pengadilan negeri sibolga kelas iipn-sibolga.go.id/wp-content/uploads/2015/10/laporan-ta... ·...

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS IIJin. Padangsidempuan Nomor 6 Kota Sibolga,Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: [email protected]

Nomor : W2.U9-19/OT.01.2/1/2018. Sibolga, 5 Januari 2018.Lamp. : 1 (satu) Eksemplar. Perihal : Laporan Tahunan 2017.

Kepada Yth:Ketua Pengadilan Tinggi Medan di-

Medan

Dengan Hormat,Memenuhi maksud surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28

Desember 2017, Nomor W2.U.8839.HK.01.10/XII/2017, perihal pada pokok surat bersama ini kami kirim Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2017.

Demikianlah kami sampaiks

http://www.pn-sibolga.go.idmailto:[email protected]

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KELAS II TAHUN 2017

Jin. Padangsidimpuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572 Website : www.pn-sibolga.go.id Email: [email protected]

http://www.pn-sibolga.go.idmailto:[email protected]

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

dengan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2017 Pengadilan

Negeri Sibolga dapat disusun. Maksud dan tujuan dari laporan ini sebagai hasil

akhir dari aktualisasi program Pengadilan Negeri Sibolga selama tahun 2017 dan

perencanaan dari program kerja Pengadilan Negeri Sibolga pada Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini dibuat berdasarkan Surat dari

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27

November 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017 dan surat

dari Pengadilan Tinggi Medan Nomor: W2.U/8385/HK.01.10/XII/2017 tanggal 12

Desember 20178 dan Nomor: W2.U-8839/HK.01.10/XII/2017 tanggal 28

Desember 2017 perihal Format Laporan Tahunan 2017.

Laporan Tahunan 2017 berisi semua kegiatan yang ada di Pengadilan

Negeri Sibolga selama tahun 2017. Disamping sebagai laporan kepada atasan,

juga sebagai pedoman evaluasi kinerja pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga

pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan maupun kekurangan-

kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya laporan

ini, juga diharapkan bisa memberikan informasi mengenai kinerja dari sumber

daya manusia yang di dalamnya beserta fasilitas-fasilitas sebagai alat bantu

dalam memperlancar kinerja di Pengadilan Negeri Sibolga.

Demikian Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga tahun

2017, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi

kita semua agar lebih terpacu dan menjadi lebih optimal dalam melaksanakan

kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum

pada tahun 2018, sehingga dapat terwujud supremasi hukum dan keadilan

khususnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..............................................................................................iDafatr is i........................................................................................................ iiBab I Pendahuluan.....................................................................................1

A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................ 1B. Visi dan M isi..................................................................................2C. Renstra.........................................................................................2

Bab II Struktur Organisasi (TUPOKSI) danPelayanan Publik Prima.....................................................................7A. Struktur Organisai (TUPOKSI)..................................................... 7

- Standar Operasional Prosedur (SOP)...................................... 9- Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)...................................... 19

B. Pelayanan Publik yang Prima........................................................21- Akreditasi Penjaminan Mutu- (sertifikat ISO Pengadilan)........................................................ 21- Posbakum (Satker yang mendapat- alokasi dan Realisasi Anggaran).............................................. 23- Sidang Keliling/Pelayanan terpadu........................................... 24- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)..........................24

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan............................................................ 25A. Sumber Daya Manusia .................................................................25

- Mutasi........................................................................................26- Promosi.....................................................................................26- Pensiun......................................................................................26- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis- yang telah mengikuti Diklat)...................................................... 26

B. Penyelesaian Perkara....................................................................27- Jumlah sisa perkara yang diputus............................................ 27- Jumlah perkara yang diputus tetap waktu................................27- Jumlah perkara yang tidak mengajukan- upaya hukum banding, Kasasi dan PK....................................28- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi....................29- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi..................29

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana............................................. 29D. Pengelolaan Keuangan(Realisasi Anggaran Teknis

dan Non Teknis).............................................................................32E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP....

BABI

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di

daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan

pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan dapat terwujud.

Tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan

perkara yang diajukan sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang

berpedoman kepada hukum dan keadilan. Dalam rangka mengemban tugas

pokok tersebut, tidak terlepas adanya sorotan dari para pencari keadilan,

sehingga Mahkamah Agung dan jajarannya dibawahnya dari tahun ke tahun terus

berbenah diri guna memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan di

bidang peradilan.

Berhasil tidaknya peradilan dalam menjalankan tugas pokok tersebut tidak

hanya ditentukan oleh faktor internal saja, akan tetapi juga dipengaruhi faktor

eksternal khususnya badan penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian,

Kejaksaan, Penasihat Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan pihak/instansi

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu

dibangun suatu hubungan dan kerja sama yang baik agar tugas pokok

Pengadilan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam menyikapi posisi dan tugas pokok tersebut, peradilan telah bertekad

untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan dengan tetap berpedoman kepada

‘Mengadili menurut hukum dan keadilan”. Untuk mencapai hal tersebut tidak

terlepas dari dukungan semua pihak serta tersedianya sarana dan prasarana

maupun kesejahteraan yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan hidup

para aparatur pengadilan.

Halaman 1 Laporan Tahunan PN Sibolga 2017

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Sibolga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibolga yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan

Misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi

Pengadilan Negeri Sibolga adalah :

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadlian Kepada Pencari Keadlian.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sibolga.

4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sibolga.

C. RENSTRA (Rencana Strategi)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategi adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi yang

bersangkutan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional

maupun global. Dengan adanya perencanaan strategi yang baik, nakam instansi

pemerintah yang bersangkutan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Pada dasarnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai

ukuran/barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi dapat berjalan

dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum

tercapai. Seluruh staf/pegawai mempunyai peranan yang sama dalam

memajukan dan menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu kualitas kinerja

pegawai merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan, baik

internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas dan

keahlian para pegawai/staf selaku pelaksana tugas haruslah dimulai dari diri

sendiri dengan tekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas

pokok dan fungsi masing-masing. Namun demikian ketersediaan sarana dan

prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut.Halaman 2 Laporan Tahunan PN Sibolga 2017

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sibolga adalah terus tersusun dan

terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategi (Renstra)

dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi,

sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara

terencana dan terukur. Dengan perencanaan strategi yang baik diharapkan akan

dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima

kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung

pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa

tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit

organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan Rencana.

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan

menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan

sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari

campurtangan pihak lain dan transparan.

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa

dan dihormati.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada

masyarakat pencari keadilan.

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.


Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif

awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi:

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten

Tapanuli Tengah terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi Peradilan.

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia

pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam

penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan

nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi

efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali

pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi

pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada

kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan.

Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan

kerahasiaan jika diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga

perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara

maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai

dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping

itu Pengadilan Negeri Sibolga akan memobilisasi dan menggunakan

secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam

operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah

ditetapkan.

Dari rencana strategi di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana strategi Pengadilan Negeri Sibolga ke depan

dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:


1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur

karir yang ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2. Sarana mencakup:

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan

prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Sibolga.

3. Ketatalaksanaan mencakup:

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Sibolga yang telah

disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-

undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup:

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan

dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari

keadilan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga. Adapun Tujuan yang

hendak dicapai Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dapat memenuhi butir 1 dan

2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun


2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan

Negeri Sibolga memiliki kebijakan program yaitu:

a. Kebijakan.

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta

mutu para pejabat/staf.

2. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta

fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.

3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah

Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan

berkualitas dan profesional.

4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari

keadilan.

7. Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan

berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media informasi

elektronik yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Sibolga,

SIPP/CTS versi 3.2.0 dan direktori putusan MARI.

b. Program.

1. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang

Wakil Ketua dimana kedua-duanya adalah sebagai Pimpinan Pengadilan yang

bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa

Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu

berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian

kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong

serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu

meningkatkan pengetahuan.

Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill)

yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan

pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan

Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan

kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan

PerundangUndangan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dipimpin oleh seorang Panitera

yang membawahi:

1. Wakil Panitera.

2. Panitera Muda Perdata.

3. Panitera Muda Pidana.

4. Panitera Muda Hukum.

5. Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sibolga dipimpin oleh

Sekretaris yang membawahi:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Sibolga sampai

dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:


Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015


Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,

untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan ketersediaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur

dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan

(pelanggan) untuk mengetahui/ memahami akan suatu prosedur pelayanan yang

dilakukan oleh aparatur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang

dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat, pengertian Standar Operasional

Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan,

bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari

terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan

menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun matrik SOP Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari—Keterangan

I. SOP TEKNIS1. Hakim 7 SOP 1. SOP Persidangan

Perkara Pidana Biasa.2. SOP Persidangan

Perkara Pidana Anak.3. SOP Persidangan

Perkara Pidana Cepat (Tipiring).

4. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Lalu Lintas).

5. SOP Persidangan Perkara Pidana Praperadilan

6. SOP Persidangan Perkara Perdata Permohonan

7. SOP Hakim Pengawas Bidang.

Sudah di Revisi tetapi belum di Evaluasi.


2. Panitera 18 SOP 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata.

2. SOP Persiapan Persidangan.

3. SOP Proses Persidangan.

4. SOP Administrasi Upaya Hukum Banding Perkara Perdata.

5. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata.

6. SOP Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

7. SOP Administrasi Upaya Hukum Eksekusi Perkara Perdata.

8. SOP Administrasi Penanganan Perkara

9. SOP Persiapan Perkara Pidana.

10. SOP Proses Persidangan Perkara Pidana.

11. SOP Administrasi Praperadilan.

12. SOP Administrasi Upaya Hukum Banding Perkara Pidana.

13. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana.

14. SOP Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

15. SOP Administrasi Upaya Hukum Grasi Perkara Pidana.

16. SOP Administrasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak


Mampu.17. SOP Administrasi

Laporan Keadaan Perkara Pidana dan Perdata.

18. SOP Administrasi Laporan Keuangan Perkara Perdata, Pidana dan PNBP.

3. Kepaniteraan Pidana 22 SOP 1. SOP Surat Masuk.2. SOP Surat Keluar.3. SOP Perkara Pidana

Lalu Lintas.4. SOP Perkara Pidana

Cepat.5. SOP Perkara

Praperadilan.6. SOP Perkada Pidana

Singkat.7. SOP Perkara Pidana

Biasa dan Anak.8. SOP Penerimaan dan

Pendaftaran Permohonan Banding.

9. SOP Pencabutan Banding.

10. SOP Penerimaan Memori banding dan Kontra Memori Banding.

11. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Kasasi.

12. SOP Pencabutan Kasasi Perkara Pidana.

13. SOP Penerimaan Memori Kontra Memori Kasasi.

14. SOP Pengiriman berkas Banding Perkara Pidana.

15. SOP Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali.

16. SOP Penerimaan Permohonan Grasi


Perkara Pidana.17.SOP Pengiriman Berkas

Kasasi.18.SOP Permohonan Ijin

Persetujuan Penyitaan.19. SOP Permohonan Ijin

Persetujuan Penggeledahan.

20. SOP Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25.

21. SOP Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) KUHAP.

22. SOP Penyerahan Berkas.

4. Kepaniteraan Perdata 15SOP 1. SOP Surat Masuk.2. SOP Surat Keluar.3. SOP Perkara

Penerimaan Perkara Permohonan.

4. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Permohonan.

5. SOP Penerimaan dan Pendaftaran Perkara Gugatan.

6. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Gugatan.

7. SOP Penerimaan dan Perdaftaran Gugatan Sederhana.

8. SOP Penanganan Register Perkara Gugatan Sederhana.

9. SOP Penerimaan dan Pemdaftaran Gugatan Banding.

10. SOP Penerimaan dan Pemdaftaran Gugatan Kasasi.

11. SOP Penerimaan dan Pemdaftaran Gugatan


PK12.SOP Penerimaan

Berkas Perkara Gugatan/Permohonan Prodeo.

13.SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Gugatan Banding, Kasasi, PK.

14.SOP Penerimaan dan Pendaftaran Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Gugatan.

15.SOP PenyerahanBerkas Ke Kepaniteraan Hukum.

5. Kepaniteraan Hukum 15SOP 1. SOP Surat Masuk.2. SOP Surat Keluar.3. SOP {embuatan

Laporan Bulanan.4. SOP Pembuatan

Laporan 4 Bulan.5. SOP Pembuatan

Laporan Semester 6 Bulan.

6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan.

7. SOP Pengarsipan Berkas Perkara.

8. SOP Pelayanan Pengaduan.

9. SOP Pengesahan Akta Notaris.

10. SOP Pelayanan Informasi Prosedur Biasa.

11. SOP Pelayanan Informasi Prosedur Khusus.

12. SOP Pencatatan Urusan Urusan.

13. SOP Pelayanan Posbakum.

14. SOP Peminjaman


Berkas Perkara. 15. SOP Penerimaan

Berkas Perkara.6. Panitera Pengganti 6 SOP 1. SOP Persidangan

Perkara Pidana Biasa/Anak.

2. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat.

3. SOP Persidangan Perkara Pidana Lalu Lintas.

4. SOP Persidangan Perkara Pidana Praperadilan.

5. SOP Persidangan Perkara Pidana Perdata Gugatan.

6. SOP Persidangan Perkara Perdata Permohonan.

7. Juru Sita/JSP 11 SOP 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara Perdata.

2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan/Putusan Perkara Perdata.

3. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana.

4. SOP Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/Peninja uan Kembali Pidana.

5. SOP Pemberitahuan PernyataanBanding/Kasasi/Peninja uan Kembali Perdata.

6. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding/Kasasi/PK Perkara Perdata.

7. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori


Banding/Kasasi/PK Perkara Pidana.

8. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi /PK Perkara Perdata.

9. SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi /PK Perkara Pidana.

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) untuk perkara Banding.

11. SOP Panggilan Teguran Aanmaning.

II. SOP NON TEKNIS1. Sekretaris 7 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran.

2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian.

3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan.

4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksaanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi.

6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan dan Perpustakaan.

7. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta


Pelaporan.2. Sub Bagian Umum

dan Keuangan36 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat

Masuk.2. SOP Pengelolaan Surat

Masuk KhususSub.Bagian Umum.

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

4. SOP Resepsionis.5. SOP Permintaan barang

ATK.6. SOP Pengelolaan

Aplikasi Persediaan.7. SOP Pengelolaan

Aplikasi SIMAK-BMN.8. SOP Pelaporan Aplikasi

SIMAK-BMN Semester & Tahunan.

9. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN Semester dan Tahunan.

10. SOP Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan.

11. SOP Pengadaan Barang ATK.

12. SOP Pengelolaan Perpustakaan.

13. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

14. SOP Penyusunan Uraian Tugas Petugas Kebersihan.

15. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

16. SOP Kegiatan Rapat.17. SOP Rutin Pengemudi.18. SOP Pembuatan Surat

Keputusan Pengguna dan Penghentian Penggunaan BMN.

19. SOP Keamaan Kantor.20. SOP Protokoler dan

Penerimaan Tamu.


21. SOP Kebersihan Kantor.

22. SOP Protokoler Pengambilan Sumpah Jabatan.

23.SOP Protokoler Persemayaman Jenazah.

24. SOP Perencanaan Daftar IsianPelaksaanan Anggaran (DIPA).

25. SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan.

26. SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembuatan Kartu Identitas (SPM)/SP2D.

27. SOP Pengajuan Uang Persediaan.

28. SOP Penerbitan SPM- LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk).

29. SOP Penerbitan SPM- LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur).

30. SOP Penerbitan SPM- LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan).

31. SOPPertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunisasi).

32. SOP Pengelolaan Pendapatan Negera Bukan Pajak.

33. SOP Penerbitan SPM- LS Belanja Modal.

34. SOP Pencairan Honor Piker Posbakum.

35. SOP Pencairan Uang


Persedian untuk belnja barang.

36. SOP Pengelolaan Keuangan Negera Bendahara Pengeluaran.

3. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

23 SOP 1. SOP Surat Masuk Dan Keluar.

2. SOP Bezetting.3. SOP Daftar Urut

Kepangkatan.4. SOP Daftar Hadir.5. SOP Pembuatan Surat

Keputusan (SK).6. SOP Kenaikan Pangkat.7. SOP Kenaikan Gaji

Berkala.8. SOP Pengusulan Cpns

Menjadi PNS.9. SOP Pensiunan Dan

Purnabakti.10. SOP Cuti

Pegawai/Hakim.11. SOP Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP).12. SOP Usulan Taspen,

Karpeg, Karis/Karsu.13. SOP Usulan Bpjs

Kesehatan.14. SOP Update Data

Pegawai Kedalam SIKEP.

15. SOP Pembuatan Surat Tugas.

16. SOP Hukum Disiplin.17. SOP Usulan Pegawai

Dalam Jabatan Struktural/Fungsional.

18. SOP Usulan Mutasi.19. SOP Pelantikan Dan

Pengambilan Sumpah Jabatan.

20. SOP Penghargaan Satyalancana Karya Satya.


21. SOP Laporan Tahunan.22. SOP Pengumpulan

Data Lakip Sub.Bagian Kepegawaian.

23. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

4. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

9 SOP 1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP Penghimpunan Laporan.

4. SOP Peliputan Dan Penginputan Website.

5. SOP Perawatan Dan MengatasiPermasalahan Jaringan

6. SOP Pengelolaan Website.

7. SOP Perawatan SIPP.8. SOP Pengajuan Revisi

Pok (Dipa).9. SOP Perencanaan

Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (Dipa).

Revisi Ke 1/Sudah di Evaluasi tanggal ??

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada

sistem prestasi kerja, maka penailaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan

berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa yang berwenang membuat

penilaian prestasi kerja PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari

PNS yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau

pejabat lain yang ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.


Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen

kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi keja yang berupa

Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek

kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.

Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kerja dengan target yang ditetapkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memberlakukan SKP sejak

terbitnya Surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013

tentang “Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

036/SEK/PER/VI/2011 tentang Sasaran Kinerja Individu dan memberlakukan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang

ketentuan pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.”

Setiap tahunnya, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh badan

peradilan yang berada di bawahnya untuk menginput laporan penilaian prestasi

kerja PNS pada SIKEP dan menyesuaikannya dengan data SKP yang telah diisi

oleh PNS pada masing-masing Satker.

Adapun SKP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Negeri

Sibolga Tahun 2017 bisa dilihat dalam tabel matrik di bawah ini:

NoSasaran Kerja Pegawai Jumlah

KeteranganNama

—Jabatan

Kegiatan Tahun 2017

1 2 3 41. Martua Sagala, S.H.,M.H. Ketua 192. Alex T.M.H

Pasaribu,S.H.,M.H.Wakil Ketua

15

3. Obaja D.J.H. Sitorus, S.H. Hakim 114. Marolop W.P. Bakara, S.H. Hakim 115. Tetty Siskha, S.H.,M.H. Hakim 96. Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H. Hakim 10

7. Boy J.P Sembiring, S.H. Hakim 12

8. JabonarSimanihuruk,S.H.,M.H.

Panitera12

9. Salamat Harahap Sekretaris 910. Aslam Irfan Daulay.S.H. Wakil Panitera 1211. Punia Hutabarat, S.H. Panmud Hukum 912. Lantas Hutabarat, S.H. Panmud Pidana 21 Pensiun

13. Edward Siahaan Panmud Perdata 1714. Jalbertny Zebua, S.H. Kasubag Umum 25


& Keuangan15. Chatrine Elisabeth

Yosephine Br Sitorus, S.E.Kasubag KP & Ortala

15

16. Roselvy Oktavia, S.Kom Kasubag PTIP 9 Mutasi17. Multy Aswan Jurusita 1618. Ojahan Sibatuara Panitera

Pengganti10

19. Nurjannah PaniteraPengganti

10

20. Erlindawati PaniteraPengganti

11

21. Tioraden Tarihoran PaniteraPengganti

10

22. Rosmini PaniteraPengganti

10

23. Antoni G.P Butar-Butar.SH PaniteraPengganti

10

24. Kiky Lerrick Siahaan, S.H. PaniteraPengganti

7

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu.

I. Met 2018 II November 2018III. Mei 2019IV. November 2019 V Mei 2020VI. November 2020

: SIV A MORO

Sertifikat AkrrdiUti Prnjtoiinan Matu Badan Peradilan l mum mi dilakukan penilaian kembali setiap k (mami bulan selama 1 (tigil tahan terhitung tanggai 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020. dengan rencana asesmen Mirveilan pada:

Ketua l i n Akreditasi fVnjaminan Mutu

Jenderal liUn Umum

Nonwf: T1PM 217/QMIt/SERTIFIKAT' 11 12017

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Sataankrija : Pengadilan Negeri S ibolga Kelas II

Alamat : f.P4dmgMidratruat Sa», Sbolia.Sutsawa lUta

"A” (Excellent)

Gambar Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sibolga


Pengadilan Negeri Sibolga telah menerima Sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu di Makassar pada tanggal 29 November 2017 oleh Dirjen

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A Excellent,

a. Motto Pengadilan Negeri Sibolga.

Pengadilan Negeri Sibolga mempunyai motto:NAULI (Netral, Akuntabel,

Unggul, Luwes, Integritas, Netral).

b. Struktur Akreditasi TPM Pengadilan Negeri Sibolga

c. Komitmen BersamaHalaman 22 Laporan Tahunan PN Sibolga 2017

%f ■' “ ~...... ■Pengadilan Negeri Sibolga Siap Melaksanakan Pelayanan Yang

Berstandar Akreditasi Secara Profesional dan Berintergritas Demi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

d. Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu merupakan pandangan dan kebijakan manajemen

terhadap mutu yang sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat

memenuhi harapan dan memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi

semua peraturan yang berlaku. Kebijakan Mutu yang merupakan perwujudan

komitmen dari manajemen puncak dalam memenuhi persyaratan, baik

persyaratan pelanggan maupun persyaratan peraturan dan perundang

undangan dan terus-menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen

mutu, dikomunikasikan dan dimengerti oleh segenap hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Sibolga.

Kebijakan Mutu yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk

menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu secara berkelanjutan. Kebijakan

Mutu perlu ditinjau agar terus-menerus sesuai dengan tujuan organisasi yang

dideskripsikan melalui Visi organisasi.

Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis, manajemen

akan selalu meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk Kebijakan Mutu

dan Sasaran Mutunya agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang

mengedepankan perbaikan berkelanjutan (continual improvement) terhadap

keefektifan sistem manajemen mutu pada semua aktivitasnya, melalui

pembinaan hubungan dengan pelanggan agar dapat diketahui lebih jauh

harapan pelanggan.

2. Posbakum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk

membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat

dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari

keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi

duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil

di dalam persidangan.


Pengadilan Negeri Sibolga merupakan satker yang mendapat alokasi

anggaran posbakum. Pengadilan Negeri Sibolga memiliki program-program

prioritas dalam peningkatan Manajemen Peradilan yang akan dicapai di

antaranya penyelesaian Peradilan Negeri yaitu pos bantuan hukum yaitu

penyediaan anggaran untuk pembayaran honorarium jasa konsultan hukum

pada pos bantuan hukum dan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor pada

pos pelayanan hukum. Anggaran untuk pelaksanaan pos pelayanan hukum

belanja jasa konsultan honor advokat/pengacara piket adalah sejumlah

Rp. 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang sudah

terealisasi adalah sebesar Rp. 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus

ribu rupiah), sehingga tidak ada sisa anggaran Posbakum.

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dasar hukum pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Sidang keliling/Pelayanan terpadu

merupakan salah satu bagian dari Pelayanan Publik yang Prima dengan

maksud untuk mendekatkan akses terhadap pengguna layanan di Pengadilan

Negeri Sibolga. Akan tetapi pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Sibolga belum

dalam melaksanakan sidang keliling. Selain tidak tersedianya dana dalam

DIPA Tahun 2017, hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya permintaan dan

sulitnya koordinasi kepada pihak yang terkait.

4. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

di Pengadilan.

Dalam DIPA tahun 2017 Pengadilan Negeri Sibolga tidak memperoleh

anggaran untuk Pembebasan Biaya Perkara dan sepanjang tahun 2017 tidak

terdapat permohonan dalam hal Pembebasan Biaya Perkara dari masyarakat

di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok perlu adanya

pembinaan dan pengelolaan yang tertib dan berkesinambungan. Upaya

pembinaan dan pengelolaan meliputi:

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri

Sibolga adalah 23 orang dengan perincian sebagai berikut:

No Nama NIPPangkat

/Gol.Jabatan Ket

1 2 3 4 5 6

1. Martua Sagala, S .H ., M.H. 196910231990031005Pembina Tk. I

(IV/b)Ketua

2.Alex T.M .H Pasaribu, S.H., M.H.

197310312000031002Pembina (IV/a) Wakili Ketua

3.Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, S.H.

198208052007041002 Penata (lll/c) Hakim

4.Marolop W inner Pasrolan Bakara, S.H.


5. Tetty Siskha, S.H., M.H. 198204262008052001 Penata (lll/c) Hakim

6.Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.


7.Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

198706272011011008Penata Muda

Tk.l (lll/b)Hakim

8.Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H.

196507151986031005 Pembina (IV/a) Panitera

9. Aslam Irfan Daulay, S.H. 197209231992031002Penata Tk. I

(lll/d)Wakil Panitera

10. Edward Siahaan 195808231981031008 Penata (lll/c)Panitera Muda

Perdata

11. Punia Hutabarat, S.H. 197003211991032002 Penata (lll/c)Panitera Muda

Hukum

12.Ojahan Sibatuara

196011151981031004 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

13.Nurjannah

196006101982032007 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

14. Tioraden Tarihoran 195905091981032003 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

15. Erlindawaty 196005261981032004 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

16. Mimmy Mariyani Siregar 195910061981032002 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

17. Rosmini 196908151992032001 Penata (lll/c)Panitera

Pengganti

18.Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.

198711242006041001Penata Muda

Tk.l (lll/b)Panitera

Pengganti

19. Kiky Lerrick Siahaan, S.H. 198312022007041001Penata Muda

Tk.l (lll/b)Panitera

Pengganti

20. Multi Aswan 196212201982031002 Pengatur (ll/c) Jurusita

21. S alam at H arahap 1 9 6 2 1 2 3 1 1 9 8 5 0 3 1 0 5 8 P enata (lll/c ) Sekretaris

22.Chatrine Elisabeth Yosephine Br Sitorus, S. E.

198601142009122006Penata Muda

Tk.l (lll/b)

Kasubbag Kepegawaian &

Ortala

23. Jalbertny Zebua, S.H. 197010241993031002Penata Muda

Tk.l (lll/b)Kasubag Umum &

Keuangan


2. Rekrutmen

Pada tahun 2017, di Pengadilan Negeri Sibolga tidak ada melaksanakan

kegiatan rekruitmen pegawai.

3. Promosi dan Mutasi

a. Bahwa pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sibolga terdapat 1

(satu) orang pegawai dengan Jabatan Kasubag PTIP yang dimutasikan

ke Pengadilan Tinggi yaitu Roselvy Octavia, S.Kom.

b. Pensiun

Bahwa pada tahun 2017, di Pengadilan Negeri Sibolga terdapat 1

(satu) Pegawai yang memasuki pensiun, yaitu Lantas Hutabarat, S.H.

dengan jabatan Panitera Muda Pidana.

4. Diklat

Sepanjang tahun 2017, pada pengadilan Negeri Sibolga yang mengikuti

diktat ada 4 (empat) orang, yaitu:

NO NAMA JABATAN JENIS KEGIATAN

1 2 3 41 Martua Sagala,S.H.,M.H Ketua 1. Pendidikan dan

Pelatihan Pimpinan/ Calon Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan XII TA 2017.

2. Short Course Dalam Rangka Pembahasan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

2 Alex T.M.H Pasaribu ,S.H.,M.H WakilKetua

1. Short Course Dalam Rangka Pembahasan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

3 Tetty Siskha,S.H.,M.H Hakim 1. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

4 Rosmini PaniteraPengganti

1. Diklat Berkelanjutan Pendidikan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Tahun 2017


A. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus.

Jumlah sisa perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No Jenis Perkara Sisa + Masuk

PerkaraYang

Diputus

SisaPerkara

Keterangan

i 2 3 4 5 6

1 Pidana Biasa 513 454 59Sisa 2016 :77

Masuk 2017 :436

2 Pidana Cepat 24 24 0 -

3PidanaPraperadilan

2 2 0 -

4Pidana Khusus Anak

21 21 0 Sisa 2016 : 2 Masuk 2017 :19

5 Perdata Gugatan 86 70 20Sisa 2016 : 25 Masuk 2017: 61

6Perdata Gugatan Sederhana

23 23 0 -

7PerdataPermohonan

68 68 0 -

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No Jenis PerkaraSisa + Masuk

PerkaraYang

Diputus

PerkaraDiputusTepatWaktu

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Pidana Biasa 513 454 454Sisa 2016 :77

Masuk 2017 :436

2 Pidana Cepat 24 24 24 -

3PidanaPraperadilan

2 2 2 -

4Pidana Khusus Anak

21 21 21Sisa 2016 : 2 Masuk 2017:19

5 Perdata Gugatan 86 70 49Sisa 2016: 25 Masuk 2017 : 61

6Perdata Gugatan Sederhana 23 23 23

-

7 PerdataPermohonan68 68 68 -


3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.a) Banding


PerkaraYang

Diputus

PerkaraBanding

Perkara yang Tidak

Bandingi 2 3 4 5 6

1 Pidana Biasa 513 454 28 4262 Pidana Cepat 24 24 0 24

3 PidanaPraperadilan

2 2 0 2

4Pidana Khusus Anak

21 21 0 21

5 Perdata Gugatan 86 70 9 61


23 23 0 23

7PerdataPermohonan 68

68 0 68

b) Kasasi


PerkaraYang

Diputus

PerkaraKasasi

Perkara yang Tidak Kasasi

1 2 3 4 5 6


3 PidanaPraperadilan2 2 0 2

4Pidana Khusus Anak

21 21 2 19



23 23 0 23

7PerdataPermohonan

68 68 0 68

c) Peninjauan Kembali


PerkaraYang

Diputus

PerkaraPK

Perkara yang Tidak PK

i 2 3 4 5 6


3PidanaPraperadilan

2 2 0 2

4Pidana Khusus Anak

21 21 0 21



23 23 0 23

7PerdataPermohonan

68 68 0 68


2. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.

No JenisPerkara PerkaraMasuk

Perkarayang

Diputus

BerhasilDimediasi Ket.

1 2 3 4 5 6

1 Perdata Gugatan 86 70 1 -

3. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.

No JenisPerkara PerkaraMasuk

Perkarayang

Diputus

BerhasilDiversi Ket.

1 2 3 4 5 6

1 Pidana Khusus Anak 21 21 12 -

B. Pengelolaan Saranan dan Prasaranan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Sibolga tidak melaksanakan

pengadaan/renovasi gedung kantor karena sudah dilaksanakan

pengadaan/renovasi gedung kantor di Tahun 2015. Namun tahun 2017,

Pengadilan Negeri Sibolga mendapat anggaran untuk melaksanakan

pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi:

- Pengadaan Teknologi Informasi.

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

NoNama Asset

(Belanja Modal)Jumlah(unit)

Harga Per Satuan

(Rp)Total Harga

I. Pengadaan Teknologi Informasi

1 Antivirus 1 5.000.000 5.000.000

II. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komuni tasi

1 Komputer PC 1 10.000.000 10.000.000

2 Printer 1 2.500.000 2.500.000

3 CCTV 1 20.00.000 20.000.000

4 Finger Print 1 5.000.000 5.000.000

III. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Meja Kerja 1 Biro 8 3.000.000 24.000.000


2 Kursi Rapat 10 500.000 5.000.000

IV. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

1. Laptop 1 15.000.000 15.000.000

2. Scanner 1 7.500.000 7.500.000

3. Komputer PC 4 10.000.000 40.000.000

4. Printer 4 2.500.000 10.000.000

5. TV 1 20.000.000 20.000.000

6. UPS 2 10.000.000 20.000.000

Total 111.000.000 184.000.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2017

meliputi:

e. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Sibolga, sampai saat ini memiliki 3 (tiga) unit

gedung/Kantor dan 9 (sembilan) unit rumah Negara/Dinas yaitu:

NO KANTOR/RUMAH DINAS TAHUN KETERANGAN

1 Jl.Sutoyo Siswomiharjo 1945 -

2 Zetting Plat Barus 1982 -

3Jl. Padangsidempuan No 6

Sibolga1979 -

4 Rumah Dinas Ketua 1977 -

5 Rumah Dinas Hakim 1980 -







12 Rumah Dinas Panitera 1980 -


f. Kendaraan Dinas

Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sibolga memiliki 3 (tiga) unit Mobil/

kendaraan roda empat dan 5 (lima) unit kendararaan roda dua/Sepeda

Motor dengan perincian sebagai berikut:

No UraianTahun

PerolehanJmlh

Kondisi

KetBaik

RusakRingan

RusakBerak

I Jenis Kendaraan Roda A1 Pajero Sport 2015 1 1 Pemda2 Kijang Inova 2015 1 1 Pemda3 Kijang Inova 2008 1 1 MAII Jenis Kendaraan Roda 21 Honda GL MAX 1999 1 1 MA2 Supra x 125 2005 2 2 MA3 Supra x 125 2006 2 2 MA4 Supra x 125 2009 2 2 MA5 Mega Pro 160 2009 1 1 MA

C. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Sibolga seluas 1.504,00 m2, dilengkapi dengan

sarana dan prasarana berupa :

No............ .....

Sarana/Prasarana GedungP“ “ ......... ........... .

Jumlah Keterangan

1 2 3 4I Ruang Ketua 11. Ruang Wakil Ketua 12. Ruang Hakim 23. Ruang Panitera 14. Ruang Sekretaris 15. Ruang Wakil Panitera 16. Ruang Sidang Umum 27. Ruang Sidang Ramah Anak 18. Ruang Kepaniteraan 49. Ruang Kesekretariatan 410. Ruang Kasir 111. Ruang Server 112. Ruang Tahanan Wanita 113. Ruang Tahanan Pria 114. Ruang Jaksa 115. Ruang Diversi dan Kaukus 116. Ruang Mediasi 1


17. Ruang Bapas dan Peksos 118. Ruang Tunggu Ramah Anak 119. Ruang Menyusui, Teleconference,

Saksi Anak1

20. Ruang Perpustakaan 121. Ruang Arsip 122. Ruang Penasihat Hukum 123. Ruang Posbakum 124. Ruang Rapat dan Dokumen

Kontrol1

25. Ruang Rapat 126. Ruang Dharmayukti Karini 127. Pos Penjagaan 228. Musholla 1

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran29. Komputer30. Laptop 531. Printer32. Mesin Ketik 233. AC 1534. Faximile 1

35 Genset 1 Rusak Berat

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya

1)

NO Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1. Belanja Barang

Non Operasional43.680.000 43.632.940 99,90

2. Belanja Pegawai 2.742.335.000 2.843.120.818 103,68

3. Belanja Barang Operasional

810.897.000 806.367.650 99,45

Jumlah 3.596.912.000 3.693.121.408 102,68

Belanja Barang Non-Operasional.

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang

dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian

target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat

eksternal.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu awal belanja barang non-operasional dalam DIPA Tahun

anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah


Rp. 43.680.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh

ribu rupiah).

b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian.

Dari Pagu belanja barang non-operasional tahun anggaran

2017 yang tidak ada revisi, anggaran belanja barang non-operasional

yang terserap atau terealisasi sejumlah Rp. 43.632.940,00 (empat

puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua sembilan ratus empat puluh

rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 99,90 % .

g. Sisa Anggaran Pelaksanaan.

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran

yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang

nonoperasional sejumlah Rp. 47.060.00,00 (empat puluh tujuh ribu

enam puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai

sebesar 0,10 % dari total pagu yang tersedia.

2) Belanja Pegawai

Belanja Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak

mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,

uang makan, dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga sejumlah Rp. 2.742.335.000,00

(dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima

ribu rupiah).


Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang tidak

ada revisi, anggaran belanja barang non-operasional yang terserap

atau terealisasi sebesar Rp. 2.843.120.818 (dua milyar delapan ratus

empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan

belah rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 103,68 % .

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.



nonoperasional sebesar Rp. 0. Total sisa anggaran dari pagu belanja

pegawai sebesar 0% dari total pagu yang tersedia.


3) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau

jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang

bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain belanja

keperluan kantor, pengadaan bahan makanan, penambah daya tahan

tubuh, pengiriman surat dinas, dll.


Pagu awal belanja barang operasional dalam DIPA Tahun

anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga sebesar

Rp. 810.897.000 (delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan

puluh tujuh ribu rupiah).


Dari Pagu belanja barang Operasional tahun anggaran 2017

yang tidak ada revisi, anggaran belanja barang non-operasional

yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 806.367.650 (delapan

ratus enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima

puluh rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 99,45 %.




operasional sebesar Rp.4.529.350,00. Total sisa anggaran dari

pagu belanja pegawai sebesar 0,55% dari total pagu yang tersedia.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

NO Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1. Belanja Modal 184.000.000 170.850.000 92,86

1. Belanja Modal


Pagu awal belanja modal dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga sebesar 184.000.000,00.


Dari Pagu belanja modal tahun anggaran 2017 yang telah direvisi,

anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi sejumlah

Rp. 170.850.000,00 dengan prosentase capaian sebesar 92,86%.



Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja modal sejumlah

Rp. 13.150.000,00 Total sisa anggaran dari pagu belanja modal

sebesar 7,14% dari total pagu yang tersedia.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

NO Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1. Belanja Barang 57.072.000 53.308.100 93,41

1. Belanja Barang

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum

ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan

peradilan, penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana

dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding, penyampaian

berkas perkara kasasi, pk, dan grasi yang lengkap dan tepat

waktu.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu

awal belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga sebesar sejumlah

Rp. 57.072.000,00

b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian

Dari Pagu belanja barang tahun anggaran 2017 yang telah

direvisi, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi

sejumlah Rp. 53.308.100,00 dengan prosentase capaian sebesar

93,41%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan



sebesar Rp.3.763.900, Total sisa anggaran dari pagu belanja

barang sebesar 6,59% dari total pagu yang tersedia.

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan

Negeri Sibolga telah berusaha mencanangkan penggunaan teknologi informasi

dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan

profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat,


transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Salah satu aplikasi utama untuk memberikan pelayanan publik terkait

administrasi perkara adalah SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

dengan program unggulan publikasi perkara (one day publish). Dengan

berkembangnya SIPP Versi 3.2.0, menunjukkan adanya upaya dari badan

peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam membuat perkembangan dan

inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik administrasi perkara kepada

masyarakar pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sibolga sudah menggunakan

aplikasi SIPP versi 3.2.0 sejak tanggal 15 Desember 2017. Berikut perangkat

pendukung yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga terkait SIPP versi

3.2.0:

d. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat Server Client

Processor Intel Xeon E31231v3 4C/8T 3.40 GHz 8 MB

Intel® CoreTM i3

Memory 4 GB 2 GBHard Disk 300 GB 150 GB

e. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kategori Server Client

Sistem Operasi Linux Centos Windows (XP Profesional, Windows 7)

Web Server Apache Web Server (ver,2.2.14)

—

RDBMS MariaDB -Browser - Firefox Mozilla, ChromeAplikasi Tambahan — WinSCP atau FileZilla,

Putty, SQLYog

E. Regulasi Tahun 2017

Tahun 2017, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga telah membuatan beberapa

kebijakan internal dengan menerbitkan Surat Keputusan, antara lain:

1. SK TIM PENJAMINAN MUTU 2017

2. SK PEMBERLAKUAN MANUAL MUTU

3. SK VISI DAN MISI


4. SK MOTTO

5. SK KOMITMEN BERSAMA

6. SK YEL-YEL PN SIBOLGA

7. SK3SDAN5R

8. SK PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KANTOR

9. SK TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA

10. SK PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL

11. SK PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL-PERBAIKAN

12. SK ROLE MODEL

13. SK STRUKTUR ORGANISASI

14. SK PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

15. SK PEMBENTUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

16. SK HAKIM PENGAWAS BIDANG

17. SK PENDELEGASIAN KPN KE WKPN

18. SK PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN

19. SK TIM PENGENDALI GRATIFIKASI

20. SK PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI

21. SK MAKLUMAT PELAYANAN

22. SK STANDAR PELAYANAN PUBLIK

23. SK SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PP

24. SK TIM MANAJEMEN RISIKO

25. SK HAKIM MEDIATOR

26. SK PENUNJUKAN HUMAS

27. SK TIM SI WAS MA-RI

28. SK JUKLAK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

29. SK PPID

30. SK PENUNJUKAN TIM SUVEI KEPUASAN MASYARAKAT

31. SK TIM TANGGAP DARURAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN

32. SK TIM INTERNAL AUDITOR

33. SK TIM PENGELOLA BIAYA PROSES

34. SK BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN

PENGELOLAANYA

35. SK KASIR PERDATA


36.SK PENUNJUKAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA

PERDATA

37. SK STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN

PERKARA PERDATA

38. SK PENANGGUNG JAWAB ARSIP PERKARA

39. SK PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN

40. SK PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI

41. SK PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIPP

42. SK PENUNJUKAN MEJA I DAN II PIDANA

43.SK PENUNJUKAN MEJA I II DAN III PERDATA

44. SK PENUNJUKAN PENGELOLA TAMAN

45. SK PENUNJUKAN PLT PANMUD PIDANA

46. SK PENUNJUKAN PLT SUB BAGIAN IT

47. SK PENEMPATAN PEGAWAI DAN TENAGA HONORER

48. SK HAKIM GUGATAN SEDERHANA

49. SK PEMBERLAKUAN PELAYANAN TERPADU

50. SK PEMEGANG LAPTOP, KOMPUTER, PRINTER DAN SCANNER

51. SK PERMBERLAKUAN SOP

52. SK TIM RB

53. SK TIM VERIFIKASI BERKAS PERKARA

54. SK URAIAN TUGAS HONORER DIPA

55. SK PEMBERLAKUAN SISTIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


A. Internal

Salah satu unsur menajemen yang sangat penting adalah pengawasan.

Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi

agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan

tersebut diharapkan agar apa yang telah di direncanakan dilaksanakan

sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan akhir dari

pelaksanaan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaksud dalam Pasal 53

Undangllndang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan antara lain

terhadap pelaksanaan tugas admnistrasi. Kemudian terbitnya PERMA Nomor 8

tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mewajibkan

para Pimpinan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada

bawahannya.

Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan

tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi

pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri

Sibolga menunjuk dan menugaskan Hakim sebagai pengawas bidang dan Wakil

Ketua sebagai Koordinator Pengawasan bidang tersebut, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 1851/

KPN/SK/IX/2017, tanggal 20 September 2017, tentang Penunjukan Hakim

Pengawas Bidang Dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Sibolga.

BAB IV

PENGAWASAN


PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NO NAMA/NIP JABATANHAKIM PENGAWAS

BIDANG

1. Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H. Wakil

KetuaKoordinator Pengawasan

Nip. 19731031 200003 1 002

2. Obaja D. J. H. Sitorus, S.H.

Nip. 19820805 200704 1 002Hakim Kepaniteraan Hukum

3. Marolop W. P. Bakara, S.H. 1.Kepaniteraan Pidana

Nip. 19810418 200704 1 001 Hakim 2.Hakim Pengawas dan Pengamat

4. Boy J. P. Sembiring, SH

Nip. 19870627 201101 1 008Hakim

1.Kepaniteraan Perdata

2.Sub. Bagian Umum dan Keuangan

5. Tetty Siskha, S.H., M.H.Hakim

Sub. Bagian Kepegawaian,

Nip. 19820426 200805 2 001 Organisasi, dan Tata Laksana

6. Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. Sub. Bagian Perencanaan,

Nip. 19870713 201101 1 009 Hakim Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Hasil dari pengawasan dari masing-masing bidang tersebut diserahkan

kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga selaku koordinator Pengawas

Bidang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan diadakan evaluasi

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan juga

sangat penting dalam pengambilan kebijakan.

B. Evaluasi

Pengadilan Negeri Sibolga, selain melaksanakan pengawasan secara

internal, juga melaksanakan evaluasi terhadap hasil dari pengawasan tersebut

dengan melaksanakan rapat evaluasi bulanan yang dipimpin oleh Ketua

Pengadilan Negeri Sibolga, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan Panitera

serta Sekretaris. Selain rapat bulanan, Pengadilan Negeri Sibolga juga

melaksanakan rapat koordinasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sibolga dalam

bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan

memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Sibolga juga telah

diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun

administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat

yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua

Pengadilan Negeri Sibolga. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal,

telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada

Pengadilan Negeri Sibolga telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin,

walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia

serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume

perkara yang cukup tinggi.

B. SARAN

1. Pada saat ini di Pengadilan Negeri Sibolga tidak terdapat Staf yang berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tugas-tugas administrasi di Pengadilan

Negeri Sibolga di dilaksanakan oleh tenaga honorer DIPA yang berjumlah 11

(sebelas) orang. Untuk itu kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI

dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat konstribusi mereka dalam membantu

penyelesaian pekerjaan di Pengadilan Negeri Sibolga.

2. Tersedianya dana operasional kantor yang lebih besar untuk kegiatan

operasional Pengadilan Negeri Sibolga.


pengadilan negeri sibolga kelas iipn-sibolga.go.id/wp-content/uploads/2015/10/laporan-ta... ·...

Documents