1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan

dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan

keputusan, khususnya dalam negara.1 Dunia politik tidak terlepas dari

kekuasaan dan wewenang penguasa.

Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari

tentang negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di

dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam

suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan

infrastruktur yang meliputi2 :

- Partai politik;

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi

tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.3

- Golongan kepentingan;

Golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu

atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-

1. Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008. 2. Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1. 3. Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.

2

kepentingan tertentu baik merupakan kepentingan umum atau

masyarakat umum.4

- Golongan penekan;

Golongan penekan adalah sekelompok manusia yang bergabung

menjadi satu anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan

aktivitas yang tampak ke luar sebagai golongan yang sering

mempunyai keinginan untuk memaksakan kepada pihak

penguasa.5

- Alat komunikasi politik; dan

Alat komunikasi politik adalah media komunikasi, komunikasi

kontak langsung, jaringan-jaringan infrastruktur.6

- Tokoh politik.

Tokoh politik adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia politik

itu sendiri, lebih kepada yang terlibat kepada suatu negara dalam

hal penyelenggaraannya.

Menurut Mahfud, politik hukum adalah legal policy yang akan atau

telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang

meliputi7 :

4. R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group.

http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.

5. R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. Ibid.

6. Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.

7. Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

3

- Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan

pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai

dengan kebutuhan; dan

- Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk

penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak

hukum.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum

mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat

menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan

ditegakkan.8

Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi

politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap

pembentukan dan pelaksanaan hukum.9 Hukum dalam arti peraturan

merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bersaingan.10

Berbicara tentang politik hukum, jika dilihat apa yang dikatakan

Roscoe Pound hukum itu berasal dari pemerintah selanjutnya dijalankan

oleh masyarakat. Berbeda dengan Carl von Savigny yang mengatakan

bahwa hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (volksgeist).11

8. Satya Arinanto. Op. cit. h. 16. 9. Satya Arinanto. Op. cit. h. 4. 10. Satya Arinanto. Op. cit. h. 5. 11. Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Sumatera Utara. 2008.

4

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penulisan makalah, yang perlu diperhatikan adalah

apa yang menjadi masalah pokok pada penulisan tersebut. Berdasarkan

uraian yang singkat di atas maka penulis dapat merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara hukum dan politik?

2. Bagaimana hukum itu menurut Roscoe Pound & Carl von Savigny

jika berbicara mengenai pembuatan hukum dan fungsi hukum

dalam konteks politik hukum?

3. Bagaimana perbandingan teori hukum Roscoe Pound dan

Friedrich Karl von Savigny?

4. Teori apakah yang digunakan dalam pembentukan hukum di

Indonesia?

5

BAB II

HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM

Hukum merupakan variabel terpengaruh sedangkan politik

merupakan variabel berpengaruh.12 Hukum tertulis mempunyai kaitan

langsung dengan negara.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya

terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum

ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik melalui alat-alat

politik lain seperti polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Harus diingat

bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi,

hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya.13

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar

sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran

positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari

produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang

dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak

dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari

kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan setiap

kelompok menciptakan hukum yang hidup.14

12. Satya Arinanto. Op. cit. h. 5. 13. JJ. Amstrong Sembiring. Hubungan Antara Hukum dan Politik.

http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008. 14. Hamdan Zoelva. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia.

www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.

6

Berikut adalah bagan pemberlakuan hukum di Indonesia dari sebelum

abad VII sampai dengan sekarang.

7

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM ROSCOE POUND &

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY DALAM KONTEKS POLITIK

HUKUM

A. Teori Hukum Menurut Roscoe Pound

“Law is a tool of social engineering”15

Adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum

itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,

hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang

mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk

mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini

memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.16

Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, dapat dilihat melalui

pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1. Pembuatan Hukum

Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat

untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social

engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut,

15. Law is a tool of social engineering adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

16. Bismar Nasution. Op. cit. .

8

maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang

harus dilindungi oleh hukum, yaitu17 :

1. Public Interest;

- Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat

negara; dan

- Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial

kemasyarakatan.

2. Individual interest; dan

- Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in

domestic relations); dan

- Kepentingan mengenai harta benda (interests of

substance).

3. Interest of personality.

- Kepentingan perlindungan integritas badaniah (physical

integrity);

- Kehendak bebas (freedom of will);

- Reputasi (reputation);

- Keadaan pribadi perorangan (privacy); dan

- Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan

pendapat (freedom of believe and opinion).

Jadi, apa yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah

menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan

pemerintah. Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/ atas

17. Mahmul Siregar. Loc cit.

9

dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan

nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara

adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan

oleh teori-teori positivisme hukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.18

Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang

terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi

pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi

pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.19

Hukum berasal dari pemerintah dalam hal ini menurut Bismar

Nasution apa yang disebutnya dengan top down.20 Pemerintah disini

dalam konteks badan eksekutif. Hasilnya adalah Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU), Keppres, Perpres, Inpres, Penpres, Kepmen/ Permen, dan

sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks pemerintah daerah, hasilnya

yaitu Perda Propinsi, Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Perda

Kabupaten/ Kota, Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Peraturan

Desa.21

Hukum itu berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti

apa yang diinginkan hukum tersebut. Hukum dapat melakukan perubahan

secara paksa. Agar mencapak kondisi yang diinginkan oleh hukum.

Hukum dipaksakan kebawah. Contoh : Peraturan Larangan Merokok,

18. Mahmul Siregar. Loc cit. 19. Mahmul Siregar. Loc cit. 20. Bismar Siregar. Op cit. 21. Satya Arinanto. Op cit.

10

berhenti merokok adalah kepentingan masyarakat. Jika negara memaksa

kita untuk merubah/ melarang ke arah yang lebih baik. Karena merokok

dapat merugikan kesehatan. Inilah yang disebut social control.22

GAMBAR I : Ilustrasi Hukum Berasal dari Atas (Top Down)

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik

peranan kekuatan politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara

resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah

institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan

untuk itu.23

2. Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan

pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum

dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan

22. Mahmul Siregar. Op cit. 23. Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di

Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

11

perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi

pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.24

Pada saat ini, perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering

kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai

tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi

kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing

pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul

adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan

menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling

menuduh, dan lain-lain.25

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang

ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya

dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap

kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi

berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat

dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat.26

Apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun

sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut

bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik

(manifesto politik27).

24. Bagir Manan. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan

Hukum. www.badilag.net. 2008. 25. Ibid. 26. Mahmul Siregar. Op cit. 27. Manifesto politik adalah pernyataan politik para penguasa.

12

B. Politik Hukum Menurut Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu

tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan

masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti

halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan

berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis-

religius (kosmis)”.28

Berdasarkan inti teori Von Savigny : “semua hukum pada mulanya

dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan

bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum

itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang

umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh

kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-

wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan

bahwa setiap masyararakat mengembangkan hukum kebiasaanya

sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan)

dan konstitusi yang khas29.

Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui

pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

28. I Made Arye Utama. Hukum Lingkungan.

http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008. h. 130.

29. Walter Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.

13

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena

hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana

hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.30

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di

satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena

masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada

di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu

juga berbeda.31

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan

beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut32 :

- Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada

dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh

karena itu perundang-undangan adalah kurang penting

dibandingkan dengan adat kebiasaan;

- Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang

mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih

kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat

lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi

disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip

hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu

30. Muhammad Abduh. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

31. Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.

32. Walter Friedman. Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

14

organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi

bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah

(kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai

kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat

akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang

relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang; dan

- Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara

universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya

sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi

yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum

adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain

dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya

oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist

melalui penelitian sepanjang sejarah.

GAMBAR II : Ilustrasi Hukum Berasal dari Bawah (Bottom Up)

PEMERINTAH

MASYARAKAT

H U K U M

15

Jadi, hukum itu berasal dari bawah ke atas. Dalam konteks bawah

ini dapat dilihat bahwa hukum berasal dari masyarakat yang diwakilkan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat di dalam

pemerintahan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat akan diaspirasikan

oleh DPR yang selanjutnya dibuat undang-undangnya dengan atau tidak

persetujuan dari Presiden, karena DPR mempunyai hak inisiatif dalam

pembuatan undang-undang yang dapat disebut bottom up.33

Namun, inisiatif DPR dalam pembuatan undang-undang tidak

mementingkan kepentingan rakyat, karena tidak ada yang bottom up.

“Tidak berimbangnya perumusan undang-undang antara Pemerintah dan

DPR”, seperti yang dikatakan oleh Bismar Nasution.34

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini

tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang

lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya

sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.35

33. Bismar Nasution. Op cit. 34. Bismar Nasution. Op cit. 35. Zulkarnain. Op cit. h. 8.

16

BAB IV

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND DAN FRIEDRICH

KARL VON SAVIGNY

A. Persamaan

Persamaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl

von Savigny adalah terletak pada cara pandang kedua para ahli tersebut

mengenai hukum yaitu sama-sama melalui kaca mata sosial yang tidak

terlepas dari masyarakat.

B. Perbedaan

Perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl

von Savigny, dapat dilihat dari36 :

a. Asal hukum, jika Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum

itu berasal dari atas ke bawah (atas disebut dengan

penguasa, sedangkan bawah disebut dengan masyarakat)

sedangkan Savigny berpendapat bahwa hukum itu berasal

dari bawah ke atas (bawah disebut dengan masyarakat,

sedangkan atas disebut dengan penguasa);

b. Fungsi hukum, jika Roscoe Pound mengatakan bahwa

fungsi hukum untuk melindungi kepentingan yang ada

dalam masyarakat, sedangkan Savigny tidak dapat

36. Bismar Nasution. Op cit.

17

menunjukkan secara jelas bagaimana persyaratan dari

suatu jiwa masyarakat itu sehingga menyebabkan tidak

dapat mengemukakan fungsi hukum tersebut.

18

BAB V

TEORI YANG DIPAKAI DALAM PEMBENTUKAN HIUKUM DI

INDONESIA

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X

menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur

dalam Pasal 53.37

Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas,

kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam

mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi

yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum

adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-

undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan

partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang

diperintahkan oleh undang-undang.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu

kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki

kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi

untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat

mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam

37. Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

19

membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem

konstitusional berdasarkan check and balances38, seperti yang dianut

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.39

Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk

dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada

kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori

Roscoe Pound (social engineering) yang top down.

Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan

Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe

Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).40 Pemerintah melakukan

rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di

Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.41

Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak

menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai

38. Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca

Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.

39. Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Op cit.

40. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

41. Bismar Nasution. Op. cit.

20

perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh

Presiden.42 Namun, dikarenakan Pemerintah juga mempunyai kehendak

yang sama dalam pengajuan RUU tersebut maka UU No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

tersebut memakai teori kedua para ahli.

42. Bismar Nasution. Op. cit.

21

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan makalah ini, dapat ditarik kesimpulan adalah

menurut Roscoe Pound, hukum berasal dari atas ke bawah (top down).

Atas sama dengan Pemerintah lalu bawah sama dengan masyarakat;

sedangkan menurut Von Savigny, hukum berasal dari bawah ke atas

(bottom up). Bawah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dengan kata lain sebagai perwakilan rakyat lalu atas sama dengan

Pemerintah yang melegitimasi kemauan masyarakat tersebut.

Hukum yang diterapkan di Indonesia kebanyakan berasal dari

badan eksekutif tidak dari legislatif, sehingga hukum lebih cenderung

kepada kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

B. Saran

Adapun yang ingin penulis sampaikan disini adalah seharusnya

badan legislatif sebagai pembuat undang-undang lebih mengutamakan

kepentingan masyarakat (kemauan masyarakat) dari pada kepentingan

pribadi atau golongan, terbukti dengan banyaknya undang-undang yang

dibuat oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali.

22

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1.

Friedmann, Walter. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.

Manan, Bagir. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.

Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

Utama, I Made Arye. Hukum Lingkungan. http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lp

23

g=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008. h. 130.

Walter, Friedman. Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.

Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.

Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.