1. Pelaksanaan demokrasi dan HAM masih tetap berdasarkan koridor hukum yang
berlaku, berikan alasan atau rasional terhadap pernyataan di atas.
Jawab :
Pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan di Indonesia sangat penting untuk
membatasi kekuasaan yang otoriter dari pemerintahan dan terkontrol oleh banyak
masyarakat.
Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan
pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD,
sehingga kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Pembatasan ini penting agar
pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang
terhadap rakyatnya.
Sebagian besar negara di dunia menggunakan sistem demokrasi karena sistem
demokrasi di akui efektif secara mendunia serta di akui mampu memberikan suatu
kebijakan yang lebih banyak manfaatnya kepada orang banyak serta mampu memberi
kepuasan tersendiri kepada sistem demokrasi dan kepada seluruh masyarakat di suatu
negara, apalagi jika pelaksanaan sistem demokrasi sesuai dengan koridor hukum yang
berlaku yang sudah di atur sedemikian rupa yang mencakup banyak dimensi.
Begitu juga dengan Hak Asasi Manusia yang memang sudah menjadi Hak dari setiap
individu sejak lahir yang tidak boleh di rampas oleh orang lain, seperti hak untuk
hidup dengan layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kebebasan untuk
memiliki sesuatu, hak untuk mendapatkan kebenaran, hak untuk di bela, hak untuk
beragama dll. Jika semua itu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
maka semua kehidupan manusia dalam bermasyarakat/sosial, bernegara dan
berbangsa akan terjamin kesejahteraannya, karena setiap ada pelanggaran akan di
kenakan hukum sesuai dengan porsi kesalahannya/adil
2. Beberapa tahun belakangan ini kekayaan laut Indonesia banyak di curi oleh asing,
berikan rasional terhadap pernyataan di atas dari sudut pandang yuridis dan hak
kewajiban warga negara.
Jawab :
Secara sudut pandang yuridis : bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat
melimpah/banyak, hal ini menyebabkan asing lebih tertarik untuk mencari ikan di laut
Indonesia, dan juga dari pemerintah Indonesia tidak pernah tegas menanggapi hal itu
sehingga masyarakat asing merasa tidak takut, atau bahkan sampai keenakan dalam
mengambil ikan di laut Indonesia, karena meskipun mencuri tidak apa-apa menurut
mereka. Hal ini membuta asing semakin senang mencari ikan di laut Indonesia, tidak
ada sanksi yang tegas bahkan di biarkan saja asing untuk mencuri kekayaan laut
Indonesia (mengambil ikan di laut Indonesia), tapi sekarang (awal pemerintahan
Jokowi ) ada sedikit perhatian pemerintah terhadap para nelayan Indonesia dengan
bersikap tegas kepada para nelayan asing yang mengambil ikan di laut Indonesia
secara ilegal.
Secara sudut pandang hak kewajiban warga negara : bahwa setiap warga negara di
Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam yang ada di Indonesia, sehingga ketika
masyarakat khususnya para nelayan merasa tidak mendapatkan kehidupan yang layak
atas pekerjaan yang ia tekuni padahal kekayaan laut Indonesia sangat banyak, maka
sesungguhnya para nelayan memiliki hak atas kekayaan itu dan berhak mengelola
sedemikian rupa agar mendapatkan kelayakan. Dan juga setiap masyarakat memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kekayaan laut yang ada di Indonesia,
maka ketika ada yang mau merusak sumber daya alam Indonesia, masyarakat
khususnya para nelayan memiliki kewajiban untuk menjaganya dan melestarikan
kekayaan alam tersebut.
3. Pelaksanaan wawasan nusantara dalam bidang politik sudah berjalan dengan baik
namun masih ada yang belum berjalan secara optimal. Identifikasi hal-hal yang positif
atau baik, juga hal-hal yang negatif dengan contoh.
Jawab :
Hal-hal positif dalam pelaksanaan wawasan nusantara khususnya dalam bidang
politik (partai politik) meliputi.
1. penyelenggaraan pemerintah lebih terbuka.
artinya bahwa setiap peluang politik dalam pemerintahan di Indonesia bisa di nilai
dari kaca mata banyak pihak tanpa di batasi oleh etnis.
2. penyelenggaraan pemerintah lebih demokrasi.
artinya di sini bahwa, setiap adanya kegiatan pemerintah dalam berkaitan dengan
negara, semua rakyat di ikut sertakan.
3. pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia (HAM)
artinya di sini, semua warga negara berkedudukan sama, baik dalam hukum,
sosial, budaya dan ekonomi terpimpin tanpa mengambil suatu keputusan
berdasarkan etnis atau golongan tertentu.
Hal-hal Negatif dalam pelaksanaan wawasan nusantara khususnya dalam bidang
politik (partai politik) meliputi.
1. semakin banyaknya partai politik. seperti yang kita rasakan sekarang, partai politik
sudah seperti sebuah kewajiban sehingga banyak orang menjadikan orang bertolak
ukur untuk bersaing dalam negara. mulai dari hal menguasai sampai bermain di
dalam sistem.
2. semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator
mayoritas atau diktator minoritas. di sini artinya bahwa, semakin banyaknya partai
politik, pengelompokan semakin terasa. adanya perbedaan kasta dalam
penguasaan, dan semua orang mengutamakan kepentingan partai politik
ketimbang negara. orang akan berpikir untuk kerjanya sendiri namun tidak untuk
ruang lingkup dinamis.
3. Maraknya nilai-nilai politik barat masuk secara langsung atau tidak langsung.
artinya bahwa. adanya penjajahan secara sistem oleh kaum kapitalis di dalam
sistem kenegaraan kita sehingga kita merasa di kucilkan oleh kaum sendiri.
4. Berikan pandangan kritik saudara terhadap Golput yang di lakukan oleh sebagian
warga negara.
Jawab :
Sebagian warga negara Indonesia lebih memilih untuk tidak menentukan pilihan/tidak
menggunakan haknya untuk menentukan pilihan dalam memilih seorang pemimpin
yang akan memimpinnya, hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan salah di
antaranya yaitu: 1. Masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap sosok-sosok
pemimpin/ kepercayaan masyarakat mulai memudar terhadap sosok pemimpin yang
akan memimpinnya akibat dari perbuatan-perbuatan pemimpin sebelumnya yang
selalu banyak janji yang sedikit bisa di tetapi, bahkan kebanyakan yang di ketahui
oleh masyarakat adalah mereka para pemimpin kerap kali menimbulkan perbuatan-
perbuatan yang tidak enak di dengar oleh masyarakat, seperti korupsi, menambah
utang negara, menjual aset negara dan lainnya, padahal masyarakat sangat berharap
agar kehidupannya bisa menjadi sejahtera yang di dukung oleh pemerintah, namun
mereka hanya bisa membanting tulang dengan mendapatkan sedikit untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. 2. Masyarakat tidak mengetahui sosok pemimpin yang akan
mereka pilih, jadi khawatir memilih pemimpin yang tidak jelas maka mereka lebih
memilih untuk tidak memilih/tidak menggunakan hak pilihnya.
Golput sebenarnya bukanlah solusi, memang di antara banyak manusia/masyarakat
semua pasti ada kekurangannya, maka paling tidak kita memilih yang paling sedikit
kekurangannya/yang lebih baik di antara yang baik-baik.