pelaksanaan dana alokasi khusus (dak) … desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi...

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2019 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

74.910DESA

936 Kawasan Perdesaan

187 Lokasi PrioritasPerbatasan

619 Kawasan Transmigrasi

58 KabupatenPasca Konflik

58 KabupatenRawan Pangan

122 DaerahTertinggal

67 KabupatenPulau Kecil & Terluar

75 KabupatenRawan Bencana

1. Pembangunan Ekonomi danProduktivitas

2. Pengentasan Kemiskinan dan Kebijakan Afirmatif

3. Menekan KetimpanganAntarwilayah

4. Stabilitas Politik & Keamanan, Keadilan Hukum & PemajuanBudaya

4 ASPEK UTAMA PEMERATAAN PEMBANGUNAN

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI

2

3

1

KOORDINASI

• Mendorong stakeholders (K/L, pihak swasta, pemerintah daerah, mitrapembangunan) untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerahtertinggal, dll.

2

REGULASI

• Mendorong penerbitan regulasi/ peraturan terkait pembangunan daerah tertinggal, contohnya: Peraturan Presiden, Permendesa yang mengatur pelaksanaanpembangunan daerah tertinggal, Dll.

3

EKSEKUSI

• Pelaksanaan pilot project sebagai stimulan dalam percepatan pembangunan daerahtertinggal dan sebagai upaya mendorong para stakeholders terlibat dalampembangunan daerah tertinggal, seperti: Pembangunan jalan non status, Pembangunan jaringan irigasi tersier, Dll.

TUGAS DAN FUNGSIDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

4

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL

• Promosi potensi daerah tertinggal

• Pemenuhan kebutuhan dasar danpelayanan dasar publik

• Pengembangan perekonomianmasyarakat

SASARAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL

• 6,90-70% Rata-rata pertumbuhanekonomi pada Tahun 2019

• 15-15,50% Persentase pendudukmiskin Tahun 2019

• 62,78 IPM Tahun 2019

• 80 Daerah tertinggal terentaskanTahun 2019

Diperlukan upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mendukung capaian sasaranpembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015-2019

73

20

7Belanja Pegawai

Belanja Modal

Belanja Barang & Jasa

Presentase Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal Menurut StrukturAPBD Kabupaten Tahun 2017

6 kriteria penyebab utamaketertinggalan suatu daerah

(aksesibilitas, sarana prasarana, sumber dayamanusia, perekonomian masyarakat,

kemampuan keuangan daerah, karakteristikdaerah) dapat ditangani dengan alokasi belanja

daerah yang fokus pada belanja modal danatau barang & jasa.

73% Daerah Tertinggal atau 89 Daerah Tertinggal alokasi

belanjanya belum fokus untuk mendukung pembangunan daerahtertinggal melalui belanja modal (pembangunan infrastruktur diantaranya sarpraspendidikan, sarpras kesehatan, jalan, jembatan, embung, pasar dll) atau belanjabarang jasa (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya aktivitas belanjapemerintah yang direspon oleh produsen).

Belanja modal, belanja barang & jasa memiliki hubungan yang berbanding lurusdengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari IPM.

ANALISIS APBD KABUPATEN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No. Nama Kabupaten

1 Kab. Nias Utara

2 Kab. Nias Barat

3 Kab. Kep. Mentawai

4 Kab. Musi Rawas Utara

5 Kab. Pesisir Barat

6 Kab. Sabu Raijua

7 Kab. Melawi

8 Kab. Kayong Utara

9 Kab. Mahakam Ulu

10 Kab. Banggai Laut

No. Nama Kabupaten

1 Kab. Kep. Aru

2 Kab. Teluk Wondama3 Kab. Tambrauw4 Kab. Asmat5 Kab. Pegunungan Bintang6 Kab. Tolikara

7 Kab. Mamberamo Raya8 Kab. Nduga9 Kab. Mamberamo Tengah

10 Kabupaten denganAPBD Tertinggi untuk

Belanja Modal Tahun 2017

9 Kabupaten denganAPBD untuk Belanja

Barang & Jasa TertinggiTahun 2017

Sumber: Kemendagri 2017, diolah Dit. Perinden 2018

ANALISIS APBD PROVINSI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

92

8Belanja Pegawai

Belanja Modal

Presentase Jumlah Provinsi Menurut Alokasi BelanjaTertinggi dalam Struktur APBD Provinsi Tahun 2017

Dari 24 Provinsi yang terdapat kabupaten daerahtertinggal,

hanya 2 Provinsi yang alokasi belanja

tertingginya untuk belanja MODAL

34,02

31,39

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang & Jasa

Presentase Alokasi Belanja 24 Provinsi dalam Struktur APBD Provinsi Tahun 2017

2 Provinsi yang alokasi belanja tertingginya adalah belanja modal adalah Kalimantan Timur dan Maluku UtaraSumber: Kemendagri 2017, diolah Dit. Perinden 2018

Berdasarkan data yang telah diolah, MAYORITAS pemerintah provinsi alokasi belanjanya masih di dominasi

untuk belanja PEGAWAI

Artinya Kontribusi Pemerintah Provinsi dalampembangunan wilayahnya masih rendah, termasuk

dalam percepatan pembangunan kabupaten Daerah Tertinggal

5,21 9,59

7,31 5,00 5,23 3,79 2,86

5,05

78,10

72,47

78,87 80,20 79,81 82,56

71,64

77,21

SUMATERA JAWA NUSRA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA 122DT

Rata-Rata Persentase PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2017

PAD/PENDAPATAN >(%) DAPER/PENDAPATAN >(%)

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggal relatif rendah, ditunjukkan dengan:• Rendahnya Persentase PAD terhadap Pendapatan;• Tingginya Persentase Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah

Rata-Rata DT

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERTINGGAL YANG RENDAH

Keterangan:*) diasumsikan sebesar 60% dari total anggaran DAK lokusnya ada di desa;**) diasumsikan sebesar 60% dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga ke kabupaten lokusnya ada di desa;***) diasumsikan 10% dari total anggaran DAU Kabupaten/kota.

• Banyaknya dana yang disalurkan ke daerah daripemerintah pusat, provinsi dan kabupatenmembutuhkanpeningkatan koordinasidan konsolidasi secaravertikal (dari tingkat pusathingga ke tingkat desa);

• Koordinasi dankonsolidasi dana yang masuk ke daerah perludiarahkan untukmendukung pembangunandaerah tertinggal, salah satunya Dana AlokasiKhusus (DAK).

BESARNYA DANA YANG MASUK KE DAERAH DARI BERBAGAI SUMBER PERLU DIKONSOLIDASIKAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

8

NO SUMBER DANATOTAL ALOKASI

(Rp Triliun)

1 Dana Desa Tahun 2017 60,0

2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 104,1*

3 Alokasi Anggaran K/L ke DT Tahun 2017 146,2

4 Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 34,7**

TOTAL 344

9

6.432 UNITAIR BERSIH

REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO KEMENTERIAN 2015 2016 2017

1 Kementerian Dalam Negeri 201,076,314 130,475,597 14,855,086

2 Kementerian Pertanian 783,705,410 867,155,578 340,431,798

3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,000,000

4 Kementerian Kesehatan 1,014,340,884

5 Kementerian Tenaga Kerja 61,613,201 73,143,031

6 Kementerian Sosial 24,072,059 19,492,933 20,173,260

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 275,636,002 332,655,544 36,342,460

8 Kementerian Pekerjaan Umum 11,822,382

9 Kementerian Pariwisata 21,350,000

10 Kementerian Lingkungan Hidup 26,612,000 12,115,478 12,067,000

11 Kementerian Koperasi dan UKM 23,700,000

12 Kemendes PDTT 354,823,650 323,664,210 134,225,278

13 Kementerian Perdagangan 327,500,000 265,153,173

14 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 30,699,804 9,600,000

TOTAL 772,807,836 634,232,861 146,292,278

(dalam ribuan)

Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (2016)

Total intervensi Kementerian/Lembaga pada 122 daerah tertinggal dari tahun anggaran2015-2017 semakin menurun

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA KE DAERAH TERTINGGALTAHUN 2015-2017

11

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI DAERAH TERTINGGAL

5.889

8.111 7.911

11.525 11.710

21.448

24.152

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Dalam Milyar Rupiah)

1. Alokasi DAK tersebutmencakup seluruh bidangdana alokasi khusus (DAK Reguler, DAK Penugasandan DAK Afirmatif);

2. Tahun 2016, rata-rata setiap daerah tertinggalmenerima Rp 197,97 Miliar.

KESESUAIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAK DAN DANA DESA DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TERHADAP PERINGKAT KETERTINGGALAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

12

1

13

26

-

5

10

15

20

25

30

0

100

200

300

400

500

KONAWE BOMBANA KONAWE KEPULAUAN

ALOKASI ANGGARAN K/L DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2017 (RP MILYAR)

Alokasi Anggaran K/L Pendukung

Alokasi Anggaran K/L Utama

Peringkat Ketertinggalan

• Kota Kendari sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi anggaran K/L sangat tinggi, jauhdibandingkan alokasi di daerah lainnya, khususnya di 3 kabupaten daerah tertinggal;

• Alokasi anggaran K/L kurang sesuai dengan peringkat ketertinggalan dan yang mendukung langsung PPDT relatif lebih kecildibandingkan alokasi anggaran yang kurang mendukung langsung;

• Besaran alokasi anggaran kurang menjawab persoalan pengentasan daerah tertinggal, jika lokasi (lokus) danprogram/kegiatan (fokus) kurang sesuai dengan permasalahan dan prioritas intervensi percepatan pembangunan daerahtertinggal.

TOTAL ALOKASI ANGGARAN K/L, DAK, DAN DANA DESA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015-2017 (RP MILYAR)

13

KESESUAIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAK DAN DANA DESA DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TERHADAP PERINGKAT KETERTINGGALAN DI PROVINSI MALUKU

47 53

77

78 97

98

99

107

-

20

40

60

80

100

120

0

200

400

600

800

1000

1200

PULAU BURU MALUKU TENGAH BURU SELATAN SERAM BAGIANBARAT

MALUKUTENGGARA

BARAT

SERAM BAGIANTIMUR

KEPULAUAN ARU MALUKU BARATDAYA

ALOKASI ANGGARAN K/L DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015 - 2017 (Rp Milyar)

Alokasi Anggaran K/LPendukungAlokasi Anggaran K/LUtama

Peringkat Ketertinggalan

(Semakin tinggi angka, semakin tertinggal)

• Secara umum, besaran alokasi anggaran K/L kurang selaras dengan peringkat ketertinggalan;• Besaran anggaran K/L yang mendukung langsung percepatan pembangunan daerah tertinggal relatif lebih kecil

dibandingkan alokasi anggaran yang kurang mendukung langsung percepatan pembangunan daerah tertinggal;• Besaran alokasi anggaran kurang menjawab persoalan pengentasan daerah tertinggal. Perlu didukung kualitas

anggaran yang baik, ditunjukan dengan kesesuaian terhadap permasalahan/penyebab ketertinggalan daerah.

842,4

1.278,7 1.176,8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PU

LA

U B

UR

U

MA

LU

KU

TE

NG

AH

BU

RU

SE

LA

TA

N

SER

AM

BA

GIA

N B

AR

AT

MA

LU

KU

TE

NG

GA

RA

BA

RA

T

SER

AM

BA

GIA

N T

IMU

R

KE

PU

LA

UA

N A

RU

MA

LU

KU

BA

RA

T D

AY

A

KO

TA

AM

BO

N

KO

TA

TU

AL

MA

LU

KU

TE

NG

GA

RA

TOTAL ALOKASI ANGGARAN K/L, DAK, DAN DANA DESA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2015-2017

14

NO. JENIS BIDANG PENGAMPUALOKASI

(Rp. Triliun)1 Reguler 20,39

Fokus pada pemenuhan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) sarana dan

prasarana dasar

1. Pendidikan Kemendikbud 6,10

2. Kesehatan Kemenkes 10,02

3. Perumahan dan Permukiman Kemen. PUPR 0,65

4. Pertanian Kementan 1,65

5. Kelautan dan Perikanan KKP 0,93

6. Industri Kecil dan Menengah KUMKM 0,53

7. Pariwisata Kemenpar 0,50

2 Penugasan 34,45

Mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan*Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi termasuk dalam lokus penugasan

1. Pendidikan (SMK) Kemendikbud 1,95

2. Kesehatan (RS Rujukan) Kemenkes 4,83

3. Air Minum Kemen. PUPR 1,20

4. Sanitasi Kemen. PUPR 1,25

5. Jalan Kemen. PUPR 19,69

6. Pasar Kemendag 1,03

7. Irigasi Kemen. PUPR 4,00

8. Energi Skala Kecil dan Menengah Kemen. ESDM 0,50

3 Afirmasi (Pemihakan) 3,47

Khusus untuk lokus Daerah Tertinggal,

Kawasan Transmigrasi, Perbatasan

dan Pulau Kecil Terluar

1. Perumahan dan Permukiman Kemen. PUPR 0,38

2. Transportasi Perdesaan Kemendesa PDTT 0,84

3. Kesehatan (Puskesmas) Kemenkes 2,25

Total 58,34

RUANG LINGKUP DAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG DAK FISIK TAHUN 2017

USULAN MENU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2019*

NODAK REGULERTAHUN 2018

USULAN DAK REGULER TAHUN 2019

DAK AFIRMASITAHUN 2018

USULAN DAK AFIRMASI TAHUN 2019

DAK PENUGASAN TAHUN 2018

USULAN DAK PENUGASAN TAHUN 2019

1 Pendidikan Pendidikan Air Minum Air Minum Air Minum Air Minum

2 Kesehatan dan KB Kesehatan dan KB Kesehatan dan KB Kesehatan Irigasi Irigasi

3 Jalan Jalan Pendidikan Pendidikan Jalan Jalan

4 Air Minum Air Minum Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan Permukiman

Kesehatan Kesehatan

5 Sanitasi Sanitasi Sanitasi Sanitasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6 Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan Permukiman

Transportasi Transportasi Pasar Sarana Perdagangan

Pendidikan Pendidikan8 Industri kecil dan

MenengahIndustri kecil dan Menengah Sanitasi Sanitasi

9 Kelautan dan Perikanan Kelautan dan PerikananEnergi Skala Kecil Pariwisata

11 Pertanian Pertanian

10 Pariwisata Pariwisata

11 Pasar Energi Skala Kecil

Tidak ada penambahan bidang DAK 2019, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaiandengan Arah Kebijakan RKP 2019

Sumber : Bappenas, 2018

Mendukung penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target

pemenuhan SPM dan mendukung ketersediaansarpras untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi

Berkeadilan

Mendukung pembangunan infrastruktur danpelayanan dasar yang fokus pada Lokasi

Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan,

kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi(Area/Spatial Based)

Mendukung pencapaian Prioritas NasionalTahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah

dengan lingkup kegiatan yang spesifik sertalokasi prioritas tertentu.

15

16

PEMBAGIAN PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN DAK

Sumber : PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Menyusun regulasi penyaluran DAK;

2. Melakukan verifikasi usulan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara;

3. Mengalokasikan DAK berdasarkan hasil penilaian usulan dari K/L Pengampu dan Kementerian PPN;

4. Melakukan evaluasi DAK berdasarkan tingkat serapan DAK di daerah.

KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI

1. Mengarahkan dan mengkoordinasikan daerah agar menyusun proposal DAK sesuai dengan petunjuk teknis dan prioritas nasional (asistensi penyusunan proposal DAK);

2. Bersama Bappenas dan BNPP melakukan penilaian usulan DAK dan melakukan sinkronisasi lokasi prioritas nasional terhadap lokasi usulan kegiatan DAK di daerah;

3. Menyusun dan mensosialisasikan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional.

1. Menyusun konsep dan arah kebijakan DAK;

2. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan usulan DAK melalui E-Planning;

3. Melakukan pengawasan terhadap proses penilaian usulan;

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK.

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

REKOMENDASI:Perlu Dibentuk Sekretariat Bersama Pengelolaan DAK Afirmasi


TERIMA KASIH

@DitjenPDT @DitjenPDT@DirektoratJenderalPDT


LAMPIRANRINCIAN MENU DAK TAHUN 2018


NO MENU DAK

1 Pendidikan;• Rehabilitasi Ruang Belajar; • Pembangunan Perpustakaan; • Pembangunan Ruang Kelas Baru; • Pembangunan Jamban Sekolah;• Pengadaan Komputer, Screen, dan Proyektor

2 Kesehatan dan KB:• Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi; • Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi; • Penyediaan Alat kesehatan Puskesmas; • Penyediaan Alat Mesin dan Bahan Untuk Pengendalian Penyakit serta

Kesehatan Masyarakat

3 Jalan:• Pemeliharaan Berkala; • Peningkatan Struktur dan Kapasitas,; • Pengembangan Jalan Baru

4 Air Minum:• Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui

Pemanfaatan Idle Capacity SPAM, • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

(SPAM JP) • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan

Perpipaan (SPAM BJP) ; • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui

Penambahan Kapasitas

5 Sanitasi:• Instalasi Air Limbah Domestik (IPALD);• Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah (SR);• Instalasi Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Komunal; • Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER TAHUN 2018

19

NO MENU DAK

6 Perumahan dan Permukiman:• Pembangunan Baru;• Peningkatan Kualitas

7 Industri Kecil dan Menengah:• Pembangunan/Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah

8 Kelautan dan Perikanan:• Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional

Pelabuhan Perikanan;• Pembangunan/Rehabilitasi Pokok Unit Perbenihan;• Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan/Konservasi

Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Saya Kelautan dan

Perikanan

9 Pertanian:• Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukung Balai Diklat Pertanian dan SMK

Pertanian; • Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah, Embung, DAM Parit, Long Storage, dan

Pintu Air

10 Pariwisata• Penataan Taman;• Pembuatan Toilet/ Ruang Ganti; • Pembuatan Pusat Informasi Wisata; • Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan;• Pembangunan/Revitalisasi Sarana Pendukung Daya Tarik Wisata;• Pembuatan Jalur Pejalan Kaki dan Tempat Parkir; • Pembuatan Rambu-Rambu Petunjuk Arah

11 Pasar:• Pembangunan Utama Pasar (Selasar/ Koridor/ Kios) ; • Pembangunan Kantor Pengelola, • Pembangunan Toilet, Area Penghijauan, Area Parkir, dan Drainase; • Pembangunan Baru/Revitalisasi Pasar

NO MENU DAK1 Air Minum:

• Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM, • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP), dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Penambahan Kapasitas

2 Irigasi:• Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3 Jalan:• Peningkatan Struktur dan Kapasitas, Pembangunan Jalan Baru Beserta Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan

4 Kesehatan :• Pengembangan Gedung , Prasarana dan Alkes RS Rujukan Nasional /Provinsi/ Regional, • Prasarana RS Daerah Prioritas Pariwisata, • Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan Alat Penunjang Diklat, • Pembangunan RS Pratama, dan Rehabilitasi Lab Schistosomiasis

5 Lingkungan Hidup dan Kehutanan:• Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), • Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengolahan Limbah

6 Pasar:• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

7 Pendidikan:• Pembangunan SMK, • Pembangunan Sekolah Kejuruan Perikanan, dan Politeknik• Pengadaan Mobiler Sekolah Kejuruan Perikanan

8 Sanitasi• Pengadaan Truk Tinja Maksimal 1 Unit Truk, • Pembangunan Tangki Septik Skala Individu, • Pembangunan MCK, • Penambahan Pipa Pengumpul dan Sambungan Rumah (SR)

9 Energi Skala Kecil:Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro(PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya(PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) , Biogas

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN TAHUN 2018

20

NO MENU DAK

1 Air Minum:• Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM, • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP)• Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Penambahan Kapasitas

2 Kesehatan dan KB:• Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana• Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Daerah Perbatasan/Daerah Tertinggal/Daerah Transmigrasi

3 Pendidikan:• Rehab Prasarana Pendidikan,• Pembangunan Ruang Kelas Baru SD,SMP,SMA

4 Perumahan dan Permukiman:• Pembangunan Baru, • Pembangunan Baru Secara Swadaya, • Peningkatan Kualitas Secara Swadaya

5 Sanitasi:• Instalasi Air Limbah Domestik Skala Permukiman, • Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Skala Individual

6 Transportasi:• Dermaga dan Tambatan Perahu, • Jalan dan Jembatan Non Status, • Moda Transpotasi Darat, • Moda Transpotasi Air

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK AFIRMASI TAHUN 2018

21


LAMPIRANMETODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK

TAHUN 2019


Uraian Volume Satuan Asumsi/Kriteria

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 3.820 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang sudah ada fasilitas pendidikan dan jauh dari ibukota

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 269 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang sudah ada fasilitas pendidikan dan jauh dari ibukota

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1.241 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang sudah ada fasilitas pendidikan dan jauh dari ibukota

Rehab Prasarana Pendidikan 5.123 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang tidak ada fasilitas pendidikan dan jauh dari ibukota

23

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2019

24

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2019


Perbaikan/Renovasi Puskesmas 899 Unit Volume: Sumber data Kementerian Kesehatan yang berstatus kondisi Puskesmas rusak sedang dan rusak beratLokasi: Berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria kecamatan terdapat Puskesmas dengan jarak > 5 Km dari pusat kabupaten

Pembangunan Puskesmas 984 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria kecamatan yang tidak memiliki Puskesmas

Pengadaan Ambulans 795 Unit Berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria kecamatan terdapat Puskesmas dengan jarak > 5 Km dari pusat kabupaten dan menggunakan jalur transportasi darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4

Pengadaan Sepeda Motor 795 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria kecamatan terdapat Puskesmas dengan jarak > 5 Km dari pusat kabupaten dan menggunakan jalur transportasi darat

Pengadaan Pusling R4 795 Unit Berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria kecamatan terdapat Puskesmas dengan jarak > 5 Km dari pusat kabupaten dan menggunakan jalur transportasi darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4

Pembangunan Pusling Air 32 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria kecamatan terdapat Puskesmas dengan jarak > 5 Km dari pusat kabupaten dan menggunakan jalur transportasi perairan

25

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG SANITASI TAHUN 2019


Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat;

8.819 Unit Didapatkan berdasarkan data podes untuk desa dengan mayoritas keluarga menggunakan jamban sendiri, bersama, dan umum namun berjarak ke pusat kabupaten lebih jauh dari pada rata-rata jarak desa ke kabupaten secara nasional yakni sebesar 10,55 Km. Dengan asumsi ini, desa-desa direkomendasikan untuk dibangun pengolahan limbah domestik secara terpusat karena luas setiap desa yang besar.

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;

3.195 Unit Didapatkan berdasarkan data podes untuk desa dengan mayoritas keluarga menggunakan jamban sendiri, bersama, dan umum namun berjarak ke pusat kabupaten lebih dekat dari pada rata-rata jarak desa ke kabupaten secara nasional yakni sebesar 10,55 Km. Dengan asumsi ini, desa-desa direkomendasikan untuk dibangun pengolahan limbah domestik setempat dengan pertimbangan luas desa dan perkiraan kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada desa yang berjarak lebih jauh dari rata-rata jarak desa ke pusat kabupaten secara nasional.

Pembangunan TPS 3R 18.203 Unit Didapatkan berdasarkan data podes untuk desa yang belum memiliki TPS, sehingga perlu dibangun TPD 3R dengan asumsi desa yang sudah memiliki TPS sudah menerapkan prinsip pengelolaan 3R. Selain itu, menu dalam DAK ini menyebutkan pembangunan sehingga menu ini dilakukan di desa yang belum memiliki TPS. Standar pelayanan TPS minimal pada tingkat desa atau dengan skala pelayanan 2000 rumah untuk TPS 3R seluas 1000 m2 (Permen PU No. 03/PRT/M/2013). Skala pelayanan 2000 rumah dipilih dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk di daerah tertinggal yang cenderung masih belum tinggi.

26

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2019


Kebutuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni

26.649 UnitDidapatkan berdasarkan data podes 2014 untuk desa yang memiliki rumah kumuh.

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG PASAR TAHUN 2019


Kebutuhan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Rakyat Tipe C atau D 1.310 Unit

Didapatkan berdasarkan data podes 2014 untuk desa yang memiliki pasar tanpa bangunan, dengan asumsi pasar yang dibangun adalah pasar kecamatan.

27

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG ENERGI SKALA KECIL TAHUN 2019


Kebutuhan Penyediaan Energi Skala Kecil 4.027 Desa Data yang diambil berdasarkan data Podes Tahun 2014 dengan kriteria Keluarga yang rasio elektrifikasinya masih dibawah target elektrifikasi KemenESDM yaitu 95.15%

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK IRIGASI TAHUN 2019


Irigasi 911 Lokasi (desa) Berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa dengan penghasilan utama pertanian, keberadaan sungai, saluran, irigasi, dan danau/waduk yang digunakan untuk pertanian

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG JALAN TAHUN 2019


Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Menuju/Dari Prukades

18.203 KM Data yang diambil Berdasarkan kondisi jalan yang rusak ringan dan berat di setiap kecamatan pada jalan kabupaten

28

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG TRANSPORTASI TAHUN 2019


Dermaga 849 Lokasi Data yang diambil Berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang dilalui sungai dan angkutan utama yg digunakan jenis kendaraan pribadi atau lainnya. Berdasarkan PP 61 Tahun 2009, dermaga untuk ASDP melayani dalam 1 (satu) Desa/Kecamatan

Tambatan perahu 362 Lokasi Data yang diambil Berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang dilalui sungai dan angkutan utama yg digunakan jenis kendaraan pribadi atau lainnya.

Jalan dan Jembatan Non Status 1.759 Km Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang jenis permukaan jalan tanah dan lainnya.

Jembatan Penyebrangan Orang 649 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang dilalui oleh sungai.

Moda Transpotasi Darat 3.835 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dan angkutan yang biasa digunakan kendaraan pribadi atau lainnya (angkutan umumnya terbatas atau tidak ada) serta wilayahnya dapat melayani trayek antar desa. kebutuhan 1 unit moda transportasi untuk 1 desa.

Moda Transpotasi Air 849 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang lalu lintas dari desa/kelurahannya menggunakan sungai atau transportasi air dan angkutan yang biasa digunakan kendaraan pribadi atau lainnya (angkutan umumnya terbatas atau tidak ada)

29

METODE PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019


Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

18.203 Desa Data yang diambil Berdasarkan asumsi PODES 2014 dengan kriteria desa yang tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara

Lokasi Wilayah Desa yang membutuhkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8.025 Desa Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang berlokasi di dalam hutan dan di sekitar/tepi hutan

Pengolahan Limbah 278.023 Unit Data yang diambil berdasarkan asumsi data PODES 2014 dengan kriteria desa yang memiliki industri mikro kecil dan menengah berupa industri dari kulit/industri dari kayu/industri dari logam mulia dan bahan logam/industri anyaman/industri gerabah,keramik,batu/industri dari kain,tenun/industri makanan dan minuman/industri lainnya

pelaksanaan dana alokasi khusus (dak) … desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi...

Documents