Bandung, 26 April 2012

NOKE KIROYAN

Workshop CSRPerguruan Tinggi

Konsep dan Perkembangan CSR

Undang-undang No. 40/2007

Standardisasi CSR dengan ISO 26000

Aplikasi ISO 26000 di Perguruan Tinggi

Teori Stakeholder

Stakeholder Engagement

Laporan Berkelanjutan2

Materi pembahasan

3

Pra – 1950 • Kedermawanan/filantropi pribadi pelaku bisnis

1950-an • Frank Abrams (Standard Oil of New Jersey): “Management’s Responsibility in a Complex World” (HBR 1951)

• Howard R. Bowen:” Social Responsibilities of the Businessman” (1953)

1970-an • Morrell Heald: “The Social Responsibility of Business: Company and Community, 1900 – 1960” (1970)

• Archie B. Carroll:”The Four-Part Model of Corporate Social Responsibility” (1979)

1984 • R. Edward Freeman: “Strategic Management: A Stakeholder Approach “

1987 • Komisi Brundtland (Sidang Umum PBB): Definisi Pembangunan Berkelanjutan

1992 • KTT Bumi (Earth Summit ) di Rio de Janeiro

1997 • John Elkington: Triple Bottom Line/ awal dari Global Reporting Initiative

1999/2000 • The Global Compact dan MDGs

2000-an • Perilaku beretika dalam bisnis (pasca Enron, Tyco, Parmalat dll.)

2005 dst. • Mainstreaming CSR dan konvergensi berbagai konsep tentang CSR/awal dari ISO 26000

2010 • ISO 26000 – Pedoman Tanggung Jawab Sosial diluncurkan (November)

Evolusi Konsep CSR

Definisi Arus Utama CSR

Komitmen dunia usaha untuk

berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi

berkelanjutan

melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan

guna meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan dan

masyarakat luas.

The World Bank Group, 2008

Tanggung jawab sosial menurut ISO 26000

55“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” 2010

Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang

• tercermin secara transparan melalui perilaku etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

• memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan; • mematuhi hukum yang berlaku serta konsisten dengan

norma perilaku internasional; • terintegrasi di dalam organisasinya dan dijalankan dalam

segala interaksinya.

6

Pasal 1 Ayat 3 UU No. 40/2007

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah

komitmen Perseroan

untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun

masyarakat pada umumnya.

7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

adalah komitmen Perseroan untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,

baik bagi Perseroan sendiri, komunitas

setempat, maupun masyarakat pada

umumnya.

Bab I Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL

2) TJSL sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) merupakan

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yg pelaksanaannya dilakukan dg memperhatikan

kepatutan dan kewajaran

3) Perseroan yg tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan

Peraturan Pemerintah

Bab V Pasal 74

8

Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

The United Nations Global Compact Hak Azasi

Manusia1. Mendukung dan

menghormati perlindungan hak azasi manusia

2. Menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM

Standar Perburuhan

3. Kebebasan berserikat dan pengakuan hak negosiasi kolektif

4. Penghapusan kerja paksa

5. Penghapusan kerja oleh anak

6. Menghilangkan diskriminasi di tempat kerja

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999/2000

Lingkungan Hidup

7. Mendukung perlakuan terhadap lingkungan yang berhati-hati

8. Mendukung tanggung jawab atas lingkungan yang lebih besar

9. Mendorong pemakaian teknologi ramah lingkungan

Anti-Korupsi

10. Melawan semua

bentuk korupsi,

termasuk

pemerasan dan

penyuapan

9

Millennium Development Goals (MDGs)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000

GOAL 1 – Menghapuskan kemelaratan dan kelaparan

GOAL 2 – Pendidikan dasar bagi semua

GOAL 3 – Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita

GOAL 4 – Mengurangi tingkat kematian kanak-kanak

GOAL 5 – Memperbaiki kesehatan ibu

GOAL 6 – Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

GOAL 7 – Memastikan keberlanjutan lingkungan

GOAL 8 – Membentuk kemitraan global untuk pembangunan

10

Teori Pemangku Kepentingan

Kelompok atau perorangan yang dapat berdampak atau terdampak oleh pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan.

11“Strategic Management: A Stakeholder Approach” – R. Edward Freeman, 1984

Annex: Examples of voluntary initiatives and tools for social responsibility

Sustainable development

Recognizing social responsibility

Stakeholder identification and engagement

Organizational governance

Related actions and expectations

Human rights

Labor practices

The Environ-

ment

Fair operating practices

Consumer issues

Community involvement/development

Practices for integrating social

responsibility throughout an organization

The relationship of an organization’s

characteristics to SR

Understanding the social responsibility of the organization

Reviewing and improving an organization’s actions and

practices related to SR

Enhancing credibility

regarding SR

Voluntary initiatives for social

responsibility

Communication on social

responsibility

Scope Clause 1Guidance to all types of organization regardless of their size or location

Definition Clause 2Terms, abbreviations and abbrev. Terms

UnderstandingSocial Clause 3ResponsibilityHistory, Characterist-ics, Relationship between SR and Sustnble. Developmt.

Principles of Social Clause 4Responsibility• Accountability• Transparency• Ethical Behavior• Respect for

stakeholder interests• Respect for rule of

law• Respect for internat’l

norms of behavior• Respect for human

rights

Two fundamental practices of social responsibility

Social resp. core subjects

Integrating social responsibility throughout an organization

Clause 5

Clause 6

Clause 7

Skema ISO 26000

12

Bibliography: Authoritative sources and additional guidance

“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” International Organization for Standardization, 2010

Pembangunan Berkelanjutan

Per

tum

bu

han

E

kon

om

i

Kem

aju

an

So

sial

Pel

esta

rian

L

ing

kun

gan

“The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century ,” IUCN, 2006

Pembangunan Berkelanjutan: Tiga Pilar

13

“Corporate Social Responsibility and Universities” – Mehran Nejati & Azadeh Shafaei (Universiti Sains Malaysia, Penang) , Yahar Salamzadeh & Mohammadreza Daraei (Payam Noor University Tehran), 2010

Mengapa Perguruan Tinggi perlu menerapkan CSR

Hal-hal diatas membentuk kontrak sosial antara PT dengan pemangku kepentingannya yang menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab sosial dan

membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingannya

Masyarakat dan para pemangku kepentingan juga memberikan “license to operate” yang memungkinkan organisasi (PT) tetap menjalankan kegiatannya

Oleh karena itu PT harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya yang menyediakan berbagai sumber daya seperti modal,

pelanggan, karyawan, materi dan legitimasi

PT dapat berdampak secara signifikan terhadap lingkungannya, banyak PT telah menjelma menjadi kota kecil dengan pergerakan lalu-lintas ramai, konsumsi material

dan kegiatan yang kompleks

• Diversity

• Employment benefits and compensation• Learning and development• Providing healthy work/life balance

• Preserving environment• Offering specific academic programs

• Responsible involvement in the public• Promoting social responsibility

• Providing sufficient information for current and prospective students

• Providing grants for community projects• Providing fund and support to generate and preserve

affordable housing

CSR di Perguruan Tinggi mengacu kepada ISO 26000• Accountability• Transparency• Providing facts and figures

Organizational Governance

Human Rights

Labor Practices

The Environment

Fair Operating Practices

Student Issues

Community Involvement and Development

“Corporate Social Responsibility and Universities” – Mehran Nejati & Azadeh Shafaei (Universiti Sains Malaysia, Penang) , Yahar Salamzadeh & Mohammadreza Daraei (Payam Noor University Tehran), 2010

16

Principle 1 | Purpose: We will develop the capabilities of students to be future generators of sustainable value for business and society at large and to work for an inclusive and sustainable global economy.

Principle 2 | Values: We will incorporate into our academic activities and curricula the values of global social responsibility as portrayed in international initiatives such as the United Nations Global Compact.

Principle 3 | Method: We will create educational frameworks, materials, processes and environments that enable effective learning experiences for responsible leadership.

Principle 4 | Research: We will engage in conceptual and empirical research that advances our understanding about the role, dynamics, and impact of corporations in the creation of sustainable social, environmental and economic value. Principle 5 | Partnership: We will interact with managers of business corporations to extend our knowledge of their challenges in meeting social and environmental responsibilities and to explore jointly effective approaches to meeting these challenges.

Principle 6 | Dialogue: We will facilitate and support dialog and debate among educators, students, business, government, consumers, media, civil society organisations and other interested groups and stakeholders on critical issues related to global social responsibility and sustainability.

Principles of Responsible Management Education

UN Global Compact Leaders Summit , Geneva, 2007

“The Pyramid of Corporate Social Responsibility – Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders ,” - Carroll, A. B., Business Horizons No. 34, 1991

Identifikasi

Siapa saja pemangku

kepentingan kita?

Analisis

Apa kepentingan

mereka?

Peluang dan tantangan apa yang

kita hadapi dari para pemangku kepentingan?

Engage-ment

Apa tanggung jawab sosial kita

kepada para pemangku

kepentingan?

Langkah strategis atau keputusan apa harus diambil untuk

menangani tanggung jawab

tadi?

Unsur-unsur Stakeholder Management

17

Identifikasi Pemangku Kepentingan

18

Terhadap siapakah kita memiliki kewajiban berdasarkan hukum?

Siapa dapat terdampak positif atau negatif oleh kegiatan atau keputusan organisasi?

Siapa pernah menyampaikan kekhawatiran tentang suatu isu atau dampak?

Siapa pernah terlibat di masa lalu waktu kekhawatiran serupa ditindak lanjuti?

Siapa dapat membantu organisasi dalam mengatasi dampak-dampak tertentu?

Siapa dapat menghambat kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan penting?

Siapa akan dirugikan apabila dikecualikan dari interaksi dengan organisasi?

Siapa di dalam rantai pembentukan nilai ekonomi (value chain) akan terdampak?

Siapa dapat berdampak terhadap reputasi organisasi?

Siapa dapat mempengaruhi kebijakan dan kerangka peraturan di ranah organisasi berkiprah?

Siapa dapat berdampak terhadap sistim nilai organisasi?

“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” 2010

“The Primordial Stakeholder: Advancing the Conceptual Consideration of Stakeholder Status for Natural Environment .,” Journal of Business Ethics, Vol. 49 - Driscoll, C. and Starik, M. 2004

“The Natural Environment as a Primary Stakeholder: the Case of Climate Change,” Business Strategy and the Environment, Aug - Haigh, N. and Griffiths, A. 2007

Legi

tim

acy Proxim

ity

Urgen

cyPower

3 3

3 3

4 22

2

2

11

11

0 = Bukan Pemangku Kepentingan

1 = Pemangku Kepentingan Laten

2 = Pemangku Kepentingan yang Berharap

3 = Pemangku Kepentingan yang Definitif

4 = Pemangku Kepentingan Primer

Atribut dan Tipologi Pemangku Kepentingan

19

Contoh analisis pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan Kategori Keku-atan

Legiti-masi Urgensi Kede-

katanScore(/20)

Bupati pr 5 5 5 5 20

BAPPEDA pr 4 5 5 5 19

BPN pr 4 5 5 5 19

BAPEDALDA pr 3 5 5 5 18

Desa Pinang de 2 4 5 3 14

Sura (tokoh Informal) de 5 5 2 3 15

Paguyuban warga (berkedudukan di Jakarta) la 1 1 1 2 5

Kelompok pemuda desa de 4 5 1 5 15

20Cuplikan dari Stakeholder Analysis yang dilakukan Kiroyan Partners di salah satu kawasan tambang, 2009

Stakeholder Engagement

21

Stakeholder engagement merupakan dialog antara suatu organisasi dengan satu atau lebih pemangku kepentingannya.

Stakeholder engagement bentuknya beragam – dapat sebagai awal respon suatu organisasi kepada satu atau lebih pemangku kepentingannya dan dapat bersifat informal atau formal.

Stakeholder engagement harus bersifat interaktif dan ber-tujuan untuk memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka – cirinya yang terpenting adalah komunikasi dua arah.

“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” International Organization for Standardization, 2010

Tingkatan Engagement Metoda EngagementKonsultasiEngagement dua arah yang terbatas: organisasi ybs. bertanya, pemangku kepentingan menjawab

• Survey• Focus group• Pertemuan dengan stakeholder yang terbatas• Rapat umum• Lokakarya• Umpan balik secara online• Panitia penasehat

Negosiasi • Perundingan kolektif dengan pekerja melalui serikat pekerja

PelibatanEngagement dua arah atau multi arah: pembelajaran oleh semuanya tetapi organisasi dan pemangku kepentingannya bertindak sendiri-sendiri

• Forum multi-stakeholder• Kelompok penasehat• Proses pencapaian lonsensus• Proses pengambilan keputusan secara partisipatif• Focus group• Umpan balik secara online

KerjasamaEngagement dua arah atau multi arah : pembelajaran, pengambilan keputusan dan aksi bersama

• Proyek bersama• Usaha bersama• Kemitraan• Prakarsa bersama

PemberdayaanBentuk akuntabilitas baru: keputusan dan tata kelola (governance) diserahkan kepada pemangku kepentingan;

• Integrasi pemangku kepentingan di dalam governance, strategi dan manajemen operasional

Tingkatan dan Metoda Stakeholder Engagement

AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011 22

Laporan Berkelanjutan

23

INKLUSIVITAS - mendorong organisasi untuk mengidentifikasikan para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi ybs. telah merespon kebutuhan mereka

RELEVANSI – mewajibkan pelaporan tentang masalah-masalah dan indikator-indikator yang akan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan secara substantif

KELENGKAPAN - mengharuskan diberikannya informasi yang lengkap agar para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dalam periode yang dilaporkan

“The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility” – Andrew Crane et al, 2008

Dari segi kelengkapan cakupan dan pengaruh dalam penetapan pedoman pelaporan , Global Reporting Initiative (GRI) saat ini menjadi standar de facto untuk Laporan Berkelanjutan, dan prinsip-prinsipnya menunjukkan orientasi kepada pemangku kepentingan yang sangat menonjol:

TERIMA KASIH

PT KOMUNIKASI KINERJAMenara Karya, 10th Floor Suite HJl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.

1-2Jakarta 12950 – INDONESIA

T: +6221 5794 4694F: +6221 5794 4696

info@kiroyan-partners.comwww.kiroyan-partners.com