pengadilan tinggi sumatera utara - pt-medan.go.id filemodal mikro (ulamm) unit sibolga: beralamat di...

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN

P U T U S A N Nomor : 345/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

1. BAHARUDDIN TANJUNG : Umur ± 57 tahun, Bertempat tinggal di Jalan

R. Junjungan Lubis No. 55, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga

Kota, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT - I, dan sekarang

sebagai PEMBANDING - I.

2. RUSMALA DEWI HUTAGALUNG : Umur ± 55 tahun, Bertempat tinggal

di Jalan R. Junjungan Lubis No. 55, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan

Sibolga Kota, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT - II, dan

sekarang sebagai PEMBANDING – II.

3. ARLIANA DEWI TANJUNG, Umur ± 34 tahun, Bertempat tinggal di

Jalan Rasak No. 38, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga

Sambas, Kota Sibolga, dahulu sebagai PENGGUGAT – III, dan

sekarang sebagai PEMBANDING – III.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HAYAT, SH,MH.

SELAMAT,SH.MH,. KHAIRUN NA’IM,SH, BAMBANG INDRA

GUNAWAN, SH.M.Hum, Kesemuanya Advokat pada Kantor Adovokat

HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi No. 78-D,

Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016

L a w a n

1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN

MODAL MIKRO (ULaMM) UNIT SIBOLGA: Beralamat di Jalan Mesjid

No. 34 SIBOLGA, dahulu sebagai TERGUGAT – I, dan sekarang

sebagai TERBANDING – I.

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)

PADANG SIDEMPUAN: Beralamat di Jalan Kenanga No. 99 Padang

Sidempuan, dahulu sebagai TERGUGAT – II, dan sekarang sebagai

TERBANDING – II.

3. NURLATIFA SIREGAR: Umur 57 tahun, Bertempat tinggal di Jalan

Sisingamangaraja No. 413, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dahulu sebagai TERGUGAT – III, dan

sekarang sebagai TERBANDING – III.

Pengadilan Tinggi Tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga

pada tanggal 9 Juni 2015 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT III didalam perkara ini ( ARLIANA DEWI TANJUNG )

pada tahun 2011 ada mengajukan permohonan pinjaman kepada PT.

PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO ) Unit Layanan Modal Mikro

( ULaMM ) Unit Sibolga ( TERGUGAT I ) sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus

juta rupiah ) dan sebagai PENJAMIN dari pinjaman PENGGUGAT III tersebut,

adalah BAHARUDDIN TANJUNG ( PENGGUGAT I ) dan RUSMALA DEWI

HUTAGALUNG ( PENGGUGAT II ), yakni dengan memberikan SERTIPIKAT (

TANDA BUKTI HAK ) No: 02.13.03.02.1.00552 yang terletak di Jln. S.M.Raja,

Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga atas nama

BAHARUDDIN TANJUNG ( PENGGUGAT I ) dan RUSMALA DEWI

HUTAGALUNG ( PENGGUGAT II );

- Bahwa adapun permohonan pinjaman dari PENGGUGAT III tersebut

dikabulkan oleh TERGUGAT I, dimana adapun tanggal realisasinya adalah 11

Desember 2011 dengan jatuh temponya tanggal 11 Desember 2014;

- Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III tersebut

diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karenanya Pihak TERGUGAT I

memberikan solusi atau jalan keluar bagi PENGGUGAT III, yaitu dengan jalan

pembaharuan pinjaman untuk PENGGUGAT III, solusi ini disetujui oleh

PENGGUGAT III sehingga dilakukanlah pembaharuan pinjaman dari

PENGGUGAT III tersebut yang realisasinya pada tanggal 30 September 2013

dengan nilai pinjaman menjadi sebesar Rp. 193.600.000,- ( seratus sembilan

puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah ) dengan jatuh temponya tanggal 30

September 2018;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa pinjaman yang telah diperbaharui tersebut diatas, PENGGUGAT III

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yakni membayar angsuran

pinjaman, bahwa akan tetapi kondisi ekonomi pada saat itu tidak begitu baik

untuk sector usaha restoran, sehingga Penggugat III kelabakan untuk

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap pinjaman yang telah

diperbaharui tersebut diatas ( sedikit terkendala );

- Bahwa untuk mengatasi hal tersebut, atas usul dari TERGUGAT I diberikanlah

solusinya untuk memperbaharui pinjaman itu lagi dan ini disetujui oleh

PENGGUGAT III dan kemudian diadakanlah pembaharuan pinjaman yang

realisasinya adalah tanggal 25 April 2014, sehingga pinjaman PENGGUGAT III

menjadi sebesar Rp. 189.000.000,- ( seratus delapan puluh sembilan juta

rupiah ) dengan jatuh tempo pada tanggal 25 April 2019;

- Bahwa terhadap pembaharuan pinjaman tersebut diatas yang jatuh temponya

tanggal 25 April 2019, PENGGUGAT III selalu berusaha untuk memenuhi

kewajibannya atas pinjaman yang telah diperbaharui tersebut, memang ada

kadang-kadang keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, namun

PENGGUGAT III selalu bisa mengatasinya;

- Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh

PENGGUGAT III berlangsung dikediaman PENGGUGAT I dan II maupun

langsung diantar ke kantor TERGUGAT I dan semuanya itu memakai kwitansi

sebanyak 33 lembar kwitansi pembayaran, yakni: 1. Kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 700.000.-

2. Kwitansi pembayaran tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp. 250.000.-














16. Kwitansi pembayaran tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 1. 300.000.-

17. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp. 300.000.-

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A






22. Kwitansi pembayaran tanggal 05 Juli 2014 sebesar Rp. 250.000.-

23. Kwitansi pembayaran tanggal 07 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.-

24. Kwitansi pembayaran tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000.-

25. Kwitansi pembayaran tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.500.000.-

26. Kwitansi pembayaran tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 200.000.-








______________________________________________________________+Jadi,

total seluruhnya adalah : Rp. 12.550.000.-

- Bahwa selain pembayaran angsuran yang diatas, ada juga pembayaran yang

ditagih oleh karyawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO )

Unit Layanan Modal Mikro ( ULaMM ) Unit Sibolga ( TERGUGAT I ) langsung

ke tempat tinggal PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I

dan PENGGUGAT II ada melakukan pembayaran dan diterima oleh Pihak

TERGUGAT I, namun tidak pakai kwitansi, akan tetapi ada catatan diperbuat

dalam buku langsung oleh Pihak TERGUGAT I dan ditanda-tangani yang

totalnya semua Rp. 8.000.000.- ( delapan juta rupiah ), yakni : 1. Tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp. 200.000.-

2. Tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 150.000.-



5. Tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 150.000.-









PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A












24. Tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 150.000.-








32. Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 250.000.-






38. Tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp. 200.000.-

39. Tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000.-

__________________________________________________ +

Total seluruhnya : Rp. 8.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

menerima Surat Peringatan I dari Pihak TERGUGAT I yang langsung diantar

oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II,

dimana dalam Surat Peringatan itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus

membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp. 5.593.500.- ( lima juta lima

ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah ), terhadap Surat Peringatan ini

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk dan atas nama PENGGUGAT III

pada saat itu juga lansung membayar sebesar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima

ratus ribu rupiah ) dan diterima oleh Pihak TERGUGAT I yang membawa Surat

Peringatan Pertama tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2014, PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II ada menerima Surat Peringatan II dari Pihak TERGUGAT I

yang langsung diantar oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman PENGGUGAT I

dan PENGGUGAT II, dimana pada saat itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT

II harus membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp. 5.626.500 ( lima juta

enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah ), lalu oleh PENGGUGAT I

dan PENGGUGAT II untuk dan atas nama PENGGUGAT III pada saat itu juga

langsung membayar kepada Pihak TERGUGAT I sebesar Rp. 5.500.000.- (

lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan diterima oleh Pihak TERGUGAT I yang

membawa Surat Peringatan Kedua tersebut;

- Bahwa lalu kemudian pada tanggal 01 Juli 2014, PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II kembali menerima Surat Peringatan III dari Pihak

TERGUGAT I yang langsung diantar oleh Pihak TERGUGAT I ke kediaman

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, dimana PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II harus membayar keterlambatan angsuran sebesar Rp.

8.781.000.- ( delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah ), pada

saat itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya memiliki uang sebesar Rp.

5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pun

memberikannya kepada Pihak TERGUGAT I sebagai pembayaran, namun

Pihak TERGUGAT I tidak mau menerima uang tersebut, PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II kemudian memberikan BPKB ( Buku Hitam ) Sepeda Motor

(kendaraan roda dua) yang ditaksir senilai Rp. 2.500.000.- ( dua juta lima ratus

ribu rupiah ) agar Pihak TERGUGAT I percaya dan akhirnya Pihak TERGUGAT

I mau menerima uang Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ) tersebut beserta

BPKB ( Buku Hitam ) Sepeda Motor (kendaraan roda dua) yang diberikan oleh

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II itu dan dua hari kemudian Pihak

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II lalu membayar sisa kekurangan

keterlambatan angsuran kepada Pihak TERGUGAT I sebesar Rp. 2.500.000.- (

dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan oleh Pihak TERGUGAT I pun lalu

mengembalikan BPKB (Buku Hitam) Sepeda Motor (kendaraan roda dua) itu

kepada Pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II melalui Anak

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang bernama RUDI A. TANJUNG;

- Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT III telah membayar angsuran

pinjamannya kepada TERGUGAT I, yakni sebesar :

Pakai Kwitansi : Rp. 12.550.000.-

Catatan dalam buku : Rp. 8.000.000.-

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Pembayaran di Surat Peringatan I : Rp. 5.500.000.-

Pembayaran di Surat Peringatan II : Rp. 5.500.000.-

Pembayaran di Surat Peringatan III : Rp. 7.500.000.- ,

sehingga semuanya berjumlah Rp. 39.050.000 ( tiga puluh sembilan juta lima

puluh ribu rupiah ) dari realisasi pembaharuan pinjaman yang kedua sebanyak

Rp. 189.000.000.- ( seratus delapan puluh sembilan juta rupiah );

- Bahwa akan tetapi TERGUGAT I tanpa sepengetahuan atau seijin dari

PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT I serta

PENGGUGAT II sebagai Penjamin dari PENGGUGAT III, TERGUGAT I telah

memohonkan kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang Jaminan / Borg

dari PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I, padahal sisa

pinjaman dari PENGGUGAT III ke TERGUGAT I, adalah Rp. 189.000.000 (

seratus delapan puluh sembilan juta rupiah ) dikurangi dengan yang sudah

dibayar oleh PARA PENGGUGAT sebanyak Rp. 39.050.000 ( tiga puluh

sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) menjadi sama dengan Rp. 149.950.000 (

seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan

jatuh tempo pinjaman dari PENGGUGAT III pun itu adalah tahun 2019;

- Bahwa selain permohonan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk

melelang Borg / Barang Jaminan pinjaman PENGGUGAT III kepada

TERGUGAT I tidak diberitahukan oleh TERGUGAT I kepada PARA

PENGGUGAT, juga pemberitahuan lelang kepada Debitur dan Penjamin (

PARA PENGGUGAT ) juga tidak ada diberitahukan dan ADDENDUM

Perjanjian / Akad Kredit antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I tidak

ada diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT III ataupun kepada

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

- Bahwa adapun keadaan tersebut diatas memperlihatkan bahwa TERGUGAT I

tidak beritikad baik terhadap PARA PENGGUGAT dalam hal pinjaman

PENGGUGAT III tersebut;

- Bahwa oleh karena itu adalah patut dan wajar untuk menyatakan menurut

hukum bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik terhadap PARA PENGGUGAT

dalam hal pinjaman PENGGUGAT III tersebut;

- Bahwa keadaan inilah yang membuat / menyebabkan PENGGUGAT I, II dan

PENGGUGAT III mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga dengan

menjadikan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( PERSERO ) Unit

Layanan Modal Mikro ( ULaMM ) Unit Sibolga yang beralamat di Jln. Mesjid No.

34 Sibolga sebagai TERGUGAT I didalam perkara ini,

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas,

adalah cukup berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I

telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) dan oleh

karenanya adalah patut dan wajar menyatakan TERGUGAT I telah melakukan

perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad );

- Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi PARA PENGGUGAT turut

menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Padang

Sidempuan yang beralamat di Jln. Kenanga No. 99 Padang Sidempuan dan

menjadikannya sebagai TERGUGAT II adalah :

- Bahwa TERGUGAT II tidak memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang

telah TERGUGAT II tentukan apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab

pelelangan yang diadakan oleh TERGUGAT II sama sekali tidak ada

diberitahukan kepada PENGGUGAT III sebagai Debitur dan atau kepada

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Penjamin, sebab Borg / Barang

Jaminan dari PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I , adalah milik

dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

- Bahwa TERGUGAT II tidak mempertimbangkan jatuh tempo dari pinjaman

PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang jatuh temponya pada tahun 2019;

- Bahwa sampai Bulan Oktober 2014, PENGGUGAT III sebagai Debitur masih

melakukan pembayaran kepada Pihak TERGUGAT I, mengapa dua bulan

kemudian TERGUGAT II melakukan pelelangan tanpa memperhatikan hal-hal

tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II telah melakukan

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), karena telah

melakukan pelelangan atas Borg / Barang Jaminan dari pinjaman

PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I, padahal pelaksanaan lelang tersebut

belum memenuhi kriteria-kriteria / syarat-syarat untuk dapat dilelang;

- Bahwa adapun sebabnya PARA PENGGUGAT turut menggugat :

N a m a : NURLATIFA SIREGAR;

U m u r : 57 tahun;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 413, Kel. Aek Parombunan, Kec.

Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

dan menjadikannya sebagai TERGUGAT III dalam perkara ini, adalah dengan

alasan :

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa TERGUGAT III adalah Pemenang Lelang dari suatu pelelangan yang

diadakan secara melawan hukum , sehingga konsekuensi hukumnya lelang

yang dimenangkan oleh TERGUGAT III tersebut adalah tidak sah secara

hukum atau dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan untuk

menghindari adanya problema hukum yang timbul nantinya setelah perkara ini

diputus;

- Bahwa oleh karena itu yang menjadi objek dari Gugatan ini adalah :

o Supaya dinyatakan menurut hukum bahwa Lelang yang diadakan pada hari

Selasa, tanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan

( tidak mengikat ) terhadap barang jaminan;

o Agar objek lelang berupa Sebidang Tanah sesuai dengan Sertipikat No :

552 yang terletak di Jln. S.M.Raja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan

Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Rumah yang berdiri diatasnya;

- Bahwa agar supaya gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak hampa begitu saja

dalam arti Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

menjadi milik dari TERGUGAT III, padahal PARA PENGGUGAT dengan itikad

baik berusaha untuk melunasi pinjaman dari PENGGUGAT III kepada

TERGUGAT I yang jatuh temponya pada tahun 2019 dan agar tidak

menimbulkan problema hukum yang berlarut-larut atas Tanah dan Rumah milik

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang dijadikan jaminan pinjaman

PENGGUGAT III, maka dimohonkan agar terhadap Tanah dan Rumah milik

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut diatas dapat diletakkan Sita-

Jaminan ( Conservatoir-Beslag );

- Bahwa jalan damai didalam perkara ini tidak mungkin lagi dapat diperoleh,

sebab lelang telah dilaksanakan dan TERGUGAT III pemenangnya, itulah

sebabnya gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk dapat

memperoleh putusan yang berkeadilan;

- Bahwa oleh karena lelang diadakan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan

yang ditentukan untuk itu dan dengan melawan hukum, maka untuk mencegah

timbulnya kerugian yang cukup besar bagi PENGGUGAT I, II dan

PENGGUGAT III / TERMOHON EKSEKUSI LELANG I, II dan III maka

dimohonkan didalam perkara ini agar kiranya dapat terlebih dahulu diputuskan

putusan sela ( putusan yang mendahului putusan akhir ) yang menangguhkan

dilaksanakannya Eksekusi Lelang tertanggal 16 Desember 2014 sampai

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( gewijsde ) didalam perkara

ini;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasar, karena mengenai hal

yang pasti dengan didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan

yang mendesak dari PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON EKSEKUSI

LELANG dan beralasan hukum, maka adalah patut dan wajar menurut hukum

bilamana putusan didalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta

merta ( uitvoerbaar bij voorraad ), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi

dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON

EKSEKUSI LELANG dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Sibolga agar berkenan untuk memanggil TERGUGAT I, II dan TERGUGAT

III ( PARA TERGUGAT ) serta PARA PENGGUGAT / PARA TERMOHON

EKSEKUSI LELANG guna diperiksai dan diadili serta kemudian memberikan

putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA.

Menangguhkan pelaksanaan / eksekusi dari lelang yang diadakan tertanggal

16 Desember 2014 terhadap Borg / Jaminan Pinjaman dari PENGGUGAT III

kepada TERGUGAT I yang dimenangkan oleh TERGUGAT III sampai adanya

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( gewijsde ) didalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari PARA PENGGUGAT / PARA

TERMOHON EKSEKUSI LELANG untuk keseluruhannya.

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa PENGGUGAT III telah membayar

pinjamannya kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 39.050.000 ( tiga puluh

sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) dari realisasi pinjaman sebesar Rp.

189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga

pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I bersisa sebesar Rp.

149.950.000,- ( seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima

puluh ribu rupiah ).

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I yang

memohon kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang Jaminan ( Borg )

dari pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang jatuh

temponya pada tahun 2019, adalah merupakan perbuatan melawan

hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik,

karena telah memohon kepada TERGUGAT II untuk melelang Barang

Jaminan (Borg ) dari pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai

Penjamin dan PENGGUGAT III sebagai Debitur dari TERGUGAT I,

sedang pembayaran pinjaman sudah ada dan jatuh temponya pun tahun

2019 dan sampai sekarang ADDENDUM Perjanjian / Akad Kredit antara

PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I tidak ada diberikan.

5. Bahwa TERGUGAT II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (

onrechtmatige overheidsdaad ) tanpa memperhatikan apakah syarat-

syarat lelang yang TERGUGAT II laksanakan sudah terpenuhi atau belum,

padahal permohonan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk

melakukan lelang tidak diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT (

PARA TERMOHON EKSEKUSI LELANG ) dan juga waktu lelang pun

diadakan oleh TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT ( PARA TERMOHON

EKSEKUSI LELANG ) tidak mengetahuinya / tidak ada diberitahukan,

pembayaran pinjaman ada sampai sebesar Rp. 39.050.000 ( tiga puluh

sembilan juta lima puluh ribu rupiah ) dan jatuh tempo pinjaman

PENGGUGAT III pun adalah pada tahun 2019.

6. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa lelang terhadap

jaminan pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I yang

dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan

tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat Borg / Barang Jaminan dari

pinjaman PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I.

7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita-Jaminan ( Conservatoir-

Beslag ) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga

atas Borg / Barang Jaminan dari pinjaman PENGGUGAT III kepada

TERGUGAT I.

8. Menghukum TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk membayar secara

tanggung-renteng semua biaya yang timbul didalam perkara ini.

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan didalam perkara ini dapat

dijalankan secara serta-merta ( uitvoerbaar bij voorraad ), meski ada

Verzet, Banding dan atau Kasasi.

Atau :

Bilamana Hakim berpendapat lain, PARA PENGGUGAT / PARA

TERMOHON EKSEKUSI LELANG mohon keadilan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono ).

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah

mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 03

September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat-I:

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN YANG TERJADI ANTARA TERGUGAT

I DENGAN PENGGUGAT III

Bahwa pertama-tama sebelum menanggapi Gugatan PARA PENGGUGAT,

perkenankan TERGUGAT I menjelaskan latar belakang permasalahan yang

terjadi antara TERGUGAT Idengan PARA PENGGUGAT kepada yang

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sebagai berikut:

I.1. Bahwa PENGGUGAT III telah menerima fasilitas kredit dengan jumlah

setinggi-tingginya sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah) dari

TERGUGAT I, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:006/ULM-

SBLG/PK-MMR/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 sebagaimana telah

dirubah menjadi Addendum 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 mengenai

pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan modal kerja dan investasi

dari Tergugat I kepada Penggugat III (selanjutnya disebut “Perjanjian

Kredit 006”).

I.2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 006 di atas, diatur beberapa hal yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)

Perjanjian Kredit No. 006 mengenai batas dan jangka waktu kredit

diketahui hal-hal sebagai berikut:

i. TERGUGAT I memberikan kepada PENGGUGAT III fasilitas

kredit sampai sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung

sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14

Februari 2017;

ii. Fasilitas kredit harus dibayarkan kembali oleh PENGGUGAT

kepada TERGUGAT dengan cara mengangsur setiap tanggal 14

(empat belas) sebesar Rp 7.566.650,- (tujuh juta lima ratus enam

puluh enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah) setiap bulannya;

iii. Fasilitas kredit tersebut akan dipergunakan oleh PENGGUGAT

untuk modal kerja dan investasi.

2) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 006 diketahui

bahwa PENGGUGAT III memberikan jaminan kepada TERGUGAT I

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


atas fasilitas kredit yang diterimanya berdasarkan Perjanjian Kredit

006 berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik

(“SHM”) No. 552 atas nama Baharuddin Tanjung (PENGGUGAT I)

tanggal 21 November 2012 dengan alamat di kelurahan Aek Manis

Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga seluas kurang lebih 221

M2 (“SHM 552”) dan Jaminan Tambahan Sertifikat Hak Milik (“SHM”)

No. 1015 berupa tanah atas nama Arlina Dewi Tanjung yang

beralamat di Kelurahan Desa Sibuluan-I Kecamatan Pandan

Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 6 Desember 2004 (“SHM

1015”)

I.3. Bahwa jaminan PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I berupa sebidang

tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 552 telah diikat dengan

Sertifikat Hak Tanggungan No. 77/2013 dan sebagaimana jaminan

tambahan juga telah diikat dengan Serttifikat Hak Tanggungan No.

273/2013 dengan TERGUGAT III sebagai pemegang hak tanggungan

I.4. Bahwa pelaksanaannya angsuran pinjaman PENGGUGAT III kepada

TERGUGAT I tidak berjalan lancar maka PENGGUGAT III mengajukan

restrukturisasi Sehingga dengan itikad baik TERGUGAT I menyetujui

restrukturisasi yang diajukan oleh PENGGUGAT III sesuai dengan

Addendum No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 tertanggal 25 April 2014

(“Addendum 018”) sebagaimana yang tertuang pada Addendum 018

pada Pasal 1 ayat 1,2 dan ayat 3 “Jumlah keseluruhan pinjaman

DEBITUR kepada PNM adalah sebesar Rp. 189.000.000 (Seratus

delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam

puluh) bulan terhitung sejak 25 April 2014 dan berakhir pada tanggal 25

April 2019”.

I.5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT III telah melakukan wanprestasi

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 Addendum 018 maka

TERGUGAT I mengirimkan Surat Peringatan I No. S-008/PNM-MES-

SBLG/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014, Surat Peringatan II No.S-

009/PNM-MES-SBLG/I/2014 tertanggal 6 Januari 2014 dan Surat

Peringatan III No.S-059/PNM-MES-SBLG/III/2014 tertanggal 3 Maret

2014 kepada PENGGUGAT III yang pada pokoknya memberikan

peringatan kepada PENGGUGAT III untuk menyelesaikan kewajiban

pembayarannya yang tertunggak kepada TERGUGAT I. Surat-surat

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


tersebut tidak ditindaklanjuti dengan adanya pembayaran kewajiban dari

PENGGUGAT.

I.6. Bahwa selain dari itu kembali TERGUGAT I mengirimkan surat kepada

PENGGUGAT III dengan Surat Nomor S-042/PNM-MES-CLPSD/III/2014

perihal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

I.7. Bahwa mengingat PENGGUGAT III telah tidak melakukan kewajiban

pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu

sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Jadwal

Angsuran, maka TERGUGAT I mengajukan permohonan lelang kepada

KPKNL Padangsidempuan;

I.8. Bahwa berdasarkan Surat KPKNL Padangsidimpuan No. S-

1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14 November 2014 kepada

TERGUGAT I, telah ditetapkan tanggal pelaksanaan lelang yaitu pada

hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 bertempat di Kantor PT.

Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit ULaMM Padangsidimpuan

pada pukul 10.00 WIB.

I.9. Bahwa TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGGUGAT III

dengan Surat Nomor S-314/PNM-MES-SBLG/XII/2014 tertanggal 3

Desember 2014 tentang Penetapan Jadwal lelang terhadap SHM 552.

I.10. Bahwa dikarenakan SHM 552 tersebut tidak terjual maka dilakukan

lelang ke-2 dan telah diumumkan pada Surat Kabar Sinar Indonesia

Baru tertanggal 2 Desember 2014;

I.11. Bahwa lelang ulang atas SHM 552 tersebut terjual kepada TURUT

TERGUGAT III dengan harga pembelian Rp.270.000.000,- (Dua Ratus

Tujuh Puluh Juta Rupiah)sebagaimana dituangkan dalam Risalah Lelang

KPKNL Padangsidimpuan No. 261/2014 tanggal 16 Desember 2014.

II. Dalam Eksepsi

A. PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TIDAK BERWENANG UNTUK

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI

ABSOLUT/ABSOLUTE COMPETENTIE).

1. Bahwa dasar hukum pengajuan EKSEPSI KOMPETENSI

ABSOLUT yang TERGUGAT I ajukan atas Perlawanan a quo

adalah berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 134 Het

Herziene Inlandsche Reglement (HIR) dan Pasal 132 Reglement op

de Rechtvordering (Rv).

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


2. Bahwa setelah TERGUGAT I mencermati dalil PARA PENGGUGAT

dalam Posita serta Petitum a quo, pada intinya PARA PENGGUGAT

meminta agar pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Padangsidimpuan (in casu TERGUGAT II ) dinyatakan batal demi

hukum.

3. Bahwa jika mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami

beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang No.51 Tahun

2009 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 (“UU PTUN”), maka

akan sangat jelas diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata”.

b. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

c. Pasal 47 UU PTUN menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,

memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara."

d. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan

pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan

peradilan tata usaha negara”.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


4. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka

sangat jelas bahwa, PARA PENGGUGAT telah salah alamat dalam

pengajuan Perlawanan dalam perkara a quo, karena seyogyanya

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, BUKAN Pengadilan Negeri

(in casu Pengadilan Negeri Sibolga).

Hal serupa juga telah dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II MARI, Agustus

1993, April 1994, tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan, halaman 111 tentang Wewenang Absolut yang

menyatakan bahwa:

”Pengadilan negeri karena jabatannya (Ambstshalve) harus

menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa

perkara tersebut, tidak tergantung pada ada/tidak adanya

eksepsi dari tergugat”.

Disamping itu, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk

kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu

dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta, supaya hakim

mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib

mengakui itu karena jabatannya.”

5. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam

eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil

(procesueel). Lebih lanjut, TERGUGAT I juga akan menguraikan

doktrin hukum mengenai Eksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh :

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang

berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,

Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999,

Halaman 97, disebutkan:

“Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada

tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak

diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan

alasan-alasan diluar pokok perkara”.

b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang

berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya,

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Bandung, Tahun 2000, Halaman 100-101, pada intinya

menyatakan:

“Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam

memeriksa gugatan merupakan salah satu bentuk dari

Eksepsi Tolak (declinatoir exceptie, declinatory exception),

yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan

perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut juga

eksepsi formal (procesuele), karena didasarkan pada

ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata”.

6. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi

mengenai kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk

dari Eksepsi Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan

eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan,

karena suatu Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo secara absolut.

BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DAN KETENTUAN

TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PERLAWANAN YANG

DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TELAH MELANGGAR

KOMPETENSI ABSOLUT YANG MERUPAKAN SYARAT FORMAL DARI SUATU PERLAWANAN, SEHINGGA PERLAWANAN DALAM PERKARA A

QUO MENJADI CACAT FORMIL. OLEH KARENANYA, SUDAH

SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK

MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JEMBER TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO DAN

PERLAWANAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-

TIDAKNYA MENYATAKAN PERLAWANAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

Eksepsi Gugatan Error in Persona

1. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK seluruh dalil-dalil yang disebutkan

oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali apa yang diakui

secara tegas oleh TERGUGAT I

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I error

in persona mengingat bahwa tidak ada hubungan hukum antara

Para Penggugat dengan TERGUGAT I, tidak ada satupun

perjanjian yang ditandatangai oleh dan antara PARA PENGGUGAT

dengan TERGUGAT I, yang ada hanyalah hubungan hukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


sehubungan dengan pinjaman yang diajukan oleh dan antara

TERGUGAT I dengan PENGGUGAT III;

3. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294

K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi Gugatan harus

diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai

hubungan hukum. Dengan demikian, terbukti secara de facto

maupun secara de jure kedudukan PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II tidak ada hubungan hukum secara causaliteit

dengan TERGUGAT I, karena tidak ada peranan yang merugikan

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

C. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa dalam mempersiapkan Gugatan Perlawanan Pembatalan

Eksekusi Lelang, terlihat dengan jelas tidak adanya pemahaman

dan kemampuan PARA PENGGUGAT untuk menampilkan sumber

hukum dan dasar hukum yang benar dan akurat serta sempurna

guna mendukung dalil-dalil perlawanannya, yang ada malah sangat

membingungkan sehingga Gugatan Perlawanan Lelang yang

diajukan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas/kabur (Obscuur

Libel);

2. Bahwa kemudian pada Gugatannya PARA PENGGUGAT

mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum, namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak

menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang

telah dilanggar oleh TERGUGAT I sehingga PARA PENGGUGAT

menyimpulkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum terhadap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT

I melalui TERGUGAT II;

3. Bahwa dengan demikian jelas PARA PENGGUGAT dalam

mengajukan gugatan telah kabur dan tidak jelas, sehingga mohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Gugatan di bawah ini

dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

dengan Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil yang

diajukan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui

kebenarannya oleh TERGUGAT I.

A. PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD

BURUK, KARENA GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN

BERDASARKAN PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUGAT III

SENDIRI TERHADAP TERGUGAT I BERDASARKAN PERJANJIAN

KREDIT No. 032 SEBAGAIMANA TELAH MENGALAMI PERUBAHAN

TERAKHIR ADDENDUM 018.

A.1. Bahwa tindakan wanprestasi PENGGUGAT III tersebut telah diakui

secara tegas oleh PENGGUGAT III berkali-kali dalam uraian dalil dari

PARA PENGGUGAT

TERGUGAT I akan mengutip kembali pernyataan pada Dalil Gugatan

PARA PENGGUGAT yang berbunyi sebagai berikut:

“PENGGUGAT III kelabakan untuk memenuhi apa yang menjadi

kewajiban nya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui tersebut

diatas (sedikit terkendala)”

“Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III

tersebut diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karena nya

TERGUGAT I memberikan solusi....”

A.2. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas sudah sah dan

meyakinkan, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Jo Pasal

1338 Jo Pasal 1238 KUHPerdata, demi hukum terbukti bahwa

PENGGUGAT III telah wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran

hutang PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I berdasarkan

Perjanjian Kredit No. 006 sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi

ADDENDUM 018 .

Berikut akan TERGUGAT I uraikan bunyi ketentuan-ketentuan di atas

sebagai berikut:

- Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“untuk sahnya suatu diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal”


PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”


“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

A.3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum membuktikan bahwa

PARA PENGGUGAT adalah penggugat yang beritikad buruk. Sesuai

dengan fakta hukumnya PENGGUGAT III lah yang tidak

melaksanakan kewajiban nya. Hal tersebut dikarenakan Gugatan yang

diajukan PARA PENGGUGAT didasarkan pada tindakan wanprestasi

yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh PENGGUGAT III atas

kewajiban penyelesaian hutang PENGGUGAT III kepada TERGUGAT

I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 006 sebagaimana telah diubah

terakhir kali menjadi Addendum 018. Dengan demikian, sudah

sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a

quo menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT bukan penggugat yang

beritikad baik dan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak dan/atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Verklaard). BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI BAHWA

PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD

BURUK, KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT DIAJUKAN

BERDASARKAN PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUGAT TERHADAP

TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT 006 SEBAGAIMANA

TELAH DILAKUKAN PERUBAHAN TERAKHIR ADDENDUM 018, MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A

QUO MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT

YANG BERITIKAD BAIK DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS

DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE

VERKLAARD).

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


A. PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG YANG DILAKUKAN TERLAWAN I MELALUI

TERLAWAN II TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

B.1. Bahwa kembali TERGUGAT I menolak seluruh dalil PARA

PENGGUGAT tentang pelaksanaan lelang yang terkesan mengada-ada

dan tak beralasan sebagaimana TERGUGAT I sudah sampaikan pada

uraian di atas.

B.2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil nya pada intinya mengatakan

“pelaksanaan lelang dilakukan syarat-syarat pelelangan yang diadakan

TERGUGAT II sama sekali tidak diberitahukan”.

TERGUGAT I kembali mengutip penjelasan di atas untuk menolak dalil

dari PARA PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT I mengirimkan surat

kepada PENGGUGAT III dengan Surat Nomor S-314/PNM-MES-

SBLG/XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014 tentang Penetapan Jadwal

lelang terhadap SHM 552. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, DEMI HUKUM TERBUKTI BAHWA PARA

PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK DAN

TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM. SEHINGGA KEMBALI TERGUGAT I

SAMPAIKAN, DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT DIBUAT SUNGGUH TIDAK

CERMAT DAN TIDAK BERDASAR.

C. PERJANJIAN JAMINAN ANTARA TERGUGAT I DAN PENGGUGAT III YAITU

YANG TERTUANG DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGANNO. 67/2013

TANGGAL 04-03-2013 MERUPAKAN PERJANJIAN IKUTAN ATAU ACCESSOIR

TERHADAP PERJANJIAN KREDIT

C.1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 Undang-

Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak

Tanggungan”), beserta penjelasan umum UU Hak Tanggungan, suatu Hak

Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan

dari perjanjian utang piutang yang mendasarinya, selengkapnya ketentuan

UU Hak Tanggungan menyatakan:

Pasal 10

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang

tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak

terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau

perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1)

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya

haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang

menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin

pelunasannya.

Penjelasan umum UU Hak Tanggungan:

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau

accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu

perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan

keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin

pelunasannya.

C.2. Bahwa sebagaimana uraian pada bagian I dalam Pokok Perkara di atas,

hingga saat ini PENGGUGAT III masih memiliki kewajiban atau utang

yang belum dibayar kepada TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kredit,

bahwa dengan macetnya pembayaran kewajiban PENGGUGAT III dan

terhadapnya telah dinyatakan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana

telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, karenanya TERGUGAT I dapat

menjalankan haknya terhadap SHM yang telah diikat Hak Tanggungan

sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak

Tanggungan No 77/2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No 67/2013

Tanggal 04-03-2013.

C.3. Bahwa TERGUGAT I telah memperhitungkan segala pembayaran yang

telah dilakukan oleh PENGGUGAT III atas kewajibannya berdasarkan

Perjanjian Kredit dan perubahan-perubahannya sebagai pengurang

kewajiban PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I, dengan demikian tidak

ada hak-hak baik PENGGUGAT III maupun PARA PENGGUGAT lainnya

yang dilanggar dalam proses lelang terhadap objek agunan,

C.4. Bahwa sudah menjadi risiko bagi PENGGUGAT I selaku penjamin yang

telah bersedia secara sukarela mengagunkan tanah dan bangunan

miliknya sebagai jaminan kredit PENGGUGAT III selaku debitur

kehilangan objek agunan dikarenakan proses lelang, karena apabila

PENGGUGAT III telah wanprestasi, dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan No 67/2013 Tanggal 04-03-2013 yang dibuat dihadapan

NELLY AZWARNI SINAGA Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Kota Sibolg,

PENGGUGAT I telah menyepakati dan menyerahkan secara sukarela

tanah dan bangunan yang diagunkan untuk dilakukan penjualan secara

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


lelang, dimana dana hasil lelang tersebut digunakan sebagai pengganti

pelunasan kewajiban PENGGUGAT III kepada TERGUGAT I.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT

MEMBUKTIKAN ADANYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM

GUGATAN A QUO, KARENA LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN

TERGUGAT I MELALUI TERGUGAT II MERUPAKAN LELANG YANG

DILAKSANAKAN BERDASARKAN KETENTUAN UU HAK TANGGUNGAN,

DIMANA KARENA PENGGUGAT III TELAH CIDERA JANJI ATAS

PERJANJIAN KREDIT MAKA BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK

TANGGUNGAN YANG DIMILIKINYA TERGUGAT I DAPAT MELAKUKAN

LELANG EKSEKUSI UNTUK MENDAPATKAN PELUNASAN DARI HASIL

PENJUALAN TERSEBUT

5. PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM POKOK PERKARA ANGKA 7

GUGATAN A QUO YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT SANGAT

TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK

1. Berdasarkan dalil yang telah TERGUGAT I uraikan diatas terbukti bahwa

TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu

TERGUGAT I menolak Gugatan PENGGUGAT Gugatan a quo mengenai

permohonan sita jaminan.

2. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PARA

PENGGUGAT adalah tidak jelas, sebagaimana yang diuraikan oleh Yahya

Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Pengadilan, hal. 289, menjelaskan bahwa:

“Alasan sita menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok

permintaan sita:

1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:

Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta

kekayaannya, dan

Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara

berlangsung.

2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara

objektif:

Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-

langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya

selama proses pemeriksaan berlangsung,

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Paling tidak penggugat dapa menunjukkan indikasi objektif tentang

adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau

mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.

3) Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila

penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta

kekayaannya, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan,

sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian

kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan

yang kuat.”

3. Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum

sebagaimana diuraikan pada butir (2) di atas, maka permohonan sita

jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT demi hukum harus

dinyatakan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, permohonan sita

jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan hukum

dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak

atau dikesampingkan. BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI DEMI HUKUM

BAHWA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

SANGAT TIDAK BERALASAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, OLEH

KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT.

6. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (Uit Voerbaar Bij Voorraad)

DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA dan tidak berdasar hukum

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT pada posita dan

Petitum, mengenai permohonan Putusan Serta Merta(uit voerbaar bij

voorraad), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung (“SEMA”) R.I. No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo.

SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta

Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus

2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)

Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang

menyatakan bahwa:

“Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij

voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7

SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit

voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan

yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga

tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di

kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta

merta”.

2. Bahwa terhadap permohonan uit voerbaar bij voorraad ini, Mahkamah

Agung R.I. telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang isinya,

antara lain sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 1975: agar

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam

mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 06 tahun 1975: kepada

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan uit

voerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1

H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;

c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni

2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan

Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar

mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-

sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan

tuntutan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan tuntutan

Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan

Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus

2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan

Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali

akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad)

harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan

nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian

pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan

yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD DALAM GUGATAN A QUO

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN, KARENA TIDAK SESUAI

DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. OLEH KARENA ITU,

MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK

GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di

atas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis

Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN.SBG

dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

- Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Pihak yang beritikad buruk;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo;

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Menyatakan PENGGUGAT III telah melakukan wanprestasi

- Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan

Hukum

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara a quo.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 05

Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat-II:

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada

pokoknya meminta untuk menangguhkan pelaksanaan /eksekusi dari lelang

yang diadakan tertanggal 16 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam

Risalah Lelang Nomor : 261/2014 terhadap objek lelang berupa sebidang tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


seluas 221 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya,

bukti kepemilikan SHM No.552 atas nama Baharuddin Tanjung dan Rusmala

Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota

Sibolga, Prov. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai “objek perkara a

quo”.

2. Bahwalelang terhadap objek perkara a quo adalah merupakan pelaksanaan

dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga telah dicantumkan

dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 67/2013 tanggal 04

Maret 2013 atas objek perkara a quo , yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan

perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak

Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan

menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih

dahulu dari Pihak Pertama:

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat

penjualan;

c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;

d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;

e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk

melunasi utang debitur;

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum

yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan

dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”

3. Berdasarkan hal tersebut, maka PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Cabang Medan in casu Tergugat I mengajukan permohonan untuk

melaksanakan lelang kepada KPKNL Padangsidimpun in casu Tergugat II,

dengan Surat Permohonan Lelang Nomor : S-1272/PNM-MES/X/14 tanggal 03

Oktober 2014.

4. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas oleh Tergugat

IINomor : HPKB-305/WKN.02/KNL.0405/2014 tanggal 14 November 2014,

sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan lelang, berkas

permohonan lelang dimaksud telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang

disyaratkan, sehingga secara administratif sudah lengkap dan telah memenuhi

persyaratan formal untuk proses lelang.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


5. Bahwa oleh karena permohonan lelang terhadap objek perkara a quo telah

disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi

syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang

Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi

legalitas formal subjek dan objek lelang”, sehingga Tergugat II selaku perantara

lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terbukti Tergugat II tidak dapat

membatalkan/menunda lelang eksekusi terhadap objek perkara a quo,

sehingga permohonan provisi Para Penggugat harus ditolak.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Tergugat II dikeluarkan sebagai Pihak

2.1. Bahwa sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang pada tanggal 16

Desember 2014yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan

Tergugat I terhadap objek perkara a quo berupa sebidang tanah seluas

221 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, bukti

kepemilikan SHM No.552 atas nama Baharuddin Tanjung dan Rusmala

Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan,

Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara tugas dan fungsi Tergugat II adalah

sebagai Pejabat Perantara Lelang;

2.2. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II sebagai pihak

perantara lelang sesuai Surat Pernyataan dari PT Permodalan Nasional

Madani (Persero) Cabang Medan Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014

tanggal 3 Oktober 2014, pihak PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Cabang Medan akan bertanggung jawab dan membebaskan Tergugat II

apabila timbul gugatan/tuntutan yang diajukan oleh pihak manapun;

2.3. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengeluarkan

Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


3. Eksepsi Persona Standi In Judicio.

3.1. Bahwa Tergugat II tegaskan, dalam Gugatan Penggugat yang ditujukan

kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab

penyebutan Persoon Tergugat II di dalam surat Gugatan Penggugat

kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah

Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Sumatera Utara yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat II.

3.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padansidimpuan

bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan

yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana

salah satu Instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik

Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Sumatera Utara. Oleh karena itu Tergugat II tidak

mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka

Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan

Instansi atasannya.

3.3. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 2 (dua) dalam Surat

Gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya menyebutkan Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan

sebagai Persoon Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit

atasan Tergugat II.

3.4. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat

dalam perkara a quo menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu,

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus

ditujukan kepada pemerintah pusat, maka gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libels)

4.1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana

tercantum pada halaman 6 surat gugatan, dimana Penggugat mendalilkan

bahwa TergugatII tidak memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang

telahTergugat II tentukan apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab

pelelangan yang diadakan oleh Tergugat II sama sekali tidak ada

diberitahukan kepada Penggugat III sebagai Debitur dan atau kepada

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin, sebab borg/barang

jaminan dari Penggugat III sebagai Debitur dari Tergugat I, adalah milik

Penggugat I dan Penggugat II.

4.2. Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan asal-asalan

karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan persyaratan-

persyaratan lelang mana yang tidak dipenuhi, sehingga jelaslah bahwa

gugatan penggugat terdapat kerancuan/keragu-raguan yang menimbulkan

ketidakjelasan/ketidakpastian/kabur (obscuur libels), maka sangatlah tepat

dan beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar eksepsi diterima dan

menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap

telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan

tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui

secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat II jelaskan mengenai lelang dan

pengaturannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip

lelang sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo didasarkan

dengan ketentuan-ketentuan lelang dan proses pelelangan di Indonesia.

3. Lelang diatur dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908

Staatsblad 1908:189 yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan

Staatsblad 1941:3, dan Vendu Instructie, Staatsblad 1908 No. 190.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908

Staatsblad 1908:189, penjualan di muka umum adalah pelelangan dan

penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga

yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau

dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang

yang diundang atau sebelumnya diberitahu tentang pelelangan atau penjualan

itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar

harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam

sampul tertutup.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


5. Bahwa secara organisasi, tugas pelayanan lelang telah dilakukan oleh unit

lelang di bawah Kementerian Keuangan semenjak tahun 1955. Menteri

Keuangan sendiri diberikan kewenangan untuk membuat peraturan teknis lebih

lanjut mengenai lelang. Peraturan teknis mengenai lelang yang berlaku saat ini

adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23

April 2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal

26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK No. 93/PMK.06/2010 – sejalan

dengan pengaturan dalam Vendu Reglement – lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,

yang didahului dengan pengumuman lelang.

7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang, para pihaknya terdiri dari penjual, pembeli,

dan Pejabat Lelang selaku pelaksana lelang. Penjual adalah orang, badan

hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dapat

berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang/badan yang oleh

Undang-undang atau peraturan yang berlaku diberi kewenangan untuk menjual

barang yang bersangkutan.

8. Pembeli dalam lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah

memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Dalam proses pelelangan, orang atau

badan hukum/badan usaha tersebut mengajukan penawaran tertinggi yang

mencapai atau melampaui nilai limit, dan kemudian disahkan sebagai

pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

9. Bahwa hak dari seorang penjual dalam pelelangan adalah:

a. Menentukan cara penawaran lelang

b. Menetapkan besarnya uang jaminan bagi peserta lelang sesuai dengan

ketentuan.

c. Menetapkan harga limit.

d. Menetapkan syarat-syarat lelang tambahan jika perlu

e. Menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya.

f. Menerima hasil bersih lelang (pokok lelang)

g. Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri.

h. Meminta salinan risalah lelang berikut bukti-bukti terkait dan/atau Grosse

Risala Lelang sesuai kebutuhannya.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


i. Mengusulkan pemandu lelang (afslagher)

j. Meminta pembatalan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa kewajiban dari seorang penjual dalam pelelangan adalah:

a. Mengajukan Permohonan/permintaan lelang ke KPKNL atau Balai Lelang.

b. Melengkapi syarat-syarat dokumen-dokumen yang diperlukan.

c. Menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, jika barang

bergerak yang dilelang.

d. Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar harian setempat dan atau

media cetak/elektronik lainnya atau melalui selebaran/undangan.

e. Memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada

Pejabat Lelang paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan

lelang.

f. Membayar biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Bea

Lelang Penjual.

g. Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemenang lelang.

h. Menandatangani Risalah Lelang dalam hal lelang barang tidak bergerak.

i. Membayar Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan (Pajak Penghasilan Pasal 25) sepanjang barang yang

dilelang berupa tanah/tanah dan bangunan.

j. Menaati tata tertib lelang.

11. Bahwa kewajiban dari seorang Pembeli Lelang adalah membayar harga lelang,

Bea Lelang dan Uang Miskin serta pungutan lainnya. Sedangkan hak pembeli

lelang adalah menguasai objek lelang yang dibelinya beserta dokumen

kepemilikannya, setelah dilakukannya kewajiban pembayaran lelang dan pajak

atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa hak dari pejabat lelang adalah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan

dilelang

b. menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan atau pengunjung lelang

apabila melanggar tata tertib pelaksanaan lelang

c. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila

diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;

d. menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran formal

berkas persyaratan lelang

e. melihat barang yang akan dilelang

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


f. meminta bantuan aparat keamanan apabila diperlukan

g. mengesahkan Pembeli Lelang

h. membatalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi

13. Bahwa kewajiban pejabat lelang adalah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen persyaratan lelang

b. membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum lelang dimulai

c. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang

sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yang dilakukan melalui media

elektronik

d. memimpin pelaksanaan lelang

e. membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya

f. membuat Salinan dan Kutipan Lelang menyerahkan kepada yang berhak

g. meminta dari Pembeli bukti Pelunasan Harga Lelang, Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur

sesuai peraturan perundang-undangan dan meneliti keabsahannya;

h. membuat administrasi pelaksanaan lelang

i. memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lelang

14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan gugatan Penggugat yang

menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,

karena telah melakukan pelelangan atas borg/barang jaminan dari pinjaman

Penggugat III kepada Tergugat I, padahal pelaksanaan lelang tersebut belum

memenuhi kriteria-kriteria/syarat-syarat untuk dapat dilelang. Perlu Tergugat II

tegaskan, dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II selalu

tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip lelang sebagaimana yang

telah Tergugat II uraikan di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada

satu dasar hukum dan fakta hukum apapun yang dapat dijadikan alasan

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana

didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

15. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah

pelaksanaan lelang atas sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan dan

segala sesuatu yang ada di atasnya, bukti kepemilikan SHM No.552 atas nama

Baharuddin Tanjung dan Rusmala Dewi Hutagalung yang terletak di Kel. Aek

Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara yang

menurut Penggugat adalah tidak sah menurut hukum.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


16. Bahwa lelang yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam

Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan

pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam

perkara a quo, pelaksanaan lelang adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan.

17. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a

quo merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

dan juga telah dicantumkan dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan

Nomor : 67/2013 tanggal 4 Maret 2013 atas objek perkara a quo , yang

menyatakan dengan tegas bahwa:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan

perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak

Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan

menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih

dahulu dari Pihak Pertama:

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat

penjualan;

c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;

d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan;

e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk

melunasi utang debitur;

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum

yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan

dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”

18. Berdasarkan hal tersebut, maka PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Cabang Medan in casu Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan

Peringkat Pertama (I) mengajukan permohonan untuk melaksanakan lelang

kepada KPKNL Padangsidimpun in casu Tergugat II, dengan Surat

Permohonan Lelang Nomor: S-1272/PNM-MES/X/14 tanggal 03 Oktober 2014.

19. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Tergugat I telah melampirkan

dokumen-dokumen sebagai berikut:

1) Surat Permohonan lelang;

2) Surat Kuasa Substitusi Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : S-1293/PNM-

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


MES/X14 tanggal 03 Oktober 2014;

3) Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 006/ULM-SBLG/PK-

MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013;

4) Fotocopy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor :

67/2013 tanggal 04 Maret 2013;

5) Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh

Kantor Pertanahan Kota Sibolga yang berkepala “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’ Nomor : 77/2013tanggal

19 Maret 2013;

6) Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 552/Aek Manis yang

merupakan sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;

7) Surat Pernyataan Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014 tanggal 03 Oktober

2014;

8) Surat Peringatan I Nomor : S-008/PNM-MES-SBLG/I/2014 tanggal 2 Januari

2014;

9) Surat Peringatan II Nomor : S-009/PNM-MES-SBLG/I/2014 tanggal 6

Januari 2014;

10) Surat Peringatan III Nomor : S-059/PNM-MES-SBLG/III/2014 tanggal 3

Maret 2014;

11) Surat Keterangan mengenai Rincian Hutang debitur Arliana Dewi Tanjung

Nomor : S-1290/PNM-MES/X/14 tanggal 3 Oktober 2014;

12) Surat Penetapan Nilai Limit Lelang Nomor : S-1291/PNM-MES/X/14 tanggal

03 Oktober 2014;

13) Daftar barang yang akan dilelang Nomor : S-1294/PNM-MES/X/14 tanggal

03 Oktober 2014;

20. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas oleh Tergugat

IINomor : HPKB-305/WKN.02/KNL.0405/2014 tanggal 14 November 2014,

sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh ketentuan lelang, berkas

permohonan lelang dimaksud telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang

disyaratkan, sehingga secara administratif sudah lengkap dan telah memenuhi

persyaratan formal untuk proses lelang.

21. Bahwa oleh karena permohonan lelang terhadap objek perkara a quo telah

disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi

syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi

legalitas formal subjek dan objek lelang”, sehingga Tergugat II selaku

perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dimaksud . Atas

dasar hal tersebut Kepala KPKNL Padangsidimpuan (in casu Tergugat II)

mengeluarkan surat Nomor : S-1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14

November 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada PT

Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I.

22. Bahwa dengan telah ditetapkannya jadwal lelang dan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

93/PMK.06/2010, maka Penjual dalam hal ini Tergugat I berkewajiban untuk

mengumumkan rencana pelaksanaan lelang dimaksud dan memberitahukan

rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada debitur.

23. Bahwa dengan adanya penetapan jadwal lelang sesuai surat Kepala KPKNL

Padangsidimpuan Nomor : S-1271/WKN.02/KNL.04/2014 tanggal 14

November 2014 tersebut di atas, PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Cabang Medan in casu Tergugat I telah menindaklanjutinya dengan

mengeluarkan Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan

tanggal 17 November 2014 melalui selebaran, dan Pengumuman Lelang

Kedua Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 2 Desember 2014 yang dimuat di

surat kabar harian Sinar Indonesia Baru. Pengumuman lelang yang telah

dilakukan oleh Tergugat I kepada kepada khalayak ramai tersebut guna

memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas

pelaksanaan lelang tersebut.

24. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah memberitahukan rencana pelaksanaan

lelang tersebut kepada pihak debitur sesuai dengan surat Nomor : S-314/PNM-

MES-SBLG/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

25. Selanjutnya untuk pelelangan berupa tanah atau tanah dan bangunan

wajibdilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat, persyaratan ini

telah terpenuhi yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran

Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga Nomor :

08/SKPT/2014 tanggal 25 November 2014.

26. Bahwa pada pelaksanaan lelang objek perkara a quo Pejabat Lelang yang

melaksanakan lelang telah membuat beritaacara lelang berupa Risalah Lelang

Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II dengan

tegas menolak dalil/alasan Penggugat yang tercantum pada halaman 6 surat

gugatan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa TergugatII tidak

memperhatikan syarat-syarat pelelangan yang telahTergugat II tentukan

apakah sudah terpenuhi atau belum, sebab pelelangan yang diadakan oleh

Tergugat II sama sekali tidak ada diberitahukan kepada Penggugat III sebagai

Debitur dan atau kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin,

sebab borg/barang jaminan dari Penggugat III sebagai Debitur dari Tergugat I,

adalah milik Penggugat I dan Penggugat II. Karena dalil/alasan ini adalah dalil

yang mengada-ada/asal-asalan, dan hal ini menunjukkan bahwa Para

Penggugat tidakpahaman sama sekali akan proses lelang. Oleh karena itu

perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa debitur Arliana Dewi Tanjung in casu

Penggugat III telah benar-benar wanprestasi dan telah mengetahui akan

rencana pelaksanaan lelang tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya :

1) Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani

(Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I Nomor : S-008/PNM-MES-

SBLG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014;

2) Surat Peringatan II yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani


SBLG/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;

3) Surat Peringatan III yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani


SBLG/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;

4) Surat Pernyataan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang

Medan in casu Tergugat I Nomor : S-1289/PNM-MES/X/2014 tanggal 03

Oktober 2014, dinyatakan bahwa debitur Arliana Dewi Tanjung, telah benar-

benar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kreditnya

sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 006/ULM-

SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 berikut perubahan dan

lampiran-lampirannya;

5) Surat Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang yang dikeluarkan oleh PT

Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I

Nomor : S-314/PNM-MES-SBLG/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;

6) Pengumuman Lelang yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional

Madani (Persero) Cabang Medan in casu Tergugat I melalui selebaran

tanggal 17 November 2014 sebagai Pengumuman Lelang Pertama

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Eksekusi Hak Tanggungan dan melalui surat kabar harian Sinar Indonesia

Baru tanggal 2 Desember 2014 sebagai Pengumuman Kedua Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan.

28. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak

oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas tidak ada satu

pun perbuatan dari Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum.

29. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman

7 (tujuh) dan petitumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta agar

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

meskipun ada upaya hukum, adalah dalil yang tidak benar dan sangat

mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

30. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001

tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa

setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)

harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7

SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian

jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak

menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari

dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya

dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan

provisional tidak boleh dijalankan.

31. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai Risalah

Lelang Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014 telah berdasarkan

ketentuan hukum dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum,

sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Oleh karena itu pernyataan

Para Penggugat yang meminta agar lelang terhadap jaminan pinjaman

Penggugat III kepada Tergugat I yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal

16 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak

mengikat borg/barang jaminan Penggugat III kepada Tergugat I adalah tidak

berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan

Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, lelang yang telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara a quo

berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi/Putusan Sela:

Menolak permohonan Provisi/Putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard);

Menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai Risalah Lelang

Nomor : 261/2014 tanggal 16 Desember 2014 adalah sah menurut hukum dan

tidak dapat dibatalkan;

Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menolak permohonan Para Penggugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang

timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah

mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya

sebagai berikut

1. Bahwa benar tertanggal 2 Desember 2014 saya membaca di harian SIB

tentang adanya objek jaminan dari PT. Permodalan Nasional Madani yang

akan di lelang melalui KPKNL Padang Sidemuan di Jl. SM Raja Kelurahan Aek

Manis Kec Sbiolga Selatan Kota Sibolga. Dan berhubung letak objek jaminan

yang akan dielang tersebut dekat dengan rumah dan tempat usaha saya,

maka saya berminta untuk mengikuti lelang tersebut;

2. Bahwa benar setelah membaca surat kabar tersebut saya mendatangi kantor

PT Permodalan Nasional Madani di Jl. Mesjid Kota Sibolga untuk menanyakan

lebih mendalam tentang proses lelang tersebut;

3. Bahwa saya mengetahui bahwa harga limit lelang tersebut Rp.270.000.000

dengan uang jaminan lelang sebesar Rp.54.000.000;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


4. Bahwa kemudian Selasa, tanggal 16 Desember 2014 diadakanlah Acara

Lelang di Kantor PT Permodalan Nasional Madani (Persero) unit Ulamm

Padangsidimpuan. Dan saya keluar sebagai Pemenang Lelang dengan harga

Rp.270.000.000,- sesuai dengan yang tertera dalam risalah lelang

No.261/2014 tanggal 16 Desember 2014;

5. Bahwa benar sertifikat No. 552 sudah beralih Hak Milik keatas nama saya,

dengan dasar BBN Risalah Lelang KPKNL Padangsidimpuan No.261/2014

tanggal 16 Desember 2014;

6. Bahwa sampai saat ini, dimana sudah berjalan 9 (Sembilan) bulan sejak

proses lelang saya belum mendapat hak saya, karena yang bersangkutan

masih berada di Objek lelang tersebut;

7. Mohon bantuan Bapak Majelis Hakim yang mulia untuk apa yang menjadi hak

saya, dapat saya peroleh dengan adil;

8. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah

menjatuhkan putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 dengan

amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai

hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing

kepada Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2016 dan kepada Tergugat II pada tanggal

14 Juni 2016; Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Sibolga ternyata Penggugat I, II dan III telah telah mengajukan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


tanggal 26 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2016, kepada Terbanding II

semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2016 dan kepada Terbanding III semula

Tergugat III pada tanggal10 Juni 2016; Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III

telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 21 Juli 2016, memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II dan

III semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 25 Juli 2016, 9

Agustus 2016 dan 25 Juli 2016; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I

semula Penggugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 6

September 2016, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

kepada Pembanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III pada tanggal 12

Oktober 2016 dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II pada tanggal

20 Septemeber 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal

9 September 2016; Menimbang bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga

telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan Pembanding I, II dan

III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada

Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada tanggal 2 Juli 2016 serta

kepada Terbanding II semjula Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2016, yang isinya

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat I, II dan III tertanggal 21 Juli 2016, pada

pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan

tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan

gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan

alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

I. Pengajuan Permohonan Banding dan Memori Banding telah diajukan sesuai

dengan syarat-syarat dan ketentuan undang-undang

1. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat sangat merasa keberatan sekali

terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri

Sibolga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016, oleh karena

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini belum menerapkan ketentuan

hukum dalam perkara ini ;

2. Bahwa adapun alasan-alasan / dasar-dasar Pembanding I, II dan

Pembanding - III / Tergugat - I, II, dan Tergugat - III asal mengajukan

Permohonan Banding ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sibolga dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali hukum dengan baik,

malahan pertimbangan hukum Majelis Hakim secara nyata telah salah dan

keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara Para Pembanding / Para

Penggugat sekarang ini ;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak

memberikan pertimbangan hukum dengan cukup dan tidak sempurna,

maka secara juridis pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki ataupun

dibatalkan agar supaya perkara tersebut dapat diterapkan dengan seadil-

adilnya dan sebaik-baiknya ;

4. Bahwa dengan demikian Para Pembanding / Para Penggugat secara

inperson/pribadi telah mengajukan dan menyatakan Permohonan Banding

ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sibolga pada tanggal 08 Juni 2016, hal ini sejalan dengan Akte

Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg. Bahwa sedangkan

penyerahan Memorie Banding dilakukan pada tanggal 21 Juli 2016.

Bahwa dengan demikian Pernyataan dan Permohonan Banding maupun

Memori Banding ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

yang ditentukan oleh undang-undang,dan oleh karena itu Pernyataan dan

Permohonan Banding serta Memorie Banding dari Pembanding – I, II dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Pembanding - III / Tergugat – I, II dan Tergugat - III Asal SECARA FORMIL

HARUSLAH DAPAT DITERIMA.

5. Bahwa setelah Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan Banding

sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Para Pembanding/Para

Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus di Kantor

Kuasanya pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES di Jalan Setia Budi

No.78-D Medan pada tanggal 30 Juni 2016, sehingga Kuasa Para

Pembanding/Para Penggugat yang mengajukan Memorie Banding ke

Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa adapun keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016

tersebut sebagai berikut :

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015 /

PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak sempurna dan cacat hukum.

- Bahwa Para Pembanding / Para penggugat menolak dan membantah

dengan tegas pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg

tanggal 26 Mei 2016 tersebut, oleh karena pertimbangan hukum yang

diberikan oleh Majelis Hakim menunjukkan suatu ketidaksempurnaan dan

mengandung cacat hukum dalam memberikan pertimbangan putusan dalam

perkara ini ;

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam

perkara ini dan menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya”

adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak memperhatikan fakta-

fakta hukum yang diberikan dan diajukan oleh Para Pembanding / Para

Penggugat pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan ditingkat

pengadilan negeri ;

- Bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan fakta-fakta hukum yang

diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat yang sama sekali belum

mempunyai suatu kebenaran hukum dalam perkara ini, sehingga putusan

tersebut mencerminkan suatu ketidakadilan dalam perkara ini ;

- Bahwa malahan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga

dengan sengaja tidak memberikan pertimbangan hukum dengan baik dan

benar terhadap alat-alat/fakta-fakta hukum yang diajukan dan dikemukakan

Para Pembanding / Para Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi Majelis

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti Para Terbanding / Para

Tergugat dan kemudian menyatakan dalam putusannya “Menolak gugatan

Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya ;

- Bahwa tegasnya Majelis Hakim tidak menerapkan fakta-fakta hukum dan

tidak memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum Para

Pembanding / Para Penggugat tersebut ;

- Bahwa menurut hukum apabila Majelis Hakim memeriksa suatu perkara,

maka Majelis Hakim selaku penegak hukum berkewajiban untuk mencari

dan menemukan kebenaran hukum itu bukan seperti perkara sekarang ini

tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dimiliki Para pembanding

/ Para Penggugat sehingga dengan mudahnya Majelis Hakim menolak

gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa secara juridis jika Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak

seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat berarti Para

Penggugat / Para Pembanding tidak ada mempunyai alat-alat bukti dalam

perkara ini atau tidak satupun alat bukti yang dapat menopang dalil gugatan

Para Pembanding / Para Penggugat ;

- Bahwa pada kenyataan hukumnya Para Pembanding / Para Penggugat

telah mengajukan alat bukti dalam persidangan sebanyak 44 (empat puluh

empat) alat bukti, yakni dimulai dari P.1 sampai dengan P.44 dan ditambah

dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,

yakni : Erwinsyah Hutagalung dan Devrina Sari Sastro ;

- Bahwa secara juridis dan dengan akal yang sehat dan rasio hukum tidaklah

mungkin satupun fakta-fakta hukum yang diajukan yang tidak mempunyai

nilai kebenaran sama sekali dan sudah pasti ada diantara 44 (empat puluh

empat) alat bukti dan saksi tersebut mempunyai nilai kebenaran dalam

pekara ini, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut dan dengan

semudahnya menolak dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat

seluruhnya ;

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.11 sampai dengan P.44 adalah merupakan

alat bukti yang mendukung dalil gugatan Para Pembanding / Para

Penggugat yakni berupa tanda iktikad baik Para Pembanding / Para

Penggugat untuk membayar pinjaman Pembanding III / Penggugat III

kepada Terbanding I / Tergugat I, hal ini sejalan dengan Perjanjian Kredit

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


yang dibuat dan ditanda tangani Pembanding III / Penggugat III dengan

Terbanding I / Tergugat I ;

- Bahwa dengan adanya fakta hukum P.11 sampai dengan P.44 tersebut,

maka secara juridis pinjaman/kredit Pembanding III / Penggugat III telah

berjalan dan melalui suatu yang dibenarkan hukum, dan hal ini yang

seharusnya dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim

tersebut ;

- Bahwa dengan adanya alat bukti P.11 sampai dengan P.44 tersebut

membuktikan kredit/pinjaman Pembanding III / Penggugat III tidak bersifat

macet sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut, artinya proses

perjanjian pinjam meminjam tersebut berjalan dengan baik dan benar ;

- Bahwa yang paling aneh secara hukum dengan bukti P.44 yakni berupa

satu buku catatan pembayaran kredit oleh Pembanding III / Penggugat III

kepada Saudara Fazry Siregar selaku staf/pegawai Terbanding I / Tergugat

I yang datang ke rumah mengutip dan menerima angsuran pembayaran

kredit tersebut pada hal secara jurids pengutipan tersebut tidak dibenarkan

secara hukum ;

- Bahwa pengambilan/pengutipan uang kredit oleh Fazry Siregar selaku

pegawai Terbanding I / Tergugat I yang mendatangi Pembanding III /

Penggugat III merupakan suatu kesalahan hukum dan merupakan

perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi Pembanding III / Penggugat III

telah membayar kredit tersebut padahal didalam perjanjian kredit tidak ada

dijelaskan hal yang demikian itu ;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding III / Penggugat III

kepada pegawai Terbanding I / Tergugat I yang bernama Fazry Siregar

dirumah Pembanding III / Penggugat III (sesuai dengan bukti P.44) pada

kenyataannya tidak disetorkan oleh Fazry Siregar sebagai proses angsuran

kredit Pembanding III / Penggugat III, pada hal secara fakta hukum

angsuran kredit Pembanding III / Penggugat III tetap dilakukan sesuai

dengan perjanjian itu sendiri ;

- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan Pembanding III / Penggugat III

kepada Fazry Siregar (sesuai dengan bukti P.44), maka secara hukum tidak

akan terjadi keterlambatan pembayaran itu sendiri jika pembayaran

angsuran kredit itu dilakukan secara baik dan benar oleh Fazry Siregar

selaku pegawai Terbanding I / Tergugat I, maka tidak ada istilah kredit

macet dan bersifat wanprestasi ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa hal ini yang tidak pernah dipertimbangkan secara baik dan benar

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam pertimbangan

hukumnya, berarti pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim

tersebut bersifat tidak sempurna, cacat hukum dan untuk itu Para

Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Tinggi Medan untuk memeriksa perkara ini dengan membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G./2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei

2016 dan dengan mengadili sendiri yang amarnya “Mengabulkan Gugatan

Para Pembanding / Para penggugat seluruhnya” ;

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Melanggar Asas Konsensualisme

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menolak dan membantah

dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan

Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016, oleh

karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah salah dan keliru

dalam menerapkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ;

- Bahwa hubungan hukum antara Para Pembanding / Para Penggugat

dengan Terbanding I / Tergugat I adalah merupakan hubungan yang

didasarkan suatu perjanjian membuka kredit tanggal 14 Februari 2013 No.

006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014

tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding

III/Penggugat III dan dijamin oleh Pembanding I dan II / Penggugat I dan II ;

- Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut secara kepastian hukum

telah ditentukan dengan jelas dan terperinci masa berlakunya perjanjian

tersebut yakni dimulai tanggal 25 April 2014 dan akan berakhir tanggal 25

April 2019 ;

- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit

tersebut oleh Pembanding III / Penggugat III dan dijamin oleh Pembanding I

dan II / Penggugat I dan II, maka secara hukum didasarkan pada ketentuan

Pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

- Bahwa untuk menjamin berlakunya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata

tersebut, maka para pihak telah mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


(1) KUHPerdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ;

- Bahwa dengan mempedomani kedua pasal tersebut, yakni Pasal 1320 Jo.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini, tercantum dalam pasal tersebut suatu

asas yang wajib dipenuhi/diikuti dan dituruti oleh para pihak yang ada dalam

perjanjian tersebut, yakni suatu asas yang mutlak harus dan tidak boleh

dikesampingkan berlakunya, yakni ASAS KONSENSUALISME

(kesepakatan Para Pihak) ;

- Bahwa dalam perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14

Februari 2014 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal 25 April

2014 dengan tegas ditentukan yakni perjanjian terhitung sejak tanggal 25

April 2014 dan akan berakhir tanggal 25 April 2019 artinya secraa tegas

hukum itu menentukan dimulai perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian,

hal ini yang dinamakan asas dan tidak boleh dikesampingkan oleh kedua

belah pihak terkecuali ditentukan lain ;

- Bahwa akan tetapi Terbanding I / Tergugat I cq. PT. Permodalan Nasional

Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sibolga telah

bertindak diluar hukum yang disepakati para pihak yakni telah melanggar

dan mengesampingkan asas perjanjian itu sendiri dengan cara menyatakan

Pembanding III / Penggugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi /

cidera janji, pada hal waktunya masih terlalu lama berakhirnya perjanjian itu

sendiri yakni pata tahun 2019 yang akan datang ;

- Bahwa oleh karena secara fakta hukum perjanjian kredit tersebut berakhir

pada tanggal 25 April 2019 (lebih kurang 3 tahun) lagi berarti tindakan

Terbanding I / Tergugat I yang melaksanakan lelang atas jaminan

Pembanding I dan II / Penggugat I dan II atas sebidang tanah seluas 221

M2 Sertifikat Hak Milik No 552 atas nama Pembanding I / Penggugat I dapat

dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara

ini tidak melihat hal yang demikian itu, akan tetapi dengan sengaja dan

dengan maksud-maksud tertentu dalam pertimbangan hukumnya

menyatakan Para Pembanding / Para Penggugat telah melakukan

perbuatan wanprestasi dan Majelis Hakim menolak gugatan Para

Pembanding / Para Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa dengan keberatan hukum sebagaimana diuraikan diatas, ternyata

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak lagi memperhatikan asas

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


hukum yang bersifat Konsensualime tersebut dan untuk itu pula Para

Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengailan

Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa

perkara ini dengan sebaik-baiknya dengan membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei

2016 tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar

putusan mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat

seluruhnya ;

b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Menjalankan Ketentuan Pasal

1759 KUHPerdata Dengan Baik

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat sangat merasa keberatan

sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri

Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg yang amarnya menolak gugatan

Para Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sibolga tersebut dengan pertimbangan “.......telah terbukti perbuatan Para

Penggugat telah melanggar Pasal 6 Perjanjian Kredit dan memenuhi unsur

wanprestasi yaitu “melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak

sebagaimana yang diperjanjikan” ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim tersebut jelas

salah dan keliru dalam melaksanakan hukum dalam perkara ini, oleh karena

sejak diperbuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit tersebut Pembanding

III / Penggugat III tetap melaksanakan prestasi / kewajibannya membayar

angsuran tersebut, namun angsuran itu diambil oleh pegawai/staf

Terbanding I / Tergugat I yakni Fazry Siregar dirumah Para Pembanding /

Para Penggugat dan pengambilan itu ditanda tangani dibuku catatan

tersendiri (vide bukti P.44) ;

- Bahwa akan tetapi pengambilan angsuran tersebut ternyata tidak disetorkan

oleh Fazry Siregar kepada Terbanding I / Tergugat I sehingga Terbanding I /

Tergugat I beranggapan Pembanding III / Penggugat III telah melakukan

perbuatan wanprestasi padahal tidak sama sekali ;

- Bahwa dengan bukti P.11 sampai dengan bukti P.44 yang diajukan Para

Pembanding / Para Penggugat dipersidangan cukup membuktikan Para

Pembanding / Para Penggugat tidak dpaat dikategorikan sebagai Debitur

Macet atau telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena Para

Pembanding / Para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


membayar kredit tersebut, justru oleh karena itu pertimbangan Majelis

Hakim yang menyatakan Para Pembanding / Para Penggugat telah terbukti

melakukan perbuatan wanprestasi adalah merupakan suatu pertimbangan

yang keliru sama sekali dalam menerapkan hukum dalam perkara ini dan

untuk itu cukup alasan untuk dibatalkan ;

- Bahwa disamping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam

pertimbangan hukumnya tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Pasal

1759 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan “orang yang

meminjamkan tidak dapat meminta apa yang telah dipinjamkan sebelum

lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian” ;

- Bahwa perjanjian terakhir dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding III /

Penggugat III dengan terbanding I / Tergugat I adalah berdasarkan

Perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013

Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dimana limit

waktunya dengan tegas diakui secara bersama antara Pembanding III /

Penggugat III dengan Terbanding I / Tergugat I cq. PT. Permodalan

Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit

Sibolga (berlaku Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) ;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas secara tegas ditentukan

berakhirnya masa perjanjian kredit adalah pada tanggal 25 April 2019

artinya sebelum tanggal 29 April 2019 orang yang meminjamkan ic.

Terbanding I / Tergugat I tidak dapat meminta kembali apa yang telah

dipinjamkannya sebelum berakhirnya waktu pinjam meminjam tersebut ;

- Bahwa akan tetapi diluar dugaan dan tidak lagi memperhatikan ketentuan

pasal 1759 KUHPerdata tersebut, Terbanding I / Tergugat I telah melakukan

penjualan lelang atas objek jaminan milik Pembanding I, II / Penggugat I, II ;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut tidak

bersifat gegabah dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 1759

KUHPerdata tersebut, namun Pasal 1759 KUHPerdata KUHPerdata itu

hanya dipermainkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan Para Pembanding

/ Para Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah terbukti melalaikan kewajibannya

dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata tersebut secara

benar, maka secara juridis pertimbangan dan amar putusan dalam Perkara

Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut bersifat keliru

dalam menerapkan hukum dan untuk itu cukup alasan bagi Bapak Ketua

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk

membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan

amarnya mengabulkan gugatan Para pembanding / Para Penggugat

seluruhnya ;

c. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26

Mei 2016 tersebut Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Putusan yang Baik dan

Benar

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat merasa keberatan sekali

terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh

Majelis Hakim dalam perkara perdata dengan Register Nomor

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut dan amarnya

menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yang demikian itu jelas

merupakan suatu pertimbangn hukum yang bersifat asal jadi saja, tidak

berdasarkan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat-syarat dalam

menentukan dan membuat suatu putusan yang baik dan sesuai dengan

fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat,

malahan putusan itu bersifat cacat hukum, menunjukkan

ketidaksempurnaan dalam membuat suatu putusan yang benar ;

- Bahwa Majelis hakim sebagai penegak hukum yang baik dan bersifat

profesional dibidang hukum seharusnya dan berkewajiban untuk membuat

suatu putusan yang didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :

Bahwa setiap putusan harus :

a. Harus ada perumusan masalah dalam pokok perkara.

b. Pengumpulan fakta-fakta dalam proses pembuktian.

c. Analisa fakta-fakta untuk mencari suatu kebenaran.

d. Penemuan hukum dan penerapan/pelaksanaannya.

e. Baru kemudian mengambil putusan.

- Bahwa jika diteliti secara hukum, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tersebut dan

jika dihubungkan pula dengan syarat-syarat sebagaimana dikemukakan

diatas, ternyata dan terbukti Majelis Hakim belum menerapkan dan

melaksanakan dengan sempurna persyaratan tersebut sehingga putusan

Majelis Hakim menunjukkan ketidakadilan dalam mengambil putusan dalam

perkara ini ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti

dipersidangan yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.44 serta 2 (dua)

saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan sumpah terlebih

dahulu, yakni : Erwinsyah Hutagalung dan Devrina Sari Sastro ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum P.11 sampai dengan P. P.44 yakni

merupakan bukti setorang yang dilakukan Pembanding III / Penggugat III

kepada Terbanding I / Tergugat I sebagai tanda pembayaran angsuran

pinjaman Para Pembanding / Para Penggugat kepada Terbanding I /

Tergugat I sesuai dengan Perjanjian No. 006/ULM-SBLG/PK-MMR/II/2013

tanggal 14 Februari 2013 Jo. No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/2014 tanggal

25 April 2014 ;

- Bahwa bukti P.11 sampai dengan P.25 tersebut menunjukkan Para

Pembanding / Para Penggugat telah membayar angsuran kepada

Terbanding I / Tergugat I pada bulan Maret 2014, sedangkan bukti P.26

sampai dengan P.31 pembayaran angsuran bulan Mei 2014, P.32 sampai

dengan P.33 pembayaran bulan Juli 2014 dan P.34 sampai dengan P.35

pembayaran bulan Agustus 2014, P.36 sampai dengan P.43 adalah

pembayaran bulan September 2014 ;

- Bahwa pembayaran-pembayaran angsuran dimulai P.11 sampai dengan

P.43 tersebut menunjukkan Para Pembanding / Para Penggugat

mempunyai iktikad baik dalam memenuhi perjanjian kredit tersebut yang

seharusnya berakhir pada tanggal 25 April 2019 ;

- Bahwa disamping itu pula berdasarkan bukti P.44 Pembanding III /

Penggugat III juga telah melakukan pembayaran kepada Terbanding I /

Tergugat I melalui staf/pegawai PT. Permodalan Madani (Persero) Unit

Layanan Modal Mikro (ULaMM) Unit Sibolga yang bernama Fazry Siregar,

akan tetapi tidak disetorkan oleh yang bersangkutan kepada Terbanding I /

Tergugat I ;

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan

diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga menganalisa

fakta-fakta tersebut untuk mencari kebenaran itu sendiri agar supaya hukum

dapat ditemukan dan diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan dan dilakukan oleh Majelis

Hakim tersebut dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak

memperhatikan secara baik dan benar fakta-fakta hukum tersebut, sehingga

putusan yang menolak gugatan Para Pembanding / Para penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


merupakan suatu putusan yang mengandung cacat hukum, tidak sempurna

dalam mengambil putusan ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Pembanding / Para

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.

Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa perkara ini dengan baik

dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana

dikemukakan diatas sembari membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Sibolga Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 dan dengan

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan

Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya ;

d. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg

Melanggar Asas Hukum Acara Oleh Karena Tidak Didasari Dengan Dalil-dalil

Hukum (Pasal-pasal) Dalam Mengambil Putusan

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat menolak dan membantah

dengan tegas pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sibolga yang menolak dalil gugatan Penggugat

seluruhnya dengan alasan tindakan dan perbuatan Para Pembanding / Para

Penggugat telah bersifat wanprestasi ;

- Bahwa keberatan hukum yang dikesamping Para Pembanding / Para

Penggugat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibolga

tersebut disebabkan oleh karena ternyata pertimbangan hukum itu tidak

dilengkapi dan didasari pada suatu dalil-dalil hukum (pasal-pasal) yang jelas

dan nyata sehingga pertimbangan hukum itu bersifat sama dan kabur ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sebelum mengambil

putusan dalam perkara ini, maka berkewajiban untuk memperhatikan pasal-

pasal mana yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan

oleh Para Pihak dalam perkara tersebut, kemudian menganalisa fakta

hukum dan baru kemudian mengambil putusan ;

- Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada

pertimbangan hukumnya tidak berbuat demikian, hal ini terbukti pada

halaman 66 punt 3 “menimbang, bahwa dari rangkaian hal tersebut terbukti

bahwa Para Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajiban dengan

sempurna......dst-nya ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim itu secara nyata

dan juridis bersifat cacat hukum, tidak memenuhi asas-asas hukum acara,

oleh karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


menerapkan pasal-pasal KUHPerdata sebagai sumber hukum ataupun

peraturan-peraturan lainnya dalam pertimbangan hukumnya tersebut (tidak

melandasi dengan Pasal 1868, 1870 dan 1875 KUHPerdata) ;

- Bahwa demikian juga Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3394

K/Sip/1983 tanggal 16 Februari 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.

4434 K/Pdt/1986 adalah merupakan sumber hukum yang diterapkan oleh

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan

Para Pembanding / Para Penggugat ;

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim

dalam perkara ini tidak mempergunakan dalil-dalil/pasal-pasal yang

mengatur hukum pembuktian, maka secara juridis pertimbangan hukum

tersebut cacat hukum dan bersifat tidak sempurna dan untuk itu cukup

alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Medan yang mulia untuk membatalkan

pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan dengan mengadili

sendiri perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para

Penggugat seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dan uraian hukum sebagaimana

dikemukakan diatas, ternyata dan terbukti bahwasanya :

1. Putusan Majelis Pengadilan Negeri SibolgaNomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg

tanggal 26 Mei 2016 bersifat tidak sempurna dan cacat hukum.

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 melanggar Asas Konsensualisme.


20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak menjalankan ketentuan

Pasal 1759 KUHPerdata dengan baik.


20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 26 Mei 2016 tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana putusan yang baik dan benar.

Dan untuk itu cukup alasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.

Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali perkara ini dan

sekaligus mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan : “Mengabulkan

Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya”. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para

Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula

Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

20/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 26 Mei 2016 yang dimintakan banding dengan

alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan PARA PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri

tersebut di atas intinya PARA PEMBANDING semula merasa Judex Factie

tingkat Pengadilan Negeri dalam memutus perkara telah tidak memenuhi

rasa keadilan;

2. Bahwa TERBANDING I berpendapat Judex Factie tingkat Pengadilan

Negeri telah memutus perkara sesuai dengan hukum secara adil dan telah

mempertimbangkan bukti-bukti, saksi-saksi secara seksama;

A. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN NEGERI

TELAH TEPAT DAN TELAH MEMENUHI RASA KEADILAN BAIK DALAM

PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSANNYA

1. Bahwa TERBANDING I menolak dengan tegas seluruh dalil yang

diajukan oleh PARA PEMBANDING dalam Memori Bandingnya

kecuali yang diakui secara tegas oleh TERBANDING I;

2. Bahwa dalil PARA PEMBANDING yang pada intinya menyatakan

bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak

sempurna dan cacat hukum;

3. Bahwa PARA PEMBANDING kembali mengajukan dalil

sebagaimana yang tercantum dalam gugatan PARA PEMBANDING

sebelumnya, bukankah seharusnya pengajuan Banding untuk

memeriksa putusan Judex Factie bukan mengajukan dalil-dalil baru

seperti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING;

4. Bahwa terlebih lagi pada huruf a Memori Banding, PARA

PEMBANDING tidak memberikan sanggahan ataupun dalil-dalil yang

dapat menyanggah pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie

Tingkat Pengadilan Negeri bahkan pada Memori Banding nya PARA

PEMBANDING tidak dapat memberikan argumen-argumen hukum

yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Judex Factie tidak

sempurna dan cacat hukum;

5. Bahwa sebagaimana dalil PARA PEMBANDING pada memori

bandingnya yang menyatakan P.11 sampai dengan P.44 tersebut,

merupakan alat bukti yang mendukung dalil gugatan PARA

PEMBANDING yakni berupa tanda itikad baik PARA PEMBANDING

terkesan sangat mengada-ada, namun kembali TERBANDING I

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


sampaikan alat bukti pembayaran tersebut jumlahnya tidak sesuai

dengan yang diperjanjikan sehingga dapat dikategorikan sebagai

perbuatan wanprestasi;

6. Bahwa lebih lanjut sebagaimana bukti yang disampaikan oleh PARA

PEMBANDING in Casu P.11 – P. 44 tidak ada satupun pembayaran

yang diberikan kepada TERBANDING I besarnya sesuai dengan

Perjanjian Kredit No. 032 sebagaimana telah mengalami perubahan

terakhir addendum 018 tiap tanggal 25 setiap bulannya, apakah itu

dinamakan itikad baik?;

7. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi TERBANDING I akan mengutip

pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri

yang menyatakan pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa

yang diperjanjikan, pada Halaman 65 alinea 5 Putusan No 20 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalil gugatannya Para Penggugat

mendalilkan/mengakui bahwa kondisi ekonomi Para Penggugat

pada saat itu tidak begitu baik untuk sektor usaha restoran,

sehingga Penggugat III kelabakan untuk memenuhi apa yang

menjadi kewajibannya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui

tersebut (tersendat). Bahwa setelah memperhatikan gugatan Para

Penggugat dari tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13

Oktober 2014, total jumlah yang disetor Para Penggugat kepada

Tergugat I berjumlah Rp. 39.050.000,00 (tiga puluh sembilan juta

lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika memperhatikan bukti dari

Para Penggugat sendiri jadwal Pembaharuan Pinjaman yang

pertama (Rp. 193.600.000) yang realisasinya tanggal 30

September 2013 atau disebut Addendum Perjanjian Kredit No.

078/ULM-SBLG/PK-MMR/IX/2013 tanggal 30 September 2013,

dikatehaui dari Jadwal Pembaharuan Pinjaman tersebut jika dari

bulan maret sampai dengan oktober tahun 2014, artinya 7 bulan x

(dikali) angsuran perbulan Rp. 6.517.850,00 (enam juta lima ratus

tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya

jumlah yang patut dibayarkan Para Penggugat ialah sejumlah Rp.

45.624.950,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat

ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari Rp.

39.050.000 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan ialah hanya

sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari

Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)sesuai dalam catatan buku

(vide bukti P44) dan dijumlah dengan bukti P.14, P.15,

P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.32,P.33 dan P.35 yaitu Rp. 4.000.000

(empat juta rupiah) oleh karena bukti Penggugat selebihnya

mengenai tanda pembayaran tidak sesuai dengan aslinya tersebut

dikesampingkan”

8. Bahwa terlebih lagi pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie

Tingkat Pengadilan Negeri pada halaman 64 alinea 4 menerangkan

tentang kategori wanprestasi, untuk lebih lengkapnya TERBANDING

I akan mengutip sebagaimana pertimbangan tersebut :

“ Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji

atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan

apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan

wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam

unsur/kriteria, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;atau

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;atau

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;atau

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.”

9. Bahwa sebagaimana keterangan PEMBANDING III yang

menyatakan dan telah mengakui secara tegas yang diuraikan pada

gugatan PARA PEMBANDING, untuk lebih jelasnya TERBANDING

III akan mengutip penjelasan dari PEMBANDING III sebagai

berikut :

“PENGGUGAT III kelabakan untuk memenuhi apa yang menjadi

kewajiban nya terhadap pinjaman yang telah diperbaharui tersebut

diatas (sedikit terkendala)”

“Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman PENGGUGAT III

tersebut diatas pada saat itu tersendat-sendat dan oleh karena nya

TERGUGAT I memberikan solusi....”

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


10. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit No. 032 yang telah

mengalami perubahan terakhir Addendum 018 pada Pasal 6 ayat 2

yang bunyinya:

Pasal 6 ayat 2

“DEBITUR tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-

turut dalam jangka waktu pembiayaan dan tidak memenuhi salah

satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian”

SEBAGAIMANA KETERANGAN TERBANDING I DIATAS DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN NEGERI CUKUP

MEMBUKTIKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH

PEMBANDING III ATAS PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDATANGANI

B. PARA PEMBANDING PADA MEMORI BANDINGNYA MENYATAKAN MAJELIS

HAKIM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA MELANGGAR ASAS

KONSENSUALISME

1. Bahwa dalil PARA PEMBANDING yang menyatakan majelis hakim

Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri melanggar asas

konsensualisme terkesan mengada-ada dan tidak berdasar mungkin

dikarenakan kurangnya pemahaman PARA PEMBANDING memahami

dan menerjemahkan suatu bahasa dan asas suatu perjanjian;

2. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PEMBANDING III

justru melanggar asas konsensualisme, tehadap Perjanjian Kredit

beserta turunannya yang ditandatangani PEMBANDING III dengan

TERBANDING I;

3. Bahwa untuk lebih jelasnya akan kembali TERBANDING I sampaikan

perihal hubungan hukum beserta perbuatan wanprestasi yang dilakukan

oleh PEMBANDING III:

1) Bahwa hubungan hukum antara PEMBANDING III dengan

TERBANDING I berdasarkan Perjanjian Kredit No 032 sebagaimana

diubah terakhir Addendum 018;

2) Bahwa sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati antara

PEMBANDING III dan TERBANDING I di dalam isi Perjanjian Kredit

No 032 sebagaimana diubah terakhir Addendum 018

a. Bahwa TERBANDING I telah setuju untuk memberikan pinjaman

kredit sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan

juta rupiah) kepada PEMBANDING III, serta PEMBANDING III

setuju untuk menggunakan pinjaman kredit untuk tujuan modal

kerja, investasi dan pelunasan (Pasal 1 ayat 1 dan 2)

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


b. Jangka waktu pinjaman kredit adalah selama 60 (Enam puluh)

bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2014 dan berakhir pada

tanggal 25 April 2019 serta jumlah pembayaran harus dilakukan

oleh PEMBANDING III dengan cara angsuran pada tiap-tiap

tanggal 25 (dua lima) setiap bulannya (Pasal 2 ayat 1 dan 2)

c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan

semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMBANDING III

kepada TERBANDING I, PEMBANDING III telah menyerahkan

agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana

tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 552 atas

nama Baharuddin Tanjung seluas 221 m2 (Pasal 4 ayat 1)

d. Bahwa agunan yang telah diberikan oleh PEMBANDING I kepada

TERBANDING III telah dilakukan pengikatan secara sah dan

sempurna melalui pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I yang

terdaftar atas nama PT. Permodalan Nasional Madani (persero) -

kantor Ulamm Sibolga In Casu terbanding III berdasarkan

dokumen-dokumen yang sah secara hukum yakni:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 172 tanggal

22 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Purnama,Sarjana

Hukum., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten

Tapanuli Tenga Jl. Sibolga padangsidempuan Kompleks nauli

bisnis center no-33A(sarudik) Sibolga;

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 273 yang dikeluarkan oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten tapanuli tenga

pada tanggal 29 April 2013.

e. Bahwa apabila PEMBANDING III menyimpang dari klausul-

klausul yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No.

018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14, maka TERBANDING I berhak

menagih kewajiban pokok dan bunga termasuk biaya lain, dengan

seketika dan sekaligus dan akan menjadi jatuh tempo (Pasal 6),

apabila:

- PEMBANDING tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali

berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kredit.

- Jika PEMBANDING III melakukan wanprestasi, maka

PEMBANDING III memberikan kuasa kepada TERBANDING I

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara

apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna

penyelesaian pembiayaan PEMBANDING III.

- Akan tetapi, FAKTANYA, terhitung sejak bulan Januari 2014

PEMBANDING III telah tidak melaksanakan kewajibannya

untuk membayar angsuran baik pokok, bunga dan denda

keterlambatan atas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh

TERBANDING III, sesuai dengan yang telah disepakati di

dalam isi Pasal 1 Addendum Perjanjian Kredit No. 018

Tanggal 25 April 2014, sehingga TERBANDING I telah

beberapa kali mengirimkan surat kepada PEMBANDING III

untuk memperingati PEMBANDING III agar segera

menyelesaikan kewajibannya kepada TERBANDING I, yakni

Surat Peringatan I tertanggal 2 Januari 2014, Surat Peringatan

II tertanggal 6 Januari 2014, Surat Peringatan III tertanggal 3

Maret 2014.

- Namun dalam kenyataanya PEMBANDING III, dengan unsur

kesengajaan telah mengingkari kesepakatan waktu sesuai

dengan yang dijanjikan dalam Perjanjian Kredit, tidak

menepati janji atas suatu prestasi pembayaran kewajiban

utang, mengabaikan surat-surat peringatan, akan tetapi

langsung melakukan Gugatan, sehingga demikian telah

terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa PEMBANDING III

merupakan Debitur yang beritikad buruk

f. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian jika

mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Addendum

Perjanjian Kredit No. 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 Tanggal 25

April 2014, maka tindakan PEMBANDING III tersebut sudah

dapat dikualifikasikan sebagai Wanprestasi. SEBAGAIMANA KETERANGAN TERBANDING I DIATAS CUKUP

MEMBUKTIKAN BAHWA PEMBANDING III LAH JUSTRU MELANGGAR ASAS

KONSENSUALISME KARENA TELAH MELANGGAR PERJANJIAN KREDIT

YANG TELAH DITANDATANGANI

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN

NEGERI TELAH MEMENUHI UNSUR KEADILAN DAN MERUPAKAN

PUTUSAN YANG BAIK DAN BENAR

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


1. Bahwa kembali TERBANDING I menolak dalil PARA PEMBANDING

pada huruf c Memori Banding yang menyatakan Majelis Hakim Judex

Factie Tingkat Pengadilan Negeri tidak pernah mempertimbangkan

ketentuan Pasal 1759 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan

orang yang meminjamkan tidak dapat meminta apa yang telah

dipinjamkansebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian;

2. Bahwa PARA PEMBANDING sekali lagi tidak mampu menerjemahkan

isi sebagaimana Pasal 1759 KUHPerdata bahkan hanya sekedar

mengutip tanpa memperhatikan Perjanjian yang telah dibuat antara

TERBANDING I dengan PEMBANDING III;

3. Bahwa sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit No 018/ULM-

SBLG/PK-RMR/IV/14 pada Pasal 6 ayat 2 yang akan kembali

TERBANDING I sampaikan “DEBITUR tidak membayar angsuran

selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan dan

tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian”;

4. Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban PEMBANDING III maka

dapat dinyatakan PEMBANDING III telah wanpresatasi sehingga

dinyatakan telah Jatuh Tempo, maka dalil PARA PEMBANDING yang

menyatakan tidak memperhatikan Pasal 1759 harus tetap berpedoman

pada Addendum Perjanjian Kredit 018/ULM-SBLG/PK-RMR/IV/14 yang

sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata;

5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri sudah

tepat dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea 1, untuk lebih

lengkapnya TERBANDING I akan mengutip sebagai berikut:

a. “Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat

menyelesaikan kewajibannya sesuai surat peringatan tersebut

maka telah terbukti perbuatan Para Penggugat telah melanggar

Pasal 6 Perjanjian Kredit dan memenuhi unsur wanprestasi yaitu

“Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

yang dijanjikan”, sehingga tidak lah berdasar hukum jika Para

Penggugat mempertahankan haknya dengan alasan jatuh tempo

pinjaman pada tanggal 25 April tahun 2019.”;

6. Bahwa mengacu hal-hal yang telah TERBANDING I uraikan tersebut di

atas, jelas Judex Factie Tingkat Pengadilan Negeri telah sesuai dengan

hukum dan rasa keadilan dalam memutus perkara a quo, dengan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


demikian mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk

memutus mengutakan putusan Pengadilan Negeri Sibolga N.

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg. tanggal 26 Mei 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERBANDING I memohon kepada

Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula PARA

PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.20/Pdt.G/2015/PN.Sbg

tanggal 26 Mei 2016;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA

PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex-Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

SiboIga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016, dan khususnya lagi

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

Penggugat tertanggal 21 Juli 2016, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat

alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh

para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, MajeIis Hakim Tingkat Banding

akan memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa ternyata dalam perkara yang dimohonkan

banding tersebut Penggugat terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban atau

memenuhi kewajiban tidak sesuai perjanjian, sehingga akibat hukumnya adalah

eksekusi hak tanggungan dilaksanakan melalui pelelangan yang telah memenuhi

syarat formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat

berikut bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana dalam putusan

Pengadilan Negeri SiboIga Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016

halaman 66 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dari tanggal

4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014, total jumlah yang disetor

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Para Penggugat kepada Tergugat-I berjumlah Rp.39.050.000,00 (tiga puluh

sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika memperhatikan bukti dari

Para Penggugat sendiri yaitu Jadwal Pembaharuan Pinjaman yang pertama

(Rp.193.600.000,00) yang realisasinya tanggal 30 September 2013 atau disebut

addendum Perjanjian Kredit No.078/ULM-SBLG/PK-MMR/IX/2013 tanggal 30

September 2013, diketahui dari Jadwal Pembaharuan Pinjaman tersebut jika dari

bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2014, artinya 7 bulan x (dikali)

angsuran perbulan Rp.6.517.850,00 (enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan

ratus lima puluh rupiah) seharusnya jumlah yang patut dibayarkan Para Penggugat

ialah sejumlah Rp.45.624.950,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh

empat sembilan ratus lima puluh rupiah), namun dari Rp. 39.050.000 (tiga puluh

sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat

dipersidangan ialah hanya sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang

terdiri dari Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai dalam catatan buku (Vide

bukti P.44) dan dijumlah dengan bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20,

P.32, P.33 dan P.35 yaitu Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena bukti

Penggugat selebihnya mengenai tanda pembayaran tidak sesuai dengan aslinya

maka bukti yang tidak sesuai aslinya tersebut dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai prosedur lelang secara formal telah

terpenuhi sesuai pertimbangan Pengadilan Negeri SiboIga Nomor :

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Mei 2016 halam an 70-71 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Lelang, (jika dihubungkan langsung dengan pembuktian), bahwa

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri dari;

a. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; dibuktikan dengan bukti T.II-4;

b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak

Tanggungan; dibuktikan dengan bukti T.II-5a dan T.II-5b;

c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan; dibuktikan

dengan bukti T.III-1;

d. Salinan/fotokopi perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus

dipenuhi; dibuktikan dengan bukti T.II-8;

e. Salinan/fotokopi bukti bahwa:

1) Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; dibuktikan dengan

bukti T.II-7a, T.II-7b, dan T.II-7c;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


2) Debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan

insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); atau

3) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank

Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;

f. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;

dibuktikan dengan bukti T.II-6;

g. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada

debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan,

kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku

Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, Eks BPPN; dibuktikan dengan bukti

T.II-12 atau T.I-16;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Mei 2016

Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sbg dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat

banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II dan III semula Penggugat

I. II dan III berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat pengadilan; Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk

Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In

De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II

dan III semula Pengugat I, II dan III

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

20/Pdt.G/2015/PN.Sbg, tangga 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III untuk

membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 30 MARET 2017 oleh kami : YANSEN

PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH,MHum dan

SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Januari 2017

Nomor 345/PDT/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2017 oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN,SH,MH sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD. TTD.

1. SUMARTONO,SH,MHum YANSEN PASARIBU,SH

TTD.

2. SUWIDYA,SH,LLM

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN,SH,MH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

pengadilan tinggi sumatera utara - pt-medan.go.id filemodal mikro (ulamm) unit sibolga: beralamat di...

Documents