pedoman umum tata ruang perdesaan

Free Powerpoint Templates

LATAR BELAKANG – ALASAN PENYUSUNAN PERPRES 54/2008 PENATAAN RUANG KAWASAN

JABODETABEKPUNJUR

LATAR BELAKANG – ALASAN PENYUSUNAN PERPRES 54/2008 PENATAAN RUANG KAWASAN

JABODETABEKPUNJUR

Hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah:

1.ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyusunan RTR Kawasan Strategis nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;

2.Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan satu kesatuan ekosistem, ekonomi, dan sosial budaya yang memerlukan penataan ruang secara terpadu;

3.Kawasan Jabodetabekpunjur telah berkembang menjadi satu kesatuan kawasan perkotaan metropolitan dengan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dalam rangka memantapkan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan dan sebagai bagian dari sistem pengembangan perkotaan nasional

KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT PEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDOMAN UMUM RENCANA PEDOMAN UMUM RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (RTRKPBM)BERBASIS MASYARAKAT (RTRKPBM)

PT. BEUTARI NUSAKREASI


LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

• Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perdesaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.

• Dasar Hukum yang melandasi kegiatan ini :– UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)– UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;– UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pewmbangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005 – 2025;– UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;– PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan

Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;– PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;– PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;– PP Nomor 72 Tahun 2995 tantang Desa;– PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata

Kerja Kementrian Dalam Negeri;



MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

• Maksud dari kegiatan penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan Berbasis Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat di pusat dan daerah.

• Tujuan dari kegiatan ini adalah; – Mempercepat terlaksananya Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;– Menjadi pedoman bagi Ditjen PMD dan pemangku kepentingan lainnya

dalam upaya Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat di pusat dan daerah;

– Mendorong terencananya berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;

– Mempercepat penguatan kapasitas aparatur pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam rangka penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan.



RUANG LINGKUP PEKERJAANRUANG LINGKUP PEKERJAAN

• Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan survey di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Bungo (Jambi), Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Bantaeng (Sulsel).

Lokasi tersebut telah dilakukan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat.

• Pemilihan lokasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan untuk mendukung penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

• Sedangkan Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat dilaksanakan di Jakarta.



KELUARANKELUARAN

Tersusunnya Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Adanya peningkatan wawasan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat

PENDEKATAAN PEKERJAANPENDEKATAAN PEKERJAAN

Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yang digunakan dalam penyusunan pedoman Penataan Ruang Kawasan Perdesaan ini, pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan (aturan –standar dan kriteria teknis) dan strategi berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta mengacu pada produk peraturan dan perundangan yang terkait

Pendekatan Partisipatif

Perencanaan partisipatif didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang dilakukan bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat



KERANGKA BERPIKIR (ALUR) PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM RTR KAWASAN PERDESAANKERANGKA BERPIKIR (ALUR) PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM RTR KAWASAN PERDESAAN

Diagram alir 1. Pola pikir penyusunan Pedoman Umum RTR Kawasan Perdesaan

Kondisi saat ini

a. secara system (hubungan antar desa-kota)

keterkaitan fungsional

belum optimal

kegiatan pertanian dlm

tunjang wilayah belum serasi

PSD belum efisien

b. secara individual (intra perdesaan)

pemanfaatan SDA dan SDB belum optimal

konversi lahan kurang terkendali

kerusakan lingkungan masih tinggi

kondisi lingk. Perum & perkim blm layak

c. kelembagaan ekonomi wilayah belum optimal

Kondisi yang dituju

a. secara system (hubungan antar desa-kota)

Keterkaitan fungsional menyatu

Kegiatan pertanian dlm tunjang wilayah serasi

Efisiensi dalam penyediaan PSD

b. secara individual (intra perdesaan)

SDA dan SDB manfaat konversi lahan terkendali lingkungan tak rusak Kondisi lingk. Perum &

perkim layak

c. peningkatan ekonomi wilayah (termasuk lembaganya)

Faktor Instrumental (determinan) : UU dan Peraturan yang terkait dengan Penataan Ruang

Kawasan Perdesaan

Faktor lingkungan berpengaruh: Perubahan struktur ekonomi; alih fungsi kawasan;

globalisasi;teknologi pengelolaan SDA; nilai sosbud; peran swasta dan masyarakat

Subyek

Obyek

METODE



Kedudukan RTRKPBM Dalam Sistem Penataan Ruang Dan Sistem Pembangunan NasionalKedudukan RTRKPBM Dalam Sistem Penataan Ruang Dan Sistem Pembangunan Nasional


JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAANJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

APRIL A/ M M/J J /A AGUST

22-28 29-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. TAHAP PERSIAPAN

1 Persiapan Administrasi TL,S,D,H TL,S,D,H2 Mobilitas Personil TL,S,D,H TL,S,D,H3 Pengumpulan Data Sekunder di Jakarta D,H TL,S,D,H4 Penyusunan Ceklist Kebutuhan Data di 3 Wilayah Survey TL TL,S,D,H5 Studi Literatur Terkait Dengan Perencanaan Perdesaan dan Partisipasi Masyarakat TL TL,S,D,H

6Pembahasan lanjut Kerangka Acuan Kerja dalam lingkup intern tim pelaksana pekerjaan TL,S,D,H,J TL,S,D,H

7 Review studi terdahulu D,H TL,S,D,H

8

Melakukan koordinasi awal dengan pimpinan pelaksana kegiatan dan instansi teknis

terkait di lokasi proyek tentang berbagai hal yang berhubungan dengan proses

perencanaan yang akan dilakukan. Membuat program kerja secara keseluruhan

TL,S,D,H,J TL,S,D,H

9 Penyusunan metodologi pekerjaan TL,S TL,S,D,H10 Pemahaman kebijakan – kebijakan untuk Penyusunan Pedoman TL,S,D,H,J TL,S,D,H11 Identifikasi Kondisi sosial. D,H TL,S,D,H12 Persiapan peralatan kerja dan proses survey D,H TL,S,D,H13 Pembuatan surat pengantar survey TL TL,S,D,H14 Menetapkan metoda survey yang akan dilakukan TL,S,D,H,J TL,S,D,H15 Menggali sumber data yang ada TL,S,D,H,J TL,S,D,H16 Menyusun format pendataan TL TL,S,D,H

B. TAHAP SURVEY LAPANGAN DAN PENGUMPULAN DATA

1 Orientasi Lokasi Wilayah Studi TL,S,D,H,J TL,S,D,H2 Survey lapangan TL,S TL,S,D,H3 Survey Instansional Daerah D,H TL,S,D,H4 Wawancara Dengan Pemangku Kepentingan TL,D,H,J TL,S,D,H5 Dokumentasi Kondisi Lapangan S TL,S,D,H6 Kompilasi Data S TL,S,D,H7 penyusunan rumusan dan draft kerangka/rencanangan pedoman umum RTR TL,S,D,H TL,S,D,H

C. TAHAP ANALISIS

1 Melakukan Analisis Terhadap Aspek Substansional TL,H TL,S,D,H2 Melakukan Analisis Pendalaman Materi teknis Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan TL TL,S,D,H

3Melakukan Pengembangan Dari Masukan Teknis Menjadi Rancangan Pedoman Umum

Penyusunan RTRTL,S,D,H

TL,S,D,H4 Melakukan Analisis dan evaluasi Pedoman Terdahulu TL,H TL,S,D,H5 Melakukan Analsis Kebutuhan Sarana dan Prasarana S TL,S,D,H6 Melakukan Kajian Sosial Ekonomi J TL,S,D,H

D. TAHAP PELAKSANAAN FGD

1 Persiapan Pelaksanaan FGD TL,S,D,H TL,S,D,H2 Pelaksanaan FGD untuk merumuskan konsep dan rumusan pedoman umum RTR TL,S,D,H TL,S,D,H

D. TAHAP PENYUSUNAN PEDOMAN

1 Sintesa Substansi Pedoman Umum H TL,S,D,H2 Sintesis Masukan Teknis TL TL,S,D,H3 Struktur Pedoman Umum D TL,S,D,H4 Penyempurnaan Pedoman Umum RTR D TL,S,D,H

E. PELAPORAN

1 Laporan Pendahuluan

2 Laporan Tengah

3 Laporan Akhir

4 Handbook Desain

IDU

L F

ITRI 8

- 9 A

gustu

s

JULI

KETERANGAN

NO. KEGIATAN

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4

TENAGA AHLI ASS. TENAGA AHLIMEI JUNI


PELAKSANAAN FGDPELAKSANAAN FGD

Tujuan FGD FGD dilakukan untuk mendaptkan maskan bagi penyusunan pedoman RTR

berbasis dapat meningkatkan partisipasi masyarakatBentuk FGD •FGD dilakukan 1 (satu) hari, dalam bentuk sosialisasi pedoman & FGD•Session pertama Sosialisasi yang disampaikan secara pleno oleh nara sumber.•Session kedua bentuk FGD dengan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan pedoman RTR berbasis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Waktu Penyelenggaraan

FGD : Minggu ke -2 Juli 2013

Peserta Dinas PU/Tata Ruang, BAPPEDA & Instansi terkait dari daerah Lingkup Ditjen .Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kem. Dalam Negeri

Narasumber Pejabat di lingkungan Ditjen .Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kem.

Dalam Negeri Akademisi/Pakar



OUTLINE BUKU PEDOMAN RTRKPBMOUTLINE BUKU PEDOMAN RTRKPBM

Bab 1. PENDAHULUANa. Latar belakangb. Maksudc. Tujuand. Sasarane. Fungsi pedoman umumf. Pengertian dan Istilahg. Kondisi saai inih. Kondisi yang diinginkan

Bab 2. KETENTUAN UMUMa. Ruang lingkup b. Dasar kebijakan RTRKPBMc. Kedudukan RTRKPBM dalam sistem penataan ruang dan sistem pembangunan nasionald. Pentingnya penyelenggaraan penyusunan dan penataan RTRKPBMe. Manfaat RTRKPBMi. Manfaat RTRKPBM secara langsungii. Manfaat RTRKPBM secara tidak langsungf. Pendekatan pemahaman RTRKPBMg. Tipologi RTRKPBMh. Masa Berlaku RTRKPBM

Bab 3. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)a. Rencana tata ruangb. Kawasan perdesaanc. Berbasis masyarakat


Bab 4. MEKANISME (PROSES) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)a. Proses Penyusunan RTRKPBM

i. Persiapan penyusunan RTRKPBMii. Pengumpulan data yang dibutuhkaniii. Pengolahan dan analisis dataiv. Perumusan konsep RTRKPBMv. Penyusunan raperda tentang RTRKPBM

b. Prosedur penyusunan RTRKPBMBab 5. PERAN DAN PELAKU PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN

BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)a. Pemerintah pusatb. Pemerintah provinsic. Pemerintah kabupaten/kotad. Pemerintah desae. Badan kerja sama antar desa (BKAD)f. Masyarakat desag. Pemangku kepentingan lainnya

Bab 6. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIANa. Pemantauanb. Pengendalian

Bab 7. PEMBINAANBab 8. PENDANAANBab 9. PENUTUP

LANJUTAN OUTLINELANJUTAN OUTLINE


pedoman umum tata ruang perdesaan

Education