Menimbang

SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor: W6.U6/^CI /KP.02.2/II/2019

TENTANGTIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN

NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Membaca : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan

Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan

dibawahnya.

2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor : B. 1341/01-13/03/2017 tanggal 15

Maret 2017. tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi

terhadap Pejabat dan Pegawai Negara.

1.Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 tahun

1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan

Penyelenggara Negara Wajib Melaporkan Penerimaan

Gratifikasi.

2.Bahwa sesuai ketentuan angka 1 dan untuk mendorong

peran serta Pegawai dan Penyelenggara Negara dalam

melaporkan setiap Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan

Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menindak lanjuti

Pelaporan Gratifikasi Lingkup Pengadilan Negeri Muara

Enim.

3.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud angka 1 dan 2 perlu menetapkan Pembentukan

Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri

Muara Enim.

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIMJalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734)421194

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undnag

Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian.

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

6.Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2000 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus

2006 Jo Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan

Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

8.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun

2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi.

9.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun

2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi tahun 2015.

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 49 tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 52 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah

Mengingat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang

Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri

Muara Enim.

Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang namanya

tercantum dalam kolom 2 ( Dua) Daftar Lampiran Surat

Keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian

Gratifikasi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tugas Tim Pengendalian Gratifikasi adalah :

1.Mensosialisasikan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan

Penyelenggara Negara Lingkup Pengadilan Negeri

Muara Enim untuk melaporkan Penerimaan

Gratifikasi.

2.Menfasilitasi Pelaporan Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil

dan Penyelenggara Negara Lingkup Pengadilan Negeri

Muara Enim.

3.Mengelola Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pegawai

Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara Lingkup

Pengadilan Negeri Muara Enim.

4.Melaporkan setiap Penerimaan Gratifikasi yang

berhubungan dengan Jabatan dan yang berlawanan

dengan Kewajiban Tugas Pegawai Negeri Sipil dan

Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi ( KPK ) paling lambat 30 ( Tiga Puluh ) hari

kerja terhitung sejak tanggal Penerimaan Gratifikasi

tersebut di laporkan.

5.Menyampaikan Laporan perkembangan Pelaporan

Penerimaan Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan

Negeri Muara Enim.

Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ketiga

Keempat

Kedua

Pertama

Menetapkan

bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

O

IS, SH

(ARA ENIMK

: MUARA ENIM: 25 FEBRUARI 2019

DITETAPKAN DIPADA TANGGAL

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada

yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Kelima

IS, SH

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM ^

o

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Ketua

Kedudukan

Kasubbag Kepegawaiandan Organisasi Tatalaksana

Sekretaris

Panitera

Hakim

Hakim

Ketua

Jabatan

HENDRIK, SH

SYAIFULLAH, SE. MM

DARMAWATI, SH

HARYANTO DAS'AT, SH

ARPISOL, SH

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH

Nama

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Nomor: W6.U6/ ^$\ /KP.02.2/II/2019

Tanggal: 25 FEBRUARI 2019

Tentang

Tim Pengendalian Gratifikasi pada

Pengadilan Negeri Muara Enim