paparan workshop nasional p2spp

8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP

http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 1/22

Satker PNPM-MP Prov. Gtlo

Evaluasi Labsite

Pembangunan PartisipatifTahun Anggaran 2009 &

Persiapan Program Pengembangan SistemPembangunan Partisipatif (P2SPP) Tahun

Anggaran 2010Jakarta, 13-16 Juli 2010



• TUJUAN WORKSHOP

Mengevaluasi pelaksanaan ”labsite”

pembangunan partisipatif tahunanggaran 2009;

Menjelaskan pokok-pokok kebijakan

umum & kebijakan teknis P2SPPtahun anggaran 2010;

Menyusun rencana kerja tindaklanjut pelaksanaan P2SPP tahunanggaran 2010;




PESERTA WORKSHOP Tim koordinasi PNPM-MP Pusat 20

Orang Tim koordinasi Provinsi se-Indonesia lokasi P2SPP 30

Orang Tim koordinasi Kabupaten se-Indonesia lokasi P2SPP 82Orang

NARASUMBER Direktur Kawasan Khusus & Daerah Tertinggal (Bappenas), Syamsul

Widodo

Direktur Kelembagaan & Pelatihan Masyarakat (Ditjen PMD), Eko

Sriharyanto

Kasubdit Pembangunan Partisipatif (Ditjen PMD), Prabawa Eka Soesanta

Tim Koordinasi Lokasi P2SPP National Management Consultant (NMC) Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Sekretariat Pusat PNPM Mandiri Perdesaan





HASIL YANG DIPEROLEH Diharapkan kepada Tim Koordinasi Daerah

dapat memfasilitasi masyarakat dalampenyusunan RPJM-Desa, karena padakenyataannya, masih banyak daerah yang

belum tahu menyusun RPJM-Desa; Kebijakan Pimpinan Daerah dalam setiap

pengalokasian anggaran lebih banyakberorientase pada pembangunan infrastruktur& mengenyampingkan untuk pembangunanpartisipatif;




HASIL YANG DIPEROLEH Sebaiknya setiap usulan-usulan kegiatan

yang digali dari bawah (masyarakat) dapatdiserahkan/disampaikan ke Bappeda,sehingga dapat dideteksi kegiatan-kegiatanyang sudah diusulkan tersebut.

Untuk pembahasan anggaran di DPRD,sebaiknya ada keterwakilan dari RakyatMiskin yang dilibatkan, sehingga

pengalokasian anggaran tersebut akan lebihberpihak pada rakyat miskin;




HASIL YANG DIPEROLEH Perlunya dilakukan pengintegrasian program,

karena selama ini tidak ada sinkronisasi tentang :Kebijakan Pembangunan (Bottom up & top down),Perencanaan ; partisipatif, teknokratis dan politis;

Berhasil tidaknya pelaksanaan P2SPP, maka salahsatu penentu utama adalah faktor ’perilaku’ daripelaku didalamnya;

Konsepsi Integrasi adalah titik temu antara PNPM

Mandiri Perdesaan dengan Musrenbang;


http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 7/22Satker PNPM-MP Prov. Gtlo

HASIL YANG DIPEROLEH Ada 2 kata kunci pengintegrasian, Kesatupaduan

(Proses Perencanaan & Musrenbang) dan

keselarasan (Politis-DPRD, Teknokratis-SKPD & Partisipasi Masyarakat) .

Adanya pengurangan lokasi dan alokasi PNPMtahun anggaran 2011, masih akan diforumkan

antara Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu danSetwapres, sehingga diharapkan setiap daerahsegera memberikan tanggapan yang didukungdata akurat & analisis yang valid (paling lambat 31

Juli 2010).


http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 8/22Satker PNPM-MP Prov. Gtlo

HASIL YANG DIPEROLEH Langkah-langkah yang perlu diperhatikan

pengintegrasian ; (1). Pembagian kewenangan

antara desa dan Kabupaten ; (2). PenyiapanSetrawan ; (3). Peningkatan Kualitas JaringAsmara ; (4). Fasilitasi Pemberian Alokasi DanaDesa (ADD) & (5). Peningkatan Kapasitas

Pemerintah Kabupaten. Diharapkan masyarakat tidak menjadi obyek dari

suatu pembangunan, melainkan menjadi subyek; Perencanaan partisipatif yang baik harus menenuhi

2 syarat ; Metodologi dan Representasi ;




HASIL YANG DIPEROLEH Kegagalan dalam sebuah perencanaan adalah

’kompotensi’ dari yang akan menjalankan. Salah

menempatkan, maka sama saja denganmerencanakan sebuah kegagalan;

Perlunya adanya komitmen daerah dalampengalokasian ADD (Alokasi Dana Desa). Hal ini

sudah diamanatkan dalam Undang-Undang,dimana besarnya ADD tersebut adalah 10% dari’sisa anggaran’ belanja pegawai;

Kader bukan dibentuk , tapi harus ditemukan;




HASIL YANG DIPEROLEH Untuk terlaksananya P2SPP, maka yang harus

diperkuat adalah kesiapan Profil Desa dimasing-

masing daerah; Tahun 2011, Ditjen PMD akan meluncurkan

Program Pilot Project, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan Desa (PPKD),

dimana alokasinya masih dalam tahapperundingan dengan World Bank;

Tahun 2011 akan dimulai PNPM Integrasi diseluruh Indonesia, khususnya bagi lokasi-lokasiP2SPP yang sudah mendapatkan alokasi;




HASIL YANG DIPEROLEH Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)

antara pemerintah Pusat dan Daerah hati-hati jika

tidak direalisasikan, karena sudah ada beberapadaerah yang menjadi temuan BPK dan BPKP untukdimintai pertanggungjawabannya, karena hal inisudah melanggar kode etik Pemerintahan;

Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)P2SPP diserahkan kemasing-masing Kabupatenlokasi P2SPP & terpenting tidak bertentangandengan Pedoman Umum P2SPP yang telahdisusun tim pusat;




HASIL YANG DIPEROLEH Diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan

langkah-langkah dalam melakukan manajemen

pembangunan Partisipatif ; Salah satu kriteria penetapan lokasi P2SPP

adalah setiap daerah harus memiliki BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten; Paling lambat bulan Agustus 2010, setiap daerah

telah selesai melaksanakan pelatihan Setrawan ,dimana tim dari pusat akan melakukan pelatihandimasing-masing lokasi P2SPP;




HASIL YANG DIPEROLEH Anggaran P2SPP disediakan dengan beberapa

alasan ; Mempersiapkan proses integrasi di lokasi

P2SPP ; Memperkuat peran masyarakat terutamadidesa dalam perencanaan pembangunan;Menyediakan ruang/media pembelajaran bagi parapelaku P2SPP;

Direncanakan tahun anggaran 2011, lokasi P2SPP sebanyak 99 Kabupaten diseluruh Indonesia,sedangkan tahun 2010 lokasi P2SPP sebanyak 40

Kabupaten atau 30 Provinsi.




HASIL YANG DIPEROLEH Teknis pencairan dana P2SPP ; Tahap I sebesar

75% dari APBN, Tahap II (100%) dari APBD dan

Tahap III (25%) dari APBN; Jenis Dana Operasional Kegiatan (DOK) pada

lokasi P2SPP antara lain; DOK P2SPP, DOKPNPM-MP; DOK Ruang Belajar Masyarakat(Revisi DIPA-sumber loan) ; PAP (Jika adadisediakan dari APBD);

DOK P2SPP tidak bisa di kelola di Kabupaten dan

harus diserahkan ke Kecamatan;

HASIL YANG DIPEROLEH




HASIL YANG DIPEROLEH Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk tahun

2010 harus memenuhi kriteria Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sehinggadiharapkan kepada Fasilitator Kabupaten(Fasktekab, Faskeu) wajib mendukung

P2SPP selain PNPM-MP. Apabila adaFasilitator yang tidak mendukung, makaSatker Kabupaten berhak dan wajib

melapor ke satker Provinsi untuk tidak lagidiperpanjang kontraknya dengan tembusanSatker Pusat;





HASIL YANG DIPEROLEH Lokasi P2SPP tahun anggaran 2010

sebanyak 40 Kabupaten (13 Lokasi

lama dan 27 lokasi baru), dimana

Lokasi P2PP dimasing-masing

Provinsi, ada 2 hingga 3 Kabupaten; Rakor Provinsi PNPM MP dan

Pelatihan Penyegaran Fasilitator

Kabupaten Tahap II akan dilaksanakanbulan Oktober 2010;




HASIL YANG DIPEROLEH Khusus untuk lokasi baru P2SPP harus

dipastikan DDUPB (apakah lebih dariPagu Pusat atau tidak) ; PenyiapanSetrawan Kabupaten dan Kecamatan ;Fasilitasi Penyusunan PTO (harus disusun

oleh daerah lokasi P2SPP, karena hal inidisebabkan didaerah yang paling tahukondisi daerahnya), sehingga diharapkan

peran Kepala Badan dan PJO Kabupatenserta bagaimana respon Bupati terhadapP2SPP.




HASIL YANG DIPEROLEH Inti dasar dalam penyusunan PTO ada 2 bagian ;

Harus melalui proses Musrenbang dan Usulannyaberdasar pada RPJM Desa;

Dalam penyusunan PTO, Setiap daerah diberikankeleluasaan untuk menamakan PTO. Apakah

namanya Petunjuk Teknis atau pedoman umumdan yang terpenting tidak keluar dari substansiPedum dari Pusat;

PTO yang disusun oleh daerah harus diperdakan

dan ditandatangani oleh Bupati, dimana PTOtersebut harus mengacu pada kondisi daerahmasing-masing.






Perencanaan PNPM dan P2SPP harus

diintegrasikan dengan Musrenbang; Asistensi PTO paling lambat tanggal 31

Juli 2010 melalui Sekretariat

Pengembangan PMD, KompleksBappenas No.D9 Jl. Siaga Raya Kel.Pejaten Barat-Pasar Minggu Jakarta

Selatan 12510 (bapak Ludiro HP 0813 3914 7171) dan (ibu Rina HP 0815

8120 002).

O S




REKOMENDASI Keterlibatan Satker Provinsi dan Tim

Koordinasi Provinsi pada tahap kegiatan

perencanaan, pembinaan dan pengendaliandalam kegiatan P2SPP agar dilakukansecara lebih intensif;

Koordinasi Lintas Sektor yangmengedepankan kepentingan masyarakatdengan dasar pemikiran P2SPP sebagai

jembatan menuju manajemepembangunan menjadi lebih optimal;

O S




REKOMENDASI Pengendalian Program P2SPP yang baik akan

dapat tercapai jika didasari pelaporan yang

bermutu baik dan dilakukan denganmemperhatikan tahap-tahap krusial dalampelaksanaan program secara keseluruhan.

Format laporan disiapkan oleh Tim Pusat dalam

bentuk yang sederhana dengan waktu pelaporansbb;

Untuk jalur structural dari kecamatan kekabupaten tiap bulan dan dari kabupaten ke

Provinsi tiap 3 bulan, serta dari provinsi ke Pusattiap 3 bulan dan untuk jalur fungsional tiap bulansecara berjenjang

paparan workshop nasional p2spp

Documents