bab i. pendahuluan a. latar · pdf file2008 – 2013. sejak berlakunya ... pembangunan...

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kabupaten Muara

Enim telah berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan

negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas

akuntabilitas. Asas akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Sehubungan dengan itu berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabiltas Kinerja Pemerintah telah disusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muara Enim Tahun

2008 – 2013.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan Rencana Strategis setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim yang

ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor..…Tahun 2008 untuk kurun waktu 5

(lima) tahun.

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Tahun 2008 – 2013 disusun

secara realistis agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP untuk kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah saat

ini dan kondisi pembangunan yang diinginkan dengan memperhatikan

KEKUATAN (STRENGTHS), PELUANG (OPPORTUNITIES), KELEMAHAN

(WEAKNESSES), dan kemungkinan TANTANGAN (THREATS) yang mungkin

R E N S T R A B A D A N L I N G K U N G A N H I D U PK a b u p a t e n M u a r a E n i m 2 0 0 8 - 2 0 1 3

1

timbul. RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim Tahun

2008 – 2013 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program

dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, yang dilengkapi

dengan arahan tentang perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan RENSTRA.

B. Maksud dan Tujuan

RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim Tahun

2008 – 2013 disusun dengan maksud:

1) Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim.

2) Menjabarkan program-program Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun (2008-2013) sesuai RPJM Kabupaten Muara Enim.

3) Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1) Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim tahunan dan 5 (lima) tahunan .

3) Sebagai bahan acuan pengukuran kinerja BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim.

C. Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten

Muara Enim Tahun 2008 – 2013 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/ SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

13.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/5/B/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor … Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor …. Tahun ………. .

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor … Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 – 2013.

D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Rencana Strategis BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Muara Enim ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi

semua pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha di


3

Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

daerah mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan

penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJM Daerah

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan

rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Selain itu Dokumen Rencana

Strategis ini dalam penyusunannya memperhatikan pula kebijakan rencana tata

ruang yang ditetapkan sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam

perencanaan lima tahun kedepan ditinjau dari aspek perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dengan demikian Hubungan Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD

2. Renstra SKPD digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

3. Renja SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

4. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.


4

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika penyusunan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara

Enim Tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Menguraikan secara ringkas Struktur Organisasi; Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan; Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan secara ringkas capaian kinerja pelayanan dasar mengenai kondisi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim pada saat ini, dan kondisi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim yang diinginkan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menguraikan masalah Visi dan Misi SKPD; Tujuan; dan Strategi Kebijakan.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD/ APBN dan sumber pendanaan lainya yang sah, dalam periode tahunan dan lima tahun dan dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra BADAN LINGKUNGAN HIDUP merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim, penguatan peran dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan maupun tindaklanjut dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.


5

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Struktur Organisasi

Sebagai penjabaran dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA

PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Pemerintah Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Enim Nomor … Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, dengan susunan struktur

organisasi terdiri atas :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian :

- Sub Bagian Perencanaan

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum

3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:

- Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan

- Sub Bidang Pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:

- Sub Bidang Pengendalian pencemaran

- Sub Bidang Pemantauan dan Penaatan lingkungan

5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:

- Sub Bidang Pengendalian Kerusakan lingkungan

- Sub Bidang Pengawasan Pemulihan lingkungan


6

6. Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Komunikasi lingkungan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang:

- Sub Bidang Pembinaan Sarana teknis

- Sub Bidang Edukasi dan Komunikasi lingkungan

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

tahun 2008 disusun berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat / golongan

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kab. Muara Enim Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2008.

TINGKAT

PENDIDIKAN

PANGKAT/GOL (ORANG) JLH

(ORG)IVd IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa --

S2 1 2 1 4

S1 2 2 4 1 13 1 23

Akademi/DIII 1 1 2

SLTA 1 2 3 2 8

Jumlah -- 1 4 3 7 4 13 1 -- 2 2 37

Dalam table tersebut tampak bahwa jumlah staf yang berpendidikan S1 dan S2 berjumlah 27 orang . Kondisi tersebut cukup memadai dalam menjamin meningkatnya kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim. Disamping itu sejumlah staf telah mengikuti pelatihan bersifat teknis seperti kursus dan pelatihan AMDAL, Audit Lingkungan, PPNS/PPLHD dan lain sebagainya, sehingga staf memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 2. Sarana Perlengkapan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2008


7

Uraian Keadaan Saat KeteranganGedung Kantor 1 unit BaikGedung Laboratorium 2 unit 1 baik/ 1 rusak beratRuang Rapat 1 unit BaikPeralatan Laboratorium 1 paket BaikKendaraan Roda 4 2 unit BaikKendaraan Roda 2 5 unit BaikGenset 1 unit Baik

B. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA

PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah

maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor …

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Muara Enim. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut

sebutan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah

(BAPEDALDA) Kabupaten Muara Enim berubah menjadi Badan Lingkungan

Hidup ( BLH) Kabupaten Muara Enim dan dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada BUPATI MUARA ENIM.

b. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan rumah tangga daerah daerah bidang Pengelolaan

Lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :


8

1) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan lingkungan hidup mulai

dari perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap

pencemaran, kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan, dan upaya

yang bersifat koordinasi.

2) Melaksanakan pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dan evaluasi

pengelolaan lingkungan

3) Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan

pencemaran / kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan.

4) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pemberian ijin pembuangan

limbah cair dan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang ada di

Kabupaten Muara Enim.

5) Melaksanakan pengawasan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan akibat bencana alam dan atau kegiatan industri.

6) Melaksanakan bimbingan sarana teknis dan komunikasi di bidang pengelolaan lingkungan.

7) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

c. Fungsi

1) Pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan.

2) Pengendalian pencemaran dan penaatan hukum lingkungan oleh masyarakat dan kegiatan industri.

3) Pengawasan dan pemberian izin pembuangan limbah cair serta pembinaan terhadap perusahaan.

4) Pemantauan dan pengendalian kerusakan serta pengawasan pemulihan lingkungan akibat bencana alam an atau kegiatan industri.

5) Pelaksanaan bimbingan sarana teknis dan komunikasi di bidang pengelolaan lingkungan.

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan

BAB III. GAMBARAN UMUM


9

A. Gambaran Umum Saat Ini

Perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Muara Enim telah membawa konsekuensi pada perubahan dan penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam serta lingkungan yang secara langsung berpengaruh pada keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Beberapa aktivitas utama yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada ekosistem daerah Kabupaten Muara Enim antara lain:

a) Pencemaran Air

Kualitas air Sungai Enim dan Sungai Lematang di Kabupaten Muara Enim menunjukkan kecenderungan menurun, yang disebabkan karena adanya limbah domestik, limbah industri dan limbah rumah sakit, pasar serta home industri sepanjang sempadan sungai. Kebiasaan masyarakat membuang sampah padat ke sungai, dan akibat adanya penurunan debit sungai yang berasal dari hulu, sehingga pengenceran atau daya pemulihan sungai (self purification) tidak berlangsung secara baik dan berkesinambungan.Pengaruh pencemaran sungai serta buruknya sanitasi lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas air tanah dangkal, yang diperkirakan potensial tercemar bakteri Coli. Kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran pada sumber daya air pada DAS Enim Lematang yaitu : Kegiatan domestik dan perkotaan, kegiatan industri dan pertambangan, kegiatan pembangkit energi (PLTU, PLTD dan PLTG), industri pertanian perkebunan berikut unit pengolahannya, penambangan galian C, dan kegiatan pertanian yang

SUMBER PENCEMARANDAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

No. Wilayah Kecamatan

Sumber Potensi Pencemar/Kerusakan LH

Jenis usaha/kegiatan

1 Semende Darat Ulu - Kejadian Longsor Kegiatan (usaha dan pemukiman) di lokasi rawan longsor sepanjang bantaran/ sempadan sungai

2 Semende Darat Tengah - Kejadian Longsor Kegiatan (usaha dan pemukiman) di lokasi rawan longsor sepanjang bantaran/ sempadan sungai

3 Semende Darat Laut - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai

- PT. Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai

- PLTPB

- Geothermal

4 Tanjung Agung - PT. Batubara Bukit Kendi - PT. Bumi Sawindo Permai- PT. Prima Mulya Sarana Sejahtera - SPBU

- Tambang Batubara

- Industri CPO - Tambang

Batubara


10

- SPBU

5 Lawang Kidul - PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA)- PT. Lingga Jaya- SPBU PTBA- PT. PLN Sektor Bukit Asam- PT. Bumi Khatulistiwa

- Tambang Batubara- Industri Lateks- SPBU- PLTU- Pengumpul Accu Bekas

6 Muara Enim - SPBU- TAC Pertamina Pilona Tanjung Lontar

- SPBU- Migas

7. Ujan Mas - PT. Cipta Futura

- PT. Baniah Rahmat Utama

- PT. Mawar Persada Bhakti

- Kebun sawit dan Industri CPO

- Stone Crusher (Pemecah Batu)- Asphalt Mixing Plant

8. Gunung Megang - PTPN VII SULI

- PT. Meta Epsi Pejebe Power Generation

- CV. Mega Mas

- PT. Musi Lestari Abadi

- SPBU

- Kebun sawit dan Industri CPO

- PLTG- Industri kayu

olahan (veneer)- Industri kayu

olahan (veneer)- SPBU

9. Rambang Dangku - PT. Tanjung Enim Lestari - PT. Musi Hutan Persada - PTPN VII SUNI

- Unit BisnisPertamina EP Limau

- Industri Pulp - Hutan Industri - Kebun Sawit

dan Industri CPO- Migas

Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Muara Enim

A TPA

1 Luas ( ha ) 19 Ha

2 Volume/ Lapasitas ( m3 ) 1.043.243 (m3)

3 Lokasi Bukit Kancil

B. Sampah

1 Timbulan (m3/hari) 142.91 (m3 )

2 Terangkut (m3/hari) 99.62 (m3 )

Sumber : UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim, 2007

RUMAH TANGGA DI BANTARAN SUNGAI WILAYAH KOTA MUARA ENIM


11

No. Kelurahan Lokasi Jumlah

Unit Nama

Sungai

1Kelurahan Pasar II Jembatan Samat s/d Enim II 6

Sungai Enim

Jembatan Enim II s/d Enim I 56Sungai Enim

2Kelurahan Pasar I Jembatan Samat s/d Enim II 17

Sungai Enim

Jembatan Enim II s/d Enim I 45Sungai Enim

3Kelurahan Muara Enim Jembatan Enim I s/d Kampung 5 30

Sungai Enim

Kampung 5 s/d Kampung 8 60Sungai Lematang

4Kelurahan Tungkal Rukun Damai s/d Jembatan Lubes 58

Sungai Lematang

Jembatan Lubes s/d Muara Sungai Enim 8Sungai Lematang

Jembatan Kereta Api s/d Muara Sungai Enim 40Sungai Enim

6 Kelurahan Muara Enim Jembatan Pelawaran 18

Sungai Pelawaran

7Kelurahan Pasar I Rumah Tumbuh Pelitasari 31

Sungai Pelawaran

8Kelurahan Pasar II Jl. Kartini s/d Muara Sungai Aur 119 Sungai Aur

Jumlah 488

Sumber :UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim (survey Adi Sumarlin) 2007

BANYAKNYA RUMAH TANGGA TANPA SEPTIC TANK

No. DaerahJumlah

Rumah Tangga 1 Kelurahan Pasar I 40

2 Kelurahan Pasar II 65

3 Kelurahan Pasar III 124

4 Kelurahan Muara Enim 159

5 Kelurahan Tungkal 30

6 Kelurahan Air Lintang 34

Jumlah 452

Sumber :UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim (survey Dewi Astuti) 2007

BANYAKNYA PUPUK DAN PESTISIDA YANG DIGUNAKAN No. Lokasi Jenis Pupuk (kg) Pestisida (kg)


12

Organik An Organik

1 Muara Enim - 2,808.60 8,345.14

2 Talang Ubi - - 3,881,740

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim, 2007

PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

No. Jenis Kegiatan Jumlah Volume (m3/tahun) *)

1 Industri 5 Tidak disebutkan dalam Izin

2 Rumah Sakit -

3 Hotel -

4 Rumah Tangga 10 Belum ada Izin

5 Lain-lain7 ( Sekolah , peternakan dan

PDAM) Belum ada Izin

SUMBER DAN JUMLAH INDUSTRI PENGHASIL LIMBAH B3

NONAMA

LIMBAHJENIS KARAKTERISTIK ASAL LIMBAH

JUMLAH INDUSTRI

PENGHASIL

1. Oli bekas Cair Beracun mesin-mesin dan generator 352 Kemasan Bekas Padat Beracun Kemasan oli bekas/ 153 Sludge minyak Cair Beracun ceceran miyak / PIT 25

b) Tanah Longsor, Banjir dan Lahan kritis

Terjadinya longsor di beberapa titik lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim secara umum disebabkan hilangnya lapisan permukaan tanah dan akan mengakibatkan lahan kritis, erosi dan rawan lonsor. Tingkat bahaya erosi merupakan salah satu indikator dalam menentukan besarnya potensi tanah longsor. Longsor disebabkan juga karena laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang, kerusakan struktur tanah serta akibat pengelolaan lahan yang tidak sesuai peruntukkan dan melanggar kaidah konservasi.

Disamping itu banjir juga disebabkan karena badan-badan air yang semakin menyempit akibat tumbuhnya bangunan liar di bantaran sungai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari sungai. Pembangunan


13

fisik dan aktivitas masyarakat pada daerah hulu makin mengurangi daerah resapan atau daerah tangkapan air sehingga aliran air (run off) yang cukup deras tanpa hambatan.

d) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan suasana sejuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berusaha meningkatkan kawasan terbuka hijau minimal 30% dari luasan area yang ada (mempedomani Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang) sehingga diharapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Muara Enim khususnya dan Kabupaten Muara Enim umumnya dapat berfungsi sebagimana mestinya terutama guna memperkecil dampak polusi, memelihara daerah resapan air, serta memelihara cadangan air tanah. Berapa luas RTH yang sudah dicapai.....

Bagaimana dengan implementasi TAHURA / ADIPURA...?

e) Pencemaran UdaraBeberapa laporan kasus pencemaran tahun berapa....?bagaimana tren perkembangan selama periode...... udara di Kabupaten Muara Enim pada umumnya terjadi di sekitar wilayah yang berdekatan dengan kegiatan industri atau aktifitas pembangunan yang ada di Muara Enim. Pencemaran udara yang sering terjadi adalah masalah asap dan debu, seperti asap yang keluar dari cerobong industri baik industri besar maupun industri kecil, seperti industri pulp, pengolahan karet, minyak kelapa sawit, pengolahan aspal curah dan pemecah batu serta aktivitas pertambangan batubara yang turut menyebabkan penurunan kualitas udara ambient sekitar pemukiman masyarakat.Masukkan jumlah tenaga dan disiplin keahlian dalam PLH....? berapa Apa ouput dan outcome dari keberadaan Laboratorium serta tenaha PPNS LH & PPLHD/ POS PENGADUAN.....Bagaimana retribusi lab dan Izin Pembuangan Limbah Cair ...?

B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

Dari semua permasalahan dan identifikasi yang telah diuraikan pada BAB III Evaluasi dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim, dapat ditarik benang merah sekaligus bahan rekomendasi serta strategi bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

(a) Konsep pembangunan

Konsep pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim kedepan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi saja dengan memanfaatkan sumber daya alam (resource based) dan mengandalkan investor luar daerah saja, namun akan memberdayakan masyarakat agar


14

merasa memiliki tanggungjawab dan kemampuan mengelola serta menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

(b) Partisipasi pengelolaan lingkungan

Salah satu penyebab permasalahan lingkungan adalah budaya sadar lingkungan pada masyarakat belum baik. Partisipasi pengelolaan lingkungan dalam masyarakat Kabupaten Muara Enim belum terbentuk. Partisipasi masih terbatas pada LSM lingkungan, sedangkan upaya mengkampanyekan partisipasi pengelolaan lingkungan belum menyentuh masyarakat banyak. Untuk kedepan upaya peningkatan partisipasi akan dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial tapi yang bersifat operasional tindak lanjut. Penguatan peranserta masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan penyelenggaraan komunikasi dan edukasi lingkungan hidup, seperti sosialisasi, pelatihan, sarasehan, dan pemberian insentif sehingga masyarakat dapat menjadi kader lingkungan. Sebagai wujud komitmen masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, pada setiap pelaksanaan kegiatan komunikasi lingkungan hidup bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha melakukan langkah nyata dalam bentuk gerakan lingkungan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, atau workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara bijak.

(c) Peningkatan upaya pengawasan lebih proaktif

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menangani permasalahan lingkungan masih bersifat reaktif (bertindak ketika permasalahan lingkungan muncul). Program-program yang dibuat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan lingkungan, seperti AMDAL, Proper, Prokasih, akan ditingkatkan sehingga tidak bersifat formalitas saja. Upaya pengawasan pelaksanaan RPL dan RKL dari suatu kegiatan usaha diawasi agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kontrol sosial sebagai pendekatan bottom up dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan akan diberdayakan, dengan harapan dapat memudahkan pengawasan serta memberi masukan bagi implementasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim yang berwibawa, bersih dan transparan.

Tabel Proyeksi Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan oleh kegiatan Industri

JUMLAH INDUSTRI YANG DIAWASI

NO. PENGAWASANKINERJA PENGELOLAAN

LH

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

OPTIMASI PENGAWASAN

(%) / Tahun1 PENCEMARAN AIR 25 20 25 30 35 12%2 PENCEMARAN TANAH 20 25 30 35 40 13%


15

PENCEMARAN UDARA3 PENCEMARAN LIMBAH

B310 15 20 25 30

10%

Mohon dijelaskan output dan outcome dari pengawasan PROPER

(d) Proporsi Anggaran Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Anggaran pembangunan pada dasarnya merupakan cerminan kebijakan pemerintah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim masih terbatas dan jika melihat penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam menempati porsi terbesar sementara pengeluaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat kecil, dari penerimaan yang berasal dari sumber daya alam. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor-sektor produktif (industri, pertanian dan pertambangan) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, maka alokasi anggaran untuk sektor lingkungan relatif kecil. Komposisi anggaran pembangunan yang belum seimbang antara bidang sosial, ekonomi dan lingkungan sangat tidak memadai untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan yang sangat kompleks dan kualitasnya cenderung mengalami penurunan. Perlu kiranya menambah anggaran untuk pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup sehingga proporsional untuk tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan).

Tabel Proyeksi Penanganan Kasus Lingkungan JUMLAH KASUS

NO. JENIS KASUS Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

PENYELESAIAN(%) / Tahun

1 PENCEMARAN AIR 20 26 32 38 44 13%2 PENCEMARAN TANAH 25 30 35 40 45 14%3 PENCEMARAN UDARA 10 15 20 25 30 6%4 PENCEMARAN LIMBAH B3 25 30 35 40 45 14%5 PERUSAKAN LAHAN 10 15 20 25 30 6%6 PERUSAKAN SUMBER-

SUMBER AIR20 26 32 38 44 13%

7 BENCANA LINGKUNGAN 10 15 20 25 30 10%

Tabel Proyeksi Ketaatan Industri dalam Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)


16

JUMLAH INDUSTRI YANG TAATNO. KETAATAN Tahun

2009Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

TINGKAT KETAATAN(%) / Tahun

1 IZIN PENYIMPANAN 15 20 25 30 35 12%2 IZIN PENGUMPULAN 20 25 30 35 40 13%3 IZIN

PENGANGKUTAN 10 15 20 25 30

10%

Mohon jelaskan % dari total industri yang seharusnya diawasi...? Klasifikasikan semua industri apakah taat atau tidak taat.

Untuk itu berikut langkah dan tindak lanjut pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan yang perlu ditingkatkan dan didukung oleh seluruh pihak baik eksekutif, legislatif maupun stakeholder yang terkait, yaitu:

Langkah dan upaya nyata perbaikan lingkungan dan pengendalian pencemaran yang telah dan akan ditingkatkan sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas SDM aparat dan masyarakat melalui kursus-kursus keterampilan dengan harapan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

2) Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemaran antara lain pengawasan limbah B3, limbah domestik, pencemaran udara serta penerapan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) secara konsisten.

3) Pelaksanaan program lingkungan yaitu Program Kali Bersih (Prokasih), serta Program Bangun Praja/ ADIPURA serta Program Menuju Indonesia Hijau akan dilaksanakan secara konsisten dan terpadu dengan melibatkan semua “stake holders”. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan Prokasih diantaranya melalui pemasyarakatan/sosialisasi tentang produksi bersih, gerakan hemat air, gerakan Jum’at Bersih, program sumur resapan, dan penghijauan. Selain itu akan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, baik aparat, wakil masyarakat/LSM, dan pengelola industri kecil dalam pengelolaan limbah dan penaatan peraturan.

4) Pengelolaan sampah di Kabupaten Muara Enim akan menerapkan prinsip minimisasi limbah. Akan digalakkan sosialisasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur-ulang limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali.

5) Akan dikembangkan sistem “insentif” dan “disinsentif” bagi masyarakat

6) Dalam upaya pengembangan sistem informasi lingkungan akan disiapkan penyediaan informasi, jaringan informasi dan jaringan pertukaran informasi secara terstruktur dengan bekerjasama dengan instansi baik secara vertikal maupun


17

horizontal baik media cetak dan elektronik, guna mendapatkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan berkesinambungan.

7) Pemetaan wilayah dan atau kawasan yang sangat potensi terjadinya pencemara serta kerusakan lingkungan seperti Peta rawan longsor, Peta lahan kritis, maupun Peta rawan kebakaran.

8) Upaya penguatan dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

9) Penyebaran informasi lingkungan melalui penyuluhan masyarakat, leaflet, media massa, televisi dan radio akan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

10) Untuk mengurangi dan mengendalikan banjir, perlu adanya sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan banjir dan dapat dilaksanakan tanpa adanya konflik dengan masyarakat dan pembangunan dapat dilaksanakan.

11) Koordinasi antar Pemerintah Daerah (Kabupaten Lahat dan Kota Prabumulih serta Pemerintahan Pusat dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu perlu ditingkatkan dengan menerapkan prinsip kebersamaan serta “win-win solution”.

12)Pemulihan lahan kritis dan rawan longsor dengan memperkuat upaya penatagunaan lahan sesuai fungsi dan peruntukan RTRW Kabupaten Muara Enim.

13) Meningkatkan upaya gerakan lingkungan di semua kalangan, baik antar dinas/instansi, dunia usaha maupun masyarakat seperti; Peningkatan produksi pertanian yang ramah lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, maupun pengelolaan sumber daya mineral dan energi tanpa merusak tata lingkungan.

14) Percepatan upaya reklamasi lahan bekas tambang untuk mengurangi tingkat erosi yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan sekitar. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim secara terus menerus mendorong percepatan reklamasi dan rehabilitasi lahan bagi lahan bekas tambang terutama usaha penggalian bahan tambang batubara yang ada seperti yang telah dan akan di lakukan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. dan PT. Bukit Kendi beserta kontraktor-kontraktornya. Di PT.BA sendiri, setelah + 23 tahun beroperasi, sampai saat ini baru + 849,5 Ha yang direvegetasi dari lahan yang dibuka seluas 3.019 Ha dan kegiatan revegetasi itu belum pernah dievaluasi.

15)Membuat peta-peta rawan longsong, rawan banjir dan lain-lain berkoordinasi dengan dinas instansi terkait.

16)Meningkatkan kapasitas lembaga Badan Lingkungan Kabupaten melalui pelayanan kepada masyarakat berupa perlindungan dan pemulihan kualitas sumberdaya alam serta Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan


18

17)Untuk memacu kegiatan revegetasi agar sejalan dengan lajunya`penambangan, Pemkab Muara Enim meminta pihak PTBA untuk dapat memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi Taman Hutan Raya agar apabila proses penambangan telah selesai, lahan bekas tambang masih dapat memberikan nilai manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara keseluruhan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara Bukit Asam(Persero)Tbk. di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) Enim, diharapkan implementasi Pelaksanaan Taman Hutan Raya (TAHURA) tersebut segera terwujud. Saat ini Master Plan TAHURA Enim yang dirancang sebagai dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pembuatan TAHURA Enim telah selesai serta sedang dibuat rencana detail dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan kegiatan penambangan.

MASTER Plan ini disyahkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 889/KPTS/BAPEDALDA/2005 Tanggal 16 September 2005. Kemudian dibentuk juga Badan Pelaksana Pembuatan TAHURA Enim sesuai Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 941/KPTS/BAPEDALDA/2005 Tanggal 12 Oktober 2005. Badan Pelaksana ini bertugas menyusun rencana induk dan rencana detail TAHURA Enim, melaksanakan pembuatan TAHURA Enim dan menyampaikan laporan kemajuan pembuatan TAHURA Enim secara rutin setiap 6 (enam ) bulan sekali kepada Bupati Muara Enim.

Dari penjabaran tentang kondisi yang diharapkan atas pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim secara garis besar dijelaskan pada Tabel Tindaklanjut ke depan serta hasil keluaran berikut :

Tindak lanjut Pengelolaan LH

Hasil-Keluaran yang diharapkan

Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kabupaten Muara Enim secara lestari

Terwujudnya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan prinsip Efisien, Optimal, dan berkeadilan.

Perlindungan dan konservasi pada sumberdaya alam Kabupaten Muara Enim

Kualitas SDA dan Daya dukung lingkungan tetap terjaga sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan beban pencemaran dan laju kerusakan lingkungan pada sumberdaya air, hutan, lahan, keanakeragaman hayati, dan energi yang tidak terbaharukan.

Rehabilitasi serta pemulihan SDA dan Lingkungan yang rusak di Kabupaten Muara Enim

SDA berfungsi kembali sebagai penyangga sistem kehidupan, serta memberi manfaat kembali bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan Lingkungan

Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (Good Environmental Governance), penegakan hukum, peningkatan kapasitas teknis dan mekanisme pemantauan, pengawasan serta evaluasi kualitas lingkungan, koordinasi dan sinergi dengan instansi serta stakeholder terkait.


19

Pengendalian pencemaran Pencemaran dapat diminimalisir dan dipulihkan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Peningkatan akses informasi SDA dan Lingkungan

Digunakan sebagai akses penyebaran informasi lingkungan guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan atas kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup

Peningkatan laboratorium lingkungan

Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai laboratorium lingkungan yang handal dan memberikan informasi lingkungan yang akurat, tepat dan transparan guna dimanfaatkan para pemangku kepentingan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan

Penguatan Kader Peduli Lingkungan (Perintis, Penyelamat, Pengabdi, Pembina serta pemberian penghargaan lingkungan).

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


20

A. Visi dan Misi

1. Vi s i

Agar RENSTRA ini dapat berhasil sesuai yang diharapkan maka diperlukan adanya VISI dan MISI yang jelas, terarah dan terukur. Oleh karena itu diperlukan adanya akselerasi dalam perencanaan secara keseluruhan terutama dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, dan evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan secara sinergis oleh semua pihak terutama jajaran staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

a) Dapat direfleksikan oleh seluruh jajaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

b) Memiliki nilai yang diinginkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

c) Memungkinkan untuk dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

d) Terfokus pada permasalahan utama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim agar diperoleh solusi dan alternatif penyelesaian.

e) Berwawasan jangka panjang dan sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim.

f) Dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada semua unsur-unsur yang terkait.

Pengertian dari VISI diatas dijabarkan sebagai berikut:

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan keseimbangan lingkungan hidup yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Muara Enim maupun lintas batas lainnya;


21

Sesuai kriteria dan persyaratan tersebut diatas, maka VISI Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Muara Enim adalah ”TERWUJUDNYA PELESTARIAN FUNGSI

LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN

LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG SEHAT DAN SEJAHTERA DI

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013”

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Muara menuju pelestarian fungsi lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi masa yang akan datang.

Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera adalah Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang mempunyai hak terhadap kondisi lingkungan yang sehat guna memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup untuk memperoleh kesejahteraan.

2. M I S I

Untuk mewujudkan VISI yang telah ditetapkan, BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim perlu dijabarkan dalam MISI yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan; apa yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai VISI dari BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi maka dalam pelaksanaan MISI perlu mempertimbangkan kondisi budaya kerja, sendi dan nilai-nilai sikap yang berkembang di Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan kinerja dan etos kerja, maka nilai-nilai sikap dan budaya ada di lingkungan internal BADAN LINGKUNGAN HIDUP yaitu:

1. KERJASAMA

2. PROFESIONALITAS

3. TANGGUNG JAWAB

4. KEPEDULIAN LINGKUNGAN

5. KETERBUKAAN

Atas dasar nilai-nilai sikap dan budaya tersebut, maka ditetapkan MISI Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim adalah :

1. MENINGKATKAN KESADARAN & TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.

2. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN SELURUH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH


22

DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIF PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.

3. MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

4. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SERTA PERLINDUNGAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

5. MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas,

dan dengan mempertimbangkan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), maka

disusun tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sumberdaya manusia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan meningkatkan partisipasi dunia usaha.

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan implementasi produk kebijakan dan otonomi / desentralisasi kewenangan daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada RENSTRA ini adalah :

1. Terlaksananya peningkatan kualitas Sumberdaya manusia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan meningkatkan partisipasi


23

dunia usaha, melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan mengikuti DIKLAT dan bimbingan teknis :

a. AMDAL Penyusun sebanyak 1 (satu) orang per tahun

b. AMDAL Penilai 3 (tiga) orang per tahun

c. Analis Laboratorium sebanyak 3 (tiga) orang per tahun

d. DIKLAT TEKNIS Pengendalian Pencemaran Lingkungan 4 (empat) sebanyak per tahun.

e. DIKLAT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS LH sebanyak 2 (dua) orang per tahun

2. Terlaksananya peningkatan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, melalui :

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura setahun sekali

b. Pemantauan Kualitas Air sungai 6 kali setahun, Pemantauan kualitas air limbah 4 kali setahun, pemantauan udara 3 kali setahun, membuat peta potensi sumber pencemaran seperti rawan longsor, lahan kritis, dan rawan kebakaran sebanyak 6 jenis peta per tahun.

c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ( Pelayanan Pos pengaduan Lingkungan Hidup ) 15 kali laporan pengaduan pertahun.

d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan melaksanakan pengawasan 10 perusahaan per tahun

e. Peningkatan Koordinasi pengelolaan lingkungan pertambangan/ lahan eks tambang ( Taman Hutan Raya/ TAHURA) sebanyak 4 kali setahun.

f. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER ) 15 perusahaan per tahun

g. Koordinasi Pengelolaan Prokasih sebanyak 3 kali per tahun

h. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

i. Koordinasi Penyusunan AMDAL dan UKP/UPL dalam Kab.Muara Enim sebanyak 10 kali per tahun.

j. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) sebanyak 15 perusahaan per tahun


24

3. Terlaksananya peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui:

a. Penanaman pohon sebanyak 100.000 batang pada lahan kritis sepanjang bantaran Sungai Enim dan Lematang sampai tahun 2013.

b. Sosialisasi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat peduli lingkungan, sebanyak 2 kali setahun.

c. Inventarisasi SDA dan Lingkungan serta lokasi-lokasi sumber tercemar sekali dalam setahun.

d. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (Penanam Tanaman Produktif) Tingkat Desa sebanyak 10 kelompok setiap tahun.

e. Kampanye peduli lingkungan serta dialog interaktif melalui publikasi di media cetak maupun elektronik sebanyak 3 kali setahun.

4. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup , melalui:

a. Pengadaan Unit Laboratorium Lingkungan 1 unit pada tahun 2010, Kendaraan lapangan roda empat 1 unit pada tahun 2011, Kendaraan roda dua 1 unit per tahun.

b. Tersedianya Sistem Jaringan Informasi 1(satu) paket lengkap pada tahun 2011.

c. Pengadaan perahu karet (rubber boat) untuk Pemantauan Air Sungai sebanyak 2 unit.

d. Pengadaan sarana kegiatan pertemuan beserta fasilitasnya (LCD Multimedia 2 unit, LCD Screen 2 unit, Amplifier Wireless 2 unit) hingga tahun 2010.

e. Rehabilitasi Kantor Badan Lingkungan Hidup dengan penambahan bangunan untuk POS PENGADUAN pada tahun 2009

f. Pengadaan sarana Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah cair (Reagensia dan Glassware) 1 paket tiap tahun

g. Pengadaan Peralatan laboratorium lingkungan (air, udara, tanah, B3) 1 paket tiap tahun

h. Kalibrasi dan perbaikan alat laboratorium setiap tahun

i. Pembangunan laboratorium sesuai Kep.Ka.BAPEDAL No.113 Tahun 2000 seluas 200 M2 pada tahun 2010.


25

j. Pengadaan Papan Informasi (Billboard) Pelestarian Lingkungan sebanyak 220 unit tersebar pada 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim sampai Tahun 2013.

k. Pengembangan data dan Informasi lingkungan (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 75 buku per tahun.

5. Terlaksananya implementasi produk kebijakan dan otonomi / desentralisasi kewenangan daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui:

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup 2 kali setahun.

b. Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA (penyelesaian kasus sengketa lingkungan) sebanyak 25 kasus per tahun

c. Kajian Penetapan Kelas Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran yang berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim 1 kali per tahun

C. Strategi

Dalam melaksanakan Visi dan Misinya Badan Lingkungan Hidup

menetapkan Strategi guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh partisipasi dunia usaha.

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

D. Kebijakan


26

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Muara Enim maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam

bentuk kebijakan . Kebijakan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan

dan program, mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan

pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengimplementasikan keputusan.

Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim :

1. Kebijakan Internal

a) Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b) Peningkatan kapasitas dan tanggungjawab aparat dalam kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam.

c) Peningkatan sarana dan prasana pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Kebijakan Eksternal

a) Peningkatan Kajian Dampak Lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan

b) Peningkatan kapasitas pemantauan dan pengawasan (penegakkan hukum) lingkungan hidup baik di dalam maupun lintas daerah.

c) Peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN


27

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna

mencapai sasaran tertentu. Oleh karena itu setiap program harus terkait dengan

suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program tersebut harus

konsisten dengan RPJM. Dalam RPJM telah ditetapkan program-program serta

arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup sebagai berikut :

1. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pokok:

1. Penyediaan jasa surat-menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

12. Penyediaan makanan dan minuman

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

14. Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis perkantoran

(TKS)

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

16. Penyediaan jasa administrasi lelang


28

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pokok:

1. Pembangunan Gedung Kantor/ Laboratorium Lingkungan

2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor/ Laboratorium Lingkungan

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor/ Laboratorium Lingkungan

4. Pengadaan mebeleur

5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Lingkungan Hidup/

Laboratorium Lingkungan.

6. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional

7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

8. Rehabilitasi berat gedung Kantor Badan Lingkungan Hidup/

laboratorium lingkungan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan pokok:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan pokok:

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

e. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan air, udara dan tanah dengan membuat peta potensi sumber pencemaran seperti rawan longsor, lahan kritis, dan rawan kebakaran.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ( Pelayanan Pos pengaduan Lingkungan Hidup )

4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3


29

5. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

6. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER )

7. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih

8. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

9. Koordinasi Penyusunan AMDAL dalam Kab.Muara Enim

10. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan pembuangan Limbah Cair ( IPLC )

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pokok:1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA ( Kasus

Sengketa LH )

2. Koordinasi Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi (Menuju Indonesia Hijau)

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok:1. Peningkatan Edukasi Lingkungan Hidup di tingkat sekolah dan

masyarakat melalui program Adiwiyata, program konservasi lahan kritis dan Masyarakat Penanam Tanaman Produktif.

2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah Kab. Muara Enim

h. Program Peningkatan Pengendalian Polusi , dengan kegiatan pokok:1. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

2. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

2. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan kegiatan pokok:

1. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD


30

2. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

5. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara

b. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ( Pelayanan Pos pengaduan Lingkungan Hidup )

3. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

4. Koordinasi Penyusunan AMDAL dalam Kab.Muara Enim

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pokok:

Koordinasi Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi (Menuju Indonesia Hijau)

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok:

Peningkatan Edukasi Lingkungan Hidup di tingkat sekolah dan masyarakat melalui program Adiwiyata, program konservasi lahan kritis dan Masyarakat Penanam Tanaman Produktif.

e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi , dengan kegiatan pokok:o Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem manajemen mutu

laboratorium lingkungan

3. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

o Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

b. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan kegiatan pokok:


31

o Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (kajian Penetapan Beban Pencemaran serta Mutu Kualitas Air pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Enim).

VI. PENUTUP

Mengingat permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim sangatl kompleks maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di Kabupaten Muara Enim.

Untuk mencapai target sasaran yang direncanakan dalam RENSTRA diperlukan tanggung jawab yang tinggi dan kerja keras dari seluruh staf Badan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan itu motto dan nilai yang berkaitan dengan sikap dan perilaku etos kerja dalam menjalankan tugas , agar dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan.

Semoga RENSTRA Badan Lingkungan Hidup ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM

Ir. Hj. ROSMIANI TJE’MAT, M.Ed.Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 130 780 727


32

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OO8- 2O13.

I. VISI : ”TERWUJUDNYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG SEHAT DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013”

II. MISI : 1. MENINGKATKAN KESADARAN & TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.

2. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN SELURUH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIF PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.

3. MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

4. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SERTA PERLINDUNGAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

5. MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

III. NILAI - NILAI :

Nilai-nilai sendi dan budaya kerja yang berkembang di Badan Lingkungan

Hidup adalah :

1. KERJASAMA

2. PROFESIONALITAS

3. TANGGUNG JAWAB

4. KEPEDULIAN LINGKUNGAN


33

5. KETERBUKAAN

IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK :

Analisis lingkungan stratejik dilakukan melalui analisis lingkungan intemal (ALI)

dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

TABEL ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK

Analisis Lingkungan INTERNAL (ALI)

Analisis Lingkungan EKSTERNAL (ALE)

KEKUATAN (STRENGTHS) PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Tersedianya SDM

2. Tersedianya Kebijakan Daerah

3. Otonomi / Desentralisasi

Kewenangan LH

1. Adanya Partisipasi Dunia Usaha

2. Tersedianya Potensi SDA

3. Tersedianya Dana

KELEMAHAN (WEAKNESSES) TANTANGAN (THREATS)

1. Peranserta masyarakat masih

kurang

2. Tanggungjawab aparat belum

optimal

3. Sarana & prasarana belum

memadai.

1. Meningkatnya Permasalahan Lingkungan Hidup

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

3. Meningkatnya kegiatan pembangunan

Dari pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal diatas perlu dibuat pembobotan untuk memperoleh Faktor-faktor Utama yang sangat mempengaruhi sebagai berikut :


34

Tabel. PERUMUSAN ASUMSI MELALUI PEMBOBOTAN ALI DAN ALE

V. STRATEGI ALTERNATIF

Agar kekuatan dan Peluang yang ada menjadi suatu modal dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup ; serta mengupayakan agar kelemahan dan ancaman/ tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diminimalisir serta diubah kondisinya untuk menjadi faktor positif yang mendukung pengembangan yang ingin dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, maka melalui analisis SWOT dirancang rumusan untuk menghasilkan strategi pengembangan yang mungkin dilakukan yaitu sebagai berikut :


FAKTOR-FAKTOR INTERNAL BOBOT RATINGSKOR (2 X 3)

KESIMPULAN(PRIORITAS)

KEKUATAN (Strengths)1. Tersedianya SDM 2. Tersedianya Kebijakan Daerah 3. Otonomi / Desentralisasi Kewenangan LH

KELEMAHAN (Weaknesses) :1. Peranserta masyarakat masih kurang 2. Tanggungjawab aparat belum optimal3. Sarana & prasarana belum memadai.

0.250.200.15

0.100.200.10

344

343

0.750.80.6

0.30.80.3

213

212

1FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG1. Adanya Partisipasi Dunia Usaha 2. Tersedianya Potensi SDA3. Tersedianya Dana

TANTANGAN1. Meningkatnya Permasalahan Lingkungan

Hidup2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup3. Meningkatnya kegiatan pembangunan

0.250.150.25

0.100.200.10

342

343

0.60.60.5

0.30.80.3

112

212

1

35

Tabel. ANALISIS SWOT UNTUK ASAP (Analisis Stratejik Alternatif dan Pilihan)

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (Strength) :

1. Tersedianya SDM 2. Tersedianya Kebijakan

Daerah 3. Otonomi / Desentralisasi

Kewenangan LH

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Peranserta masyarakat masih kurang

2. Tanggungjawab aparat belum optimal

3. Sarana & prasarana belum memadai.

PELUANG (Opportunities)

1. Adanya Partisipasi Dunia Usaha

2. Tersedianya Potensi SDA

3. Tersedianya Dana

STRATEGI S-O

(optimalkan kekuatan untuk maanfaatkan peluang)

1. Mengoptimalkan Sumberdaya manusia dalam meningkatkan partisipasi dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan implementasi produk kebijakan daerah dalam memanfaatkan potensi SDA.

3. Mengimplementasikan otonomi / desentralisasi kewenangan Lingkungan hidup dengan memanfaatkan dana yang tersedia.

STRATEGI W-O

(Tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dengan memanfaatkan partisipasi dunia usaha.

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam pemanfaatan potensi SDA.

3. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui dana yang tersedia.

TANTANGAN (Threats) :

1. Meningkatnya Permasalahan Lingkungan Hidup

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

3. Meningkatnya kegiatan pembangunan

STRATEGI S-T

(Gunakan kekuatan untuk mengahadapi tantangan/ mengubahnya jadi peluang)

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

2. Memanfaatkan produk kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3. Mengoptimalkan otonomi / desentralisasi kewenangan Lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

STRATEGI W-T

(Perkecil kelemahan untuk hindari tantangan)

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan.

3. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan lingkungan dalam mengatasi dampak negatif akibat kegiatan pembangunan.

VI. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN


36

Untuk menemukan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan asumsi strategi SO, strategi ST, Strategi WO dan Strategi WT harus dilihat keterkaitannya dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai untuk menghasilkan urutan prioritas strategi, sebagaimana tertera Tabel berikut :

Tabel. ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (FPK)

STRATEGI KETERKAITAN DENGAN

SC

OR

E

fpk

VISI MISI NILAI-NILAI

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 STRATEGI SO

1. Mengoptimalkan Sumberdaya manusia dalam meningkatkan partisipasi dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 39 1

2. Meningkatkan implementasi produk kebijakan daerah dalam memanfaatkan potensi SDA.

4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 34 4

3. Mengimplementasikan otonomi / desentralisasi kewenangan Lingkungan hidup dengan memanfaatkan dana yang tersedia.

3 3 3 3 3 1 2 2 4 4 4 32 6

STRATEGI ST

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 39 1

2. Memanfaatkan produk kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 34 4

3. Mengoptimalkan otonomi / desentralisasi kewenangan Lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

2 3 4 3 3 1 2 2 4 4 4 32 6

STRATEGI WO

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dengan memanfaatkan partisipasi dunia usaha.

4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 36 2

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam pemanfaatan potensi SDA.

3 2 4 3 4 1 2 4 4 4 4 35 3

3. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui dana yang tersedia.

2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 33 5

STRATEGI WT

1. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 36 2

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan.

3 2 4 3 4 1 2 4 4 4 4 35 3

3. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan lingkungan dalam mengatasi dampak negatif akibat kegiatan pembangunan

2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 33 5

Keterangan : Nilai 1 – 4 sesuai dengan tingkat keterkaitan paling lemah sampai paling kuat

VII. TUJUAN :


37

Berdasarkan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan tersebut di atas ditetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan di atas, dan dengan mempertimbangkan FPK, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sumberdaya manusia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan meningkatkan partisipasi dunia usaha.

2. Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan implementasi produk kebijakan dan otonomi / desentralisasi kewenangan daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.


38

VII. SASARAN

Atas dasar tujuan tersebut diatas, ditentukan sasaran sebagai berikut :

6. Untuk Mengoptimalkan Sumberdaya manusia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan meningkatkan partisipasi dunia usaha, maka sasaran yang akan dicapai yaitu melalui:

a. Tersedianya SDM yang berkualifikasi AMDAL Penyusun sebanyak 10 (sepuluh) orang dan AMDAL Penilai masing-masing 15 (lima belas) orang sampai dengan Tahun 2013

b. Tersedianya SDM yang berkualifikasi Analis Laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) orang sampai Tahun 2013.

c. Tersedianya SDM yang berkualifikasi Teknis, Pemantau dan Pengendalian Lingkungan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang sampai Tahun 2013.

d. Tersedianya SDM yang berkualifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebanyak 7(Tujuh) orang dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil- Lingkungan Hidup (PPNS-LH) sebanyak 5(lima) orang sampai Tahun 2013.

7. Untuk Meningkatkan tanggung jawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, maka sasaran yang akan dicapai yaitu melalui:

k. Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Enim dan Lematang 6 kali (untuk 2 sungai pada 3 periode musim) dalam setahun.

l. Terlaksananya pemantauan & pengawasan kualitas air limbah perusahaan 4 kali setahun.

8. Untuk Meningkatkan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sasaran yang akan dicapai yaitu melalui:

a. Terlaksananya penanaman pohon sebanyak 100.000 batang pada lahan kritis sepanjang bantaran Sungai Enim dan Lematang sampai tahun 2013.

b. Terlaksananya sosialisasi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan kelompok masyarakat peduli lingkungan, sebanyak 2 kali setahun.

c. Terlaksananya Inventarisasi SDA dan Lingkungan serta lokasi-lokasi sumber tercemar sekali dalam setahun.

d. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (Penanam Tanaman Produktif) Tingkat Desa sebanyak 10 kelompok setiap tahun.

e. Terlaksananya kampanye peduli lingkungan serta dialog interaktif melalui publikasi di media cetak maupun elektronik sebanyak 3 kali setahun.


39

9. Untuk Meningkatkan sarana dan prasarana menuju kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui dana yang tersedia, maka sasaran yang akan dicapai yaitu melalui:

a. Tersedianya Mobil Unit Laboratorium Lingkungan 1 unit, Kendaraan lapangan roda empat 2 unit, Kendaraan roda dua 10 unit sampai tahun 2013.

b. Tersedianya Sistem Jaringan Informasi Teknologi 1(satu) paket lengkap berupa:

c. Komputer 5 unit, Notebook/ Laptop 5 unit, Scanner 5 unit, Alat Geographic Positioning System (GPS) 4 unit, Jaringan internet dan intranet (wireless) 1 paket, Faksimil 1 unit, Kamera Digital 4 unit dan Radio Handytalky sebanyak 4 unit sampai tahun 2010.

d. Tersedianya perahu karet/ speedboat untuk Pemantauan Air Sungai 2 unit Tahun 2009.

e. Tersedianya sarana rapat beserta fasilitasnya (LCD Multimedia 2 unit, LCD Screen 2 unit, Amplifier Wireless 2 unit) hingga tahun 2010.

f. Terlaksananya renovasi Kantor Badan Lingkungan Hidup dan penambahan bangunan untuk POS PENGADUAN pada tahun 2009

g. Tersedianya Reagensia masing-masing 1 (satu) paket tiap tahun

h. Tersedianya Glassware masing-masing 1 (satu) paket tiap tahun

i. Tersedianya Neraca analitik; hot plate; COD reaktor; oven; BOD Incubator; lemari sampel; lemari asam; vacuum pump; pH meter; DO meter; Turbidity meter; masing-masing 1 (satu) paket sampai tahun 2013.

j. Terlaksananya kalibrasi dan perbaikan alat laboratorium setiap tahun

k. Tersedianya Sarana dan Peralatan Laboratorium alat Spectrophotometre UV Visible pada tahun 2009

l. Tersedianya bangunan laboratorium sesuai KepKaDal No.113 Tahun 2000 seluas 200 M2 pada tahun 2010.

m. Tersedianya Sarana dan Peralatan Laboratorium alat Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) pada tahun 2011.

n. Tersedianya Sarana dan Peralatan Pengujian lapangan (grab sampling) untuk pencemaran udara dan tanah sebanyak 4 unit sampai tahun 2011

o. Tersedianya Billboard tentang Pelestarian Lingkungan 220 unit tersebar pada 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim sampai Tahun 2013.

p. Tersusunnya Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 60 buku per tahun.


40

10. Untuk Meningkatkan implementasi produk kebijakan dan otonomi / desentralisasi kewenangan daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka sasaran yang akan dicapai yaitu melalui:

a. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup 2 kali setahun.

b. Terlaksananya sosialisasi implementasi AMDAL , UKL / UPL pada dunia usaha 6 kali dalam setahun.

c. Terlaksananya koordinasi penanganan Kasus Pencemaran, perusakan lingkungan hidup dan Ketaatan syarat-syarat dalam perizinan pembuangan limbah setiap ada pengaduan dan permohonan izin.

d. Terlaksananya Kajian dan Penetapan Kelas Air yang berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010.

e. Terlaksananya Kajian dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran sungai dalam Kabupaten Muara Enim paling lambat Tahun 2010.

f. Terlaksananya kegiatan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL

g. Terlaksananya penilaian Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) serta dokumen UKL dan UPL untuk perusahaan-perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Muara Enim.

h. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL dan UPL untuk perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Muara Enim.

i. Terlaksananya Konservasi DAS melalui Program Kali Bersih, dengan pembersihan bantaran dan badan sungai serta anak sungainya 1 kali setahun.

j. Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai setiap tahun selama dua periode.

k. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pembuangan Limbah Cair.

l. Terlaksananya penaatan dalam Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana persyaratan pembuangan air limbah ke air dan sumber air pada perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim sebanyak 40 perusahaan hingga tahun 2011.

m. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan Taman Hutan Raya Enim dalam mempercepat reklamasi lahan bekas penambangan Batubara oleh PT. Batubara Bukit Asam.Tbk. hingga tahun 2013.


41

bab i. pendahuluan a. latar · pdf file2008 – 2013. sejak berlakunya ... pembangunan...

Documents