paparan kemdagri fgd dak 2015

8/21/2019 Paparan Kemdagri FGD DAK 2015

1/37

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

HERTETI ROSPELITA, M.Si.

Kepala Seksi DAK


2/37

Kemeterian Dalam Negeri

Sekretariat Jenderal

2

PAD

DanaPerimbangan

Lain-lain

Pendapatan

Penerimaan

Pembiayaan

Desentralisasi

Dekonsentrasi

TugasPembantuan

APBN

APBN

SiLPA

Dana Cadangan

PenjualanKekayaan daerahyang dipisahkan

Pinjaman

APBD

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

KewenanganSumber Pendanaan

DBH

DAU

DAK

APBN

pertanggungjawaban

Dana

transfer


3/37



3

PERDA

Peraturan KDH

UU 17/2003; UU 32/2004UU 33/2004; UU 1/2004

UU 15/2004;UU 25/2004

PP 55/2005

PKDPP 58/2005

OMNIBUS REGULATIONS

Peraturan per-UU Bid Keuda

PERMENDAGRI 59 /2007

PERMENDAGRI 20/2009PERMENDAGRI 59/2010

PERMENDAGRI 27/2013PERMENDAGRI 37/2014


4/37



1. Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

2. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat untuk tercapainya tunjuan bernegara.

3. APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan,

Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi.

4. APBD ditetapkan dengan PERDA.

5. Semua Penerimaan dan Pengeluaran daerah

dianggarkan dalam APBD.

ASAS UMUM APBD


5/37



APBD

Pendapatan PembiayaanBelanja

STRUKTUR APBD


6/37

KELOMPOK PENDAPATAN APBD

A. Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah2. Retribusi Derah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

B. Dana Perimbangan:1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. Hibah

2. Dana Darurat

3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerahlainnya

4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya


7/37

KELOMPOK BELANJA APBDA. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial6. Belanja Bagi Hasil

7. Bantuan Keuangan

8. Belanja Tak Terduga

B. Belanja Langsung: (Kegiatan DAK)1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang

berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 37/2014)


8/37



PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

dalam rangka yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan

Pihak ke-3

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)

bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat atau pihak ketiga.

(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)

Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset

tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan

pada jenis belanja barang dan jasa.

(Permendagri 37 Tahun 2014)


9/37

A. Penerimaan Pembiayaan:1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun

Sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6. Penerimaan Piutang Daerah

B. Pengeluaran Pembiayaan:

Pembiayaan Neto (A B)

KELOMPOK PEMBIAYAAN

1. Pembentukan Dana Cadangan2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Utang

4. Pemberian Pinjaman


10/37



10

Postur DAK dalam APBD 2013

Rata-rata Kontribusi DAK thdp Total

Belanja Modal APBD 2013


11/37

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

RUANG LINGKUP

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


12/37



Proses Perencanaan & Penganggaran APBD

Tahun Anggaran 2015

AGUST-SEPT 2014

JUKNIS/

PAGU

RKA-SKPD

DPA-SKPD

RAPBDPERDA APBD &PERKADA TTG

PENJABARANAPBD

KUA & PPAS

PELAKSANAAN

PROG&KEG

JUNI JULI 2014

OKT-NOP 2014DES-2014

JANUARI 2015

JAN-DES 2015

APBD-P

SEP-OKT 2015

JUKNIS/PAGU

RKPDRPJMD

MEI-2014

Alokasi DAK dan Petunjuk Teknis terlambat diterima daerahRekomen-

dasi

Implikasi di Daerah:

1.APBD dan DPA

terlambat;2.Kesulitan Dana

Pendamping;

3.Kendala dgn

PPKD/DPRD.

Tindak Lanjut:

Percepat pemberitahuan/

Juknis ke daerah

12

KOOR

PROG/KEG

BAPPEDA


13/37



KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK

DALAM APBD

1. SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN

PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK

SETELAH KUA/PPAS DITETAPKAN2. SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN

PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK

SETELAH PERDA APBD DITETAPKAN


14/37


REPUBLIK INDONESIA


PENGANGGARAN

PAGU ALOKASI & KEG. DAK

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi

DAK setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan

(mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung

dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu

mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS

PERMENDAGRI 20/2009


15/37


REPUBLIK INDONESIA


PENCANTUMAN KLAUSULDALAM KUA DAN PPAS

TUJUAN :

utk menyepakati pagu alokasi &penggunaan DAK dalam rancangan Perda

tentang APBD

utk menjaga konsistensi antara materi

KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK yangditetapkan dalam APBD.


16/37

Sambil menunggu pagu alokasi

DAK yang ditetapkan

Pemerintah, pagu alokasi

tersebut dapat langsungditampung dan/atau

disesuaikan pada saat proses

pembahasan RAPBD, mengacu

pada petunjuk teknis DAK,

tanpa perlu melakukan

perubahan Nota KesepakatanKUA dan PPAS.

PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS

UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK(Permendagri 20/2009)

PAGU

DEFINITIF

ALOKASI DAK

NOTA KESEPAKATANKUA DAN PPAS :

KONSISTENSIKUA & PPAS DGN

RAPBD(Psl 44 (2) PP 58/2005)

Hasil KesepakatanPanja Belanja

Daerah DPR

Petunjuk Teknis

Masing-masing

bidang DAKPersetujuan bersama

RAPBD (31 Desember)


17/37



SE Menteri Keuangan

setelah RUU ttg APBN TA

2015 disetujui bersama

antara Pemerintah-DPR RI

Alokasi DAK daerah

provinsi, kab/kota TA 2015

yang diinformasikan secara

resmi oleh Kemenkeu, atau

17

PMK tentang

Alokasi DAKTA 2015

PMK

BelumDitetapkan

PENGANGGARAN DAK DALAM APBD

DAKPermendagri 37/2014 ttg Pedoman

Penyusunan APBD TA 2015

Terbatasnya akses informasi terkait rencana DAK sebagai acuan

dalam penyusunan rencana/penganggaran dalam APBD.

Tindak

Lanjut

Di Daerah:

Tdk ada proyeksi

alokasi DAK

Daerah mengacupada sumber

informasi resmi.

L k h L k h P d t k P t


18/37



Lebih lanjut, ditampung dalam

Perda ttg Perubahan APBD

pd kode program/ kegiatan

berkenaan

.

Menyusun RKA-SKPDdan

mengesahkan DPA-SKPD

sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan;

Langkah-Langkah Pemda untuk Percepatan

Pelaksanaan DAK akibat adanya Keterlambatan

Penyampaian Juknis ke Daerah & Pagu Alokasi

Definitif Setelah Perda APBD ditetapkan(Permendagri 37 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan APBD TA 2015)

18

Menetapkan Peraturan Kepala

Daerah ttg Perubahan

Penjabaran APBD dan

memberitahukankepadaPimpinan DPRD;

1

23


19/37

KODIFIKASI PENGANGGARAN DAK

URUSAN

WAJIB/

PILIHAN

ORGA-

NISASI

PROG

RAM KEGIATAN

KELOM-

POK

BELANJA

JENIS

BELANJA

OBYEK

BELANJA

RINCIAN

OBYEK

BELANJA

KELOM-

POK

PENDAPATAN

JENIS DANA

PERIMBANG

AN

OBYEK:

DAU, DBH,

DAK

PP

38/2007

PP

41/2007

RINCIAN

OBYEK DAK

19 BID


20/37


REPUBLIK INDONESIA


Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Lampiran kode rekening merupakan daftar nama

rekening dan kode rekening yang tidak merupakanacuan baku dalam penyusunan kode rekening yangpemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektifdan nyata sesuai karakteristik daerah.

Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuatprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhandaerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalamLampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006(Lampiran kode Program dan Kegiatan)

DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM

DAN KEGIATAN


21/37


Sekretariat Jenderal Penganggaran DAK di DaerahPasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan

o Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai

dengan Petunjuk Teknis;

o DAK tidak dapat digunakan untuk

mendanai:

1) Administrasi kegiatan2) Penyiapan kegiatan fisik

3) Penelitian, pelatihan dan

4) Perjalanan Dinas.


22/37



DANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan

o Penganggaran dana pendamping dalam APBD

wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10%

(sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yangditetapkan masing-masing daerah.

o Kewajiban penyediaan Dana Pendamping

menunjukkan komitmen daerah terhadap

bidang kegiatan yang didanai dari DAK yangmerupakan kewenangan daerah


23/37


Sekretariat Jenderal DANA PENDAMPINGPermendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

o Penyusunan RKA-SKPD untuk dana

pendamping dilakukan menyatu dengankegiatan DAK.

o RKA-SKPD memuat informasi atas capaian

sasaran program, indikator masukan, keluaran

dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatanyang direncanakan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


24/37

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKEGIATAN DAK BIDANG ....................

Formulir

RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota .Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : x. xx. .

Organisasi : x. xx. xx.

Program : x. xx. xx. xx. .

Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. .

Lokasi kegiatan : .Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)

Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)

Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)

Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)

Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur

KinerjaTarget Kinerja

D A K Dana Pendamping Jumlah

Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)

Masukan

Keluaran

Hasil 1.100.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsungmenurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

UraianRincian Penghitungan Jumlah

(Rp)volume satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6=(3 x 5)

x x x xx xx

Jumlah

..,tanggal..Kepala SKPD

(nama lengkap)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama NIP Jabatan Tandatangan


25/37



Dana Pendamping

o Dana Pendamping dlm APBD wajib dialokasikan sekurang2nya 10%

dari jlh alokasi DAK yang ditetapkan masing2 daerah.o Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen

daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang

merupakan kewenangan daerah

25

o Dana pendamping dianggarkan utk kegiatan bersifat fisik (kegiatan

diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik,kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai

daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis).

Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan

Penyusunan RKA-SKPD untuk Dana Pendamping dilakukan menyatu

dengan kegiatan DAK.

Dimungkinkan untuk memanfaatkan saldo anggaran yg tersedia dalam

Sisa Lebih Penggunaan APBD TA sebelumnya atau menggesar Belanja

Tidak Terduga atau resecheduling kegiatan program dan kegiatan yg

kurang mendesak

Permendagri 20/2000 dan Permendagri 37/2014


26/37


Sekretariat Jenderal DANA PENDAMPINGPasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan

o Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan

yang bersifat fisik.

o kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan

administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek

fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan,

kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan

kegiatan umum lain yang sejenis.


27/37



Optimalisasi Penggunaan dan Minimalisasi Sisa DAK

Sisa DAK: dana DAK yang telah disalurkan kepada pemda dan tidak seluruhnyahabis digunakan, dgn target kinerja sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatanDAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD TA 2015 dengan ketentuan:

Apabila target kinerja kegiatan sudah tercapai, sisa DAK dianggarkan untukmenambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yg

sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuaiprioritas nasional dgn menggunakan Juknis TA sebelumnya atau Juknis TA 2015.

Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksuddianggarkandalam APBD TA 2015 utk mendanai kegiatan yg sesuai pada bidangDAK yang sama sesuai prioritas nasional dgn JuknisTA sebelumnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan padaakhir tahun anggaran berkenaan.

Daerah penerima DAK dpt melakukan optimalisasipenggunaan DAK dgnmerencanakan dan menganggarakan kembali kegiatan DAK dlm APBD tahunberjalan, pada bidang yg sama serta mengacu pada Juknis yg telah ditetapkan,sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatannya lebih kecil dari pagu bidang DAK-nya.

Keg DAK

2015

SisaDAK

Meningkatnya akumulasi Sisa DAKTindak

Lanjut

27


28/37


Sekretariat JenderalPerubahan Tujuan dan Sasaran

Penggunaan DAK

Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran

penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan

dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda

tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan

perubahan perlu dikonsultasikan untuk

mendapat persetujuan dari Menteri teknis

terkait setelah terlebih dahulu mendapat

pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang

selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD.

Permendagri 20/2009

Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah


29/37



PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK

Dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri

teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbanganMenteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar

persetujuan DPRD.

Permendagri 20/2009 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

29

Kendala dalam penyesuaian atau perubahan penggunaan DAK

untuk kegiatan yang belum atau sudah dilaksanakan

Rekomen-

dasi

Kegiatan belum dilaksanakan:

Penegasan status barang/aset sebelum diubah penggunaannya ,

melalui audit oleh instansi yang kompeten/berwenang.

Kegiatan sudah dilaksanakan:

S Ed B MENDAGRI d K l LKPP


30/37



30

Surat Edaran Bersama MENDAGRI dan Kepala LKPPNo: 027/5308/SJ dan No: 6/SE/KA/2012

Tgl. 27 Desember 2012

Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


31/37



Sinkronisasi meliputi:

1. Ketepatan jadwal penetapan Juknis;

2. Kesesuaian penggunaan/pemanfaatan DAK pd

masing2 bidang dgn pencapaian prioritas nas;

3. Keselarasan dgn prinsip penyelenggaraan Otda;

4. Kesesuaian dengan penglolaan keuangan.

Pertimbangan: untuk koordinasi penyusunan

Juknis DAK sebagaimana Pasal 59 ayat (2) PPNo. 55/2005 ttg Dana Perimbangan.

Dibentuk Pokja dgn

anggota: Kemen.PPN/

Bappenas; Kemenkeu:

dan Kemendagri (+SekberDAK).

Tugas mengkoordinasikan

penyusunan Juknis DAK yg

disusun oleh KL/LPNK.

Tujuan:sinkronisasi rancangan Juknis DAK yg

telah disusun oleh KL/LPNK dgn prinsip

penyelenggaraan Otda dan prioritas

pembangunan nasional.

PERMENDAGRINO. 71/2011

ttg Koordinasi

Penyusunan

Juknis DAK

Koordinasi Penyusunan Juknis DAK

31

Output/outcome based mengacu pada RKP


32/37



Beberapa Permasalahan dan Tantangan

1. Perencanaan dan penganggaran DAK belum didukung dengan

sistem dan data yang akurat sehingga belum dapat

merefleksikan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.

2. Ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah sebagai akibat

rigidnya Juknis tersebut; keterlambatan Juknis dan seringnya

terjadi perubahan; serta aturan Juknis yg bertentangan dgn

beberapa peraturan di bidang lainnya, misalnya dengan aturanpengelolaan keuangan daerah.

3. Rendahnya daya serap DAK yang secara umum disebabkan

Penetapan Perda APBD terlambat, dan adanya keraguan

aparat/pejabat pengelola kegiatan dalam menerapkan peraturanper-UU-an terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta

dana pendamping yang belum tersedia.

4. Masih ditemukan inefisiensi anggaran yang disebabkan

kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan

pengelolaan DAK. 32


33/37



Langkah oleh daerah:antara lain

1. Agar segera bersiap utk perencanaan dan penganggaran DAK TA

2015 sesuai prioritas nasional mengacu pada RKP 2015.

2. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan

DAK secara utuh dan terpadu, sinkronisasi kegiatan DAK dengan

kegiatan lain yang didanai APBN maupun APBD, serta

meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

3. Dalam hal Pemda memperoleh DAK setelah Perda tentang APBDditetapkan dan belum dianggarkan dalam APBD, maka untuk

menghindari terlambatnya pelaksanaan DAK, Pemda dapat

melaksanakan DAK dimaksud mendahului penetapan Perda

Perubahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Bagi Daerah penerima DAK yang belum mencantumkan secara pasti

lokasi/tempat pembangunan, (berdampak terhadap keterlambatan

pelaksanaan kegiatan), dihimbau agar sejak awal sudah dapat

ditetapkan dan dikonsultasikan dengan DPRD dan satuan kerjaterkait. 33


34/37



Menetapkan Perda tentang APBD secara tepat waktu, serta pemenuhan persyaratan

dalam rangka penyaluran DAK secara bertahap;

Membentuk Tim dalam rangka membantu SKPD mengatasi berbagai hambatan dan

permasalahan.

DAK yg telah disalurkan ke rekening kas daerah dimungkinkan pencairannya untuk

satu atau dua bidang;

Kegiatan-kegiatan DAK yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (kontrak)

dilaksanakan sesuai ketentuan dan jadwal pelaksanaan;

PPK-SKPD melakukan upaya percepatan/kelancaran dengan tetap meningkatkan

ketelitian dokumen yg dipersyaratkan;

PPKD selaku BUD melakukan upaya percepatan pencairan dana dan permintaanpencairan dana dari Pemerintah sesuai tahapan;

Mengkoordinassikan Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi DAK kepada

PPKD secara akurat dan tepat waktu;

Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memantau perkembangan pelaksanaan DAK

di masing-masing SKPD.

5. Menghindari rendahnya daya serap DAK sampai akhir tahun, dengan

beberapa langkah seperti:

Lanjutan

34


35/37



Lanjutan

6. Agar dalam penganggarannya mempedomani standar biaya dan/atau

standar satuan harga yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah,dengan mengacu pada harga satuan konstruksi bangunan (basic price)

yang ditetapkan oleh instansi terkait yang disesuaikan dengan harga

yang berlaku setempat.

7. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK

tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas kegiatan

DAK yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau melalui proses

kontraktual, sudah diterbitkan kebijakan bersama antara Mendagri

dengan Kepala LKPP berupa Surat Edaran Bersama No.027/5308/SJ

dan No.6/SE/KA/2012 tentang percepatan Pelaksanaan Pengadan

Barang dan Jasa Pemerintah dimana proses pengadaan barang/jasa dapat

dilakukan setelah RAPBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD. 35


36/37



8. Agar taat azas dan tepat waktu khususnya dalam

menyampaikan laporan realisasi keuangan kepadaMenteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Teknis terkait sesuai mekanisme peraturan

perundang-undangan, karena terkait dengan

pelaksanaan penyaluran tahap berikutnya serta

kinerja pelaporan untuk dijadikan pertimbangan

pengalokasian DAK tahun berikutnya.

Lanjutan

36



37/37


REPUBLIK INDONESIA


SUBDIT FASILITASI DAK

DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERIJalan Veteran Nomor 7, Jakarta 10110, Telp/Fax. (021) 3504042

http//keuda.kemendagri.go.id Email: [email protected]

Terima asih

paparan kemdagri fgd dak 2015

Documents