bab i pendahuluan bab ii evaluasi pelaksanaan...
TRANSCRIPT
1
DAFTAR ISI
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………… 2
1.2 Landasan Hukum…………………………………….. 4
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………….. 5
1.4 Sistematika Penulisan……………………………….. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Kecamatan …………………………………… 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan……………… 8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan……………………………………………… 19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD………….. 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…. 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……………… 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja…………………………….. 22
BAB IV PENUTUP……………………………………………………….. 23
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan disahkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan tanggal
25 Februari 2003 dan dilantiknya pejabat Bupati pada tanggal 08 April 2003 oleh
Mendagri atas nama Presiden RI maka sejak tanggal 08 April 2003 Kabupaten Tanah
Bumbu telah berdiri secara nyata sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki hak
otonomi.
Kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah
untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah
daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab
yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25
tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja
(RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang
tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja
SKPD.
Mengingat hal tersebut Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Tahun ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2015.Renja SKPD merupakan
dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan adalahsebagai berikut :
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Tanah
Bumbu yang sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
3
2. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembinaan Kelurahan/Desa.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Pembinaan pemberdayaan masyarakat.
5. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.
6. Pembinaan pelayanan umum.
7. Pembinaan Kebersihan lingkungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
peningkatan diberbagai aspek yang sesuai dengan peran Kecamatan, yaitu sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kemampuan aparatur serta meningkatkan kwalitas dan
sarana/prasarana kerja;
2. Meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah desa dan Kelurahan serta
memfasilitasi masalah yang timbul ditingkat Desa/ Kelurahan guna mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat agar sadar hukum guna terciptanya keamanan
dan ketertiban dalam masyarakat;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengangkat kwalitas
keluarga prasejahtera/sejahtera yang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari;
5. Mendorong peningkatan percepatan pembangunan ekonomi;
6. Mendorong terselenggaranya pendidikan sesuai standar serta berkembangnya
budaya dan pariwisata;
7. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan swasta;
Untuk merealisasikan misi tersebut maka program dan kegiatan yang akan
dilakukan sepanjang 2016-2020 adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat melalui program pemberdayaan
kelembagaan dan organisasi masyarakat pedesaan melalui :
- PKK, Posyandu, P2WKSS, UP2K.
- MTQ
- Lomba Desa
- Karang Taruna, Pramuka
2 .Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, maka dilakukan kegiatan :
- Pemeliharaan rumah Dinas Camat
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor
3. Program pelayanan administrasi perkantoran yang dapat menunjang semua
kegiatan dan kebutuhan di Kantor Kecamatan Batulicin sehingga dapat tercipta
pelayanan administrasi yang baik harus di tunjang dengan kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan listrik.
4
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Kinsultasi Ke Luar Daerah.
- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS.
- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah.
- Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor.
4. Program peningkatan Disiplin Aparatur:
- Fasilitasi penyuluhan/sosialisasi, penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
5. Program peningkatan kemampuan penyelenggara pemerintah desa/kelurahan
dengan kegiatan :
- Fasilitasi pelatihan sosialisasi perangkat desa/kelurahan
- Fasilitasi penyelesaian batas desa.
- Fasilitasi peningkatan status desa persiapan menjadi desa definitive.
- Fasilitasi pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- Fasilitasi yang berkaitan dengan pertanahan
6. Program pemberdayaan aparatur dalam pelayan publik, akan dapat terwujud
dengan adanya PATEN ( Pelayanan Terpadu Kecamatan). Dimana Kecamatan
adalah pemegang wilayah, sehingga perlu diberikan beberapa kewenangan agar
mendapatkan hasil yang maksimal.
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan pelaksanaan E-
KTP yang akan diserahkan kembali kewenangannya di tahun 2016.
8. Program meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi melalui kegiatan :
- Fasilitasi penyuluhan lembaga-lembaga keuangan yang memungkinkan untuk
membantu mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat.
9. Program terselenggaranya pendidikan sesuai standar dan mendorong
perkembangan pariwisata daerah dengan kegiatan :
- Fasilitasi kegiatan dunia pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu
pendidikan
- Fasilitasi terlaksananya wajib belajar 9 Tahun
- Fasilitasi kejar paket A, B dan C
10. Program peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta melalui
kegiatan:
- Rapat koordinasi rutin
- Rapat koordinasi tidak terjadwal.
5
11. Program peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta melalui
kegiatan:
- Rapat koordinasi rutin
- Rapat koordinasi tidak terjadwal
Program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan kedalam rencana kerja
sebagai pedoman hal-hal yang harus dilakukan.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini didasari atas :
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
h. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;
i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten
Tanah Bumbu;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2011 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 –
2025;
m. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN).
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman hal-hal yang akan dilakukan
untuk jangka waktu satu tahun kedepan yaitu tahun 2016 yang didalamnya telah
mencerminkan semua aspek yang mempengaruhi pencapaian target kinerja. Maksud dan
tujuan penyusunan Renja ini adalah :
6
1. Sebagai bahan evaluasi tahun yang telah lewat untuk mengetahui kendala atau
permasalahan baik yang bersifat menghambat maupun mendukung terhadap
pencapaian tujuan organisasi.
2. Sebagai bahan penentuan kebijakan tahun yang akan datang agar kegiatan
pada tahun tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaiain
Renstra Kecamatan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. Penutup
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan
Rencana kerja Kecamatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari
Rencana Strategi .Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui
suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan ini menyajikan dasar pengukuran
kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Kecamatan dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Evaluasi Program Tahun 2016
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada (n-2) tahun 2015, dapat
dikemukakan beberapa masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Kecamatan sebagai berikut :
1. Kemampuan aparatur masih belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana kerja masih belum maksimal.
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah.
4. Kegaiatan ekonomi masyarakat belum berkembang maksimal.
5. Koordinasi perlu lebih ditingkatkan.
6. Peran serta masyarakat dalam mmembangun desa belum dapat dilakukan
secara maksimal.
Dalam rencana strategis ada sejumlah program yang dibagi dalam
kegiatan.Khusus untuk Tahun 2015 Pagu Anggaran Belanja Langsung adalah
sebesar Rp 1,715,958,750.00untuk membiayai5program dan 19 kegiatan. Dari
jumlah data tersebut terealisasiFhisik sebesar 98.79% dan Keuangan sebesar
97,72%. Dengan perincian peruntukan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
8
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Penyediaan jasa Tenaga Non PNS
11. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
12. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Displin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan
Kedudukan Camat diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33
Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.
Uraian tugas Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
A. Tugas Pokok
Berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu No 33 Tahun 2012 Camat
mempunyai Tugas :
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan ketertipan umum, Ekonomi, Pembangunan, Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata dan Kesejahtraan social serta pemberdayaan masyarakat.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :
a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang pemerintahan;
b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang ketentraman dan ketertiban
umum;
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang ekonomi dan pembangunan;
9
d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) :
a. Merumuskan program kerja dan kegiatan kecamatan dalam wilayah kerjanya;
b. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan :
1. Bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Bidang pemerintahan kecamatan;
6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan.
c. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial;
d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
B. Fungsi :
1. Merencanakan program kerja Kecamatan sesuai dengan rencana kerja
seksiseksidan Sekretariat.
2. Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi di Kecamatan.
3. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Pembinaan Desa/Kelurahan.
4. Pembinaan pemberdayaan masyarakat.
5. Pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat pembinaan ketentraman
danketertiban masyarakat.
6. Pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat.
7. Pembinaan tentang kepegawaian di Kecamatan.
8. Menyusun rencana kerja Kecamatan.
9. Menyelenggarakan urusan keuangan di Kecamatan.
10
10. Menyampaikan laporan Pertanggung jawaban kinerja Kecamatan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu No 33 Tahun 2012 Camat
mempunyai Tugas :
“ Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan ketertipan umum, Ekonomi, Pembangunan, Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata dan Kesejahteraan sosial serta pemberdayaan
masyarakat.”
Unsur–unsur organisasi perangkat Kecamatan :
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Tugas Pokok Sekretariat :
1. Melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, penyusunan program,
evaluasi dan pelaporan, serta memberikan pelayanan administrative kepada
seluruh unsur-unsur organisasi kecamatan.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
a. Menyusun program kerja/rencana kegiatan kecamatan;
b. Mengelola urusan keuangan;
c. Mengelola urusan umum dan perlengkapan;
d. Mengelola urusan kepegawaian;
e. Mengelola kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud ayat (1) dan (2):
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana
kegiatan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/surat
menyurat;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
11
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan
perlengkapan serta urusan umum lainnya;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan pelaporan
kegiatan;
h. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
kecamatan;
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait di
bidang tugasnya;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Sekretariat terdiri :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(1) Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat
menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan
kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepagawaian.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagainmana tersebut pada ayat (1) mempunyai
tugas :
a). menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja
tahunan;
b). melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;
c). menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barabg unit dan
rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
d). melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan
dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;
e). melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan
keperluan alat kantor teerhadap unsure-unsur organisasi unit;
f). menyiapkan bahan dan melaksanakan infentarisasi, pemeliharaan,
penghapusan barang/asset unit;
g). melaksanakan pelayanan administrsi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
humas dan keprotokolan;
h). melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazetting,
informasi, DUK, data pegawai dan rekafitulasi absensi pegawai;
i). menghimpun bahan usulan mutasi kepagawaian meliputi pengusulan,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan
pension;
j). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
12
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
(1) Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, fasilitasi
penyusunan program dan rencana kerja, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan
keuangan kecamatan.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
a) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan,
analisa dan penyajian data;
b) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana
kegiatan kecamatan;
c) Menghinpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta
laporan akuntabilitas kecamatan;
d) Menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan;
e) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan
anggaran (RKA) serta bahan rapat koordinasi pembangunan (RAKORBANG)
dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dalam lingkup
tugasnya;
f) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran belanja
langsung dan belanja tidak langsung kecamatan
g) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pengelolaan belanja
kecamatan;
h) Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan
kantor;
i) Menyiapkan bahan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran;
j) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan
perhitungan anggaran;
k) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan
administrasi keuangan;
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
(1) Mempunyai tugas memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan
evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut pada ayat (1) :
a) Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang
tugasnya;
b) Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur
organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
13
c) Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua
unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
d) Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peloporan kegiatan semua unsur
organisasi kecamatan dan kegiatan kenfrehensif kecamatan;
e) Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap system pelaksanaan
kegiatan;
f) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja
terkait dibidang tugasnya;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
d. Tugas Pokok Seksi Pemerintahan
(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah
kabupaten dibidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahn umum dan
pemerintahan desa/kelurahan.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud maka seksi pemerintahan mempunyai
uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pasilitasi kegiatan
pemerintahan dikecamatan sesuai pelimpahan pemerintah kabupaten yang
meliputi :
1. Pembinaan politik dan pemilu/pilkada
2. Membina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
3. Pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi keecamatan yang
berbatasan dengan kabupaten lain), kecamatan, desa/kelurahan
4. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil
5. Pemberian pelayanan umum/perijinan (ijin, surat keterangan, rekomendasi,
akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda/surat-surat berharga dll)
c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintahan
ditingkat kecamatan
d. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa/kelurahan
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan
f. Melaksanakn koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang
tugasnya
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
14
e. Tugas Pokok Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ( Trantib )
(1) Seksi Kententraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemrintahan kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan
dari pemerintah kabupaten dibidang keamanan dan ketertiban umum yang
meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan peraturan
perundang-undangan.
.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagai mana dimaksut maka seksi keamanan
dan ketertiban umum mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan pasilitasi kegiatan
ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan sesuai pelimpajhan wewenang
pemerintah kabupaten yang meliputi :
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan dikecamatan
dan desa/kelurahan
2. Pembinaan ketertiban pemanpaatan pasilitas umum dan pasilitas
pemerintahan dikecamatan dan desa/kelurahan
3. Pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat dikecamatan,
desa/kelurahan
4. Pembinaan SISKAMLING di desa/ kelurahan
5. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan,
desa/kelurahan
6. Pelayanan umum dan perizinan
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelengaraan ketentraman dan
ketertiban umum
d. Menyiapkan bahan pengoordinasian penerepan dan penegakan peraturan
perundang-undangan
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan,
desa/kelurahan
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugsnya.
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
f. Tugas Pokok Seksi Ekonomi Pembangunan ( Ekobang )
(1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan di kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Pemerintah
Kabupaten di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok pada Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai
uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan tugas
15
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan di bidang
ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang
Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
1. Pembinaan industri, perdagangan, koperasi dan UKM.
2. Pembinaan pertanian ( tanaman pangan, peternakan, perkebunan,
kehutanan, kelautan dan perikanan ), pertambangan dan energy,
lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta
penanaman modal.
3. Pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum/Kimpraswil, tata bangunan,
pasar dan kebersihan.
4. Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.
5. Pelayanan umum dan perizinan bidang ekonomi dan pembangunan.
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan
umum bidang ekonomi.
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugasnya.
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan.
f. Mengevaluasi pekerjaan tugas.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
g. Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagai
kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan
masyarakat.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat sesuai pelimpahan wewenang Pemerintah
Kabupaten yang meliputi :
1. Pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Pembinaan keluarga berencana;
3. Pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan
perlindungan anak;
4. Pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
5. Pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya.
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
16
d. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah
desa/kelurahan
f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugasnya
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
h. Tugas Pokok Seksi Kesejahteraan Sosial
(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan
Sosial.
(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi
Kesejahteraan mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten
yang meliputi :
1. Pembinaan kesehatan masyarakat, posyandu dan prasarana/sarana
kesehatan lainnya;
2. Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga
kurang mampu, dll;
3. Pembinaan keluarga sejahtera;
4. Pembinaan bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
5. Pelayanan umum dan perizinan di bidang tugasnya.
c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
desa/kelurahan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
tugasnya;
f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
17
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagai
kegiatan kecamatan secara professional sesuai dengan kebutuhan, dan Kelompok
Jabatan Fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab
kepada Camat.Sampai saat ini Jabatan Fungsional yang berada di Kecamatan
Batulicin, PLKB.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Secara umum di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang menjadi isu -
isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah
maupunmasyarakat yaitu :
· Masalah kebersihan lingkungan termasuk sungai
· Masalah kependudukan.
· Masalah keamanan dan ketertiban Umum
· Masalah Sumber Daya Manusia Masih Kurang Memadai.
. Masalah Pelestarian Budaya.
· Masalah kesehatan masyarakat
Masalah Kesejahtraan Masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan
maka perlu menganalisis tugas, fungsi sumber daya kinerja pelayanan serta tantangan
dan peluang. Pada perinsipnya ada dua factor yang mempengaruhi terwujudnya
pelayanan publik yang prima yaitu :
Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam unit organisasi sendiri antara lain
- Kuantitas dan kualitas pegawai yang ada
- ketersediaan dana
- etos kerja.
Faktor eksternal yakni yang sumbernya berasal dari luar unit kerja antara lain :
- Kebijakan pemerintah atasnya
- Keamanan dan ketertiban
- Meningkatnya tuntutan yang diinginkan masyarakat
- Perubahan dibidang ekonomi, sosial dan budaya
1. Permasalahan
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, dapat dikemukakan
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
sebagai berikut :
18
1. Kemampuan aparatur masih belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana kerja masih belum maksimal.
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah.
4. Kegiatan ekonomi masyarakat belum berkembang maksimal.
5. Koordinasi perlu lebih ditingkatkan.
2. Telaahan Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati
Visi
Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros Maritim Utama serta
pusat perdagangan, industry, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada
keunggulan local dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju,
sejahtera, dan berintelektual tinggi.
Misi
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal
poin guna mendorong pemanfatan keunggulan maritime serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan kegiatan industry dan perdagangan berbasis ekonomi
kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku
industry guna menopang daya saing masyarakat local ditengah arus regional
dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan,
berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk
menghadirkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya
saing ditengah arus persaingan MAsyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan
basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif
dan bersih
3. Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Pembangunan Pelabuhan Internasional
2. Pengembangan dan Peningkatan serpirasi angkutan laut serta serpirasi industri
perikanan dan maritime.
3. Revitalisasi dan penggalian potensi objek – objek wisata
4. Pengembangan Pusat informasi maritime berbasis IT
5. Revitalisasi Pasar – pasar Tradisional
6. Pelatihan Pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi
7. Peningkatan promosi dan kerjasama industry UKM dan Industri Menengah
besar
8. Investasi Produksi ramah lingkungan
19
9. Pengembangan sentra industri strategis daerah
10.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
11.manajemen system pengelolaan limbah dan sampah berbasis industri
12. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi
13. Pengembangan kawasan budidaya laut / payau dan air tawar
13.Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penyediaan akses
modal fasilitas lainnya
14. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penyediaan akses
modal dan fasilitas lainnya
14.Peningkatan hasil produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian,
peternakan dan perkebunan
15. Kaspin bagi masyarakat kurang mampu
16. Bantuan 1 Milyard/desa/tahun
17. Peningkatan kapasitas RSUD dan Puskesmas
18. Peningkatan mutu pendidi dan tenaga kependidikan
19. Perlindungan dan pengembangan tenaga kerja lokal guna menghasilkan
tenaga kerja yang terampil dan professional
20. Pengembangan perguruan tinggi vokasi untuk menunjang keberadaan
SDA.SDE dan Industri
21. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu
22. Anggaran daerah elektronik ( ebudgeting) dan tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik ( e-gov )
23. Pengembangan pusat layanan pengaduan masyarakat
24. Pengembangan aparatur dan lembaga pemerintahan
25. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
26. Pengembangan pemberdayaan Masyarakat
Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut maka dimasa yang akan
datang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan tergantung pada:
1. Situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan baik local maupun nasional.
2. Titik berat pembangunan Daerah.
3. Kebijakan pemerintah atasnya antara lain menyangkut hal pelimpahan
kewenangan.
4. Kualitas dan kuantitas aparatur penyelenggara.
5. Ketersediaan dana yang berpengaruh langsung terhadap adanya sarana dan
prasarana kerja.
6. Bertambah tinggi dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memberikan
pelayanan public yang terbaik sebagai dampak kemajuan di bidang idiologi
politik, ekonomi, social, budaya dan tekhnologi.
7. Dukungan atau kerjasama penyelenggara Pemerintahan dan peran serta
masyrakat.
20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Program dan kegiatan yang disusun berbasiskan permasalahan.Namun
disadari bahwa kemampuan pemenuhan terhadap tuntutan tersebut harus
realistis.Dalam artian ini bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Pagu Anggaran
yang tersedia dengan mengedepankan skala prioritas.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendalayang
dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu
dalamevaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan
antarainput, output dan outcame baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi.
Analisis inimenggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan
denganmemberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input
tertentu.Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yangmenggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau
dampak.Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja
(perfomance gap)yang terjadi.Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus
menyajikan data daninformasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar
menginterprestasikan keberhasilandan kegagalan secara lebih luas dan
mendalam.Oleh karena itu, perlu dibuat suatuanalisis tentang pencapaian akuntabilitas
kinerja instansi secara keseluruhan.
Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalamRencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi
pencapaiansasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan,
program dankegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebutdilakukan dengan
menggunakaninformasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk
pula evaluasikebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun
sistem danproses pelaksanaannya
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Belum adanya keputusan /rancangan dari Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ).
21
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada prinsipnya visi, misi program dan kegiatan Kecamatan telah selaras dan
sejalan dengan kebijakan Nasional.Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh
Kecamatan pada prinsipnya adalah upaya untuk mewujudkan terciptanya
kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.Tujuan tersebut
merupakan arah semua kegiatan penyelenggara pemerintahan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yang
direncanakan dengan membandingkan capaian target dan realisasi kinerja tahun
sebelumnya dan Sebagai bahan penentuan kebijakan untuk anggaran pada tahun
tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batulicin Tahun 2017.
Dengan berpedoman kepada Rencaa Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.Rencana Strategis
Kecamatan Batulicin dengan menetapkan Visi : Mewujudkan Kecamatan Batulicin
sebagai Kecamatan yang terdepan dalam pelayanan di segala bidang “.
Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, & murah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat :
· Meningkatkan kualitas pendidikan.
. Meningkatkan kualitas kesehatan.
· Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
· Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.
· Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.
· Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial.
2. Pelestarian dan pengembangan budaya, serta pengelolaan lingkungan hidup :
· Meningkatkan nilai-nilai budaya.
· Mengembangkan kota kreatif berbasis budaya unggulan.
· Meningkatkan sarana prasrana perekonomian.
· Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
· Meningkatkan sarana transportasi.
3. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan
supremasihukum:
· Meningkatnya kesadaran masyarakat tertib hukum.
· Menekan tingkat kriminalitas.
· Menurunnya masalah sosial yang ada.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan
usahaekonomi produktif yang berskala mikro sehingga menjadi unit usaha
yangmandiri dan siap untuk tumbuh dan bersaing :
22
· Membangkitkan gairah perekonomian.
· Meningkatkan peran Koperasi, LPD maupun lembaga keuangan lainnya.
· Meningkatkan investasi perdagangan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif,
danbertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
:
· Memberantas secara nyata praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
· Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, transparan,professional dan
akuntabel.
· Meningkatkan kualitas kearsipan.
6. Memotivasi masyarakat untuk membangun wilayah secara mandiri :
· Meningkatkan swadaya masyarakat.
· Memotivasi untuk mengembangkan kreativitas yang berbasis budayaunggulan.
· Meningkatkan kerukunan antar kelompok maupun antar umat beragama.
Jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal maka beberapa
kemungkinan yang terjadi adalah :
1. Program dan kegiatan dihapuskan.
2. Program dan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
3.3 Program dan Kegiatan.
Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari
sasaran, program dan kegiatan yeng telah ditetapkan dalam rencana strategis
Kecamatan Batulicin yang akan dilaksanakan. Rencana kerja KecamatanBatulicin
tahun 2017 adalah sebagai berikut :
23
No Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran
- Peny Jasa kom, sda dan listrik - Peny jasa peme-liharaan dan per-ijinan kendaraan dinas/operasional - Peny jasa adm keuangan - Peny alat dan ba-han kebersihan ktr. - Peny ATK - Peny barang cetak & penggandaan. - Peny komponen listrik/penerangan bangunan kantor. - Peny peralatan dan perlengkapan kantor. - Peny makanan dan minuman. - Rapat2 Koord & konsultasi ke luar daerah -Peny jasa tenaga non PNS - Rapat2 koor da lam daerah
Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
5 Tahun
Tersedianya barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang
dibutuhkan
1 tahun
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasara-
na Aparatur
- Pemeliharaan rutin
/berkala Rumah Di-
nas.
- Pemeliharaan rutin
/berkala gedung kan
tor.
- Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan
gedung kantor.
Untukmemenuhi Kebutuhansara- na danprasara-naaparatur.
5 Tahun
Tersedianya sarana dan prasarana apratur
1 tahun
Tercapainya kegiatan sarana dan prasarana apratur
1 tahun
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu.
Untukmemenuhi KebutuhanAparatursehingga ter-jadi Peningkatan disiplin aparatur.
5 Tahun
Tersedianya kebutuhan untuk pe-ningkatan disiplin aparatur
1 tahun
Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
1 tahun
4.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masya-
rakat Perdesaan.
Pemberdayaan
Lembaga dan Orga-
nisasi Masyarakat
Perdesaan.
Untuk memenuhi Kebutuhan Lem- baga Organisasi Masyarakat yang ada di Perdesa-an.
5 Tahun
Tersedianya kebu tuhan untuk Ke-berdayaan Masya rakat Perdesaan
1 tahun
Tercapainya peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
1 tahun
5.
Program Peningkatan
Partisipasi Masya-
rakat dalam Mem-
bangun Desa.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terselenggara nya Musrenbang
Kecamatan 5 Tahun Laporan Hasil 1 tahun
Tersusunnya usulan
pembangunan Kecamatan
1 tahun
6.
Program
Penyelesaian Konflik -
konflik pertanahan.
- Fasilitas Penyele- saian konflik-konflik pertanahan - Fasilitas Percepat an Penyelesaian, Pe negasan dan Peme-taan Tapal Batas Antar Kec dan Desa
Terselesaikan nya konflik
konflik tanah dan batas desa
5 Tahun Laporan Hasil 1 tahun
Tercapainya kesepakatn atas konflik
konflik tanah dan batas
desa
1 tahun
7.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan
Terlaksananya pelayanan terhadap
masyarakat
5 Tahun Laporan Hasil 1 tahun
Tercapainya target untuk
meningkatkan PAD.
1 tahun
24
BAB IV
PENUTUP
Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku
utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai
regulator,fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah
peranmasyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat
menjadi
prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Batulicin sebagai ujungtombak
pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorongpartisipasi
masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan.Rencana Program di Kecamatan
Batulicin ini merupakan programpemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh
Kecamatan Batulicin pada periode tahun 2017.
Rencana program ini hanya merupakan program pemberdayaanmasyarakat, sedang
pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangankebutuhan
masyarakat di Kecamatan Batulicin. Dengan demikian, rencana program inimemiliki
fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang prosespemberdayaan
masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna,dan berhasil guna
serta sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan.
Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kecamatan
Batulicin perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaanmasyarakat
dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansipemerintah dan bukan
pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaanmasyarakat ini, maka
diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan danpengendalian program
secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Batulicin dituntut secara proaktif meningkatkan
peran koordinasinya dengan masyarakat, instansiPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam proses pemberdayaan masyarakat, sertakeberanian untuk mengubah tatanan
penghidupan masyarakat agar lebih meningkat,berimbang, demokratis dan adil.
Demikian Rencana Kerja Kecamatan Batulicin tahun 2017 disusun agardapat dipakai
sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangkameningkatkan
pelayanan prima di Kecamatan Batulicin. Dan Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Batulicin
Tahun 2017, merupakan pedoman program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun
anggaran 2017.
Dengan tersusunnya Renja tahun 2017 ini, maka diharapkan kinerja yang diinginkan
di tahun tersebut dapat terwujud sebagai upaya yang berujung pada adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Batulicin, 30Mei 2016
Camat Batulicin,
Hj. Radja Aty Afriyanti,SE Pembina Tingkat I NIP. 19600301 198903 2 002