pengembangan ketenagalistrikan...

Pengembangan Ketenagalistrikan

Nasional

Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Palangkaraya, Agustus 2015

Rapat Koordinasi

1

2

I. PENGANTAR

II. KEBIJAKAN NASIONAL

III. KALTENG

IV. PENUTUP

Hubungan Perencanaan

3

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PERENCANAAN

TATA RUANG

PERENCANAAN

SEKTORAL

Nasional

Provinsi

Kabupaten/

Kota

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJPD)

RENCANA KERJA

PEMERINTAH (RKPD)

RENCANA

TATA RUANG

NASIONAL

RENCANA

TATA RUANG

PROVINSI

RENCANA

TATA RUANG

KABUPATEN/KOTA

JARINGAN

INFRASTRUKTUR

ANTARPULAU

DAN ANTAR-

PROVINSI

JARINGAN

INFRASTRUKTUR

ANTARKABUPATEN

ANTARKOTARENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJPD)

RENCANA KERJA

PEMERINTAH (RKPD)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJP)

RENCANA KERJA

PEMERINTAH (RKP)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJMN)

JARINGAN

INFRASTRUKTUR

ANTARKECAMATAN

(RUKN & RUPTL)

(RUKD DAN RUPTL)

(KEN & RUEN)

(RUED)

Tahapan Sasaran RPJMN dalam

RPJPN 2005-2025

4

RPJM 4(2020-2024)

Menata kembali NKRI, membangunIndonesia yang amandan damai, yang adildan demokratis, dengan tingkatkesejahteraan yang lebih baik.

RPJM 2(2010-2014)

Memantapkanpenataan kembaliNKRI, meningkatkankualitas SDM, membangunkemampuan iptek, memperkuat dayasaing perekonomian

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil danmakmur melaluipercepatanpembangunan di segala bidang denganstrukturperekonomian yang kokoh berlandaskankeunggulankompetitif.

RPJM 1(2005-2009)

RPJM 3(2015-2019)

Memantapkan pem-bangunan secaramenyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keunggulankompetitifperekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, sertakemampuan iptek

Landasan Hukum Kebijakan Sektor

UUD 1945

PASAL 33 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5)

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

2. Landasan Kebijakan Nasional

3. Landasan Operasional

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri**)

UU No. 22 Tahun 2001

Tentang Migas*)

UU No.27 Tahun

2003 Tentang

Panas Bumi

UU No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan

Batubara

UU No.30 Tahun

2009 tentang

Ketenagalistrikan

1. Landasan Konstitusional

PP 79/2014 - KEN

PP 14/2012 jo 23/2014 – Usaha Penyediaan TL

PP 42/2012 – Jual Beli Listrik Lintas Negara

PP 62/2012- Usaha Jasa Penunjang

5

Trisakti dan NawacitaVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi dg mengamankan SD maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju, berkeimbangan dan

demokratis berlandaskan negara

hukum.

Politik LN bebas aktif dan

memperkuat jati diri sebagai negara

maritim

Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsaberdaya saing

Indonesia menjadi negaramaritim yg mandiri, maju, kuatdan berbasiskan kepentingan

nasional

Masyarakat yg berkepribadian

dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi

rasa aman pada seluruh WN

Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-

kratis dan terpercaya

Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat

daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

Akan menolak Negara lemah

dengan melalukan reformasi sistem

penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia

Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,

Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan mening-katkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg

menggerak-kan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

Akan melakukan revolusi karakter bangsa

Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan

memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)

1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)

2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4)

3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8)

4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7)

6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)

7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11)

8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)

9. Melindungi danmemajukan hak-hak masyarakatadat (6)

10. Pemberda-yaanPerempuan dalampolitik danpembangunan (7)

11. Mewujudkansistem danpenegakan hukumyang berkeadilan(42)

12. Menjalankanreformasi birokrasidan pelayananpublik (5)

1. Dedikasikanpembangunan kualitasSDM

2. Membangun ke-daulatanpangan berbasisagribisnis kerakyatan

3. Mendedikasikan

program u/ mem-bangun daulatenergi berbasiskepentingan nas.

4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasimewajibkan CSR &/atausaham u/ masyarakatlokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitaspengusaha nasional(trmsuk penambangrakyat) dlm penge-lolaantambang berkelanjutan.

5. Membangunpemberdayaanburuh

6. Membangunsektorkeuanganberbasisnasional

7. Penguataninvestasidomestik

8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara

9. Membanguninfrastruktur

10. Membangunekonomi maritim

11. Penguatansektor kehutanan

12. Membanguntata ruang danlingkunganberkelanjutan

13.Membangunperimbanganpembangunankawasan

14.Membangunkarakter danpotensi wisata

15.Mengembangkankapasitasperdagangannasional

16.Pengembanganindustrimanufaktur

1. Berkomitmen mewujudkan

pendidikan sbg pembentuk karakter

bangsa

2. Akan memperteguh kebhinekaan

Indonesia dan memperkuat

restorasi sosial

3. Akan membang

un jiwa bangsa melalui

pemberdayaan

pemuda dan olah

raga

Slide - 66

STRATEGI PEMBANGUNAN 2015-2019

NORMA PEMBANGUNAN

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum

Keamanan dan

KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)

Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4)

Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan

Kelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah,

tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.

4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

7

Sasaran/Target Peran PDRB per Wilayah

2015-2019

8

No. WilayahPeran PDRB Wilayah (%)

Tahun 2013Peran PDRB Wilayah (%)

Tahun 2019

1 Sumatera 23,8 24.6

2 Jawa 58,0 55,1

3 Kalimantan 8,7 9,6

4 Sulawesi 4,8 5,2

5 Bali Nustra 2,5 2,6

6 Maluku Papua 2,2 2,9

Nasional 100,0 100,0

Keterangan :

Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019

Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Sistem Ketenagalistrikan

Sumber: PT. PLN

Yang terdiri dari 7 sistem interkoneksi listrik dan lebihdari 500 sistem kecil yang terpisah.

100% PLN

100% PLN

Customers

RegulatedTarrif

9

Struktur Industri Ketenagalistrikan

• Walaupun UU 30/2009 telah membuka kesempatan bagi non-PLN untuk

berperan serta dalam penyediaan listrik namun sampai saat:

– masih ‘sentralistik’ dengan rentang kendali (span of control) yang

terlalu luas sehingga mempengaruhi ‘kecepatan’ implementasi

pembangunan.

10

Industry Structure Comparison

Belajar dari PLN Batam

• PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) dengan status sebagai anak

perusahaan PT PLN (Persero) merupakan perusahaan swasta yang memiliki kewajiban

menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum dari hulu sampai hilir khusus di

Batam mulai tahun 2000. PLN Batam hampir 100% sahamnya dimiliki oleh PT PLN.

• Sebagai wilayah usaha tersendiri, tarif yang disediakan oleh PT PLN Batam tidak

mengikuti TDL nasional dengan tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat.

• Fuel mix PLN Batam: 70% gas bumi dan 30% batubara. Dengan rasio elektrifikasi yang

mencapai sekitar 90%.

Kondisi Umum -- 2014

53.585 MW

Total Kapasitas Terpasang Pembangkit (2014)

(PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)

199 TWh

Konsumsi Energi Listrik (2014)

84,35%

Rasio Elektrifikasi Nasional (2014)

Pangsa BBM pada Energi

Mix untuk Pembangkit

Tenaga Listrik

11,65 %

Produksi Tenaga Listrik

(2014)*)

228 TWh

Sumber: KESDM * Hanya dari PLN dan IPP12

: - 122,12 TWh

- 4200 kWh/kapita

: 99,4%

: - 988,92 TWh

- 7753 kWh/kapita

: 100%

MALAYSIA (2012) JAPAN (2012)

Perkembangan Rasio Elektrifikasi

13Sumber: DJK, KESDM

Energy Policy

14

National Energy Policy ---- Government Regulation No. 79 Year 2014

Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

Ketenagalistrikan Nasional 2015-2019

1. Peningkatan pelayanan ketenagalistrikan

nasional termasuk wilayah perdesaan,

terpencil dan perbatasan melalui peningkatan

kapasitas (availability), jangkauan

(accessibility), dan kualitas (acceptability)

pasokan tenaga listrik serta dengan

memperbesar peran badan usaha.

2. Peningkatan optimalisasi bauran energi untuk

ketenagalistrikan:

– kebijakan Domestic Market Obligation

(DMO ) terutama produksi gas dan

batubara nasional untuk ketenagalistrikan.

– pemanfaatan energi terbarukan.

3. Kebijakan harga yang tepat dengan

pengalihan subsidi energi (listrik) yang

konsumtif ke sektor produktif untuk percepatan

infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

15

1. Peningkatan peningkatan kapasitas dan

kualitas pasokan ( 1)

WilayahPertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Sumatera 5.7 6.2 6.5 7.0 7.6Jawa-Bali 5.7 6.5 7.1 7.4 7.8Nusa Tenggara 4.6 7.3 7.6 8.2 9.2Kalimantan 5.0 5.9 6.1 6.9 7.6Sulawesi 7.4 7.6 8.2 8.9 9.1Maluku 6.5 6.9 7.8 8.0 8.2Papua 11.7 13.2 16.0 17.2 17.3

Wilayah

Penambahan Kapasitas (GW)

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 *

Sumatera 0,45 0,95 1,60 2,50 3,50 9,00

Jawa-Bali 1,00 2,21 3,91 5,79 8,00 20,1

Nusa Tenggara 0,02 0,07 0,12 0,19 0,28 0,68

Kalimantan 0,07 0,20 0,35 0,53 0,75 1,90

Sulawesi 0,14 0,30 0,51 0,75 1,00 2,70

Maluku 0,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,28

Papua 0,02 0,04 0,07 0,10 0,13 0,36

*) = Kebutuhan peningkatan kapasitas daya listrik 2015-2019 sekitar 35,8 GW (Bila termasuk yang on going mencapai sekitar 42 GW).

a) Perkiraan kebutuhan peningkatan kapasitas daya listrik per wilayah

tahun 2015-2019.

16


kualitas pasokan (2)

Sumatera Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Nusa TenggaraJava-Bali

Sumatera:PLN : 1,1 GWIPP : 7,9 GWTotal 9,0 GW

Jawa-Bali:PLN : 5,0 GWIPP : 16,9 GWTotal : 20,9 GW

Kalimantan:PLN : 0,9 GWIPP : 1.0 GWTotal : 1.9 GW

Sulawesi:PLN 2,0 GWIPP 0,7 GWTotal 2,7 GW

Nusa Tenggara:PLN : 0,67 GWIPP : 0,03 GWTotal : 0,70 GW

Papua:PLN : 0,22 GWIPP : 0,12 GWTotal : 0,41 GW

Maluku:PLN : 0,26 GWIPP : 0,02 GWTotal : 0,28 GW

Indonesia:PLN : 10,2 GWIPP : 25,7 GWTotal : 35.9 GW

Sumber: PT. PLN

b) Perkiraan kebutuhan peningkatan kapasitas daya listrik per wilayah

tahun 2015-2019

17



c) Percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW 2015-2019

Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 - 93,6 GW

Rasio Elektrifikasi 96,6 persen

Konsumsi Listrik Per Kapita 1200 kWh

2014 Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW*

Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen*

Konsumsi Listrik Per Kapita 843 kWh

Perkiraan Kebutuhan Investasi:

• TOTAL : Rp1,189 T

• PLN : Rp609 T

• Swasta : Rp580 T

2019

Pertumbuhan Ekonomi6-7 persen

Tambahan Infrastruktur:

• Pembangkit: 42,9 GW

• Tahap Rencana : 35,5 GW

• Tahap Konstruksi : 7,4 GW

• Transmisi: ±46,6 ribu kms

• Gardu Induk: 105 GVA

*) = Perkiraan pertengahan tahun 2014, Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 81,5 %, realisasi setelah disurvey ulang awal tahun 2015 telah mencapai 84,35 %, dan untuk pembangkit perkiraan awal 50,7 GW, hasil survey tahun awal tahun 2015 telah mencapai 53,4 GW 18



c) Percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW 2015-2019 (cont’d)

19

Kebutuhan Pendanaan PT

PLN

Ketersediaan Pendanaan PT

PLN Saat Ini

Gap Rp352,1 T

Pinjaman langsung dengan Jaminan

Pinjaman Komersial

PMN Baru

Margin

Gap Pendanaan: Rp352,1 T

* PMN: Penyertaan Modal Negara** Margin untuk PSO sebesar 7%, dengan perkiraan cash inflow sebesar Rp1854 T (termasuk subsidi)

Kebutuhan vs Ketersediaan Pilihan Sumber Pendanaan



• Partisipasi pengembang swasta dalam peningkatan pelayanan

ketenagalistrikan nasional akan terus meningkat. Dalam program

percepatan 35 GW, sekitar 25 GW (71%) merupakan proyek

pengembang swasta.

• Permasalahan umum yang terjadi dalam pengembangan listrik swasta

diantaranya adalah pembebasan lahan, financial close, penjaminan

pemerintah (government guarantee).

• Khusus untuk pembangunan pembangkit dengan skema KPS terdapat

empat proyek yang saat ini sedang berjalan.

d) Peningkatan Peran Swasta

20



• Untuk mendorong peningkatan peran serta swasta, Pemerintah melalui

Permen ESDM No.3 tahun 2015 menetapkan harga patokan tertinggi

untuk swasta/IPP (Independent Power Producer) dan Excess Power.

Dengan demikian, diharapkan negosiasi harga antara PLN dengan IPP

menjadi lebih mudah, dan tidak memerlukan persetujuan Menteri ESDM.

d) Peningkatan Peran Swasta (cont’d)

21



• Investasi peran badan usaha tidak hanya di sisi hulu (pembangkitan)

namun dapat juga di sisi hilir (distribusi) seiring dengan telah keluarnya

Permen ESDM No. 1 tahun 2015 tentang pemanfaatan bersama jaringan

transmisi dan distribusi tenaga listrik.

• Skema pemanfaatan bersama:

d) Peningkatan Peran Swasta (cont’d)

SKEMA 2

SKEMA 4

Pabrik

PT X

PT X

PT A

SKEMA 3

22

2. Peningkatan optimalisasi bauran energi(1)

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019*

Peningkatan Produksi Sumberdaya Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 421 400

Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% (101 juta ton) 60% (240 juta ton)

Kebutuhan Batubara untuk pembangkit listrik rata-rata adalah sekitar 3.500 ton/tahun/MW.

Pada tahun 2014 produksi batubara nasional diperkirakan mencapai sekitar 421 juta ton/tahun

dan sekitar 90 juta ton/tahun untuk 25,3 GW PLTU (54 % dari total pembangkit).

Dengan tambahan PLTU sekitar 25 GW (dari total 42 GW) pada kurun 2015-2019, maka kebutuhan

batubara untuk PLTU menjadi sekitar 176 juta ton/tahun (dari total produksi 240 juta ton/tahun).

Sisanya sebesar 64 juta/tahun untuk kebutuhan lainnya (selain pembangkit listrik)

a) Kebijakan pemanfaatan energi primer dalam negeri (batubara dan gas bumi)

23


• Pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik memiliki dua arti penting:

– menyehatkan bauran energi nasional

– mengurangi subsidi listrik

• Melalui kebijakan domestic market obligation, porsi pemanfaatan gas bumi dalam negeri

terus meningkat. Pada tahun 2013, porsi gas bumi untuk domestik telah lebih banyak

daripada porsi untuk ekspor. Pada akhir tahun 2019 diharapkan 64% produksi gas bumi

nasional dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

• Permasalahan klasik untuk

memanfaatkan gas bumi bagi

kepentingan domestik adalah (i)

kontrak jangka panjang; (ii)

keterbatasan infrastruktur gas DN.

24

a) Kebijakan pemanfaatan energi primer dalam negeri (batubara dan gas bumi)


• Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT)

sampai saat ini masih terbatas yaitu sekitar 4500 MW.

• Dalam lima tahun ke depan diharapkan kapasitas tersebut akan meningkat menjadi

sebesar 7500 MW terutama melalui pemanfaatan panasbumi, hidro, dan surya.

• Sampah kota merupakan salah satu sumber energi terbarukan sebagaimana dalam

Permen ESDM No. 19 Tahun 2013.

b. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan

25


• FiT in untuk Tariff Solar PV

• FiT untuk PLTA

• FiT untuk Biomassa

b. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (cont’d)

26

No. Energi Harga Pembelian

Tegangan Menengah

1. Biomassa Rp. 975,- / kWh X F

2. Biogas Rp. 975,- / kWh X F

Tegangan Rendah

1 Biomassa Rp. 1.325,- / kWh X F

2 Biogas Rp. 1.325,- / kWh X F

Faktor insentif (F):• Wilayah Jawa, Bali, Sumatera : F = 1• Wilayah Kalimantan, Sulawesi , NTB dan NTT : F = 1,2• Wilayah Maluku dan Papua : F = 1,3

3. Pengalihan Subsidi Energi (Listrik)

• Subsidi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 subsidi

listrik diperkirakan akan mencapai Rp. 107,1 triliun. Angka tersebut merupakan peningkatan

sebesar 900% lebih dari subsidi tahun 2005 (jangka waktu hanya ± 10 tahun).

• Faktor yang mempengaruhi Subsidi Listrik secara garis besar dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor,

yaitu (i) BPP+Margin dan (ii) Pendapatan. Faktor BPP dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yaitu

besarnya biaya penyediaan energi primer dan komposisi energy mix pada pembangkitan.

• Langkah-langkah utama untuk mengurangi subsidi: (i) pengurangan losses non-teknis; (ii)

pengurangan pemakaian BBM; dan (iii) upaya penghematan pemakaian listrik.

• Mulai Mei 2014 pemerintah melakukan

menyesuaikan tarif listrik melalui Permen

ESDM No. 9/2014 dengan kenaikan

bertahap (setiap dua bulan sekali). Selain

itu, diperkenalkan juga mekanisme tariff

adjustment setiap bulan untuk golongan

tarif R-3/TR, B-2/TR, B-3/TM, dan P-1/TR.

27

Isu-Isu Penting

28

1 Debottlenecking

1. Percepatan Pengadaan 2. Terkait dengan penyediaan lahan. 3. Kemudahan perijinan misal izin untuk, penggunaan kawasan, dan

IMB.4. Fasilitasi penyediaan energi primer (terutama gas) untuk pembangkit

listrik5. Isu kriminalisasi pelaksana proyek.6. Koordinasi lintas sektor* .

* bahkan untuk membangun kabel listrik bawah tanah yang melintasi jalur KA masih menjadi hambatan besar

2 Kebijakan Harga

1. Penetapan tarif listrik yang lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan.2. Kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran3. Feed-in tariff yang lebih menarik untuk mendorong EBT

3Pendanaan dan

Resiko

1. Kebutuhan fasilitasi untuk penjaminan pemerintah2. Penyertaan modal pemerintah untuk menyehatkan keuangan BUMN 3. Pembagian resiko yang lebih setara terutama resiko hulu di sektor

energi (misal untuk eksplorasi panasbumi)4. Regulasi yang mendorong pinjaman langsung (direct lending) ke

BUMN.

Peran Pemerintah Daerah

• Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk menjaminkelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

• Berbagai izin yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah masihdirasakan terlalu lama dan banyak. Misalnya:

1. Izin prinsip dari Pemda

2. Izin lokasi/penetapan lokasi dari Pemda

3. Rekomendasi pembangunan jetty (untuk PLTU)

4. Izin lingkungan dari Pemda (BPLHD)

5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

6. Izin Pemanfaatan/Penggunaan Sempadan Pantai

7. Izin Pengambilan Air Permukaan/Mata Air (IPAP/MA)

8. Izin Ganguan / HO

9. Izin MendirikanBangunan

10. Izin Tempat Usaha

11. Izin Usaha Industri

29

Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan (1)

30

30

Sumber: PT. PLN

Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan (2)

31

Kondisi dan Rencana Pembangunan di

Kalteng

32*) Sumber : RUPTL 2015-2024

PENUTUP

• Sampai saat ini tingkat layanan ketenagalistrikan masih belum memadai yang ditandai dengan krisis listrik di berbagai daerah.

• Pemerintah terus mengupayakan terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat dengan melakukan upaya percepatan pembangunan pembangkit beserta jaringan transmisi dan distribusinya, penetapan kebijakan harga yang tepat, mendorong bauran energi yang lebih sehat, dan mengikutsertakan peranserta masyarakat.

• Kehandalan sistem ketenagalistrikan Kalimantan Tengah masih perlu ditingkatkan karena belum tersedianya kapasitas pasokan yang mencukupi baik untuk kebutuhan individu maupun dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

• Penyediaan listrik di Kalimantan Tengah perlu untuk memanfaatkan energi setempat yang tersedia terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terpencil (distributed generation) untuk melengkapi sistem interkoneksi yang masih terbatas.

• Perlu upaya perkuatan kelembagaan daerah (Pemkot dan Pemprov) karena memiliki peran yang dominan dan penting. Seperti: (1) Penyusunan perencanaan pembangunan ketenagalistrikan daerah; (2) Penyusunan regulasi pembangunan ketenagalistrikan daerah; dan (3) Intervensi pendanaan pemerintah daerah.

• Model wilayah usaha khusus seperti PLN Batam & Tarakan dapat menjadi alternatif untuk perluasan jangkauan ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah.

33

Terima Kasih

34

Directorate of Energi, Telecommunication and Informatics4th Floor, Main Building, BAPPENASJl. Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta 10310Tel/Fax: (021) 391 2422

[email protected]://yusufsuryanto.blogspot.com

“when you talk, you’re repeating what you already know, but if you listen, you may learn something new”

PT Cikarang Listrindo- Kawasan Industri Jababeka

Tahap I, II, dan III di Kabupaten

Bekasi

WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK(s.d. Februari 2015)

PT Tatajabar Sejahtera- Kawasan Industri Kota Bukit Indah ,

Kabupatn Karawang dan

Kabupaten Purwakarta

PT PLN Batam- Pulau Batam dan sekitarnya, kecuali

yang ditetapkan Pemerintah sebagai

wilayah usaha bagi badan usaha

lainnya atau koperasi

PT Krakatau Daya

Listrik- Kawasan Industri Krakatau,

Kota Cilegon

PT Kariangau Power- Kawasan Industri Kariangau,

Kota Balikpapan

PT Bekasi

Power- Wilayah PT

Gerbang Teknologi

Cikarang di

Kabupaten Bekasi

PT PLN Tarakan- Kota Tarakan

Selainnya adalah Wilayah Usaha

PT PLN (Persero). Penetapan

Wilayah Usaha tercantum pada

IUPL No. 634-12/20/600.3/2011

tgl. 30 September 2011

PT Batamindo Investment

Cakrawala- Kawasan Industri Batamindo Kota

Batam

PT Dian

Swastatika

Sentosa –Serang

Mill- Wilayah Pabrik PT

Indah Kiat Pulp &

Paper di Kabupaten

Serang

PT Makmur Sejahtera Wisesa- Kawasan Operasional PT Adaro Kabupaten

Tabalong Kalimantan Selatan

PT Dian Swastatika

Sentosa –

Tangerang Mill- Wilayah Pabrik PT Indah

Kiat Pulp & Paper di Kota

Tangerang Selatan

PT Tunas Energi- Kawasan Industri Tunas, Kota Batam

PT Krakatau Posco Energy- Kawasan Krakatau Posco, Kota

Cilegon

PT Mabar Elektrindo- Kawasan Industri Medan

PT United Power- Kawasan Industri Kaliwungu,

Kabupaten Kendal

PT Soma Dya Utama- Kawasan Pulau Karimun Zona I,

Kabupaten Karimun

PT Karimun Power

Plant- Kawasan Pulau Karimun Zona II,

Kabupaten Karimun

PTPN III- Kawasan KEK Sei Mangke,

Kabupaten Simalungun

Sudah Operasi

Belum Operasi

PT Sumber Alam SekurauArea Pertambangan PT Pesona Khatulistiwa

Nusantara, Kabupaten Bulungan

PT Bakrie PowerKawasan Industri Kimia PT Batuta

Chemical Industrial Park Kabupaten Kutai

Timur

PT Dwi Maharani-Nadi Kuasa Bersekutu

Sdn. Bhd. Joint Venture- Desa Semelinang Tebing, Kec. Peranap, Kab. Inhu, Riau

PT Panbil Utilitas Sentosa- Kawasan Industri Panbil, Kota Batam

35

Tarif Tenaga Listrik

36

: penyesuaian tarif tenaga listrik 2014

: rencana penerapan tariff adjsutment tahun 2015

: penerapan tariff adjsutment tahun 2014

* Sumber: KESDM

Pengembangan Pembangkit

35,5 GW + 7,4 GW (2015-2019)

37

Sumatera Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Nusa TenggaraJava-Bali

Sumatera:PLN : 2,3 GWIPP : 8,7 GWTotal 11,1 GW

Jawa-Bali:PLN : 5,6 GWIPP : 18,3 GWTotal : 23,9 GW

Kalimantan:PLN : 1,8 GWIPP : 1,0 GWTotal : 2.8 GW

Sulawesi:PLN : 2.,4 GWIPP : 0,8 GWTotal : 3.2 GW

Nusa Tenggara:PLN : 0,87 GWIPP : 0,11 GWTotal : 0,98 GW

Papua:PLN : 0,29 MWIPP : 0,12 MWTotal : 0,41 MW

Maluku:PLN : 0,31 GWIPP : 0,02 GWTotal : 0,33 GW

Indonesia:PLN : 13,5 GWIPP : 29,1 GWTotal : 42.7 GW

Status Pembangunan Pembangkit

35,5 GW+ 7,4 GW

38* Sumber: KESDM

Penyertaan Modal Negara (PMN)

• Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan

Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

• Pengertian: Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber

lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola

secara korporasi.

• Aturan-Aturan Pokok:

– Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari: (a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) kapitalisasi cadangan; dan / atau (c)

sumber lainnya.

– Sumber yang berasal dari APBN: (a) dana segar; (b) proyek-proyek yang dibiayai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) piutang negara pada BUMN atau Perseroan

Terbatas; dan/atau (d) aset-aset negara lainnya.

– PMN diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar

pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri dan Menteri Teknis.

– Rencana PMN dapat dilakukan atas inisiatif: (a) Menteri Keuangan, (b) Menteri BUMN;

atau (c) Menteri Teknis.

– Pengkajian bersama atas rencana PMN dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan dengan

mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau

menggunakan konsultan independen.

– Pelaksanaan penambahan PMN setelah diterbitkannya peraturan pemerintah.

39

pengembangan ketenagalistrikan...

Documents