paparan menteri agraria dan tata ruang

PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

D i s a m p a i k a n d a l a m a c a r a M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n ( M u s r e n b a n g ) P r o v i n s i K a l i m a n t a n T i m u r

S a m a r i n d a , 4 A p r i l 2 0 1 6

O l e h :M e n t e r i A g ra r i a d a n Ta t a Ru a n g ( AT R ) /

K e p a l a B a d a n Pe r t a n a h a n N a s i o n a l ( B P N )

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1PAPARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

Outline

Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Landasan Hukum

Konsep Dasar

A. Tahap Perencanaan

B. Tahap Pemanfaatan

C. Tahap Pengendalian

Penutup

2Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 3

Perencanaan Pembangunan

(UU 25/2004 dan 23/2014)

Penataan Ruang

(UU 26/2007 dan Permen PU No. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)

Landasan Hukum


UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Asas:

TujuanUntuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sasaran terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

a. keterpaduan; b. keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;d. keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan;f. kebersamaan dan

kemitraan;g. pelindungan kepentingan

umum;h. kepastian hukum dan

keadilan; dani. akuntabilitas.

Konsep Dasar


Penyelenggaraan PenataanRuang meliputi kegiatan:

Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan

PELAKSANAAN PenataanRuang dilakukan melalui:

Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian

pemanfaatan ruang.

TUR-BIN-LAK-WAS

PENGATU-RAN

PEMBINA-AN

PENGAWA-SAN

Peren-canaan

Pemanfaatan

Pengendalian

PELAKSANAAN

A. Tahap Perencanaan


RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.

Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Penetapan RTR di Provinsi Kalimantan Timur

Status Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang


RTR PulauPerpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan RTRW Kabupaten

Telah menetapkan Perda: 4 KabBelum menetapkan Perda: 3 Kab

RTRW KotaTelah menetapkan Perda: 3 KotaBelum menetapkan Perda: -

RTR KSN • Perpres No. 31

Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

RTRW ProvinsiPerda No. 1 Tahun 2016

Penanganan Permasalahan RTRW di Provinsi Kalimantan Timur

• Pendampingan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perda RTRW;• Provinsi memantau, mempercepat dan memfasilitasi proses evaluasi di

Provinsi.

RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan:

Kab. Berau, Kab. Kutai Timur

• Provinsi menyediakan tenaga ahli individual dari kegiatan dekonsentrasi untuk membangtu kabupaten memperbaiki peta RTRW dan menyelesaikan konsultasi ke BIG;

• Pemerintah Pusat memfasilitasi persetujuan substansi

RTRW yang sedang masih dalam proses penyusunan: Kab. Mahakam Hulu


B. Tahap Pemanfaatan


4.Indikasi waktupelaksanaan

1. Indikasiprogram utama

3. Indikasiinstansi pelaksana

2. Indikasisumber pendanaan

ARAHAN PEMANFAATAN

RUANG

Rencana Terpadu dan Program

Investasi Pemanfaatan Ruang

Jangka Menengah

RTRWN RTR Pulau

RTRW Provinsi

RTR KSN

10

Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah

RDTR

Rencana Umum Rencana Rinci

RTRW Kab/Kota

Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Arahan Pengembangan RTR Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur (1)

PKN PKW PKSN

1. Balikpapan2. Samarinda3. Bontang

1. Tj.Redep2. Sangata3. Sangasanga4. Tanah Grogot

5. Sendawar6. Tenggarong7. Penajam

(tidak ada)


Sistem Perkotaan Nasional

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pelabuhan Bandara

1. Pelabuhan Balikpapan (utama)2. Pelabuhan Samarinda (pengumpul) 3. Pelabuhan Tj.Sangata pengumpul) 4. Pelabuhan Tj.Redeb (pengumpul)5. Pelabuhan Tanah Grogot (pengumpul)6. Pelabuhan Tanjung Santang (pengumpul)7. Pelabuhan Maloi (pengumpul)

1. Bandara Sepinggan (pengumpul-primer)2. Bandara Samarinda Baru (pengumpul-

sekunder)3. Bandara Kalimarau-Berau (pengumpul-

tersier)4. Bandara Bontang (pengumpul-tersier)



Sistem Jaringan Energi Nasional

1. Perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi (Tj.Santan, Bontang, Kutai

Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser)

2. Pembangkit tenaga listrik

3. Jaringan transmisi tenaga listrik (melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan

andalan, kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara)

Jenis Keterangan

PLTU Tanah Grogot, Kota Bangun, Teluk Balikpapan, Kaltim Baru,& Petung

PLTG Kaltim-Peaking, Senipah, Sambera, & Tj.Batu

PLTGU Tj.Batu

PLTMG Bontang

PLTA Sebakung



Kawasan Lindung Nasional

Jenis Keterangan

Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kutai Kartanegara), Padang Luwai(Kutai Barat), Teluk Apar (Paser), & Teluk Adang (Paser),

Taman Nasional Kutai (Kutai Timur, Kutai Kertanegara, & Bontang)

Taman HutanRaya

Bukit Suharto (Kutai Kertanegara & Penajam Paser Utara)

Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Jenis Keterangan

Kawasan Andalan Kehutanan Sasamawa

Kawasan Andalan Perkebunan Sasamawa & Bonsamtebajam

Kawasan Andalan Perikanan Sasamawa, Bonsamtebajam, & Laut Bontang-Tarakan

Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).

RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.

RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.


Keterangan:RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka MenengahRTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Contoh: Peta Indikasi Program RPIPRJM Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

Kode Program/Kegiatan Prioritas Lokasi

A.17 Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Banjir

Kab. Mahakam Hulu

B.29 Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Tering- Long Pahangai

Kab. Mahakam Hulu

B.17 Pembangunan Jalan Tiongohang‐Long Pahangai

Kab. Mahakam Hulu

B.18 Pembangunan Jalan Long Pahangai‐Batas Kalimantan Utara

Kab. Mahakam Hulu

C.2 Pembangunan IPA Kab. Mahakam Hulu

F.3 Pembangunan tanda batas wilayah kedaulatan RI di daerah perbatasan dan pulau terdepan

Seluruh Kab/Kota

F.4 Pembangunan tower telekomunikasi di daerah perbatasan

Seluruh Kab/Kota

F.5 Pengembangan transmisi penyiaran TVRI Seluruh Kab/Kota

F.6 Pembangunan 6 BTS di Kabupaten Mahakam Ulu

Kab. Mahakam Hulu


Keterangan:A : Program Ditjen Sumber Daya Air,

Kementerian PUPRB : Program Ditjen Bina Marga, Kementerian

PUPRC : Program Ditjen Cipta Karya, Kementerian

PUPRE : Program Kementerian ESDMF : Program Kementerian Kominfo

Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi Kalimantan Timur (1)

Saat ini, telah ditetapkan program pembangunan prioritas nasional, sebagai bagiandari program nasional (Nawacita) dan berbagai kebijakan nasional lainnya yangterkait. Program Pembangunan Prioritas Nasional di Provinsi Kaltim meliputi :

1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol :

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99 km.

2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota

Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi, lokasi: Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan

3. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas:

Pelabuhan KEK Maloy

4. Proyek Pembangunan Kilang Minyak

Kilang Minyak Bontang


5. Proyek Bendungan

Bendungan Marangkayu di Kab. Kutai Kertanegara

Bendungan Teritip di Kota Balikpapan

6. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/KEK

Maloy Batuta Trans Kalimantan

7. Food Estate

Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau


Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi Kalimantan Timur (2)

Program Prioritas Nasional (Nawacita) dalam RTRW Kab/Kota di Provinsi Kaltim


Keterangan:

xxTidak terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xxSudah terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xx RTRW Kab/Kota belum Perda

Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRWPROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(v) Sudah Terakomodir

(x) Tidak Terakomodir

(o) Belum Terakomodir

No

Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan

Timur

Proyrk Infrastruktur Strategis Nasional

1 2 3 4 5 6 7 8

1Kota

Balikpapan (P)

1 √ RTRWK

2 √ RTRWK

1 √ RTRWk

1 √ RTRWK

2Kota

Samarinda (P)

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

3Kota Bontang

(P)

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

4 Kab. Paser (P)1 √ RTRWK

1 o RTRWP

5Kab. Kutai

Kertanegara (P)

1 o RTRWP

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

1 √ RTRWK

6Kab. Berau

(NP)

7Kab. Kutai Barat (P)

8Kab. Kutai

Timur

1 ○RTRWK

1 o RTRWK

1 o RTRWK

9Kab. Penajam Paser Utara

(P)

1 √ RTRWK

10Kab.

Mahakam Ulu (NP)

1 ○RTRWK

1 PembangkitListrik

4 Waduk 7 KEK

2 Jalan 5 Pelabuhan 8 Kilang

Minyak

3 Kereta Api 6 Bandara

(P) : Sudah Perda RTRW


C. Tahap Pengendalian

21

Tahap Pengendalian


BersifatPreventif/Antisipatif

PENCEGAHAN terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang

BersifatReaktif/Responsif

Penindakanterhadap

penyimpangan pemanfaatan ruang

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian = Pencegahan + Penindakan

Ex-ante factum Post factum

PenetapanPeraturan Zonasi

SanksiInsentif & Disinsentif

Perizinan

Upaya Pencegahan


Pencegahan = Peningkatan Kesadaran + Pengawasan

Dilakukanterhadap: Pemerintah , pelaku usaha, akademisi, masyarakatpengguna

Eksisting:•Kampanye Publik•Generasi Pelopor•Prakarsa Masyarakat

Kebutuhan:•Berefek luas dan

jangka panjang•Berlanjut•Diprakarsai

masyarakat•Metode inovatif•Target seluruh

lapisanmasyarakat

Eksisting:•PengawasanTeknis•PengawasanKhusus

Kebutuhan:•Mencerminkan

kondisipemanfaatan ruangriil•Memiliki reward &

punishment•Dilaksanakan

denganakuntabilitas tinggi

23

Setiap wilayah dibagi menjadi zona-zona (mis. zonaperumahan) dan subzona-subzona (mis. R1, R2, dst), dan dituangkan dalam sebuh peta (zoning map).

Setiap zona atau subzona mengandung ketentuan-ketentuan apakah sebuah kegiatan pemanfaatanruang diizinkan (diberi notasi ‘I’), diizinkan secaraterbatas (T), dizinkan dengan syarat tertentu (B), atau tidak dizinkan (X) pada zona atau subzonatersebut.

Notasi-notasi tersebut dituangkan dalm sebuahmatriks antara jenis kegiatan pemanfaatan ruang(mis. hotel, restoran) dan zona-subzona.

CONTOH ZONING MAP

CONTOH MATRIKS PZ

1. Peraturan Zonasi


24

Dasar Pemberian Izin

RTRW Kab/Kota

PZ

RDTR Kab/kota

IZIN PRINSIP

IZIN LOKASI

IZIN PENGGUNAANPEMANFAATAN

LAHAN

IZIN MENDIRIKAN

PEMBANGUNAN

IZIN LAIN BERDASARKAN

PERATURAN PER-UU-AN

• Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota• Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk

pelaksanaan Kegiatan• Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan Ruang > 1 ha

untuk non pertanian dan > 25 ha untuk pertanian

• Izin penggunaan Pemanfaatan Tanah (HGU, HGB) merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan

• Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang

• Diberikan berdasarkan peraturan zonasi• Sebagai surat bukti dari pemda untuk mendirikan

bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan

• Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang

2. Perizinan


3. Insentif dan Disinsentif

Insentif

Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang

Disinsentif

Perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang


26

4. Pengenaan Sanksi

Sanksi

Sanksi Administratif

Sanksi PidanaSanksi

Perdata

• Peringatan tertulis• Penghentian

sementara kegiatan

• Penghentian sementara pelayanan umum

• Penutupan lokasi• Pencabutan izin• Pembatalan izin• Pembongkaran

bangunan• Pemulihan fungsi

ruang; dan/atau• Denda

administratif

• Pidana Pokok: penjara, denda

• Pidana Tambahan:a. Pemberhentian

secara tidak hormat dari jabatan

b. Pencabutan izin usaha

c. Pencabutan status badan hukum

Tindak pidana yang

menimbulkan kerugian secara

perdata

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang

dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

RTR dan peraturan zonasi


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Tugas dan Fungsi

PPNS Penataan Ruang bersama dengan penyidik Polri mempunyai tugas pokok melakukan (pengumpulan bahan dan keterangan) PULBAKET/ (pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan) WASMATLITRIK dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

Jumlah PPNS di Provinsi Kalimantan Timur: 14 orang (status per- 31 Maret 2016)


PPNS Penataan

Ruang

Penyidik POLRIKoordinasi

Penegakan hukum penyelenggaraan penataan ruang

Fungsi

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG

Tugas

Mekanisme Penyidikan PPNS Penataan Ruang


SANKSIADMINIS-

TRASI

SANKSIPIDANA

Penutup

Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah).

Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan.


Terima Kasih

30PAPARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

paparan menteri agraria dan tata ruang

Documents