PROFIL SINGKATNAMA : LUKMAN

RIYATNOTTL : PURBALINGGA, 25

JULI 1962STATUS PERKAWINAN : ISTRI 1,ANAK 2 CUCU 2

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM :- SD LULUS TAHUN 1974- SMP LULUS TAHUN 1977- MAN LULUS TAHUN 1981RIWAYAT PENDIDIKAN MILITER :- SECABA MILSUK POLRI 982/1983 - SAG PA GEL II TAHUN 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya

1. RT berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;2. RT yang dibentuk oleh,dari dan oleh masyarakat merupakan organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Menggerakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;3. Berpartisipasi dalam peningkatan perberdayaan

masyarakat;4. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat adalah

dengan menjaga kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator yang dinyatakan Lembaga Administrasi Negara, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut :a. TEPAT : yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakatb. CEPAT : masy memperoleh apa yang diinginkan dengan cepat dan tidak bertele-telec. MURAH : biaya yang harus dikeluarkan masyarakat wajar dan dapat dijangkau masyarakatd. RAMAH : hubungan pemberi layanan dan pengguna layanan berlangsung secara sopan dan berpedoman pada etika profesi

5. Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

6. Berpartisipasi dalam menciptakan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;

7. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah;

8. Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.

KAMTIBMAS (Keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DLM USAHA PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA.

USAHA PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANAN & KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TNI & POLRI, SBG KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT SBG KUAT PENDUKUNG.

KEPOLISIAN NEGARA RI SBG ALAT NEGARA YG MENJAGA KEAMANAN & KETERTIBAN MASY BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM.

SYARAT SYARAT KEIKUT SERTAAN WARGA NEGARA DLM USAHA KEAMANAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG => UU NO. 2 TH 2002

LEBIH MENGEDEPANKAN

UPAYA CEGAHTANGKAL

PEMELIHARA KAMTIBMAS

PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASY

Wujudkan peran serta masyarakat dalam Binkamtibmas melalui bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

PENEGAK HUKUM TUGAS POKOK POLRI

PASAL 3 Ayat (1) :PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIDIBANTU OLEH :a.KEPOLISIAN KHUSUSb.PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; DAN / ATAUc. BENTUK-BENTUK PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA SWAKARSA

A. MEMBINA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KESADARAN HUKUM MASYATAKAT SERTA KETAATAN WARGA MASYARAKAT TERHADAP HUKUM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. MELAKUKAN KOORDINASI, PENGAWASAN & PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PPNS & BENTUK2 PAM SWAKARSA

Permasalahan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat

(kamtibmas) merupakan bagian dari permasalahan sosial yang selalu ada dalam setiap

komunitas masyarakat di

belahan dunia manapun.

Kamtibmas menjadi salah satu barometer bagi setiap tatanan masyarakat dalam

mewujudkan terciptanya tujuan masyarakat secara

universal yakni mewujudkan

kehidupan yang aman, tertib, damai,

dan sejahtera. 

TERSEMATNYA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA

PENDIDIKAN TDK TERLEPAS DARI

ADANYA KAMTIBMAS YANG

KONDUSIF

CIPTAKAN DAN PELIHARA

KAMTIBMAS

1.1. FAKTOR EKONOMI BAIK MIKRO MAUPUN MAKRO YANG BELUM STABILFAKTOR EKONOMI BAIK MIKRO MAUPUN MAKRO YANG BELUM STABIL

2.2. BELUM TEGAKKNYA HUKUM SECARA MAKSIMALBELUM TEGAKKNYA HUKUM SECARA MAKSIMAL

3.3. KETIDAK PEDULIAN MASYARAKATTERHADAP LINGKUNGANNYAKETIDAK PEDULIAN MASYARAKATTERHADAP LINGKUNGANNYA

4. HILANGNYA SIKAP KETELADANAN

MENGAMBIL MILIK ORANG LAIN DG MELAWAN HAK ( CURI, KORUPSI )

PERMAINAN YANG MENGANDUNG UNSUR TARUHAN ( UANG / BENDA )

MINUMAN KERAS YG MEMABUKKAN / HILANGNYA KESADARAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA & ANEKA PRODUK TURUNANNYA

BERZINA , BERMAIN DG PELACUR ( BAIK LAKI - LAKI / PEREMPUAN )

• Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan.( Peraturan Kapolri Nomor 23 th 2007 )

• Tujuan siskamling adalah untuk menciptakan kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam pencegahan dan penangulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas

• Pelaksana siskamling adalah seluruh warga khususnya yang terlibat secara fisik yang ditunjuk dan disepakati dalam musyawarah warga yang terdiri dari :

Seluruh kepala rumah tangga Warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17

tahun dalam lingkungan RT setempat.

HAL-HAL YG DPT DILAKUKAN MASY DLM DUKUNG HARKAMTIBMAS

a. Masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan kondisi Kamtibmas yang terjadi di Wilayahnya.

b. Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan utk cegah terjadinya aksi Pelanggaran maupun terjadinya Tindak Pidana.

c. Komponen masyarakat secara aktif dan responsif menjalin Kerjasama dengan Aparat Polri guna menginventarisir berbagai potensi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi sekaligus mencari solusi pemecahannya.

d. Apabila terjadi ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat, tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan yang baru.

e. Tidak mudah terpancing dengan isu-isu tidak benar yang berkembang , tetapi justru meredamnya.

POLRES BANTUL TELAH MELAKSANAKAN OPERASI MIRAS

POLRES BANTUL SAAT INI MELAKSANAKAN OPS SIMPATIK PROGO 2016 MULAI 1 MARET S.D 21 MARET 2016

POLRES BANTUL TELAH MELAKSANAKAN OPERASI TIPIRING