berita membangun dari pinggiran melalui ......data dana desa tahun 2017, rekomendasi proporsi...

EDISI

03 BULETIN APRIL2017

CERITA UTAMA halaman 2

CERITA DARI LAPANGAN

SEKILAS KOMPAK halaman 6

PUBLIKASI BARU halaman 10

UMD KOMPAK MENGANTAR DESA MENUJU KEMANDIRIAN halaman 4

B E R I TAKO M PA K

MEMBANGUN DARI PINGGIRAN MELALUI FORMULA DANA DESA YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN HALAMAN 2

MEMBUKA PINTU HARAPAN halaman 6

DATA TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN halaman 7

MENDEKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT halaman 8

MEMFASILITASI KONSULTASI DAN PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN MELALUI APLIKASI RUANG DESA halaman 9

2 / BERITA KOMPAK / EDISI 03

CERITA UTAMA

Kebijakan perpajakan dan kebijakan dana

transfer ke daerah (termasuk Dana Desa)

dipandang sebagai dua kebijakan yang dapat

mengurangi ketimpangan. Dana transfer ke

daerah terus mengalami kenaikan bahkan

pada tahun 2016 nilai dana transfer daerah

lebih besar dari anggaran kementerian/

lembaga. Pada tahun 2017, jumlah dana

transfer ke daerah termasuk Dana Desa adalah

sebesar Rp 764,9 triliun, yang dialokasikan

untuk 34 Provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, Dana Desa mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp 20

triliun di tahun 2015 menjadi Rp 60 triliun di

tahun 2017. Namun, besarnya dana transfer ke

daerah ternyata belum diikuti oleh penurunan

kesenjangan dan kemiskinan antar wilayah.

Untuk mengetahui dampak kebijakan

distribusi Dana Desa terhadap ketimpangan

fiskal antardaerah dan antardesa serta

kaitannya terhadap ketersediaan dana untuk

penanggulangan kemiskinan, KOMPAK

bekerjasama dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas)

melakukan analisis kebijakan Dana Desa dan

Penanggulangan Kemiskinan.

Analisis kebijakan Dana Desa dan

Penanggulangan Kemiskinan tersebut

menggunakan perspektif keuangan publik

dengan mempertimbangkan efisiensi

dan keadilan bahwa distribusi Dana Desa

yang baik dapat berkontribusi terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

(terutama masyarakat miskin dan rentan)

tanpa memperburuk kondisi lainnya. Dengan

menggunakan perspektif keadilan yang

merata, distribusi Dana Desa semestinya

dilakukan dengan mempertimbangkan luas

dan jumlah penduduk serta kebutuhan masing-

masing desa sesuai amanat UU Desa.

Temuan utama dari analisis tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan distribusi

Dana Desa yang diterapkan saat ini (kebijakan

pengalokasian Dana Desa 90% sebagai Alokasi

Dasar dan 10% sebagai alokasi formula) justru

telah mempertajam ketimpangan karena

mengabaikan keberagaman kebutuhan

dalam peningkatan pelayanan dasar dan

penanggulangan kemiskinan di desa.

Pertimbangan keberagaman antar daerah

dan antar desa dalam formula alokasi hanya

berbobot 10%. Padahal, satu kabupaten dapat

memiliki variasi jumlah desa puluhan maupun

ratusan.

Dengan proporsi Alokasi Dasar Dana

Desa sebesar 90%, penentuan jumlah

dana didasarkan pada jumlah desa tanpa

mempertimbangkan jumlah penduduk

(termasuk variasi jumlah penduduk miskin)

yang dilayani. Proporsi tersebut mengakibatkan

ketimpangan Dana Desa per kapita yang tajam

antara desa dengan jumlah penduduk miskin

terbesar dan desa dengan jumlah penduduk

miskin/sangat miskin terkecil.

Berdasarkan simulasi cepat menggunakan

data Dana Desa tahun 2017, rekomendasi

proporsi alokasi dasar diusulkan menjadi

65%. Sedangkan Formula Alokasi Dana

Desa sebaiknya mempertimbangkan variabel

yang terkait dengan upaya keadilan dan

pengentasan kemiskinan, yaitu jumlah

penduduk miskin, luas wilayah, indeks

pembangunan manusia dan kesulitan geografis,

dengan memberikan bobot yang tepat.

Selain hasil analisis kebijakan “Dana Desa dan

Penanggulangan Kemiskinan”, KOMPAK juga

menerbitkan catatan kebijakan “Perhitungan

Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota untuk

Memenuhi Jumlah Minimum Alokasi Dana

Desa” yang menunjukkan bahwa daerah yang

tidak dapat memenuhi Alokasi Dana Desa

mungkin memiliki hambatan kapasitas fiskal

yang serius.

Pada saat evaluasi dilakukan pada bulan Juni

2015 ditemukan bahwa 84% Dana Desa

digunakan untuk pembangunan sarana

dan prasarana fisik pedesaan, sedangkan

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

hanya sebesar 6,5%. Sisanya untuk kegiatan

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Terdapat kasus di mana pilihan prasarana fisik

yang dibangun menggunakan Dana Desa

berdampak minim terhadap pengembangan

ekonomi desa dan penanggulangan

kemiskinan, seperti pembuatan gapura, kantor,

atau pagar desa.

Penyebab kemiskinan mencakup tidak hanya

faktor ekonomi namun juga keterbatasan akses

pelayanan dasar. Di sini menjadi penting bahwa

Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan

peningkatan ketersediaan pelayanan dasar dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat, selain

pembangunan sarana dan prasarana fisik.

MEMBANGUN DARI PINGGIRANMELALUI FORMULA DANA DESA YANG BERPIHAK PADA

MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

Pembangunan Prasarana Fisik Seperti Jalan yang Menggunakan Dana Desa


CERITA UTAMA

Dialog Kebijakan Dengan Rekomendasi Berbasis Bukti

KOMPAK, bekerja sama dengan akademisi

dan mitra pembangunan, memfasilitasi dialog

kebijakan peninjauan kembali distribusi

Dana Desa menggunakan rekomendasi

berbasis bukti (evidence based). Kegiatan

ini diselenggarakan bersama Bappenas,

Kementerian Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian

Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan

Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi paparan KOMPAK, Ketua

Komisi I Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad

Muqowam mengatakan, “Saya setuju bahwa

formula distribusi Dana Desa harus diubah.

Kita harus melihat kembali UU Desa, bahwa

distribusi Dana Desa berdasarkan luas wilayah,

jumlah penduduk dan kemiskinan dan

kesulitan geografis. Oleh karena itu, kita harus

menyusun formula baru yang berimbang.”

“Pada tahun 2015, kami menerima kajian dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai

potensi korupsi dan masukan bahwa formula

distribusi Dana Desa harus diubah karena tidak

mencerminkan keadilan.” kata Ahmad Erani

Yustika, Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. “Selain itu kita juga perlu

menjaga tujuan utama UU Desa dalam

pemberdayaan desa. Banyak program yang

ditetapkan di musyawarah desa tidak disetujui

oleh camat karena tidak sejalan dengan

program kecamatan dan kabupaten. Harus ada

pembagian peran yang jelas tanpa mengambil

kewenangan desa.”

Menutup dialog tersebut, Deputi Menteri

Bappenas Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan, Rahma Iryanti mengatakan,

“Penggunaan Dana Desa yang ideal

adalah untuk kesejahteraan masyarakat

dan mengurangi ketimpangan. Dana Desa

sebaiknya digunakan untuk mendukung

pelayanan terhadap masyarakat sehingga

ketimpangan bisa berkurang. Kami sepakat

untuk membuat perubahan distribusi Dana

Desa yang komposisinya berkeadilan dan

memberikan perubahan positif.”

Selain menyelenggarakan dialog kebijakan,

KOMPAK juga memberikan bantuan

teknis untuk menyusun perangkat regulasi

distribusi Dana Desa dari kabupaten ke desa,

pengelolaan Dana Desa, dan regulasi Alokasi

Dana Desa. Terkait hal tersebut, KOMPAK telah

menyelenggarakan coaching clinic pengelolaan

keuangan desa yang mencakup peraturan serta

kebijakan umum pengelolaan keuangan desa

serta prioritas penggunaan, pengadaan barang

dan jasa, termasuk ketentuan perpajakan.

Coaching Clinic tersebut dilakukan di beberapa

kabupaten di Provinsi NTB dan Provinsi Jawa

Timur. Sebagai hasilnya, saat ini Kabupaten

Lumajang, Lombok Utara dan Lombok Timur

telah menetapkan peraturan bupati mengenai

pengelolaan keuangan desa yang akan

digunakan sebagai acuan implementasi.

13

2 13 dari 15daerah dalam hasil simulasi yang dilakukan bahkan tidak memiliki jumlah dana yang memadai untuk dialokasikan ke semua belanja wajib utama selain Alokasi Dana Desa

Namun demikian dari hasil simulasi ditemukan tiga daerah yang memiliki nilai positif dan seharusnya dapat memenuhi kewajiban Alokasi Dana Desa sebagaimana diamanatkan UU.

Simulasi ini setidaknya memperlihatkan bahwa ada daerah yang berdasarkan kapasitas �skalnya seharusnya mampu untuk mengalokasikan setidaknya 10 persen Alokasi Dana Desa. Hal ini menunjukkan perlunya upaya penegakan ketentuan UU Desa dan PMK 257/2015.



Pagi itu, sejumlah perangkat desa tengah

bersiap untuk melaksanakan rapat koordinasi

di Balai Desa Glingseran, Kecamatan Wringin,

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Rapat

akan membahas pengembangan pariwisata

di desa yang belakangan mulai populer di

kabupaten tersebut. Desa ini menunjukkan

perubahan yang signifikan dalam hal

kesadaran dan kemampuan mereka untuk

mengelola potensi wisata desa setelah

mendapatkan pendampingan kegiatan

Universitas Membangun Desa (UMD).

UMD merupakan kerja sama KOMPAK

bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata

(KKN) Tematik Universitas Jember (UNEJ).

Adapun tujuan kegiatan UMD adalah untuk

membangun Sistem Informasi Desa (SID), serta

memanfaatkannya untuk mewujudkan desa

mandiri dalam data dan informasi, pengenalan

potensi desa, serta pemasaran produk

unggulan desa.

Salah satu kegiatan UMD di Desa Glingseran

adalah pengembangan serta pengelolaan

potensi pariwisata melalui pengenalan tata

kelola objek wisata yang baik oleh warga. Hal

ini disambut baik oleh masyarakat, sehingga

mulai terbentuklah Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) yang bertugas untuk mengelola

wisata alam secara langsung.

Salah satu potensi wisata yang mulai dikelola

oleh Pokdarwis adalah objek wisata Air Terjun

Sulaiman. Air terjun yang indah ini sudah ada

sejak lama, namun selama ini tak ada yang

pernah berpikir bahwa air terjun tersebut

mampu menjadi sebuah daya tarik untuk

menarik wisatawan. Pengelolaan pesona air

terjun ini juga mampu menarik perhatian Dinas

Pariwisata Bondowoso yang belakangan turut

membantu Pokdarwis mempromosikan Air

Terjun Sulaiman sebagai objek wisata baru di

Bondowoso.

Tidak berhenti sampai di situ. Pokdarwis

bersama warga terus mengeksplorasi potensi

sumber daya alam lainnya di Desa Glingseran

untuk dikembangkan menjadi objek wisata.

Yang terbaru adalah wana wisata flying fox

yang baru saja dibuka oleh pihak desa.

Koordinator Desa mahasiswa UMD, Dwi

Oktavia menyatakan, “Kami melihat kondisi

alam di Desa Glingseran ini indah sekali.

Pada saat pemetaan potensi desa, kami

memasukkan pariwisata sebagai potensinya.

Setelah dikomunikasikan dengan masyarakat,

ternyata mereka tertarik dan kemudian

bergotong royong untuk memaksimalkan

potensi yang ada.”

Selain itu, ada pula Wisata Taman Rengganis

yang konon merupakan lokasi pemandian

Dewi Rengganis yang melegenda. Letaknya

yang di tengah sungai dengan pemandangan

hamparan sawah hijau menjadi daya tarik

tersendiri bagi wisatawan. Banyaknya situs

megalitikum yang menggambarkan peradaban

kuno di Bondowoso juga menjadi daya

tarik wisata sejarah yang ditawarkan Desa

Glingseran.

“Banyak perubahan positif yang terjadi di

Desa Glingseran setelah adanya pelaksanaan

UMD. Sebelum pendampingan kami belum

menyadari bahwa ada banyak potensi alam

yang menjanjikan sebagai sumber pendapatan

tambahan bagi kami,” kata Sulaedi, Kepala

Desa Glingseran.

“Setelah kami kerja bakti membersihkan

daerah sekitar air terjun bersama masyarakat

dan mahasiswa KKN, baru terlihat kalau

ternyata air terjunnya indah. Bahkan

wisatawan dari luar Bondowoso mulai

berdatangan,” tambahnya dengan wajah

sumringah.

Dampak lain yang muncul pasca

pengembangan wisata di desa adalah

berkurangnya pengangguran. Hal ini diakui

oleh Sulaedi yang menceritakan bagaimana

sebelumnya banyak warga desa yang

menganggur atau terpaksa merantau untuk

mencari pekerjaan.

UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA (UMD) KOMPAK MENGANTAR DESA MENUJU KEMANDIRIAN

Keindahan Pesona Wisata Air Terjun Sulaiman Sebagai Objek Wisata Baru di Bondowoso



“Kami sangat merasakan manfaat dari

masuknya kegiatan KOMPAK ke desa kami.

Sekarang kami memiliki penghasilan tambahan

dengan mengoptimalkan potensi desa untuk

membuat berbagai produk unggulan desa

berbasis komoditi lokal, seperti produksi

makanan kecil, virgin coconut oil, dan

kerajinan tangan,” jelasnya.

Sulaedi berharap, Desa Glingseran bisa

menjadi barometer percontohan untuk desa

lain agar mampu keluar dari ketertinggalan.

Untuk itu Sulaedi dan warganya berkomitmen

untuk terus mengembangkan potensi

pariwisata desa. Salah satunya adalah dengan

memberitakan perkembangan desa melalui

situs web resmi www.glingseran-bondowoso.

desa.id. Selain itu, pihaknya juga rutin

menggalang aspirasi warga untuk kemajuan

sektor pariwisata di desa.

Selain UNEJ, KOMPAK juga menjalin kerja sama

serupa dengan beberapa universitas lain seperti

Universitas Ar-Raniry, Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, Universitas Alauddin, Provinsi

Sulawesi Selatan, dan Universitas Parahyangan,

Provinsi Jawa Barat.

Pelayanan Terpadu Kilat Desa Cermee

Tak hanya Desa Glingseran yang menunjukkan

perubahan signifikan setelah mendapatkan

pendampingan kegiatan UMD. Desa Cermee

yang berada di perbatasan Kabupaten

Bondowoso dan Situbondo juga mampu

membuktikan bahwa mereka dapat bersaing,

meski letaknya cukup jauh dari pusat kota.

Desa dampingan UMD KOMPAK ini unggul

dalam unit pelayanan terpadunya. Kepala Desa

Cermee, Sutrisno, mengatakan bahwa saat ini

pelayanan publik di tingkat desa kian efisien

setelah diterapkannya Sistem Administrasi

Informasi Desa (SAID), yang mampu

mengakomodasi kebutuhan administrasi warga

yang biasa diurus di tingkat desa.

“Sebelum pendampingan, untuk mengurus

administrasi memakan waktu lebih lama,

karena harus diketik satu persatu. Sekarang

warga cukup membawa KTP, menyampaikan

permohonannya, kemudian kami tinggal

mencetak dan selesai. Proses keseluruhan

hanya memakan waktu 5 menit,” kata

Sutrisno.

Pendampingan yang dilakukan Mahasiswa

UMD meliputi tata cara melakukan survei

untuk mengumpulkan berbagai data dari

warga, melatih aparat desa untuk melakukan

validasi data, kemudian memasukkannya

ke dalam SAID. Hal ini dilakukan guna

memastikan berbagai informasi yang

masuk dalam SAID sudah valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

“Selama 45 hari kami mendampingi perangkat

desa. Sudah ada 200 Kepala Keluarga (KK)

yang terdata dari sekitar 2400 KK. Pendataan

tersebut cukup detil, mulai dari sektor

pendidikan, kesehatan hingga ekonomi

seperti jumlah penghasilan per bulan, anak,

dan pendidikan,” terang Zein Arrahman,

Koordinator Desa UMD Desa Cermee.

Walaupun kegiatan UMD telah berakhir, tim

validasi data akan terus melakukan survei

untuk mengakomodasi seluruh warga Desa

Cermee. Manfaat lain dari penerapan SAID

adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat,

karena pihak desa membuka akses informasi

secara luas. Melalui situs resmi desa www.

cermee.desa.id, warga dapat mengajukan

berbagai kritik, saran dan masukan serta

meminta informasi kepada operator situs desa.

“Kami juga mempublikasikan sumber dan

penggunaan anggaran desa secara transparan

dalam bentuk infografis dan dipublikasikan

dalam berbagai bentuk seperti baliho dan

poster,” ungkapnya.

Kantor Pelayanan Publik Desa Cermee yang Telah Menerapkan Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID)


SEKILAS KOMPAK

MEMBUKA PINTU HARAPANLokakarya Penguatan BUMDes Kabupaten Bantaeng

“Kami memiliki usaha simpan pinjam untuk membantu kebutuhan modal masyarakat desa. Namun usaha kami sulit untuk berkembang lantaran kurangnya manajemen yang baik dan komitmen dari pengurus,” ujar Awaluddin, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maccini Baji, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

KOMPAK melihat situasi Awaluddin lazim

ditemui di 18.000 BUMDes yang tercatat di

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa).

Konsep BUMDes seringkali belum dipahami

oleh sebagian besar masyarakat desa

sehingga potensi yang dimiliki belum mampu

berkembang maksimal untuk memberi

manfaat ada pembangunan desa.

Sejatinya, BUMDes adalah usaha desa yang

didirikan melalui peraturan desa, yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

desa dan pengelolanya terpisah dari organisasi

pemerintah desa. BUMDes sendiri didirikan

untuk menampung seluruh kegiatan di

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa. Dalam bidang ekonomi,

BUMDes diharapkan dapat meningkatkan

perekonomian desa, membuka lapangan kerja

serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

desa.

KOMPAK menanggapi situasi ini dengan

menyelenggarakan pertukaran praktik baik

BUMDes di Kabupaten Bantaeng yang

berlangsung awal bulan Maret 2017. Tujuan

lokakarya dua hari ini adalah untuk memberikan

orientasi dan informasi pilihan pengembangan

ekonomi perdesaan, termasuk BUMDes, agar

BUMDes menjadi salah satu aktor penggerak

ekonomi desa. Kegiatan ini diikuti oleh

30 BUMDes berkategori sehat dan cukup

sehat. Materi lokakarya mencakup tujuan

pembentukan BUMDes, proses pendirian,

penentuan jenis usaha, manajemen keuangan,

manajemen usaha, manajemen kelembagaan,

kemitraan, dan peran pemerintah desa dan

pendamping BUMDes. Untuk lokakarya

ini KOMPAK mendatangkan narasumber-

narasumber yang merupakan pengurus

BUMDes, kepala desa serta pendamping dan

konsultan BUMDes, dan mengajak peserta

untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman.

KOMPAK juga mempromosikan peran

perempuan dan penyandang disabilitas dalam

pengembangan BUMDes.

Riska, Direktur BUMDes Sipakate’ne,

mengatakan bahwa dirinya terkesan dengan

unit produksi yang dimiliki oleh BUMDes

Layar Terkembang di Pa’jukukang. Dia

mengaku ingin menjadikan pola pemilihan dan

pengelolaan unit usaha mereka sebagai contoh

untuk BUMDes Sipakate’ne. “Saat ini kami

sedang merintis unit produksi keripik ubi jalar

dan pisang, serta toko alat tulis kantor dengan

dukungan dana desa,” terangnya.

Menurut perempuan yang juga menjadi tenaga

penyuluh pertanian ini, kunci keberhasilan

BUMDes adalah komitmen pengurus,

kemauan untuk belajar, serta dukungan dari

pemerintah dan masyarakat desa. BUMDes

Sipakate’ne sendiri pernah mengalami mati suri

lantaran jajaran pengurusnya belum memiliki

pengalaman dan kemampuan mengelola unit

usaha.

Kemampuan mengelola BUMDes harus

didukung dengan jejaring, kemitraan dan

komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh

karena itu, dibutuhkan pengurus yang dapat

beradaptasi dengan potensi dan tantangan

sektor ekonomi yang terus berkembang.

Jejaring dengan pihak-pihak terkait adalah

sistem pendukung keberlangsungan BUMDes

di masa depan. “Kami mendorong peserta

untuk membentuk grup WhatsApp dan

memanfaatkan Forum Komunikasi BUMDes

Bantaeng sebagai media untuk saling berbagi

informasi, konsultasi dan pendampingan antar

pelaku BUMDes,” jelas Ton Martono, salah

seorang fasilitator yang juga pengurus BUMDes

Karangrejek, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Melalui survei penilaian di akhir lokakarya,

terlihat bahwa pengetahuan peserta tentang

pengelolaan BUMDes meningkat disamping

memberi inspirasi untuk mengembangkan

BUMDes di desa masing-masing. Lokakarya

ini merupakan sebuah langkah awal untuk

mewujudkan BUMDes yang kuat serta dapat

mendorong kegiatan perekonomian desa.

Upaya KOMPAK ini mendapat tanggapan

positif dari fasilitator desa dan pemerintah

daerah.

Suasana Lokakarya Penguatan BUMDes di Kabupaten Bantaeng


SEKILAS KOMPAK

DATA TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINANLokakarya Sinergitas Lintas Pihak Program GERTAK Kabupaten Trenggalek

Pada 2016, Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatat 28 juta atau 10,96 persen dari

penduduk Indonesia yang masuk dalam

kategori miskin. Dari jumlah tersebut 4,7

juta orang di antaranya tinggal di Provinsi

Jawa Timur. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan

penurunan angka kemiskinan menjadi

7-8 persen pada tahun 2019. Pemerintah

Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten. TKPK memiliki

tugas untuk melakukan koordinasi dan

mengendalikan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan di daerah.

Asisten Ketua Kelompok Kerja Kebijakan,

TNP2K, Ardi Adji, mengatakan bahwa

kemiskinan berdampak pada terjadinya

ketimpangan sosial. “Ketimpangan ini

terjadi sejak awal kehidupan mereka dalam

hal mendapatkan akses pelayanan dasar

seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan

sanitasi,” Ardi menerangkan. Ketimpangan

ini selanjutanya berdampak pada kesempatan

untuk mendapatkan pekerjaan, akses pada

sumber ekonomi serta kemampuan untuk

memperoleh perlindungan melalui sistem

jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun

2016 lalu telah meluncurkan Gerakan Tengok

ke Bawah Kemiskinan (GERTAK) sebagai

salah satu upaya pengentasan kemiskinan.

GERTAK mengajak masyarakat yang mengaku

miskin untuk melihat ke bawah, apakah

dirinya memang miskin ataukah masih banyak

sanak saudaranya yang lebih miskin. Program

GERTAK diharapkan mampu mengentaskan

kemiskinan melalui penyediaan bantuan yang

tepat sasaran.

“Penanggulangan kemiskinan menjadi salah

satu program prioritas pemerintah daerah

Kabupaten Trenggalek karena berdampak pada

akses ke pelayanan dasar masyarakat,” jelas

Sugeng Widodo, Asisten 1 Sekretariat Daerah

(Setda) Trenggalek.

GERTAK mendasarkan diri pada pendataan

masyarakat miskin di tingkat desa dan

mengkategorikan definisi masyarakat miskin

secara mandiri. Penentuan masyarakat

miskin melalui musyawarah desa (Musdes)

membantu pemerintah untuk menetapkan

kelompok sasaran yang memang tepat untuk

mendapatkan bantuan dan pendampingan

pemberdayaan.

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan

Pelayanan Untuk Kesejahteraan) adalah sebuah

program kemitraan Pemerintah Australia dan

Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan

GERTAK, KOMPAK bekerja sama dengan

Bappenas dan pemerintah daerah, dalam hal

ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek, untuk

menyelenggarakan Lokakarya Sinergitas Lintas

Pihak Program GERTAK pada bulan Maret 2017.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan

konsep GERTAK dalam strategi penanggulangan

kemiskinan, menyusunan Golden Standard dan

menguatkan sistem dan prosedur Pendataan

Kemiskinan Kabupaten dengan pemanfaatan

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).

Lokakarya ini diikuti oleh TNP2K, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

BPS, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM),

Badan Keuangan Daerah, Badan Pelayanan

Jaminan Sosial (BPJS), Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan/desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek,

Ratna Sulistyowati, menyambut baik kegiatan

ini sebagai langkah awal untuk menyusun

data terpadu berbasis hasil Musdes. “Data

terpadu akan memudahkan pemerintah dalam

memberikan pelayanan dan pendampingan

kepada masyarakat,” tuturnya. Menurutnya,

keterpaduan data antara pemerintah pusat dan

daerah akan mendukung pelaksanaan program

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

“Kami saat ini sedang memadukan 308.006

data BPJS dan PBDT (Pemutahiran Berbasis

Data Terpadu) untuk Kartu Indonesia Sehat

(KIS),” tambahnya.

Keterpaduan data masyarakat miskin akan

memudahkan unit-unit pelayanan lini depan

pemerintah. Joko Santoso, perwakilan

kelompok masyarakat sipil Jimat, Kecamatan

Durenan, berharap data yang valid berbasis

musyawarah dapat membantu aparat desa

untuk menentukan kelompok masyarakat

yang berhak mendapat bantuan pemerintah.

“Semoga tidak ada lagi raskin (beras miskin)

atau bantuan yang dibagi rata hanya karena

aparat desa tidak memiliki data akurat untuk

jumlah masyarakat miskin di wilayahnya,”

harap Joko Santoso.

Melalui survei penilaian di akhir lokakarya,

peserta mengakui bahwa mereka memiliki

pengetahuan lebih baik tentang program

GERTAK dan puas dengan lokakarya ini.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan

menindaklanjuti masukan peserta dengan

berencana menyelenggarakan lokakarya

lanjutan guna menyusun golden standard

kemiskinan, literasi dan validasi data dari

dinas terkait untuk diintegrasikan dalam PBDT.

“GERTAK membutuhkan sinergitas antar

dinas dan satuan kerja di bawah pemerintah

daerah selain keterpaduan data,” jelas Sugeng

Widodo. Pihaknya akan berkoordinasi dengan

Wakil Bupati Trenggalek selaku Ketua Tim

Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan

(TPKK).

Sesi Tanya Jawab pada Lokakarya Sinergitas Lintas Pihak Program GERTAK


SEKILAS KOMPAK

MENDEKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

DENGAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Undang-Undang No. 23/2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa

pelayanan dasar merupakan urusan wajib

pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola

pelayanan dasar menempatkan titik layanan

lini depan mereka di wilayah kecamatan

seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),

dan tenaga operator untuk membantu proses

pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling

dekat dengan masyarakat, kecamatan dapat

berperan penting untuk memastikan warga

dapat mengakses pelayanan dasar, sekaligus

mendorong pelayanan berkualitas yang

terjangkau untuk semua masyarakat, terutama

masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mendorong penguatan

kecamatan sebagai lini depan dalam koordinasi

penyelenggaraan pelayanan dasar, KOMPAK

telah melakukan lokakarya Pemetaan

Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, bekerja sama dengan

pemerintah provinsi dan kabupaten mitra

KOMPAK (Pacitan, Trenggalek, Lumajang dan

Bondowoso) di Jawa Timur. Tujuan kegiatan

lokakarya ini adalah terciptanya peran

kecamatan yang optimal dalam membangun

akses dan meningkatkan mutu pelayanan

sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah,

terjangkau, professional. Hal ini diharapkan

akan mendorong terwujudnya kecamatan

sebagai pusat pelayanan terpadu.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, KOMPAK

bekerja sama dengan pemerintah kabupaten

mitra KOMPAK di Provinsi Jawa Timur

mengadakan Lokakarya Peninjauan Peraturan

Bupati Terkait Pelayanan Publik dan Pelimpahan

Sebagian Kewenangan ke Kecamatan yang

berlangsung pada bulan Februari dan Maret

2017. Di setiap lokakarya, peserta diminta

mengisi lembar survei penilaian. Hasil survei

memperlihatkan adanya peningkatan

pengetahuan peserta terhadap pelayanan

publik dan pelimpahan kewenangan kepada

kecamatan. Peserta juga mengatakan bahwa

lokakarya ini memberi kesempatan kepada

mereka untuk berdialog dengan pihak-pihak

terkait.

Kabupaten mitra KOMPAK di Provinsi Jawa

Timur telah memiliki kebijakan tentang

pelimpahan kewenangan bupati kepada

camat, yaitu:

• Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17

Tahun 2013 tentang Pelimpahan

sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat

• Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat

• Keputusan Bupati Lumajang Nomor

188.45/325/427.12/2015 tentang

Pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat

• Peraturan Bupati No. 59 tahun 2016

Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

tentang Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

Namun demikian, masih perlu dilakukan

identifikasi materi pemetaan implementasi,

kendala dan tantangan untuk perbaikan

pelayanan dasar di kecamatan serta

penyusunan rekomendasi perbaikan untuk

revisi terhadap peraturan-peraturan bupati

yang ada terkait kewenangan yang diberikan

kepada kecamatan.

“Saya menginginkan pelayanan lebih dekat

dengan masyarakat. Hal ini akan dapat

dicapai melalui pelimpahan kewenangan yang

diperlukan kepada camat.” kata Indartato,

Bupati Pacitan, dalam pembukaan Lokakarya

Peninjauan Peraturan Bupati Terkait Pelayanan

Publik dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan

ke Kecamatan.

Dalam lokakarya tersebut, ditemukan bahwa

penyebab utama tidak berjalannya kebijakan

pelimpahan kewenangan bupati kepada camat

adalah kewenangan yang dilimpahkan tidak

rinci dan tidak memiliki target kinerja. Selain

itu, kebijakan tersebut disusun tanpa melalui

proses partisipatif dan tidak melibatkan pihak

pelaksana. Tanpa petunjuk teknis, pembinaan

dan pengawasan, serta dukungan anggaran

yang memadai dalam penyelenggaraan,

pelimpahan kewenangan kepada camat akan

terhambat dalam pelaksanaannya.

“Kami akan mengusulkan kepada Kementerian

Dalam Negeri supaya ada alokasi anggaran

dari pusat untuk kecamatan, sehingga camat

dapat menyelenggarakan pelayanan umum

publik dengan lebih baik lagi.” Kata H. M Budi

Sudarmadi, Kepala Sub Bidang Kecamatan

Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian

Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut atas lokakarya tersebut,

Bupati Pacitan telah melibatkan para

pemangku kepentingan dalam menyusun

kebijakan pelimpahan kewenangan, jenis-jenis

kewenangan yang dapat dilimpahkan sudah

diidentifikasi dan lebih terukur dan membentuk

tim pelayanan publik kecamatan. Kedepannya,

akan dilakukan penguatan kapasitas camat

dan aparat kecamatan untuk menjalankan

kewenangan tersebut serta memastikan

ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan.

Setelah rangkaian lokakarya tersebut di Provinsi

Jawa Timur, pada saat ini, Kabupaten Pacitan

telah menyusun konsep Keputusan Bupati

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke

Camat. Sedangkan Kabupaten Trenggalek dan

Bondowoso sudah menghasilkan konsep akhir

jenis-jenis kewenangan yang akan dilimpahkan

kepada camat. Selain lokakarya tersebut,

untuk lebih memperkuat peran kecamatan

sebagai lini depan pelayanan dasar, KOMPAK

juga mendukung forum koordinasi tingkat

kecamatan dan mengembangkan kecamatan

dashboard.

Bupati Pacitan, Bapak Indartato dalam Pembukaan Lokakarya Peninjauan Peraturan Bupati Terkait Pelayanan Publik dan Pelimpahan Sebagian Kewenanganke Kecamatan


SEKILAS KOMPAK

MEMFASILITASI KONSULTASI DAN PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI APLIKASI RUANG DESAUji Coba Aplikasi Ruang Desa di 3 Provinsi

“Aplikasi Ruang Desa membantu proses

konsultasi antara pendamping dan perangkat

desa. Selain itu, aplikasi ini juga berguna

sebagai sarana evaluasi kinerja pendamping

desa.“ kata Yusnan, Deputi Koordinator

Provinsi Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dalam

uji coba aplikasi Ruang Desa di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB).

Aplikasi Ruang Desa bekerja melalui konsultasi

langsung berdasarkan permintaan, sarana

percakapan SMS gratis, fitur notifikasi masal

dan pusat informasi seperti akses pada sumber

daya pembelajaran, tutorial video, rujukan

pertanyaan umum (FAQ) dan buku panduan

cerdas. Menu aplikasi ini disusun sedemikian

rupa untuk memungkinkan perangkat desa

melakukan konsultasi dengan pendamping.

Mereka juga dapat berbagi pembelajaran

dan mengakses informasi terbaru terkait

pelaksanaan UU Desa. Ruang Desa mampu

mengakomodir kebutuhan mereka dalam

mendapatkan panduan dan informasi yang

cepat serta bertanya pada pihak yang tepat,

khususnya di tingkat kabupaten.

Sepanjang bulan Maret, aplikasi Ruang Desa

memasuki tahap uji coba di tiga daerah

yaitu Provinsi NTB, Aceh dan Jawa Timur.

Pada saat ini, lebih dari 250 aparat desa

dan fasilitator telah mengunduh aplikasi

yang diluncurkan bersama oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia

(Kemendesa), Eko Putro Sandjojo dan

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul

Grigson, pada bulan Januari lalu.

Rangkaian kegiatan uji coba ini dihadiri oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi,

perangkat desa, pendamping desa dan

kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa, serta penggerak swadaya masyarakat.

Para akademia dari Akademi Paradigta

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

(PEKKA) di NTB dan Aceh juga turut bergabung

dalam uji coba tersebut agar ke depannya

mereka dapat ikut berperan menjawab

pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah desa

melalui aplikasi tersebut.

Dalam uji coba aplikasi Ruang Desa di

Provinsi NTB, Kepala Badan Pengembangan

dan Penelitian, Pelatihan dan Informasi

(Balilatfo) Kemendesa, Dr. Ir. H. M. Nurdin

mengatakan, “Ruang Desa adalah media

interaktif yang memudahkan komunikasi antar

aparat desa dengan pendamping desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan.”

“Aplikasi ini dilengkapi tutorial mulai

bagaimana membuat perencanaan,

penglolaan anggaran, evaluasi pelaporan

monitoring, merancang Musrenbangdes,

Bumdes, RPJMDes, termasuk Perdes. Melalui

Ruang Desa diharapkan bisa memudahkan

pemerintah mendapatkan data yang aktual

dalam memetakan permasalahan mendesak

yang ada di desa,” jelasnya.

Sebelum memulai pengenalan aplikasi,

para peserta mengikuti diskusi panel

mengenai Kebijakan Pendampingan Desa

dalam Mendukung Prioritas Pembangunan

Desa serta Relevansi Ruang Desa

dalam Pemanfaatan ICT (Information,

Communication, and Technology) untuk

mendukung Pembangunan Desa. Setelah

itu, peserta diberikan orientasi fitur aplikasi

dan kemudian melakukan simulasi. “Agenda

uji coba pengenalan aplikasi Ruang Desa

ini merupakan sebuah langkah awal guna

mewujudkan strategi membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah. Aplikasi ini diharapkan menjadi pusat

pengetahuan dan dapat menghubungkan

pendamping dengan aparat desa.” kata

Bito Wikantosa, Kepala Sub-Direktorat

Perencanaan Partisipatif, Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Kemendesa, dalam uji coba aplikasi

Ruang Desa di Provinsi Aceh.

“Selain dapat digunakan untuk berkomunikasi

dengan pendamping desa, saya juga

menggunakan aplikasi ini untuk mengakses

peraturan-peraturan pemerintah yang baru

terkait UU Desa. Ketersediaan informasi

mengenai peraturan pendukung yang selalu

diperbarui sangatlah penting seiring dengan

permasalahan pembangunan desa yang

makin dinamis,” kata Irwandi, Sekretaris Desa

Ujong Beusa, Arongan Lambalek, Aceh Barat.

“Aplikasi ini dapat membantu aparatur desa

dalam melaksanakan pembangunan secara

transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Saat ini aplikasi Ruang Desa sudah mulai

digunakan untuk tanya jawab seputar

pengadaan barang dan jasa, penggunaan

APBDesa, maupun hal terkait pengelolaan

keuangan desa.

Peserta Antusias Mengikuti Uji Coba Pengenalan Aplikasi Ruang Desa

PUBLIKASI BARU

KOMPAK adalah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. KOMPAK memfokuskan kegiatannya pada tiga area: 1) Peningkatan akses,

kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum; 2) Penguatan tata kelola pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya, serta pembangunan berbasis masyarakat; 3) Pengembangan peluang-peluang ekonomi produktif terutama di sektor non-pertanian.

Buletin ini diterbitkan setiap tiga bulan. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan KOMPAK dapat diakses di www.kompak.or.idTim Komunikasi KOMPAK - Jl Diponegoro 72, Jakarta Pusat 10320 - T: 021 80675000 - E: [email protected]

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi formula dana desa dan implikasinya terhadap distribusi dana antarwilayah dan antardaerah,

serta menganalisis distribusi dana desa dalam kaitannya dengan ketersediaan dana untuk membantu penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi ini sangat penting mengingat formula dana desa telah digunakan untuk pengalokasian di tahun 2015 dan 2016, serta jumlah

dana desa akan terus semakin besar sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi jumlah yang diamanatkan oleh Undang-

Undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

UU Desa mengamanatkan agar anggaran desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dihitung berdasarkan jumlah desa dan

dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun saat ini 90 persen dana desa dibagi rata sebagai alokasi dasar dan 10 persen dibagi

berdasarkan empat variabel tersebut di atas. Hasil analisis menunjukkan formula dana desa dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan, mengingat

keberagaman desa yang sangat besar antardaerah, bahkan di dalam suatu wilayah/provinsi. Sementara itu, keberagaman antardaerah yang menggambarkan

kebutuhan untuk meningkatkan layanan dan penanggulangan kemiskinan belum disesuaikan dengan baik, karena hanya 10 persen memengaruhi distribusi.

Pada pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program

Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH) dalam skala uji coba. Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan

sosial nontunai berbasis digital. Tujuan program ini antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan

pelayanan keuangan inklusif. Pada awal November 2016, KOMPAK bekerjasama dengan Bappenas melalui The SMERU Research

Institute melakukan kajian awal tentang persiapan dan pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH di lima kota/kabupaten (Batam,

Balikpapan, Denpasar, Kediri dan Malang). Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa program e-Warong Kube-PKH secara

operasional layak dilaksanakan. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang, antara lain, karena

belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak.

KOMPAK mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan analisis kebijakan pada perhitungan kapasitas fiskal di tingkat kabupaten

dan kapasitas kabupaten untuk memenuhi jumlah minimum yang dibutuhkan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),

Kementerian Keuangan akan menggunakan analisis ini sebagai masukan pada diskusi lebih lanjut terkait mekanisme. Masukkan

sanksi dan rekomendasi dari analisis tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan desain mekanisme alokasi

Dana Alokasi Khusus (DAK) sedang dikembangkan. Adopsi dari rekomendasi dari analisis akan menyebabkan perbaikan langsung

dalam kualitas belanja pemerintah daerah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

di Indonesia, pengurangan kemiskinan dan peningkatan mata pencaharian untuk bagian bawah 40% penduduk miskin Indonesia.

ANALISA KEBIJAKANDANA DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

LAPORAN PENELITIANKAJIAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAM E-WARONG KUBE-PKH

CATATAN KEBIJAKANPERHITUNGAN KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMENUHI JUMLAH MINIMUM ALOKASI DANA DESA

Menilik pada kegiatan yang telah dilaksanakan dan pembelajaran KOMPAK pada tingkat nasional dan sub-nasional pada tahun 2016,

KOMPAK melakukan konsultasi yang menyeluruh dan perencanaan kerja bersama dengan Pemerintah Australia dan Indonesia yang

kemudian diadopsi dalam rencana kerja 18 bulan untuk periode pelaksanaan 2017-2018. Prioritas kunci untuk rencana kerja periode

2017-2018 adalah:

• Memastikan struktur dan sistem yang kuat untuk peningkatan jumlah kegiatan di provinsi lokasi KOMPAK seperti Jawa Timur,

Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Papua dan Papua Barat

• Menunjukkan perkembangan capaian intervensi KOMPAK

• Lebih efektif dalam melakukan inovasi dan pendekatan GESI

• Menyajikan cerita dan pembelajaran KOMPAK dengan lebih baik

RENCANA KERJA KOMPAK 2017-2018

berita membangun dari pinggiran melalui ......data dana desa tahun 2017, rekomendasi proporsi...

Documents