laporan tahunan - pn-muaraenim.go.idpn-muaraenim.go.id/images/lakip/laporantahunan15.pdf · laporan...

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194 – Fax (0734) 421194

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

TAHUN 2015

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2015

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah

menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun

2015.

Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang

pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah

dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk tahun 2015 dan mempersiapkan

diri memasuki Tahun Anggaran 2016. Selain itu Laporan ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada masyarakat

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang

diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana yang kami miliki.

Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai

Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha

semaksimal mungkin dalam penyusun Laporan Tahunan ini dan disadari terdapat

kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan

saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa

yang akan datang. Semoga Laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian

kita.

Muara Enim, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

ABU HANIFAH, SH., MH NIP. 19670429 199603 1 001


iii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ............................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ........................................................................................... 1

BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi) ................................................................... 3

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................................. 13

1. Eselon II .... (Jumlah SOP)

2. Eselon III .... (Jumlah SOP)

3. Eselon IV .... (Jumlah SOP)

4. Staf ............ (Jumlah SOP)

5. Fungsional . (Jumlah SOP)

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ................................................. 45

1. Eselon II .... (Jumlah SKP)

2. Eselon III .... (Jumlah SKP)

3. Eselon IV .... (Jumlah SKP)

4. Staf ............ (Jumlah SKP)

5. Fungsional . (Jumlah SKP)

BAB III Pembinaan dan Pengelolaan .................................................................... 79

A. Sumber Daya Manusia ....................................................................... 79

1. Profil Sumber Daya Manusia ........................................................ 79

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ............................................... 84

3. Mutasi ........................................................................................ 84

4. Promosi ...................................................................................... 85


iv

5. Pensiun ....................................................................................... 85

B. Keadaan Perkara ............................................................................... 85

1. Rekapitulasi Perkara ................................................................... 85

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis .................................................. 87

3. Putusan Yang diajukan Banding :

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding

4. Putusan Yang diajukan Kasasi :

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan

tingkat kasasi

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan

tingkat kasasi

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat

diterima tingkat kasasi

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan

tingkat kasasi

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan

dibatalkan tingkat kasasi

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK


v

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dikuatkan


e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dibatalkan


f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk.

Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang

dikuatkan Tk. PK

l. Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap

yang dikuatkan Tk. PK

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang

dikuatkan Tk. PK

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang

dibatalkan Tk. PK


vi

o. Putusan Pengadilan Tk. I banding yang berkekuatan hukum tetap

yang dibatalkan Tk. PK

p. Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak

dapat diterima Tk. PK

r. Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap

tidak dapat diterima Tk. PK

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................... 89

D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 93

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

E. Dukungan Teknologi Informasi .......................................................... 97

- Perangkat Keras

- Perangkat Lunak

F. Regulasi Tahun 2015 ......................................................................... 98

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajeman Perubahan

2. Perundang-undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataaan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan


vii

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV Pengawasan ............................................................................................ 100

A. Internal ............................................................................................. 100

B. Evaluasi ............................................................................................. 101

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................. 103


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman,

tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan

menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya

untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang

mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut

dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung

Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya,

diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Muara Enim yang

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim Provinsi Sumatera

Selatan, merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan

Tinggi Palembang, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi

Kabupaten Muara Enim.

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang agung.

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.


2

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun

Anggaran 2010-2014 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur

peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan

berwibawa.

2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.

3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata

organisasi.

4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Terjalinnya kerjasama.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.

Meningkatkan disiplin aparatur.


3

KETUA ABU HANIFAH, SH.,MH

WAKIL KETUA RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.,MH

HAKIM BUDI CHANDRA PERMANA, SH

ARIE FERDIAN, SH.,MH SAPRI TARIGAN, SH.MHum

AL FADJRI, SH RIO NAZAR, SH.MH

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

PANITERA MUHAMMAD HASYMI, SH

SEKRETARIS SYAIFULLAH, SE.,MM

WAKIL PANITERA DARMAWATI, SH

KASUBAG KEPEGAWAIAN &

TATA LAKSANA

HENDRIK, SH STAF

JAMAL PAIKO

KASUBAG IT & PELAPORAN

YURIKA ARIANI, ST STAF

SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

A.MAHBUB ULHAQ, SE STAF

ALEXANDER P. H, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH

JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

PAN MUD PERDATA ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

STAF ASMAWATY, S.KOM HENDRA PRATAMA

ANTONI

PAN MUD PIDANA MOHD. SOBIRIN, SH

STAF WENNY PUSPITA SARI, SH

SUKARMIN, S.IP KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

HERIYANTO

PAN MUD HUKUM SHOFWAN, SH

STAF YESSI ERVINA, SH ARY FERRY P., SH

EFENDI SULISTIYO, ST.SH HERIYANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTIGLORIA RICE ERICA, SE

JURUSITA PENGGANTI EFENDI SULISTIYO, ST,SH

JAMAL PAIKO

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Keterangan : Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi


4

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan lingkungan peradilan umum

dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah

Agung, bertugas dan berwenang untuk :

1. Menerima, Memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

sesuai Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Muara Enim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Palembang, dengan jarak kurang lebih 80 km dari Kabupaten Muara Enim ibukota

provinsi Sumatera Selatan dengan 25 Kecamatan dan 335 Kelurahan / Desa sebagai

berikut :

KECAMATAN KELURAHAN/ DESA

1.

2.

3.

4.

Muara Enim Semende Darat Laut Semende Darat Ulu Semende Darat Tengah

1. Tanjung Raja 2. Karang Raja 3. Saka Jaya 4. Kelurahan Pasar I 5. Kelurahan Pasar Ii 6. Kelurahan Pasar Iii 7. Kelurahan Tungkal 8. Lubuk Empelas

1. Penindaian 2. Babatan 3. Karya Nyata 4. Pulau Panggung 5. Muara Dua

1. Segamit 2. Cahaya Alam 3. Tanjung Tiga 4. Tanjung Agung 5. Datar Lebar

1. Gunung Agung 2. Kota Padang 3. Tenam Bungkuk

9. Tanjung Jati 10. Muara Lawai 11. Kel. Muara Enim 12. Harapan Jaya 13. Muara Harapan 14. Kepur 15. Tanjung Serian 16. Kel. Air Lintang

6. Muara Danau 7. Penyandingan 8. Tanah Abang 9. Pagar Agung 10. Perapau

6. Siring Agung 7. Aremantai 8. Fajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak

4. Tanjung Raya 5. Muara Tenang 6. Seri Tanjung


5

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tanjung Agung

Rambang Lubai Lawang Kidul Ujan Mas Gunung Megang

7. Tebing Agung 8. Batu Surau 9. Rekimai Jaya

1. Lubuk Nipis 2. Padang Bindu 3. Bedegung 4. Indramayu 5. Muara Meo 6. Pandan Dulang 7. Suka Raja 8. Tanjung Baru 9. Lambu 10. Lebak Budi 11. Pandan Enim 12. Paduraksa 13. Embawang

1. Marga Mulia 2. Sumber Rahayu 3. Kencana Mulia 4. Sugih Waras 5. Pagar Agung 6. Tanjung Raya 7. Tanjung Dalam

1. Aur 2. Beringin 3. Suka Merindu 4. Kota Baru 5. Pagar Gunung

1. Darmo 2. Keban Agung 3. Kel. Tanjung Enim

Selatan

1. Tanjung Raman 2. Muara Gula Baru 3. Muara Gula Lama 4. Pinang Belarik 1. Bangun Sari 2. Sumaja Makmur 3. Fajar Indah 4. Kayu Ara Sakti 5. Penanggiran

10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa

14. Pagar Dewa 15. Tanjung Bulan 16. Lesung Batu 17. Matas 18. Tanjung Agung 19. Tanjung Karangan 20. Seleman 21. Penyandingan 22. Tanjung Lalang 23. Pulau Panggung 24. Muara Emil 25. Sugih Waras 26. Pagar Jati

8. Sukarami 9. Sugihan 10. Negeri Agung 11. Baru Rambang 12. Air Keruh 13. Sugih Waras Barat

6. Jiwa Baru 7. Gunung Raja 8. Tanjung Kemala 9. Air Asam 10. Menanti

4. Kel. Tanjung Enim 5. Kel. Pasar Tanjung 6. Tegal Rejo 7. Lingga

5. Ujan Mas Lama 6. Ujan Mas Baru 7. Guci 8. Ulak Bandung

6. Sidomulyo 7. Gunung Megang Dalam 8. Gunung Megang Luar 9. Lubuk Mumpo 10. Perjito


6

11.

12.

13.

14.

15.

Benakat Rambang Dangku Lembak Sungai Rotan Gelumbang

11. Tanjung Terang 12. Tanjung Muning 13. Berugo 14. Tanjung 15. Cinta Kasih 16. Darmo Kasih 17. Teluk Lubuk 1. Padang Bindu 2. Pagar Dewa 3. Pagar Jati 1. Suban Jeriji 2. Gumawang 3. Aur Duri 4. Manunggal Jaya 5. Manunggal Makmur 6. Air Enau 7. Air Talas 8. Jemenang 9. Muara Emburung 10. Tanjung Menang 11. Tebat Agung 12. Lubuk Raman 13. Air Limau 1. Kemang 2. Lembak 3. Sungai Duren 4. Tapus 5. Petanang 1. Modong 2. Tanjung Miring 3. Suka Cinta 4. Penandingan 5. Danau Rata 6. Suka Maju 7. Sukarami 8. Sukajadi 9. Suka Dana 10. Petar Dalam 1. Karang Endah Selatan 2. Karang Endah 3. Tambangan Kelekar 4. Siqam

18. Belimbing 19. Bulang 20. Dalam 21. Panang Jaya 22. Belimbing Jaya 23. Simpang Tanjung

4. Betung 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai 14. Gerinam 15. Muara niru 16. Benuayu 17. Kuripan 18. Gunung Raja 19. Pangkalan Babat 20. Batu Raja 21. Dangku 22. Siku 23. Kasih Dewa 24. Air Cekdam 25. Kahuripan Baru 26. Kuripan Selatan 6. Talang Nangka 7. Alai 8. Tanjung Baru 9. Alai Selatan 10. Lubuk Enau 11. Paya Angus 12. Danau Tampang 13. Kasai 14. Sungai Rotan 15. Suka Meindu 16. Tanding Marga 17. Muara Lematang 18. Danau Baru 19. Petar Luar 5. Midar 6. Jambu 7. Gaung telang 8. Melilian


7

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Muara Belida Kelekar Belimbing Lubai Ulu Tanah Abang Talang Ubi

9. Pedataran 10. Sebau 11. Payabakal 12. Kel. Gelumbang 13. Talang Taling 14. Pinang Banjar 15. Segayam 16. Putak

1. Harapan Mulia 2. Arisan Musi 3. Gedung Buruk 4. Kayu Ara Batu 1. Embacang Kelekar 2. Teluk Jaya 3. Mananti 4. Suban Baru 1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo

1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa 1. Tanah Abang Jaya 2. Tanah Abang Selatan 3. Tanah Abang Utara 4. Muara Dua 5. Talang Manis 6. Bumi Ayu 7. Muara Sungai 8. Raja 1. Benakat Minyak 2. Benuang Berige Darat 3. Karta Dewa 4. Panta Dewa 5. Semangus 6. Simpang Tais

17. Suka Menang 18. Bitis 19. Gumai 20. Suka Jaya 21. Karta Mulia 22. Teluk Limau 23. Betung 5. Arisan Musi Timur 6. Patra Tani 7. Tanjung Baru 8. Mulia Abadi 5. Palembang 6. Tanjung Medang 7. Menanti Selatan

6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam 7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur

9. Harapan Jaya 10. Lunas Jaya 11. Curup 12. Sukaraja 13. Sedupi 14. Tanjung Dalam 15. Pandan 16. Modong

7. Sinar Dewa 8. Suka Damai 9. Sukamaju 10. Sungai Baung 11. Sungai Ibul 12. Talang Akar


8

22.

23.

24.

25.

Penukal Utara Penukal Abab Belida Darat

13. Talang Bulang 14. Handayani Mulya 15. Pasar Bhayangkara 16. Talang Ubi Barat 1. Karang Tanding 2. Kota Baru 3. Lubuk Tampui 4. Muara Ikan 5. Prabumenang 6. Sukarami 7. Tambak 1. Air Itam Barat 2. Air Itam Timur 3. Babat Penukal 4. Gunung Megang 5. Gunung Raja 1. Betung Abab 2. Betung Barat 3. Karang Agung 1. Tanjung Bunut 2. Ibul 3. Gaung Asam 4. Babat 5. Talang Balai

17. Talang Ubi Selatan 18. Talang Ubi Timur 19. Talang Ubi Utara 8. Tanding Marga 9. Tanjung Baru 10. Tempirai 11. Tempirai Selatan 12. Tempirai Timur 13. Tempirai Utara

6. Mangkunegara 7. Purun Penukal 8. Rajajaya 9. Spantan Jaya 10. Sungai Langan 4. Pengabuan 5. Perambatan 6. Tanjung Kurung Abab 6. Sialingan 7. Lubuk Semantung 8. Lubuk Getam 9. Tanjung Tiga 10. Talang Beliung

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan

Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim ).

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan

kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat

Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.


9

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan

kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur

tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh

pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Muara Enim.

Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima

di Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang

yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-

surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas

Wakil Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta

seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Panitera

Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-

tugas administrasi perkara.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.


10

5. Panitera Muda Perdata


Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

Perdata.

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila

diminta.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana


Melaksanakan administrasi perkara,

Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang

masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara pidana.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan

Pidana.

Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan

Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum


Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain

yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.


11

8. Panitera Pengganti


Membuat berita acara persidangan.

Membantu Hakim dalam:

Membuat penetapan hari sidang.

Membuat penetapan penahanan.

Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.

Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan

penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah

selesai minutasi.

9. Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis

Hakim dan Panitera.

Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas

perintah Hakim.

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan

pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan

ketentuan Undang-Undang.

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah

apabila menyita tanah.

Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila

terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Wakil Sekretaris

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat

Komitmen.

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran

tahun berjalan.


12

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan

kepegawaian.

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub

bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Umum

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.

Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.

Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan

prasarana.

Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.

Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan

kantor.

12. Kepala Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.

Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.

Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan

keuangan.

Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang

bersumber dari DIPA.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi

kepegawaian.

Membuat usulan kenaikan pangkat.

Membuat kenaikan gaji berkala.

Membuat usulan jabatan.

Membuat usulan pensiun.

Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.


13

Membuat cuti.

Membuat DP3.

A. Standard Operational Procdures (SOP)

SOP yang kami uraikan berikut kami kutip dari buku Standard Operating

Procedure Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan yang

diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang pada awal tahun 2011.

Kami membagi SOP ke dalam dua bagian, yaitu SOP untuk administrasi perkara

dan administrasi umum. Berikut kami uraikan SOP untuk administrasi perkara.

1. Perkara Pidana

a. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama

Kepaniteraan Pidana menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti

dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang

mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda

Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada

petugas dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas perkara

dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi paling

lama 3 hari kerja.

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan

Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis

Hakim paling lama 3 hari kerja.

Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan)

sejak diterima Panitera Pengganti paling lama 2 hari kerja.

Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada

Penuntut Umum paling lama 3 hari kerja.

Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh

Majelis Hakim, paling lama 7 hari kerja.

Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya

atau setelah sidang terakhir paling lama 7 hari kerja.

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan

barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai,


14

kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama

180 hari kerja, kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk

praperadilan.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang

beserta alasannya apabila persidangan ditunda pada hari itu juga.

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah

ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga.

Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan

persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu

setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu.

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan

yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling

lama hari kerja berikutnya dan wajib meneliti intisari putusan tersebut agar

sesuai dengan asli putusan tersebut.

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada

Penuntut Umum, Rutan/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah

petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, dan harus diteliti

intisari salinan putusan harus sesuai dengan asli, paling lama 3 hari kerja,

disertai surat pengantar dan tanda terima.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan

pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 hari kerja.

Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta

barang buktinya pada hari itu juga atau paling lama 4 hari kerja berikutnya.

Untuk perkara yang terdakwanya anak-anak ditahan, perkara harus sudah

diputus dalam tenggang waktu 45 hari.

b. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Banding

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah

putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir paling lama 7 hari


15

kerja, dengan pengertian apabila hari ke-7 jatuh pada hari libur maka

dihitung pada hari kerja berikutnya.

Laporan banding pada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga

saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja

berikutnya.

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 4 hari

kerja setelah pernyataan banding diterima.

Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda

Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan.

Tenggang waktu inzage 7 hari kalender.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding

(tanpa harus menunggu memori banding), paling lama 14 hari kerja. Apabila

terdakwa berada dalam tahanan, maka perkara harus sudah diterima

minimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa penahanan habis.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus

oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan

terbanding dilengkapi dengan akta pencabutan banding dari Panitera dan

relas pemberitahuan pencabutan banding, pada hari it juga atau paling lama

3 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan,

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara banding

yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi paling lama 7 hari kerja.

Perkara banding selain diisi pada register banding juga harus dimasukkan

dalam register buku induk perkara.

c. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Kasasi

Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kalender

setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan

terdakwa atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa

diputus bebas.


16

Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat

permintaan kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui fax

dan laporan asli dikirim melalui pos.

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah

pernyataan kasasi diterima paling lama 4 hari kerja.

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau dilepas dari tuntutan,

penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu paling lambat 14

hari kerja.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori

diterima dalam waktu 4 hari kerja.

Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah

termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 14 hari kalender.

Keterlambatan dalam menyerahkan memori kasasi Panitera/Sekretaris

membuat keterangan tidak adanya memori kasasi paling lambat 3 hari kerja.

Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang tidak diterimanya

permohonan kasasi paling lama 3 hari kerja.

Permohonan kasasi tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia oleh karena tidak ada memori kasasi karena tidak memenuhi

syarat formal (Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004).

Apabila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada pihak

termohon kasasi dan ke Mahkamah Agung RI dengan dilengkapi akta

pencabutan kasasi dari Panitera dan relas pemberitahuan pencabutan kasasi

paling lama 7 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan sejak pernyataan

kasasi dicabut.

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi

diterima paling lama 30 hari kerja, kecuali terdakwa/pihak berada di luar

wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai

maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

Perkara kasasi selain dicatat/diregister dalam register kasasi, juga harus

diregister dalam buku induk perkara.


17

d. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan PK kepada Ketua

Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya melalui

Panitera/Sekretaris dan sudah diteliti apakah dapat diterima atau tidak.

Apabila dapat diterima, maka Panitera membuat Akta PK, kemudian berkas

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu

juga atau pada hari kerja berikutnya.

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan PK kepada Majelis Hakim

yang ditunjuk, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan

kepada Panitera agar menunjuk Jurusita untuk memberitahukan hari sidang

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon PK pada hari itu juga atau paling

lama hari kerja berikutnya.

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan PK memenuhi persyaratan

dalam waktu paling lama 30 hari kerja.

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara

pendapat kepada Kepaniteraan Pidana 4 hari setelah sidang terakhir.

Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke

Mahkamah Agung dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera

Pengganti.

Apabila PK dicabut, paling lama 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada

pihak pemohon PK dan termohon PK serta Mahkamah Agung.

Perkara selain dicatat dalam buku register PK juga harus dicatat pada buku

induk perkara.

e. Proses Grasi

Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat

dalam register, paling lama 1 hari kerja.

Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 4 hari

kerja dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari kerja berikutnya.

Perkara selain dicatat/diregister dalam buku register grasi juga harus dicatat

pada buku induk perkara.


18

f. Delegasi

Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan negeri lain diselesaikan 3

hari kerja.

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan setelah

permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 3 hari kerja.

Pengiriman kembali relas kepada pengadilan negeri pemohon bantuan,

diselesaikan 3 hari kerja.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah

sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan

kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil

Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya.

g. Laporan perkara pidana (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum)

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda

Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap bulannya.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera

Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap 4 bulannya.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera

Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap 6 bulannya.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda

Hukum paling lambat pada tanggal 7 Januari.

Laporan pelaksanaan tugas kimwasmat paling lambat tanggal 5

Setiap bulannya.

Pelayanan terhadap masyarakat mengenai permohonan/permintaan surat

keterangan diselesaikan dan dilaporkan kepada bagian informasi untuk

dicatat dalam register dan dicatat sesuai dengan keperluan tersebut dalam

waktu 3 hari.

2. Perkara Perdata

a. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama

Pendaftaran gugatan dan permohonan diselesaikan 1 hari kerja, setelah

biaya perkara ditaksir berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar

langsung ke bank yang ditunjuk.


19

Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan diselesaikan paling lambat

2 hari kerja.

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera

untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim, diselesaikan paling lambat 2 hari

kerja.

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera

menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 3 hari kerja.

Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim

ditetapkan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya.

Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama 7 hari

kerja, kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum

Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk

panggilan luar negeri paling lama 3 bulan/disesuaikan dengan ketentuan

Departemen Luar Negeri.

Panggilan luar negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen Luar

Negeri.

Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, panggilan secara umum

melalui kantor Walikota/Kabupaten dalam tenggang waktu 1 bulan.

Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama, Majelis Hakim menunjuk

mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No.

1 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara perdata khusus.

Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Perdata dan

Majelis Hakim hasil mediasi 1 hari kerja setelah mediasi berhasil/gagal.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan beserta

alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata.

Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian,

kesimpulan, putusan) diselesaikan, di luar proses mediasi, kecuali terhadap

perkara perdata khusus paling lama 5 bulan.

Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan panggilan wajib

menyerahkan kepada Panitera Pengganti paling lama 1 hari sebelum

hari sidang.


20

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan melaporkan berita acara sidang

1 hari sebelum sidang berikutnya. Bila ada perkara yang tidak selesai 5

(lima) bulan, Majelis Hakim yang bersangkutan wajib membuat laporan

tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir

sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib

melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga.

Pada saat putusan diucapkan, Majelis Hakim membacakan putusan yang

telah siap dibacakan dan ditandatangani. Panitera Pengganti wajib

melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada

hari itu juga setelah putusan diucapkan secara tertulis dan disertai perintah

untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir, dan

petugas pengisian buku jurnal perkara perdata wajib menutup jurnal perkara

tersebut pada hari itu juga setelah mendapat laporan putusan dari Panitera

Pengganti yang bersangkutan.

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke

dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah

menerima laporan dari Panitera Pengganti.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan

pemberkasan perkara selama 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan

sela yang bukan putusan akhir) diucapkan.

Apabila terlambat menyerahkan minutasi setelah 14 hari kerja, Panitera

Pengganti wajib melaporkan kepada Panitera beserta alasannya.

b. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/setelah

putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir dalam tenggang

waktu 14 hari kalender.

Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penetapan hari ke-

14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding setelah pernyataan

banding diterima tanpa menunggu memori banding paling lama 7 hari kerja.


21

Minutasi perkara banding harus sudah diselesaikan oleh Panitera Pengganti

dan diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata setelah permohonan banding

diajukan dalam waktu 20 hari. Salinan putusan harus sudah siap 7 hari

setelah putusan diucapkan. Para pihak diberikan kesempatan untuk

memeriksa berkas (inzage) paling lama 14 hari kerja.

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding

diterima (tanpa harus menunggu memori banding/terkecuali ada

pemberitahuan delegasi yang belum kembali) paling lama 30 hari.

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas

tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus

diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga.

Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui

Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan

kepada terbanding.

Apabila memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas

dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding atau kontra

memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relas

pemberitahuannya.


jika tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap.

Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada

para pihak setelah putusan diterima dalam waktu paling lama 3 hari kerja.

Sebelum pemberitahuan putusan banding diberitahukan kepada para pihak,

Panitera Muda Perdata harus mengoreksi terlebih dahulu salinan putusan

Pengadilan Tinggi tersebut dalam waktu 3 hari kerja.

Perkara selain diisi dan dicatat dalam register perkara banding, juga harus

dicatat di register induk perkara.

c. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Kasasi

Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan

kepada para pihak dalam tenggang wakitu 14 hari kalender. Apabila hari ke-


22

14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja

berikutnya.

Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah

pernyataan kasasi diterima paling lama 2 hari kerja. Pemohon kasasi wajib

menyerahkan memori kasasinya setelah pemohon kasasi diajukan dalam

waktu 14 hari.

Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka

penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya.

Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori

diterima dalam waktu 2 hari kerja. Kontra memori kasasi dapat diserahkan

oleh termohon kasasi, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi

dalam waktu 14 hari kalender.

Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur maka penentuan hari ke-14 jatuh

pada hari kerja berikutnya.

Apabila permohonan kasasi tidak atau terlambat mengajukan memori kasasi

yang ditetapkan oleh undang-undang (14 hari setelah permohonan kasasi

diajukan), maka Panitera membuat surat keterangan permohonan tidak

memenuhi syarat formal dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan

paling lambat 2 hari kerja, dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui

Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan

kepada termohon kasasi. Sebelum pengiriman berkas kasasi, para pihak

diberi kesempatan untuk memeriksa berkas/inzage paling lama 14 hari

kalender.

Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan

kasasi diterima paling lama 30 hari.


apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima

dalam waktu paling lama 3 hari.

Jurusita wajib melaksanakan/menjalankan pemberitahuan putusan kasasi.


23

Jurusita wajib melaporkan kembali relas pemberitahuan tersebut kepada

Panitera Muda Perdata setelah selesai melaksanakan pemberitahuan

tersebut pada hari itu juga/hari berikutnya.

Perkara selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam

buku register induk perkara.

d. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register PK paling lama 1

hari kerja. Pernyataan PK dapat diajukan setelah putusan diberitahukan

kepada para pihak, atau sejak ditentukan bukti baru (novum) dalam

tenggang waktu 180 hari kalender dalam hal (Pasal 67 UU No.5 Tahun 2004):

- Bila putusan didasarkan kepada satu kebohongan atau tipu muslihat

pihak lawan.

- Bila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan.

- Bila dikabulkan satu hal yang tidak dituntut.

- Apabila ada suatu kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata.

Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK setelah permohonan

PK diterima paling lama 5 hari kerja. Jawaban atas alasan PK, setelah

termohon PK menerima alasan PK dalam waktu 30 hari.

Dalam hal PK didasarkan dengan alasan novum (adanya bukti baru), maka

peninjauan kembali dapat diterima sejak 180 hari kalender sejak ditemukan

bukti baru/novum tersebut.

PK dengan alasan novum/bukti baru tersebut harus sudah diserahkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diucapkan Hakim untuk

melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal ditemukannya bukti

baru tersebut dalam waktu 2 hari kerja.

Hakim harus telah menetapkan hari penyumpahan dalam waktu paling

lambat 7 hari kerja sejak diterima penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Hakim dimaksud di atas harus menyerahkan berkas dan berita acara

penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat 2 hari setelah

dilakukan penyumpahan.


24

Berkas PK harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban diterima dari

termohon PK, dalam waktu paling lama 30 hari.


apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

Putusan PK diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima dalam

waktu paling lama 3 hari kerja.

Selain dicatat dalam buku register PK, juga harus dicatat dalam buku register

induk perkara.

e. Delegasi

Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

lain/delegasi diselesaikan paling lama 3 hari kerja.

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah

permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 hari kerja.

Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan,

diselesaikan 1 hari kerja setelah dilaksanakan.

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah

sudah benar-benar melakukan tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita

apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan

memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya.

f. Sita

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar

biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari

majelis hakim pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu

juga/paling lambat 2 hari kerja setelah pemohon membayar SKUM dan

mencatatnya ke dalam buku register penyitaan.

Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan

dari Kepaniteraan Perdata paling lama 2 hari.

Pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita pada BPN Kabupaten/Kota pada

hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.


25

Pengadilan Negeri penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain,

dilaksanakan paling lama 7 hari kerja.

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata

setelah pelaksanaan sita jaminan paling lama 1 hari kerja.

g. Eksekusi

Aanmaning

Surat masuk permohonan eksekusi, diposisi Ketua Pengadilan Negeri dan

Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi setelah

menerima disposisi, paling lama 1 hari.

Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan

Negeri setelah pemohon membayar SKUM paling lama 2 hari.

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran

pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu

juga/paling lambat 2 hari kerja.

Hari dan tanggal melaksanakan aanmaning diperhitungkan 7 hari kerja

untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat tinggal

termohon berada di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang

bersangkutan disesuaikan dengan jarak dan wilayah.

Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga

dan paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah

ditetapkan.

Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga/paling

lambat 2 hari kerja setelah peneguran.


26

Eksekusi membayar sejumlah uang

Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim telaah dan bertugas membuat

telaah resume dan membuat resume paling lama 7 hari dan telaah paling

lama 7 hari kerja.


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi

setelah menerima disposisi paling lama 2 hari kerja.

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua

Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya

dibuatkan penetapan sita eksekusi paling lama 2 hari kerja.

Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi

untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu


Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada hari itu


Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita

eksekusi dari bagian eksekusi paling lama 3 hari.

Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi pada Bagian Eksekusi

Perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama 1 hari.

Eksekusi riil/pengosongan


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan

Negeri atau Panitera/Sekretaris.

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi, mempersiapkan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk

selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi paling lama 2 hari.

Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris meneliti penetapan

eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari

itu juga/paling lambat 2 hari kerja.


27

Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

Panitera/Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah

menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi paling lama 7 hari.

Panitera memberitahukan tentang rencana eksekusi kepada para pihak

sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat 3 hari.

Jurusita menyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera pada hari

itu juga atau paling lambat 1 hari setelah eksekusi.

Eksekusi lelang


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua

Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris.

Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk

selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang paling lama 2 hari.

Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris meneliti penetapan

eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada

hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan surat

permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang setelah

penetapan ditandatangani paling lama 3 hari.

h. Laporan Perdata

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera

Muda Hukum setiap bulannya paling lambat pada tanggal 5.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera

Muda Hukum tiap 4 bulannya paling lambat pada tanggal 5.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulan kepada Panitera Muda

Hukum tiap 6 bulannya paling lambat pada tanggal 5.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera

Muda Hukum bulan Januari paling lambat tanggal 5.


28

3. Kepaniteraan Hukum

a. Membuat laporan bulanan yang terdiri dari:

1) Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling

lambat tanggal 10.

2) Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling

lambat tanggal 10.

3) Laporan Jenis Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling

lambat tanggal 10.

b. Membuat laporan 4 bulanan yang terdiri dari:

1) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan banding setiap

bulannya paling lambat tanggal 10.

2) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan kasasi setiap

bulannya paling lambat tanggal 10.

3) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan PK setiap bulannya

paling lambat tanggal 10.

4) Laporan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi setiap bulannya


5) Laporan perkara pidana yang dimohonkan grasi/remisi setiap bulannya


c. Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari:

1) Laporan tentang kegiatan Hakim perkara pidana setiap bulannya paling

lambat tanggal 10.

2) Laporan tentang kegiatan Hakim perkara perdata setiap bulannya paling

lambat tanggal 10.

d. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)

setiap bulannya paling lambat tanggal 10.

e. Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana setiap awal tahun

diselesaikan paling lambat 7 hari kerja.

f. Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana

dan Perdata diselesaikan berdasarkan kebutuhan.

g. Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda dan diselesaikan 1 hari

kerja.


29

h. Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri diselesaikan 3 hari kerja.

i. Membuat pengantar hasil telaah pengaduan diselesaikan 2 hari kerja.

j. Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari notaris dan lain-lain

diselesaikan 1 hari kerja.

Adapun SOP untuk administrasi umum (kesekretariatan) kami uraikan berikut ini:

Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab secara manajerial

terhadap pelaksanaan administrasi umum (kesekretariatan). Sekretaris

bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum

(kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Sekretaris melalui garis tanggung jawab

terhadap para Kepala Sub Bagian.

Dalam hal pengelolaan DIPA, Sekretaris bertanggung jawab penuh

selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah didelegasikan oleh Ketua Pengadilan

Negeri.

1. Sekretaris

a. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat

Pembuat Komitmen dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan

selama 10 hari kerja.

b. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana

anggaran tahun berjalan diselesaikan selama 10 hari kerja.

c. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan

dan Kepegawaian setiap hari.

d. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh

sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan 2 hari kerja.

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai

kebutuhan.

f. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh

kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui

Panitera/Sekretaris dilaksanakan 4 hari kerja.


30

2. Sub Bagian Umum

a. Administrasi Tata Persuratan

1) Surat Masuk

Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai

perkara pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin

penyitaan, ijin penggeledahan), serta perkara perdata serta surat-

surat lain yang menyangkut kedinasan yang diterima sub bagian

umum atas delegasi Ketua Pengadilan Negeri.

2) Pengelolaan Surat Masuk

Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera/Sekretaris

lalu disortir/dipilah-pilah sesuai dengan klasifikasi lalu agenda pada

buku agenda surat masuk diberi nomor, lembar disposisi dan kartu

kendali setelah itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

untuk didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri diteruskan ke

Panitera/Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua ke bagian

masing-masing.

Khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan, penggeledahan

didisposisi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Surat masuk yang menyangkut masalah perkara baik perkara pidana

dan perkara perdata dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.

Surat masuk yang menyangkut masalah kesekretariatan dari

Panitera/Sekretaris diberikan kepada Wakil Sekretaris untuk

meneruskan disposisi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.

Surat masuk yang telah didisposisi oleh Wakil Panitera dan Wakil

Sekretaris diberikan kepada Sub Bagian Umum untuk dibagikan ke

masing-masing bagian sesuai dengan disposisinya.

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk

selambat-lambatnya 3 hari kerja (kecuali sedang dinas luar).

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi, diselesaikan

2 hari kerja kecuali Panitera/Sekretaris tidak ada di tempat.


31

Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera/Sekretaris

kepada Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera diselesaikan selambat-

lambatnya 2 hari kerja.

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus

sudah dijawab/ditanggapi setelah surat diterima oleh bagian masing-

masing diselesaikan paling lama 3 hari kerja.

3) Pengelolaan Surat Keluar

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai

kode surat dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal

pada Sub Bagian Umum sebagai arsip, selesai 1 hari kerja.

Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau ekspedisi dan dilakukan

melalui kantor pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-

surat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui

kurir.

Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi mengenai

perpanjangan penahanan dikirim melalui faksimili dan surat aslinya

dikirim melalui kantor pos, diselesaikan selama 2 hari kerja.

b. Administrasi Perlengkapan

Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan

barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dan telah adanya SPM dan SP2D dilakukan

pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN diselesaikan

paling lambat 7 hari kerja.

Pencatatan barang-barang persediaan (ATK) diselesaikan 2 hari kerja.

Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan 2 hari kerja.

Pembuat daftar barang ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun

diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja.

Pembuatan kartu inventaris barang (KIB) diselesaikan selama 1 hari kerja

Pembuatan laporan neraca (SIMAK-BMN) dan dilaporkan setiap akhir

bulan ke Sub Bagian Keuangan dilaksanakan selama 3 hari.


32

Melakukan rekonsiliasi data BMN di neraca SIMAK-BMN dengan neraca

SAKPA setiap bulan dengan bagian keuangan dilaksanakan selama 2 hari

kerja.

Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke instansi

terkait, diselesaikan 7 hari kerja.

Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan

3 hari kerja.

Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan 3 hari kerja.

Pendaftaran barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa

dipakai untuk diusulkan penghapusan diselesaikan 14 hari kerja.

Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4

(empat) diselesaikan 2 hari kerja.

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda

4 (empat) yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.

Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai

dengan kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa

diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Perawatan AC dan dan komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan.

Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

c. Administrasi Perencanaan

Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan tahun yang akan datang, diselesaikan selama 7 hari.

Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan

prasarana, diselesaikan selama 10 hari kerja.

Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap

awal tahun, diselesaikan selama 7 hari.


33

d. Kerumahtanggaan

1) Pengelolaan Perpustakaan

Mencatat buku baru yang diterima ke dalam buku agenda, buku

induk dan penomoran menurut klasifikasi, oleh petugas

perpustakaan diselesaikan selama 1 hari.

Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam

buku pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga.

Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku satu minggu

sekali.

Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website

setiap bulannya.

2) Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan

dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan.

Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3

bulan sekali oleh pihak ketiga.

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun

sekali.

Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas taman

serta dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali.

3) Keamanan

Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan setiap

akhir bulan diselesaikan selama 1 hari.

Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas

dengan staf Sub Bagian Umum dan satuan pengamanan setiap akhir

bulan.

Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali

setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Sub

Bagian Umum.

Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres,

Polsek, Kodim) apabila diperlukan.


34

Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap

bulan sekali, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket.

Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah jam kerja,

mematikan AC, listrik dan komputer yang masih menyala dan

mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua)

jam oleh satuan pengamanan.

Menyalakan lampu di malam hari di luar ruangan seperlunya

dilaksanakan oleh petugas pengamanan.

Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang

melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam kerja,

diselesaikan sesuai dengan keperluan.

4) Kebersihan

Menyusun uraian tugas (job description) petugas kebersihan dan

penanggung jawab petugas kebersihan, diselesaikan selama

1 hari kerja.

Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job

description).

Disamping tugas-tugas tersebut di atas Sub Bagian Umum juga

bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan

kenyamanan lingkungan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Sub Bagian Keuangan a. Perencanaan Anggaran

Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan

untuk diserahkan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat bulan Februari.

b. Administrasi Keuangan

1) Membuat berita acara rekonsiliasi : 2 hari kerja setiap awal bulan.


35

2) Mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat

itu diterima : 1 hari kerja.

3) Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank : 1 hari

kerja setelah SP2D diterima dari KPPN 2 hari kerja.

c. Pelaksanaan Anggaran

1) Gaji Induk

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK

Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi) diselesaikan

selama 2 hari kerja setiap awal bulan.

Membuat surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 hari kerja.

Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar

gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Membuat surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani

oleh Pejabat Penanda Tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengantar SPM ke KPPN paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

2) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras

Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat,

Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama 2 hari

kerja.

Membuat surat setoran pajak diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengoreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan


Pengajuan SPTJM, daftar gaji dan kelengkapannya untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama

2 hari kerja.

Membuat surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani

oleh Pejabat Penanda Tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 1 hari kerja.


36

3) Uang Makan

Membuat dan mengoreksi daftar nominatif uang makan setelah

mendapat rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian pada

tanggal 5 setiap bulannya diselesaikan selama 2 hari kerja.

Membuat SPTJM untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna

Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja.

Membuat SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat

penanda tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.


4) Uang Lembur

Membuat surat perintah lembur yang ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 hari kerja.

Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama 2 hari kerja.

Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur yang

disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1

hari kerja.

Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan SPTJM diselesaikan


Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan SPTJM oleh

Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja.

Penerbitan SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

Penandatanganan SPM oleh pejabat penanda tangan SPM

diselesaikan selama 1 hari kerja.


5) Gaji Ke-13

Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan

aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan

Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan

melalui KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja.

Membuat SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.


37

Mengoreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya diselesaikan


Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan SPTJM untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1

hari kerja.

Penerbitan SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

Penandatanganan SPM dan SSP ditandatangani oleh pejabat penanda

tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.


6) Rapel Gaji

Membuat daftar rapel gaji Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi

gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji,

dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui

KPPN, diselesaikan selama 3 hari kerja.

Membuat SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengoreksi daftar rapel gaji dan kelengkapannya diselesaikan


Pengajuan daftar rapel gaji dan kelengkapannya untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1

hari kerja.

Membuat dan menandatangani SPM dan SSP oleh pejabat penanda

tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja.


7) Remunerasi dan Pertanggungjawabannya

Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi

absen dari Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja.

Mengoreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan

Kepala Sub Bagian Keuangan diselesaikan selama 1 hari kerja.

Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengoreksi

rekapitulasi permintaan remunerasi diselesaikan selama 1 hari kerja.


38

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua

Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan


Penandatangan daftar nominatif remunerasi oleh penerima


Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan

remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang,


8) Pengajuan Uang Persediaan

Mengajukan permintaan kartu pengawasan (karwas) ke KPPN

sebagai pertanggungjawaban kas Bendahara Pengeluaran tahun lalu

untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP), diselesaikan selama 2

hari kerja.


9) Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang

persediaan (TUP) ke KPPN yang bersifat mendesak untuk menunjang

uang persediaan yang tidak cukup, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang

persediaan (TUP) yang diajukan ke KPPN diselesaikan selama 2 hari

kerja.

Membuat SPM TUP dan kelengkapannya, diselesaikan selama 1 hari

kerja.

Mengantar SPM TUP ke KPPN, diselesaikan 2 hari kerja.

10) Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya



11) Pengajuan SPM Langsung (LS)

Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya, diselesaikan




39

12) Pengelolaan PNBP

Menerima, membukukan dan menyetorkan PNBP pada bank

persepsi, dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali Jumat libur

dilaksanakan hari kerja sebelumnya).

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk

ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin.

Melaporkan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling

lambat tanggal 5 setiap bulannya.

d. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

1) Pelaporan Bulanan SAKPA

Pembuat pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima

bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima

sesuai format dari KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja.

SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D dan SP2D

tersebut diinput ke aplikasi SAKPA, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama

sebulan antar satker dengan KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja.

Membuat laporan ke Korwil dan ke KPKNL setelah menerima

Laporan SIMAK-BMN dari Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 23

setiap bulannya diselesaikan selama 2 hari kerja.

Mengirim laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan Mahkamah

Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan

MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama

1 hari kerja.

2) Pelaporan Keuangan Triwulan

Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan

dikirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan

Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI, diselesaikan


Melakukan input data aplikasi PP 39 Tahun 2006 formulir A dan

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, diselesaikan



40

Mengantar laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006 ke Korwil diselesaikan


3) Pelaporan Keuangan Semester/Tahunan

Penerimaan data dari SIMAK-BMN untuk ditransfer ke SAKPA

dilaksanakan selama 1 hari kerja.

Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi PNBP per

semester baik melalui SAKPA dan manual dilaksanakan selama 2 hari

kerja.

Pembuatan laporan keuangan (LK) per semester hasil realisasi

belanja selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual diantar ke Korwil

dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, diselesaikan selama 7

hari kerja.

Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 1 hari

kerja.

e. Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran di setiap

lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran,


Buku kas umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 hari kerja.

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku

kas umum setiap bulan.

2) Buku Pembantu

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan

ditutup setiap bulan, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada

di rekening giro, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran

surat setoran pajak (SSP) diselesaikan 1 hari kerja.


41

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku

pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu

pajak setiap bulan.

4. Sub Bagian Kepegawaian

a. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

1) Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua

Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris:

Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua

Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat

masuk sejak surat itu diterima hari itu juga.

Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep,

pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian


Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Negeri / Panitera/Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian

Umum diselesaikan selama 1 hari kerja.

2) Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri dilaksanakan

setiap hari kerja.

3) Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezetting) yang

disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai

(bezetting) dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan


4) Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir

tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi

oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 4 hari kerja.

5) Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri

(pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama 4 hari kerja.

6) Pembuatan buku harian pelaksanaan tugas kerja untuk Ketua

Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim,

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda,


42

Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf setiap

hari mengetahui atasan langsungnya.

7) Perekapan absensi hakim dan pegawai Pengadilan Negeri.

Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen

setiap minggu diselesaikan selama 3 hari kerja.

Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan.

Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja.

Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang

makan dan remunerasi setiap bulannya paling lambat tanggal 5.

8) Pembuatan SK honorer (pramubakti, sopir, satpam dan IT).

9) Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat

(pelaksanaan sesuai kebutuhan).

b. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat

1) Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi

oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 7 hari kerja.

2) Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya

telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri /

Panitera/Sekretaris diselesaikan selama 3 hari kerja.

3) Kenaikan pangkat reguler:

Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama

1 (satu) tahun dan diselesaikan selama 2 hari kerja.

Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan


Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian terhadap usulan kenaikan

pangkat reguler diselesaikan selama 3 hari kerja.

4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah:

Membuat telaahan, diselesaikan selama 2 hari kerja.

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan



43

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh

Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2

hari kerja.

5) Kenaikan pangkat pilihan

Membuat telaahan, diselesaikan selama 1 hari kerja.

Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama 7 hari

kerja.

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian



Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 2 hari kerja.

6) Kenaikan pangkat pengabdian

Pengumpulan data diselesaikan selama 5 hari kerja.

Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan selama 5

hari kerja.

Pengetikan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan



Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 2 hari kerja.

c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

1) Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala

setiap akhir tahun, diselesaikan selama 4 hari kerja.

2) Pembuatan SK KGB dibuat 2 (dua) bulan sebelum TMT KGB


3) Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan

dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama 2 hari

kerja.

d. Mutasi Hakim dan Pegawai

1) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah

Menduduki Jabatan diselesaikan selama 1 hari kerja.


44

2) Disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara, dan

dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama 2

hari kerja.

e. Usul Jabatan

1) Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan


2) Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

3) Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari

kerja.

f. Usul Pensiun

1) Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan

memasuki usia pensiun, diselesaikan selama 5 hari kerja.

2) Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari

kerja.

g. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana

1) Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki

masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap

tahun, diselesaikan setiap awal tahun.

2) Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi


h. Cuti Hakim dan Pegawai

1) Pengetikan surat cuti diselesaikan selama 1 hari kerja.

2) Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama 1 hari

kerja.

3) Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan memasukkan ke

dalam arsip file yang bersangkutan diselesaikan selama 1 hari kerja.

i. Hukuman Disiplin

1) Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan



45

2) Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim

pemeriksa diselesaikan selama 2 hari kerja.

3) Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan selama

3 hari kerja.

4) Pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilakukan sesuai dengan

kebutuhan.

5) Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak

lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama 2 hari kerja.

j. DP3

1) Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang

dinilai, diselesaikan selama 1 hari kerja.

2) Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim,

Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 Staf

diserahkan kepada Kasubnya masing-masing dan dikerjakan oleh

subnya masing-masing selama 7 hari kerja.

3) Penandatanganan oleh pejabat penilai serta memasukkan kembali ke

file yang bersangkutan diselesaikan selama 5 hari kerja.

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka

penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan

prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen

kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang berupa Sasaran

Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas,

waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang

telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan

pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun

rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.


46

Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat

meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan

interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas

penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

No Eselon Jumlah SOP/SKP

1 ESELON II -

2 ESELON III 26

3 ESELON IV 29

4 STAF 89

5 FUNGSIONAL 85

Berikut SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Kaur dan

Karyawan/ti pada Pengadilan Negeri Muara Enim :


47

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama DR. NOMMY HT SIAHAAN, SH.,MH. 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 2 NIP 19520126 198102 1 001 2 NIP 19670429199603 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e) 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a)

4 Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 4 Jabatan Ketua 5 Unit Kerja Pengadilan Tinggi Palembang 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim

NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT

TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat penetapan pembagian perkara perdata dan pidana kepada hakim untuk disidangkan 0 120 Penetapan 100 12 Bulan 2 Mendisposisi pengelolaan surat masuk 0 1500 Surat 100 12 Bulan 3 Menandatangani surat-surat keluar 0 300 Surat 100 12 Bulan 4 Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 0 20 Surat 100 12 Bulan 5 Menandatangani laporan remunerasi pegawai setiap bulan 0 13 Laporan 100 12 Bulan 6 Minutasi penyelesaian perkara perdata 0 10 Perkara 100 12 Bulan 7 Minutasi penyelesaian perkara pidana 0 15 Perkara 100 12 Bulan 8 Menandatangani laporan keadaan perkara setiap bulan 0 12 Laporan 100 12 Bulan

9 Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari majelis 0 566 Penetapan 100 12 Bulan 10 Menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan 0 8 Orang 100 12 Bulan 11 Menandatangani buku-buku register bagian pidana dan perdata 0 25 Buku 100 12 Bulan 12 Menerima laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang 0 12 Laporan 100 12 Bulan 13 Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik penuntut umum 0 26 Laporan 100 12 Bulan 14 Menandatangani penetepan zizn/persetujuan penyitaan dari penyidik 0 622 Penetapan 100 12 Bulan 15 Menandatangani penetapan penujukan hakim perkara lalu lintas 0 28 Penetapan 100 12 Bulan 16 Menandatangani perpanjangan penahanan dari kejaksaan 0 6 Penetapan 100 12 Bulan 17 Menandatangani surat penetapan izin/persetujuan penggeledahan dari penyidik 0 89 Penetapan 100 12 Bulan

Muara Enim, 02 Januari 2015

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

DR. NOMMY HT SIAHAAN, SH.,MH.

ABU HANIFAH, SH.,MH.

19520126 198102 1 001

19670429 199603 1 001 Catatan :

* Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


48


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama RENDRA YOZAR D.P, SH.,MH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19701208 199603 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a)

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 4 Jabatan Wakil Ketua 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyelesaian Perkara Pidana tepat waktu 0 150 Berkas 100 10 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu 0 8 Berkas 100 10 Bulan 3 Melaksanakan Disposisi surat masuk dari Pimpinan 0 100 Surat 100 10 Bulan 4 Menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik /Penuntut Umum 0 80 Penetapan 100 10 Bulan 5 Menandatangani surat Penetapan Izin /Persetujuan Penyitaan dari Penyidik 0 700 Penetapan 100 10 Bulan 6 Menandatangani Penetapan Pennjukan Hakim Perkara Lalulintas 0 20 Penetapan 100 10 Bulan 7 Menandatangani Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan 0 10 Penetapan 100 10 Bulan 8 Menandatangani surat Penetapan izin / Persetujuan Pengeledahan dari penyidik 0 50 Penetapan 100 10 Bulan

9 Melakukan Koordinator Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan 0 10 Pengawasan 100 12 Bulan

Muara Enim,02 Maret 2015

Pejabat Penilai,



RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.,MH.

19670429 199603 1 001

19701208 199603 1 002 Catatan :



49


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama BUDI CHANDRA PERMANA, SH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19780618 200212 1 007 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 4 Jabatan Hakim Pratama Madya 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu 0 150 Perkara 100 12 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu 0 100 Perkara 100 12 Bulan 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tepiring tepat Waktu 0 1 Perkara 100 12 Bulan 4 Penyelesaian Proses Mediasi 0 8 Perkara 100 12 Bulan 5 Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu 0 2 Perkara 100 12 Bulan 6 Peneyelesaian Perkara perdata Gugatan tepat waktu 0 5 Perkara 100 12 Bulan 7 Melakukan Pengawasan wasmat 0 1 Pengawaan 100 12 Bulan

Muara Enim,02 Januari 2015

Pejabat Penilai,



BUDI CHANDRA PERMANA, SH.

19670429 199603 1 001

19780618 200212 1 007 Catatan :



50


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama SAPRI TARIGAN, SH. M. Hum 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 198220201 200702 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 4 Jabatan HAKIM PRATAMA MUDA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyeleselesaian Perkara Pidana tepat waktu 0 100 Perkara 100 12 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu 0 60 Perkara 100 12 Bulan 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tepiring tepat Waktu 0 1 Perkara 100 12 Bulan 4 Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu 0 5 Perkara 100 12 Bulan 5 Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu 0 3 Perkara 100 12 Bulan 6 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu 0 5 Perkara 100 12 Bulan 7 Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Pidana 0 12 Pengawaan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,



SAPRI TARIGAN, SH. M. Hum.

19670429 199603 1 001

198220201 200702 1 001 Catatan :



51


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama ARIE FERDIAN, SH. MH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19780212 200702 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu 0 100 Perkara 100 12 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu 0 80 Perkara 100 12 Bulan 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan 0 1 Perkara 100 12 Bulan 4 Penyeleselesaia Perkara Pidana Anak Tepat Waktu 0 7 Perkara 100 12 Bulan 5 Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu 0 2 Perkara 100 12 Bulan 6 Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu 0 3 Perkara 100 12 Bulan 7 Melakukan Pengawasan di bidang Kepegawaian 0 12 Pengawaan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,



ARIE FERDIAN, SH. MH

19670429 199603 1 001

19780212 200702 1 001 Catatan :



52


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama AL FADJRI, SH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19811130 200702 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu 0 130 Perkara 100 12 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu 0 110 Perkara 100 12 Bulan 3 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tipiring Tepat Waktu 0 3 Perkara 100 12 Bulan 4 Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu 0 5 Perkara 100 12 Bulan 5 Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu 0 2 Perkara 100 12 Bulan 6 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu 0 5 Perkara 100 12 Bulan 7 Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Perdata 0 12 Pengawaan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,



AL FADJRI, SH

19670429 199603 1 001

19811130 200702 1 001 Catatan :



53


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama DEDEK AGUS. K.SH.MH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19820810 200702 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Penyeleselesaian Perkara Pidana umum tepat waktu 0 120 Perkara 100 10 Bulan 2 Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu 0 100 Perkara 100 10 Bulan 3 Penyelesaian Perkara Pidana Ringan/tipiring tepat waktu 0 2 Perkara 100 10 Bulan 4 Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu 0 5 Perkara 100 10 Bulan 5 Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu 0 2 Perkara 100 10 Bulan 6 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu 0 10 Perkara 100 10 Bulan 7 Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Pidana 0 10 Pengawaan 100 10 Bulan

Muara Enim,02 Maret 2015

Pejabat Penilai,



DEDEK AGUS KURNIAWAN,SH.MH

19670429 199603 1 001

19820810 200702 1 001 Catatan :



54


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ABU HANIFAH, SH.,MH 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 2 NIP 19670429199603 1 001 2 NIP 19610820 198503 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d

4 Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menandatangani Permintaan Gaji dan Uang Makan setiap Bulan 0 6 Surat 100 6 Bulan 2 Menandatangani Laporan KOMDANAS 0 6 Berkas 100 6 Bulan 3 Menandatangani laporan PNPB Perkara tiap bulan 0 6 Laporan 100 6 Bulan 4 Menandatangani Laporan Remunrasi tiap bulan 0 6 Laporan 100 6 Bulan 5 Menandatangani Laporan Bulalan Keuangan 0 6 Laporan 100 6 Bulan 6 Menandatangani Laporan Keadaan Perkara tiap Bulan 0 6 Laporan 100 6 Bulan 7 Melaksanakan Disposisi Surat masuk dari Pimpinan 0 500 surat 100 6 Bulan 8 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat keluar yang akan ditandatangani oleh KPN 0 150 Surat 100 6 Bulan 9 Menandatangani surat yang berhubungan dgn banding,kasasi,PK Perkara pidana dan Perdata 0 50 Surat 100 6 Bulan

10 Menunjuk Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Pidana dan Perdata 0 250 perkara 100 6 Bulan 11 Menandatangani Legalisir surat-surat yang berhubungan dengan perkara 0 100 Orang 100 6 Bulan 12 Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan 0 2 orang 100 6 Bulan 13 Menandatangani Pendaftaran Pendirian Perusahaan 0 150 Akta 100 6 Bulan

Muara Enim,07 Juli 2015

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai ABU HANIFAH, SH.,MH.

MUHAMMAD HASYMI,SH

19670429 199603 1 001

19610820 198503 1 002 Catatan :



55


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama DARMAWATI ,SH 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19650827 198702 2 001 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan WAKIL PANITERA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menyelesaikan Perkara Pidana 0 10 Berkas 100 2 Bulan 2 Menyelesaikan Perkara Perdata 0 8 Berkas 100 2 Bulan 3 Mendesposisikan Surat Persetujuan Izin Penyitaan dan Pengeledahan 0 20 Surat 100 2 Bulan 4 Menunjuk Panitera Pengganti Perkara Lalulintas 0 100 Berkas 100 2 Bulan

5 Memerintahkan Jurusita,Melaksanakan Panggilan,Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata, untuk tingkatPertama,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali 0 5 Berkas 100 2 Bulan

6 Memerintahkan Jurusita,Melaksanakan Panggilan,Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana untuk tingkatPertama,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali 0 8 Berkas 100 2 Bulan

Muara Enim,26 Oktober 2015

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai MUHAMMAD HASYMI,SH

DARMAWATI, SH

19610820 198503 1 002

19650827 198702 2 001 Catatan :



56

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama BASTARI,SH.MH 1 Nama YURIKA ARIYANI,ST 2 NIP 19610602 198301 1 001 2 NIP 19800722 200602 2 003 3 Pangkat/Gol.Ruang PEMBINA / IV-a 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan WAKIL SEKRETARIS 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membantu Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dlm menyusun RKA-KL 0 1 Konsep 100 6 Bulan 2 Menyusun Rencana anggaran tahun berjalan 0 1 Konsep 100 6 Bulan 3 Mengkoordinasikan pendistribusikan Pengelolaan surat masuk dengan sisitim kartu kendali

ke bagian umum,keuangan,kepegawaian 0 200 surat 100 6 Bulan

4 Memeriksa,meneliti dan membubuhkan paraf surat-surat keluar yang dibuat bagian umum,keuangan,kepegawaian 0 300 surat 100 6 Bulan

5 Memeriksa laporan KOMDANAS dalam hal rekon SIMAK dan SAKPA 0 12 Laporan 100 6 Bulan 6 Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan 0 3 orang 100 6 Bulan

7 Mengkoordinir Penyusunan data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 0 1 Laporan 100 6 Bulan


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai BASTARI, SH.,MH.

YURIKA ARIYANI,ST

19610602 198301 1 001

19800722 200602 2 003 Catatan :



57


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama MOHD SOBIRIN, SH 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 197207281993031004 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan PANITERA MUDA PIDANA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengkoordinir semua kegiatan pada Kepaniteraan Pidana 0 1 Laporan 100 1 Bulan

2 Mengawasi ,Memeriksa hasil kerja staf dan memberi paraf serta mendatangani surat- surat yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana 0 2 Laporan 100 1 Bulan

3 Mempertanggung jawabkan semua urusan bidang Pidana kepada Panitera Sekretaris 0 1 Konsep 100 1 Bulan 4 Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan Kepadanya 0 1 Konsep 100 1 Bulan 5 Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan 0 2 orang 100 1 Bulan 6 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan 0 1 Konsep 100 1 Bulan

7 Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang,Membuat penetapan Penahanan,dan penetapan perpanjangan penahanan Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya

0 1 Konsep 100 1 Bulan

8 Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata untuk dicatat dalam Register perkara penundaan hari sidang,perkara yang sudah putus berikut amar putusannya 0 2 laporan 100 1 Bulan

9 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai minutasi 0 2 laporan 100 1 Bulan

Muara Enim,02 Desember 2015

Pejabat Penilai,


MOHD. SOBIRIN, SH

19610820 198503 1 002

197207281993031004 Catatan :



58


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama SHOFWAN,SH 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19670619 199203 1 003 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan PANITERA MUDA HUKUM 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat Penetapan hari sidang 0 30 surat 100 12 Bulan 2 Membuat Penetapan Penahanan Majelis Hakim 0 30 surat 100 12 Bulan 3 Membuat Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan 0 30 surat 100 12 Bulan 4 Membuat Penetapan Penahanan Pengadilan Tinggi Palembang 0 6 surat 100 12 Bulan 5 Membuat Berita acara Persidangan dan Minutasi Berkas Perkara 0 30 Berkas 100 12 Bulan 6 Membantu Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Membuat Program Kerja 0 6 Laporan 100 12 Bulan

7 Membantu Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Melaksanakan Program Kerja serta mengelola data Pengawasan Kegiatan Hakim 0 6 Laporan 100 12 Bulan

8 Mengkoordinasikan dan Mengawasi tugas-tugas Kepaniteraan Hukum 0 8 Laporan 100 12 Bulan

9 Menerima serta Mengkoodinir dan Melakukan Pengawasan terhadap Notaris dan Penasehat Hukum 0 50 akta 100 12 Bulan

10 Menerima dan Mengawasi Laporan Bulalanan,Triwulan,Catur Wulan,Semester dan Tahunan. 0 5 Laporan 100 12 Bulan 11 Menjalakan serta Mengkoordinir Penyuluhaan Hukum ( KADARKUM) 0 7 Laporan 100 12 Bulan 12 Mengawasi dan megkoordinir Pengarsipan data Perkara serta IT 0 60 Berkas 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


SHOFWAN, SH

19610820 198503 1 002

19670619 199203 1 003 Catatan :



59


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama ANTONIUS SUANIE,SH.MH 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19781030 200112 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan PANITERA MUDA PERDATA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengkooordinir semua kegiatan pada kepaniteraan perdata 0 1 Laporan 100 12 Bulan 2 Membuat pebagian tugas staaf kepaniteraan perdata 0 3 Dokumen 100 12 Bulan 3 Menerima dan menaksir biaya pendaftaran perkara perdata 0 22 surat 100 12 Bulan 4 Menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perdata 0 110 surat 100 12 Bulan 5 Memeriksa kelengkapan berkas perkara minutasi 0 30 Berkas 100 12 Bulan 6 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan 0 20 Berkas 100 12 Bulan 7 Menyiapkan surat-surat penetapan 0 120 Penetapan 100 12 Bulan 8 Membuat berita acara persidangan 0 20 Berita Acara 100 12 Bulan 9 Mengetik ekstra vonis 0 35 surat 100 12 Bulan

10 Melakukan input data perkara dalam aplikasi CTS. 0 20 data 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

19610820 198503 1 002

19781030 200112 1 001 Catatan :



60


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama YURIKA ARIYANI,ST 1 Nama A. MAHBUB ULHAQ,SE 2 NIP 19800722 200602 2 003 2 NIP 19860129 200902 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b

4 Jabatan WAKIL SEKRETARIS 4 Jabatan KAUR KEUANGAN 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengkonsep Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB 0 1 Dokumen 100 12 Bulan 2 Mengetik berkas SPP yang diajukan oleh pejabat Pembuat Komitmen dan berkas SPM/SAS 0 80 Surat 100 12 Bulan 3 Mengajukan Usulan Gaji Pegawai,gaji susulan dan kekurangan gaji pembayaran uang lembur

dan uang makan PNS 0 13 berkas 100 12 Bulan

4 Mengajukan Permintaan Pembayaran Remunerasi Pegawai 0 13 berkas 100 12 Bulan 5 Membuat laporan Realisasi anggaran manual tingkat satker 0 12 laporan 100 12 Bulan 6 Membuat laporan keuangan triwulan I,II,III dan IV tingkat satuan kerja 0 2 Laporan 100 12 Bulan 7 Mengkonsep formulir SPJ perjalanan Dinas 0 20 Surat 100 12 Bulan 8 Menyusun laporan keuangan aplikasi Komdanas Satker 0 12 Laporan 100 12 Bulan 9 Menyusun laporan Catatan atas laporan keuangan semester I,II Tingkat satuan kerja 0 2 Laporan 100 12 Bulan

10 Melakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja 0 12 Laporan 100 12 Bulan 11 Menyusun laporan pertanggung jawaban bendahara 0 12

Laporan 100 12 Bulan

12 Menyusun Kwitansi dan SPBY,membayar pajak, tagihan pihak ke III dalam setiap transaksi 0 80

berkas 100 12 Bulan 13 Menyusun laporan PNBP,Triwulan I,II,III dan IV dan Rekab PNBP 0 2


14 Menyusun Laporan Realissasi belanja listrik 0 12

Laporan 100 12 Bulan 15 Menyusun Pembukuan Kas Umum 0 12



Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai YURIKA ARIYANI,ST

A. MAHBUB ULHAQ,SE

19800722 200602 2 003

19860129 200902 1 002 Catatan :



61



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama YURIKA ARIYANI,ST 1 Nama HENDRIK, SH 2 NIP 19800722 200602 2 003 2 NIP 19690607 199303 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b

4 Jabatan WAKIL SEKRETARIS 4 Jabatan KAUR KEPEGAWAIAN 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat Agenda Rencana Kerja tahunan bagian kepegawaian 0 1 Konsep 100 12 Bulan 2 Membuat konsep surat-surat keluar yang bergubungan dengan kepegawaian 0 150 Surat 100 12 Bulan 3 Mengoreksi dan membubuhkan faraf pada surat-surat keluar bagian Kepegawaian yang telah

dibuat oleh staf 0 150 Surat 100 12 Bulan

4 Mengganti dan menulis ulang Papan Daftar Urut Kepangkatan, papan data Pegawai dan papan statistik kepegawaian 0 3 Papan 100 12 Bulan

5 Mengelola, menata, memeriksa file kepegawaian 0 50 file 100 12 Bulan 6 Menginput data Pegawai ke dalam aplikasi SIMPEG 0 32 Data 100 12 Bulan 7 Mengetik, menyusun data untuk keperluan SKP, nilai capaian SKP, dan nilai prestasi kerja. 0 32 Data 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


HENDRIK, SH

19800722 200602 2 003

19690607 199303 1 002 Catatan :



62



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama SHOFWAN,SH 1 Nama YESSI ERVINA,SH 2 NIP 19670619 199203 1 003 2 NIP 19840914 200912 2 006 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b

4 Jabatan PANITERA MUDA HUKUM 4 Jabatan STAF KEPANITERAAN HUKUM 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat semua register Kepaniteraan Muda Hukum 0 12 register 100 12 Bulan 2 Menerima berkas minutasi perkara perdata dan pidana 0 250 berkas 100 12 Bulan 3 Meregister dan mengarsipkan berkas minutasi perkara perdata dan pidana 0 250 berkas 100 12 Bulan 4 Meregister dan mengarsipkan berkas pendaftaran Akta pendirian dari Notaris 0 200 akta 100 12 Bulan 5 Mengarsipkan surat masuk dan keluar di kepaneteraan muda hukum 0 100 surat 100 12 Bulan 6 Meregister surat keterangan tidak berperkara untuk pencalonan Legislatif, Kaddes, dll 0 100 surat 100 12 Bulan 7 Membuat kotak berkas untuk minutasi perkara perdata dan pidana 0 100 kotak 100 12 Bulan 8 Membuat laporan bulanan pengaduan di kepanitraan muda hukum 0 12 laporan 100 12 Bulan 9 Membantu menjalankan dan mengkoordinir penyuluhan hukum (KADARKUM) 0 20 penyuluhan 100 12 Bulan

10 Membantu membuat laporan pertanggung jawaban penyuluhan hukum (KADARKUM) 0 20 laporan 100 12 Bulan

II.TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS PENUNJANG

A.TUGAS TAMBAHAN

1 Melaksanakan tugas sebagai panitera pengganti diluar tanggungan Negara (PP Lokal)


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai SHOFWAN,SH

YESSI ERVINA, SH

19670619 199203 1 003

19840914 200912 2 006 Catatan :



63


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama SHOFWAN,SH 1 Nama ARY FERRY PRATAMA, SH 2 NIP 19670619 199203 1 003 2 NIP 19851206 200912 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat statistik perkara pidana dan perdata 0 2 laporan 100 12 Bulan 2 Menjalankan dan mengkoordinir penyuluhan hukum (KADARKUM) 0 20 penyuluhan 100 12 Bulan 3 Membuat laporan pertanggung jawaban penyuluhan hukum (KADARKUM) 0 20 laporan 100 12 Bulan 4 Menerima laporan kegiatan Hakim dan membuat Rekapitulasi (A-1) 0 6 laporan 100 12 Bulan 5 Membuat surat kuasa insidentil berperkara 0 2 surat 100 12 Bulan 6 Mengelola administrasi pendaftaran Notaris dan Penasehat Hukum serta Pengacara 0 10 laporan 100 12 Bulan 7 Membantu tugas-tugas pengarsipan berkas 0 100 berkas 100 12 Bulan

II.TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS PENUNJANG

A.TUGAS TAMBAHAN

1 Melaksanakan tugas sebagai panitera pengganti diluar tanggungan Negara (PP Lokal)


Pejabat Penilai,


ARY FERRY PRATAMA, SH

19670619 199203 1 003

19851206 200912 1 002 Catatan :



64


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama SHOFWAN,SH 1 Nama SEPTIAN KRISNA .D, S Kom 2 NIP 19670619 199203 1 003 2 NIP 19890922 201503 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membantu pengelolaan website PN Muara Enim 0 50 Kegiatan 100 5 Bulan 2 Membantu pembuatan laporan bulanan CTS2_PN PN Muara Enim 0 5 laporan 100 5 Bulan 3 Membantu pengelolaan aplikasi CTS2_PN PN Muara Enim 0 50 Kegiatan 100 5 Bulan 4 Membantu pengelolaan meja informasi / desk info 0 50 Kegiatan 100 5 Bulan 5 Membantu mengontrol dan perbaikan stabilitas jaringan internet PN Muara Enim 0 20 Kegiatan 100 5 Bulan 6 Membantu upload putusan PN Muara Enim ke Direktori Putusan 0 50 Putusan 100 5 Bulan 7 Membuat Aplikasi Delegasi berbasis Web 0 1 Aplikasi 100 5 Bulan 8 Membuat Aplikasi Pencarian Cepat Arsip Perkara 0 1 Aplikasi 100 5 Bulan 9 Membantu Input Data Pegawai kedalam Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI 0 32 Data 100 5 Bulan

Muara Enim,03 Agustus 2015

Pejabat Penilai,


SEPTIAN KRISNA DINATA, S Kom

19670619 199203 1 003

19890922 201503 1 002 Catatan :



65



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ANTONIUS SUANIE,SH.MH 1 Nama ASMAWATI, S Kom 2 NIP 19781030 200112 1 001 2 NIP 19841011 201101 2 009 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA /III-a

4 Jabatan PANITERA MUDA PERDATA 4 Jabatan STAF KEPANITERAAN PERDATA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima dan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tertera dalam skum dan menandatangani SKUM 0 20 Perkara 100 12 Bulan

2 Membukukan penerimaan dan pengeluaranuang setiap hari 0 1 Buku 100 12 Bulan 3 Membukukan uang ke buku jurnal yang bersangkutan Gugatan,Permohonan

Banding,Kasasi,PK,Eksekusi dan somasi. 0 7 Jurnal 100 12 Bulan

4 Memberikan nomor perkara pada lembar 1 Gugatan,Permohonan dan Eksekusi 0 20 Perkara 100 12 Bulan 5 Mengeluarkan biaya-biaya yang merupakan hak-hak kepaniteraan dari panjar perkara 0 20 Perkara 100 12 Bulan

6 Menyerahkan penerimaan HHK kepada bendaharawan penerima untuk disetor ke kas Negara seminggu sekali 0 36 Perkara 100 12 Bulan

7 Melaporkan kepada Panitera,Penerimaan dan Pengeluaran uang setiap hari untuk dicatat dalam buku induk keuangan 0 200 laporan 100 12 Bulan

8 Membuat laporan Keuangan Perkara Perdata (Form LI-A7) 0 12 laporan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

ASMAWATI, S.KOM

19781030 200112 1 001

19841011 201101 2 009 Catatan :



66


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ANTONIUS SUANIE,SH.MH 1 Nama HENDRA PRATAMA 2 NIP 19781030 200112 1 001 2 NIP 19840424 200604 1 003 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR / II-c



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mendaftarkan perkara masuk dalam buku register induk perkara perdata (Banding,Kasasi,Pk,Eksekusi dan somasi) 0 25 Perkara 100 12 Bulan

2 Menerima memori banding/kontra memori banding,memori kasasi/kontra memori kasasi,jawaban/tanggapan atas alas an PK 0 25 Berkas 100 12 Bulan

3 Mengisi Register register (banding,kasasi,pk,eksekusi,somasi)dengan tertib 0 25 Register 100 12 Bulan 4 Mengirimkan berkas perkara yang dimintakan banding,kasasi dan pk 0 25 Berkas 100 12 Bulan 5 Mengisi CTS perkara banding,kasasi dan PK 0 25 Perkara 100 12 Bulan 6 Menetapkan urutan tugas jurusita pengganti 0 100 Panggilan 100 12 Bulan

7 Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan dan penetapan pengadilan atas permintaan para pihak berperkara 0 20 Salinan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


HENDRA PRATAMA

19781030 200112 1 001

19840424 200604 1 003 Catatan :



67


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama ANTONIUS SUANIE,SH.MH 1 Nama ANTONI 2 NIP 19781030 200112 1 001 2 NIP 19840407 201212 1003 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA/ II-a



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Meregiter Perkara masuk dalam buku register induk perkara perdata Gugatan dan Permohonan 0 20 Perkara 100 12 Bulan

2 Melengkapi berkas perkara dengan pormulir penunjukan Majelis Hakim dan disampaiklan kepada Panitera /Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Katua Pengadilan

0 20 Perkara 100 12 Bulan

3 Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim dilengkapi dengan pormulir penetapan hari sidang 0 20 Berkas 100 12 Bulan

4 Menyiapkan Instrumen 3 Penundaan sidang ,Instrumen 2 Perintah Panggil,Instrumen 9 Perintah Pemberitahuan 0 20 Surat 100 12 Bulan

5 Mengisi CTS Perkara Gugatan dan Permohonan 0 20 Perkara 100 12 Bulan 6 Menerima dan merigiter surat kuasa 0 50 Surat 100 12 Bulan 7 Menerima dan merigister surat-surat bukti yang masuk 0 150 Surat 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


ANTONI

19781030 200112 1 001

19840407 201212 1003 Catatan :



68


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama A. MAHBUB ULHAQ,SE 1 Nama ALEXANDER PRATAMA .H, SH 2 NIP 19860129 200902 1 002 2 NIP 19861022 201101 1 010 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a

4 Jabatan KAUR KEUANGAN 4 Jabatan STAF KEUANGAN 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menyetorkan PNBP ke Bank 0 50 Berkas 100 12 Bulan 2 Membuat laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan 0 12 Berkas 100 12 Bulan 3 Membuat laporan realisasi penerimaan PNBP 0 12 Berkas 100 12 Bulan 4 Membuat laporan bendahara penerimaan keaplikasi SILABI 0 12 Berkas 100 12 Bulan 5 Menginput data laporan PNBP keaplikasi komunikasi data nasional 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan 6 Menyampaikan SPM dan mengambil SP2D ke KPPN 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan 7 Menginfud SPM dan SP2D keaplikasi SAKPA/SAIBA 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan 8 Melaksanakan laporan rekon internal keungan dan barang tingkat satuan kerja 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan 9 Melaksanakan rekon sealiasi tingkat satuan kerja ke KKPN 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai A. MAHBUB ULHAQ,SE

ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH

19860129 200902 1 002

19861022 201101 1 010 Catatan :



69


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama A. MAHBUB ULHAQ,SE 1 Nama JIMMY OKTAVIANUS, A.Md 2 NIP 19860129 200902 1 002 2 NIP 19801009 200805 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR TK.I / II-d

4 Jabatan KAUR KEUANGAN 4 Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Mengetik pembukuan buku kas umum (BKU) 0 12 Laporan 100 12 Bulan 2 Mengetik laporan pertanggung jawaban bendahara (LPJ) 0 12 Laporan 100 12 Bulan 3 Mengarsip berita acara rekonsiliasi 0 12 Laporan 100 12 Bulan 4 Mengetik permintaan uang persedian (UP) 0 12 Laporan 100 12 Bulan 5 Mengetik permintaan ganti uang persediaan (GUP) 0 12 Laporan 100 12 Bulan 6 Mengetik kwitansi dan surat perintah pembayaran (SPDY) 0 100 Dokumen 100 12 Bulan 7 Membayar pajak setiap transaksi belanja pegawai dan belanja barang 0 22 Surat 100 12 Bulan 8 Monitoring aplikasi SPAN melalui website KEMENKEU 0 12 Kegiatan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai A. MAHBUB ULHAQ,SE

JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

19860129 200902 1 002

19801009 200805 1 001 Catatan :



70


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama YURIKA ARIYANI,ST 1 Nama FIQRI ADRIANSYAH, SH 2 NIP 19800722 200602 2 003 2 NIP 19890909 200912 1 005 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA / II-a

4 Jabatan WAKIL SEKRETARIS 4 Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Membuat Berita Acara Rekon Simak-BMN internal setiap bulan 0 12 Laporan 100 12 Bulan 2 Membuat laporan BMN semester tahunan ke instansi terkait 0 2 Laporan 100 12 Bulan 3 Mendata barang inventaris peruangan 0 18 DBR 100 12 Bulan 4 Mengirimkan surat melalui kantor pos 0 175 Surat 100 12 Bulan 5 Meregister dan mendisposisikan surat masuk 0 300 Surat 100 12 Bulan 6 Meregister surat keluar 0 200 Surat 100 12 Bulan 7 Membuat sk rumah dinas 0 8 SK 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


FIQRI ADRIANSYAH, SH

19800722 200602 2 003

19890909 200912 1 005 Catatan :



71



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama DARMAWATI ,SH 1 Nama HERIYANTO 2 NIP 19650827 198702 2 001 2 NIP 19760503 200701 1 001 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA /III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA II-a

4 Jabatan PANITERA MUDA PIDANA 4 Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima dan membuat surat pengantar kutipan putusan perkara pidana dari panitera pengganti untuk disampaikan kepada pihak-pihak. 0 500 Putusan 100 12 Bulan

2 Membantu panitera dalam melegalisir penetapan ketua pengadilan negeri tentang penunjukan penasehat hokum yang akan mendampingi terdakwa(surat kuasa) 0 50 Penetapan 100 12 Bulan

3 Membantu Panitera dalam melegalisir putusan hakim pengadilan negeri dan menyiapkan salinan putusan atas permintaan pihak pihak 0 50 Penetapan 100 12 Bulan

4 Menginput data perkara pidana kedalam CTS 0 500 Berkas 100 12 Bulan 5 Mempersiapkan data-data yang diperlukan kepaneteraan hukum untuk menyusun laporan 0 1 Laporan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai DARMAWATI, SH

HERIYANTO

19650827 198702 2 001

19760503 200701 1 001 Catatan :



72



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama DARMAWATI ,SH 1 Nama WENNY PUSPITASARI,SH 2 NIP 19650827 198702 2 001 2 NIP 19880612 201212 2 003 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA /III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima berkas perkara pidan biasa,lengkap dengan surat dakwaannya dan surat surat yang berhubungan dengan perkara itu. 0 500 Berkas 100 12 Bulan

2 Membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti perkara pidana biasa untuk ditandatangani ketua/wakil ketua dan panitera 0 500 Berkas 100 12 Bulan

3

Menerima berkas perkara pidana biasa yang akan diminutasi dengan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas kemudian membubuhkan tanggal minutasi perkara untuk selanjutnya dicatat dalam register dan menyerahkan kebagian hokum disertai dengan tanda terima dalam buku penyerahan berkas perkara

0 500 Berkas 100 12 Bulan

4 Menerima dan membuat penepatan perpanjangan penahanan,izin/Persetujuan penyitaan,izin pengeledahan,diversi dan menyerahkan surat penetapan tersebut untuk ditanda tangani ketua/wakil ketua untuk ditanda tangani dan menyerahkan kembali kepada pemohon

0 750 Penetapan 100 12 Bulan

5 Mengisi/menulis kolom kolom dalam register induk perkara pidana biasa,izin penyitaan/penggeledahan,barang bukti dan penahan an dengan teleti,cepat,tepat dan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya


6 Mempersiapkan data data yang diperlukan kepaneteraan hukum untuk menyusun laporan 0 5 Laporan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


WENNY PUSPITASARI,SH

19650827 198702 2 001

19880612 201212 2 003 Catatan :



73



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama DARMAWATI ,SH 1 Nama SUKARMIN,S.IP 2 NIP 19650827 198702 2 001 2 NIP 19771112 201212 1 003 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA /III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima, membuat dan mempersiapkan akta pernyataan banding, kasasi peninjauan kembali, grasi 0 20 Akta 100 12 Bulan

2 Menerima dan menyerahkan memori banding atau kasasi, konta memori banding atau kasasi alas an peninjauan kembali serta jawaban atau tanggapan peninjauan kembali. 0 20 Akta 100 12 Bulan

3 Menerima kembali berkas perkara banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali serta mencatatnya dalam register terkait serta menyampaikan salinan putusan pada pihak pihak yang berkepentingan

0 20 Akta 100 12 Bulan

4 Mengisi atau menulis kolom kolom dalam register perkara pidana banding, kasasi peninjauan kembali dan grasai dengan teliti, cepat, tepat dan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. 0 20 Berkas 100 12 Bulan

5 Melakukan pemberkasan perkara pidana yang di mohonkan banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali. 0 20 Berkas 100 12 Bulan

6 Mempersiapkan data data yang di perlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan. 0 2 Laporan 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


SUKARMIN, S.IP

19650827 198702 2 001

19771112 201212 1 003 Catatan :



74

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama DARMAWATI ,SH 1 Nama KMS. MUHAMMAD AMIN, SH 2 NIP 19650827 198702 2 001 2 NIP 19840611 201212 1 005 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA /III-c 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a



TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima berkas perkara pidana anak, cepat TIPIRING,dan lalu lintas lengkap dengan surat surat yang berhubungan dengan perkara itu 0 50 Berkas 100 12 Bulan

2 Membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti perkara pidana anak, cepat TIPIRING dan lalu lintas untuk di tanda tangani ketua/wakil ketua dan panitera 0 50 Berkas 100 12 Bulan

3

Menerima berkas perkara pidana anak cepat TIPIRING yang akan di minutasi dangan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas kemudian membubuhkan tanggal minutasi perkara untuk selanjutnya di catat dalam register dan menyerahkan ke bagian hokum di sertai tanda terima dalam buku penyerahan berkas


4 Mengisi/menulis kolom kolom dalam register induk perkara pidana anak, anak korban, cepat TIPIRING , penahanan anak, kesepakatan diversi dan lalu lintas dangan teliti, cepat dan tepat, dan bertanggung jawab dalam penyelesaianya


5 Menyetorkan uang denda dan biaya perkara lalu lintas/ tilang dari panitera pengganti kepada petugas tilang kejaksaan negeri muara enim. 0 50 Berkas 100 12 Bulan

6 Mempersiapkan data data yang di perlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan dan membuat laporan perkara pidana bulanan per 3 bulanan, 6 bulan dan laporan tahunan 0 2 Laporan 100 12 Bulan

7 Mempersiapkan data-data yang diperlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan 0 5


8 Mendaftarkan perkara lalu lintas dalam register perkara serta memberikan nomor urut register setelah perkara diputus oleh Hakim 0 850

Berkas 100 12 Bulan

9 Menerima minutasi perakara pidan dari panitera pengganti untuk dicatat dalam register terkait dan diserahkan ke kepaniteraan hukum 0 50

Berkas 100 12 Bulan

10 Membantu panitera dalam mebuat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa (surat kuasa) 0 50

Berkas 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001 Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu.

KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

19840611 201212 1 005


75



NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama GLORIA RICE ERICA,SE 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19770922 200212 2 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan PANITERA PENGGANTI 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Menerima Berkas dari Bagian Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata setelah ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 0 65 Berkas Perkara 100 12 Bulan

2 Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan 30 Hari dari Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim 0 65 Surat Penetapan 100 12 Bulan

3 Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan 60 hari dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim dan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tinggi ( jika diperlukan ) 0 65 Surat Penetapan 100 12 Bulan

4 Mengikuti Persidangan dan membuat berita acara Persidangan dan melaporkanPenundaan Persidangan ke Kepanitreaan Pidana dan Kepaniteraan Perdata 0 65 Berita acara

Perkara 100 12 Bulan

5 Membuat ekstra vonis setelah berkas diputus oleh majelis Hakim 0 65 Ekstra Vonis 100 12 Bulan 6 Minutasi Perkara ke bagian Kepaniteraan Pidana 0 65 berkas perkara 100 12 Bulan


Pejabat Penilai,


GLORIA RICE ERICA,SE

19610820 198503 1 002

19770922 200212 2 002 Catatan :



76

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama JAMAL PAIKO 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19720729 200602 1 008 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR / II-c

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan JURUSITA PENGGANTI 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Melaksanakan panggilan sidang perkara perdata 0 50 Panggilan 100 12 Bulan 2 Melaksanakan pemberitahuan putusan tingkat pertama, banding, kasasi 0 15 Putusan 100 12 Bulan 3 Pemberitahuan pernyataan banding 0 7 Pernyataan 100 12 Bulan 4 Penyerahan memori banding 0 7 Memori 100 12 Bulan 5 Penyerahan kontra memori banding 0 7 Kontra 100 12 Bulan 6 Pemberitahuan pernyataan kasasi 0 5 Pernyataan 100 12 Bulan 7 Penyerahan memori kasasi 0 5 Memori 100 12 Bulan 8 Penyerahan kontra memori kasasi 0 5 Kontra 100 12 Bulan 9 Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) 0 10 Berkas 100 12 Bulan

10 Membantu Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat 0 10 PS 100 12 Bulan 11 Melaksanakan pemberitahuan Aanmaning 0 1 Berkas 100 12 Bulan 12 Melaksanakan permintaan relas panggilan dari PN lain (delegasi) 0 8 Panggilan 100 12 Bulan 13 Membuat Berita Acara Eksekusi

0 1

Berkas 100 12 Bulan

A.TUGAS TAMBAHAN

1 Mengetik proses izin cuti Pegawai

2 Membuat laporan Bezzeting Per triwulan

3 Mengetik Laporan Bulanan / Absensi Hakim dan pegawai

4 Mengetik Laporan Remunrasi

5 Membuat laporan DUK dan DUS

6 Membuat proses usul dan pelantikan CPNS dan PNS

Pejabat Penilai,

Muara Enim, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

MUHAMMAD HASYMI,SH

JAMAL PAIKO 19610820 198503 1 002

19720729 200602 1 008

Catatan : * Pegawai Yang bersangkutan dinilai oleh Atasan Pejabat Penilai sehubungan Pejabatan Penilai yaitu Wakil Panitera Baru di lantik Tgl 26 Oktober 2015 Belum dapat memberikan Penilaian.


77


NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama MUHAMMAD HASYMI,SH 1 Nama EFENDI SULISTIYO, ST.SH 2 NIP 19610820 198503 1 002 2 NIP 19791128 200912 1 002 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d 3 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA/ III-a

4 Jabatan PANITERA/SEKRETARIS 4 Jabatan JURUSITA PENGGANTI 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim 5 Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim


TARGET KUANTITAS/

OUTPUT KUALITAS/

MUTU WAKTU BIAYA

1 Melaksanakan panggilan sidang 0 50 Panggilan 100 12 Bulan 2 Pemberitahuan / menyampaikan putusan 0 12 Putusan 100 12 Bulan 3 Pemberitahuan pernyataan banding 0 6 Prnytn Banding 100 12 Bulan 4 Menyerahkan memori banding 0 6 Mmori Bndng 100 12 Bulan 5 Menyerahkan kontra memori banding 0 6 Kntra mm bdg 100 12 Bulan 6 Pemberitahuan inzage 0 6 Inzage 100 12 Bulan 7 Pemberitahuan putusan banding 0 2 Putusan bdg 100 12 Bulan 8 Pemberitahuan pernyataan kasasi 0 2 Putusan Ksasi 100 12 Bulan 9 Menyerahkan memori kasasi 0 2 Memori bdg 100 12 Bulan

10 Menyerahkan kontra memori kasasi 0 2 Memori ksasi 100 12 Bulan 11 Pemberitahuan putusan kasasi 0 1 Putusan Ksasi 100 12 Bulan 12 Membantu majelis Hakim melaksanakan Pemeeriksaan Setempat 0 2 PS 100 12 Bulan 13 Menyampaikan relas panggilan sidang ke PP 0 50

Rls pggln 100 12 Bulan

14 Menyampaikan relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata 0 20

Rls pbt 100 12 Bulan 15 Melaksanakan permintaan relas panggilan/pemberitahuan dari PN lain 0 12

Rls pg/pbr 100 12 Bulan

16 Membantu Jurusita dalam melaksanakan eksekusi 0 1 Eksekusi 100 12 Bulan

A.TUGAS TAMBAHAN

1 Registrasi dan mengelola pengarsipan berkas perkara yang sudah diminutasi

2 Membuat laporan bulanan,Triwulan,Catur Wulan,Semester,,Tahunan perkara

3 Melaksanakan Kadarkum

4 Maintenance server PN muara enim

5 Upload data ke Website PN Muara Enim

6 Maentenance Website PN Muara Enim

7 Maentenance Aplikasi CTS 2 PN Muara Enim

8 Cek dan Abdate data CTS 2 PN Muara Enim

9 Sincronisasi database CTS 2 PN Muara Enim ke Wibside PN Muara Enim


78

A.TUGAS TAMBAHAN

10 Back Up Impor database CTS 2 PN Muara Enim

11 Sincronisasi database CTS 2 PN Muara Enim ke Webside CTS Mahkamah Agung

12 Menyusun LAKIP

13 Melaksankan tugas dan tanggung jawab PPK

14 Menyusun Formulir Situasi Daerah Hukum PN Muara Enim

15 Melaksanakan tugas dan tanggung jawabsebagai Admin CTS 2 PN Muara Enim

16 Memeriksa berkas pengajuan SK hak dipilih dan tidak dihukum penjara

17 Memeriksa berkas pengajuan legalisasi badan hukum


Pejabat Penilai,


MUHAMMAD HASYMI,SH

EFENDI SULISTIYO, ST.,SH 19610820 198503 1 002

19791128 200912 1 002

Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


79

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 42

(empat puluh dua) orang yang terdiri dari 8 orang Hakim, 28 Karyawan/Karyawati dan 6

(enam) orang tenaga honorer.

1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Muara Enim

menurut keadaan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6

1. ABU HANIFAH, SH.,MH 19670429 199603 1 001 IV/a KETUA

2. RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH., MH. 19701208 199603 1 002 IV/a WAKIL KETUA

3. BUDI CHANDRA PERMANA, SH 19780618 200212 1 007 III/c HAKIM

4. ARIE FERDIAN, SH.,MH 19780414 200704 1 001 III/b HAKIM

5. SAPRI TARIGAN, SH., M.Hum 19840401 200704 1 001 III/b HAKIM

6. AL FADJRI, SH 19811130 200704 1 001 III/b HAKIM

7. RIO NAZAR, SH., MH 19820613 200704 1 001 III/b HAKIM

8. DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

19820810 200702 1 001 III/b HAKIM

9. MUHAMMAD HASYMI, SH 19610820 198503 1 004 III/d PANITERA/ SEKRETARIS


80

10. DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001 III/c WAKIL PANITERA

11. SHOFWAN, SH 19670619 199203 1 003 III/c PANMUD HUKUM

12. ANTONIUS SUANIE, SH.,MH 19781030 200112 1 001 III/c PANMUD PERDATA

13. MOHD. SOBIRIN, SH 197207281993031004 III/b PANMUD PIDANA

14. GLORIA RICE ERICA, SE 19770924 200212 2 004 III/c PANITERA PENGGANTI

15. EFENDI SULISTIYO, ST.,SH 19791128 200912 1 004 III/a JURUSITA PENGGANTI

16. JAMAL PAIKO 19720729 200604 1 008 II/a JURUSITA PENGGANTI

NO. JABATAN JUMLAH KETERANGAN

1. Ketua 1 Orang

2. Wakil Ketua 1 Orang

3. Hakim 6 Orang

4. Panitera/Sekretaris 1 Orang

5. Wakil Panitera 1 Orang

6. Panitera Muda Perdata 1 Orang

7. Panitera Muda Pidana 1 Orang

8. Panitera Muda Hukum 1 Orang

8. Panitera Pengganti 1 Orang

9. Jurusita Pengganti 2 Orang

1 Merangkap staf kepegawaian, dan 1 orang merangkap staf kepaniteraan

hukum

10. Staf Kepaniteraan Perdata 3 Orang 1 orang Merangkap Kasir


81

11. Staf Kepaniteraan Pidana 4 Orang

12. Staf Kepaniteraan Hukum 4 Orang 1 orang Merangkap Jurusita Pengganti

Jumlah SDM Teknis Yudisial 27 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Muara

Enim berdasarkan Golongan Ruang sebagai berikut :

Golongan IV 2 Orang

Golongan III 21 Orang

Golongan II 4 Orang

Golongan I -

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Muara

Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Jumlah

Strata III -

Strata II 9

Strata I 14

Sarjana Muda (D3) -

S L T A 4

S L T P -

S D -


82

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim

menurut keadaan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1. SYAIFULLAH, SE.,MM 19780305 201101 1 006 III/b SEKRETARIS

2. A. MAHBUB ULHAQ, SE 19860129 200904 1 002 III/b KASUBAG UMUM & KEUANGAN

3. YURIKA ARIANI, ST 19800722 200602 2 003 III/c KASUBAG IT & PELAPORAN

4. HENDRIK, SH 19690607 199303 1 002 III/b KASUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

5. JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

19801009 200805 1 001 II/d PELAKSANA BENDAHARA PENGELUARAN

6. ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH

19861022 201101 1 010 III/a STAF KEUANGAN

7. FIQRI ADRIANSYAH, SH

19890909 200912 1 005 III/a S TAF UMUM

8. SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM

19890922 201503 1 002 III/a S TAF IT & PELAPORAN

NO. JABATAN JUMLAH KETERANGAN

1. Sekretaris 1 Orang

2. Kasubag Kepegawaian & Tata Laksana 1 Orang

3. Kasubag Umum & Keuangan 1 Orang

4. Kasubag IT & Pelaporan 1 Orang


83

5. Staf Kepegawaian 1 Orang Merangkap JurusIta Pengganti

6. Staf Keuangan & Umum 3 Orang 1 orang Bendahara Pengeluaran dan 1 orang Staf

7. Staf IT & Pelaporan 1 Orang

Jumlah SDM Teknis Non Yudisial 9 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara

Enim berdasarkan Golongan Ruang sebagai berikut :

Golongan IV -

Golongan III 7 Orang

Golongan II 2 Orang

Golongan I -

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara

Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Jumlah

Strata III -

Strata II 1

Strata I 6

Sarjana Muda (D3) 1

S L T A 1

S L T P -

S D -


84

Honorer

Satpam 2 Orang

Pramubakti / Pesuruh 3 Orang

Sopir 1 Orang

Tenaga Sukarela -

Rekruitmen

Pada tahun 2015 terdapat penambahan pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 1 (satu) orang.

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Demi terwujudnya pelayanan publik yang baik, dan tercapainya standard

pekerjaan yang maksimal, maka jumlah sumber daya manusia nya pun harus

berbanding dengan pekerjaan itu sendiri agar pelayanan lebih prima.

Untuk itu khususnya di Pengadilan Negeri Muara Enim diperlukan banyak

sumber daya manusia disetiap bidang. Setelah terpenuhinya sumber daya manusia

yang cukup, maka akan tercipta promosi untuk sumber daya manusia itu sendiri.

3. Mutasi

Adapun mutasi selama tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah

sebagai berikut:

a. MUHAMMAD JAUHARI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dimutasikan menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bonyolali.

b. BASTARI, SH.MH Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dimutasikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu.

c. SYAMSIAH DUSU Staf Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dimutasikan menjadi Staf di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

d. MOHD. SOBIRIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dimutasikan menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam.


85

e. MOHD. SOBIRIN, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam

DIMUTASIKAN MENJADI Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Muara

Enim.

4. Promosi

Adapun promosi selama tahun 2015, Pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah

sebagai berikut :

a. DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dipromosikan menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.

b. ANDREY SYAH WIJAYA, SH. Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

dipromosikan menjadi Kasubag Kepegawaian & Tata Laksana pada Pengadilan

Negeri Lahat.

5. Pensiun

Pada tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Muara Enim tidak ada pegawai yang pensiun

dan tidak ada pengusulan pegawai pensiun.

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara :

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Perkara Pidana Tahun 2015

Jenis Perkara Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus Sisa Tahun 2015

Pidana Biasa 92 584 578 98

Pidana Anak - 40 38 2

Pidana Cepat/Ringan - 13 13 -

Pidana Lalu Lintas/Tilang - 1331 1331 -

Jumlah 92 1968 1960 100


86

Perkara Perdata Tahun 2015

Jenis Perkara Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus Sisa Tahun 2015

Gugatan 6 16 17 5

Permohonan - 81 76 5

Banding 3 8 14 -

Kasasi 3 10 4 9

Eksekusi - 7 - -

Peninjauan Kembali - - - -

Jumlah 12 122 111 19

REKAPITULASI PERKARA

PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PROPINSI SUMATERA SELATAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

NO SATKER PERKARA

JUMLAH HAKIM KETERANGAN PIDANA PERDATA

MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengadilan Negeri Muara Enim

1968

1960

100

122

111

19

8 Orang

Jumlah Hakim Termasuk Ketua dan Wakil Ketua

Pidana - Perkara Masuk

tambah 92 (sembilan puluh dua) perkara pidana sisa tahun 2014.

Perdata - Perkara Masuk

ditambah 12 (dua belas) perkara Perdata Gugatan


87

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis :

Rasio perkara terhadap majelis pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun

2015 adalah sebagai berikut :

NO Jenis perkara Keterangan TAHUN 2015 Rasio 1 2 3 4 5 6

Perdata Gugatan Perdata Permohonan Pidana Biasa Pidana Anak Pidana cepat/tipiring Pidana lalulintas

Jumlah majelis hakim 4

52,25 % Jumlah perkara masuk 2090

3. Putusan Yang diajukan Banding :

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding :

- No. 04 /Pdt.G/2015/PN.Mre An. - No. 90 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Mat Amrul Bin Ismail. - No. 127 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Alian Bin Sahlan. - No. 164 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Jaya Bin Wahid, Dkk. - No. 257 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Lesi Andarna Binti Jubirman. - No. 190 /Pid.B/2015/PN.Mre An.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding :

- No. 240 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Ani Susanti BInti Basari Jenasim. - No. 263 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Jogaswara Julian Bin Johanes Julian.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding : - NIHIL.

4. Putusan Yang diajukan Kasasi :

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan tingkat kasasi : - No. 334 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Kasim Bin Said.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan tingkat kasasi :

- NIHIL.

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima tingkat kasasi : - No. 90 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Mat Amrul Bin Ismail.

- No. 257 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Lesi Andarna Binti Jubirman.

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan tingkat kasasi : - NIHIL.


88

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan tingkat

kasasi : - NIHIL.

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk.

Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang

dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang

dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang

dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang

dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk.

Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK :

- NIHIL. l. Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap yang

dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan

Tk. PK : - NIHIL.


89

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL.

o. Putusan Pengadilan Tk. I banding yang berkekuatan hukum tetap yang

dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. p. Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat

diterima Tk. PK : - NIHIL. r. Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat

diterima Tk. PK : - NIHIL.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad

yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas

tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai

No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah

Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009

tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk

gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum prototype sebagaimana yang

ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Muara Enim mengajukan Proposal

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Muara

Enim yang baru dengan nomor surat W6-U6/888/PL.02/XI/2014 yang ditujukan melalui Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang. Agar dapat mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

yang Agung dan misi mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

standard yang berlaku.

Sarana Pengadilan Negeri Muara Enim untuk saat ini secara umum masih memenuhi

Standart, untuk kendaraan Roda 4 (empat ) sebanyak 3 (tiga) unit terdiri dari :


90

1 (satu) unit Toyota Kijang Inova E Tahun Warna Hitam Tahun 2007 dengan nomor

Polisi BG 2213 DZ digunakan oleh Panitera /Sekretaris.

1 (satu) unit Toyota Kijang Standart KF 70 Short Tahun 1997 Warna Abu-abu

Metalik dengan nomor Poilisi BG 2114 DZ digunakan untuk keperluan operasional

kantor.

1 (satu) unit Mitsubshi Colt L300 2.500 cc Diesel Tahun 2003 Warna Putih

Kombinasi dengan Nomor Polisi BG 3073 DZ digunakan untuk keperluan

operasional kantor.

Untuk Kendaraan Roda 2(dua) sebanyak 5 (lima) unit terdiri dari :

1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005 Warna Hitam dengan Nomor

Polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Plt. Kaur Umum.

1 (satu) Unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005 Warna Hitam dengan Nomor

Polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Panitera/Sekretaris.

1 (satu) unit Honda Supra NF 100 Tahun 2003 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi

BG 6005 DZ digunakan oleh Kaur Keuangan.


BG 6006 DZ digunakan untuk keperluan operasional kantor.


BG 6007 DZ digunakan oleh Panitera Muda Pidana.

Prasarana Fasilitas Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim saat ini

memperihatinkan karena :

a) Kurangnya beberapa ruangan yang seharusnya ada seperti :

Ruang Sidang Anak

Ruang Wakil Sekretaris

Ruang Tunggu Jaksa Penuntut Umum

Toilet Ruang Tahanan Anak-anak

Toilet Ruang Tahanan Wanita

Ruang Arsip

Toilet Ruang Wakil Ketua

Toilet Ruang Para Hakim

Ruang Darmayukti karini


91

b) Kurangnya Fasilitas pendukung seperti :

Pos Jaga Satpam

Meja Desk Info

Lahan Parkir yang belum memadai untuk kendaraan roda 4 maupun

roda 2.

Berikut laporan barang Pengadilan Negeri Muara Enim :


92


93

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

005.1100.098991 099232 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM 4,120,156,000.00 3,598,813,912.00 87.35 326,843,990.00 7.93 3,925,657,902.00 95.28 194,498,098.00 4.72

005.01.1100.098991 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 4,030,006,000.00 3,517,394,152.00 87.28 318,676,570.00 7.91 3,836,070,722.00 95.19 193,935,278.00 4.81

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 96,635,000.00 89,997,621.00 93.13 6,183,000.00 6.40 96,180,621.00 99.53 454,379.00 0.47

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

3,990,006,000.00 3,477,594,152.00 87.16 318,676,570.00 7.99 3,796,270,722.00 95.14 193,735,278.00 4.86

005.01.01.1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 96,635,000.00 89,997,621.00 93.13 6,183,000.00 6.40 96,180,621.00 99.53 454,379.00 0.47

005.01.01.1066.007.011 Belanja Barang Non Operasional 96,635,000.00 89,997,621.00 93.13 6,183,000.00 6.40 96,180,621.00 99.53 454,379.00 0.47

005.01.01.1066.007.011. A KOORDINASI/KIMWASMAT/KONSULTASI

005.01.01.1066.007.011. A.524111 Beban Perjalanan Biasa 44,422,000.00 44,394,499.00 99.94 0.00 0.00 44,394,499.00 99.94 27,501.00 0.06

005.01.01.1066.007.011. B REKON, KONSULTASI, PENGAJUAN SPM SAK DAN BMN KE KPPN DAN KPKNL LAHAT

005.01.01.1066.007.011. B.524111 Beban Perjalanan Biasa 37,380,000.00 33,092,500.00 88.53 4,030,000.00 10.78 37,122,500.00 99.31 257,500.00 0.69

005.01.01.1066.007.011. C PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU

005.01.01.1066.007.011. C.521211 Beban Bahan 14,833,000.00 12,510,622.00 84.34 2,153,000.00 14.51 14,663,622.00 98.86 169,378.00 1.14

BELANJA PEGAWAI 3,441,625,000.00 3,005,236,022.00 87.32 268,071,344.00 7.79 3,273,307,366.00 95.11 168,317,634.00 4.89

005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 3,893,371,000.00 3,387,596,531.00 87.01 312,493,570.00 8.03 3,700,090,101.00 95.04 193,280,899.00 4.96

005.01.01.1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,441,625,000.00 3,005,236,022.00 87.32 268,071,344.00 7.79 3,273,307,366.00 95.11 168,317,634.00 4.89

005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

005.01.01.1066.994.001. A.511111 Beban Gaji Pokok PNS 1,322,468,000.00 1,223,001,740.00 92.48 98,191,060.00 7.42 1,321,192,800.00 99.90 1,275,200.00 0.10

005.01.01.1066.994.001. A.511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 46,000.00 25,709.00 55.89 1,584.00 3.44 27,293.00 59.33 18,707.00 40.67


94

005.01.01.1066.994.001. A.511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 108,192,000.00 99,519,610.00 91.98 7,993,840.00 7.39 107,513,450.00 99.37 678,550.00 0.63

005.01.01.1066.994.001. A.511122 Beban Tunj. Anak PNS 29,760,000.00 25,832,930.00 86.80 2,308,374.00 7.76 28,141,304.00 94.56 1,618,696.00 5.44

005.01.01.1066.994.001. A.511123 Beban Tunj. Struktural PNS 20,050,000.00 17,400,000.00 86.78 1,570,000.00 7.83 18,970,000.00 94.61 1,080,000.00 5.39

005.01.01.1066.994.001. A.511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 1,281,300,000.00 1,150,710,000.00 89.81 95,080,000.00 7.42 1,245,790,000.00 97.23 35,510,000.00 2.77

005.01.01.1066.994.001. A.511125 Beban Tunj. PPh PNS 275,218,000.00 169,890,213.00 61.73 13,909,486.00 5.05 183,799,699.00 66.78 91,418,301.00 33.22

005.01.01.1066.994.001. A.511126 Beban Tunj. Beras PNS 98,606,000.00 77,623,820.00 78.72 7,242,000.00 7.34 84,865,820.00 86.07 13,740,180.00 13.93

005.01.01.1066.994.001. A.511129 Beban Uang Makan PNS 250,800,000.00 209,532,000.00 83.55 39,210,000.00 15.63 248,742,000.00 99.18 2,058,000.00 0.82

005.01.01.1066.994.001. A.511151 Beban Tunjangan Umum PNS 55,185,000.00 31,700,000.00 57.44 2,565,000.00 4.65 34,265,000.00 62.09 20,920,000.00 37.91

BELANJA BARANG OPERASIONAL 451,746,000.00 382,360,509.00 84.64 44,422,226.00 9.83 426,782,735.00 94.47 24,963,265.00 5.53

005.01.01.1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

451,746,000.00 382,360,509.00 84.64 44,422,226.00 9.83 426,782,735.00 94.47 24,963,265.00 5.53

005.01.01.1066.994.002. A Penambah Daya Tahan Tubuh

005.01.01.1066.994.002. A.521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 3,375,000.00 2,720,100.00 80.60 654,000.00 19.38 3,374,100.00 99.97 900.00 0.03

005.01.01.1066.994.002. A.521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 42,120,000.00 35,100,000.00 83.33 7,020,000.00 16.67 42,120,000.00 100.00 0.00 0.00

005.01.01.1066.994.002. B PERAWATAN GEDUNG KANTOR

005.01.01.1066.994.002. B.523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95,645,000.00 92,432,250.00 96.64 3,065,000.00 3.20 95,497,250.00 99.85 147,750.00 0.15

005.01.01.1066.994.002. C PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

005.01.01.1066.994.002. C.523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45,000,000.00 44,938,949.00 99.86 50,000.00 0.11 44,988,949.00 99.98 11,051.00 0.02

005.01.01.1066.994.002. D PERAWATAN SARANA GEDUNG

005.01.01.1066.994.002. D.523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,500,000.00 967,000.00 64.47 200,000.00 13.33 1,167,000.00 77.80 333,000.00 22.20

005.01.01.1066.994.002. E LANGGANAN DAYA DAN JASA

005.01.01.1066.994.002. E.522111 Beban Langganan Listrik 84,000,000.00 58,314,524.00 69.42 12,495,639.00 14.88 70,810,163.00 84.30 13,189,837.00 15.70

005.01.01.1066.994.002. E.522112 Beban Langganan Telepon 6,000,000.00 2,726,443.00 45.44 354,829.00 5.91 3,081,272.00 51.35 2,918,728.00 48.65

005.01.01.1066.994.002. E.522113 Beban Langganan Air 9,600,000.00 4,088,675.00 42.59 1,039,025.00 10.82 5,127,700.00 53.41 4,472,300.00 46.59

005.01.01.1066.994.002. F JASA/ POS

005.01.01.1066.994.002. F.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 15,086,000.00 10,962,710.00 72.67 1,691,660.00 11.21 12,654,370.00 83.88 2,431,630.00 16.12


95

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung :



Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 40,000,000.00

39,800,000.00 99.50 0.00 0.00 39,800,000.00 99.50 200,000.00 0.50

005.01.02.1071.022 Teknologi Informasi 40,000,000.00 39,800,000.00 99.50 0.00 0.00 39,800,000.00 99.50 200,000.00 0.50

005.01.02.1071.022.011 Pengadaan CTS (Server) 40,000,000.00 39,800,000.00 99.50 0.00 0.00 39,800,000.00 99.50 200,000.00 0.50

005.01.02.1071.022.011. A tanpa sub komponen

005.01.02.1071.022.011. A.532111 40,000,000.00 39,800,000.00 99.50 0.00 0.00 39,800,000.00 99.50 200,000.00 0.50

005.03.1100.099232 BADAN PERADILAN UMUM 90,150,000.00 81,419,760.00 90.32 8,167,420.00 9.06 89,587,180.00 99.38 562,820.00 0.62

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 90,150,000.00 81,419,760.00 90.32 8,167,420.00 9.06 89,587,180.00 99.38 562,820.00 0.62

005.01.01.1066.994.002. G OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

005.01.01.1066.994.002. G.521111 Beban Keperluan Perkantoran 90,960,000.00 77,409,058.00 85.10 13,472,473.00 14.81 90,881,531.00 99.91 78,469.00 0.09

005.01.01.1066.994.002. G.521811 47,500,000.00 43,000,800.00 90.53 4,304,600.00 9.06 47,305,400.00 99.59 194,600.00 0.41

005.01.01.1066.994.002. H perawatan inventaris kantor

005.01.01.1066.994.002. H.523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7,200,000.00 7,100,000.00 98.61 75,000.00 1.04 7,175,000.00 99.65 25,000.00 0.35

005.01.01.1066.994.002. I PAKAIAN KERJA SOPIR/CS/SATPAM

005.01.01.1066.994.002. I.521119 Beban Barang Operasional Lainnya 3,760,000.00 2,600,000.00 69.15 0.00 0.00 2,600,000.00 69.15 1,160,000.00 30.85

BELANJA MODAL 40,000,000.00 39,800,000.00 99.50 0.00 0.00 39,800,000.00 99.50 200,000.00 0.50


96

3. Program Peningkatan Manajeman Peradilan :



Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

23 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

90,150,000.00 81,419,760.00 90.32 8,167,420.00 9.06 89,587,180.00 99.38 562,820.00 0.62

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

90,150,000.00 81,419,760.00 90.32 8,167,420.00 9.06 89,587,180.00 99.38 562,820.00 0.62

005.03.07.1049.005 9,150,000.00 9,150,000.00 100.00 0.00 0.00 9,150,000.00 100.00 0.00 0.00

005.03.07.1049.005.011 Pelaksanaan Posyankum 9,150,000.00 9,150,000.00 100.00 0.00 0.00 9,150,000.00 100.00 0.00 0.00

005.03.07.1049.005.011. A tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.011. A.521211 Beban Bahan 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 0.00 0.00 2,400,000.00 100.00 0.00 0.00

005.03.07.1049.005.011. A.522151 Beban Jasa Profesi 6,750,000.00 6,750,000.00 100.00 0.00 0.00 6,750,000.00 100.00 0.00 0.00

005.03.07.1049.007 81,000,000.00 72,269,760.00 89.22 8,167,420.00 10.08 80,437,180.00 99.31 562,820.00 0.69

005.03.07.1049.007.011 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA ( yang sederhana dan tepat waktu )

81,000,000.00 72,269,760.00 89.22 8,167,420.00 10.08 80,437,180.00 99.31 562,820.00 0.69

005.03.07.1049.007.011. A PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA DI TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

005.03.07.1049.007.011. A.521211 Beban Bahan 72,500,000.00 68,362,450.00 94.29 4,066,600.00 5.61 72,429,050.00 99.90 70,950.00 0.10

005.03.07.1049.007.011. A.521211 Beban Bahan 3,815,000.00 0.00 0.00 3,800,400.00 99.62 3,800,400.00 99.62 14,600.00 0.38

005.03.07.1049.007.011. A.524111 Beban Perjalanan Biasa 3,685,000.00 3,465,000.00 94.03 220,000.00 5.97 3,685,000.00 100.00 0.00 0.00

005.03.07.1049.007.011. A.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,000,000.00 442,310.00 44.23 80,420.00 8.04 522,730.00 52.27 477,270.00 47.73


97

E. Dukungan Teknologi Informasi

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan

oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan

informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut.

Program tersebut tidaklah akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana

dan prasana yang memadai, dalam Laporan Tahunan ini kami menyajikan rincian sarana

dan prasarana sebagai dukungan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

a) Perangkat Keras

Perangkat keras untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Muara

Enim berupa :

No. Uraian Kuantitas (unit/buah) Keterangan

1. P.C unit

Diperuntukan untuk :

- Pengelolaan Website

- Desk Info (Meja Informasi)

- Server

3 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2. UPS 1

3. Jaringan Kabel LAN 1 Paket

4. Scanner 1 Buah

5. Router (Wireless) 2 Buah

6. Hub (Switch) 2 Buah

7. Modem ADSL 1 Buah

8. ISP Telkom Speedy Office Unlimited 1 Line

9. TV Led 40” (Display Jadwal Sidang) 1 Unit


98

b) Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk Pengelolaan Teknologi Informasi

pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu :

- Sistem Operasi

Sistem Operasi yang dipergunakan pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada

umumnya adalah Microsoft Windows dan untuk server menggunakan Linux.

- Website

Sejak bulan Februari 2010, Pengadilan Negeri Muara Enim telah memiliki

website dengan alamat http://pn-muaraenim.go.id

Untuk direktori putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang beralamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim, selama

tahun 2015 telah diunggah sebanyak kurang lebih 1000 dokumen elektronik

putusan.

- CTS/SIPP VER.3.0.1, Sistem Informasi Delegasi Berbasis Web, Pencarian cepat

putusan perkara berbasis web, sistem informasi Pengadilan Negeri Muara

Enim berbasis web, Simak BMN, Aplikasi UAKPB, KOMDANAS, SAIBA, SIMAN,

SIMANTAP, SIKEP, SAS, RKA-KL, GPP-GAJI, SIMARI, SIMPONI, SSE, SILABI, dan

SPANINT.

F. Regulasi Tahun 2015

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area :

1. Manajeman Perubahan

Dalam melaksanakan tupoksinya, Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan berbagai

perubahan-perubahan diantaranya dalam manajeman jadwal siding, manajeman

pengelolaan arsip perkara, manajeman putusan perkara, yang saat ini mulai berbasis

teknologi informasi.

2. Perundang-undangan

Ditahun 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan salah

satunya peraturan Mahkamah Agung R.I No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata

Laksana untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dimana dengan adanya PERMA

tersebut, Mahkamah Agung R.I memisahkan struktur organisasi antara kepaniteraan

dan kesekretariatan.


99

3. Penataan dan Penguatan organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi salah satunya dengan dilaksanakan pengisian

jabatan-jabatan kosong baik structural maupun fungsional agar Pengadilan Negeri

Muara Enim dapat melaksanakan Tupoksinya dengan maksimal.

4. Penataan Sistem Tata Laksana

Penataan Sistem Tata Laksana salah satunya dengan dibuatnya standar operasional

prosedur (SOP) pada masing-masing bidang, untuk melaksanakan tupoksinya.

5. Penataan Sisitem Manajeman SDM

Penataan Sisitem Manajeman SDM salah satunya dengan mengikutsertakan

Hakim/Pegawai dalam bintek atau diklat baik yang dilaksanakan oleh Pengadilan

Tinggi Maupun Mahkamah Agung R.I

6. Penguatan Akuntabilitas Salah satunya dengan pembuatan laporan LAKIP, dan melaksanakan evaluasi atas

hasil akuntabilitas kerja Pengadilan Negeri Muara Enim. 7. Penguatan Pengawasan

Salah satunya dengan melaksanakan pengawasan rutin, baik internal yag dilakukan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim atau ekternal oleh Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung R.I.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan public yaitu dengan membuat jadwal

sidang berbasis teknologi informasi, desk info, system penelusuran perkara, upload

putusan pada website Pengadilan Negeri Muara Enim.


100

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan

represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat

peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat

atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya.

Didalam pengawasan internal mencakup bidang pekerjaan masing-masing pejabat

kepaniteraan dan kesekretariatannya beserta para staf Pengadilan agar didalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat

mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga pelayanan terhadap

masyarakat khususnya pencari keadilan terwujud.

Bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan meliputi

semua kegiatan dalam menyelenggarakan proses peradilan yang baik di antaranya:

a. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara.

b. Pengawasan terhadap minutasi perkara baik pidana maupun perdata.

c. Pengawasan terhadap perkara yang banding/kasasi/peninjauan kembali dan lain-lain

yang menyangkut teknis acara persidangan.

Kemudian dalam bidang kesekretariatan, pengawasan internal dilakukan di

antaranya dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang-barang inventaris

dan pengawasan terhadap keperluankeperluan kantor serta pengawasan terhadap

kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya dan pengawasan

terhadap keamanan dan keindahan lingkungan kantor Pengadilan.

Bahwa pengawasan internal tersebut dilakukan dengan cara diberlakukannya di

setiap sub kepaniteraan dan bagian untuk membuat laporan bulanan tertulis tentang

semua kegiatan yang ada dan telah dilakukan maupun pekerjaan yang masih belum


101

diselesaikan dengan menyebutkan alasan-alasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Bahwa di samping itu pengawasan yang dilakukan bersifat membimbing dan

membina yang di antaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh

Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya sehingga semua kendala-kendala

yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil pengawasan Internal pada Pengadian Negeri Muara Enim tahun

2015 yang merupakan evaluasi setiap tahunnya pada akhir tahun untuk menjadi acuan

keberhasilan terhadap tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

- Pidana

Keadaan perkara tahun 2015 sangatlah berbeda dengan tahun 2014 yaitu dengan

kenaikanan jumlah perkara yang sangat signifikan. Namun penyelesaian jumlah

perkara pada tahun 2015 ini semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,

peningkatan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti sarana dan

prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan

Negeri Muara Enim semakin berkembang dengan sering diadakannya pelatihan-

pelatihan oleh Pengadilan Tinggi Palembang maupun dari Mahkamah Agung RI,

yang dimana bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para Pegawai

Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Perdata

Sama halnya dengan keadaan perkara Pidana, keadaan perkara Perdata juga

mengalami penurunan jumlah perkara dari tahun sebelumnya. Begitupun dengan

penyelesaian perkara pada pekara perdata juga mengalami peningkatan dari

tahun-tahun sebelumnya seperti penyelesaian perkara tepat waktu, penyampaian

relas panggilan maupun relas pemberitahuan tepat waktu.

- Hukum

Pada bagian hukum telah melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan

Standard Operational Procedure (SOP). Juga menyusun dan menata arsip perkara


102

yang diterima dari Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Perdata yang

diselesaikan secara kebutuhan.

2. Kesekretariatan

- Umum

Kegiatan pada bagian umum yaitu pengelolaan surat-surat masuk dan surat-surat

keluar telah dilaksanakan sesuai Standard Operational Procedure (SOP),

pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan secara rutin

serta melaksanakan pelaporan secara tepat waktu. Pada bagian umum juga telah

secara rutin melaksanakan perencanaan dan pendistribusian ATK ke bagian-bagian

sesuai kebutuhan.

- Keuangan

Pelaksanaan kegiatan pada bagian keuangan berjalan sesuai Standard Operational

Procedure (SOP) dengan melaksanakan perancangan anggaran, pengelolaan

anggaran dan pelaporan sesuai tepat waktu.

- Kepegawaian

Pada bagian kepegawaian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai Standard

Operational Procedure (SOP) seperti merekap absensi kepegawaian setiap

bulannya dan melaporkannya secara rutin tiap bulan. Mengadakan inventarisasi

jumlah data pegawai (Bezetting), penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

Daftar Urut Senioritas (DUS), serta mengusulkan kenaikan pangkat dan membuat

usulan kenaikan gaji berkala pegawai.


103

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia

serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah diupayakan demi

menjamin tertib administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum melalui

penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap

bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim. Selain itu untuk

memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan

Negeri Muara Enim telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih

terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi.

Rekomendasi

Untuk Tahun 2016 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan bimbingan teknis

untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum, bidang Kepegawaian, Keuangan,

Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan IT.

Mohon kiranya dapat menambah tenaga tehnis maupun non tehnis.

Sarana dan Prasarana Komputer juga sangat kurang, mudah-mudahan di tahun

2016 akan lebih baik lagi dalam segala hal.

laporan tahunan - pn-muaraenim.go.idpn-muaraenim.go.id/images/lakip/laporantahunan15.pdf · laporan...

Documents