1. Pelaksanaan demokrasi dan HAM masih tetap berdasarkan koridor hukum yang

berlaku, berikan alasan atau rasional terhadap pernyataan di atas.

Jawab :

Pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan di Indonesia sangat penting untuk

membatasi kekuasaan yang otoriter dari pemerintahan dan terkontrol oleh banyak

masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan

pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD,

sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar

pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang

terhadap rakyatnya.

Sebagian besar negara di dunia menggunakan sistem demokrasi karena sistem

demokrasi di akui efektif secara mendunia serta di akui mampu memberikan suatu

kebijakan yang lebih banyak manfaatnya kepada orang banyak serta mampu memberi

kepuasan tersendiri kepada sistem demokrasi dan kepada seluruh masyarakat di suatu

negara, apalagi jika pelaksanaan sistem demokrasi sesuai dengan koridor hukum yang

berlaku yang sudah di atur sedemikian rupa yang mencakup banyak dimensi.

Begitu juga dengan Hak Asasi Manusia yang memang sudah menjadi Hak dari setiap

individu sejak lahir yang tidak boleh di rampas oleh orang lain, seperti hak untuk

hidup dengan layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kebebasan untuk

memiliki sesuatu, hak untuk mendapatkan kebenaran, hak untuk di bela, hak untuk

beragama dll. Jika semua itu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku

maka semua kehidupan manusia dalam bermasyarakat/sosial, bernegara dan

berbangsa akan terjamin kesejahteraannya, karena setiap ada pelanggaran akan di

kenakan hukum sesuai dengan porsi kesalahannya/adil

2. Beberapa tahun belakangan ini kekayaan laut Indonesia banyak di curi oleh asing,

berikan rasional terhadap pernyataan di atas dari sudut pandang yuridis dan hak

kewajiban warga negara.

Jawab :

Secara sudut pandang yuridis : bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat

melimpah/banyak, hal ini menyebabkan asing lebih tertarik untuk mencari ikan di laut

Indonesia, dan juga dari pemerintah Indonesia tidak pernah tegas menanggapi hal itu

sehingga masyarakat asing merasa tidak takut, atau bahkan sampai keenakan dalam

mengambil ikan di laut Indonesia, karena meskipun mencuri tidak apa-apa menurut

mereka. Hal ini membuta asing semakin senang mencari ikan di laut Indonesia, tidak

ada sanksi yang tegas bahkan di biarkan saja asing untuk mencuri kekayaan laut

Indonesia (mengambil ikan di laut Indonesia), tapi sekarang (awal pemerintahan

Jokowi ) ada sedikit perhatian pemerintah terhadap para nelayan Indonesia dengan

bersikap tegas kepada para nelayan asing yang mengambil ikan di laut Indonesia

secara ilegal.

Secara sudut pandang hak kewajiban warga negara : bahwa setiap warga negara di

Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam yang ada di Indonesia, sehingga ketika

masyarakat khususnya para nelayan merasa tidak mendapatkan kehidupan yang layak

atas pekerjaan yang ia tekuni padahal kekayaan laut Indonesia sangat banyak, maka

sesungguhnya para nelayan memiliki hak atas kekayaan itu dan berhak mengelola

sedemikian rupa agar mendapatkan kelayakan. Dan juga setiap masyarakat memiliki

kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kekayaan laut yang ada di Indonesia,

maka ketika ada yang mau merusak sumber daya alam Indonesia, masyarakat

khususnya para nelayan memiliki kewajiban untuk menjaganya dan melestarikan

kekayaan alam tersebut.

3. Pelaksanaan wawasan nusantara dalam bidang politik sudah berjalan dengan baik

namun masih ada yang belum berjalan secara optimal. Identifikasi hal-hal yang positif

atau baik, juga hal-hal yang negatif dengan contoh.

Jawab :

Hal-hal positif dalam pelaksanaan wawasan nusantara khususnya dalam bidang

politik (partai politik) meliputi.

1. penyelenggaraan pemerintah lebih terbuka.

artinya bahwa setiap peluang politik dalam pemerintahan di Indonesia bisa di nilai

dari kaca mata banyak pihak tanpa di batasi oleh etnis.

2. penyelenggaraan pemerintah lebih demokrasi.

artinya di sini bahwa, setiap adanya kegiatan pemerintah dalam berkaitan dengan

negara, semua rakyat di ikut sertakan.

3. pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia (HAM)

artinya di sini, semua warga negara berkedudukan sama, baik dalam hukum,

sosial, budaya dan ekonomi terpimpin tanpa mengambil suatu keputusan

berdasarkan etnis atau golongan tertentu.

Hal-hal Negatif dalam pelaksanaan wawasan nusantara khususnya dalam bidang

politik (partai politik) meliputi.

1. semakin banyaknya partai politik. seperti yang kita rasakan sekarang, partai politik

sudah seperti sebuah kewajiban sehingga banyak orang menjadikan orang bertolak

ukur untuk bersaing dalam negara. mulai dari hal menguasai sampai bermain di

dalam sistem.

2. semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator

mayoritas atau diktator minoritas. di sini artinya bahwa, semakin banyaknya partai

politik, pengelompokan semakin terasa. adanya perbedaan kasta dalam

penguasaan, dan semua orang mengutamakan kepentingan partai politik

ketimbang negara. orang akan berpikir untuk kerjanya sendiri namun tidak untuk

ruang lingkup dinamis.

3. Maraknya nilai-nilai politik barat masuk secara langsung atau tidak langsung.

artinya bahwa. adanya penjajahan secara sistem oleh kaum kapitalis di dalam

sistem kenegaraan kita sehingga kita merasa di kucilkan oleh kaum sendiri.

4. Berikan pandangan kritik saudara terhadap Golput yang di lakukan oleh sebagian

warga negara.

Jawab :

Sebagian warga negara Indonesia lebih memilih untuk tidak menentukan pilihan/tidak

menggunakan haknya untuk menentukan pilihan dalam memilih seorang pemimpin

yang akan memimpinnya, hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan salah di

antaranya yaitu: 1. Masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap sosok-sosok

pemimpin/ kepercayaan masyarakat mulai memudar terhadap sosok pemimpin yang

akan memimpinnya akibat dari perbuatan-perbuatan pemimpin sebelumnya yang

selalu banyak janji yang sedikit bisa di tetapi, bahkan kebanyakan yang di ketahui

oleh masyarakat adalah mereka para pemimpin kerap kali menimbulkan perbuatan-

perbuatan yang tidak enak di dengar oleh masyarakat, seperti korupsi, menambah

utang negara, menjual aset negara dan lainnya, padahal masyarakat sangat berharap

agar kehidupannya bisa menjadi sejahtera yang di dukung oleh pemerintah, namun

mereka hanya bisa membanting tulang dengan mendapatkan sedikit untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. 2. Masyarakat tidak mengetahui sosok pemimpin yang akan

mereka pilih, jadi khawatir memilih pemimpin yang tidak jelas maka mereka lebih

memilih untuk tidak memilih/tidak menggunakan hak pilihnya.

Golput sebenarnya bukanlah solusi, memang di antara banyak manusia/masyarakat

semua pasti ada kekurangannya, maka paling tidak kita memilih yang paling sedikit

kekurangannya/yang lebih baik di antara yang baik-baik.