haper pengadilan niaga

Upload: lonelystudent

Post on 12-Feb-2018

244 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    1/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    PENGADILAN NIAGA

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    2/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Sejarah

    Awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam duamacam peraturan kepailitan akibat dari pembedaanantara pedagang dengan bukan pedagang.Utk pedagang Indonesia diatur dalam U!D dalam"uku etiga, yang ber#udul Van De Voorzieningen InGeval Van Onvermorgen Van Kooplieden$Peraturanetidakmampuan Pedagang%&Utk bukan pedagang diatur dalam 'eglement op deRechtsvorderingbiasa disingkat dengan '($Staatsblad Nomor )*+ Nomor -jo /taatsbladNomor )*+0 Nomor 12%, "uku etiga, "ab etu#u3yang ber#udulVan den staat van KennelijkOnvermogen.

    e4 peraturan tsb dicabut ole3 FaillissementVerordening/ )05142+*.

    /etela3 bangsa Indonesia merdeka pada tanggal )Agustus )0+-, untuk kepailitan tetap berlakuFaillissement Verordeningyang dalam ba3asaIndonesia disebut sebagai Peraturan epailitan.

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    3/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Sejarah

    Namun, peraturan tsb suda3 tidak mampu lagimemenu3i tuntutan perkembangan yang ter#adidi bidang perekonomian terutama dalammenyelesaikan masala3 utang4piutang

    6aka perlu dilakukan peruba3an danpenyempurnaan ter3adap peraturan

    Faillissement Verordening tsb dg ditetapkannyaPerpu No. ) 7a3un )00* tentang Peruba3an AtasUndang4Undang epailitan pada tanggal April)00* yang kemudian disa3kan men#adi8Undang4Undang No. + 7a3un )00* tentangUndang4Undang epailitan $UU% pada tanggal 0

    /eptember )00*, dengan berlakunya UU berartipemerinta3 tela3 memenu3i sala3 satupersyaratan yang diminta ole3 kreditor4kreditorluar negeri $baca Dana 6oneterInternasional9International onetar! F"nd%, agarpara kreditor luar negeri memperole3 #aminan

    kepastian 3ukum.

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    4/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Sejarah

    7ernyata UU #uga ada kelema3an,diundangkanla3 UU No. 2 7a3un 55+ tentangepailitan dan Penundaan ewa#iban PembayaranUtang $UUPPU% pada tanggal )* :ktober 55+.Didasarkan pada pasal 25 UUPPU tersebutmaka UU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku8

    ;Pada saat Undang4Undang ini mulai berlaku,Undang4Undang tentang epailitan$Faillissementsverordening/taatsblad )05-8)

    #uncto /taatsblad )05182+*% dan Undang4Undang Nomor + 7a3un )00* tentang Penetapan

    Peraturan Pemerinta3 Pengganti Undang4Undang Nomor ) 7a3un )00* tentang Peruba3anAtas Undang4Undang tentang epailitan men#adiUndang4Undang $Lembaran Negara 'epublikIndonesia 7a3un )00* Nomor )2-, 7amba3anLembaran Negara 'epublik Indonesia Nomor2*%, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    5/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Arti Pailit

    epailitan merupakanlembaga 3ukum perdata

    yang merealisasikan asas pokok mengenai#aminan yang diaturdalam ))2) dan ))2U!Perdata.

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    6/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Arti Pailit

    /ita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit

    yang pengurusan danpemberesannya dilakukanole3 urator dan dibawa3

    pengawasan !akimPengawas $Pasal ) ayat$)% UUPPU%.

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    7/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Syarat Pailit

    Debitor ter3adap siapa permo3onan itudia#ukan 3arus paling sedikitmempunyai dua kreditur atau lebi3dikenal sebagai conc"rc"s creditori"m.Apabila 3anya ada satu debitor maka

    3arta kekayaan milik kreditor men#adi#aminan pelunasan 3utang debitortanpa perlu membaginya dengankreditor lain.

    Debitor tidak membayar sedikitnya satu

    3utang kepada sala3 satu kreditornya. !utang yang tidak dibayar itu tela3

    #atu3 tempo dan tela3 dapat ditagi3.Pasal ayat $)% UUPPU

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    8/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Pihak yang dapat mengajukanpermohonan pailit Debitur itu sendiri Dua atau lebi3 reditur e#aksaan untuk kepentingan umum "I dalam 3al Debitur adala3 "ank etua "apepam dalam 3al Debitur adala3

    perusa3aan e=ek, bursa e=ek, lembaga kliringdan pen#amin, lembaga penyimpanan danpenyelesaian

    6enteri euangan dalam 3al Debitur adala3perusa3aan asuransi, reasuransi, danapensiun atau "U6N yang bergerak di bidangkepentingan umum.

    Pasal ayat $)%4$-% UUPPU

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    9/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Advokat

    Permo3onan pernyataan pailit3arus dia#ukan ole3 seorangad(okat, kecuali dalam 3al

    permo3onan dia#ukan ole3e#aksaan, "I, "apepam dan6enteri euangan $Pasal

    ayat $% UUPPU%>Pengecualian dari asas 3aper

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    10/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Hukum Acara

    Prinsipnya, 3ukum acara yg berlaku padaPengadilan Niaga adala3 !ukum AcaraPerdata kecuali yg secara lain diatur dalamUUPPU8

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    11/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Kompetensi

    /ebelum adanya UU, kewenangan absolutuntuk menerima, memeriksa dan mengadilipermo3onan kepailitan ada pada peradilanumum namun setela3 UU dengan dibentuknyaPengadilan Niaga, kewenangan peradilan umumdalam menerima, memeriksa dan mengadili

    berpinda3 men#adi kewenangan PengadilanNiaga yang berada di lingkungan peradilanumum, sebagaimana diatur dalam Pen#elasanPasal *5 ayat ) UU8

    ;Dengan ketentuan ini, semua permo3onan

    penyataan pailit dan penundaan kewa#ibanpembayaran utang yang dia#ukan setela3berlakunya Undang4Undang tentangepailitan sebagaimana diuba3 denganPeraturan Pemerinta3 Pengganti undang4undang ini, 3anya dapat dia#ukan kepada

    Pengadilan Niaga<

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    12/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Kompetensi

    "agaimana kedudukan PengadilanNiaga?

    Ingat, 3anya ada + lingkungan

    peradilan@

    ;Penyelenggaraan kekuasaan ke3akimansebagaimana dimaksud dalam pasal )dilakukan ole3 sebua3 6a3kama3 Agung dan

    badan peradilan yang ada di bawa3nya dalamlingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usa3a negara, danole3 sebua3 6a3kama3 onstitusi Prosedur penga#uan upaya3ukum dalam perkara perdataniaga tidak berbeda denganperkara perdata biasa,perbedaannya terletak pada

    #angka waktu.

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    44/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    Kasasi %Pasal ++0+)11KPKP1'Permohonanan disertai

    dg memori kasasidiajukan

    setelah putusan#melalui P$iaga%maks. 6 hari'

    Panitera

    meritahukanadanya

    kasasi pdtmh kasasi

    %maks. hari'

    5mh kasasi dapat(enyampaikan

    Kontra memori kasasi%maks. * hari'

    7erkas kasasi disampaikan8leh panitera P$iaga

    Kpd panitera (A%maks.+" hari sejak permohonan'

    (A mempelajari#menetapkan hari sidang

    %maks. hari sejak permoho0nan diterima (A'

    SidangKasasi

    %maks.,hari'

    Putusan%maks. , hari'

    Panitera (A menyampaikanSalinan putusan kpd panitera P$iaga %maks.) hari'

    Dan Panitera P$iaga menyampaikannyaKpd para pihak %maks. hari setelah diterima P$iaga'

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    45/46

    Hening Hapsari & Disriani Latifah

    PK %Pasal 9-096 11KPKP1'

    Permohonanan PK melaluiPanitera P$iaga# dg4

    $ovum %+6, hari'Kesalahan erat %), hari'

    Sejak 7H5

    Paniterameritahukan

    adanyaPK pdtmh PK

    %maks. hari'

    5mh PK dapatmenyampaikan

    ja2aan%maks. +, hari'

    7erkas PK disampaikan8leh panitera P$iaga

    Kpd panitera (A%maks.+ hari sejak permohonan'

    (A memeriksa danmemutus permohonan PK

    %maks. ), hari sejak permoho0nan diterima (A'

    Panitera (A menyampaikansalinan putusan kepada

    para pihak %) hari setelah permohonan diterima (A'

    Putusan PKdiucapkan dalam

    sidang terukauntuk umum

  • 7/23/2019 Haper Pengadilan Niaga

    46/46

    /ekian

    7erima asi3