koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam … mendagri dalam... · masyarakat melalui...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENATAAN RUANG

Hotel Borobudur, Jakarta 5 November 2015

Pada Acara:

Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

(RAKERNAS BKPRN) TAHUN 2015

Oleh :

MENTERI DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

TUJUAN NEGARA (AL INEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 )

1

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan:

1. Pelayanan publik

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Peran serta masyarakat

4. Daya saing daerah

TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH

2


URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER &

FISKAL

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASAR

(6)NON YAN DASAR

(18)

S P M

N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PENATAAN

RUANG

4. PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAW

PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS

6. SOSIAL

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.


3

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:• pendidikan

• kesehatan

• pekerjaan umum dan Penataan Ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

• Masyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi dukcapil• pemberdayaan masy dan Desa• pengendalian penduduk dan KB• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan

menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

• kelautan dan perikanan• pariwisata

• pertanian

• kehutanan;

• energi dan sumber daya mineral;

• perdagangan;

• perindustrian; dan

• transmigrasi.

26KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

5

6


REPUBLIK INDONESIA

7

K/L + PEMDA

Dilakukan untuk Urusan

Wajib dan Urusan Pilihan

WAJIB

HASIL PEMETAAN

PILIHAN

INTENSITAS URUSAN

PENYELENGGARAANURUSAN PILIHAN

Data Umum

Data Urusan

Didasarkan Pada

Ditetapkan dengan Peraturan menteri

terkait setelah mendapat

rekomendasi MDN

Digunakan daerah dalam : • Penetapan kelembagaan• Perencanaan• Penganggaran

Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada

daerah

PEMETAAN URUSANDIKOORDINASIKANOLEH KEMENDAGRI C.Q.DITJEN BINA BANGDA

Pasal 24

26KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TUJUAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN


REPUBLIK INDONESIA

1. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan

yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.

2. Untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan

efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

(prinsip efisien adalah struktur harus sederhana dan ramping,

namun mampu mengemban banyak fungsi).

3. Memperkuat sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah pada aspek kelembagaan, perencanaan dan penganggaran8

9


REPUBLIK INDONESIA

10

Standar PelayananMinimal

ketentuan peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatsebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yangmenjadi kewenangan Pemerintah Pusatdan yang menjadi kewenangan Daerah

NSPK

Ketentuan mengenai jenis dan mutuPelayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerintahan Wajib yang berhak diperolehsetiap warga negara secara minimal

Wajib Pelayanan Dasar


REPUBLIK INDONESIA

PENATAAN RUANG MERUPAKAN SALAH SATU URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

UU No. 23/2014

Disusun


REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18 ayat (1)

Penyelenggara Pemerintahan Daerahmemprioritaskan pelaksanaan UrusanPemerintahan Wajib yang berkaitandengan Pelayanan Dasar

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 217

Dinas dibentuk untuk melaksanakanUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang !

Dinas Penataan Ruang ?

Dinas tipe A ?Dinas tipe B ?Dinas tipe C ?

Disesuaikan dengan beban kerja ygpenentuannya didasarkan pada jumlahpenduduk, luas wilayah, besaranmasing-masing Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah, dankemampuan keuangan Daerah

11

12


REPUBLIK INDONESIA

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke

Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Kementerian atau LPNK berdasarkan pemetaan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi

dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target

pembangunan nasional.

PEMBANGUNAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA

13

14


REPUBLIK INDONESIA

Didasarkan pada hasilpemetaan urusan

Kementerian / Lembaga

Daerah

Koordinasi Teknis

Pembangunan

Ditujukan untukpencapaian targetpembangunan nasional

Dilakukan dalambentuk koordinasiteknis pembangunan

Dikoordinasikan denganMenPPN

ketentuan

Dikoordinasikanoleh KementerianDalam Negeri c.q.

Ditjen Bina Bangda

UU No. 23/2014 Pasal 258 dan 259

KOORDINASI TEKNIS

PEMBANGUNAN

S I N K R O N I S A S I D A N H A R M O N I S A S I U R U S A N P E M E R I N TA H A N B I D A N G

P E N ATA A N R U A N G

Rancangan Perda kab/kota yg mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Gubernur sbg wkl pemerintah pusat sebelum

ditetapkan oleh bupati/walikota

Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang rencana tata ruang harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur


REPUBLIK INDONESIA

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 245

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata ruang dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum

dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

15

16

EVALUASI RAPERDA TENTANG TATA RUANG

Evaluasi oleh MDN

Kesesuaiannya dgnaturan perundang-undangan dankepentingan umum

Raperda Tata Ruang Provinsi

Hasil Evaluasidisampaikanpada Gubernur

Sudah Sesuai

Belum sesuai

Ditetapkanmenjadi Perda

Perbaikan

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjutioleh gubernur dan DPRD, dan gubernurmenetapkan Rancangan Perda Provinsitentang tata ruang menjadi Perda, Menterimembatalkan seluruh atau sebagian isiPerda Provinsi dimaksud

15 hari

7 hariKetentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 400

Pasal 400 jo 324


REPUBLIK INDONESIA

17


REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG (PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015 TTG RPJMN 2015 -2019)

Belum Efektifnya Kelembagaan Penataan Ruang

RTRW belum dijadikan sbg acuan pembangunan sektor

Belum Efektifnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1

3

2


18

Isu -1

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang masih relatif lemah

Secara umum unit kerja daerah yg memiliki tugas terkait dg penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang Penataan Ruang adalah unit kerja setingkat Eselon III kebawah

KELEMBAGAAN PENATAAN

RUANG DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah

dibentuk Dinas (Pasal 217)


19

Memantapkan koordinasi danpengelolaan kegiatan penataan ruang di Daerah.

BKPRD

Maksud

Tujuan

Kedudukan

Membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi Penataan Ruang di Daerah

Badan yang bersifat ad Hoc

Permendagri 50/2009Tentang

Pedoman Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

PEMBENTUKAN BKPRD


REPUBLIK INDONESIA

20

Pengembangan dan penguatan data dan informasi

Membangun mekanisme kerja yang efektif Menyusun SOP Kesekretariatan BKPRD;

Optimalisasi peran dan tugas sekretariat & kelompok kerja (pokja);

Konsistensi daerah untuk menyediakan anggaran dalam APBD untuk koordinasipenyelenggaraan penataan ruang.

TUGAS BKPRD SESUAI

PERMENDAGRI 50/2009

MENINGKATNYA FUNGSI DAN PERAN BKPRD DALAM

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH

KONDISI SEKARANG KONDISI BKPRD KEDEPAN

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN BKPRD


REPUBLIK INDONESIA

21

Rakor BKPRD

Kab/Kota

Rakor BKPRD Provinsi

Rakornas BKPRD

Rakernas

BKPRN

Isu Strategis

Program Kerja

Tindak Lanjut Kementerian/

Lembaga

PENGUATAN HUBUNGAN ANTARA BKPRD DENGAN BKPRN


REPUBLIK INDONESIA

22

PENGENDALIANPEMANFAATAN

RUANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(SATPOL PP)

Menegakkan Perda dan Perkada

(UU No. 23/2014 psl 255)

PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL

(PPNS)(UU No. 26/2007 dan

UU No. 23 /2014 psl 257)

NSPK PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG


Isu 2

23

Isu 3

BELUM DIINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM DALAM DOKUMEN RTRW KEDALAM DOKUMEN RPJMD

Dengan tidak terintegrasikannya kebijakan, strategi dan program keruangan/kewilayahan dalam RTRW ke dalam dokumen RPJMD kebijakan,

strategi dan program keruangan/kewilayahan tidak dapat dioperasionalkan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bagi seluruh sektor di

daerah.

?


24

25

KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN RENCANA TATA

RUANG

KONDISI SAAT INI

KONDISI YG DIINGINKAN

Th. 1 Th. 3Th. 2 Th. 4 Th. 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (24 UW, 8 UP)

Perencanaan

RPJMD(Ditetapkan 6 bln

setelah KDH dilantik)

KDH

TERPILIH

Tanggung jawab

Visi dan Misi

DPRD +

RPJPD dan

RTRW

PEMILUKADA

SERENTAK

TAHUN 2015


UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENDAGRI C.Q. DITJEN BINA BANGDA DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG


REPUBLIK INDONESIA

Penyelesaian RPP tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Konkuren yangakan mengatur terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah

Penyelesaian RPP tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akanmengatur pembuatan dan pelaksanaan SPM yang kedepannya harussegera dilakukan revisi 6 (enam) SPM yang ada saat ini oleh K/L terkaitUrusan Penataan Ruang sebagai urusan Wajib Pelayanan Dasar yangperlu disusun SPM

Penyelesaian Rapermendagri tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentangRencana Tata Ruang Daerah (Mandatoris Pasal 400 UU No. 23/2014) Revisi Permendagri No. 28 Tahun 2008

26


REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

27

RAKERNAS BKPRN TAHUN 2015

koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam … mendagri dalam... · masyarakat melalui...

Documents