AUPB DAN GOOD GOVERNANCE

Oleh :

Eka Sri Sunarti

1

Dulu : Kekuasaan yang bebas dan tidak

terjamah (discretionary power, discretionaire bevoegdheid) oleh peraturan perundang-undangan dan hukum

Sekarang :Kemajuan dan perkembangan

Hkm.Adm.Negara kriteria yang digunakan algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Di Indonesia di sebut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2

Menurut Hoogewert :Asas merupakan aturan tingkah laku secara umum dan abstrak ide. tidak mempunyai sanksi

Norma merupakan aturan tingkah laku secara khusus dan konkrit penjabaran dari ide. mempunyai sanksi

3

1. Norma Moral (etis): melekat pada manusia sebagai pribadi yang bersifat bathiniah, sehingga tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan.

2.Norma Hukum : melekat pada kehidupan ekstern yang berasal dari suatu perjanjian. memiliki sifat objektif dan dapat mewajibkan.

4

AUPB

sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat , sebagaimana halnya norma/aturan hukum yang harus dilaksanakan.

5

sebelum memangku jabatan, seorang pejabat harus dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

ATRIBUSIDELEGASIMANDAT

6

1. Terikat pada masa berlakunya kewenangan

2.Tunduk pada batas materi kewenangan

3.Terikat pada wilayah berlakunya kewenangan.

7

1.Doelmatigeheid : setiap keptsn yg diambil hrs sesuai dg tujuan yg telah ditetapkan ;

2. Azas yuridikitas (Rechtmatigeheid) : setiap kept hrs didsrkan atas hukum sec umum ( keadilan, kepatutan, kewajaran );

3. Azas Legalitas (Wetmatigeheid): setiap kepts hrs diambil berdsrkan ketentu hukum tertulis (UU);

4. Azas Diskresi (Discretionary Power/Freies Ermessen ): kewen pej utk mengambil kepts berdsrkan pendptnya sendiri.

5. AUPB ( algemene beginselen van behoorlijk bestuur )8

Paul Scholten : AUPB mrpk pemberi dasar dan

kecenderungan etis dalam tertib hukum

Bellefroid : AUPB sbg norma dasar dan pedoman bagi

para pejabat AN dlm membuat kebijakan publik

Konijnenbelt : AUPB menentukan arah pada waktu

melaks pemerintahan dlm membuat keputusan

pemerintah.9

Pertama dikembangkan di Belanda tahun 1950, oleh De Monchy, karena banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan oleh Pemerintah.

Mulanya adalah merupakan azas tidak tertulis yang tidak dicantumkan dalam suatu UU.

De Monchy melakukan penelitian yurisprudensi Belanda, dengan hasil, bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik harus diterapkan beberapa azas umum, yaitu :

10

1. azas kepastian hukum;2. azas keseimbangan; 3. azas kesamaan;4. azas bertindak cermat;5. azas permainan yang layak;6. azas keadilan dan kewajaran;7. azas perlindungan atas pandangan

hidup;8. zas kebijaksanaan;9. azas penyelenggaraan kepentingan

umum;10.azas kejujuran;11.azas tidak pandang bulu;12.azas penghargaan terhadap

pendapat orang lain;13.azas pertanggung jawaban. 11

Prof. Prayudi AtmosudridjoAUPB dikategorikan dalam 2 golongan, yaitu :

1. Azas mengenai Prosedur Pengambilan Keputusan :

- pemb kept tdk blh memp kepent pribadi dlm kepts;

- kept yg merugikan kepent masy, terlebih dhl minta pendpt masyarakat;

-kept mempertimbangkan kondisi nyata.

2. Azas ttg kebenaran fakta yg dijadikan dsr pembt kept :

- azas larangan kesewenang-2an - azas larangan penyalahgunaan dan pelampauan

wew - azas kepastian hukum - azas larangan melakukan diskriminasi hukum - azas batal karena kecerobohan pejabat ybs. 12

1. Sebagai Pedoman bagi : - pembuat keputusan; - perbuatan pemerintah; - penentuan hukum oleh para pejabat pemerintah.

2. Bila terjadi pelanggaran, maka akan merupakan alasan untuk menggugat keputusan (dasar gugatan);

3. Sebagai dasar pengujian terhadap keputusan pemerintahan yg bersifat melawan hukum/tidak melawan hukum

4. Sbg alat untuk mencegah pelampauan batas kewenangan,

penyalahgunaan wewenang, ketidak adilan dan ketidak jujuran. 13

Dalam Penjelasan umum UU 5/ 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Rancangan UU tentang Administrasi Pemerintahan ( MENPAN ).

14

UU No.28/1999 : ttg Pemerintahan yg Bersih, Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 1 (6) : AUPB adalah azas yg menjunjung tinggi norma kesu

silaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujud

kan penyelenggaraan negara yg bersih bebas korup

si, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 : azas2 untuk mewujudkan kepemerintahan yg baik

: a. azas kepastian hukum; b. azas tertib penyelenggaraan negara; c. azas kepentingan umum; d. azas keterbukaan; e. azas proporsionalitas; f. azas profesionalitas; g. azas akuntabilitas; h. azas efisinesi dan efektivitas.

15

Government (Pemerintah) : mencakup kekuasaan eksekutif saja, yaitu Kepala

Pemerintahan dan kabinetnya (Inggris); mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (AS); mencakup kekuasaan eksekutif : ps 4 ayat 1 UUD 1945

menyatakan, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan. (Indonesia)

Governance: adalah proses pembuatan keputusan dan proses bgmn

keputusan tsb diimplementasikan di berbagai tingkat Pemerintahan (Prof.Safri).

Pemerintah adalah salah satu pelaku dari governance.

Good Governance : proses pembuatn kepts dan proses bgmn kepts itu

dilaksanakan dengan mengadopsi 8 karakteristik (participation,concensus

oriented, accounta ble, transparency, responsive, effective dan efficient, equity dan follows the rule of law).

16

Tugas Pemerintaha

nBIROKRASI

(Reformasi Birokrasi)

1. Tujuan Pemerintah terlaksana

2. Proses Pembuatan keputusan diamati dengan

baik3. Fungsi dan Tugas Birokrat

sesuai dengan kewenangannya

4. Organisasi berkelanjutan

Prinsip-2 Good Governance

Good Governance

17

Reformasi Birokrasi

Upaya sistematis yg mhendaki 3 pilar bperan sinergis

(Pem, swasta dan masyarakat)

Perubahan

Mind set

Culture set

Pengembangan Budaya

Kerja

Tap.MPR No.VI/2001 : amanat kpd Pres utk

mbangun kultur birokrasi transparan, akuntabel,

bersih&brtg jwb, pelayan masy&abdi negara

-Mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi

-Menciptakan tata pemerintahan yg baik, bersih dan berwibawa (Good Governance)

-Menciptakan Pemerintahan yg bersih (Clean Government)

Tujuan

-Penataan Kelembagaa

n-Penataan

SDM-Mekanisme,

sistem, pengaturan

dan prosedur yg sedrhana

tdk berbelit2

-menegaklan akuntabilitas

aparatur-

meningkatkan

pengawasan yg

komprehensif-

meningkatkan kualitas pelayanan

publik (pelayanan

prima)

DIMULAI

DENGAN

18

Konsep GG merujuk pada tugas pelaksanaan pemerintah/ organisasi;

Bank Dunia mrpk salah satu pencetus awal dr GG, menyatakan bhw kegagalan ekonomi disebabkan terlalu banyaknya campur tangan negara;

Laporan bank dunia ttg Sahara Afrika 1989 yg pertama memuat kata “Governance”, yaitu cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam rangka pengelolaan Ekonomi dan sosial sebuah negara utk pembangunan.

Makna governance yg semula hanya berfokus pada manajemen, mulai juga dikembangkan untuk juga memuat aspek transparansi dan akuntabilitas (jadi memuat aspek politis).

19

Dua k aki Good Governance : 1. Kaki Politik : fokus pada persoalan legitimasi,

responsivitas pemerintah dan akuntabilitas;2. Kaki Ekonomi : fokus pada pengelolaan sektor

publik, termasuk di dalamnya program2 yang terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur negara , efisiensi dan efektivitas.

Laporan Bank Dunia 1992, 4 pilar Good Governance :

a.Pengelolaan sektor publik : reformasi pelayanan publik, termsk privatisasi badan usaha publik;

b.Kerangka hukum : pengembangan perangkat hukum yg menunjang hak milik publik, yg berisi pengaturan perilaku masy sipil dan dunia usaha serta membatasi peran negara;

c.Akuntabilitas : keuangan, desentralisasi, partisipasi;

d.Transparansi dan informasi utk membangun pasar yang kompetitif.

20

PARTICIPATION : baik laki2 maupun perempuan mempunyai hak suara dalam pembuatan

keptsn, baik sec langsung maupun melalui lembaga2 perwakilan CONCENSUS ORIENTED : dalam pengambilan keputusan hal tsb dijadikan media untuk mencapai

kesepaka tan yang terbaik yang mewakili berbagai kepentingan ACCOUNTABLE : pembuatan keputusan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat,

sebagai skate holder bertanggung jawab kepada publik TRANSPARENSCY: adanya arus informasi yang terbuka dalam proses pengambilan dan

pelaksanaan keputusan RESPONSIVE : lembaga dan proses melayani stake holder secara tanggap EFFECTIVE DAN EFFICIENT : proses dan pelaksanaan keputusan dilakukan seoptimal mungkin dalam

pencapaian tujuan organisasi EQUITY : baik laki2 maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam

pengambilan keputusan RULE OF LAW : Dasar dari kerangka bekerja haruslah jelas dan menerapkan prinsip2

HAM

21

Supremacy of the law (supremasi hukum) : setiap tindakan harus didasari oleh hukum bukan berdsr diskresi;

Legal certainty (kepastian hukum) : menjamin suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif;

Hukum yang responsive : hukum mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mengakomodasinya;

Penegakan hukum yang konsisten dannondiskriminasi;

Independensi peradilan sebagai syarat penting dalam perwujudan rule of law;

Aparatur Pemerintah (birokrasi) yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh

22

Governance akan menjadi baik (Good Governance) bila : a. tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dg baik; b. proses dlm pembuatan keputusan telah diamati dengan

baik; c. para pejabat memperlihatkan fungsi dan tugas mereka

sesuai dengan kewenangannya; d. organisasni berkelanjutan.

Governance akan menjadi jelak (Bad Governance) bila : a. hanya beberapa tujuan saja yg tercapai; b. beberapa tindakan para pejabat melanggar peraturan yg tertulis; c. kekuasaan dan kelembagaan melampaui

kewenangannya; d. organisasi mengalami berbagai gangguan, sehingga

terpecah belah.

23

Penerapan prinsip GG biasanya didahului oleh penerapan AUPB (azas umum pemerintahan yang baik = algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

AUPB merupakan panduan tidak tertulis bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

Materi AUPB : a. azas larangan penyalahagunaan wewenang b. larangan melaks tindakan se-wenang2 c. azas kecermatan d. azas kewajiban memberi dasar

pertimbangan pada putusan e. azas kepentingan umum. 24

Menjaga keppentingan umum dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi;

Mewujudkan iklim birokrasi yg kondusive melalui pengaturan kinerja yang profesional;

Mencegah praktek penylahagunaan wewenang;

Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelayanan publik. 25

Jayal : GG mengandung ketidak konsistenan krn di satu sisi menginginkan adanya kapasitas negara dan di sisi lain berkeinginan untuk mereduksi peran negara

Jika ini terjadi maka akan terjadi depolitisasi pembuatan kebijakan

Pembangunan lebih diutamakan daripada demokrasi,, yaitu dengan diktator yang baik dan demokrasi yang otoriter, karena rezim seperti ini tidak memenuhi syarat demokrasi, tetapi memiliki birokrasi yang tangguh untuk menjalankan agenda2 pembangunan. 26

a. Membentuk Peraturan perundang-2an, a.l : 1. UU No.5 Th 1986 : PTUN; 2. UU No.28 Th 1999 : Pem yg bersih bebas

KKN; 3. UU Adm Pemerintrahan; 4. UU Etika Penyelenggara Negara; 5. Tersebar dalam berbagai UU lainnya; 6. UU No.11 Th 2011 : Pembentukan Perat.

Perundang2an; 7. Peraturan2 Pelaksanaan.

27

b. Membentuk Lembaga yang membantu Pemerintah dalam mewujud kan Good Governance , a.l :

1. KPK; 2. Ombudsman; 3. Tim2 Independent; 3. Komisi2/ badan2 lainnya

c. Membentuk Kegiatan intern Pemerintah yang mendukung penciptaan GG, misal nya membentuk Tim KORMONEV Pusat dan Daerah (Inpres 15/05).

d. Membentuk Lembaga2 pengawas : Irjen, BPK,BPKP,BPK Daerah, Bawasda, Tim2 Independent yang bertugas sebagai Pengawas dsb. 28

Masa Pemerintahan SBY dicanangkan 4 arahan, yaitu :

a. laksanakan reformasi birokrasi; b. tegakkan dan terapkan prinsip GG; c. tingkatkan kualitas pelayanan publik; d. berantas korupsi.

Kenyataannya menurut CSIS, persoalan kinerja birokrasi dituduh sebagai musabab keterpurukan bangsa ini, dengan tudingan :

a. birokrasi lambat; b. birokrasi tidak efisiendan efektif; c. birokrasi tidak tanggap; d. banyak praktik KKN

29

Menteri Negara PAN menjelaskan 4 hal yang saat ini terjadi :

a. berbagai keluhan masyarakat kurang kurang direspons Pemerintah;

b. belum adanya data awal yang pasti dan sama

c. tolok ukur keberhasilan belum jelas;

d. belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi belum menun jukan tanda-2 keberhasilan.

30

No. AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIINGINKAN

1. KELEMBAGAAN(ORGANISASI)

Organisas i yang tepat fungsi dan tepat ukuran( Right sizing)

2. BUDAYA ORGANISASI

Birokrasi dengan integritas dan kinerjaYang tinggi

3. KETATALAKSANAAN

Sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, Efisien sesuai dg prinsip good governance

4. REGULASI, DEBIROKRATISASI, BIROKRASI

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihDan kondusif

5. SUMBER DAYAMANUSIA

SDM berintegritas, Kompeten, Profesional, Berkinerja tinggi dan sejahtera

31

Dengan Program reformasi yg terarah dan terencana dan kemampuan keuangan negara, diharapkan dapat terwujud suatu tata kepemrintahan yg baik (good governance);

Critical Success Factor :1.Komitmen Pimpinan;2.Kemauan diri sendiri;3.Kesepahaman;4.Kelembagaan;5.Konsistensi dan berkesinambungan;6.Tersedianya anggaran;7.Dukungan masyarakat. 32

Terimakasih

Semoga bermanfaat

33