pembahasan soal ujian tengah semester i tahun … · kranenburg, menurutnya, sebab wujud dari ilmu...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Ilmu Negara

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER I

TAHUN 2016/2017

MATA KULIAH ILMU NEGARA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MATA KULIAH : ILMU NEGARA

HARI, TANGGAL : KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

CATATAN: PILIH 5 (LIMA) SOAL DARI 6 (ENAM) SOAL YANG TERSEDIA!

Soal:

1. Soalnya, yaitu:

a. Apa masksudnya bahwa ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian umum?

Jawaban:

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi

pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam

negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya

negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara, hingga lenyapnya

negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan

menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat

khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas proses pelaksanaan hal-hal

umum itu dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis. M. Solly

Lubis, S. H., dalam bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu Negara mempelajari

negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, perkembangan, lenyapnya, dan jenis-

jenisnya. Objek Ilmu Negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang, tempat,

waktu dan bersifat universal. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu

Negara mempelajari negara dalam pengertian umum (genus) secara abstrak dan umum,

tak terikat ruang, waktu, tempat, dan bersifat universal.



Halaman 5


b. Adakah ilmu pengetahuan yang objeknya mempelajari negara tetapi tidak dalam arti umum?

Sebutkan 2 macam ilmu pengetahuan tersebut! Kemukakan pula persamaan serta

perbedaannya!

Jawaban:

Ada yaitu Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik. Persamaan antara Ilmu Negara,

Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik yaitu sama-sama mempelajari negara.

Namun ada juga perbedaan dari masing-masing ilmu tersebut. Adapun penjelasan

perbedaannya yaitu berdasarkan objek kajian masing-masing ilmu tersebut, yaitu:

1) Objek Ilmu Negara

Menurut Kranenburg, objek penyelidikan Ilmu Negara adalah negara, kemudian dalam

Ilmu Negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan negara. Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikannya kepada pengertian negara

secara umum (genus). Prof. M. Nasroen S. H., dalam hal ini sependapat dengan

Kranenburg, menurutnya, sebab wujud dari Ilmu Negara Umum adalah menyelidiki

dan menetapkan asal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya. Objek

penyelidikan Ilmu Negara adalah negara secara umum, sehingga ia sering disebut

sebagai Ilmu Negara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta objek

penyelidikan Ilmu Negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari

waktu dan tempat, bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada pada suatu

waktu dan tempat tertentu. Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok

(grondbegrippen) dan sendi-sendi pokok (grondbeginselen) dari negara yang berlaku

untuk dan terdapat pada setiap negara secara umum (genus).

2) Objek Hukum Tata Negara

Objek kajian ilmu Hukum Tata Negara adalah negara. Selanjutnya negara dipandang dari

sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya terikat pada tempat,

keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang

membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur

organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara

dan warga negara.

3) Objek Kajian Ilmu Politik

Objek Ilmu Politik meliputi dua hal, yaitu:

a) Objek material yaitu objek ini berwujud pada perjuangan memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan dengan objek negara, kekuasaan, pemerintah,

fakta-fakta politik, kegiatan politik, dan organisasi masyarakat.



Halaman 6


b) Objek formal yaitu pengetahuan pusat perhatian pada Ilmu Politik itu sendiri.

Dengan demikian, Syarbaini menyimpulkan ada lima konsep tentang Ilmu Politik,

yaitu:

a) sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan

mewujudkan kebaikan bersama;

b) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah;

c) segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan;

d) kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum;

e) sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang

dianggap penting.

2. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan manfaat mempelajari ilmu negara di Fakultas Hukum!

Jawaban:

a. Mahasiawa dapat memahami Status Ilmu Negara dalam kurikulum Fakultas Hukum dan

Objek Ilmu Negara serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lain.

b. Mahasiswa dapat memahami proses suatu negara ada hingga tiada.

c. Mahasiswa mampu memahami tujuan dan fungsi negara, dan memahami bentuk-

bentuk dan tipe-tipe serta susunan negara dan terakhir mahasiswa dapat memahami

tentang legitimasi kekuasaan.

b. Jelaskan pernyataan bahwa ilmu negara sebagai ilmu yang ilmiah memiliki nilai umum,

abstrak, totalitas, teoritis dan bebas nilai!

Jawaban:

Adapun yang menjadi nilai untuk ilmu negara, ialah:

1) Totalitas, yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh atau Als

Ganzheit yang tidak tertuju semata-mata pada satu negara saja.

2) Umum, yaitu nilai yang didapatkan dari gambaran secara keseluruhan yang

mengandung genusbegrip (konsep umum), bukannya species begrip (konsep khusus).

3) Abstrak, yaitu nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai-nilai

totalitas dan umum.

4) Teoretis, yaitu perumusan dan konkretisasi cita-cita sebagai lawan nilai praktis.

5) Bebas nilai, yaitu netral atau value free yang tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat,

dan keadaan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya.



Halaman 7


3. Untuk mengetahuai apa yang dimaksud dengan negara yang dapat diterima secara umum, para

ahli mendapat kesulitan. Sehubungan penyataan tersebut, jelaskan!

a. Mengapa negara sulit dirumuskan!

Jawaban:

Pada dasarnya menurut Ilmu Negara bahwa negara sulit dirumuskan karena kajian di

dalamnya itu menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan

sifat-sifat khusus dari negara-negara. Adapun pembahasan negara dalam Ilmu Negara

yaitu tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara,

perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Selanjutnya objek Ilmu Negara itu

bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal.

Dengan demikian negara akan sulit dirumuskan karena hal tersebut.

b. Bagaimana pendapat Gorge Jellinek mendefinisikan negara?

Jawaban:

Menurut Gorge Jellinek bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok

manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

4. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur negara bersifat konstitutif dan unsur negara yang

bersifat deklaratif! Bagaimana pula dengan Konvensi Montevideo 1933?

Jawaban:

Unsur konstitutif adalah unsur yang paling penting yang menjadi syarat wajib yang harus

dimiliki oleh calon negara, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Kemudian

unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain dimaksudkan perbuatan bebas

olah satu negara atau lebih negara untuk mengakui keberadaan suatu wilayah yang dihuni oleh

masyarakat yang secara politis terorganisasi. Pengakuan ada 2 jenis, yakni :

1) Pengakuan secara De Facto merupakan pengakuan atas fakta adanya suatu negara.

Pengakuan tersebut diberikan berdasar realita jika suatu masyarakat politik tersebut telah

memenuhi syarat utama sebagai sebuah negara.

2) Pengakuan secara De Jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara

berdasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan mendapatkan pengakuan

secara de jure, suatu negara mendapatkan hak-haknya di samping kewajibannya sebagai

anggota keluarga bangsa sedunia.



Halaman 8


Pasal 1 Konvensi Montevideo yang menggambarkan ciri-ciri pokok yang perlu dimiliki

untuk mendapatkan kualifikasi sebagai negara sebagai berikut:

Legal criteria of statehood article i of the montevideo convention on rights and duties of

states provides the states as a person of international law should possesss the following

qualifications:

a) a permanent populations;

b) a defined territory;

c) goverment;

d) capacitity to enter into relations with other states.

Terkait unsur negara, pada tahun 1933 terdapat suatu konvensi yang mengatur tentang hal-hal

yang harus dimiliki untuk membentuk suatu negara. Menurut konvensi ini, unsur-unsur

berdirinya sebuah negara adalah sebagai berikut:

a) adanya rakyat;

b) wilayah yang permanen;

c) penguasa/pemerintahan yang berdaulat;

d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain;

e) pengakuan.

Maksudnya adalah bisa dikatakan suatu negara jika telah memiliki populasi penduduk yang

jelas dan bukan hanya penduduk nomaden. Kepemilikan wilayah yang jelas, memiliki

pemerintahan yang sah, dan ada tidaknya pengakuan internasional atau pengakuan dari

negara-negara lain sebagai suatu negara yang berdaulat baik pemerintahannya maupun sistem

hukumnya dan mengadakan hubungan pada tingkat yang sederajat dengan negara-negara

lainnya.

b. Bagaimana halnya dengan pengakuan dari negara lain juga sudah dapat disebut sebagai

negara? Kaitan dengan pendapat Mochtar Affandi tentang unsur-unsur negara?

Jawaban:

Dalam buku International Law dikatakan bahwa : " … Statehood alone does not imply

membership of the family of nation …. A state is, and becomes, an international person

through recognition only and exclusively." Pada prinsipnya pengakuan dipandang sebagai

syarat untuk dapat menjadi an international person, negara sebagai suatu physical

fact ditingkatkan menjadi juridical fact. Dengan konsep tersebut adalah menjadi suatu

keharusan, bahwa sebuah negara hanya bisa mendapat pengakuan manakala sudah memenuhi

syarat Statehood. Akan tetapi pada kenyataannya, sejarah memberikan gambaran lain, bahwa



Halaman 9


ternyata pernah terjadi ada suatu negara yang belum memenuhi syarat

sebagai Statehood kemudian mendapatkan suatu pengakuan. Bukti di atas misalnya yang

terjadi dengan negara Israel yang pada bulan Mei 1949 sudah diterima menjadi anggota PBB,

yang berarti Israel sudah mendapat pengakuan sebagai negara oleh PBB. Padahal pada waktu

itu Israel belum memenuhi syarat physical condition untuk menjadi negara, sebab belum

memiliki daerah yang tegas batas-batasnya karena masih dalam kondisi peperangan dengan

bangsa Arab. Batas daerahnya justru masih diperjuangkan melalui peperangan tersebut.

Dengan adanya pengakuan tersebut, Israel sudah ditingkatkan menjadi juridical

fact meskipun belum memenuhi syarat-syarat yang lengkap dan bulat.

Dengan bukti tersebut kita bisa melihat bahwa pengakuan sering kali tidak di dasarkan kepada

terpenuhinya seluruh syarat materiil dan formal dari suatu negara, akan tetapi lebih karena di

dasarkan kepada pertimbangan kepentingan politik belaka. Dengan demikian

pengakuan bukanlah merupakan legal construction melainkan suatu political action yang

ditentukan oleh kepentingan politik negara yang memberikan pengakuan tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas adalah salah jika menganggap bahwa eksistensi negara

ditentukan oleh adanya pengakuan terhadap negara tersebut. Karenanya jika elemen

konstitutif sudah dimiliki oleh suatu negara, maka sekalipun pengakuan tidak diberikan oleh

negara lain, eksistensi negara tersebut tetap merupakan suatu kenyataan yang konkret.

Pengakuan akan menjadi syarat mutlak adanya negara jika menurut an international

person. Berikut adalah penjelasannya:

Pengakuan akan terjadi apabila sudah menjadi ius cogen, maka secara hukum mutlak

diberikan karena wajib bagi setiap pergantian, perubahan dan penggabungan negara

atau pemerintahan baru. Dengan kata lain, setiap pemerintahan atau negara baru akan

menjadi subjek hukum internasional yang sah apabila sudah mendapat pengkuan atau

diakui oleh masyarakat internasional.

Menurut Oppenheimer dalam bukunya Internasional Law, sebagaimana dikutip oleh

Muchtar Affandi (1986) pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara

semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi an internasional person.

Dalam kedudukan itu keberadaan negara sebagai kenyataan fisik atau pengakuan de

facto secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact atau

pengakuan secara de jure.



Halaman 10


5. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan maksud mempelajari asal mula negara berdasarkan teori historis dan spekulatif!

Jawaban:

1) Teori yang evolusi atau teori historis merupakan teori yang menyatakan bahwa

lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai

dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan

guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput

dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Menurut teori yang bersifat

evolusi ini terjadinya negara adalah secara historis-sosio (dari keluarga menjadi

negara). Termasuk dalam teori ini yang bersifat evolusi ini antara lain teori hukum alam.

Berdasarkan teori hukum alam ini, negara terjadi secara alamiah.

2) Teori yang bersifat spekulatif, teori ini meliputi:

a) Teori Teokrasi (ketuhanan) menurut teori ketuhanan, segala sesuatu di dunia ini

adanya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negara pada hakekatnya

ada atas kehendak Allah. Penganut teori ini adalah Fiedrich Julius Stah, yang

menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses

bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara.

b) Teori perjanjian masyarakat. Dalam teori ini tampil tiga tokoh yang paling terkenal,

yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau. Menurut teori ini negara itu

timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup

bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini

diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya ”orang

yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang lain” (homo homini lupus,

menurut Hobbes).

c) Teori kekuasaan/ kekuatan. Menurut teori kekuasaan/kekuatan, terbentuknya

negara didasarkan atas kekuasaan/kekuatan, misalnya melalui pendudukan dan

penaklukan. Ditinjau dari teori kekuatan, munculnya negara yang pertama kali, atau

bermula dari adanya beberapa kelompok dalam suatu suku yang masing-masing

dipimpin oleh kepala suku (datuk). Kemudian berbagai kelompok tersebut hidup

dalam suatu persaingan untuk memperebutkan lahan/wilayah, sumber tempat mereka

mendapatkan makanan. Akibat lebih jauh mereka kemudian berusaha untuk bisa

mengalahkan kelompok saingannya.



Halaman 11


b. Uraikan sisi persamaan dan perbedaan pendapat Trio (Thomas, Hobbes, John Locke dan JJ

Rousseau) mengenai perjanjian masyarakat!

Jawaban:

Teori kontrak sosial merupakan teori mengenai proses terbentuknya suatu negara.

Selanjutnya masyarakat membuat kontrak antar mereka sendiri untuk mendirikan sebuah

negara sehingga kewenangan berada di tangan masyarakat. Teori kontrak sosial ini

mengandung pemikiran liberal pada zaman pencerahan atau enlighment. Ada tiga tokoh yang

merumuskan teori kontrak sosial ini, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques

Rousseau. Karena ketiganya datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka teori

kontrak sosial yang dihasilkan ketiganya pun berbeda-beda.

Thomas Hobbes memandang bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang sama. Yakni,

sama-sama memiliki keinginan atau kepentingan dan ketidaksukaan terhadap suatu hal.

Dalam keadaan tertentu, kepentingan dan ketidaksukaan antar manusia ini saling berbenturan.

Sehingga, ada pihak yang mendominasi pihak lain. Kemudian terjadi usaha seseorang untuk

berada di atas orang lain, yang akhirnya dimungkinkan terjadinya perang dan kondisi menjadi

tidak aman. Maka, untuk menghasilkan situasi aman yang terjamin, mereka menyerahkan

kepercayaan mereka kepada sebuah lembaga yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, dan

kesejahteraan mereka melalui sebuah kesepakatan. Kesepekatan inilah yag disebut kontrak

sosial.

Menurut Locke, ada tiga pihak dalam kontrak sosial ini, yaitu pencipta kepercayaan (the

trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee), dan yang menerima manfaat dari

pemberian kepercayaan tersebut (the beneficiary), (I Basis Susilo, 1988). Dalam hal

ini, the trustee adalah pemerintah atau pemegang kekuasaaan, pemerintah bertanggung jawab

kepada beneficiary dengan kewenangan yang terbatas. Beneficiary dan the trustor adalah

masyarakat.

Sedangkan Jean Jacques Rousseau menganggap bahwa sifat dasar manusia adalah saling

bekerjasama, sehingga tidak terjadi perkelahian. Sifat saling bekerja sama ini biasanya

tertampung dalam sebuah organisasi, sehingga akhirnya muncul seseorang yang mendominasi

dan memiliki hak-hak istimewa sehingga berpotensi terjadi kekuasaan tunggal (I Basis Susilo,

1988). Untuk menghindari terjadinya kekuasaan tunggal ini, maka perlu dibentuk sebuah

kontrak sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdiri atas kehendak bebas dan

kehendak umum.



Halaman 12


Jadi, berdasarkan perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean

Jaques Rousseau mengenai perjanjian masyarakat/kontrak sosial baik dari isi maupun

akibat perjanjian dapat disimpulkan persamaannya bahwa kontrak sosial dilakukan

untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan ketakutan

masyarakat akan adanya ketidakseimbangan akibat perbenturan kepentingan-

kepentingan manusia jika tidak ada yang mengawasi.

c. Jelaskan pula teori asal mula negara menurut Plato dan Aristoteles!

Jawaban:

Pada zaman itu sudah ada yang disebut Polis atau negara kota seorang filsuf Yunani

Kuno Aristoteles (384-322), dalam bukunya Politica, Polis berfungsi sebagai tempat

tinggal bersama warga negara dan pemerintah dan sebagai benteng untuk menjaga

keamanan dari serangan musuh. Plato, guru Aristoteles, melihat bahwa negara ada

karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang

mendorong mereka untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

tersebut. Kedua polis ini sudah mengenal pemerintahan dengan sistem demokrasi

langsung. Menurut perkiraan para ahli sejarah, sebagai sebuah bentuk organisasi politik dan

sosial yang baru, Polis Yunani mulai terbentuk pada abad ke-8 B.C., dan mencapai puncaknya

pada abad ke-5 B.C., serta mulai pudar pada abad ke 4 ketika Alexander Agung berkuasa

dan memporak-porandakan tatanan polis yang sudah ada. Sementara peradaban Yunani Kuno

berdiri dimulai kira-kira pada 1200 B.C., yaitu periode Mycenaean Hancur, sampai 323 B.C.,

yaitu ketika Alexander wafat. Yunani Kuno terdiri atas beberapa Polis atau negara kota.

Polis yang terkenal adalah Sparta dan Athena. Polis-polis Yunani Sparta berbentuk oligarki

militer dan Athena berbentuk demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam berbagai

persoalan politik. Konsep pemerintahan oleh rakyat ini, terutama di Athena, memberi nuansa

kebebasan dan harmoni.

6. Pada umumnya negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan sifat mencakup semua. Jelaskan

oleh saudara ketiga sifat negara tersebut!

Jawaban:

Sifat negara terdiri atas:

a. Sifat memaksa, negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap

warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa.



Halaman 13


b. Sifat monopoli, negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk

menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut.

c. Sifat mencakup semua, kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi

seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan

suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi

mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya.

d. Sifat menentukan, negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk

menjaga stabilitas negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan

secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah

suatu negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik negara.

pembahasan soal ujian tengah semester i tahun … · kranenburg, menurutnya, sebab wujud dari ilmu...

Documents