Perjanjian InternasionalPerjanjian internasional merupakan sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional. Sebagai sumber hukum utama, perjanjian internasional memberikan jaminan hukum bagi subjek-subjek hukum internasional (Baca: pengertian perjanjian internasional). Nah pada kesempatan kali ini, Zona Siswa akan membahas Perjanjian Internasional secara lengkap di sini. Semoga bermanfaat. Check this out!!!A. Klasifikasi Perjanjian NasionalMenurut subjeknya, perjanjian internasional dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Perjanjian multilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara.Menurut fungsinya, perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 2, yaitu perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.Menurut prosesnya, terdapat 2 macam perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang bersifat penting dan perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifi kasi. Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan.B. Istilah dalam Perjanjian NasionalPerkembangan sejarah perjanjian internasional telah menunjukkan makin kompleksnya subjek maupun objek perjanjian internasional. Hal ini menimbulkan banyaknya istilah perjanjian internasional seperti berikut.1. Traktat (treaty)Traktat (treaty) yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak, dan harus diratifikasi. Istilah traktat digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politis. Misalnya, Treaty Contract tentang penyelesaian masalah dwi kewarganegaraan tahun 1955, antara pihak Indonesia-RRC. Dan pada tahun 1990 antara RI dengan Australia juga menandatangani suatu traktat tentang batas landas kontinen dan eksplorasi di celah Timor, yang dikenal dengan perjanjian Celah Timor.2. AgreementAgreement yaitu suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih, yang mempunyai akibat hukum seperti dalam treaty. Namun dalam agreement lebih bersifat eksekutif/teknis administrative (non politis), dan tidak mutlak harus diratifikasi, yaitu tidak perlu diundangkan dan disahkan oleh pemerintah/ kepala negara. Walaupun ada agreement yang dilakukan oleh kepala negara, namun pada prinsipnya cukup dilakukan dengan ditandatangani oleh wakilwakil departemen dan tidak perlu ratifikasi. Misalnya, agreement tentang ekspor impor komoditas tertentu.3. KonvensiKonvensi yaitu suatu perjanjian/persetujuan yang lazim digunakan dalam perjanjian multilateral. Ketentuan-ketentuannya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (lawmaking treaty). Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Montego-Jamaica.4. ProtokolProtokol yaitu suatu perjanjian/persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi, sebab protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan, seperti penafsiran klausul-klausul atau persyaratan perjanjian tertentu. Oleh karena itu, lazimnya tidak dibuat oleh kepala negara. Contohnya, protokol Den Haag tahun 1930 tentang perselisihan penafsiran undang-undang nasionalitas tentang wilayah perwalian, dan lain-lain.5. Piagam (statuta)Piagam (statuta) yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional, baik mengenai lapangan-lapangan kerja internasional maupun mengenai anggaran dasar suatu lembaga. Misalnya Statuta of The International Court of Justice pada tahun 1945. Adakalanya piagam itu digunakan untuk alat tambahan/lampiran pada konvensi. Umpamanya Piagam Kebebasan Transit yang dilampirkan pada Convention of Barcelona tahun 1921.6. CharterCharter yaitu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Misalnya, The Charter of The United Nation tahun 1945 dan Atlantic Charter tahun 1941.7. Deklarasi (declaration)Deklarasi (declaration) yaitu suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru. Misalnya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948.8. CovenantCovenant yaitu suatu istilah yang digunakan dalam pakta Liga Bangsa- Bangsa pada tahun 1920, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan.9. Ketentuan penutup (final act)Ketentuan penutup (final act) yaitu suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi. Di sini disebutkan tentang negara-negara peserta dan nama-nama utusan yang ikut berunding serta tentang hal-hal yang disetujui dalam konferensi itu, termasuk interpretasi ketentuan-ketentuan hasil konferensi.10. Modus vivendi Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen. Modus vivendi tidak memerlukan ratifikasi. Modus vivendi ini biasanya digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis.

Perwakilan Diplomatik Hampir setiap negara yang merdeka dan berdaulat menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain. Hal ini berkaitan dengan adanya hak perwakilan aktif bagi setiap negara. Hak perwakilan aktif merupakan hak suatu negara untuk mengirim wakil diplomatiknya ke negara lain. Selain itu, setiap negara juga mempunyai hak perwakilan pasif yang artinya hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain. Nah pada kesempatan kali ini Zona Siswa akan membahas tujuan, tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Semoga bermanfaat. Check this out!!!Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu corps diplomatique. Corps diplomatique biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara itu yang disebut Dean atau Doyen.A. Tingkatan-tingkatan Perwakilan DiplomatikMenurut ketetapan Kongres Wina Tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella Tahun 1818 (Kongres Achen) pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh beberapa perangkat perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik tersebut dibedakan atas beberapa tingkatan seperti berikut ini.Duta Besar (Ambassador)Duta Besar (Ambassador) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan timbal balik. Duta besar ini diakreditasikan kepada kepala negara.Duta (Gerzant)Duta (Gerzant)adalah wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.Menteri residenSeorang menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas.Kuasa Usaha (Charge dAffair)Kuasa usaha (Charge dAffair) adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap (Charge daffaires en pied) dan kuasa usaha sementara.Pejabat PembantuAtase-atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh, yang terdiri atas atase pertahanan (perwira militer) dan atase teknis (PNS).

B. Tugas Perwakilan DiplomatikSeseorang yang diangkat sebagai perwakilan diplomatik di negara asing, oleh negara yang mengirimkannya telah diberi tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi penting pada perwakilan diplomatik bagi negara-negara pengirimnya. Bentuk tugas-tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik sebagai berikut. Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lainnya. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingankepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.

C. Fungsi Perwakilan DiplomatikSecara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL(ASEAN,KAA, PBB)DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Organisasi internasional adalah sebagai hukum yang di dirikan oleh dua/lebih Negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Manfaat Organisasi internasional bagi Negara-negara di dunia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Menurut Clive Arccher Organisasi internasional yaitu suatu struktur formal dan berkelanjutan yang di bentuk atas suatu kesepakatan antara pemerintah dan non pemerintah dari dua/lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

* Organisasi internasional di kategori kan menjadi dua yaitu:1) Organisasi antar pemerintah (Ingofernmental Organization/IGO) Anggotanya terdiri dari delegasi resmi (PBB,WTO danASEAN)2) Organisasi non pemerintah (Non governmental Organization/NGO) Anggotanya terdiri dari kelompok swasta di bidang keilmuan,keagamaan,kebudayaan dll (PMI,Greenpeace,&Oxfam Internasional )

ASEAN(Assosiation of South East Asian Nations)ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang ada di kawasan Asia tenggara dengan anggota yang juga Negara-negara di kawasan tersebut. Pembentukan ASEAN oleh karena adanya pertemuan di Bangkok yang di hadiri oleh menteri luar negeri dari 5 negara yaitu:a. Adam Malik (Indonesia)b. Tun Abdul Razak (Malaysia)c. Tanat Khoman (Thailand)d. S.Rajaradnam (Singapura)

Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di capai kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama Negara Asia tenggara (ASEAN)* Latar Belakang1. Persamaan bidang kebudayaan bahasa, tata krama, dan pola kehidupan.2. Persamaan nasib akibat di tindas penjajah.3. Persamaan letak geografis.4. Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara yaitu antara Indonesia,Malaysia dan Filipina. * Tujuan ASEAN1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi,kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan.2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati jalan keadilan.3. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana,latihan dan penelitian* Prinsip Utama ASEAN 1) Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan.2) Mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas.3) Tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing.4) Penyelesaian perbedaan dan persengketaan dengan damai.* Peranan ASEAN1) ASEAN Regional Forum(ARF) Forum ini di maksudkan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik.2) ASEAN mempelopori Perjanjian Persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (TAC) TAC merupakan Code of condukt yang mengatur tata hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik.3) Peranan ASEAN dalam masalah di Asia Timur. Mengenai masalah-masalah yang di alami Asia Timur, ASEAN tidak mengambil andil besar karena tuduhan melakukan urusan regional mereka.4) Menyelesaikan persoalan ASEAN vegetables oil club (AVOC). Mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit menjadi keruh karena tuduhan melakukan praktik kartel dan melanggar kesepakatan.

Konferensi Asia Afrika (KAA)Negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika sebagian besar merupakan negara bekas jajahan. Sebelum diselenggarakan KAA terlebih dahulu di adakan pertemuan pada tanggal 28 April-2 Mei 1954 di Kolombo Srilanka atau disebut Konferensi Kolombo yang di hadiri oleh perdana menteri dari berbagai negara yaitu:A) Perdana menteri Ali Sastroamidjojo ( Indonesia )B) Perdana menteri Shri Pandit J.N ( India )C) Perdana menteri M.Alijinnah ( Pakistan )D) Perdana menteri Sir John Kotelawala ( Srilanka )E) Perdana menteri U NU ( Burma )Pada tanggal 28-29 Desember 1954 di adakan di Bogor dikenal dengan KONFERENSI BOGOR atau KONFERENSI PANCA NEGARA .* Latar Belakang KAA1) Kedua benua saling berdekatan2) Kedua benua mempunyai persamaan nasib3) Banyak masalah penting yang timbul setelah merdeka.4) Meningkatnya kesadaran berbangsa yang di motori oleh golongan intelektual5) Melemahnya kaum imperialis akibat perang dunia I &II* Tujuan KAA1. Memajukan kerja sama antar bangsa Asia Afrika2. Mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa di Asia-Afrika3. Mempertimbangkan masalah sosial,ekonomi ,dan kebudayaan4. Meninjau kedudukan Asia serta rakyatnya di dunia ini* Penyelengaraan KAAKAA diselenggarakan pada tanggal 18-25 April 1995 di Bandung, negara yang di undang dalam KAA ada 30 negara, yang terdiri dari 5 negara pemrakarsa. KAA memuat pokok-pokok masalah internasional yang hangat yaitu :1. Kerja sama Ekonomia. Kerja sama Ekonomi atas dasar saling menguntungkan.b. Saling memberikan bantuan teknik berupa tenaga ahli.c. Segera dibentuk badan khusus PBB untuk membangun Ekonomi.2. Kerjasama di bidang Budayaa. Membangun kerjasama dalam bidang budayab. Pertukaran informasi mengenai kebudayaan3. Hak Asasi Manusiaa. Mendukung sepenuhnya terhadap prinsip hak asasi manusiab. Mengecam kebijakan dan praktik pemisahan4. Masalah Bangsa yang terjatuh. Kolonialisme dalam bentuk apapun yang harus segera diakhirib. Penaklukan bangsa dominasi dan Eksplotasi merupakan pelanggaran HAM5.Masalah Perdamaian Dunia dan kerjasama (internasional)a. Mendukung masuknya beberapa Negara yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota PBBb. Menghimbau semua phak untuk membatasi persenjataan* Hasil KAAKAA menghasilkan keputusan yang di kenal dengan Dasasila Bandung / spirit Bandug1. Menghormati Hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam piagam PBB2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua Negara3. Mengakui persamaan semua bangsa , baik besar maupun kecil4. Tidak melakukan intervensi /campur tangan masah dalam negri Negara lain5. Menghormati setiap bangsa untuk mempertahankan diri6. Tidak melakukan tekanan terhadap Negara lain7. Tidak melakukan tindakan /ancaman terhadap ketentuan wilayah Negara lain8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai9. Memajuan kerjasama untuk kepentingan bersama10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)* Latar belakang lahirnya PBBPBB merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh Negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional lembaga ekonomi dan perlindungan sosial.Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920 tokohnya adalah presiden Amerika Serikat Wodrow Wilson dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional.Tugas PBB adalah menyelesaikan sengketa secara damai.Hasil PBB antara lain Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928) karena munculnya kekuasaan Nazi (Jerman) maka pecah lah perang Dunia II.Pecahnya PD II mengakibatkan kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan. Kemudian Franklin Delano.R (Presiden Amerika Serikat) dan Winston mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Altantik (Altantik Charter) yang isinya:1. Tidak membenarkan adanya perluasan wilayah atau politik ekspansi2. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri3. Setiap Negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan di dunia4. Perlu diciptakan perdamaian dunia sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan5. Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai

Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya PBB. PBB bermarkas di New York (Amerika Serikat)Negara Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 27 September 1950 tetapi keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.* Tujuan PBBa. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perangb. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusiac. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baikd. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri* Asas PBB1. Organisasi ini bersendikan pada asas-asas persamaan derajat dan kedaulatan dari semua anggota2. Segenap anggota untuk menjamin adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada negaranya3. Segenap anggota akan menyelesaikan persengketaan intrnasional dengan cara sedemikian rupa4. Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara bukan anggota PBB tidak sesuai asas-asas nya* Keanggotaan PBBAnggota PBB dibedakan atas kelompok asli dan tambahan. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut serta dalam konferensi San Fransisco yang melahirkan PBB. Sementara itu anggota tambahan adalah negara-negara yang masuk menjadi anggota setelah organisasi PBB.Untuk menjadi anggota PBB harus mempunyai syarat diantaranya:1. Negara yang bisa menjadi anggota PBB adalah negara yang cinta damai2. Negara tersebut mau menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB3. Oleh PBB negara yang bersangkutan dinilai dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban4. Diterima oleh majelis umum setelah mendapat rekomendasi dari dewan keamanan

* Struktur Organisasi PBB1) Organisasi UtamaA. Majelis Umum (General Assembly)Mempunyai tugas dan wewenang sbb:1. Membersihkan saran dan usulan mengenai usaha perdamaian dan keamanan2. Membicarakan masalah-masalah internasional dan mengambil keputusan3. Mengadakan pengawasan terhadap organisasi-organisasi PBB lainnya.B. Dewan KeamananMempunyai tugas dan wewenang sbb:1.Menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai2.Mengambil tindakan, baik preventif maupun represif dan keamanan dunia3.Bersama Majelis Umum memilih hakim-hakim internasionalC. Dewan Ekonomi dan SosialMempunyai tugas dan wewenang sbb:1. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditentukan dalam bidang Majelis Umum2. Mengajukan usulan dan anjuran kepada Majelis Umum dengan meningkatkan kesejahteraan3. Mengoordinasikan kegiatan badan-badan khusus PBBD. Dewan PerwakilanTugas pokok Dewan Perwakilan adalah Mengadakan pengawasan dan melalui negara yang di tunggu secara aktif memajukan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuanE. Mahkamah InternasionalMempunyai tugas dan wewenang sbb:1.Memeriksa perselisihan atau persengketaan2.Mengajukan pendapatnya berkenaan kepada Majeis Umum3.Mendesak Dewan keamanan untuk menindak suatu negara yang menghiraukan keputusan Mahkamah InternasionalF. SekertariatMempunyai tugas dan wewenang sbb:1) Memimpin aktivitas ketata usahaan PBB2) Menyusun laporan tahunan PBB yang dibahas dalam sidang Majelis Umum3) Melaporkan kepada Dewan Keamanan atas setiap perkembangan situasi menurut penilaian nya

Organ Subsider adalah organ seperti yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan Lembaga lembaga Kerjasama Internasional dalam PBB1. United Nations Funds for Population Activities (UNFPA), dana PBB untuk kegiatan kependudukan.2. Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi PBB yang menangani masalah pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pekerjaan. 3. World Health Organization (WHO), organisasi PBB yang menangani masalah kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan.4. United Nations Environment Programmed (UNEP), organisasi PBB yang menangani dampak negatif perkembangan industri dan eksploitasi sumber daya alam. 5. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), organisasi PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 6. International Monetary Fund (IMF), dana keuangan internasional yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin. 7. International Bank for Reconstruction and development (IBRD) atau Word Bank, yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin. 8. Asia Development Bank (ADB), bank pembangunan Asia. 9. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.10. General Agreement on Tariff and Trede (GATT), persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. GATT berubah menjadi World Trade Organization (WTO), organisasi perdagangan dunia.11. European Economic Community (EEC), masyarakat ekonomi Eropa.12. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), kerjasama ekonomi Asia Pasifik. 13. European Free Trade Association (EFTA), kerjasama perdagangan bebas Eropa. 14. ASEAN Free Trade Areas (AFTA), kawasan perdagangan bebas ASEAN.15. North American Free Trade Association (NAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Utara (AS, Kanada, dan Mexico).16. Latin American Free Trade Association (LAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Latin.* Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesiaa) Peranan PBB bagi dunia internasional:1. Bidang keamanan dan perdamaian2. Bidang ekonomi3. Bidang sosial, budaya, kesehatan dan kemanusiaanb) Peranan PBB bagi Bangsa dan Negara Indonesia,1. Ketika revolusi Nasional sedang berkobar untuk melawan kolonial belanda di negara kita2. Pada masa perang kolonial ke-2 antara Indonesia dan Belanda3. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat.

Gerakan Non BlokGerakan Non Blok (GNB) dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari solusi terbaik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Pertentangan atau rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak. Meskipun pertentangan itu belum sampai menyebabkan terjadinya peperangan secara terbuka, namun perang dingin antara kedua blok telah menimbulkan ketegangan sehingga mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian, gagasan untuk mendirikan GNB merupakan upaya cerdas untuk meredakan ketegangan, sekaligus mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan cita-citanya. Untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur, beberapa negarawan dari Indonesia, India, dan Yugoslavia mengadakan pertemuan di pulau Brioni, Yugoslavia dan berhasil mencetuskan ide pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya GNB adalah:a. Presiden Soekarno (Indonesia),b. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia),c. Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir),d. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India), dane. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

Mereka sepakat menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme dalam segala bentuknya dan mereka menentukan sikap bersama terhadap perang dingin. Oleh karena itu dirasakan perlu membentuk organisasi yang tidak terikat kepada salah satu blok yang sedang terlibat perang dingin. Pada tahun1961 ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak, ketika dibangun tembok Berlin untuk membelah kota Berlin. Ketegangan semakin memuncak, ketika pada tahun yang sama timbul krisis di Kuba, setelah Uni Soviet membangun pangkalan rudal di negara itu. Ketegangan tersebut ikut mendorong terbentuknya GNB. Pada tahun 1961 berlangsung pertemuan persiapan KTT I GNB di Kairo. Pertemuan itu berhasil mengangkat 5 prinsip yang menjadi dasar GNB. Dari kelima prinsip itu memuat dua hal yang menjadi perhatian utama GNB, yaitu kolonialisme dan negara superpower. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:a. Tidak berpihak terhadap salah satu dari dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur.b. Berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme.c. Menolak ikut serta dalam berbagai bentuk aliansi militer.d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah masing-masing.

*Tujuan Gerakan Non-BlokAdapun tujuan berdirinya GNB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:a. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara-negara maju.b. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju terwujudnya dunia yang tertib, aman, dan damai.

Gerakan Non-Blok dan Dasasila Bandung memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang dipakai Gerakan Non-Blok. Asas tersebut adalah berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan di semua tempat. Asas lainnya adalah memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Semangat Dasasila Bandung juga terlihat dari tujuan-tujuan Gerakan Non-Blok berikut, Mengembangkan solidaritas antara sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara Blok Barat dan Blok Timur Berusaha membendung pengaruh buruk, baik dari Blok Barat maupun Blok Timur

*Pertemuan Gerakan Non-BlokNormalnya, pertemuan GNB berlangsung setiap tiga tahun sekali. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan tiga tahun. Berikut daftar lengkapnya :KTT I Belgrade, 1 September 1961 6 September 1961KTT II Kairo, 5 Oktober 1964 10 Oktober 1964KTT III Lusaka, 8 September 1970 10 September 1970KTT IV Aljir, 5 September 1973 9 September 1973KTT V Kolombo, 16 Agustus 1976 19 Agustus 1976KTT VI Havana, 3 September 1979 9 September 1979KTT VII New Delhi, 7 Maret 1983 12 Maret 1983KTT VIII Harare, 1 September 1986 6 September 1986KTT IX Belgrade, 4 September 1989 7 September 1989KTT X Jakarta, 1 September 1992 7 September 1992KTT XI Cartagena de Indias, 18 Oktober 1995 20 Oktober 1995KTT XII Durban, 2 September 1998 3 September 1998KTT XIII Kuala Lumpur 20 Februari 2003 25 Februari 2003KTT XIV Havana, 11 September 2006 16 September 2006

* Peran Indonesia dalam Gerakan Non BlokIndonesia berperan penting dalam Gerakan Non-Blok, beberapa peran Indonesia antara lain sebagai berikut:1) Presiden Soekarno adalah satu dari lima pemimpin dunia yang mendirikan GNB, Indonesia menjadi pemimpin GNB tahun 1991. Saat itu, Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT X GNB di Jakarta. Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL1. Pengertian Hukum Internasional Dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan suatu negara dengan negara lain. Hukum tersebut adalah hukum internasional. Hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum privat internasional.o Menurut Para Ahli :1. Mochtar KusumaatmadjaHukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain.2. J.G StrkeMendefinisikan hukum internasional sebagai sekumpulan hukum ( Body of Law ) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.3. Ivan A. ShearerHukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara ( subjek hukum internasional ) dan hubungannya satu sama lain, yang meliputi :a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi instusi atau organisasi-organisasi, hubungan antara instusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara instusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu.b. Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.

o Jadi, Hukum Internasional adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan negara,negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

2. Asas Hukum InternasionalHukum internasional haruslah memperhatikan asas-asas berikut :a. Asas TeritorialAsas ini didasarkan pada kekuasaan negara atau wilayahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua orang atau barang yang berada diluar wilayah tersebut, berlaku hukum asing ( internasional ) sepenuhnya.b. Asas KebangsaanAsas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara, di mana pun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.c. Asas Kepentingan UmumAsas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.d. Asas Persamaan DerajatHubungan antara bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Secara formal memang negara-negara di dunia sudah lama derajatnya, tetapi secara faktual dan substansi masih terjadi ketidaksamaan derajat, khususnya dalam bidang ekonomi.e. Asas KeterbukaanDalam hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanya ketersediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.f. Ne Bis In IdemMaksud dari asas tersebut yaitu :1. Tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk itu uang bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan.2. Tidak seorang pun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan dimana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana Internasional.3. Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan disuatu negara mengenai suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama.g. Pacta Sunt ServandaMerupakan asas yang dikenal dalam perjamjian Internasional. Asas ini menjadi kekuatan Hukum dan Moral bagi semua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian Internasional. h. Jus CogentDalam perjanjian Internasional dikenal asas Jus Congents. Maksudnya ialah bahwa perjanjian Internasional dapat batal demi hukum jika ada pembentukannya bertentangan dengan suatu kaidah dasar dari hukum Internasional Umum (Pasal 53 Konvensi Wina 1969).i. Inviolability dan ImmunityDalam hukum diplomatik dan Konsuler dikenal asas Inviolability dan Immunity. Dalam Pedoman tertib Diplomatik dan Prootokoler , Involability merupakan terjemahan dari istilah Inviolable yang artinya seorang pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan Negara penerima dan sebaiknya negara penerima berkewajiban mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pribadi penjabat diplomatik yang bersangkutan.

3. Konsep Dasar Hukum InternasionalHukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu :a. Hukum Publik Internasional , adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antarnegara atau hukum internasional.b. Hukum Privat ( Perdata ) Internasional , adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum privat ( perdata ) internasional disebut juga dengan istilah hukum antar bangsa.

4. Sumber-Sumber Hukum InternasionalMenurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum Internasional Humaniter ( 1980 ), sumber hukum internasional dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum internasional formal diatur dalam Piagam PBB. Sumber hukum internasional material membahas tentang dasar berlakunya hukum suatu negara.

v Sumber hukum materialTerdiri dari dua aliran berikut :1. Aliran Naturalis. Aliran ini bersandar pada Hak Asasi atau hak-hak alamiah yang bersumber pada hukum Tuhan, sehingga menempati posisi lebih tinggi dari hukum nasional ( Grotius ).2. Aliran Positivisme. Aliran ini mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servada (Hans Kelsen)v Sumber hukum formalSumber Hukum Internasional dalam arti Formal merupakan sumber Hukum Internasional yang paling Utama dan memiliki Otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian Internasional ( Traktat )Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara-negara sebagai anggota Organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Konvensi-konvensi atau perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi tersebut dapat berbentuk Bilateral maupun Multilateral. Konvensi-konvensi Internasional yang merupakan sumber utama hukum Internasional adalah konvensi yang berbentuk Law Making Treaties adalah perjanjian-perjanjian Internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum, yaitu sebagai berikut :a. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai hukum perang dan penyelesaian sengketa secara damai.b. General treaty for the renunciation of war, 27 Agustus 1928.c. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.d. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963.e. Konvensi PBB tentang hukum laut, 1982.

2. Hukum Kebiasaan InternasionalHukum kebiasaan berasal dari prakti Negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh Praktik yang sama, dijalankan secara konstan tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak negara.

3. Prinsip-prinsip Hukum UmumPrinsip-prinsip hukum umum yang dimaksud adalah dasar-dasar sistem hukum pada umumnya,yang berasal dari asas hukum Romawi. Menurut Sri Setianingsih Suwardi, S.H., fungsi prinsip-prinsip hukum umum ini terdiri atas tiga hal berikut :1. Sebagai pelengkap hukum kebiasaan dan perjanjian internasional.2. Sebagai penafsiran perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.3. Sebagai pembatas perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.4. Yurisprudensi dan Anggapan-anggapan Para Ahli Hukum InternasionalYurisprudensi Internasional ( Judicial Decisions ) dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional hanya digunakan untuk membuktikan dipakai tidaknya kaidah hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan internasional, banyak yang segan menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan internasional. Mahkamah internasional tidak berwenang memaksa negara yang berselisih untuk membawa masalahnya ke hadapan pengadilan internasional.

Anggapan-anggapan para ahli hukum internasional memilliki peranan penting sebagai sumber hukum. Maksudnya, walaupun anggapan-anggapan itu tidak menimbulkan hukum, tetapi dapat menjadi penting jika secara langsung dapat menyelesaikan suatu masalah hukum internasional.

v Sumber umum hukum internasional, yaitu :Sumber hukum internasional dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu sebagai berikut :1. Kebiasaan internasional.2. Traktat ( Treaty ) : Perjanjian Internasional.3. Asas hukum umum yang diakui bagi Negara-negara yang beradab.4. Doktrin : Ajaran Para Ahli terkemuka.5. Yuris Prudensi : keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai dasar Hukum Pengambilan Keputusan Hakim.

5.Subjek-subjek Hukum InternasionalBerikut ini subjek-subjek hukum internasional :a. NegaraNegara yang dapat menjadi subjek hukum Internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan merupakan bagian dari negara lain. Negara yang berdaulat artinya negara tersebut mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh atau mempunyai kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu.b. Tahta Suci ( Vatikan )Tahta Suci ( Heilige Stoel ) adalah Gereja Khatolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan negara seperti pada umumnya, Tahta Suci mempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional.c. Palang Merah InternasionalKedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian. Di antaranya, Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang.d. Organisasi InternasionalDalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antarnegara, banyak sekali organisasi yang diadakan ( dibentuk ) oleh negara-negara itu. Menurut perkembangannya, organisasi internasional yang berdiri tahun 1815 dinyatakan menjadi lembaga hukum internasional sejak Kongres Wina.e. Orang Perseorangan ( Individu )Manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah Arbitrase Internasional.f. Pemberontak dan Pihak dalam SengketaPemberontak dan pihak dalam sengketa dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional karena merekan memiliki hak yang sama untuk :1.) Menentukan nasibnya sendiri ;2.) Memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri ;3.) Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.Contohnya : Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) yang melakukan perundingan dengan Pemerintahan Indonesia di Swedia.6. Lembaga Peradilan Internasionala. Mahkamah InternasionalMahkamah internasional merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Sebagai alat perlengkapan PBB, Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim yang dapat dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Masa jabatan para hakim Mahkamah Internasional adalah 9 tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali.Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag ( Belanda ). Sebagai pengadilan internasional, Mahkamah Internasional bertugas menyelesaikan perselisihan internasional negara-negara anggota PBB karena semua anggota PBB adalah ipsofacto Piagam Mahkamah Internasional menurut pasal 93 ayat 1 Piagam PBB. Ayat 2 menyatakan bahwa negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi peserta dari Piagam Internasional sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan . Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Internasional dapat mengadili negara-negara bukan anggota PBB yang berselisih. Mahkamah Internasional mengadili masalah yang berkenaan dengan perselisihan kepentingan dan kepentingan hukum.

b. Pengadilan Internasional Dalam penyelenggaraan Pengadilan Internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi negara-negara yang telah menandatangai optional clause. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 36 ayat 2 Piagam Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui kekuasaan Mahkamakh Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat berdasar hukum dan dapat tidak mengikat berdasarkan perjanjian istimewa. Dalam hal ini, hubungan internasional mengenai proses perkara didasarkan surat gugatan. Optional clause menunjukkan suatu langkah penting menuju suatu pengadilan internasional yang bersifat wajib, walaupun penandatanganan negara-negara anggota hanya mengenai penyelesaian perselisihan hukum saja.