peran bank indonesia dalam pemberdayaan usaha …

PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KLASTER PENGENDALI

INFLASI DI JAMBI

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

LUSIANA

NIM : EPS 150537

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M B I

1439 H/2018 M

Scanned by CamScanner

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Jambi pada Triwulan I-2017 tumbuh sebesar 4,27% (yoy),

melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya 6,35% (yoy) dan

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I-2017 5,01%

(yoy). Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, menurunnya pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jambi pada triwulan I-2017 diakibatkan menurunnya kinerja sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan seiring menurunnya produksi kelapa sawit yang

memasuki masa istirahat produksi. Selain itu, perlambatan juga terjadi pada sektor

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan reparasi sepeda motor akibat

sedikit tekanannya tarif tenaga listrik untuk pelanggan 900VA yang dilakukan

bertahap pada Januari , Maret dan Mei 2017.1 Selain kedua sektor tersebut, sektor

pertambangan dan penggalian juga berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi

Jambi di Triwulan I-2017, akibat beberapa sumur migas baru mulai beroperasi.

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2017, sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan menyumbangkan tertinggi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 2,29%

diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 0,39% dan sektor pedagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan reparasi motor sebesar 0,34%. Sementara dari tingkat

pertumbuhan, 3 (tiga) sektor tercatat mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada

Triwulan I-2017 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (9,84%

1 Bank Indonesia, Teguh Arifyanti dan Kawan (FAES) “Kajian ekonomi dan keuangan

regional” 2017 hal.11

2

yoy), sektor informasi dan komonukasi (9,07 yoy) dan sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan (8,67% yoy).2

Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada

Triwulan I-2016 disebabkan terkontraksinya investasi sektor swasta akibat

menurunnya inventori secara signifikan dari -5,22% yoy pada Triwlan IV-2016

menjadi -154,54% yoy pada triwulan I-2017. Selain itu, perlambatan pada triwulan I-

2017 juga didorong oleh terkontraksinya pengeluaran pemerintah sebesar 2,27% yoy

serta terbatasnya pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tumbuh besar 4,33%

(yoy). Sepanjang Triwlan I-2017, tercatat terjadi penurunan yang sangat signifikan

dalan inventori akibat produksi pada triwulan I-2017. Sementara itu, realisasi belanja

pemerintah tercatat cukup rendah serta turut andil dalam perlambatan perekonomian

di triwulan I-2017. Cukup rendahnya realisasi belanja pemeritah sebagai akibat masih

berlangsungnya reorganisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pertumbuhan ekonomi jambi pada triwulan berjalan (Triwulan II-2017)

diperkirakan berada pada kisaran 4,57%-5,07% (yoy). Pertumbuhan ekonomi

diperkirakan masih bersumber dari pertumbuhan sektor utama provinsi Jambi yaaitu

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar, eceran,

resparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan. Pertumbuhan pada

sektor utama tersebut sebagai dampak positif dari masih terjaganya harga komoditas

perkebunan di level yang menguntungkan (kelapa sawit dan karet) serta

meningkatnya ekspekstasi konsumen menghadapi hari besar keagamaan. Sektor lain



3

yang diperkirakan tumbuh dan menyumbangkan andil bagi pertumbuhan ekonomi

Jambi adalah sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan

serta informasi dan komunikasi.3

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2015-20174

Tahun Jumlah pertumbuhan ekonomi

Triwulan I-2015 6,59%

Triwulan II-2015 5,2%

Triwulan III-2015 4,5%

Triwulan IV-2015 3,18%









Sumber : bi.co.id

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk

dicermati dan disikapi. Pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai

hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun

demikian, dengan berbagai keterbatasan yang ada. UMKM masih diharapkan mampu

menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan



4 https://WWW.bi.go.id

4

sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia

UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Di Indonesia. Hal ini

dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya di

bandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap

tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai

bagian dari pembangunan.

Sampai saat ini pengembangan UMKM masih banyak memiliki banyak

hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat.

Hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM meliputi dari

berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lain saling berkaitan antara lain :

biaya ataupun modal produksi/proses yang masih tinggi, tingkat produktivitas yang

belum optimal, teknologi pengembangan yang belum/ minim serta sempitnya akses

pemasaran. 5

Pada triwulan IV-2015, inflasi Kota Jambi tercatat 1,37% (yoy), lebih rendah

dibanding triwulan sebelumnya (5,29% yoy), dan lebih rendah dari rata-rata inflasi

triwulan IV dalam tiga tahun terakhir (6,28% yoy), serta lebih rendah dari inflasi

nasional (3,35% yoy). Berdasarkan asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Jambi penurunan Tingkat inflasi di Kota Jambi utamanya disebabkan oleh

deflasi pada kelompok vilatile food yang relatif dalam yaitu sebesar 3,20% (yoy),

setelah mengalami inflasi pada triwulan sebelumnya (0,76% yoy) seiring dengan

turunnya permintaan masyarakat akibat kabut asap yang menghentikan aktivitas

5 Bank Indonesia, Galih Riyandi dan kawan (UAEK) “kajian ekonomi dan keuangan regional”

2015

5

perekonomian masyarakat pada Triwulan IV-2015. Tingkat Inflasi tahunan (yoy) di

kota Jambi berada di urutan ke-6 (enam) terendah di 23 kota yang dihitung tingkat

inflasinya di Sumatera.

Pada tahun 2017 Inflasi di Provinsi Jambi secara keseluruhan di perkirakan

berada pada kisaran 4,19% - 4,69% (yoy) meningkat dibandingkan realisasi Inflasi

tahun 2016 (4,39% (yoy). Meningkatnya inflasi tahun 2017 utamanya didorong

kenaikan tarif listrik, BBM, rokok dan bahan angkutan udara, kenaikan harga barang-

barang kebutuhan rumah tangga (consumer goods) dan biaya pendidikan, serta

kenaikan harga komoditas bahan pangan seperti bawang merah.6

Tabel 1.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi 7

Tahun Tingkat inflasi







Tiwulan III-2016 3,86%



Triwulan II-2017 3.82%



Sumber : bi.go.id



7 https://WWW.bi.go.id

6

Sebagai Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peran yang

sangat penting dan sangat strategi dalam membantu perkembangan UMKM,

khususnya dalam bidang komoditi, ternak dan nelayan, perkebunan, tekstil, dan

berbagai macam usaha di sektor ekonomi lainnya. Program pengembangan UMKM

bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Untuk menunjang kesajahteraan masyarakat, bank Indonesia berupa untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, agar masyarakat tidak

terbebani oleh kenaikan harga barang-barang. Salah satunya dengan membuat

berbagai program untuk pengembangan UMKM. Program UMKM bank Indonesia

terdiri dari program pengembangan UMKM dan sektor Riil dan program sosial bank

Indonesia. 8

Bank Indonesia telah mengembangkan 189 Klaster komoditas ketahanan

pangan dan lainnya, meliputi 21 komoditas di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia

di seluruh Indonesia. Klaster binaan Bank Indonesia memanfaatkan lahan seluas

8.183 Ha, dan menyerap 38.434 tenaga kerja dan total pembiayaan sebesar Rp.14,00

Miliar sampai Pada tahun 20179. Sedangkan di Bank Indonesia Provinsi Jambi,

Menurut Pak Syafi’i (Pegawai BI Unit FPPU) menjelaskan bahwa sampai saat ini ada

7 klaster UMKM yang di bawah binaan KPwBI Provinsi Jambi dan Bank Indonesia

Mempunyai Pola tersendiri Untuk pengembangan UMKM tersebut.10

8 Krestina “Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung Terhadap Pengingkatan

Produktifitas UMKM di Lampung Selatan” , Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017 hal.5

9 Bank Indonesia “Materi Forum Koordinasi KP-KPwDN Bank Indonesia Triwulan 2018”

hlm.26

10 Syafi’I (Karyawan BI bagian FPPU)

7

Strategi yang dilakukan Bank Indonesia jambi dalam pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pengendali inflasi memiliki beberapa tahapan.

Program pengembangan (RoadMap) Program pengembangan UMKM BI mengacu

pada empat fase yaitu :

1. Fase inisiasi (fase 1) merupakan fase awal program yang bertujuan menyusun

formulasi kegiatan (sasaran UMKM dan jenis intervensi) serta mendapatkan

komitmen dari berbagai stakeholders untuk membangun potensi ekonomi lokal.

2. Fase implementasi (fase 2), merupakan fase penerapan berbagai komitmen dari

stakeholders.

3. Fase pengembangan/ekspansi (fase 3), merupakan tahap

pengembangan/perluasan komitmen dari stakeholders

4. Fase pashing out (fase 4). Tahap phasing out dilaksanakan setelah program siap

dialihkan kepada pihak lain seperti Pemda atau stakeholders lainnya di daerah

yang menjadi mitra.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

mengangkat judul penelitian “Peran Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Klaster Pengendali Inflasi Di Jambi"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang telah dikemukakan di

atas, maka yang menjadi tujuan penulisan laporan ini adalah ingin mengetahui.

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam

pengembangan UMKM Klaster Pengendali Inflasi di Jambi ?

8

2. Bagaimana keefektifan strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam

pengembangan UMKM di Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam

pengembangan UMKM Klaster Pengendali Inflasi di Jambi ?

2. Untuk mengetahui keefektifan strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia

dalam pengembangan UMKM di Jambi ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian laporan ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program

study diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN STS Jambi.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan

kepada bank Indonesia jambi dalam mengembangkan UMKM.

c. Hasil Laporan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan

dalam menulis bagi penulis sendiri, serta digunakan sebagai bahan masukan

bagi mahasiswa dalam pembuatan laporan selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam maka penulis

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi objek

9

penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya

meneliti UMKM yang dibina Oleh bank Indonesia, selain itu peneliti juga

membatasi diri dalam hal klaster usaha dimana klaster yang akan diteliti yaitu

hanya klaster yang berhubungan dengan ketahanan pangan yang dibina oleh

Bank Indonesia yaitu cabai merah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskritif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan belum diukur

dari sisi kuantitas, jumlah, intensits atau frekuaensinya . Pendekatan kualitatif

diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,

masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.11

2. Sumber Data

Dalam usaha melakukan pengumpulan data yang diperoleh dalam

penulisan ini jenis data yang diambil dengan cara sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber

pertama dilokasi penelitian. Data primer dalam penulisan ini diperoleh

11

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Baru Press, (Yogyakarta, 2014) hlm.19

10

melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak KPwBI Prov.

Jambi yaitu kepada pegawai BI yang ada di Fungsi Pelaksanaan

Pengembangan UMKM (FPPU) mengenai pola pengembangan UMKM

KPwBi Prov. Jambi.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak

langsung melalui perantara atau bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya. Data skunder pada penulisan ini meliputi : sejarah

lokasi, dan juga data lain yang diperlukan untuk penulisan laporan ini.

Data sekunder dalam penulisan laporan ini dengan cara melakukan

dengan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan,

atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penulisan laporan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini digunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan pengamatan aktivitas pencatatan fenomena yang

dilakukan secara sistematis pengamatan dapat dilakukan secara terlihat

(partisipasi) ataupun nonpartisipasi. Dalam hal ini penulis mengamati

secara langsung dengan aktivitas atau kegiatan kerja di Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melalui kegiatan magang.

b. Wawancara

11

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan guna bertujuan

untuk penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden. Dalam hal ini, penulis mengajukan

pertanyaan dati Tanya jawab kepada pihak bank Indonesia yakni pegawai

Bank Indonesia yang berada di Fungsi Pelaksanaan Pengembangan

UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah data tersimpan dalam bahan

berbentuk dokumen yang menggunakan bukti yang akurat. Sebagian

besar data yang tersedia yaitu berbentuk suatu laporan. Sifat utama data

ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada

waktu silam.12

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian

ini adalah menganilisis data. Adapun teknik analisi data yang digunakan

adalah :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari

tema dan polanya.

12

Juliansyah Noor, metode penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), hlm.138

12

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks

bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung

oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulanyang kredibel.13

G. Waktu dan Lokasi Magang

1. Waktu

Adapun kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu terhitung

dimulai tanggal 05 Februari sampai dengan 29 Maret 2018. Dengan

ketentuan jam kerja sebagai berikut :

Senin s/d Jumat : Pukul 07.45 s/d 17.00 WIB

13

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta

2016),hal.247-252

13

Jam istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Sabtu s/d Minggu : Libur

2. Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang dan penyusunan laporan magang ini dilaksanakan di

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jambi Jl. Jendral Ahmad Yani

No. 14, Telanaipura.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pemahaman penjelasan, dan penelaahan pokok

permasalahan yang akan dibahas maka laporan akhir ini disusun dengan

sistematik sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah,

Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka.

BAB II : Bab ini membahas tentang Metode Penelitian yang

meliputi Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode

Pengupulan Data dan Teknis Analisis Data.

BAB III : Bab ini Membahas Tentang Gambaran Umum mengenai

Bank Indonesia.

BAB IV : Bab ini membahas Hasil Penelitian. Dalam bab ini penulis

akan membahas tentang Peran Bank Indonesia dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) Klaster Pengendali Inflasi KPwBI Jambi.

14

BAB V : Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi tentang

kesipulan dan saran.

15

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk memberikan gambaran atas batasan-

batasan tentang teori-teori yang akan dipakai landasan penelitian yang dilakukan.

1. Defenisi UMKM

Defenisi UMKM menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalu

TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/21998 tentang politik ekonomi dalam rangka

demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan

sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan , peran dan

potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin

seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian

UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkebangan yang

semakin dinamis berubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai

berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

16

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi yang produktif yang dilakukan oleh

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha swasta, usaha

patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.

e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan

Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan

berdomisili di Indonesia.14

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

14 Yuli Yahmini Suci “perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di

Indonesia “Vol.6 No.1 Januari 2017, hlm.54

17

Tabel 1.3 Kriteria UMKM

No. Uraian Kriteria

Asset Omzet

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta

2 USAHA KECIL

> 50 Juta - 500

Juta

> 300 Juta - 2,5

Miliar

3 USAHA MENENGAH

> 500 Juta-10

Miliar

> 2,5 Miliar - 50

Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 201315

2. Defenisi Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, fungsi, tujuan , dan tugas yang

dijalankan serta bagaimana operasi dan organisasi bank sentral, merupakan

bagian penting yang harus diketahui.

UUD 1945 23 D: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-

undang” Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai berlakunya UU No.

11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal

1 Juli 1953.16

15 Indra Suyahya “Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pembangunan

Ekonomi Masyarakat”Vol.1 No.1 September 2014, Hlm.26

16 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

18

Setelah Orde Baru berlalu, melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus sebagai badan hukum dan lembaga

negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak

lain. Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan

transparansi.17

Kewenangan Bank Indonesia menurut UU No. 23 tahun 1999.

Bank Indoneisa adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang :

a. Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara

b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter

c. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

d. Menjaga stabilitas sistem keuangan

e. Menjalankan fungsi sebgai “lender of the last resort”

Dari aspek usaha, bank sentral memiliki perbedaan dengan lembaga

keuangan yang lain. Dalam menjalankan kegiatannya, bank sentral sebagai

lembaga publik tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tetapi

menekankan efesiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang

sebesar-besarnya.18

17 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

18

Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo”Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebansentralan”2014 Hlm.58

19

3. Defenisi Klaster

Defenisi klaster adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang

saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang,

infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi

dan teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait19

. Kunci

keberlanjutan pengembangan klaster adalah yaitu terciptanya kerjasama antar

stakeholder dan efisiensi kolektif yang dapat dilakukan pada semua lini tahapan

produksi mulai dari penyediaan input, produk, proses produksi, pemasaran dan

distribusi hingga ke konsumen akhir. Jalinan kerjasama dalam lingkungan usaha

klaster memberikan manfaat positif dengan menciptakan rantai nilai produksi

yang saling menguntungkan sehingga produktivitas usaha dapat ditingkatkan.

Pendekatan klaster diharapkan mampu memberikan solusi untuk meningkatkan

daya saing industri di daerah. Klaster industri adalah sejumlah perusahaan dan

lembaga yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, serta saling berhubungan dalam

bidang yang khusus dan mendukung persaingan. Klaster tidak hanya dibangun

dari hadirnya industri, tetapi industri harus saling terhubung.20

4. Defenisi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa (kebutuhan pokok

masyarakat) secara umum. Alasan terjadinya Inflasi karena pasokan dan

permintaan (supply dan demand), musiman dan perilaku konsumen (antara lain:

Panen raya, puasa dan hari raya, linuran sekolah, tahun ajaran baru), kebijakan

19 Sesuai pedoman Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia tahun 2011

20

Mukhlis, Dirta Pratama Atiyatna; Nabila Dehannisa Jurnalnya “Pengembangan Ekonomi

Lokal Kota Pal embang Melalui Kajian Potensi Klaster Industri Kecil” Vol.2, No.2, 2014 hal.69

20

harga dai pemerintah (seperti : kenaikan harga BBM, kenaikan tarif

listrik/PDAM, kenaikan tarif angkutan).21

Jenis-jenis inflasi

a. Inflasi adalah komposit dari inflasi inti, inflasi asministratif dan inflasi

bergejolak.

b. Inflasi inti adalah komponen inflasi barang/jasa yang pergerakannya

cenderung tetap (persisten). Terjadi karena ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan

keseimbangan permintaan dan penawaran. Inflasi inti mudah dikontrol (BI).

c. Inflasi administratif adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya

diatur pemerintah. Misalnya harga BBM, TDL, telpon, angkutan, PDAM,

dan harga rokok. Inflasi administratif sulit dikontrol.

d. Inflasi bergejolak adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan

harganya sangat bergejolak karena faktor tertentu (musim panen, gangguan

distribusi, bencana alam dan hama). Misalnya harga beras, cabai, daging

ayam ras, bawang merah, dan sayuran atau buah-buahan lain. Inflasi

bergejolak sulit dikontrol.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai

oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran

inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi

ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan

21 Yos Rusdiansyah, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Pada RAKORDA TPID SE-Prov.

Jambi, 13 Oktober 2014

21

(PMK). Berdasarkan PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun

2016, 2017, dan 2018 tanggal 21 Mei 2014 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk periode 2016 – 2018, masing-masing sebesar 4%, 4%, dan

3,5% , dengan deviasi masing-masing ±1%. Sementara, sasaran inflasi 2019-

2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

124/PMK.010/2017, masing-masing sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0%, dengan

deviasi masing-masing ±1%.22

Tabel 1.4 Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi

Tahun Target Inflasi Inflasi Aktual (%, yoy)

2015 4+1% 3,35

2016 4±1% 3,02

2017* 4±1% 3,61

Sumber : bi.co.id

B. Tinjauan Pustaka

1. Krestina “Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung Terhadap

Pengingkatan Produktifitas UMKM di Lampung Selatan” mengatakan bahwa

strategi yang di gunakan dalam pemberian program klaster Bank Indonesia

lampung untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Lampung Selatan

kecamatan Tanjungsari dengan jenis Klaster Sapi PO yaitu sesuai dengan proses

tahapan program klaster dan akan lebih baiknya lagi jika peningkatan

produktivitas di dukung oleh pemberian teknologi yang merata untuk seluruh

kelompok sapi PO oleh Bank Indonesia Lampung di Kecamatan Tanjungsari dan

22 https://www.bi.go.id

22

juga Bank Indonesia Lampung dapat lebih mengenbangkan komoditi unggulan

ini agar mampu bersaing di pasar ekspor yang nantinya akan lebih meningkatkan

pendapatan peserta klaster dan juga peningkatan penjualan.23

2. Dara Sekar Utami “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Unggulan Bank Indonesia Provinsi Jambi” mengatakan bahwa Bank Indonesia

mengimplementasikan tiga strategi utama untuk mendukung pengembangan

UMKM yaitu :24

a. Memperluas dan memperdalam infrastruktur keuangan pendukung antara lain

melalui inisiasi pilot project pengingkatan usaha kecil dan menengah serta

mendorong fungsi itermediasi kepada UMKM.

b. Mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar menjasi Feasible (layak) dan

bankable (memenuhi persyaratan bank) antara lain melalui program

pengembangan wirausaha Bank Indonesia dan pelatihan pencatatan transaksi

keuangan sederhana.

c. Menyediakan kajian dan informasi untuk medukung akses pembiayaan

UMKM.

3. Andang Setyobudi “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM)” mengatakan Peranan Bank Indonesia dalam

pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti

23 Krestina “Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung Terhadap Pengingkatan

Produktifitas UMKM di Lampung Selatan”(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung,2017.

24 Dara Sekar Utami “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Unggulan

Bank Indonesia Provinsi Jambi”(fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri STS

Jambi,2017)

23

kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi

disesuaikan dengan perundang-undangan baru yang berlaku. Untuk itulah,

kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM

adalah dalam rangka mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan

serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat, sehingga dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional.25

Perbedaan penulisan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel

yang penulis butuhkan, dimana pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan ke

Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung Terhadap Pengingkatan

Produktifitas UMKM di Lampung Selatan, Strategi Pengembangan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah Unggulan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Peran Bank

Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Bank Indonesia dan Menengah

(UMKM), sedangkan penulis meneliti bagaimana peran Bank Indonesia dalam

pemberdayaan UMKM pegendali inflasi yang ada di Jambi. Selain itu, penulisan ini

dilakukan di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi jambi dan dalam

Penelitian sebelumnya belum ada diteliti.

25 Andang Setyobudi “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM)”Vol.5 No.2. 2007

24

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bank Indonesia Provinsi Jambi

1. Sejarah Bank Indonesia Provinsi Jambi

Pada tahun 1966 Bank Indonesia Jambi menjalankan kegiatan

operasionalnya di Gedung Bank Exim Lantai 4. Satu tahun kemudian tepatnya

pada tanggal 22 februari 1967, Kantor Bank Indonesia di Sipin diresmikan oleh

Gubernur Bank Indonesia periode 1966-1973 yakni Bapak Radius Prawiro.

Pada tahun 1974 dimulailah pembangunan gedung kantor baru yang

bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Telanai pura, Kota

Jambi dan pada tanggal 22 februari 1977 gedung tersebut resmi digunakan dan

diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia yang pada saat itu sedang menjabat

yakni Rachmat Saleh. Gedung tersebut masih aktif digunakan sampai saat ini

untuk kegiatan operasional Bank Indonesia Jambi. Sedangkan kantor lama yang

berlokasi di Sipin saat ini beralih menjadi Kompleks Rumah Dinas Bank

Indonesia Kelas III.26

26 Sumber : Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jambi

25

2. Visi dan Misi Bank Indonesia Provinsi Jambi

a. Visi Bank Indonesia Provinsi Jambi

Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas

Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun

nasional.

b. Misi Bank Indonesia Provinsi Jambi

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai

rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan

kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi

daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan

berkesinambungan.27

3. Kegiatan Operasional Bank Indonesia Provinsi Jambi

Bank Indonesia Provinsi Jambi dipimpin oleh Bayu Martanto selaku

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Bank Indonesia Provinsi

Jambi membagi fokus kerjanya dalam dua bidang, yakni Bidang Advisory dan

Pengembangan Ekonomi serta Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang

Rupiah, Layanan dan Administrasi, dimana dua bidang ini membawahi beberapa

unit kerja yang ada di Bank Indonesia Provinsi Jambi. Kegiatan Operasional

kedua bidang ini secara umum dijabarkan sebagai berikut:


26

a. Kegiatan Operasional Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi ini dipimpin oleh ibu

Meily Ika Permata selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia.

Kegiatan Operasional bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi ini

secara umum, antara lain:

1) Menyelenggarakan diskusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Provinsi Jambi serta beberapa Kabupaten di Jambi.

2) Memberikan bantuan tekhnis kepada perbankan dan atau Konsultan

Keuangan Mitra Bank (KKMB) selaku pendamping Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM).

3) Mengembangkan klaster perekonomian dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM).

4) Melaksanakan Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan survey lainnya

sesuai dengan kebutuhan.

5) Membuat buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah

6) Membuat Kajian Ekonomi Keuangan Regional

7) Memberikan masukan atau input kepada Pemda dan stakeholders lainnya

di daerah28

Bidang Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi

Jambi ini membawahi empat unit kerja. Masing-masing unit kerja dipimpin oleh

Kepala Unit atau Manager dengan fokus kerja atau tugas yang berbeda-beda tiap

unitnya, antara lain sebagai berikut:


27

b. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK)

Kepala unit atau Manager dari Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan

Keuangan (FDSEK) ini adalah Bapak Ihsan Wahyu P. Tugas dari unit ini adalah

sebagai berikut:

1) Melaksanakan dan mengkonsolidasikan kegiatan survey untuk kepentingan

bidang moneter, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem

pembayaran.

2) Melaksanakan dan mengkonsolidasikan kegiatan liaison serta menyusun

laporan hasil liaison.

3) Menganalisis dan menyusun laporan hasil survey

4) Menganalisis dan menyusun laporan hasil liaison

5) Mengumpulkan, menyusun, mengelola dan mengembangkan data dan

informasi bidang ekonomi moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem

pembayaran.

6) Mengumpulkan, menyusun, mengelola dan mengembangkan data dan

informasi produk unggulan daerah.

7) Mengelola database informasi bidang ekonomi moneter, stabilitas sistem

keuangan dan sistem pembayaran, hasil survey, hasil liaison dan indikator

ekonomi makro lainnya dalam kerangka sistem informasi ekonomi regional.29

c. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans (FAES)

Kepala unit atau manager dari Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

(FAES) ini adalah Ibu Yanny. Tugas dari unit ini adalah sebagai berikut:


28

1) Melakukan asessmen perkembangan ekonomi moneter, sektor keuangan dan

sistem pembayaran di Provinsi Jambi.

2) Melakukan proyeksi perkembangan ekonomi moneter, sektor keuangan dan

sistem pembayaran di Provinsi Jambi.

3) Menyusun usulan rekomendasi kebijakan inflasi di Provinsi Jambi dalam

kerangka pengendalian inflasi daerah.

4) Melakukan tracking dan proyeksi jangka pendek terhadap inflasi, permintaan

agregat dan komponen PDB sektoral.

5) Melakukan review sasaran inflasi dan menyusun susulan sasaran inflasi

Provinsi Jambi.

6) Melaksanakan kajian pengembangan keuangan sektor riil UMKM di wilayah

kerja

d. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU)

Kepala unit atau Manager dari Fungsi Pelaksanaan Pengembangan

UMKM (FPPU) ini adalah Ibu Eva Ariesty. Tugas dari unit ini adalah sebagai

berikut:30

1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian, kesepakatan program

yang potensial dalam pengembangan sektor riil dan melaksanakan

identifikasi permasalahan secara spesifik untuk komoditi, industri, bidang

usaha tertentu.

2) Melaksanakan pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung fungsi

intermediasi lembaga pembiayaan.


29

3) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan sektor riil berdasarkan

hasil identifikasi.

4) Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis

penelitian, pelatihan untuk perbankan dan sektor riil UMKM.

5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada lembaga

pembiayaan, pendamping dan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas

intermediasi kepada sektor riil UMKM.

6) Melakukan koordinasi dengan Stakeholders daerah untuk memberikan

bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepala perbankan dan BDSP dalam

rangka pemberdayaan sektor riil UMKM.

e. Fungsi Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan (FKKK)

Kepala Unit atau Manager dari Fungsi Komunikasi dan Koordinasi

Kebijakan (FKKK) ini adalah Ibu Aya Sophia. Tugas dari unit ini adalah sebagai

berikut:31

1) Menyusun materi diseminasi atas kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

2) Melakukan koordinasi pengendalian inflasi dengan pemerintah daerah.

3) Melakukan kompilasi dan menyelaraskan hasil assesmen dan produk utama

unit-unit kerja didalam suatu kerja terkait.

4) Melakukan kegiatan fungsi investor relation program untuk meningkatkan

investasi daerah.

5) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi dan diseminasi atas hasil-

hasil kajian ekonomi serta pelaksanaan tugas Bank Indonesia.


30

6) Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kebanksentralan kepada

masyarakat.

7) Memberikan informasi terkait dengan perkembangan ekonomi daerah dan

kebijakan Bank Indonesia termasuk penyediaan narasumber.

8) Melaksanakan tugas sebagai pusat informasi.

9) Memberikan layanan informasi pengkreditan kepada masyarakat dan satker

internal serta kepentingan publikasi.

10) Melaksanakan dan melakukan pengelolaan program sosial Bank Indonesia.

11) Melakukan kerjasama dan partnership dalam rangka pelaksanaan beasiswa.

12) Mengevaluasi proposal program magang pihak ke-3, melaksanakan program

magang, memonitor dan mengevaluasi program magang pihak ketiga.

13) Menyelenggarakan program manajemen perpustakaan dan pengetahuan

untuk mendukung riset dan edukasi dibidang kebanksentralan.

14) Memberikan informasi atas permintaan Stakeholders terkait dengan Undang-

Undang KIP.32

f. Kegiatan Operasional Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang

Rupiah, Layanan dan Administrasi

Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan

Administrasi ini dipimpin oleh Bapak Poltak Sitanggang selaku Deputi Kepala

Perwakilan Bank Indonesia. Kegiatan Operasional bidang Sistem Pembayaran,

Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi ini secara umum, antara

lain:


31

1) Mengatur distribusi uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

2) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

3) Mensyelenggarakan kliring antar bank baik lokal maupun nasional.

4) Memperlancar sistem pembayaran melalui sistem RTGS (Real Time Gross

Settlement).

5) Menginformasikan perkembangan kurs rupiah terkini terhadap berbagai

mata uang mitra dagang utama.

6) Menyelenggarakan kas keliling dengan prinsip “Clean money policy” sampai

ke kabupaten dan beberapa pulau-pulau kecil.

Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan

Administrasi Bank Indonesia Provinsi Jambi ini membawahi 4 unit kerja.

Masing-masing unit kerja dipimpin oleh Kepala Unit atau Manager dengan fokus

kerja atau tugas yang berbeda-beda tiap unitnya, antara lain sebagai berikut :33

g. Unit Satuan Layanan dan Administrasi (SLA)

Kepala Unit atau Manager dari Unit Satuan Layanan dan Administrasi

(SLA) ini adalah Bapak Imam Termizi. Tugas dari unit ini adalah sebagai

berikut:

1) Mendistribusikan dan menatausahakan dokumen masuk dan keluar.

2) Pengelolaan dan pemeliharaan arsip di Sentral Khazanah Arsip (SKA).

3) Melaksanakan kegiatan protokoler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


32

4) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja dibidang sekretariat

dan protokoler.

5) Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta

gangguan kamtib terhadap aset dan personil serta melakukan koordinasi

dengan pihak yang berwajib.

6) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di area perkantoran dan

perumahan Bank Indonesia.

7) Melaksanakan pengadaan, pengurusan izin dan penggunaan serta

pengelolaan perlengkapan pengamanan.

8) Menyelenggarakan upacara bendera untuk hari besar nasional.

9) Mengoperasikan dan memelihara Integrated Security System (ISS) di area

perkantoran satuan kerja antara lain: acca system, CCTV system, security

alarm system, fire alarm system, communication system.34

Unit Satuan Layanan dan Administrasi (SLA) ini juga membawahi satu unit

kerja, yakni Unit Manajemen Logistik, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan dan menatausahakan pengadaan barang dan jasa termasuk

aset Bank Indonesia.

2) Melaksanakan dan menatausahakan pemeliharaan perangkat lunak dan keras

terkait dengan teknologi informasi.

3) Mendukung kinerja satuan kerja dalam bentuk penyediaan logistik dan

melakukan monitoring program kerja anggaran.


33

4) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan,

penggembangan, pembinaan dan penilaian kerja serta pemutusan hubungan

kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purna tugas.

h. Unit Operasional Sistem Pembayaran (UOSP)

Kepala Unit atau Manager dari Unit Operasional Sistem Pembayaran

(UOSP) ini adalah Ibu Tetty Suharty. P. Tugas dari unit ini adalah sebagai

berikut:

1) Monitoring penyelenggaraan kliring lokal non BI.

2) Melakukan sertifikasi kepada calon peserta.

3) Memproses permohonan penyelenggaraan kliring lokal di wilayah kerja

Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan melakukan persiapan administrasi

dan teknis pelaksanaan implementasi diwilayah kliring lokal.

4) Melakukan analisis dan perhitungan bantuan keuangan kepada

penyelenggara kliring lokal selain Bank Indonesia.

5) Layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan pembayaran di daerah.

6) Merencanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan layanan

bank atau non bank.

7) Merencanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan

pengolahan uang35

.

8) Merencankan, mengawasi, mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi

kegiatan distribusi uang serta barang titipan sementara dalam Khazanah.


34

i. Unit Perizinan dan Pengawasan SP, PUR dan KI (UPSPURKI)

Kepala Unit atau Manager dari Unit Perizinan dan Pengawasan SP, PUR

dan KI (UPSPURKI) ini adalah Ibu Berti Pracimasanti. Tugas dari unit ini adalah

sebagai berikut:

1) Melaksanakan perizinan (pembukaan, perpanjangan dan pencabutan)

Kegiatan Layanan Uang (KLU).

2) Melaksanakan pengawasan KLU.

3) Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/ penutupan, serta

melaksanakan pengawasan kas titipan.

4) Mengelola data dan informasi SP dan PUR serta KI.36

5) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU).

6) Menyusun analisis/ kajian terkait SP dan PUR serta KI.

7) Merencanakan dan melaksanakan program KI.

8) Melakukan koordinasi/ kerjasama dan/ atau implementasi program KI.

9) Memberikan layanan informasi dan mediasi perlindungan konsumen sistem

pembayaran.

j. Unit Pengelolaan Uang Rupiah (UPUR)

Kepala Unit atau Manager dari Unit Pengelolaan Uang Rupiah adalah

Bapak Ismidul Ainain yang bertindak sebagai Kasir Senior. Tugas dari unit ini

adalah sebagai berikut:

1) Mempersiapkan rencana modal kerja harian dan menghitung ulang modal

kerja yang sudah disiapkan oleh Unit Distribusi Uang baik dalam hal


35

kegiatan, bayaran Bank dan Non Bank, penukaran, layanan kas luar kantor

yaitu kas kliring dan kas titipan dan penjualan uang rupiah.

2) Melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban serta menyerahkan hasil

kerja transaksi untuk kegiatan, setoran bank dan non bank, layanan kas

diluar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan serta sisa modal kerja.

3) Melakukan tindak lanjut atas klarifikasi temuan uang yang diduga palsu dari

stakeholders dan unit pengelola uang.

4) Monitoring mailing list setoran dan bayaran secara periodik.

5) Mempersiapkan rencana modal kerja, menghitung ulang modal kerja serta

melaksanakan kegiatan pengolahan uang dan mempertanggungjawabkan

kegiatan pengolahan uang dan mempertanggungjawabkan untuk kegiatan,

hitung ulang dengan mesin sortasi uang kertas dan pemusnahan UK min

racik uang kertas.

6) Melakukan tindak lanjut atas temuan selisih lebih atau kurang hasil hitung

ulang yang disebabkan karena selisih jumlah perbedaan pecahan dan uang

palsu.

7) Memantau dan melaporkan pemeliharaan dan kinerja peralatan kas atau

sarana lainnya.

8) Memantau penggunaan dan persediaan supplies yang dibutuhkan dalam

kegiatan operasional kas.

9) Melakukan pengelolaan fisik uang dan dokumen lain37

.


36

B. Hasil Kegiatan Magang

1. Strategi yang dilakukan oleh KPwBI di Provinsi Jambi dalam

pengembangan UMKM

Dengan adanya strategi pemberdayaan UMKM BI diharapkan dapat

terwujudnya pengembangan UMKM yang mendukung pencapaian kebijakan

utama Bank Indonesia. sasaran utamanya yaitu kebijakan Moneter. Klaster Bank

Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 2006, lalu pada tahun 2009

pengembangan klaster dilakukan oleh hampir seluruh KPwDN di seluruh

Indonesia. Dan komoditas yang dikembangkan masih terbatas, hanya komoditas

unggulan/ atau komoditas yang berpotensi untuk daerah saja. Lalu pada tahun

2014 pemberdayaan klaster diarahkan pada komoditas yang mendukung

ketahanan pangan, komoditas sumber tekanan inflasi dan komoditas berorientasi

ekspor. Dan tahun 2016 sampai sekarang menambah kajian arah pengembangan

klaster komoditas pangan mendukung pengendalian inflasi.38

Sampai saat ini Bank Indonesia jambi Provinsi Jambi, Menurut Pak

Syafi’i (Pegawai BI Unit FPPU) menjelaskan bahwa sampai saat ini ada 7 klaster

UMKM yang di bawah binaan KPwBI Provinsi Jambi dan Bank Indonesia

Mempunyai Pola tersendiri Untuk pengembangan UMKM tersebut. 39

UMKM

unggulan yang dibina Bank Indonesia Jambi diantaranya seperti : Batik Jambi,

Kopi, Pinang dan Karet. Sedangkan untuk ketahanan pangan seperti : Ayam

Broiler, Padi dan Cabai Merah.

38 Bank Indonesia “Materi Forum Koordinasi KP-KPwDN Bank Indonesia Triwulan 2018”

hlm.24

39 Syafi’I (Karyawan BI bagian FPPU)

37

a) Road Map dan Jangka Waktu Pemberdayaan Klaster

Program pengembangan UMKM pada prinsipnya dilakukan oleh BI untuk

jangka waktu tertentu dan setelah itu akan dialihkan kepada pihak lain setelah

UMKM melalui tahap phasing out. Untuk tahap awal, program maksimal

dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini diperlukan, jangka waktu

tersebut dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi.

Dalam jangka waktu tersebut, roadmap Program pengembangan UMKM BI

mengacu pada empat fase yaitu :

5. Fase inisiasi (fase 1) merupakan fase awal program yang bertujuan menyusun

formulasi kegiatan (sasaran UMKM dan jenis intervensi) serta mendapatkan

komitmen dari berbagai stakeholders untuk membangun potensi ekonomi lokal.

6. Fase implementasi (fase 2), merupakan fase penerapan berbagai komitmen dari

stakeholders.

7. Fase pengembangan/ekspansi (fase 3), merupakan tahap


8. Fase pashing out (fase 4). Tahap phasing out dilaksanakan setelah program siap

dialihkan kepada pihak lain seperti Pemda atau stakeholders lainnya di daerah

yang menjadi mitra.

Program pembinaan dan pengembangan selanjutnya dilakukan oleh pihak tersebut.

Namun Bank Indonesia tetap melakukan monitoring dan menjalankan peran sebagai

advisor.40

40 Bank Indonesia “Materi Forum Koordinasi KP-KPwDN Bank Indonesia Triwulan1-2018

38

b) Peran dan Model Kerjasama BI dengan Stakeholders Daerah

Sejalan dengan perubahan fase dalam roadmap, peran dan model kerjasama

BI dengan stakeholders turut mengalami perubahan. Dinamika peran BI di daerah

dalam pengembangan UMKM sejak tahap inisiasi hingga pashing out adalah sebagai

berikut :

1. Pada fase insiasi, Bank Indonesia berperan sebagai inisiator program untuk

menggerakkan dan meyakinkan, serta memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan stakeholders terkait (sektor swasta, perusahaan nirlaba, asosiasi

UMKM, perguruan tinggi) untuk membangun potensi lokal.

2. Pada fase inplementase awal, peran BI sebagai fasilitator agar intervensi

dilakukan oleh pihak yang berwenang.

3. Pada fase pengembangan/ekspansi, BI berperan sebagai fasilitator kerjasama

antara pelaku usaha/industri dengan UMKM, untuk mendorong terwujudnya

tahapan komersialisasi dan kemandirian UMKM dengan stakeholders terkait

dalam rangka kerjasama pengelolaan program.

4. Setelah kinerja program telah tercapai fase phasing out, BI menjalankan peran

advisory. Dalam peranan ini, BI secara berkala melakukan monitoring dan

memberikan masukan yang relevan tentang UMKM yang berhasil dikembangkan

kepada stakeholders terkait. Jika diperlukan, berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi yang telah dilakukan, BI tetap dapat memberikan dukungan secara

insidentil untuk menjaga kesinambungan program.41


39

c) Proses Program UMKM

Pengembangan UMKM BI dilaksanakan melalui proses bisnis yang terencana

dan termonitor, serta terdiri atas beberapa tahap meliputi pemetaan potensi daerah,

diskusi dengan stakeholders, penyusunan rencana implementasi, implemetasi

program, monitoring dan evaluasi program.

1. Pemetaan Potensi Daerah

Pemetaan potensi daerah bertujuan untuk memperoleh kondisi rill di lapangan

dalam rangka menentukan program yang akan dilaksanakan. Informasi yang

dikumpulkan antara lain mengenai : Indentifikasi potensi tema, identifikasi

potensi UMKM, identifikasi potensi stakeholders, identifikasi kemungkina jenis

intervensi.

Pemetaan potensi daerah dibagi menjadi dua tahapan antara lain :

a. Pengumpulan data dan informasi

Jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap ini antara lain :

1) Data potensi ekonomi daerah

2) Potensi tema yang dapat dikembangkan, baik dalam bentuk

pengembangan komunitas bmaupun komoditas,

3) Penentuan sasaran akhir program

4) Pemilihan sasaran UMKM42

Sumber data dapat diperolah baik dari internal Bank Indonesia maupun

eksternal antara lain dengan pendekatan sebagai berikut :

1) Kajian komoditas, produk, jenis usaha UMKM


40

Untuk mengetahui produk/jasa unggulan disuatu wilayah yang dapat

dikembangkan lebih lanjut.

2) Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengenai informasi kegiatan

dunia usaha di suatu wilayah/daerah

3) Liason untuk mengetahui karakteristik suatu daerah, termasuk kondisi

pelaku usahanya.

4) Data dan informasi dari Pemerintah Daerah untuk mengetahui

prioritas/fokus dan rencana pembangunan daerah yang dapat diperoleh

dari pembangunan daerah yang dapat diperoleh dari dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Bappeda setempat.

5) Data lainnya.

b. Analisis data dan pemetaan

Analisis data dan pemetaan dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran

mengenai antara lain :

1) Potensi ekonomi wilayah (khususnya terkait UMKM yang berpotensi

untuk dikembangkan dan infrastruktur terkait UMKM).

2) Stakeholders yang dapat berperan atau terpengaruh oleh program yang

akan dilaksanakan. Alat yang digunakan adalah analisis stakeholders.

3) Dari hasil pemetaan, perlu juga identifikasi faktor kunci pengembangan

UMKM Unggulan yang akan menjadi target intervensi, misalnya: inovasi

teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.43


41

2. Proses diskusi dengan stakeholders

Diskusi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan terkait dengan pelaksanaan

program. Adapun beberapa kesepakatan yang dapat didiskusikan dengan

stakeholders antara lain :

a. Tema pengembangan yang dipilih

b. UMKM yang menjadi sasaran program

c. Stakeholders yang terlibat

d. Kegiatan dan jenis intervensi yang akan dilaksanakan

Adapun proses diskusi yang dilakukan meliputi :

a. Mengetahui permasalahan dan kebutuhan pengembangan UMKM dari

berbagai prespektif untuk menentukan tujuan dan jenis intervensi yang

diperlakukan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

b. Mengetahui kegiatan/program pihak lain yang dapat mendukung atau

terpengaruh oleh program pengembangan UMKM dan dapat disinergikan

dengan program pengembangan UMKM.

c. Mengetahui komitmen masing-masing stakeholders (program dan atau

anggaran).44

3. Penyusunan Rencana Implementasi Program.

Penyusunan rencana implementasi program yang sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi yang diperoleh dari hasil pemetaan dan hasil diskusi dengan stakeholders.

Penyusunan rencana implementasi program melibatkan stakeholders terkait


42

sehingga diperoleh kesepakatan detail dan anggaran program. Adapun beberapa

hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana implementasi program

antara lain sebagai berikut :

a. Menyusun program dan anggaran secara detail, termasuk target UMKM yang

akan diberikan intervensi, lokasi, jangka waktu, dan output yang akan dicapai

(output antara dan output akhir).

b. Menentukan strategi pengembangan UMKM apakah berupa pengembangan

usaha dan atau pengembangan ekonomi komunitas.

c. Menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan.

d. Menentukan peran masing-masing stakeholders.

4. Implementasi Program

Implementasi program pengembangan program UMKM mengacu kepada rencana

implementasi yang telah disusun dan dilakukan bekerjasama dengan stakeholders

terkait. Output yang diharapkan dari tahapan ini antara lain :45

a. Pelaksanaan pelatihan/edukasi/sosialisasi

b. Pelaksanaan fasilitasi (akses pasar/pembiayaan/bahan baku)

c. Pembentukan kelembagaan

d. Kegiatan pendampingan dan pembinaan

Salah satu contoh bentuk implementasi program adalah KPwBIDN dapat

melakukan inisiatif dalam bentuk dalam bentuk fasilitasi untuk mendorong

pemanfaatan movable collateral registry atau penjamin kredit daerah oleh

45

Bank Indonesia “Materi Forum Koordinasi KP-KPwDN Bank Indonesia Triwulan1-2018

43

perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) setempat. Bentuk fasilitasi

tersebut dilakukan dalam rangka mendorong berkembangnya sentra UMKM

lokal yang bergerak disektor industri kreatif dan tergabung dalam kelembagaan

tertentu, yang menghadapi masalah ketidak cukupan agunan, atau melakukan

pembinaan dan memberikan edukasi keuangan bagi komunitas istri nelayan di

suatu daerah tertentu untuk mendorong kemandirian keuangan keluarga nelayan.

Sebagai gambaran dalam mengimplementasikan konsep pengembangan

UMKM yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, berikut diuraikan

ilustrasi implementasi proses bisnis pengembangan UMKM tersebut pada dua

contoh kasus hipotesis. Kasus hipotesis pertama adalah proses bisnis pada potensi

lokal yang belum berkembang dan kasus hipotesis kedua adalah proses bisnis

pada potensi lokal yang telah berkembang. Pada kondis rill, tentnya proses b isnis

perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Berikut adalah

beberapa contoh implementasi proses bisnis dalam beberapa skenario yang

mungkin dapat dilakukan oleh KPw BI DN.46

5. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi

kemajuan dan pencapaian program pegembangan UMKM dan digunakan sebagai

salah satu masukan untuk melakukan perbaikan. Untuk itu, monitoring dan

evaluasi menggunakan berbagai indikator pencapaian program yang dapat berupa

indikator output dan indikator proses bisnis. Indikator juga dimanfaatkan salah


44

satunya untuk mengevaluasi apakah tahapan pengembangan UMKM telah relatif

mandiri sehingga Bank Indonesia dapat pashing out dari program tersebut.

2. Keefektifan strategi yang dilakukan oleh KPwBI di Provinsi Jambi dalam

pengembangan UMKM di Provinsi Jambi.

Klaster yang cabai merah yang dibina Bank Indonesia ada terdapat di

berbagai daerah seperti Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, Desa Sebapo Kec.

Mestong Kab. Muaro Jambi, Mahad Al-Jami’ah UIN STS Jambi Mendalo Kab.

Muaro Jambi dan Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh Kab. Kerinci.

Salah satu contoh UMKM yang dikembangkan oleh Bank Indonesia

melalui program klaster pengendali inflasi adalah pembudidayaan cabai merah di

daerah Kabupaten Kerinci Kelompok Tani Al-Kahfi. Pada akhir tahun 2014,

Bank Indonesia KPw Jambi mengadakan survei pengembangan klaster cabai

merah. Lokasi klaster berada di Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh Kab.

Kerinci. Kelompok Pilot Project : Kelompok Tani (KT) Al-Kahfi, KT. yang

berada dalam lingkungan Yayasan Al-Kahfi (ponpes). Ikut serta dalam

pelaksanaan program PPL Pertanian Dinas Pertanian dan hortikultura Kab.

Kerinci. Dengan luas lahan demplot 1 hektar.47


45

a. Alasan Pemilihan Klaster

1) Cabai Merah merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber

tekanan inflasi

2) Kab. Kerinci merupakan daerah penghasil tanaman hortikultura terbesar di

Prov. Jambi. Produksi cabai merah terus menurun di wilayah Kab.

Gunung Tujuh akibat tata kelola hulu ke hilir yg belum optimal.

3) Kelompok Tani Al-Kahfi masih minim mendapatkan pendampingan

pengembangan secara berkelompok.

4) Perlu pembenahan untuk teknis budidaya secara modern, menajemen

kelembagaan kelompok, administrasi dan keuangan.

b. Tahapan Pemberdayaan Klaster Cabai Merah Di Kab. Kerinci

Defenisi klaster adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang

saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang,

infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi

dan teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait.48

Klaster juga

merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas pengembangan ekonomi atau

sering dikenal dengan sebutan klaster dinamis.

1) Tahun 2014 (Manajemen Kelompok)

Usaha kelompok belum memiliki manajemen yg baik seperti Administrasi

kelompok masih belum dikelola dengan baik, seperti tidak ada pengarsipan

48 Sesuai pedoman Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia tahun 2011

46

kegiatan dan belum adanya pencatatan keuangan secara lengkap dan rinci.

Pelatihan Manajemen Kelompok

Lalu Bank Indonesia telah memberikan Pelatihan Manajemen Kelompok

kepada Kelompok Tani Al-Kahfi melalui pendampingan pembentukan

struktur organisasi dan pembukuan kelompok. Dan memberikan hasil yaitu

terbentuknya susunan pengurus kelompok yang terdiri dari:49

• Pelindung

• Pembina

• Pengurus Harian

• Seksi-seksi

• Anggota

2) Tahun 2015 (Sekolah Lapang Teknis Budi Daya)

Petani cabai merah Al-Kahfi masih mengalami resiko gagal panen karena

tidak mampu menanggulangi serangan hama tanaman dan mengelola tingkat

kesuburan tanah. Pada Triwulan I dan II 2015 Bank Indonesia telah

mengadakan SLTB dengan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan,

Tenaga Ahli dari Mitra Aksi dalam rangka peningkatan kompetensi petani

dalam budi daya cabai merah. Dan hasil dari diadakannya sekolah teknis budi

daya ini agar mampu mengatasi serangan hama penyakit dengan lebih baik,

dan menjaga kesuburan tanah serta terdapat peningkatan produksi hasil

pertanian.


47

3) Demplot Tanaman Cabai 2015

Sebelumnya Kelompok tani Al-Kahfi belum menggunakan penerapan ilmu

dan teknologi dalam budidaya pertanian. Pada bulan februari 2015 telah

diberikan bantuan PSBI Demplot Budidaya Cabai Merah sebagai suatu

metode pembelajaran pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan

percontohan, agar petani dapat mempraktikkan ilmu yang telah didapat. Agar

Kelompok Tani dapat memahami tentang pola budidaya yang baik, dan ramah

lingkungan.

4) Studi Banding Ke Kab Garut 2015

Kelompok Al-Kahfi masih belum mampu menggunakan teknik budidaya

dengan teknologi modern secara maksimal. Lalu Bank Indonesia mengajak

kelompok tani Al-Kahfi stud bandng ke Kabupatn Garut untuk Melakukan

Pelatihan budidaya cabai dan Studi Banding ke BALITSA Kab. Garut

pada tanggal 13 s.d. 16 September 2015. Agar mereka mampu melakukan

budi daya dengan metode tepat guna, mitigasi resiko dan pengetahuan tentang

tanaman rotasi khususnya tanaman cabai dan kentang.50

5) Magang Budi Daya Cabai Merah Hibrida (2016)

Kelompok binaan mengalami kendala dalam peningkatan kapasitas produksi,

hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas bibit yang didapat wilayah Kab.

Kerinci sehingga tanaman tidak kuat dari serangan hama penyakit. Bank

Indonesia mengadakan Magang Budidaya Cabai Merah Hibrida Pada

Tanggal 19 S.D. 20 Mei 2016 Yang Di ikuti Oleh 16 Orang Anggota


48

Kelompok Tani Al-Kahfi Di Kab. Muaro Jambi. Dan hasilnya agar kelompok

tani ini bisa merereplikasikan model pertanian cabai merah hibrida di lahan

kelompok tani seluas 1 ha sebagai sarana praktik dan pembelajaran.

6) Pelatihan Inisiasi Pembentukan LKM-A

Kelompok tani Al-Kahfi Belum ada Koperasi / Lembaga Keuangan Mikro

yang mampu memenuhi kebutuhan petani di KT. Al-Kahfi Pelompek. Dan

Bank Indonesia memberikan Pelatihan Inisiasi Pembentukan LKM-A

tanggal 3 s.d. 4 Sep 2016 yang diikuti oleh anggota KT. Al-Kahfi bersama 3

LKMA Eksisting di Kab. Tanjabbar mengundang narasumber Sdr. Fairizal

Ilyas dan Sdr. Khairul Anwar – Tenaga Ahli pendampingan LKM-A.

Hasilnya agar Kelompok Tani Al-Kahfi siap mendirikan LKM-A, berdasarkan

laporan Ketua rencana pembentukan tahun 2017 akan direalisasikan tahun

2018.51

POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER CABAI

a. Telah terjadi perluasan lahan tanam pertanian cabai di wiliayah Kec.

Gunung Tujuh

b. Sedang dilakukan inventarisasi luas lahan dan tanaman serta waktu tanam

untuk melakukan pola tanam, sehingga bisa diketahui input, proses dan

output dari budidaya sayuran (termasuk cabai merah di dalamnya).

c. Inisiasi pembentukan Asosiasi Petani Cabai Gunung Tujuh oleh kelompok

tani champion


49

d. Mampu menjadi referensi dan representasi petani cabai dalam penerapan

teknologi budi daya cabai merah lokal dan hibrida

e. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan pembibitan cabai dan tanaman

rotasi seperti kentang, tomat, wortel kol dan bawang merah

f. Telah dilakukan inisiasi pendirian LKMA sebagai gerakan ekonomi

berjamaah untuk menghadapi kendala modal, dan penyediaan saprodi

kepada petani cabai.

TABEL 1.5 DATA PRODUKSI BUDIDAYA CABAI MERAH

KELOMPOK TANI AL-KAHFI

TAHUN TRIWULA

N I

TRIWULA

N II

TRIWULAN

III

TRIWULA

N IV

TOTAL

KG

Tahun

2015

96 - 1.600 100 1.796 KG

Tahun

2017

- 1565 5.370 1.000 7.935 KG

Sumber : KPwBI Provinsi Jambi52

Pada triwulan I-2015 petani Al-kahfi hanya menghasilkan 96 kg cabai merah

dan pada triwulan I-2017 Bank Indonesia belum merealisasikan tanaman cabai

tersebut. Dan pada triwulan II-2015 tidak melakukan kegiatan penanaman

dikarenakan mereka mengikuti gagal panen karena tidak mampu menanggulangi

serangan hama tanaman dan mengelola tingkat kesuburan tanah. Dan pada triwulan

II-2017 setelah di Bank Indonesia maka petani mendapat hasil pertama yaitu sebesar

1.565 kg cabai merah. pada triwulan III-2015 petani menghasilkan 1.600 kg cabai

52 Sumber : Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jambi.

50

merah, setelah di bina Bank Indonesia pata triwulan III-2017 petani menghasilkan

5.370 KG dan pada Triwulan IV-2015 petani hanya menghasilkan 100 KG cabai

merah sedangkan setelah dibina Bank Indonesia pada triwulan IV-2017 petani

menghasilkan 100 Kg cabai merah. Jadi total hasil panen tahun 2015 hanya

menghasilkan 1.796 KG cabai merah dan setelah dibina oleh Bank Indonesia pada

tahun berlanjut sehingga kualitas produksi yang diproduksi mengalami peningkatan

menjadi 7.935 KG pada tahun 2017.

Untuk Lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari diagram di bawah ini :

DATA PRODUKSI BUDIDAYA CABAI MERAH


96 0

1600

100 0

1565

5370

1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Tahun 2015 (Sebelum dibina Bank Indonesia) (KG)

Tahun 2017 (Sesudah dibina Bank Indonesia) (KG)

Total Tahun 2015 = 1.796 KG, Total Tahun 2017= 7.935 KG

51

Phasing Out Klaster

a. Terbangunnya akses pasar

Telah terbentuk Perkumpulan petani cabai melalui wadah kelompok tani Al-

Kahfi sebagai kelompok pengusung kualitas produksi, sehingga harga yang

didapat petani lebih baik dengan penerapan Good Agriculture Practices

(GAP) di Desa Pelompek Gunung Tujuh.

b. Terbangunnya akses bahan baku

Terdapat perluasan wilayah dan telah terbangun akses bahan baku dengan

adanya jaringan ketersediaan seluas 40 ha di wilayah Kec. Gunung Tujuh.

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu program kerja Klaster

Cabai Merah di Kab.Kerinci (3 tahun) dan telah tercapainya indikator

phasing out klaster maka phasing out klaster Cabai Merah di Kab. Kerinci

sudah dapat dilaksanakan53

.

53

Sumber : Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jambi

52

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Strategi yang dilakukan Bank Indonesia jambi dalam pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pengendali inflasi memiliki beberapa

tahapan. Program pengembangan (RoadMap) UMKM Bank Indonesia Di

Jambi mengacu pada empat fase yaitu :

a. Fase inisiasi (fase 1) merupakan fase awal program yang bertujuan

menyusun formulasi kegiatan (sasaran UMKM dan jenis intervensi) serta

mendapatkan komitmen dari berbagai stakeholders untuk membangun

potensi ekonomi lokal.

b. Fase implementasi (fase 2), merupakan fase penerapan berbagai

komitmen dari stakeholders.

c. Fase pengembangan/ekspansi (fase 3), merupakan tahap


d. Fase pashing out (fase 4). Tahap phasing out dilaksanakan setelah

program siap dialihkan kepada pihak lain seperti Pemda atau stakeholders

lainnya di daerah yang menjadi mitra.

Diharapkan dengan adanya peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM

ini, masyarakat mampu menjalankannya. Dan memiliki nilai tambah seperti bisa

meningkatkan pendapatan daerah dan penerimaan pajak, penciptaan lapangan

kerja, dan pengendalian harga bisa terjaga sehingga inflasi bisa terkendali.

53

2. Strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jambi dalam pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) telah Efektif dapat dilihat dari

tabel dibawah ini :

DATA PRODUKSI BUDIDAYA CABAI MERAH


TAHUN TRIWULAN

I

TRIWULAN

II

TRIWULAN

III

TRIWULAN

IV

TOTAL

KG

Tahun

2015

96 KG - 1.600 KG 100 KG 1.796 KG

Tahun

2017

- 1565 KG 5.370 KG 1.000 KG 7.935 KG

B. Saran

1. Bank Indonesia dan Pemerintah harus bisa memperluas lagi perannya dimasa

kini dan akan datang dalam pembangunan UMKM baik dari segi regulator,

fasilitator, dan stimulator yang menekankan upaya kemandirian dalam

pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan UMKM.

2. Masyarakat agar bisa aktif dalam berbagai pengembangan usaha sebagai

wahana untuk pengembangan penyampaian aspirasi dan kebutuhannya untuk

pengembangan usaha serta memperluas jaringan usaha.

54

DAFTAR PUSTAKA

Agus D.W. Martowardojo”Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan

Kebansentralan” Bank Indonesia, Jakarta:2014.

Andang Setyobudi “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM)”Vol.5 No.2. 2007.

https://WWW.bi.go.id

Bank Indonesia “Materi Forum Koordinasi KP-KPwDN Bank Indonesia Triwulan

2018

Galih Riyandi dan kawan (UAEK) “kajian ekonomi dan keuangan regional” Bank

Indonesia:2015.

Indra Suyahya “Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Pembangunan

Ekonomi Masyarakat”Vol.1 No.1 September 2014

Juliansyah Noor, metode penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi jambi

Krestina “Efektivitas Program Klaster Bank Indonesia Lampung Terhadap

Pengingkatan Produktifitas UMKM di Lampung Selatan” , Skripsi, IAIN

Raden Intan Lampung, 2017

Mukhlis, Dirta Pratama Atiyatna; Nabila Dehannisa Jurnalnya “Pengembangan

Ekonomi Lokal Kota Palembang Melalui Kajian Potensi Klaster Industri

Kecil” Vol.2, No.2, 2014

Sukanto “Fenomena Inflasi, Penganguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia:

Pendekatan Kurva Philips Dan Hukum Okun “ Fakultas Ekonomi Universitas

Sriwijaya Volume 32, No.2

Teguh Arifyanti dan Kawan (FAES) “Kajian ekonomi dan keuangan regional” Bank

Indonesia,Jambi:2017

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Baru Press, (Yogyakarta, 2014)Yuli

Yahmini Suci “perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di

Indonesia “Vol.6 No.1 Januari 2017

https://www.bi.go.id/

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jurusan/Program Studi : D-III Perbankan Syariah

1. Nama Lengkap : Lusiana

2. No. Hp : 0813-7361-9500

3. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 September 1994

4. Alamat : Jl. H. Ibrahim Rt.19 No. 63 Kel. Rawasari

Kec. Kota Baru Kota Jambi.

5. Alamat Sekarang : Jl. H. Ibrahim Rt.19 No. 63 Kel. Rawasari

Kec. Kota Baru Kota Jambi.

6. E-mail : [email protected]

7. Riwayat Pendidikan :

No Nama Pendidikan Tempat Tahun Spesialis

Bidang Dari Sampai

1. SD N 95 Jambi 2001 2007

2. SMP N 16 Jambi 2007 2010

3. SMA S

ADHYAKSA 1

Jambi 2010 2013 IPA

4. UIN STS Jambi Jambi 2015 2018 DIII

PBK

Jambi, 08 November 2018

Lusiana

NIM : EPS.150537

Foto Bersama Bapak Syamsu (Karyawan Bank Indonesia) dan Mahasiswa Praktek

Kerja Lapangan (PKL) Pada Unit Operasional Sistem Pembayaran (UOSP)

Foto Bersama Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Indonesia Banking School

(IBS) Jakarta, Universitas Jambi, STIE Muhammadiyah

Menghadiri Acara Sharia Economics Training (SET) KSEI Al-Fath FEBI

peran bank indonesia dalam pemberdayaan usaha …

Documents