagai lima sila Pancasila dengan urutan berikut ini.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3) Persatuan Indonesia

4

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan dan Perwakilan

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Setelah masyarakat Indonesia menjadi bangsa NKRI, nilai-nilai Pancasila yang

sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan diri pribadi masyarakatnya itu

dilembagakan sebagai pandangan hidup bangsa (ideologi bangsa) dan pandangan hidup

negara (ideologi negara). Transformasi ini dimaksudkan untuk memungkinkan bangsa

Indonesia mengelola bangsa dan negara memiliki satu kesatuan sistem filsafat yang jelas

dan sama. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis

(kenyataan), dasar epistemologis (kebenaran dan ilmu pengetahuan), dan dasar

aksiologis (nilai praktis atau manfaat pengetahuan).

C. Susunan Isi Arti Pancasila

Ada tiga susunan isi arti sila-sila pancasila, yaitu:

1. Isi arti pancasila yang abstrak umum dan universal. Merupakan inti dari atau

esensi pancasila sehingga menjadi pangkal tolak pelaksanaan pada bidang-

bidang kenegeraan, tertib hukum Indonesia, dan realisasi praktisnya dalam

berbagai bidang dalam kehidupan konkret.

2. Isi arti dari Pancasila yang umum dan kolektif adalah realisasinya dalam

bidang-bidang kehidupan. Pancasila sebagai pedoman dan sumber nilai

kolektif bangsa dan negara Indonesia terutama dalam tertib hukum indonesia.

3. Isi Arti Pancasila yang khusus konkret. Ini dimaksudkan bagi realisasi praktis

dalam suatu lapangan kehidupan tertentu sehingga memeiliki sifat yang

konkret.

5

D. Asal Mula Pancasila Sebagai Ideologi

Asal mula terbentuknya Pancasila, yaitu:

1. Kausa Materialis (asal mula bahan), adalah pancasila yang sekarang menjadi

ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia.

2. Kausa Formalis (asal mula bentuk), adalah pancasila sebagai ideologi negara

yang berkaitan pada proses pancasila itu dirumuskan.

3. Kausa Efisien (asal mula karya), menjadikan Pancasila dari calon ideologi negara

adalah PPKI yang berperan sebagai pembentuk negara.

4. Kausa Finalis (asal mula tujuan), mewujudkan Pancasial sebagai ideologi negara

yang sah. Tujuan ini diwujudkan oleh para anggota BPUPKI, Panitia Sembilan,

dan disahkan oleh PPKI.

E. Hakikat dan fungsi Ideologi Pancasila

1. Hasil refleksi bangsa Indonesia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap

dunia kehidupannya. Ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka tetapi

merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan.

2. Fungsi Ideologi Pancasila Ideologi Negara

a. Struktur kognitif berupa keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan

untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian dalam alam sekitarnya.

b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta

menunjukkan tujuan dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia

untuk melangkah dan bertindak.

6

d. Bekal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sebagai

bangsa Indonesia.

e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bangsa Indonesia untuk

menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan.

f. Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan

tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di

dalam ideologi Pancasila.

F. Pancasila Ideologi Terbuka

A. Prinsip dan Faktor Pendorong Keterbukaan Pancasila

Pancasila memiliki sifat hakikat sebagai ideologi terbuka. Pada prinsipnya, yaitu:

1. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti membuka pintu lebar-lebar

untuk menerima begitu saja hal-hal dari luar yang bertentangan dengan nilai

pancasila, tetapi dalam prinsip untuk memperkaya wawasan dan berorientasi

dalam hidup bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.

2. Keterbukaan ideologi pancasila menjamin tidak toteliter. Maksudnya adalah

warganegara sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

3. Keterbukaan menjadikan pancasil tidak ekslusif, artinya nilai-nilai dasar

pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya

perkembangan dan pelaksanaan ideologi pancasila secara positif ke arah

kemajuan kehidupan.

4. Keterbukaan mendorong pancasila menjadi dinamis..

Beberapa faktor yang mendorong pancasila sebagai ideologi terbuka, anatara lain:

7

1. Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat

indonesia berkembang dengan sangat cepat sehingga memerlukan kejelasan

sikap secara ideologis.

2. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologu tertutup.

3. Pengalaman sejarah politik bangsa indonesia masa lalu.

4. Tekad membangkitkan kembali kesadaran bangsa indonesia terhadap nilai-

nilai dasar pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara

kreatif dan dinamis dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

B. Tiga Dimensi Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi memiliki dimensi, yaitu:

1. Dimensi Realitas (bersumber dari nilai riil)

2. Dimensi Idealitas (mengandung cita-cita)

3. Dimensi Fleksibilitas (bersifat terbuaka)

C. Tingkatan Nilai Ideologi Pancasila

1. Nilai Dasar

2. Nilai Instrumental

3. Niali Praktis

8

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. Hakikat Bangsa

Hakikat bangsa dapat diartikan sebagai masyarakat yang berada dalam suatu daerah

yang satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat yang tunduk pada kedaulatan

negaranya pada kekuasaan tertinggi.

B. Identitas Nasional

Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis

membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Faktor – faktor pendukung kelahiran identitas nasional :

a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis

b. Faktor subjektif, yang meliputi:

Primordial (kepercayaan terhadap apa yang diyakinisejak pertama)

Sakral (kesamaan agama yang dipeluk masyarakat dan diakui)

Tokoh (kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati)

Bhineka tunggal ika (kesediaan bangsa untuk bersatu dalam

perbedaan)

Sejarah (persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu)

Kelembagaan

9

1. Identitas Cultural Unity atau Identitas Kesukubangsaan, bersifat askriptif, bersifat

alamiah primer, dan etnik.

2. Identitas Political Unity atau Identitas Kebangsaan, bersifat buatan, sekunder, etis

dan nasional.

C. Hakikat Negara

1. Arti Negara

Negara adalah kelompok sosial yang bertempat tinggal disuatu wilayah yang

dibawah lembaga politik dan pemerintahyang efektif.

2. Unsur –Unsur Negara

a. Unsur konstitutif, meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat

b. Unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain.

3. Teori Terjadinya Negara

a. Secara teori, antara lain Teori hukum alam, Teori ketuhanan, Teori perjanjian

b. Proses terjadinya negara di zaman modern, yaitu penaklukan, peleburan,

pemecahan, pemisahan diri, perjuangan atau revolusi, penyerangan/pemberian,

pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

4. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara yaitu,

a. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang

b. Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang

c. Fungsi Yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati.

Tujuan Negara (menurut Plato), yaitu memajukan kesusilaan manusia, baik

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

10

D. Bangsa dan Negara Indonesia

1. Hakikat Negara Indonesia

Hakikat negara Indonesia adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang

pembentukannya berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme.

2. Proses terjadinya Negara Indonesia

a. Dimulai dari proklamasi

b. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan

c. Kehendak bersama

d. Menyusun alat-alat kelengkapan negara

3. Ciri-ciri, Tujuan, dan Visi Negara Indonesia

Cita- cita negara Indonesia adalah mewujudkan negara Indonesia bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan negara Indonesia tejabar dalam

pembukaan UUD 1945 alenia IV.

E. Identitas Nasional

Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu

Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negar yaitu

Garuda Pancasila. Semboyan negar yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dasar falsafat negara

yaitu Pancasila. Hukum dasar negara adalah UUD 1945. Bentuk negara yaitu

kesatuan. Konsepsi wawasan nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima

sebagai kebudayaan nasional.

F. Pancasila sebagai kepribadian dan Identitas Nasional

11

Pada hakekatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki

oleh bangsa negara Indonesia sebagai kepribadian bangsa.

BAB IV

DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep dan Hakekat Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Kata demokrasi bersala dari Yunani yaitu terdiri dari dua kata “demos artinya

rakyat” dan “kratos/kratein berarti kekuasaan atau berkuasa”. Dalam sistem

pemerintahan demokrasi kekuasan tertinggi berada di tangan rakyat.

2. Hakekat Demokrasi

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang bersifat statis, sebaliknya ia merupakan

konsep yang bersifat evolutif dan dinamis. Menurut William Ebenstein(1994)

mengemukakan bahwa demokrasi memuat sejumlah nilai yang terjadi

kharakteristik ciri pengenal dan sekaligus pembeda). Nilai-nilai sebagaimana

dimaksud meliputi: Empirisme-rasional, Individualisme, Instrumentalisme

Negara, Voluntarisme, Hukum di balik hokum, Paralelisme cara/prosedur dan

tujuan, Musyawarah dan mufakat, Persamaan asasi manusia.

3. Variabel-Variabel dalam Pembangunan Demokrasi

Pembangunan demokrasi di tiap-tiap negara dipengaruhi oleh sejumlah variable

atau faktor. Variabel inilah yang pasa gilirannya mempengaruhi kemungkinan

(dan ketidakmungkinan), kecepatan( dan kelambatan), bahka keberhasial (dan

kegagalan) pembanguna demokrasi di tiap-tiap neraga.

12

4. Demokrasi di Indonesia

a. Macam dan Landasan

Di dalam UUD 1945 pada bagian Penjelasan Umum lalu periksa topik sistem

Pemerintahan Negara, pada bagian tersebut, dinyatakan bahwa:

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat),

tdak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Sistem konstitusional Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi

(Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas).

b. Karakteristik

Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan

demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan

filsafat bangsa Pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai berikut:

Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hak Asasi Manusia,

Kedaulatan rakyat, Rakyat, Pemisahan Kekuasaan Negara, Otonomi Negara,

Supermasi Hukum (Rule of law), Peradilan yang bebas, Kesejahteraan Rakyat,

Keadilan Sosial.

c. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)

2. Tahun 1945-1950 (Masa Revolusi)

3. Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)

4. Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

5. Tahun 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)

6. Tahun 1998-1999 (Demokrasi di Masa Transisi)

13

7. Tahun 1999-2004 (Demokrasi di Masa Reformasi)

8. Tahun 2004-Sekarang (Demokrasi Kedailatan Rakyat)

5. Pendidikan Demokrasi

a. Rasional dan Landasan

Demokrasi tidak eksis secara tiba-tiba, atau eksis secara otomatis karena

faktor-faktor genetik. Sebaliknya, demokrasi eksis karena sengaja diadakan,

dibangun. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi untuk terus diupayakan dan dilaksanakan melalui proses

pembelajaran.

b. Visi dan Misi

Visi dari pendidikan demokrasi adalah sebagai wahan substantif, pedagogis

dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap

dan keterampilan demokrasi dalam warga negara melalui pengalaman hidup

dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

c. Strategi/Pendekatan

Keberhasilan pembelajaran demokrasi sebagai suatu seni akan ditentuakn oleh

prinsip-prinsip pembelajaran interaktif.

d. Model Pembelajaran

Model pembelajarannya menerapkan pendekatan fungsional dan pendekatan

berbasis masalah.

14

BAB V

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara dan Konstitusi

Pengertian Negara

Negara adalah organisasi kelompok manusia. Organisasi kelompok manusia itu

mendiami wilayah tertentu. Kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan

yang berdaulat untuk mengurus tata-tertib dan keselamatannya. Berdasarkan

pengertian tersebut maka unsur-unsur negara tesebut, yaitu wilayah, rakyat,

pemerintah, dan kedaulatan. Unsur negara dapat dikelompokkan menjadi:

1. Bersifat Konstitutif (terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat),

2. Bersifat Deklaratif (adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain).

Tujuan Negara tertuang pada pembukaan UUD 1945 alenia IV. Fungsi Negara:

o Menjaga ketertiban demi mencapai tujuan bersama

o Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

o Mengusahakan pertahanan

o Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan peradilan.

Tujuan Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu:

15

Indonesia adalah Negara Berdasarkan Atas Hukum. Pemerintahan Berdasarkan

Sistem Konstitusional. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat. Presiden

ialah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi disamping MPR dan DPR. Presiden

tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR. Menteri Negara ialah pembantu

Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala Negara tidak

tak terbatas. Kelembagaan Negara Republik Indonesia, yaitu:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

d. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

e. Mahkamah Agung (MA)

f. Komisi Yudisial (KY)

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

h. Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan

mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata

hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang yang berada

dibawah pemerintahannya. Sifat konstitusi , yaitu : bersifat normal, bersifat material,

bersifat fleksibel, bersifat kaku (rigid).

B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia

Mekanisme demokrasi Pancasial tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dan

dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai berikut:

a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

16

b. Indonesia menggunakan sistem konstitusional

c. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara dibawah Majelis

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

f. Menteri negara adalah pembantuPresiden dan tidak bertanggung jawab kepada

DPR

g. Kekuasaan kepala negara tidak tebatas.

Perubahan UUD 1945 bertujuan sebagai penyempurnaan aturan dasar yang berkaitan

dengan negara. Indonesia sampai saat ini telah melakukan 4 kali amandemen atau

perubahan UUD 1945.

17

BAB VI

NEGARA HUKUM

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang cita hukum (rechtsidee) Republik Indonesia yang diproklamasikan

tanggal 17 Agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh

pejuang –pejuang bangsa dengan semboyan . . . dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Cita ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah bahwa dalam

Negara hukum, kekuasaan itu tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.

Negara hukum adalah Negara berdasarkan hukum, kekuasaan itu tunduk dan patuh pada

hukum. Apalagi ketentuan mengenai Negara hukum ini dalam perubahan ketiga pada tahun

2001 konsep Negara hukum atau rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam

penjelasan, dirumuskan secara yuridis konstitusional dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara

republic Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara

hukum”.

Badai krisis multidimensi melanda bangsa ini lalu belum juga mereda. Berbagai

persoalan bangsa justru semakin menumpuk sementara upaya-upaya untuk keluar dari

permasalahan belum juga memperlihatkan hasilnya.

B. PEMBAHASAN

18

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara

hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka.

Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara

hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas,

pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak

memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia,

bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol

sosial.

Tipe Negara Hukum

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara

dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hokum timbul ebagai reaksi

terhadap kekuasaan raja-raja yang absolute. Ada 3 tipe Negara hukum, yaitu :

a. tipe Negara Hukum Liberal

Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki suopaya Negara berstatus pasif artinya

abhwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam

bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang

dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi

penguasa.

b. tipe Negara Hukum Formil

19

Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari

rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan

undang-undang. Negara Hukum formil ini disabut juga dengan Negara demokratis yang

berlandaskan Negara hukum.

c. tipe Negara Hukum Materiil

Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari

Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atat berlaku

asas legalitas, maka dalam negara hukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal

mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-

undang atau berlaku asas Opportunitas.

ARISTOTELES, merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.

Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan

bagi pergaulan antar warga negaranya .maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah

manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan

keseimbangan saja.

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara hukum berbeda-beda diantaranya :

Negara Hukum Eropa Kontinental

20

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara

hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam

masyarakat. Konsep Negara hukum ini dikenal dengan Negara hukum liberal atau Negara

hukum dalam arti sempit atau “nachtwakerstaat”

Dikatakan Negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang

kekuasaan absolute raja pada waktu itu.

Dikatakan Negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas dan

mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melinungi kaum “Boujuis” (tuan

tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja.

Dikatakan Nechtwakerstaat ( Negara penjaga malam ), karena Negara hanya berfungsi

menjamin dan menjaga keamana dalam arti sempit( kaum Borjuis).

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsure pokok,

yaitu :

~ adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia

~ adanya pemisahan kekuasaan

Pada suatu welvaarstaat tugas pemerintah adalah mengutamakan kepentingan seluruh

rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh

undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan

diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini harus memenuhi

dua persyaratan yaitu pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-

petugas peradilan ini haruslah terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

Negara Hukum Anglo Saxon (Rule Of Law)

21

Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal

atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh

hukum atau government of judiciary.

Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :

~ Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan

harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum

tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum

dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk

melindungi kepentingan rakyat.

~ Equality Before The Law

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama

(sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan

rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-

undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan

merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi

backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD

1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas

hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat

pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang

termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini

22

diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki

karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara,

dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis,

konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an

dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang

dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (rule of law), konsep

socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.

Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum

Pengertian Tindakan Pemerintahan

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa

(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang

terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen.

Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan

memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

• Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa

maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan

tanggung jawab sendiri.

23

BAB VII

GEOPOLITIK (WAWASAN NUSANTARA)

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawsan berasal dari kata

wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau pengelihatan indrawi.

Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wwasan

artinya pandangan, tinjauan, pengelihatan tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara

pandang dan cara melihat.

Secara Termilogis

Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Wan Usman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah

airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

24

2. GBHN Tahun 1998

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri

dan lingkungannya dengan mengutamakan pearsatuan dan kesatuan bangsa serta

kesatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Dengan kata lain, wawasan nusantarauan adalah persatuan bangsa dan kesatuan

wilayah sebagai salah satu konsep ketatanegaraan RI.

2. Latar Belakang Terbentuknya Wawasan Nasional Bangsa

A. Segi Historis atau Sejarah

Dari segi historis, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bsngsa yang bersatu

dengan wilayah yang satu adalah karena : (1) Kita pernah mengalami kehidupan

sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah; (2) Kita pernah mengalami memiliki

wilayah yang terpisah –pisah.

Perkembangan semangat bangsa Indonesia dpat dikategorikan dalam kurun waktu

sebagai berikut:

1. Zaman perintis 1908: muncul pergerakan nasional Budi Oetomo.

2. Zaman Penegas: Ikrar Sumpah Pemuda

3. Zaman Pendobrak 1945: Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Keluarnya deklarasi Juanda 1957 melahirkan konsep Wawasan Nusantara dimana laut

tidak lagi sebagai pemisah tetapi penghubung.

B. Segi Geografis dan sosial Budaya

25

Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa Indonesia antara lain:

a. Indonesia negara maritim atau kepulauan

b. Luas wilayah Indonesia 5.192 juta km (luas daratan: 2.027 juta km; luas laut:

3.166 juta km)

c. Jarak utara selatan 1.888 km; jrak timur barat 5.110 km

d. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera

e. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa

f. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim

g. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu mediterania dan sirkum

pasifik

h. Berada pada 6° LU - 11°LS serta 95°BT - 141°BT

i. Wilayahnya subur, kaya akan flora dan fauna serta SDA

j. Memiliki etnik dan kebudayaan yang beragam

k. Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah diatas 220 juta iwa

C. Segi Geopolitik dan Kepentingan Nasional

Geopolitik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fenomena politik dari aspek

geogrfi. Orang Indonesia yang pertama kali mengaitkan geopolitik dengan Indonesia adalah

Ir. Soekarno. Berdasarkan geopolitik wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari

sabang sampai merauke.

3. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai landasan fisional dan geopoitik merupakan perwujudan

ideologi Pancasila yang mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan

keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Konsepsi wawasan nusantara 26

dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, yaitu dalam TAP MPR mengenai GBHN

secara berturut – turut adalah:

1. TAP MPR NO.IV/MPR/1973

2. TAP MPR NO.IV/MPR/1978

3. TAP MPR NO.II/MPR/1983

4. TAP MPR NO.II/MPR/1988

5. TAP MPR NO.II/MPR/1993, serta

6. TAP MPR NO.II/MPR/1998

4. Perwujudan Wawasan Nusantara

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik meliputi:

1. Kewilayahan nasional

2. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita naional

3. Kesatuan falsafah dan ideologi negara: dan

4. Kesatuan hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi meliputi:

1. Kepemilikan bersama kekayaan efektif maupun potensi wilayah nusantara

2. Pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah nusantara

3. Keserasian dan keseimbangan tingkat pengembangan ekonomi seluruh daerah

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial Budaya

27

1. Pemerataan keseimbangan dan persamaan dalam kemajuan masyarakat serta adany

2. Keselarasan kehidupan yang sesama dalam kemajuan bangsa

3. Mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional budaya

bangsa

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

meliputi:

1. Persamaaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka membela

negara dan bangsa

2. Ancaman terhadap suatu pulau atau daerah dianggap sebagai suatu ancaman terhadap

seluruh bangsa dan negara

7.5 Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar yaitu

a) Wadah (contour) meliputi seluruh wilayah Indonesia

b) Isi (content) adalah aspirasi, cita – cita, serta tujuan nasional

c) Tata Laku (conduct) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata

laku batiniyah dan lahiriyah.

28

DAFTAR PUSTAKA

Harsawaskita, A. 2007. Great Power Politics di Asia Tengah: Suatu Pandangan Geopolitik

dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung: Graha Ilmu.

Rina. 2011. “Makalah Kewarganegaraan”. Meirinaraspalia Wordpress.

http://meirinaraspalia.wordpress.com/2011/05/24/makalah-kewarganegaraan/. Diakses

pada tanggal 14 Maret 2011.

Satrio, Yoggy. 2011. “Pengertian dan Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia”.

Apadefinisinya blogspot. http://apadefinisinya.blogspot.com/2008/05/ketahanan-

nasional.html. Diakses pada tanggal 15 Maret 2011.

Sukandar, Feri. 2011. “Ideologi Liberalisme”. Universitas Komputer Indonesia.

Hidayat, I.Mardiyono. 1983. Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya

dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya: Usaha Nasional.

29

30