1 2 3

Presented By : - Sakti Muda Manurung (31) - Septiyana Ferdiansyah (32) - Shintya Helena Siringo-ringo (33) - Yanuar Wahyu Trisaputro (34)

P O K O K B A H A S A N

Beberapa Pengertian Mengenai Perbendaharaaan Negara

Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara

Azas-azas Umum Perbendaharaan Negara

Pengertian Pejabat Perbendaharaan

Pengertian BUN/ Bendahara Umum

Pengertian Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

BEBERAPA PENGERTIAN MENGENAI PERBENDAHARAAAN NEGARA

PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

(UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1)

PENGERTIAN KAS NEGARA

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.(UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2)

REKENING KAS NEGARA

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3)

PENGERTIAN KAS DAERAH

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4)

PENGERTIAN REKENING KAS UMUM DAERAH

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5)

PENGERTIAN PIUTANG NEGARA

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. (UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 6)

PENGERTIAN PIUTANG DAERAH

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.(UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7)

PENGERTIAN UTANG NEGARA

Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

(UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8)

PENGERTIAN UTANG DAERAH

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

(UU No. 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 9)

RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA

RUANG LINGKUP PERBENDAHARAAN NEGARA(UU 1/2004 PASAL 2)1. 2. Pelaksanaan APBN dan APBD; Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

3.4. 5. 6. 7.

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;Pengelolaan kas; Pengelolaan utang dan piutang negara/daerah; Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;

8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D;

9. Penyelesaian kerugian negara/daerah;10. Pengelolaan BLU;

AZAS-AZAS UMUM PERBENDAHARAAN NEGARA

AZAS-AZAS UMUM PERBENDAHARAAN NEGARA(UU1/2004 PASAL 3)

1. 2. 3.

4. 5.

UU APBN merupakan dasar bagi pempus untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara; Perda tentang APBD merupakan dasar bagi pemda untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah; Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/D, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan yang sesuai dengan program pempus, dibiayai dengan APBN; Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan yang sesuai dengan program pemda, dibiayai dengan APBD;

AZAS-AZAS UMUM PERBENDAHARAAN NEGARA(UU1/2004 PASAL 3)

6.

7.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah; Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/D dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

PENGERTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

PENGERTIAN PENGGUNA ANGGARAN(UU 1/2004 PASAL 1 ANGKA 12) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga /satuan kerja perangkat daerah. di tingkat pusat pengguna anggaran adalah menteri/pimpinan lembaga bagi kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. (UU 1/2004 PASAL 4 AYAT 1) di tingkat daerah pengguna anggaran adalah kepala satuan kerja perangkat daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (UU 1/2004 PASAL 6 AYAT 1)

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA Pengguna Anggaran : Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Para pemegang Kuasa Pengguna Anggaran misalnya Kepala Satker Instansi Pemerintah Pusat.

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA Bendahara Umum Negara/Daerah yaitu Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

PENGERTIAN BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)/ BENDAHARA UMUM

BENDAHARA UMUM NEGARA Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Berdasarkan UU 1/2004 Pasal 7 Ayat 1, Bendahara Umum Negara adalah Mankeu. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Berdasarkan UU 1/2004 Pasal 9 Ayat 1, Bendahara Umum Daerah adalah Kasatker Pengelola Keuangan Daerah.

BENDAHARA UMUM NEGARA1. Menkeu selaku Bendahara Umum Negara berwenang: a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara d. Menetapkan sistem pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara e. Menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara g. Menyimpan uang negara;

BENDAHARA UMUM NEGARAh. Menempatkan uang negara dan mengelola/menata usahakan investasi; i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; j. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; k. Melakukan pengelolaan piutang dan utang negara; l. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah; m.Mengajukan Rencana Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;

BENDAHARA UMUM NEGARAn. o. p. q. Melakukan penagihan piutang negara; Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; Menyajikan informasi keuangan negara; Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara; s. Menentukan nilai tuikar mata uang asing dalam rupiah dalam rangka pembayaran pajak; t. Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara. Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan: menerima, menyimpan, membayar/ menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga yang ada dalam pengelolaannya, dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

PENGERTIAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN

BENDAHARAMenurut UU 1/2004 Pasal 1 angka 14, Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayarkan/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

BENDAHARA Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/D pada kantor/satker K/L/D. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah rangka pelaksanaan APBN/D di kantor/satker K/L/Daerah.

Any question