perbandingan hukum gadai di indonesia dan malaysia_agung yuriandi
TRANSCRIPT
1
PERBANDINGAN HUKUM GADAI DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Oleh : Agung Yuriandi (087005135)
Bidang Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara Medan
2010
Pendahuluan
Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan
piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan putusan
atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang
itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus
didahulukan. 1 Badan yang menyelenggarakan gadai di Indonesia adalah Perum
Pegadaian.
Berbeda dengan Malaysia mengenai badan penyelenggara dilakukan oleh
Perniagaan Pajak Gadai. Perniagaan Pajak Gadai di Malaysia adalah meurpakan
perniagaan tradisi yang dibawa masuk dari negeri Cina oleh orang Cina berketurunan
1 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007).
2
Hakka. Di Malaysia, industri pajak gadai telah terwujud secara resmi sejak tahun
1871 setelah Pawnbrokers Ordinance 1871 diberlakukan di negeri-negeri selat.2
Jelas antara Indonesia dengan Malaysia adalah negara yang berbeda
hukumnya, apalagi menyangkut masalah gadai. Hal ini terjadi karena latar belakang
penjajahan yang dilakukan di negara masing-masing membawa dampak bagi negara
jajahannya. Indonesia dengan Belanda yang menggunakan sistem hukum Eropa
Kontinental sedangkan Malaysia dengan Inggrisnya menggunakan sistem hukum
Anglo Saxon.
Jika berbicara mengenai perbandingan maka akan dibicarakan mengenai
persamaan dan perbedaan yang akan dibahas selanjutnya.
Hukum Gadai di Indonesia
Dasar Hukum
Sumber hukum gadai di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yaitu Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.
Unsur-Unsur
Adapun yang menjadi unsur-unsur gadai, yaitu :
1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitor),
adanya penyerahan benda gadai secara fisik (lavering);
2 “Sejarah AM Perniagaan Pajak Gadai di Malaysia”, http://www.kpkt.gov.my/kpkt/fileupload/maklumat_ar_rahnu.pdf., diakses pada 01 Juli 2010.
3
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih
dahulu atas piutang kreditor (droit de preference);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri
pelunasan secara mendahului.
Sifat
Gadai mempunyai beberapa sifat, yaitu :
1. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat assosir (tambahan) terhadap
perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak
atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya
perjanjian pokok;
2. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda
gadai dari debitor kepada kreditor;
3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan
oleh Penerima Gadai kepada kreditor lain namun dengan persetujuan dari
Pemberi Gadai;
4. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai
melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitor
atau kreditor diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda
yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh hutang
telah dilunasi;
4
5. Bersifat menyeluruh (totaliteit) berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti
segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda
terhadap nama hak kebendaan diberikan;
6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitbaarheid), berarti pemberian gadai
hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan
tidak mungkin hanya sebagian saja;
7. Mengikuti bendanya (droit de suite), pemegang hak gadai dilindungi hak
kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak
untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;
8. Bersifat mendahulu (droit de preference), bahwa Penerima Gadai mempunyai
hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai;
9. Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan
bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang
Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih
lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan
tanpa izin dari Pemberi Gadai.
Subjek
Subjek gadai, antara lain :
1. Dari segi individu (person), yang menjadi subjek gadai adalah setiap orang
sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUH Perdata;
2. Para Pihak, yang menjadi subjek gadai adalah :
5
a. Pemberi Gadai atau Debitor;
b. Penerima Gadai atau Kreditor;
c. Pihak Ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan
Penerima Gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut
Pemegang Gadai.
Objek
Dari sisi objeknya, gadai adalah benda bergerak baik bertubuh maupun tidak
bertubuh.
Pembebanan Benda Jaminan
1. Benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada Kreditor yang
berbeda;
2. Tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek
gadai.
Kedudukan Benda Jaminan
Benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditor/Penerima
gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak.
Kewajiban/Tanggung Jawab
1. Penerima gadai/kreditor :
a. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya
sekedar itu telah teradi karena kelalaiannya;
6
b. Harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dijual;
c. Bertanggung jawab terhadap penjualan benda gadai.
2. Pemberi gadai diwajibkan menggantikan kepada kreditor segala biaya yang
berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut
belakangan guna keselamatan barang gadainya.
Hak
Penerima Gadai mempunyai hak, yaitu :
1. Penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda
gadai;
2. Dalam hal debitor wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri
(parate eksekusi), sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan
adanya titel eksekutorial. Penerima Gadai/Pemegang Gadai dapat
melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan Pengadilan, tanpa perlu
adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan;
3. Menjual benda gadai dengan perantara hakim, dimana kreditor dapat
memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai;
4. Mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah
dikeluarkan guna keselamatan barang gadai;
5. Retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga, dan
ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka si
berhutang/debitor maka debitor tidak berkuasa menuntut pengembalian benda
gadai;
7
6. Untuk didahulukan (kreditor preferen) pelunasan piutangnya terhadap kreditor
lainnya, hal tersebut diwujudkan melalui parate eksekusi ataupun dengan
permohonan kepada Hakim dalam cara bentuk penjualan barang gadai.
Pemberi Gadai tetap mempunyai hak milik atas benda gadai.
Larangan
Penerima Gadai atau kreditor tidak diperkenankan untuk memiliki atau
menjadi pemilik atas benda yang digadaikan.
Eksekusi
Apabila debitor atau Pemberi Gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda
yang menjadi objek Jaminan Gadai dapat dilakukan :
1. Kreditor diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitor
ingkar janji, sebelum kreditor menyuruh menjual benda yang digadaikan
maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut
kepada debitor atau Pemberi Gadai;
2. Suatu penjualan benda gadai oleh kreditor berdasarkan perintah pengadilan,
maka kreditor wajib segera memberitahukan kepada Pemberi Gadai.
Hapusnya
1. Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan Penerima Gadai dan kembali
ke tangan Pemberi Gadai;
2. Manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah dilunasi
atau jika utang pokok telah dilunasi semuanya atau telah hapus;
8
3. Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan Pemegang
Gadai/Penerima Gadai (musnahnya benda gadai);
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh Pemegang/Penerima Gadai.
Sanksi
Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi Para Pihak.
Hukum Gadai di Malaysia
Gadai di Malaysia bercorak ke-Islaman namun tidak terlepas dari hukum
Inggris yaitu anglo saxon. Hukum gadai secara Islam diperbolehkan oleh Rasulullah
SAW, yang digadaikan adalah harta bendanya.
Contohnya seseorang menggadaikan mobilnya dan mendapatkan uang
pinjaman sebesar Rp. 50 juta. Uang pinjaman ini adalah hutang yang harus
dibayarkan pokok dan bunganya. Dan selama pokok pinjaman itu belum
dikembalikan, bunganya tetap terus berkembang. Boleh jadi ke depannya jumlah
hutangnya sudah membengkak menjadi Rp. 100 juta. Beda dengan gadai, pinjaman
uang biasa adalah pada masalah jaminan, dimana dengan digadaikannya mobil itu,
pihak yang memberi pinjaman akan lebih mudah mengeluarkan uang pinjaman.
Sebab harga mobil itu sudah pasti lebih mahal dari jumlah pinjaman yang diberikan.3
Dalam gadai secara syariah, tidak ada pembuangan uang pinjaman, melainkan
biaya penitipan barang. Ketika seseorang menggadaikan mobilnya, maka dia
3 “Hukum Gadai dalam Syariah”, http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id
/2010/03/13/hukum-gadai-dalam-syariah/., diakses pada 02 Juli 2010.
9
berkewajiban untuk membayar biaya penitipan mobil di sebuah mal, kita diwajibkan
untuk membayar ongkos parkir untuk tiap jamnya. Maka, ketika seseorang
menggadaikan mobil, dia pun pada hakikatnya harus membayar biaya penitipan
mobil itu, biaya penitipan itulah yang jadi keuntungan bagi pihak yang memberi
pinjaman hutang.4
Perbedaan utama gadai menurut syariah dengan gadai yang haram adalah
dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah bebas dari bunga, yang ada adalah
biaya penitipan barang.5
Dalam perkembangannya, gadai yang sesuai syariah ternyata memiliki potensi
pasar yang besar sehingga di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim,
seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.
Bahkan di negeri kita juga sekarang sudah mulai banyak pegadaian yang
menggunakan sistem syariah, atau dikenal dengan nama Pegadaian Syariah.6
Pajak Gadai di Malaysia
Banyak orang berfikir bahwa gadai merupakan sesuatu cara yang mudah
dalam hal pinjam-meminjam uang, jika kreditor menebus balik barang yang digadai
tidak menjadi masalah. Namun, yang menjadi masalah adalah pada saat debitor tidak
jujur. Karena itu, kreditor harus hati-hati agar tidak tertipu.
4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid.
10
Dasar Hukum
Akta Pajak Gadai 1972 yang telah disetujui untuk menyeragamkan undang-
undang tentang Pajak Gadai/Perusahaan Gadai atau dalam bahasa Inggrisnya
“pawnbroker”. Sebelum peraturan mengenai gadai ini, ada peraturan-peraturan yang
disebut enakmen-enakmen yang berbeda-beda mengontrol aktivitas gadai di setiap
negeri di Semenanjung Malaysia. Maksudnya adalah bahwa ada peraturan daerah
masing-masing yang berbeda-beda dalam hal pengaturan gadai. Hal ini memicu
sulitnya untuk menyatukan keinginan antara kreditor dan debitor sehingga
memunculkan keinginan untuk menyeragamkan peraturan gadai, maka muncullah
Akta Pajak Gadai 1972.
Definisi
Pemegang Pajak Gadai
Pemegang Pajak Gadai adalah orang yang melakukan bisnis mengambil
barang-barang sebagai gadai digelar sebagai pemegang gadai. Ini termasuk orang
yang menerima barang orang lain sebagai jaminan untuk pembayaran balik uang yang
tidak lebih dari RM. 5.000,- yang telah didahulukan. Sebagai contoh, A seorang yang
memiliki uang telah meminjamkan RM. 100,- ke B yang membutuhkan uang itu.
Sebagai jaminan untuk pembayaran balik uang itu, B menjaminkan dengan A
sebentuk cincin emas. A ditandai sebagai seseorang yang melakukan bisnis
mengambil barang-barag sebagai gadai. Begitu juga halnya seseorang yang membeli
atau menerima barang-barang dan meminjamkan kepada orang itu sejumlah uang
11
yang tidak lebih dari RM. 5.000,- dengan perjanjian atau persetujuan bahwa barang
itu dapat dibeli kembali atau ditebus berdasarkan syarat-syarat tertentu.
Pemajak Gadai
Dalam peraturan Akta Pajak Gadai 1972 menjelaskan bahwa pemajak gadai
adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu barang untuk dipajak gadai kepada
seseorang pemegang gadai. Peraturan ini juga menetapkan bahwa golongan-golongan
tertentu tidak bisa menjadi pemajak gadai. Ini termasuk orang yang dalam keadaan
mabuk dan juga orang di bawah umur 16 tahun. Seorang anak misalnya tidak dapat
diperintah oleh orang tuanya membawa barang tertentu untuk digadaikan.
Pembatasan yang dikenakan ke atas golongan ini adalah berdasarkan prinsip umum
hukum bahwa orang ini tidak berupaya untuk melibatkan diri dalam transaksi hukum
apapun.
Contoh Kasus
1. Siti menggadaikan rantai emasnya untuk mendapatkan pinjaman RM. 150,-.
2. Dia hanya dikenakan suku bunga 2% sebulan dengan tambahan 50 sen untuk
setiap pinjaman melebihi RM. 10,-.
3. Siti terpaksa membayar RM. 3,- suku bunga atas pinjaman setiap bulan. Pada
bulan keenam, jumlah pembayaran manfaat tertimbun adalah RM.18,-. Ini
berarti bahwa setelah enam bulan Siti terpaksa membayar RM. 168,58. untuk
menebus gadainya.
12
4. Jika kamu tidak menebus balik gadainya dalam waktu 6 bulan dapat
dilupuskan. Tetapi karena pinjamannya melebihi RM. 100,- ia hanya
dilakukan melalui lelang oleh pelelang berlisensi.
5. Kamu bisa meminta tambahan waktu setelah 6 bulan waktu sudah berakhir.
Tambahan saat ini harus tidak melebihi 3 bulan dan dia bisa mendapatkan
waktu tambahan tersebut berulang kali.
6. Jika rantai emas Siti dijual dengan harga RM. 200,- perbedaan antara dengan
pinjaman ditambah dengan bunga (misalnya RM. 200,- - RM. 168,50 =
RM. 31,50) harus diserahkan kepada Siti. Siti memiliki waktu 4 bulan untuk
menuntut uang tersebut. Siti berhak memeriksa buku penjualan pelelang untuk
mengetahui berapa nilai sebenarnya rantai tersebut.
7. Kelebihan RM. 31,50 adalah hak kepada Siti. Pegadaian diisyaratkan
memberitahukan Siti mengenai penjualan itu melalui surat terdaftar dalam
periode 7 hari dari batas lelang dan mengirim laporan menunjukkan kelebihan
tersebut. Jika tidak menuntut kelebihan tersebut dalam waktu 4 bulan,
pegadaian tersebut diharapkan membayar uang kelebihan tersebut kepada
Mauntan Negara (Pemerintah) dalam waktu 14 hari. Siti kemdian dapat
menuntut kelebihan itu dari Perbendaharaan.
Penutup
Dalam hal melakukan pegadaian baik di Indonesia ataupun di Malaysia yang
selalu diperhatikan dari hukum gadai, yaitu :
13
1. Tanggal kadaluwarsa. Kreditor tidak dapat menuntut barang setelah tanggal
kadaluarsa, kecuali debitor setuju memperpanjang waktu pengembalian
tersebut;
2. Setelah tanggal kadaluarsa semua barang yang digadai, nilainya kurang dari
$.100,- akan menjadi milik pegadaian tersebut dan bukan milik kreditor lagi;
3. Semua barnag yang tidak ditebus yang nilainya melebihi $.100,- dapat
dilelang oleh toko pajak gadai. Dan kreditor berhak mendapatkan sisa uang
yang tinggal dari penjualan barang tersebut setelah ditolak semua biaya
gadainya;
4. Pemegang gadai harus mengirim pemberitahuan terdaftar ke pemajak gadai
mengenai tindakan untuk melelang barang. Pemberitahuan ini perlu diterima
oleh pemajak gadai 7 (tujuh) hari sebelum urusan pelelangan;
5. Kreditor dianjurkan untuk memberikan alamat saat apabila menggadaikan
barang atau memberitahu apapun mengenai perubahan alamat secara tertulis
kepada debitor. Ini penting untuk memastikan pemberitahuan pelelangan yang
dikirim oleh kreditor dan debitor;
6. Pegadaian/Debitor bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat
pencurian atau kebakaran;
7. Selalu mendapatkan kwitansi setiap kali melakukan pembayaran;
8. Jika pegadaian gadai mengenakan tingkat bunga yang terlalu tinggi (lebih 2%
sebulan) terhadap suatu pinjaman, kreditor dapat membawa perkara ini ke
Kantor Kepala Setiausaha Kementerian Perumahan dan Pemerintah Lokal;
14
9. Jika kehilangan kwitansi/tiket gadaian, maka kreditor berhak untuk
mendapatkan salinan secara gratis;
10. Jika merasa bahwa jaminan kurang bernilai atau debitor enggan menyerahkan
jaminan, dapat membuat keluhan kepada Pengadilan/Majisret. Majisret
memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kreditor untuk membayar ganti
rugi yang wajar;
11. Harus dipastikan bahwa debitor memiliki lisensi yang sah;
12. Pembayaran pada debitor/pegadaian harus sama dengan yang dicatatkan
dalam buku dan surat gadai yang diterima.
15
DAFTAR PUSTAKA
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007).
“Sejarah AM Perniagaan Pajak Gadai di Malaysia”, http://www.kpkt.gov.my/kpkt/fileupload/maklumat_ar_rahnu.pdf., diakses pada 01 Juli 2010.
Akta 81 Pajak Gadai 1972, Hukum Malaysia.