ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENCAPAIAN KINERJA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kelompok 1 D-IV Kurikulum Khusus BPKPKelas 8-B

Aditya Wahyu Kusuma Wardana (No. Absen 02)Elizabeth Carolina Tri N. (No. Absen 11)

Winarti (No. Absen 28)

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara2013

ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENCAPAIAN KINERJA PADA

KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Analisis Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

1. Visi Kementrian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan”

Menurut McKinsey, secara harfiah visi adalah penglihatan atau pandangan yang

mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan. Visi dalam bentuk pernyataan dapat

digambarkan sebagai berikut:

- Masa depan yang diinginkan?

- Apa yang kita percaya akan terjadi?

Selanjutnya karakteristik visi sebuah perusahaan akan efektif bila dapat dicerna dengan

bahasa yang mudah dan gamblang.  Visi bukan merupakan rangkaian Perencanaan

Strategis (Strategic Planning) yang komprehensif dan detail. Karakteristik visi yang

efektif adalah:

1. Dapat Dibayangkan

2. Diinginkan oleh pihak yang terkait

3. Realistis dan Terjangkau

4. Fleksibel

5. Mudah dikomunikasikan

Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, visi yang

baik haruslah singkat, tidak lebih dari satu kalimat, dan dapat menjawab pertanyaan

“ingin seperti apa perusahaan/instansi di masa depan?”

Menurut kelompok kami, pernyataan visi Kementrian Kesehatan mampu memenuhi

pertanyaan dan karakteristik yang diungkapkan oleh Mckinsey. Namun visi Kementrian

Kesehatan belum mampu sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Fred R. karena

1

visi Kementrian Kesehatan belum mampu mengungkapkan keinginannya di masa depan.

Kelompok kami mencoba membandingkan visi dari Kementrian Kesehatan dengan visi

dari Kementerian Keuangan yaitu: "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara

yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan

Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan".

Jika kita lihat, pernyataan visi dari Kementrian Keuangan sudah sangat spesifik, tidak

samar dan mencerminkan karakter visi yang efektif karena dapat menjawab pertanyaan

Mckinsey dan Fred R. David. Seharusnya Kementerian Kesehatan dapat membuat visi

yang lebih jelas dan efektif seperti pernyataan visi dari Kementrian Keuangan. Kelompok

kami memberikan saran perbaikan bagi visi Kementrian Kesehatan menjadi lebih jelas

dan efektif yaitu “Menjadi Pelopor dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, untuk

mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat, Sejahtera, dan Berkeadilan”

2. Misi Kementrian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,

termasuk swasta dan masyarakat madani

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam pendiri

perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik pasar atau

sosial ekonomi lainnya.

Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:

- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?

Pertanyaan ini dapat dijawab misi 1 sampai 3, Kementrian Kesehatan sendiri harus ada

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan melindungi kesehatan

masyarakat.

- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?2

Pertanyaan ini terjawab di misi 3, alasan keberadaan Kementrian Kesehatan adalah

menjamin ketersediaan dan. pemerataan sumber daya kesehatan.

- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi? 

Core business di Kementerian Kesehatan adalah menjamin kesehatan masyarakat

Indonesia.

Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi yang

baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini:

1. Konsumen Masyarakat

2. Produk atau Jasa Produk dan Jasa Kesehatan

3. Pasar Seluruh Masyarakat Indonesia

4. Teknologi Tidak Terjawab

5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan Menjamin

ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

6. Filosofi Menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu,

dan berkeadilan

7. Konsep Diri Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan

8. Fokus pada Citra Publik Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat

9. Fokus pada karyawan Tidak terjawab

Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Kementerian Kesehatan sudah cukup

baik, sudah menjawab hampir semua pertanyaan tentang misi oleh Mckinsey dan Fred. R

David. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab, itu dikarenakan

Kementerian Kesehatan sendiri tidak berorientasi mencari keuntungan.

B. Analisis Strategi Kementerian Kesehatan

Dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, telah disusun Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat

sosial ekonomi serta gender

3

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi

risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk

miskin

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari

50 persen menjadi 70 persen

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,

Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Gambaran kondisi umum permasalaan bidang kesehatan saat ini dan hasil evaluasi Renstra

Kementerian Kesehatan 2005-2009 antara lain:

1. Status kesehatan dan gizi masyarakat sudah meningkat pada periode tahun 2005-2009.

Namun masih belum mancapai tujuan yang diinginkan.

2. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan

distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Masalah kurangnya tenaga kesehatan,

baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan

permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat masih rendah yang mengakibatkan

tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

4. Terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan

dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan.

5. Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit

menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah

kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target

MDGs (Milenium Development Goals).

Dalam menganalisis strategi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, kami

menggunakan metode SPACE (Strategic Position and Action Evaluation). Matriks SPACE

ini merupakan kerangka empat kuadran yang menunjukan apakah strategi agresif,

konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu.

4

Sumbu-sumbu matriks SPACE menunjukan dua dimensi internal yaitu kekuatan finansial

(Financial Strength) dan keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) dan dua dimensi

eksternal yaitu stabilitas lingkungan (Environment Stability) dan kekuatan industri (Industry

Strength).

Dimensi Eksternal

Pada stabilitas lingkungan (Environment Stability) ada beberapa faktor yang diukur yaitu

tingkat inflasi, variabilitias permintaan, rentang harga produk saingan, hambatan masuk ke

pasar, tekanan kompetitif, kemudahan keluar dari pasar elastisitas harga permintaan, dan

risiko bisnis. Range poin stabilitas lingkungan adalah 0 hingga -6 dimana semakin

mendekati -6, nilainya akan semakin rendah.

Pada kekuatan industri (Industry Strength) ada beberapa fakor yang diukur yaitu potensi

pertumbuhan, stabilitas keuangan, trik-trik teknologis, utilisasi sumber daya, kemudahan

masuk ke pasar, produktivitas, dan penggunaan kapasitas. Range poin kekuatan industri

adalah 0 hingga 6 dimana semakin mendekati 6, nilainya akan semakin tinggi.

Dimensi Internal

Pada kekuatan finansial (Financial Strength) ada beberapa faktor yang diukur yaitu

pengembalian atas investasi, pengungkit, likuiditas, modal kerja, arus kas, perputaran

persediaan, laba per saham, dan rasio harga/laba. Range poin kekuatan finansial adalah 0

hingga 6 dimana semakin mendekati 6, nilainya akan semakin tinggi.

Pada keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) ada beberapa faktor yang diukur yaitu

pangsa pasar, kualitas produk, siklus hidup produk, loyalitas konsumen, penggunaan

kapasitas persaingan, trik-trik teknologis, dan kendali atas pemasok dan distributor. Range

poin keunggulan kompetitif adalah 0 hingga -6 dimana semakin mendekati -6, nilainya akan

semakin rendah.

Perhitungan Dimensi Eksternal dan Dimensi Internal pada Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2010-2014 dengan tools SPACE Matriks adalah sebagai berikut:

5

1 Enviromental Stability

1. Demand Variability

Permintaan atas kebutuhan penyediaan layanan kesehatan di masyarakat

sangat tinggi.

2. Rate of Inflation

Pemberian layanan kesehatan tidak terpengaruh dengan inflasi.

3. Price Range of Competing Products

Penyediaan jasa kesehatan di Indonesia berfokus pada penyediaan jasa

bagi masyarakat kurang mampu sehingga langkah yang diambil adalah

pembebasan biaya untuk jenis layanan kesehatan dasar.

4. Barriers to entry into market

Tidak ada halangan untuk masuk ke dalam market (bidang kesehatan)

karena kebutuhan akan jasa kesehatan merupakan kebutuhan pokok

yang pasti dibutuhkan masyarakat.

5. Competitive Pressure

Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya pengatur dan pengelola

utama di bidang kesehatan, sehingga tidak menghadapi tekanan

kompetitif yang berarti.

- 4

- 1

- 4

0

- 1

TOTAL

AVERAGE

- 10

- 2

2 Industry Strength

1. Growth Potential

Perkembangan industri kesehatan sekarang semakin pesat, hal ini

berpengaruh pada potensi pertumbuhan pada Kementerian Kesehatan.

2. Profit Potential

Orientasi Kementerian Kesehatan adalah bukan untuk meraih

keuntungan, namun pelayanan kepada masyarakat.

3. Technological Know How

Riset-riset terhadap pengembangan teknologi banyak dilakukan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan

5

0

3

6

teknologi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan

kesehatan di masyarakat. Namun demikian sedikit banyak kita masih

bergantung pada riset-riset yang dilakukan di luar negeri.

4. Resource Utilization

Sumber Daya Manusia yang ada di bidang kesehatan masih terbatas. Hai

ini ditunjukkan dengan jumlah tenaga medis di daerah terutama daerah

terpencil masih sangat terbatas jumlahnya. Selain itu jumlah peralatan

kesehatan juga terbatas.

5. Ease to entry the Market

Pasar dari Kementerian Kesehatan adalah masyarakat, dan sebagai

pengelola utama pelayanan dan pemberian jasa kesehatan di Indonesia,

mudah dalam masuk ke pasar.

6. Flexibility / Adaptibility

Kementerian Kesehatan masih lambat dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang timbul terutama penanganan terhadap munculnya

penyakit baru.

2

5

3

TOTAL

AVERAGE

18

3

3 Competitive Advantage

1. Product Quality

Kebijakan dari Kementerian Kesehatan belum mengakomodasi secara

maksimal penyeselesaian permasalahan yang ada.

2. Product Life Cycle

Pelayanan kesehatan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Compettion’s Capacity

Kementerian Kesehatan tidak memiliki pesaing karena merupakan satu-

satunya pengampu kebijakan kesehatan di Indonesia.

4. Vertical Integration

Integrasi secara vertikal telah dilakukan di lingkungan Kementerian

Kesehatan

- 4

- 1

- 1

- 2

7

TOTAL

AVERAGE

- 8

- 2

4 Financial Strength

Sumber dana di Kementerian Kesehatan berasal dari APBN, sehingga

stabilitas finansial terjaga.

5

TOTAL

AVERAGE

5

5

Perhitungan Dimensi Eksterrnal dan Dimensi Internal:

Faktor Nilai

Sumbu X :Industry Strength 3Competitive Advantage -2

TOTAL 1

Sumbu Y :Enviromental Stability -2Financial Strength 5

TOTAL 3

Dari perhitungan di atas, didapat hasil titik (1,3), grafik SPACE adalah sebagai berikut:

8

Dari hasil perhitungan tersebut, Kementerian Kesehatan mempunyai strategi yang agresif di

mana menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan mempunyai kekuatan finansial yang

tinggi. Oleh sebab itu, strategi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan harus mampu

mendistribusikan kekuatan keuangan Kementerian tersebut untuk mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Melihat dari matriks di atas, strategi yang ditempuh oleh Kementerian Kesehatan sebaiknya

diarahkan pada pengembangan pasar, dalam hal ini mampu menjangkau masyarakat

seluruhnya, terutama di daerah terpencil.

Kesimpulan:

Menurut kelompok kami, dari analisis tersebut di atas Rencana strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2010-2014 sudah tepat. Hal ini ditunjukkan bahwa strategi tersebut telah

mengakomodasi penyelesaian permasalahan yang masih ada dan strategi tersebut telah

menuju pada pengembangan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat seluruhnya,

terutama di daerah terpencil.

C. Analisis keselarasan dokumen perencanaan dan pengukuran capaian kinerja9

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebelum membahas keselarasan antara dokumen perencanaan dan pengukuran capaian

kinerja, ada baiknya mengetahui tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Instrumen yang

digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi IP. SAKIP

terdiri dari 4 komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1) Perencanaan Stratejik => RPJMD, Renstra

2) Perencanaan Kinerja => RKPD, RKT/Renja, PK

3) Pengukuran Kinerja => IKU, IKK

4) Pelaporan Kinerja => LAKIP

Menurut PP 8 Tahun 2008 dikatakan bahwa RENSTRA-SKPD minimal memuat:

10

1. Pendahuluan

2. Gambaran Pelayanan SKPD

3. Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI

4. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi & Kebijakan

5. Rencana Program, Kegiatan & Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana IP harus dibawa dan diarahkan. Suatu

gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan yang berisikan cita & citra yg

ingin diwujudkan IP.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh IP agar cita-cita/visi organisasi dapat

tercapai dan berhasil dengan baik dikaitkan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan

Kewenangan organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun dengan

mengacu pada visi dan misi. Dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.

Mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan,

program dan kegiatan.

Kebijakan adalah petunjuk, prinsip-prinsip dasar, dan rambu-rambu penting dengan tetap

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh IP dalam rumusan/penjabaran

yg terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

(tahunan/semesteran/triwulan/bulanan). Dalam penetapan sasaran harus ditetapkan

indikator kinerja sasaran.

2. RPJPN11

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan

Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional

untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005

hingga tahun 2025.

Visi

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk

menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari

indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya

manusianya. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan,

ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk,

termasuk derajat kesehatan. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan

suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan

dan pembagiannya. Bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan

politik, termasuk hukum yang mantap. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada

semua aspek kehidupan.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional

12

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

3. RPJMN

Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden terpilih

yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan

program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Dokumen ini menjadi

acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana

kerjanya.

Visi

Visi Pembangunan Indonesia pada tahun 2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA

YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

Misi

Pertama : melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera

Kedua : memperkuat pilar-pilar demokrasi

Ketiga : memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

Prioritas Pembangunan

Dalam Prioritas Pembangunan, bidang kesehatan merupakan prioritas nasional ketiga dari

14 prioritas nasional. Prioritas Nasional 3 tersebut berbunyi “Kesehatan dengan

penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.”

Substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu

yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan

akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi

dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat

kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118

pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi

24 pada 2014;

2. Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik

pemerintah dan swasta selama 2010-2014;

13

3. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit

berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota

pada 2012 dan 5 kota pada 2014;

4. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di

seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010

5. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh

keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk

keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat

sosial ekonomi serta gender

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi

risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk

miskin

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga

dari 50 persen menjadi 70 persen

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,

Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis dalam Dokumen Renstra

Kementerian Kesehatan, maka disusunlah program-program Kementerian Kesehatan

untuk kurun waktu 2010-2014. Program-program Kementerian Kesehatan 2010-2014

dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

Program Generik tersebut antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya14

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Sedangkan Program Teknis adalah sebagai berikut:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kesimpulan:

Penyusunan Rencana Strategis tersebut telah selaras dengan apa yang telah menjadi

Prioritas Nasional Ketiga dalam RPJMN. Hal ini terlihat dari Rencana Strategis tersebut

telah mengakomodasi program aksi yang telah dicantumkan dalam RPJMN di bidang

kesehatan.

Terdapat satu program generik yaitu “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Kesehatan” yang tidak dirinci secara jelas indikator dan target

yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan Renstra Kementerian

Kesehatan 2010-2014 tidak maksimal. Menurut kelompok kami, jika Kementerian

Kesehatan telah menyusun program seharusnya dirinci juga dengan indikator dan target

pencapaiannya.

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian

Kesehatan 2011 dan 2012

a. Sasaran Strategis

Terdapat 8 sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2010-2014. Namun dalam LAKIP Kementerian Kesehatan Tahun 2011 dan 2012

terdapat 4 tambahan sasaran program/kegiatan di mana tujuannya adalah untuk

mendukung 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan di Renstra.

Adapun sasaran yang terdapat di Renstra adalah sebagai berikut :

15

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar

tingkat sosial ekonomi serta gender

4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka

mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk,

terutama penduduk miskin

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah

tangga dari 50 persen menjadi 70 persen

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal,

Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)

7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sedangkan sasaran program/kegiatan tambahan yang ada di LAKIP adalah sebagai

berikut:

1. Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin

2. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang

kesehatan

3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

Adanya penambahan sasaran program/kegiatan ini tidak ada pengaturannya dalam

Undang-Undang. Menurut kelompok kami, hal penambahan ini merupakan langkah

yang bagus dilakukan jika memang tujuannya adalah untuk mendukung sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

b. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa IP ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna

16

mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan

dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan yang tertera dalam dokumen Renstra

terealisasi pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini dapat kita lihat dalam dokumen Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan yang kemudian dilaporkan dalam

dokumen LAKIP.

Program-program yang dilaksanakan adalah:

1. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

3. Pembinaan Upaya Kesehatan

4. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

6. Kefarmasian dan Alat Kesehatan

7. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

8. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

Dan ada dua tambahan kegiatan dalam program “Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” yang tidak terdapat dalam Renstra yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

2. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

Adapun penambahan dua kegiatan tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas arah

dari tujuan program yang ingin dicapai.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan seperti

tercantum dalam Program Generik Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 tidak

dapat dilaksanakan secara jelas karena tidak diuraikan indikator dan target

pencapaiannya. Oleh karena itu dalam LAKIP 2011 dan 2012 pun tidak

mengakomodir program tersebut.

c. Pencapaian kinerja17

Target dan realisasi kinerja yang tertera dalam pengukuran kinerja dalam LAKIP

2011 dan 2012 mewakili satu program dan kegiatan terkait. Namun dalam

penghitungan target dan realisasi kinerja tersebut tidak terdapat penghitungan

formulanya sehingga tidak dapat terlihat pencapaian tersebut diperoleh dari

penghitungan apa. Kendala yang dihadapi adalah Kementrian Kesehatan tidak

memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat menjadi sumber

formula dalam penghitungan perencanaan target dan pencapaian kinerja.

d. Ketidakinformatifan Data

Dalam LAKIP 2011 dan 2012 terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk

mengakomodir beberapa sasaran. Hal ini telah tampak dari DIPA yang menyusun

program kegiatan tersebut untuk mampu menjawab indikator dari beberapa sasaran

strategis. Hal ini tampak pada dua tabel berikut:

Sasaran Indikator Program Kegiatan

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender

Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi KesehatanMeningkatnya

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Program Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi %Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

72.000 53.152

111.494.217.000

93.111.915.328

83,5

Pemberdayaan 55,00 53,8918

Lainnya Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat program kegiatan yang digunakan

untuk merealisasikan dua sasaran. Hal ini memang tidak ada larangannya dalam

sebuah peraturan. Namun menurut kelompok kami, penyajian Kementerian

Kesehatan seperti ini di dalam LAKIP tidak informatif dan tidak dapat diketahui

realisasi sebenarnya dari setiap sasaran strategis.

e. Ketidaksesuaian Target

Dalam penyajian LAKIP 2011 dan 2012 terdapat dua data target yang tidak sesuai

dengan Rencana Strategis 2010-2014. Ketidaksesuaian tersebut adalah:

1) Dalam penyajian indikator jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan

Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan;

LAKIP 2011 menyajikan data target 463 buah sedangkan dalam data target

dalam Renstra adalah 206 buah.

2) Dalam penyajian indikator jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi,

LAKIP 2012 menyajikan data target 55.500 buah sedangkan data target dalam

Renstra adalah 74.000 buah.

Menurut kelompok kami, ketidaksesuaian data ini menyebabkan tidak validnya data

realisasi yang tercapai dari indikator tersebut.

19