perkim pendekatan wilayah_dr

5/25/2018 Perkim Pendekatan Wilayah_DR

1/40

Perumkim dalam Pendekatan Wilayah;Fenomena, Masalah, dan Kebijakan


2/40

PENDEK T N WIL Y HPENGGUNAAN LAHAN DAN

PEMBANGUNAN

PERUMKIM KOTA

FENOMENA, MASALAH,

DAN KEBIJAKAN


3/40

Fenomena

Pertumbuhan

Perumkim

Permasalahan dalam

Pertumbuhan

Perumkim Kota

Kebijakan Perumkim

dengan Pendekatan

Wilayah


4/40


5/40

FENOMEN PERTUMBUH N PERUMKIM


6/40

Fenomena di Asia

Asia merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasipaling tinggi (karena dari segi wilayah masihdidominasi wilayah rural)

1 juta orang tinggal di kawasan kumuh kota

Dua puluh tahun ke depan akan meningkat dua kalilipat

Tantangan utama : affordable housing provision diperkotaan terutama untuk MBR serta memperhatikan

dampak lingkungan Kebijakan bervariasi : penyediaan social housing secara

terpusat, penyediaan lahan kota untuk private-led-development, hingga perbaikan kualitas informalhousing yang telah ada.


7/40


8/40


9/40


10/40


11/40

Fenomena di Indonesia

Pembangunan perumahan diaktifkan lagi

sejak tahun 1960an karena adanya kebijakan

investasi sebagai modal pembangunan

Termasuk lamban dibandingkan dengan

negara-negara ain di Asia


12/40

Jenis permukiman berdasarkan proses

Permukiman formal

Merupakan bagian dari perencanaan pembangunanpemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhikebutuhan perumahan di suatu wilayah.

Ciri utama dari permukiman formal ini adalah didahuluiperhitungan terhadap kebutuhan serta analisisterhadap kesesuaian fungsi lahan serta daya dukunglahan. Karena membutuhkan proses dan birokrasi,

maka seringkali penyediaan permukiman jenis ini kalahcepat dengan penyediaan jenis permukiman yangkedua, yaitu permukiman informal.


13/40

Jenis permukiman berdasarkan proses

Permukiman informal

Permukiman ini merupakan cerminan darikekuatan masyarakat dalam menyediakan

kebutuhannya sendiri dengan segalaketerbatasan yang dimiliki.

permukiman informal cenderung kurang

diawali dengan perhitungan dan analisistersebut bahkan terhadap faktor kelayakanhidupnya.


14/40


15/40


16/40

housing as what it is

Secara proses terbagi menjadi formal daninformal

Fenomena persepsi yang bergeser pada

permukiman informal (tampak pada pergeseranmakna dalam istilah)

Contoh : Kampungdiakui atas kebenaran danmanfaat, bukan lagi sebagai fitur kota yang

dianggap mengganggu karena kemampuannyamemberikan alternatif sebagai affordable housinguntuk 60-70% kota.


17/40

PERMASALAHAN DALAMPERTUMBUHAN PERUMKIM KOTA


18/40

Permasalahan Utama

1. Pertumbuhan penduduk, terutama dalam hubungan dengankecepatan pertumbuhan dan penyebarannya;

2. Ketidakseimbangan kepadatan dalam kaitan dengan pulauyang padat (Jawa) dan pulau yang lengang;

3. Kondisi permukiman akibat keterlambatan pembangunan

maupun proses pembangunan itu sendiri;

4. Permukiman kota dalam hubungan dengan konsentrasipenduduk dan spekulasi lahan, serta pertumbuhan yang

pesat dari perkampungan buruk (slums);

5. Permukiman desa dalam kaitannya dengan daya dukung

sistem ekologi pedesaan.


19/40

Isu Permasalahan

Dalam proses pembanguna formal :

proses dan birokrasi yang membutuhkan waktumembuat proses ini menjadi kalah cepat dengan

proses pertumbuhan permukiman informal yangada di lapangan

ketidakseimbangan kebutuhan dan pengadaanperumahan yang akhirnya diselesaikan melalui

pendekatan numeristik dari rumah kurangnya penyediaan atau akses terhadap

rumah bagi masyarakat dengan segmen tertentu


20/40

Isu Permasalahan

Dalam proses informal :

fenomena perluasan daerah permukiman barudikawasan non permukiman (permasalahan darisisi zonasi)

Pola pengaturan dari tata letak bangunan yangumumnya berdempetan tanpa pemisah sehinggamenurunkan kualitas peredaran udara danpaparan cahaya matahari (konsep tata ruang)

Fungsi RTH sebagai amenity permukiman secaraekologis maupun secara fungsi sosial seringkalidiabaikan.


21/40

Permasalahan dalam Prasarana

Lingkungan Perumahan

Pembangunan prasarana lingkungan tidak

sejalan dengan permukiman sehingga

menimbulkan masalah lingkungan seperti

pencemaran dan banjir


22/40

Permasalahan dalam Sarana RTH di

Lingkungan Permukiman

Penyediaan lahan terhadap ruang hijau (fungsi

ekologis) dan ruang sosial komunal (fungsi

sosial)


23/40

KEBIJAKAN PERUMKIM DENGANPENDEKATAN WILAYAH


24/40

Kebijakan terkait Perumkim

1. PEMINTAKATAN/ZONASI:

Konsep Zonasi terhadap pembangunan

suatu kawasan perumahan sebenarnya

bergantung pada Master plan kawasan

perkotaan yang memiliki konsep pembangunan

berkelanjutan.


25/40

Tantangan dalam kebijakan zonasi

perumkim Hampir seluruh lahan di perkotaan merupakan hak milik sah dari

masyarakat. Hanya sebagian kecil saja merupakan aset Negara,itupun hanya berupa property seperti kantor pemerintah danbangunan bersejarah.

Seringnya terjadi konflik antar sektor dan antar wilayah administrasi

pemerintahan setempat atas penggunaan dan pemanfaatan suatulahan yang secara tidak langsung menyangkut perebutanpemasukan APBD setiap perbatasan wilayah

Belum terarahnya penyebaran kawasan pertumbuhanperekonomian di daerah perkotaan yang cenderung hanya terpusatpada satu wilayah saja sehingga mengakibatkan penumpukan

kawasan perumahan yang berdekatan dengan pusat perekonomian Belum adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur

pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatanatas tanah


26/40


27/40

Kebijakan terkait perumkim

2. Konsep Tata Ruang dalam Area Perumahan

- Konsep Tata ruang dalam areal perumahan

saat ini sering mengesampingkan konsep

bangunan dan pengaturan tata letak serta

kelengkapan fasilitas yang ramah terhadap

lingkungan dan menjamin lingkungan yang sehat

bagi penghuninya.


28/40


29/40

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan

Budidaya PU : Kawasan Permukiman

kawasan peruntukan permukiman

kawasan yang diperuntukan untuk tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan

dan penghidupan


30/40

KASIBA (Kawasan Siap Bangun)

sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkanuntuk pembangunan perumahan danpermukiman skala besar yang terbagi dalam

satu lingkungan siap bangun atau lebih. pelaksanaannya dilakukan secara bertahap

dengan lebih dahulu dilengkapi denganjaringan primer dan sekunder prasaranalingkungan sesuai dengan rencana tata ruanglingkungan yang ditetapkan


31/40

LISIBA (Lingkungan Siap Bangun)

Sebidang tanah yang merupakan bagian dari

kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah

dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana

lingkungan sesuai dengan persyaratanpembakuan tata lingkungan tempat tinggal

atau hunian dan pelayanan lingkungan untuk

membangun kavling tanah matang


32/40

Permen PU No. 41/PRT/M/2007

Lingkungan/kawasan perumahan

kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana lingkungan


33/40

Kawasan Peruntukan Permukiman

1. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:

2. Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);

3. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah olehpenyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplaiair antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;

4. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi,abrasi);

5. Drainase baik sampai sedang;

6. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai /waduk/danau /mata air/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah

aman penerbangan;7. Tidak berada pada kawasan lindung;

8. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;

9. Menghindari sawah irigasi teknis.


34/40

Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru

40% - 60% dari luas lahan yang ada, dan untuk kawasan-

kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta dayadukung lingkungan;

Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan

baru perumahan tidak bersusun maksimum 50 bangunan

rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum yang

memadai;

Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di

kawasan peruntukan permukiman di perdesaan dengan

menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana

alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai

bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;


35/40

Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan: Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03 - 1733 -

2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan;

Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung

yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan

frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah.

Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi

Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun

kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah tangga 60 liter/orang/hari dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari;

Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03 - 3242 -

1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.


36/40


37/40


38/40


39/40


40/40

Acuan

Johan Silas dalam Eko Budihardjo; Masalahpermukiman di perkotaan.

Quick Guides, UNHabitat. Modul 1- Urbanization.

Affordable Land and Housing in Asia. UNHabitat.

Zuingli Santo Bandaso. Koran Harian MediaIndonesia 31 Maret 2010: Mengatur PerumahanBerdasarkan RTRW.

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007. Departemen PUDirjenPenataan Ruang.

perkim pendekatan wilayah_dr

Documents