lapdul rencana tata ruang kampung aboge

5/20/2018 Lapdul Rencana Tata Ruang Kampung Aboge

1/177

1 - 1

BAB - 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

mengamanatkan bahwa pengembangan kawasan perdesaan

harus sejalan dengan pengembangan pada kawasan perkotaan,

yang secara terintegrasi pengembangan keduanya ditujukan

untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Desa secara harpiah menurut Undang-undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua, disebutkan bahwa pembagian

daerah di Provinsi Papua pada tingkat Kabupaten/Kota terdiri

dari sejumlah Distrik, dimana tiap Distik terdiri dari sejumlah

Kampung. Distrik atau Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala


2/177

1 - 2

Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, sedangkan

Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah

Kabupaten/Kota.

Kawasan kampung merupakan suatu bagian wilayah yang tidak

berdiri sendiri dan dalam konteks rencana tata ruang wilayah,

penataan ruangnya merupakan bentuk detail dari penataan

ruang wilayah kabupaten,

Dalam rangka implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten, kawasan kampung dan/atau pedesaan

yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten adalah salah

satu kawasan yang perlu dikembangkan, karena sumber daya

alam yang menjadi energi keberlanjutan pembangunan berada

pada kawasan tersebut.

Suatu wilayah bisa disebut kampung dan perdesaan karena

mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan.

Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi

penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam

setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan

perdesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Kawasan perdesaan adalah wilayah

yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan


3/177

1 - 3

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kondisi kawasan kampung yang terdapat di Kabupaten Mappi

saat ini menunjukkan adanya dinamika yang terus mengalami

perkembangan pembangunan, sehingga Pemerintah Daerah

Kabupaten Mappi merasa perlu menyusun arahan rencana tata

ruang kawasan perdesaan yang meliputi rencana pemanfaatan

lahan, ragam bangunan, arsitektural dan rencana

teknis/rancang bangunan, serta sosial ekonomi budaya

kawasan perdesaan.

Rencana penataan ruang kawasan perkampungan/pedesaan

diharapkan nantinya mampu menjadi acuan atau koridor bagi

semua pihak yang berkepentingan dengan pengembangan

perdesaan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa diharapkan

Rencana Tata Ruang tersebut mampu menjadi inspirasi dalam

menyusun terobosan untuk mengangkat masyarakat desa

menjadi lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut maka

rencana penataan ruang Kampung Aboge yang berada di Distrik

Asue diharapkan akan terwujud pola pemanfaatan ruang yang

efektif, tepat guna, berdasarkan spesifik daerah setempat dan

terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

1.2.

Landasan Teoritis

Dalam pengembangan tata ruang wilayah, kawasan perdesaan

harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan


4/177

1 - 4

kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak

dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalampenyusunan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan

perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan

keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku

pembangunan.

Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya

yang serba terbatas dibandingkan dengan masyarakat

perkotaan. Dari aspek perekonomian, kegiatan ekonomi di

perkotaan lebih variatif dibanding di kampung sehingga

peluang berusaha juga lebih banyak. Dari segi pendidikan,

jumlah sarana serta kualitas pendidikan di perkotaan lebih baik

dibanding di kawasan perkampungan. Dari segi ketersediaan

sarana dan prasarana pelayanan umum di kawasan perkotaan

juga lebih lengkap dan lebih baik dibanding di kawasan

perkampungan. Dari segi ikatan sosial, masyarakat perdesaan

mempunyai sedikit kelebihan dibanding masyarakat perkotaan,

terutama dalam sikap tolong-menolong (bergotong-royong)

dan toleransi yang lebih tinggi serta keragaman budaya yang

masih tetap terpelihara di kawasan kampung/pedesaan.

Karakteristik penggunaan lahan di kawasan pedesaan/

kampung lebih bersifat heterogen, sehingga pola pemanfaatan

ruangnya juga sangat sederhana. Pemanfaatan lahan di desa

dibedakan atas dua fungsi, yaitu: Fungsi sosial untuk

perkampungan desa dan Fungsi ekonomi untuk aktivitas

ekonomi seperti, sawah, perkebunan, pertanian dan

peternakan. Pola tata ruang umumnya tergantung pada kondisi


5/177

1 - 5

topografi yang alami, letak rumah di kelilingi pekarangan cukup

luas, jarak antara rumah satu dengan lain cukup longgar, setiapmempunyai halaman, sawah dan ladang di luar perkampungan.

Pada kampung dan desa yang sudah berkembang dengan pola

tata guna lahan lebih teratur mengikuti arahan tata ruang yang

telah ditetapkan, umumnya terdapat pasar tradisional, tempat

ibadah rapi, sistem jaringan utilitas yang lebih baik, sarana dan

prasarana pendidikan dasar serta balai kesehatan yang lebih

lengkap. Semakin maju daerah perkampungan, bentuk

penataan ruang semakin teratur dan tertata dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang disebutkan bahwa Penataan ruang kawasan

kampung dan perdesaan diarahkan untuk:

1.

Pemberdayaan masyarakat perdesaan;

2.

Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah

yang didukungnya;

3.

Konservasi sumber daya alam;

4. Pelestarian warisan budaya lokal;

5.

Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk

ketahanan pangan; dan

6.

Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-

perkotaan.

Seperti pada rencana tata ruang pada umumnya, rencana tata

ruang kawasan pedesaan/kampung mencakup substansi

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan

kawasan perdesaan/kampung sebagai bagian dari sistem


6/177

1 - 6

wilayah secara utuh, yang diwujudkan dalam rencana struktur

ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Untuk lebih jelas mengenai arahan penataan ruang kawasan

kampung dan pedesaan dapat dilihat pada Gambar 1-1.

Gambar 1-1 ; DIAGRAM ARAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN

KAMPUNG/PEDESAAN

Pemberdayaan

Masyarakat

Pertahanan Kualitas

Lingungan & Wilayah

Pendukungnya

Konservasi

SumberDaya Alam

Pelestarian

BudayaLokal

Pertahanan Kawasan

Lahan TanamanPangan

Penjagaan Keseimbangan

Pembangunan Pedesaan-

Perkotaan

ARAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN KAMPUNG/PEDESAAN

(Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang)

RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KAWASAN KAMPUNG
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permukiman&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permukiman&action=edit&redlink=1


7/177

1 - 7

1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya kegiatan Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue adalah untuk

merumuskan dokumen panduan umum yang menyeluruh

tentang perencanaan tata ruang kawasan Kampung Aboge

Distrik Assue. Sedangkan tujuan dari Kegiatan Penyusunan

Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue

adalah sebagai berikut :

1.

Menciptakan kawasan yang seimbang antar elemen-

elemen, baik elemen pembangunan maupun mahluk hidup

di dalamnya.

2. Menciptakan permukiman yang terorganisir dalam segi

pembangunan.

3. Memicu masyarakat dalam berinvestasi di dalam kawasan.

4. Mewujudkan kawasan yang seimbang antar elemen-

elemen pembangunan dan interaksi mahluk hidup di

dalamnya.

5.

Mewujudkan pembangunan yang teratur dalam

permukiman.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue adalah :

1. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kawasan

Kampung Aboge;


8/177

1 - 8

2. Terwujudanya pemanfaatan ruang secara efektif, tepat

guna, spesifik setempat dan konkret sesuai denganrencana tata ruang wilayah;

3.

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan kawasan permukiman;

4.

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia;

5.

Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan.

1.5. Manfaat

Manfaat dari Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue adalah :

1.

Terwujudanya arahan pelaksanaan pembangunan yanglebih jelas dan terarah, khususnya berkaitan dengan

penataan bangunan dan lingkungan;

2.

Terwujudanya pemanfaatan ruang secara efektif, tepat

guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah;

3. Terwujudanya kesatuan karakter dan meningkatkan

kualitas bangunan gedung dan lingkungan;

4.

Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan

lingkungan yang berkelanjutan.


9/177

1 - 9

1.6.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue ini

sebagaimana yang tertuang dalam kerangka acuan disebutkan

antara lain adalah :

1.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukiman;

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya;

3.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;

4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

8.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


10/177

1 - 10

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa;11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang

Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36

tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang

Jalan;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan

Ruang;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa;

19. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang

Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada

Bangunan Umum dan Lingkungan;

20.

Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;


11/177

1 - 11

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, DaerahManfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas

Sungai;

22.

Dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1.7.

Ruang Lingkup

1.7.1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Kampung Aboge di Distrik Assue yang secara

geografis berada pada koordinat antara 138 400 - 139 20

0 Bujur Timur dan 5 40 0- 6 20 0Lintang Selatan.

Kampung Aboge berada di Distrik Assue, yang terletak di

Kabupaten Mappi. Secara administratif Kabupaten Mappi

terbagi atas lima belas distrik, salah satunya distrik Assue.Kampung Aboge merupakan kampung yang berumur paling tua

dengan luas lahan yang lebih besar dari kampung-kampung

lainnya di Kabupaten Mappi.

Kawasan ini terletak berdekatan dengan Perkotaan Eci. Yang

mana Perkotaan Eci ini merupakan ibukota Distrik Assue,

dengan jumlah penduduk 4.100 jiwa.

Dalam penyusunan rencana tata ruang kampung Aboge, aspek

hinterland dan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari wilayah perencanaan. Untuk

lebih jelas mengenai lingkup wilayah perencanan dapat dilihat

pada Gambar 1-2.


12/177

1 - 12

GAMBAR 1-2 ; LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

WILAYAH PERENCANAAN

KAMPUNG ABOGE


13/177

1 - 13

1.7.2.

Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Kampung Aboge di Distrik Assue meliputi kegiatan sebagai

berikut :

(1) Tahap Persiapan, yang terdiri dari kegiatan :

Sinkronisasi arahan kerangka acuan (KAK), rencana

dan jadwal kerja;

Pengumpulan data awal, peta-peta, literatur dan

aspek regulasi terkait;

Persiapan survey (peralatan dan checklist data);

Penyusunan laporan pendahuluan.

(2) Survey dan pengukuran lapangan,yang meliputi:

Survey Instansional (data sekunder)

Data kebijakan pembangunan daerah terkait

dengan pengembangan wilayah perencanaan;

Data kondisi fisik dan lingkungan;

Data sosial budaya dan sosial politik;

Data kondisi ekonomi, potensi daerah, sarana

dan prasarana.

Data sistem transportasi dan aksesibilitas.

Data kependudukan dan data-data terkait

lainnya.

Survey dan Pemetaan Lapangan (data primer)

Delinasi luas dan batas-batas wilayah;

Pola Penggunaan lahan;

Dan data-data lain yang terkait.


14/177

1 - 14

(3) Analisis Wilayah Perencanaan

Analisis aspek tata ruang kawasan dalam lingkup

regional, terkait dengan arahan fungsi, peranan dan

kedudukan wilayah perencanaan dalam lingkup

regional.

Analisis kondisi fisik lingkungan dan hasil

pemetaan, yang meliputi penilaian terhadap aspek

topografi, penggunaan lahan, aspek sarana dan

prasarana, sosial, budaya dan ekonomi, aspek

pergerakan, aksesibilitas dan transportasi.

Analisis kondisi aktual serta issue pokok dan

permasalahan pengembangan wilayah perencanaan

Analisis rencana dan daya dukung pengembangan;

Sistem Pusat-Pusat Permukiman;

Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah Serta

Optimasi Pemanfaatan Ruang.

(4) Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang

Perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan

ruang;

Perumusan Rencana Struktur Ruang;

Perumusan Rencana Pola Ruang;

Perumusan Arahan Pemanfaatan Ruang;

Intensitas Pemanfaatan Ruang;

Tata Bangunan, Sistem Sirkulasi dan Jalur

Penghubung, Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau;

Tata Kualitas Lingkungan;

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan.


15/177

1 - 15

(5) Evaluasi dan Review Rumusan Rencana Dan Peta

Tahap ini akan dilakukan evaluasi dan review hasil

rumusan rencana dengan Tim Teknis dan Pihak terkait.

Kegiatan lain pada tahap ini adalah FGD dengan

masyarakat dan Stakeholder Terkait guna menjaring

aspirasi dalam penyempurnaan rencana.

(6) Perbaikan dan Penyempurnaan Rumusan Rencana

Hasil evaluasi dan review serta koordinasi dan sinkronisasi

dengan Instansi terkait akan menghasilkan rumusan

rencana tata ruang Kampung Aboge yang lebih baik dan

harmonis dengan rencana pembangunan wilayah.

1.8.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge di

Distrik Assue adalah sebagai berikut :

BAB-1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan

tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika

laporan.

BAB-2 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan

metodologi pelaksanaan kegiatan Penyusunan

Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge di


16/177

1 - 16

Distrik Assue.

BAB-3 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang aspek kebijakan dan

peraturan perundang-undangan terkait dengan

pengembangan Kampung Aboge.

BAB-4 KONDISI UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah

perencanaan dalam konteks regional Kabupaten

Mappi.

BAB-5 MANAJEMEN PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja, waktu

pelaksanaan pekerjaan, personil serta tugas dan

tanggungjawabnya, organisasi pelaksanaan pekerjaan

dan jadwal penugasan personil serta pelaporan.


17/177

2 - 1

BAB - 2

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

2.1 Metode Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam bagian bab pendahuluan dijelaskan bahwa maksud

dilakukannya Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Kampung Aboge di Distrik Assue adalah untuk merumuskan

dokumen panduan umum yang menyeluruh tentang

perencanaan tata ruang kawasan Kampung Aboge Distrik

Assue. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kawasan yang seimbang antar elemen-

elemen, baik elemen pembangunan maupun mahluk hidup

di dalamnya.

2. Menciptakan permukiman yang terorganisir dalam segi

pembangunan.

3. Memicu masyarakat dalam berinvestasi di dalam kawasan.

4. Mewujudkan kawasan yang seimbang antar elemen-

elemen pembangunan dan interaksi mahluk hidup di

dalamnya.

Dengan sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kawasan

Kampung Aboge;


18/177

2 - 2

2. Terwujudanya pemanfaatan ruang secara efektif, tepat

guna, spesifik setempat dan konkret sesuai denganrencana tata ruang wilayah;

3. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan kawasan permukiman;

4. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia;

5. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan.

Sesuai dengan maksud dan tujuan serta sasaran dari

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge

tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan

pendekatan pada prinsip-prinsip perencanaan tata ruang

dengan tetap memperhatikan potensi dan permasalahan, isu

strategis serta kecenderungan perkembangan (trend) dan

mengacu pada prinsip bottom up planning yang menjadi

paradigma baru dalam perencanaan tata ruang. Adapun

pendekatan teknis yang digunakan dalam Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Kampung Aboge terdiri dari :

(1).

Pendekatan Spastial

Pendekatan spatial dilakukan untuk mengetahui fungsi,

peranan dan kedudukan wilayah perencanaan dalam

konteks regional, baik dalam lingkup nasional, provinsi

agar rencana tata ruang yang disusun dapat harmonis

dan sinkron dengan rencana tata ruang wilayah regional.


19/177

2 - 3

Selain sinkronisasi dan harmonisasi pemanfaatan ruang,

penyusunan rencana diarahkan untuk mengukur dayadukung dan daya tampung serta optimasi pemanfaatan

ruang, agar wilayah perencanaan mampu menampung

kegiatan yang akan berkembang dimasa mendatang.

Pendekatan keruangan (spatial) didasarkan pada

pandangan bahwa penataan ruang harus

menintegrasikan unsur-unsur pembentuk ruang seperti

manusia/mahluk hidup dan kegiatan sosial yang

membentuk suatu kesatuan ruang. Dengan demikian

pendekatan keruangan (spatial) merupakan sinkronisasi

penataan ruang dalam rangka memenuhi kebutuhan

ruang yang serasi, selaras dan seimbang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan

spatial dilakukan pada tahapan kegiatan :

Sinkronisasi dan harmonisasi dengan rencana tata

ruang wilayah;

Analisis dan arahan daya dukung dan daya tampung

wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;

Analisis dan arahan pola dan struktur ruang di

wilayah perencanaan; Analisis dan arahan kecenderungan (trend)

perkembangan wilayah;

Analisis dan arahan keterkaitan antar kompenen

pembentuk ruang;

Analisis dan arahan intensitas pemanfaatan ruang

dan pola jaringan pergerakan;


20/177

2 - 4

Analisis tingkat aksesibilitas jaringan pergerakan

barang dan manusia;

Analisis jumlah penduduk dan penyebarannya.

(2). Pendekatan Regulasi dan Standar Kelayakan Teknis

Pendekatan terhadap aspek regulasi dan standar

penyusunan rencana tata ruang agar rencana tata ruang

Kampung Aboge yang disusun sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan dan standar-

standar yang berlaku.

(3). Pendekatan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Rencana Tata Ruang Kampung Aboge yang disusun

diharapkan akan berdampak pada meningkatnya

kesejahteraan masyarakat, untuk itu dilakukan

pendekatan terhadap potensi dan daya dukung sektor

dan atau komoditi unggulan sebagai pendorong ekonomi

lokal yang didukung dengan rencana sistem pusat

permukiman dan sistem prasarana.

(4). Pendekatan Terpadu dan Integrasi

Rencana Tata Ruang Kampung Aboge yang disusun akan

menjadi pedoman dalam mempercepat pembangunan

ekonomi serta mendayagunakan sumberdaya alam

secara seimbang, untuk itu arahan rencana yang akan

disusun diarahkan untuk menciptakan keterpaduan dan

integrasi berbagai kepentingan yang bersifat lintas


21/177

2 - 5

sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan

(pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat).

(5). Pendekatan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Penyusunan rencana tata ruang Kampung Aboge

dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable

Development). Untuk itu dalam perumusan rencana

dilakukan dengan memperhatikan keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara struktur ruang

dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia

dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antar daerah serta antara kawasan

perkotaan dan kawasan perdesaan.

(6).

Pendekatan Peranserta Masyarakat

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

berperan serta dalam kegiatan pembangunan kawasan

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 68 tahun 2010 Tentang Bentuk & Tata Cara Peran

Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Berkaitan

dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan ini

akan di lakukan secara terbuka sehingga masyarakat

dimungkinkan untuk memberi masukan berupa

informasi, data, tanggapan, saran-saran dan lain

sebagainya terkait dengan penyusunan rencana tata

ruang Kampung Aboge.


22/177

2 - 6

2.2 Fungsi dan Kedudukan Rencana Tata Ruang

Kampung Aboge

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang menyebutkan bahwa pengembangan kawasan

perdesaan harus sejalan dengan pengembangan pada kawasan

perkotaan, yang secara terintegrasi pengembangan keduanya

ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi. Kawasan kampung dan/atau pedesaan yang

merupakan bagian dari wilayah kabupaten adalah salah satu

kawasan yang perlu dikembangkan, karena sumber daya alam

yang menjadi energi keberlanjutan pembangunan berada pada

kawasan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara

berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai

tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang

merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan

daerah dan bagian dari pembangunan nasional yang

mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga

konsistensinya, baik dari segi substansi maupun

operasionalisasinya.


23/177

2 - 7

Dalam konteks kepentingan wilayah, maka Rencana Tata Ruang

Kampung Aboge pada dasarnya merupakan suatu bagianwilayah yang tidak berdiri sendiri dan dalam konteks rencana

tata ruang wilayah, penataan ruangnya merupakan bentuk

detail dari penataan ruang wilayah kabupaten. Rencana tata

ruang ini menjadi pedoman dalam mempercepat pembangunan

ekonomi serta mendayagunakan sumberdaya alam secara

seimbang, melalui arahan rencana pemanfaatan lahan, ragam

bangunan, arsitektural dan rencana teknis/rancang bangunan,

serta sosial ekonomi budaya.

Rencana Tata Ruang Kampung Aboge diharapkan nantinya

mampu menjadi acuan atau koridor bagi semua pihak yang

berkepentingan dengan pengembangan perdesaan. Yang lebih

penting lagi adalah bahwa diharapkan Rencana Tata Ruang

tersebut mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan

untuk mengangkat masyarakat desa menjadi lebih baik.

Rencana tata ruang di tingkat Kabupaten disusun oleh daerah

otonom kabupaten, dengan memperhatikan arahan

pengembangan wilayah yang lebih luas maupun keterpaduan

dengan berbagai sektor terkait. Sedangkan produk

perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari rencana

umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapi

dengan pengaturan zonasi sebagai pedoman perijinan. Adapun

kedudukan Rencana Tata Ruang Kampung Aboge dalam sistem

penataan ruang dapat dilihat pada Gambar 2-1.


24/177

2 - 8

GAMBAR 2-1

KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG KAMPUNG ABOGE

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

NASIONAL (RTRWN)

RTRW PROVINSI

RTRW

KOTA

RTRW

KABUPATEN

RTR PULAU

RTR KAWASAN

STRATEGIS NASIONAL

RTR KAWASAN

STRATEGIS PROVINSI

RENCANA DETAIL TATA

RUANG (RDTR) KOTA

RTR KAWASAN

STRATEGIS KOTA

RTR KAWASANPERKOTAAN

RENCANA DETAIL TATA

RUANG (RDTR) KABUPATEN

RTR KAWASAN

STRATEGIS KABUPATEN

RTR KAWASAN

PERDESAAN/KAMPUNG

RTR KAWASAN

AGROPOLITAN


25/177

2 - 9

2.3 Metodologi

2.3.1

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari survey lapangan melalui

pengamatan, pengukuran, dan wawancara, sedangkan data

sekunder diperoleh dengan studi pustaka dan literatur. Data

primer diperoleh langsung dari survey lapangan (lokasi studi)

melalui kegiatan pengamatan, pengukuran dan wawancara

pada saat survey lapangan.

2.3.2 Metode Analisis Data

Analisis Fisik Lingkungan

Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini

adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam

tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian

lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan

wilayah dan/atau kawasan dapat dilakukan secara

optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan

ekosistem.

Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi

masukan dalam penyusunan rencana tata ruang, karena

akan memberikan gambaran kerangka fisik

pengembangan wilayah dan/atau kawasan. Data-data

yang dibutuhkan dalam aspek analisis fisik dan lingkungan

meliputi : kondisi klimatologi, topografi, geologi, hidrologi,

bencana alam, penggunaan lahan, dan lain-lain.


26/177

2 - 10

- Data klimatologiadalah data iklim berdasarkan hasil

pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yangbersangkutan, meliputi: data curah hujan, hari hujan,

intensitas hujan, temperatur rata-rata, kelembaban

relatif, kecepatan dan arah angin, lama penyinaran

(durasi) matahari. Data klimatologi ini dapat

diperoleh pada stasiun meteorologi dan geofisika di

wilayah sekitarnya yang terdekat, atau pada

kabupaten dalam bentuk laporan, atau dapat juga

diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika

Pusat di Jakarta. Kedalaman data adalah pengamatan

selama 10 tahun (bila tersedia).

- Data topografi berupa peta topografi dengan skala

terbesar yang tersedia, yang dapat diperoleh pada

instansi: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan

Nasional (BPN), Direktorat Topografi - TNI Angkatan

Darat, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya

Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral, dan instansi terkait lainnya. Dari peta

topografi ini dapat diturunkan beberapa peta yang

berkaitan dengan bentuk bentang alam dan

kemiringannya, yakni peta morfologi dan peta

kemiringan lereng/lahan, yang dalam hal ini

dikelompokkan sebagai peta data, karena

penganalisisan berikutnya berpijak pada peta

morfologi dan kemiringan lereng ini, bukan peta


27/177

2 - 11

topografi yang merupakan data mentahnya.

-Peta morfologi adalah pengelompokan bentukbentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng

secara umum, dan ketinggiannya, pada beberapa

satuan morfologi (daratan, perbukitan dan gunung

berapi). Satuan morfologi dataran adalah bentuk

bentang alam yang didominasi oleh daerah yang

relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan

kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi

satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas

dua subsatuan, yakni subsatuan morfologi dataran

berkisar antara 0% - 2%; dan subsatuan morfologi

medan bergelombang dengan kisaran kemiringan

lereng lebih dari 2% hingga 5%.

Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang

alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun

kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan

lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan

morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga

subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan

landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15%

dan memperlihatkan relief halus; subsatuan

morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan

lereng berkisar antara 15% - 40% dan

memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan

morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih

dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.


28/177

2 - 12

Satuan morfologi tubuh gunung berapi hampir sama

dengan satuan morfologi perbukitan, dan umumnyamerupakan subsatuan perbukitan sedang hingga

terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung

berapi. Satuan tubuh gunung berapi ini perlu

dipisahkan dari satuan perbukitan, karena tubuh

gunung berapi mempunyai karakterisitk tersendiri

dan berbeda dari perbukitan umumnya, seperti

banyak dijumpai mata air, kandungan-kandungan gas

beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas

gunung berapi.

- Peta kemiringan lereng diturunkan dari peta

topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya

banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan

suatu wilayah, demikian juga pengembangan

jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya

kemiringan lereng ini. Peta ini memuat pembagian

atau klasifikasi kemiringan lereng di wilayah

dan/atau kawasan perencanaan atas beberapa kelas

sebagai berikut: (1) Kemiringan lereng 0 % - 2%; (2)

Kemiringan lereng > 2% - 5%; (3) Kemiringan lereng

> 5% - 15%; (4) Kemiringan lereng > 15% - 40% dan

(5) Kemiringan lereng > 40%. Pada peta topografi

dengan skala dan kelengkapan yang memungkinkan,

selang kemiringan > 5% - 15%, dibagi lagi atas: > 5%

- 8%, dan > 8% - 15%.


29/177

2 - 13

- Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah

dan/atau kawasan perencanaan dan daerahsekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah

yang lebih luas. Fisiografi ini akan memperlihatkan

gambaran umum kondisi fisik secara regional baik

menyangkut morfologi, pola pembentuknya, pola

aliran sungai, serta kondisi litologi dan struktur

geologi secara umum. Gambaran umum kondisi

geologi atau fisiografi ini dapat dilihat pada Peta

Geologi Indonesia. Data geologi yang diperlukan

dalam analisis aspek fisik dan lingkungan terdiri dari

tiga bagian, yakni data geologi umum, geologi

wilayah, dan data geologi permukaan.

- Data hidrologi adalah data yang berkaitan dengan

kondisi keairan, baik air permukaan maupun air

tanah. Untuk itu penyajian data hidrologi ini

dibedakan atas air permukaan dan air tanah. Air

permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di

permukaan seperti: mata air, danau, sungai, dan

rawa. Pada data air permukaan ini masing-masing

jenis sumber air tersebut hendaknya diikuti besaran

atau debitnya, sehingga dapat terlihat potensi air

permukaan secara umum. Khusus untuk sungai

disajikan lengkap dengan Wilayah Sungai (WS) dan

Daerah Aliran Sungai (DAS) nya, karena masing-

masing WS umumnya mempunyai karakteristik

berbeda, demikian juga dengan DAS yang diharapkan


30/177

2 - 14

dapat memberikan gambaran potensi sungai sampai

orde yang terkecil. Data sungai ini juga dilengkapidengan pola aliran, arah aliran air permukaan pada

masing-masing DAS serta kerapatan sungai yang

secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas

sungai tersebut baik pengaliran maupun

pengikisannya. Data air permukaan ini dapat

diperoleh pada instansi pengairan setempat ataupun

pusat, dilengkapi dengan pengamatan lapangan yang

menunjukkan kondisi keairan sesaat pada waktu

pengamatan yang akan menunjukkan potensi air

pada musim tertentu (penghujan atau kemarau,

tergantung waktu pengamatan). Sedangkan untuk

data mata air kemungkinan juga dapat diperoleh dari

peta hidrologi yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional

Data air tanah dapat dipisahkan atas air tanah

dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing

diupayakan diperoleh besaran potensinya. Air tanah

dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh

masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-

sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah

bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur

penduduk, dan kemudian dikaitkan dengan sifat fisik

tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa

air. Selain besarannya air tanah ini perlu diketahui

mutunya secara umum, dan kalau memungkinkan


31/177

2 - 15

hasil pengujian mutu air dari laboratorium.

Sedangkan air tanah dalam yakni air tanah yangmemerlukan teknologi tambahan untuk

pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari

kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan

pengamatan struktur geologi yang cermat. Kondisi

air tanah ini dapat diperoleh dari penelitian hidro-

geologi baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Geologi dan Sumber Daya Mineral Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun instansi

lainnya yang berkaitan dengan keairan seperti

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum, ataupun juga dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

-Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau

proses alam yang terjadi akibat upaya alam

mengembalikan keseimbangan ekosistem yang

terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun

akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber

daya alam. Kemungkinan bencana alam yang akan

timbul, dalam hal ini bencana alam beraspek geologi,

seperti: banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan,

kekeringan, dan lainnya, pada dasarnya dapat

dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam

yang pernah terjadi di wilayah tersebut, dan gejala

bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang

kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi


32/177

2 - 16

terjadinya bencana yang lebih makro. Kemungkinan

bencana atau daerah rawan bencana alam initentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar

tindakan pengamanan bila daerah tersebut memang

akan dikembangkan, telah disiapkan, atau sejak dini

dihindari pengembangan pada daerah rawan

bencana. Berbagai jenis bencana alam dan daerah

pengaruhnya adalah data bencana alam yang

dimintakan dalam studi ini, dan bila perlu masing-

masing jenis bencana disajikan dalam peta terpisah

sesuai dengan ketersediaan datanya.

- Penggunaan lahan di wilayah perencanaan perlu

diketahui secara terinci, terutama sebaran bangunan

yang bersifat tidak meluluskan air/kedap air. Hal ini

berkaitan erat dengan rasio tutupan lahan yang ada

saat ini yang nantinya digunakan dalam

penghitungan ketersediaan air tanah bebas. Selain

untuk mengetahui rasio tutupan lahan, data

penggunaan lahan juga diperlukan untuk mengetahui

pengelompokan peruntukan lahan, termasuk

aglomerasi fasilitas yang akan membentuk pusat

permukiman serta bangunan-bangunan yang

memerlukan persyaratan kemampuan lahan tinggi,

yang akan digunakan dalam penentuan rekomendasi

kesesuaian lahan. Di samping itu dengan mengetahui

sebaran penggunaan lahan di wilayah ini, maka akan

terlihat pada daerah-daerah mana penggunaan lahan


33/177

2 - 17

yang ternyata menyimpang dari kesesuaiannya atau

melampaui kemampuannya, sehingga dapatdijadikan masukan juga dalam memberikan

rekomendasi kesesuaian lahan. Data penggunaan

lahan disajikan berupa peta penggunaan lahan/tata

guna lahan dan tabel luas penggunaan lahan.

Studi-studi fisik yang pernah dilakukan menyangkut fisik

ataupun lingkungan dapat diperoleh sebagai masukan

data dalam analisis kelayakanfisik kawasan ini, dan harus

dicantumkan sumbernya. Studi-studi ini sangat membantu

dalam penentuan arahan kesesuaian peruntukan lahan,

ataupun dalam rekomendasi, karena daerah yang sudah

disarankan peruntukannya dari studi terdahulu bila dalam

analisis kelayakan fisik kawasan ini tidak termasuk

pengembangan wilayah dapat diperuntukan sebagaimana

usulan semula.

Kebijakan pengembangan fisik yang ada perlu diketahui,

terutama kebijakan penggunaan lahan. Hal ini diperlukan

dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan, karena

kebijakan penggunaan lahan yang telah digariskan baik

oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah tentunya

dalam rekomendasi coba dipenuhi dengan memberikan

persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan kendala

dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian data

mengenai kebijakan pengembangan fisik baik oleh dalam

analisis fisik pengembangan harus disertakan, agar tidak

menimbulkan pertentangan antara rekomendasi


34/177

2 - 18

kesesuaian lahan dengan kebijakan yang ada dan sudah

berjalan.

Analisis Kemampuan Lahan

- Satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi

Dilakukan untuk pemilahan bentuk bentang

alam/morfologi pada wilayah perencanaan yang

mampu untuk dikembangkan sesuai dengan

fungsinya. Sasarannya adalah : Memperoleh

gambaran tingkat kemampuan lahan untuk

dikembangkan sebagai kawasan budidaya dilihat dari

segi morfologinya dan mengetahui potensi dan

kendala morfologi masing-masing tingkatan

kemampuan lahan terhadap morfologi.

Data yang dibutuhkan adalah Peta morfologi skala

terbesar yang tersedia, Peta kemiringan lereng, Peta

morfologi bila sudah pernah dilakukan studi sejenis,

dan hasil pengamatan lapangan mengenai morfologi

ini.

Keluaran dari analisis ini

adalah Peta SatuanKemampuan Lahan

Morfologi dan Potensi

dan kendala morfologi

masing-masing tingkatan

dalam SKL Morfologi.


35/177

2 - 19

Metode analisis adalah sebagai berikut : (1) Hitung

kemiringan lereng wilayah perencanaan secaraterinci dari peta topografi, dan sesuaikan/pertajam

dengan hasil pengamatan lapangan, dengan

pembagian seperti yang disyaratkan pada kompilasi

data; (2) Dalam kasus tidak tersedia peta topografi

yang memadai, kemiringan lereng

ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di

lapangan dan plotting pada peta dasar (peta ini

adalah merupakan peta sketsa kemiringan lereng);

(3) Tentukan satuan-satuan morfologi yang

membentuk wilayah perencanaan berdasarkan peta

topografi dan atau peta kemiringan lereng tersebut;

(4) Tentukan tingkatan kemampuan lahan morfologi

berdasarkan peta-peta hasil analisis di atas, dan

persyaratan atau batasan yang diharapkan pada

pengembangan wilayah; serta (5) Deskripsi potensi

dan kendala morfologi masing-masing tingkatan SKL

Morfologi.

- Satuan Peta Lahan Kestabilan Lereng

Melakukan analisis untuk pengetahui tingkat

kemantapan lereng di wilayah perencanaan dalam

menerima beban pada pengembangan wilayah.

Sasarannya adalah : Memperoleh gambaran tingkat

kestabilan lereng untuk pengembangan Wilayah,

Mengetahui daerah-daerah yang berlereng cukup


36/177

2 - 20

aman untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi

kawasan dan Mengetahui batasan-batasanpengembangan pada masing-masing tingkatan

kestabilan lereng.

Data yang dibutuhkan adalah : Peta Topografi, Peta

Morfologi, Peta Kemiringan Lereng, Peta Geologi,

Peta Geologi Permukaan, Karakteristik Air Tanah

Dangkal, Besar Curah Hujan, Penggunaan lahan yang

ada saat ini, Data Bencana Alam (bahaya gerakan

tanah, kegempaan, gunung berapi, dan pengikisan).

Keluaran dari analisis ini adalah : Peta Satuan

Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng dan Deskripsi

masing-masing tingkatan kestabilan lereng.

Metode analisis adalah sebagai berikut : (1) Tentukan

dahulu daerah yang diperkirakan mempunyai lereng

tidak stabil dari peta topografi, morfologi, dan

kemiringan lereng; (2) Pertajam perkiraan di atas

dengan memperhatikan kondisi geologi daerah-

daerah tersebut; (3) Kaitkan hasil analisis di atas

dengan kondisi geologi permukaan serta pengamatan

lapangan, dan karakteristik air tanah dangkalnya; (4)

Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini pada

daerah tersebut apakah bersifat memperlemah

lereng atau tidak; (5) Bila sudah ada hasil penelitian

mengenai bencana gerakan tanah di wilayah ini,

maka daerah yang rawan bencana adalah daerah

yang mempunyai lereng tidak stabil, dan ini


37/177

2 - 21

merupakan masukan langsung bagi SKL Kestabilan

Lereng; (6) Amati kondisi kegempaan di wilayah ini,karena gempa akan memperlemah kestabilan lereng;

dan (7) Tentukan tingkat kestabilan lereng di wilayah

ini serta deskripsi masingmasing tingkat tersebut

berdasarkan tahapan-tahapan di atas.

Analisis Tingkat Pelayanan

Analisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana

dilakukan untuk mengetahui kecukupan layanan terhadap

penduduk disekitarnya. Tingkat pelayanan fasilitas

dihitung dengan menggunakan standar SNI 03-1733-1989

(Daya Dukung Komuniti). Cara penghitungan tingkat

pelayanan fasilitas ini adalah :

X

Tp =

Tp = Tingkat Pelayanan

Jika Tp > 1,5 : fasilitas yang ada pelayanannya baik

bahkan melayani wilayah sekitarnya

(regional),Jika 1 < Tp< 1,5 : fasilitas yang ada pelayanannya sudah

cukup

Jika Tp < 1,0 : fasiltas yang ada pelayanannya belum

mencukupi

Jumlah FasilitasEksisting

Standar PendudukPendukung

Jumlah Penduduk


38/177

2 - 22

Dari analisa tingkat pelayanan fasilitas tersebut akan

diketahui tingkat pelayanan sarana dan prasarana yangada di wilayah masing-masing.

Analisis Kependudukan

Analisis kependudukan meliputi : jumlah penduduk, ratio

jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk, mata

pencaharian dan lain-lain diperoleh dari Kantor BPS.

Selanjutnya data primer dan sekunder ini diolah dan

hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Analisis data

kependudukan menggunakan metoda statistik deskriptif

dengan rumus sebagai berikut :

Dimana :Pt = Jumlah penduduk pada tahun t

Po = Jumlah penduduk pada tahun awal

r = Laju pertambahan penduduk

Untuk mengetahui beban tanggungan penduduk usia

produktif terhadap penduduk usia non produktif

digunakan persamaan Rasio Beban Tanggungan sebagai

berikut :

Jumlah pendudukKepadatan Penduduk = ------------------------------ x 100 %

Luas daerah

Pertumbuhan Penduduk (Pt) = Po (1 + r)t


39/177

2 - 23

Dimana :

RBT = Rasio Beban Tanggungan

P0-14 = Usia penduduk usia 0 - 14 tahun

P15-64 = Usia penduduk usia 15 - 64 tahun (usia produktif)

P65 = Usia penduduk umur 65 tahun keatas

Analisis Aspek Sosial Budaya

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya

alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis aspek

sosial budaya. Penilaian/analisis aspek sosial budaya

dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa

indikator sosial (urban social indicator) misalnya struktur

sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana budaya,

potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan

masyarakat terhadap suatu pengembangan.

Tujuan analisis aspek sosial budaya adalah mengkaji

kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau

menghambat pengembangan wilayah, serta memiliki

fungsi antara lain:

(1) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang

wilayah serta pembangunan sosial budaya

masyarakat.

(2) Mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat

P0-14+ P65

RBT = --------------- x 100 %

P15-64


40/177

2 - 24

(3) Menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial

budaya yang mendukung pengembangan wilayah.(4) Menentukan prioritas-prioritas utama dalam

formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya

masyarakat.

(5) Memberikan gambaran situasi dan kondisi objektif

dalam proses perencanaan.

(6) Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan, pelaporan,

dan penilaian program-program pembangunan

sosial budaya secara integratif.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan

analisis aspek sosial budaya antara lain:

a. Teridentifikasinya struktur sosial dan budaya yang

terbentuk di wilayah perencanaan.

b.

Terumuskannya potensi dan kondisi sosial budaya,

meliputi pasar tenaga kerja, keragaman sosial

budaya penduduk, serta jumlah dan pertumbuhan

penduduk.

c. Penilaian pelayanan sarana dan prasarana sosial

budaya yang mendukung pengembangan wilayah

perencanaan.

Data yang dibutuhkan untuk analisis sosial budaya di

wilayah perencanaan antara lain meliputi:

(1) Data makro, yang diperoleh dari BPS atau data yang

diperoleh dari Instansi/Lembaga Pemerintah

lainnya.

(2) Data mikro, yang diperoleh dari hasil-hasil studi


41/177

2 - 25

sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan.

Pengumpulan data analisis sosial budaya ini bersifat

sekunder atau desk study, yaitu mengkaji referensi yang

relevan dengan objek penelitian, dengan menggunakan

data existing suatu wilayah dan/atau kawasan dan

informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah.

Data yang dibutuhkan dipilih sesuai kebutuhan yaitu

meliputi aspek sosial budaya yang dapat mengukur

tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pada hakekatnya pengukuran indikator sosial budaya

tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan

kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan.

Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang

sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena

keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat

ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku

utama pembangunan (stakeholders) seperti Pemerintah,

Swasta, dan Masyarakat sendiri.

Analisis Perekonomian (Sektor Unggulan)

Perencanaan sektor perekonomian akan optimal bila

didasarkan pada keunggulan komparatif (comparative

advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive

advantage). Keunggulan komparatif lebih menekankan

pada kepemilikan sumber daya ekonomi, sosial, politik

dan kelembagaan, seperti kepemilikan sumber daya alam,

sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain.


42/177

2 - 26

Sementara itu keunggulan kompetitif lebih menekankan

efisiensi pengelolaan (manajemen perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-

sumber tersebut dalam produksi, konsumsi maupun

distribusi.

Yang menjadi perhatian dalam pengembangan sektor

ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi sektor

unggulan atau potensi ekonomi daerah hingga rencana

strategis indikasi program. Dalam mengidentifikasi

potensi kegiatan ekonomi terdapat dua faktor utama yang

perlu diperhatikan, yaitu :

Sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya

saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan

kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa

datang.

Sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan

di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum

mempunyai tingkat daya saing yang baik.

Dalam mengidentifikasi sektor unggulan atau potensi

ekonomi, digunakan alat bantu analisis, diantaranya

adalah : analisis Shift Share, analisis Location Quotient

(LQ), Teknik tipologi Klassen, dan metode analisis lainnya

yang sering digunakan dalam analisis sektor unggulan

atau potensi ekonomi suatu daerah.

2.3.3 Konsep Perancangan Kawasan


43/177

2 - 27

(1) Rencana Peruntukan Lahan Makro

Rencana peruntukan lahan makro merupakan suatu

arahan/guideline pengembangan kawasan dengan tujuan

menciptakan keterpaduan ruang dan aktivitas,

mengupayakan adanya hirarki skala pelayanan,

mensinergikan pola pencapaian dan kecenderungan

pergerakan penduduk sehingga tercipta kesinambungan

dan keterkaitan antar kawasan. Peruntukan lahan makro

pada kawasan meliputi pusat pemerintahan, hunian,

perumahan dan pemukiman jasa dan komersial, taman

budaya (civic center) dan fasilitas guest house.

Pola peruntukan menggunakan pola radial concentric

yang mengacu pada kondisi fisik dasar kawasan. Pola ini

menggunakan jaringan radialnya sebagai penghubung

unit lingkungan dengan kawasan pusat pelayanan

sedangkan antar unit lingkungannya menggunakan pola

concentric. Pola ini akan dikombinasikan dan

disinergikan dengan karakter lahan yang berkontur.

Sistem jaringan penghubung tersebut diharapkan dapat

menciptakan suatu kawasan yang terpadu. Tautan antar

fungsi dan aktivitas diupayakan dapat tercipta suatu

aktivitas pendukung yang menjadi bangkitan aktivitas

disekitarnya.

Rencana peruntukan lahan makro merupakan upaya

menghubungkan keterkaitan antara peruntukan lahan

Kawasan dengan kawasan lain disekitarnya pada


44/177

2 - 28

khususnya dan Kabupaten (regional) pada umumnya.

Oleh karena itu kebijaksanaan peruntukan lahanPengembangan Kawasan harus disusun secara terpadu

dengan mempertimbangkan konteks dan pola

peruntukan lingkungan sekitar.

Sasaran yang hendak dicapai adalah menentukan jenis

dan macam fungsi ruang dan penyebaran masing-masing

akivitas dalam kawasan pusat pelayanan. Peruntukan

Lahan terdapat 5 (lima) Zona Pemanfaatan yaitu :

a. Zona Civic Center (Pusat Pemerintah dan Taman

Budaya)

Merupakan representasi kawasan.

Merupakan filosofi dan paradigma yang berarti

pelayanan dan pengabdian.

Sebagai suatu landmark kawasan (pembentuk

citra kawasan).

b. Zona Hunian

Sebagai fasilitas hunian khusus terbatas.

Berfungsi dan berperan sebagai unit

lingkungan terpadu yang akan menunjang

aktivitas dipusat pelayanan (core area).

Sebagai noddle pengait dengan fungsi-fungsi

lain yaitu komersial dan perumahan serta

pusat pelayanan publik yang lain.

c. Zona Pemukiman


45/177

2 - 29

Berperan sebagai bangkitan aktivitas kawasan.

Merupakan suatu unit lingkungan terpadu

dengan fasilitas umum dan sosial serta

prasarana dan sarana lingkungan.

Mengkaitkan fungsi-fungsi unit lingkungan lain

dibelakangnya (hinterland) sehingga tercipta

kemudahan pencapaian dan kemudahan

pelayanan fasilitas.

d. Zona Komersial

Berfungsi sebagai pusat pelayanan dan publik

area.

Merupakan suatu komersial strip area pada

koridor jalan.

Sebagai suatu ruang orientasi kecenderungan

pergerakan penduduk (ditindaklanjuti dengan

penataan jalan dan perangkatnya).

e. Zona Pelayanan Publik

Berfungsi sebagai pelayanan masyarakat.

Merupakan pusat unit lingkungan.

Sebagai orientasi perkembangan unit

lingkungan.

(2) Rencana Peruntukan Lahan Mikro (Peruntukan

Lantai)

Rencana peruntukan Lahan mikro merupakan kelanjutan

dari penajaman detail fungsi ruang. Sasaran utamanya

adalah untuk menentukan alokasi jenis peruntukan lahan

serta distribusi secara spasial (ruang) didalam


46/177

2 - 30

perencanaan Kawasan Tujuan dari penentuan

peruntukan lahan mikro adalah :

Menjamin adanya keterkaitan fungsi dan aktivitas

antar unit lingkungan dan pusat pelayanan baik dari

skala lingkungan maupun skala regional.

Menetukan jenis dan macam aktivitas dan fungsi

ruang pada kawasan perencanaan.

Mengupayakan adanya keterkaitan aktivitassehingga tercipta aktivitas yang berkelanjutan.

Menentukan pemanfaatan fungsi dan aktivitas yang

dibatasi antara kepentingan publik dan privat.

Peruntukan Lantai Dasar

Dalam Peruntukan lantai dasar Secara umum peruntukan

lantai dasar harus berorientasi pada kepentingan umum

(public amenities), sehingga ruang-ruang disekitarnya

dapat terjaga kesinambungannya baik dari hirarki fungsi

ruang maupun aksesibilitas pejalan kaki. Dengan

demikian fungsi ruang transisi pada media perpindahan

dari fungsi satu ke fungsi lain tetap terjaga (integrated

interchange).

Yang penting disini adalah fungsi ruang untuk

peruntukan lantai dasar pada fungsi komersial, hal ini

dimaksudkan agar terjadi keterkaitan dan

kesinambungan pergerakan pejalan kaki dan skala

manusia yang terbentuk oleh enclosure ruang (koridor).

Peruntukan Lantai Atas


47/177

2 - 31

Peruntukan lantai atas digunakan sebagai aktivitas

dengan sifat ruang privat dan semi privat. Lantai ataspada tiap-tiap fungsi merupakan suatu ruang utama.

Perlu ditetapkan fungsi-fungsi ruang lantai atas yang

sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.

(3)

Rencana Sistem Pergerakan (Sirkulasi)

Rencana sistem Pergerakan ini mempunyai tujuan

sebagai suatu sistem penghubung (linkage system) yang

akan mengkaitkan aktivitas satu dengan yang lainnya.

Prinsip keterjangkauan, kemudahan, kenyamanan dan

keamanan diupayakan sebagai dasar perencanaan.

Beberapa elemen sistem pergerakan adalah : Sirkulasi,

kendaraan dan Pedestrian.

Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan

kemampuan lahan (land capability) melalui perbaikan

tingkat pencapaian ke dan di dalam kawasan.

Tujuan :

Menjamin keterkaitan (linkage) diantara sistem

sirkulasi.

Meningkatkan hubungan fungsional diantara

berbagai jenis peruntukan didalam kawasan.

Merupayakan keterkaitan (linkage) serta

pemisahan yang jelas antara berbagai moda

sirkulasi (pejalan kaki, kendaraan dan service).


48/177

2 - 32

Mengupayakan keterpaduan sistem dan sarana

transportasi.(4)

Rencana Ruang Terbuka dan Ruang Hijau

Diarahkan sebagai orientasi solid void kawasan, zone

interaksi dan akuluturasi budaya, perlindungan terhadap

sumber daya alam dan ekosistem. Ruang terbuka terdiri

dari ruang terbuka umum dan ruang terbuka khusus,

sedangkan pemanfaatannya ruang terbuka dapat

menjadi ruang terbuka hijau.

Luas KDH diarahkan mempunyai luas 30 % dari total

luas kawasan Rencana Sarana Prasarana dan Utilitas

Bangunan dan Lingkungan, sesuai dengan arahan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitaskehidupan kawasan dengan jalan menyediakan

lingkungan yang aman, sehat dan menarik serta

berwawasan ekologis, melalui penciptaan berbagai jenis

ruang terbuka dan pola tata hijau.

Konsep ruang terbuka dan tata hijau ini nantinya sangat

mempengaruhi citra dari Kawasan. Upaya yang dapat

dilakukan untuk membantu mencapai sasaran tersebut

adalah dengan jalan perbaikan lingkungan pejalan kaki.

Dengan adanya ruang terbuka dapat mengakomodasi

pertumbuhan dan menghindari dampak negative

pertumbuhan kawasan.


49/177

2 - 33

(a) Ruang Terbuka Umum (Publik)

Ruang terbuka umum utama pada Kawasan

sebaiknya diarahkan didaerah pusat budaya.

Dengan demikian jalur-jalur pejalan kaki

(pedestrian) menuju ruang terbuka umum

tersebut harus dalam kondisi baik dan dapat

dipergunakan dengan nyaman pada siang atau

malam hari.

(b) Ruang Terbuka yang bersifat tidak umum (private

owned) namun terbuka untuk umum

Ruang terbuka yang bersifat tidak umum/privat

(private owned) namun terbuka untuk umum

(publicly accessible) pada kawasan perencanaan,

terdapat pada sub-sub blok komersial campuran

dan perkantoran komersial. Ruang terbuka

tersebut bersifat menerus, oleh karena itu harus

mampu menampung fungsi-fungsi yang

berorientasi pada pejalan kaki, jalur tembus,

dengan tempat-tempat duduk. Tidak

diperkenankan adanya pagar antara sub-blok dan

jalan, atau dengan membuatnya transparan

sebagai bagian yang menyatu dengan unsur tata

hijau.

(c) Ruang Private

Ruang terbuka private/tertutup untuk umum

merupakan ruang terbuka yang memiliki


50/177

2 - 34

pencapaian terbatas. Ruang terbuka private harus

memiliki sistem penerangan yang layak dengantempat-tempat duduk yang layak untuk

memberikan kesempatan penghuni saling

berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik.

Keberadaan ruang terbuka private dapat ditunjang

dengan sarana rekreasi aktif seperti lapangan

badminton atau basket. Ruang luar dapat

dipisahkan oleh pembatas dari pepohonan, perdu

maupun tanaman lain.

(d) Pola Tata Hijau

Sebagai salah satu unsur penting dalam

perencanaan dan perancangan ruang terbuka di

kawasan tropis adalah pola tata hijau dan iklim

mikro. Penggunaan unsur air dan sirkulasi udara

alami sangat mendukung aspek perancangan

ruang luar yang baik.

Pola tata hijau pada blok-blok komersial

diupayakan berkarakter formal, sedangkan pada

unit hunian sedikit informal. Batas antar sub blok

dapat ditanami dengan tanaman rumput dan tata

hijau sebagai buffer.

(5) Rencana Aktivitas Penunjang

Aktivitas pendukung diarahkan kepada aktivitas yang

mempu menjadi bangkitan aktivitas kawasan misalnya


51/177

2 - 35

sektor non-formal pariwisata, kesenian, PKL dan unsur-

unsur tradisi yang diharapkan dapat menjadi modal awalterjadinya kekuatan aktivitas terbaru di kawasan

pengembangan.

(6)

Rencana Detail

a. Rancangan Tata Bangun

Sasaran utamanya adalah untuk menetapkan

bentuk, besaran dan massa bangunan yang dapat

menciptakan dan mendefinisikan ruang (luar) yang

akomodatif terhadap berbagai bentuk kegiatan yang

mengambil tempat ke dalam kawasan.

Tujuan :

Menetukan garis sempadan bangunan, setback

bangunan dan jarak bebas antar bangunan.

Menentukan besar sosok dan proprsi massa

bangunan.

Menetukan kepadatan (blok)bangunan.

Menetukan ketinggian bangunan.

Menentukan titik acuan ketinggian ( 0.00 m).

Merekomendasikan ambang volume bangunan

(building envelope).

Merekomendasikan tata letak bangunan, dari

segi orientasi, ekologi dan iklim.


52/177

2 - 36

Mengupayakan keterpaduan konsep

arsitektural yang selaras antara kinerja danfungsi.

Tata Bangunan ini mencakup bentuk dan

pengelompokan massa bangunan yang membantu

terciptanya suatu lingkungan kawasan yang

terpadu. Dalam menentukan bentuk dan massa

bangunan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah di balik

wujud fisik kawasan. Dengan adanya bentuk dan

massa bangunan akan menciptakan batas ruang

yang membantu terwujudnya sistem ruang terbuka.

Secara umum, tata bangunan tersebut terbentuk

dari batas khayal ambang volume (building

envelope) yang tercipta dari penggabungan

ketinggian maksimum bangunan serta batasan luas

bangunan. Pendekatan ini dilakukan agar

fleksibilitas dalam perencanaan dan perancangan

bangunan tetap terpelihara dengan tetap

mengupayakan terpenuhinya peruntukan lahan,

serta mengenali batasan dari intensitas

pemanfaatan lahan yang dapat ditampung dalam

sub-blok.

Dalam perencanaan dan perancangan arsitekturnya

diupayakan untuk memadukan antara konsep

arsitektur dan konsep ruang luar serta

menyelaraskan kinerja arsitektural berdasarkan


53/177

2 - 37

fungsi, sehingga dapat menciptakan citra dan

identitas arsitektural pada Kawasan akan terwujudsuatu sense of place.

Blok Pemerintahan dan Budaya

Pembangunan blok pemerintahan dan pusat

budaya diharapkan dapat mengendalikan

pengembangan dan mempertahankan ruang

terbuka hijau yang ada dengan tetap

meningkatkan kualitas pelayanan pada skala

regional.

Pada blok pemerintahan bangunan di tata

dengan teratur untuk memberikan kesan

formal dan monumental sedangkan untuk blok

pusat budaya, massa-massa bangunan ditatasedikit bebas dan organis untuk memberikan

kesan non formal dan rekreatif. Pengaturan

massa bangunan harus dikonfigurasikan

membentuk ruang-ruang positif pada

kawasan.

Blok Hunian

Pembangunan blok-blok hunian diharapkan

dapat memberikan karakter yang akan

meningkatkan sense of community dalam

kawasan tersebut. Perencanaan unit-unit

dalam sub blok hunian umumnya berbentuk

memanjang (linier) menyesuaikan dengan


54/177

2 - 38

konfigurasi lahannya, dengan tidak

meninggalkan fleksibilitas dalam perancangantapak dan bangunan. perencanaan massa yang

linier dan menerus pada tapak diharapkan

dapat membentuk ruang orientasi tengah

(innercourt) yang tertata dengan baik dan

terpisah dari jalan umum.

Unit-unit hunian diusahakan terlindung dari

sinar matahari yang berlebihan, berkarakter

dan manusiawi. Pemakaian balkon dan

penggunaan atap miring dengan bahan

penutup atap yang selaras dengan sistem

pelapis luar bangunan sangat dianjurkan.

Pemakaian warna dalam blok hunian harus

selaras dengan blok lain, sehingga akan

tercipta sense of unity pada kawasan.

Pemakaian jendela kaca yang tidak

memantulkan sinar dengan jalan menghindari

pemakaian kaca cermin (reflective glass).

Blok Komersial dan Jasa

Perencanaan dan perancangan blok-blok

komersial dan perkantoran harus dapat

memberikan dampak visual dan memberikan

identitas terhadap kawasan. Bangunan-

bangunan dalam blok komersial dan

perkantoran harus membentuk hubungan


55/177

2 - 39

arsitektural yang selaras dan serasi dengan

bangunan-bangunan hunian.

b. Tata Informasi (Signage) Dan Streetscape

Sasaran utamanya untuk menciptakan sebuah

lingkungan yang informatif sehingga akan

memudahkan dalam orientasi dan sikulasi. Jenis-

jenis tata informasi (signage) dan streetscape yang

direncanakan antara lain :

Tata Informasi Terpadu (Built-In Signage

System)

Tata informasi yang terpadu ditujukan pada

citra, karakter dan tata bangunan. Yang

termasuk didalamnya antara lain adalah

bangunan yamg berfungsi sebagai landmark,

focal point serta bahan eksterior bangunan

yang mampu memberikan petunjuk (clues)

kepada pengunjung kawasan yang akan

berorientasi (menentukan tujuan).

Pengelolaan podium bangunan juga dapat

memberikan arah pengunjung ke pintu masuk

utama maupun servis tiap bangunan. Bentuk

podium tertentu yang menarik dijadikan

sebagai pintu masuk servis sebaiknya

diletakkan pada tempat yang tidak

mengganggu pemandangan.


56/177

2 - 40

Tata Informasi Yang Mengarahkan (Directional

System)

Tata informasi yang mengarahkan ditujukan

untuk menerangkan identitas dan lokasi bisnis

serta fasilitas dan jasa yang ada pada kawasan.

Termasuk juga rambu-rambu lalulintas dan

rambu untuk pejalan kaki yang masing-masing

harus konsisten pada kawasan. Rambu bisa

juga dalam bentuk tulisan dan simbol grafis.

Papan Nama (Organized Billboards)

Papan Nama biasanya ditujukan pada rambu

usaha, seperti billboard. Pembuatan papan

nama harus diatur (dari ukuran, pemasangan,

dan lain-lain) agar dapat tercipta keserasian

serta mengurangi dampak visual yang negatif

dalam kawasan. Papan nama akan

menciptakan sense of place yang positif dan

menarik serta tidak mengganggu. Daerah

pemasangan papan nama akan diatur dan

ditentukan dalam panduan rancangan masing-

masing sub-blok. Dengan adanya sistem rambu

dan papan nama yang terpadu akan

memberikan kemudahan bagi pengunjung jika

memasuki ataupun mencari daerah dalam

kawasan.


57/177

2 - 41

Perangkat Jalan (Street Furniture)

Sistem informasi yang direncanakan dan

dirancang dengan baik dan terpadu akan

memberi nilai tambah pada karakter bangunan

dan membuat hidup streetscape dalam

kawasan. Termasuk dalam streetscape

tersebut antara lain adalah: perangkat

jalan/street furniture, patung-patung, kanopi,

awning dan lampu jalan. Yang termasuk dalam

street furniture adalah semua unsur skala kecil

yang dapat dipakai oleh umum, misalnya:

tempat duduk, tempat sampah, kios-kios,

shelter, box telepon, dan lain-lain.

Pemakaian bahan dan warna harus konsisten

pada masing-masing blok. Pemasangan patung

atau sculpture di ruang-ruang terbuka umum

sangat mendukung kualitas ruang terbuka.

Penggunaan kanopi dan awning dapat

melindungi pejalan kaki dari hujan dan

matahari disamping dapat memberikan

keteduhan. Penggunaan pergola dan

pemasangan tenda juga dapat memberikan

kesan indah dan selaras dengan karakter

bangunan.


58/177

2 - 42

Kegiatan Pendukung (Support Activities)

Kegiatan-kegiatan pendukung (support

activities) yaitu semua fungsi informal yang

membantu terciptanya streetscape,

memperkuat kualitas ruang kawasan

pengembangan bagi kepentingan umum.

Termasuk didalamnya adalah para penjaja

barang, penjual makanan, juga kegiatan kaki

lima lain yang terorganisir dengan baik dan

terpadu.

Kegiatan pendukung tersebut berpotensi

untuk melayani berbagai lapisan masyarakat

yang melaksanakan aktivitas sehari-hari

mereka di pusat-pusat bisnis kawasan. Dengan

begitu akan tercipta integrasi dan interaksi

sosial, serta penciptaan kualitas lingkungan

yang lebih baik dan sehat.

c. Prasarana dan Utilitas

Sasaran utamanya untuk menyediakan sistem

utilitas yang terpadu (integrated) dalam sistemprasarana. Penyediaan prasarana umum seperti: air

bersih, air kotor, limbah padat, listrik, telepon dan

utilitas lainnya diusahakan tertanam di dalam

tanah, khususnya dibawah ROW atau Daerah Milik

Jalan (Damija). Sempadan yang memadai perlu

disediakan di sepanjang jalan untuk menampung


59/177

2 - 43

sistem utilitas ini. Saluran utilitas ke dalam sub-sub

blok bermuara dari jalur utilitas ini.

Penyediaan listrik, telepon dan utilitas lainnya

harus dipertimbangkan dengan baik untuk jangka

panjang maupun untuk jangka pendek (interim),

khususnya yang berkaitan dengan penempatan

utilitas selama masa kontruksi dan pembangunan.

Penyediaan air bersih dan pengolahan limbah untuk

jangka panjang sangat terkait dan berhubungan

dengan aspek pembangunan untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan di masa mendatang.

Perencanaan yang optimal harus dilakukan dalam

penentuan sistem pengolahan limbah padat. Dalam

hal ini unit pengolahan limbah harus disediakan

didalam sub-blok atau dipusatkan untuk seluruh

kawasan.

d. Sarana Lingkungan dan Fasilitas Umum

Sasaran utamanya untuk memberikan sumbangan

fasilitas masyarakat dengan melayani seluruh fungsi

di dalam dan di sekitar kawasan. Pengadaan sarana

lingkungan dan fasilitas umum pada kawasan

menjadi bagian dari kontribusi dan kewajiban

Pemerintah Daerah, dimana penataan fisiknya tidak

terlepas dari konsep sub-blok secara keseluruhan.

Termasuk didalam sarana lingkungan pada

kawasan ini adalah ruang terbuka umum seperti


60/177

2 - 44

taman-taman pada daerah gerbang masuk kawasan,

jalur-jalur pejalan kaki pada kedua sisi jalan-jalanutama kawasan. Jalur-jalur tersebut dilengkapi

dengan street furniture yang mampu mewadahi

kegiatan masyarakat. Selain itu juga pengadaan

fasilitas halte (pemberhentian bus) dan jembatan

penyeberangan pejalan kaki.

Beberapa fasilitas dan sarana dasar tersebut antara

lain adalah :

1. Fasilitas Peribadatan.

2. Fasilitas Pendidikan.

3. Fasilitas Perekonomian (Toko, warung, Pasar).

4. Fasilitas Pelayanan Umum.

5. Fasilitas olah raga dan rekreasi.

6. Fasilitas Umum: Sub Terminal, Pangkalan Ojek,

Pemakaman Umum, dll.


61/177

3 - 1

BAB - 3

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1

Kebijakan Program Pembangunan Daerah

3.1.1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 20052025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Mappi Tahun 20052025 dijabarkan visi

pembangunan daerah yaitu: Mappi Kawasan Sejuta Rawa

Produktif di Selatan Papua yang Berbudaya, Maju, Mandiri, dan

Adil. Visi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui proses

pembangunan yang interaktif, produktif, dan dinamis yang

mengutamakan keharmonisan dan kedamaian, sesuai dengan

motto Kabupaten Mappi yaitu Usubi Yohokuda Tako Bayaman

atau Damai Bersehati Saling Melayani.

Visi sebagaimana tersebut di atas secara garis besar

mengandung dua bagian pokok, yaitu: Kawasan Sejuta Rawa

Produktif di Selatan Papua, menunjukkan eksistensi dan jati diri

wilayah Kabupaten Mappi yang menjadi faktor pembeda dari

wilayah kabupaten/kota atau daerah lainnya dalam konstelasi

regional, nasional, dan internasional; dan Berbudaya, Maju,

Mandiri dan Adilmenunjukkan tujuan dan cita-cita masyarakat

Kabupaten Mappi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu

20 tahun.


62/177

3 - 2

Dari visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan

Kabupaten Mappi tahun 20052025 yaitu sebagai berikut :

(1)

Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab

dalam perikehidupan yang aman, tertib, bersatu, damai

dan adil;

Melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk membina kehidupan sebagai umat beragama yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dilandasi sikap

toleransi dan saling menghormati antar umat beragama

maupun dalam interaksi antar komunitas adat/budaya,

sehingga dapat mendorong terciptanya kehidupan

masyarakat yang aman, tertib, bersatu dalam kedamaian

yang dapat menempatkan nilai-nilai adat/tradisi dan

budaya serta kearifan lokal sebagai inspirasi dalam

pembangunan sekaligus dapat memperkokoh eksistensi

dan jati diri masyarakat Mappi dalam lingkungan

nasional dan global.

(2)

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan

mempunyai daya saing, melalui upaya-upaya :

(i)

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

disertai wawasan IPTEK, kompetensi kerja dan

kemampuan berprestasi, serta etos kerja yang

tinggi dengan menyediakan prasarana dan sarana

pendidikan yang memadai, penyediaan tenaga

pengajar dan manajemen sekolah yang memadai,

kebijakan sistem pendidikan bagi kelompok


63/177

3 - 3

masyarakat asli Papua dan tergolong tidak

mampu;(ii) Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan

masyarakat dengan menjamin pelayanan

kesehatan yang menjangkau hingga ke tingkat

kampung, penyediaan prasarana dan sarana

kesehatan yang baik termasuk manajemen rumah

sakit hingga pusat pelayanan kesehatan

masyarakat di tingkat Distrik, kebijakan sistem

pelayanan kesehatan daerah bagi kelompok

masyarakat asli papua dan tergolong tidak

mampu, penyediaan sumber daya manusia bidang

kesehatan, dan pembinaan wawasan kesehatan

ibu dan anak, keluarga berencana dan sejahtera;

(iii)

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

dan penanganan masalah-masalah kependudukan

yang diorientasikan pada pengendalian jumlah

dan penyebaran penduduk;

(iv) Meningkatkan kualitas penanganan dan

penyelesaian masalah sosial; dan

(v)

Meningkatkan kualitas partisipasi dan kompetensi

masyarakat dalam pembangunan terutama dalam

mendorong kesetaraan gender, peran-serta

pemuda dan lembaga kepemudaan, serta

peningkatan prestasi olah raga.


64/177

3 - 4

(3) Mewujudkan infrastruktur yang memadai di seluruh

kawasan guna menciptakan kehidupan yang nyaman danramah lingkungan; melalui upaya-upaya:

(i)

Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai

peruntukkannya guna mencegah terjadinya

penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan;

(ii)

Mendorong percepatan dan pemerataan

pembangunan prasarana dan sarana dasar yang

memadai guna menunjang pembukaan dan

pengembangan kawasan yang masih terisolir dan

tertinggal dengan meningkatkan investasi

pembangunan prasarana dan sarana pokok yang

langsung dirasakan oleh masyarakat sampai ke

tingkat kampung, serta memberikan peluang

seluas-luasnya untuk masuknya investasi yang

dapat menunjang upaya percepatan

pembangunan di daerah yang masih terisolasi

tersebut;

(iii) Mengoptimalkan pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan yang mendukung

kelancaran akses antar wilayah, percepatan

pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peningkatan

kualitas pelayanan sosial;

(iv)

Mengembangkan moda transportasi yang handal,

berkualitas, aman, lancar, dan terpadu serta

terjangkau oleh masyarakat, yang


65/177

3 - 5

menghubungkan pusat-pusat kegiatan antar

wilayah;(v) Meningkatkan kuantitas dan kualitas

pembangunan prasarana dan sarana dasar

perumahan dan permukiman yang memadai

mencakup rumah-rumah layak huni, air bersih,

sanitasi, persampahan, listrik, pos dan

telekomunikasi, jalan lingkungan, sistem drainase

dan pengendalian banjir, dan fasilitas penunjang

lainnya; dan

(vi) Menerapkan konsep pembangunan yang

berwawasan lingkungan melalui pengembangan

sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya

alam yang tetap menjaga fungsi, daya dukung dan

daya tampung, pemanfaatan ruang yang serasi,

pemanfataan ekonomi sumber daya alam dan

lingkungan yang berkesinambungan, serta

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman

hayati sebagai modal dasar bagi pembangunan

Kabupaten Mappi.

(4)

Mewujudkan Kemajuan dan Keunggulan Perekonomian

yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan;

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan

memperkuat ekonomi di wilayah kampung berbasis

keunggulan masing-masing sektor dengan membangun

sistem produksi, distribusi dan pelayanan dalam rangka

mengurangi kesenjangan sosial antara ibukota


66/177

3 - 6

kabupaten dengan distrik maupun distrik dengan

kampung, keberpihakan kepada ekonomi rakyat denganmemperkuat perekonomian rakyat yang tumbuh sebagai

komoditi unggulan, mengembangkan kesempatan

kepada masyarakat kampung untuk mengakses sistem

perekonomian dan tanpa diskriminasi gender dalam

pengembangan ekonomi;

(5)

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,

Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum.

Melalui upaya pemantapan kelembagaan demokrasi yang

lebih kokoh, memperkuat peranan civil society,

meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi,

otonomi daerah dan otonomi khusus, mengembangkan

budaya tertib hukum, mengembangkan hukum adat yang

merupakan amanat otonomi khusus menjadi hukum

positif, tidak diskriminatif dan berpihak kepada rakyat

yang miskin di tingkat kampung.

Dari ke-5 (lima) misi RPJPD tersebut, misi ke-3 (tiga) yaitu

mewujudkan infrastruktur yang memadai di seluruh kawasan

guna menciptakan kehidupan yang nyaman dan ramah

lingkungan, melalui upaya-upaya: pengendalian pemanfaatan

ruang, percepatan dan pemerataan pembangunan prasarana

dan sarana dasar yang memadai, pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan, pengembangan moda transportasi,

peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana

dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penerapan


67/177

3 - 7

konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, dapat

diwujudkan antara lain melalui kegiatan penyusunan rencanatata ruang Kampung Aboge ini.

Tema Pembangunan dan Agenda Pembangunan untuk setiap

periode 5 (lima) tahunan atau setiap tahap pembangunan

jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Tahap ke-I Tahun 20072012 bertemakan

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam

Menyelenggarakan Pelayanan Kepada Masyarakat,

dengan agenda pokok:

(i) Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah dan

Pembinaan Aparatur;

(ii)

Peningkatan Pengelolaan dan Pengawasan

Keuangan Daerah;

(iii)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan

Prasarana Dasar;

(iv) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan;

(v)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan

Peningkatan Kualitas Hidup Beragama; dan

(vi)

Peningkatan Supremasi Hukum dan

Penghormatan Hak-hak Masyarakat Adat.

2.

RPJMD Tahap ke-II Tahun 20122017 bertemakan

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) Aparatur Dalam Menunjang Perbaikan Mutu


68/177

3 - 8

dan Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan agenda

pokok:(i) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) Aparatur dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan;

(ii)

Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis RTRW

dan Kelestarian Lingkungan Hidup;

(iii) Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis

Kampung / Distrik;

(iv) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Masyarakat; dan

(v)

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergitas

Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam.

3.

RPJMD Tahap ke-III Tahun 20172022 bertemakan

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dan

Peran serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Pembangunan, dengan agenda pokok:

(i) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada Semua Tingkatan;

(ii) Pengembangan Jaringan Infrastruktur Berbasis

Perencanaan Wilayah Pembangunan dan

Pembangunan Berbasis Kampung / Distrik;

(iii) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Masyarakat; dan

(iv)

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergitas

Potensi Investasi.

lapdul rencana tata ruang kampung aboge

Documents