persyaratandan prosedur perubahanpts...

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan TinggiJuli 2020

Persyaratan dan Prosedur

Perubahan PTS AkademikBerdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

Struktur Organisasi Kemdikbud


Struktur Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No Jenis Pendidikan

Program Pendidikan

Program Studi

1 Akademik a. Program Sarjanab. Program Magisterc. Program Doktor

a. Program Studi ….b. Program Studi ….c. Program Studi ….

2 Vokasi a. Program Diploma Satub. Program Diploma Duac. Program Diploma Tigad. Program Diploma Empate. Program Magister Terapanf. Program Doktor Terapan

a. Program Studi ….b. Program Studi ….c. Program Studi ….d. Program Studi ….e. Program Studi ….f. Program Studi ….

3 Profesi a. Program Profesib. Program Spesialis

a. Program Studi ….b. Program Studi ….


Bentuk PTProgram Pendidikan

S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp1. Universitas

2. Institut

3. Sekolah Tinggi

4. Politeknik

5. Akademi

6. Akademi Komunitas

Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Menurut Jenis PendidikanBerdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi


Jenis Pendidikan AkademikJenis Pendidikan Vokasi

S = Sarjana D = Diploma Pr = ProfesiM = Magister MT= Magister Terapan Sp = SpsesialisD = Doktor DT = Doktor TerapanJenis Pendidikan Profesi


Proses PerubahanPTS Akademikdi Ditjen Dikti

Proses. PerubahanPTS Vokasi

di Ditjen Diksi

PrinsipPemrosesan

DestinasiUsul

Proses Pengusulan Perubahan PTS

Tujuanq Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:

a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan

b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

q Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan: melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.


Dasar Hukum (1)q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi§Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaandan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenangmeliputi: a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi

dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi: 1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin

PTS; dan 2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin

Program Studi pada PTN dan PTS;


Dasar Hukum (2)q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi§ Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.

q UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi§ Pasal 92 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksiadministratif diatur dalam Peraturan Menteri.

PermendikbudNo. 7 Tahun2020


Buku PedomanUntuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka Dirjen Dikti telah menerbitkan Keputusan:


Dapat diunduh disilemkerma.kemdikbud.go.id

Perubahan PTS


Perubahan PTS Akademik

Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020Perubahan PTS dapat terdiri atas:a. perubahan nama PTS;b. perubahan lokasi PTS;c. perubahan bentuk PTS;d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara

lama ke Badan Penyelenggara baru;d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS

baru; dan/ataue. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS

lain.


Perubahan Nama PTS AkademikNama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah bentukperguruan tinggi. Nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari namaperguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahudapat diurai sebagai berikut: § Universitas (bentuk perguruan tinggi); § Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi). Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruantinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula SekolahTinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadiUniversitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan namaperguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadiUniversitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas tidakdiizinkan lagi. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan namaperguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.


Perubahan Lokasi PTSLokasi PTS Akademik adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimanadicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Akademiktersebut. Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggaramemindahkan lokasi PTS Akademik dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandaidengan hal sebagai berikut: 1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana

dicantumkan dalam keputusan Menterii tentang pendirian PTS Akademiktersebut;

2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Akademik tersebutdipindahkan ke lokasi baru; dan

3. Semua program studi pada PTS Akademik tersebut dipindahkanpenyelenggaraannya ke lokasi baru.

Contoh: Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelolaoleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.


Perubahan Bentuk PTS AkademikPTS Akademik dapat berbentuk:1. Universitas; 2. Institut; 3. Sekolah Tinggi. Terdapat 2 (dua) kelompok perubahan bentuk PTS Akademik sebagai berikut: 1. Perubahan dari suatu bentuk PTS Vokasi menjadi suatu bentuk PTS Akademik,

yaitu dari bentuk Akademi menjadi Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas; 2. Perubahan bentuk dari suatu bentuk PTS Akademik menjadi bentuk

PTS Akademik lain. Contoh: dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau Universitasdan dari Institut menjadi Universitas.

Proses perubahan bentuk pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada DirekturJenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui lamanhttp://silemkerma.kemdikbud.go.id. Sedangkan perubahan bentuk dari PTS Akademik menjadi bentuk PTS Vokasidiajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Contoh: dari SekolahTinggi/Institut/Universitas menjadi Akademi/Politeknik.


Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (1)Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Akademik adalah: 1. Alih kelola PTS Akademik dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan

Penyelenggara lain; atau2. Alih kelola PTS Akkademi dapat dilakukan melalui penggantian semua atau

sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara iniyang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola PTS Akademik pada angka 1 (satu) di atas.

Berbagai cara alih kelola PTS Akademik, sebagai berikut: 1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan

Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A keYayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;

2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A kePerkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; dan

3. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggaralain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misalterdapat peraturan perundang- undangan baru yang melarang suatu bentukBadan Penyelenggara mengelola PTS Akademik.


Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (2)Alih kelola PTS Akademik dapat disertai perubahan nama, perubahanlokasi, dan/atau perubahan bentuk PTS Akademik. Tahap yang harus dilalui untuk alih kelola PTS Akademik yaitu:1. Kedua Badan Penyelenggara PTS Akademik membuat kesepakatan di

hadapan notaris tentang alih kelola PTS Akademik yang dilakukan, yang berisi kejelasan tentang mahasiswa, dosen tetap dan tenagakependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), dokumenlegalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta denganmencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan inibaru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;

2. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukanpermohonan izin alih kelola kepada Mendikbud;


Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (3)3. Apabila alih kelola PTS Akademik disertai dengan perubahan nama,

perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk, maka tahap yang harus dilalui: a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh

izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukumtentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS Akademik tersebut; dan

b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahannama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan Bentuk sesuaidengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.


Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atauPTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baruPenggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru. Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung. PTS yang bergabung dapat berupa: 1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau

lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru; 2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau

lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru; 3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih

PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.


Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lainPenyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atauPTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkanadanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuantersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan. Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain: 1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi

jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS Akademik;

2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga Penyatuan PTS tersebutakan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang telah ada;

3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atauberbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namunkemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapadilakukan Penyatuan PTS Akademik; dan

4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapaPTS Akademik.


PTSB


Penggabungan PTS

PTSA

PTSB

PTSC

Yayasan A Yayasan BYayasan A/B/C

PTSA

PTSB

PTSC

Yayasan X Yayasan X

BARU

BARU

Penyatuan PTS

PTSA

PTSB

Yayasan A Yayasan B

PTSA

PTSB

Yayasan X Yayasan X

PTSB

Yayasan B


Proses Penggabungan/ Penyatuan PTSdi Ditjen Dikti

Proses. Penggabungan/ Penyatuan PTS di Ditjen Diksi

PrinsipPemrosesan

DestinasiUsul

Proses Pengusulan Penggabungan dan Penyatuan PTS

Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikandalam Pendirian Perguruan Tinggi


Sarjana Diploma Tiga Diploma Empat1. Universitas Min 3 IPA - 2 IPS

2. Institut Min 3

3. Sekolah Tinggi Min 1

4. Politeknik Min 3 Program D3 dan/atau Program D4

5. Akademi Min 1

6. Akademi Komunitas Min 1 Program D1 dan/atau Program D2


Diploma Satu Diploma Dua


Bentuk PTJumlah Program

Diploma yang dapatdiselenggarakan

Syarat Umum

Universitas Paling banyak 20% darijumlah Program Sarjana

Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada

Institut Paling banyak 30% darijumlah Program Sarjana

Sekolah Tinggi Paling banyak 30% darijumlah Program Sarjana

Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan telah meyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak wajib melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasiProgram Diploma.

Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi


SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang PendirianPerguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi

1. Terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakanpemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakam

pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akanditentukan kemudian;

b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untukperguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, AkademiKomunitas) dan Institut Teknologi;

c. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM);


SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang PendirianPerguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi

2. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi selain dimaksud di atas dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.


Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan TinggiPasal 33 UU Dikti(3) Program Studi diselenggarakan

atas izin Menteri setelahmemenuhi persyaratanminimum akreditasi.

(5) Program Studi mendapatkanakreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Pasal 60 UU Dikti(4) Perguruan Tinggi yang didirikan

harus memenuhi standarminimum akreditasi.


Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020(1) Pembukaan Program Studi di Kampus

Utama harus memenuhi syaratminimum akreditasi Program Studisesuai dengan Standar NasionalPendidikan Tinggi.

Pasal 25 Permendikbud No. 7 Tahun 2020(1) Program Studi yang telah memenuhi

syarat, mendapatkan akreditasi denganperingkat Baik pada saat memperolehizin penyelenggaraan dari Menteri


Persyaratan Perubahan PTS Akademik (1)


Penggabungan dan Penyatuan PTS Akademik• Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademiko Tahap Kesatu

Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI denganmelampirkan dokumen:

o Tahap KeduaLLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tentang legalitasbadan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik;

o Tahap KetigaApabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui silemkerma.kemdikbud.go.id;

o Tahap KeempatBadan Penyelenggara mengikuti prosedur khusus sebagai berikut:


Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baruPenyelenggara Pendidikan Akademik

PROSEDUR KHUSUS PENGGABUNGAN 2 (DUA) ATAU LEBIH PTS MENJADI1 (SATU) PTS BARU PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

12

34

56

79

108

SETJENPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI

UsulAKUN

1

Verifikasi DOKUMEN USUL

AKUN

Disetujui?

2

TIDAK

UnggahUSUL

3

YA

Disetujui?

EvaluasiDOSEN TETAP

4

TIDAK

PenerbitanSK

Selesai

10

YA

Badan Penyelenggara yang mengusulkan Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.

Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS yang akan bergabung berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS; c. Dokumen pemenuhan persyaratan penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap (jika diperlukan pembukaan program studi akademik baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi akademik pada PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan).

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum).Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.

Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik dengan perbaikan hanya untuk program studi akademik yang belum direkomendasi atau program studi akademik pengganti.

EvaluasiTENDIK,

SARANA & PRASARANASERTA KURIKULUM

EvaluasiLAPANGAN

Disetujui?

Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”.

Unggah DOKUMEN PEMENUHAN

KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN

TIDAK

EvaluasiDOKUMEN PEMENUHAN


Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.

Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan.

YA

Disetujui?TIDAK

PersetujuanPROSES LANJUT YA

Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.

5

7

8

Unggah KembaliUSUL

Unggah KembaliUSUL

9

6

Unggah maksimal 4 (empat) kali (termasuk

pengunggahan yang pertama kali)

5

Mulai


Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain

PROSEDUR KHUSUS PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS KE DALAM1 (SATU) PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK LAIN

12

34

56

SETJENPENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI

UsulAKUN

1

Verifikasi DOKUMEN USUL

AKUN

Disetujui?

2

TIDAK

UnggahUSUL

3

YA

Disetujui?

Evaluasi USUL DOKUMEN

4

TIDAK

PenerbitanSK

Selesai

6

YA

Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang menerima penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.

Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas:a. Surat permohonan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain kepada Mendikbud;b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) PTS atau lebih yang akan disatukan berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;c. Dokumen pemenuhan persyaratan penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi usul dokumen penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain dan bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik.Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan.

Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah dokumen pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.

Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penyatuan.

EvaluasiLAPANGAN

Unggah DOKUMEN PEMENUHAN


EvaluasiDOKUMEN PEMENUHAN


5

Mulai


Kesepakatan Antar Badan Penyelenggara DalamPenggabungan dan Penyatuan PTS

Kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan ataumenyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerimapenggabungan atau penyatuan, yang berisi kejelasan tentang: 1. mahasiswa; 2. dosen tetap; 3. tenaga kependidikan; 4. sarana prasarana; 5. hutang piutang (jika ada); 6. dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan digabungkan atau

disatukan; dan7. klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan baru berlaku apabila

penggabungan atau penyatuan telah diterbitkan oleh Mendikbud;


Izin Prinsip (1) Tahap KeempatApabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasilapangan (site evaluation) kecuali perubahan nama PTS akademik. a) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian

antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbuddapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada BadanPenyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izinperubahan PTS akademik diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izinprinsip diharapkan badan penyelenggara dapat melakukan investasi yangdiperlukan dalam rangka perubahan PTS. Setelah memperoleh Izin prinsipini, Badan Penyelenggara1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil

evaluasi lapangan;2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program

studi akademik yang dibuka sebagai penambahan program studi akademikyang sudah ada, sampai izin perubahan PTS akademik diterbitkan; dan


Izin Prinsip (2)c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan

untuk perubahan PTS masih belum terpenuhi, maka usul perubahan PTSditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin perubahan dari awal.

d) Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhansyarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta dilapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTSakademik.


Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS

Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020Perubahan PTS dapat terdiri atas:

e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau

f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

8 (Delapan) macam

INSENTIF


Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (1)Agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS menjadiPTS Akademik, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diwujudkan, maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:

a. Jika diperlukan pembukaan Prodi Non STEM:1. alih kelola PTS yang menyelenggarakan prodi akademik non-STEM; atau2. diizinkan membuka prodi akademik non-STEM yang dibutuhkan;

b. Prodi Keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, dapatdiselenggarakan sebagai prodi pada PTS Akademik hasil penggabungan ataupenyatuan dengan syarat: 1. Harus mendapat surat izin dari Menteri Agama; 2. Pembinaan prodi keagamaan tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian

Agama; 3. Prodi keagamaan yang termasuk dalam kelompok prodi non-STEM tidak

diperhitungkan dalam komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi.


Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (2) c. Jika terjadipeleburan prodiatau perubahanPTS dalampenggabunganatau penyatuanPTS, makaAkreditasi Prodi (APS) dan AkreditasiPerguruan Tinggi (APT) sebagaiberikut:


Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (3)d. Jika keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau

penyatuan belum memenuhi syarat: 1. Luas bangunan kampus dapat diperhitungkan; 2. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu)

kabupaten; 3. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris,

dengan hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan; dan 4. Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak

perjanjian sewa menyewa ditandatangani, tidak dapat diperpanjang.e. Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu

LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari KepalaLLDIKTI setempat.


Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (4)f. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik

tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakandi wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengankampus utama PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan, makaprogram studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luarKampus Utama (PSDKU), dengan ketentuan PSDKU masih berada dalam1 (satu) wilayah LLDIKTI. Dalam hal PSDKU tersebut diselenggarakan di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan ataupenyatuan harus memiliki program studi yang sama pada kampusutama;

g. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS mengakibatkanprogram studi tertentu menjadi PSDKU sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Badan Penyelenggara dapat mengusulkan pembukaanprogram studi yang sama dengan PSDKU tersebut yang akandiselenggarakan di kampus utama.

Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)§ Pasal 1 angka 8 Permendikbud No 7 Tahun 2020

Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kotaadministratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

§ Pasal 1 angka 9 Permendikbud No. 7 Tahun 2020Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kotaadministratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama


Pengertian PSDKU

Kabupaten/Kota B

Kabupaten/Kota D

Kabupaten/Kota C

Kabupaten/Kota F

Bukan PSDKU

PSDKU

Kabupaten/Kota AKampus Utama

Bukan PSDKU

Bukan PSDKU

Kabupaten/Kota G

PSDKU

PROVINSI YPROVINSI X

Kab/Kota E

BukanPSDKU



Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (5)h. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik

mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PTS akademik tersebut dikecualikan dari ketentuan berikut: a. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua

puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; b. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh)

persen dari jumlah Program Sarjana; c. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga

puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan d. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma

tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota ataukabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada,

maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebutdibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimanadikemukakan di atas.


Kondisi PTS Pada Masa Pandemi Covid-19

Mhs Kurang dari 1000

Mhs lebih dari 1000

JUMLAH PTS

+- 72%

+- 28%


Alternatif Solusi Penyehatan PTS Akibat Pandemi Covid-19

Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020Perubahan PTS dapat terdiri atas:

e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau

f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Terima Kasih


persyaratandan prosedur perubahanpts...

Documents