bahan ajar kebanksentralan rev - spektro-bi.orgba_r216_7400… · puji syukur kepada tuhan y.m.e.,...

BAHAN AJAR

KEBANKSENTRALAN

KODE MK 740008

3 SKS

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Y.M.E., atas selesainya modul pembelajaran ini.

Bahan ajar ini dimaksudkan sebagai pendukung perkuliahan bagi mahasiswa S-1

dalam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam modul ini penyusun

mencoba menjelaskan konsep-konsep Kebanksentralan dengan menggunakan analisis

teoretis dan disertai analisis praktis.

Tentu saja penjelasannya hanya secara singkat, tidak mendetail, karena seperti

dikatakan diatas bahwa buku ini dimaksudkan sebagai pendukung bahan perkuliahan.

Mahasiswa diberikan tuntunan tugas-tugas dalam bentuk diskusi kelompok,

mengerjakan soal-soal latihan. Dengan demikian mahasiswa akan mampu menggali

konsep-konsep dasar Kebanksentralan yang dapat diaplikasikan berdasarkan teori.

Materi dalam buku ini berupa cuplikan dari beberapa buku teks, yang dianggap

penting sebagai bahan perkuliahan satu semester yang berbobot 2 (dua) SKS. Penulis

menyadari bahwa modul ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran atau

kritik dari para pembaca sangat diharapkan sehingga pada edisi berikutnya dapat

dilakukan perbaikan-perbaikan. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi para

pembaca, khususnya para mahasiswa.

Semarang, Februari 2017

Tim Penyusun

DESKRIPSI MATA KULIAH

Materi pembahasan mata kuliah Kebanksentralan ini menitikberatkan kepada aplikasi

ilmu ekonomi baik makro dan mikro, keuangan serta ilmu lainnya yang tertuang dalam tugas

bank sentral di Indonesia. Selain itu, materi mengenai kelembagaan Bank Indonesia juga

dikemukan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif bagaimana bentuk organisasi,

perkembangan Bank Indonesia secara kelembagaan, serta proses pengambilan keputusan

dalam menetapkan kebijakan di Bank Indonesia. Pemahaman konsep awal untuk memudahkan

pembelajaran, materi diawali dengan materi kelembagaan Bank Indonesia, kemudian

perbankan, sistem pembayaran dan terakhir adalah kebijakan moneter. Organisasi

penyampaian materi ini didasari oleh pertimbangan untuk memudahkan mahasiswa dalam

mempelajari isi dari keseluruhan modul mulai dari proses atau aktivitas dalam kehidupan

perekonomian. Setelah mendapatkan pemahaman yang utuh, selanjutnya akan mempermudah

untuk memahami kebijakan yang diambil. Sehingga setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda

diharapkan mampu menunjukkan fungsi dan peran bank sentral di dalam perekonomian dan

praktiknya di berbagai negara serta bentuk organisasi, perkembangan Bank Indonesia secara

kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia dalam menetapkan

kebijakan moneter.

KEBANKSENTRALAN 2017

EKONOMI PEMBANGUNAN UNNES 5

BAB I

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

A. Deskripsi Singkat

Mata kuliah Kebanksentralan adalah mata kuliah yang dirancang untuk membekali

mahasiswa dalam memahami fungsi dan peran bank sentral di dalam perekonomian.

Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup landasan teori yang mendasari fungsi dan

peranannya namun disertai dengan gambaran secara penerapan fungsi bank sentral di

Indonesia serta keterkaitannya dengan perekonomian Indonesia. Secara umum, tugas

Bank Indonesia sesuai dengan amanah Undang – undang No. 23 Tahun 2009 tentang Bank

Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Penjelasan

dan uraian yang disampaikan dalam setiap kegiatan belajar dijabarkan secara verbal dan

grafis.

B. Capaian pembelajaran matakuliah

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Bank Indonesia sebagai lembaga negara

C. Isi Materi Perkuliahan

STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dimulai ketika sebuah undang-undang

baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17

Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas

dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara

tegas diatur dalam undang- undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan

melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan

intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.



Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia

dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif

dan efisien.

Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum

perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank

Indonesia berwenang menetapkan peraturan- peraturan hukum yang merupakan

pelaksanaan dari undang- undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan

tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat

bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

MISI, VISI DAN SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA

Misi Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.



TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu

tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai

rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan

jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek

kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus

dicapai Bank Indonesia serta batas- batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai

atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar

dibawah) perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

dapat dicapai secara efektif dan efisien



Organisasi Bank Indonesia



KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai

lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti

Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar

pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan

efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam

melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik

dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran

menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter

dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan

tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain

itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan

DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan

tahunan kepada BPK.

Hubungan BI dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu

menerbitkan dan menempatkan surat- surat hutang negara guna membiayai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat -

surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan

rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat

menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus

serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada

Pemerintah guna mengatasi deficit spending - yang selama ini dilakukan oleh Bank



Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi dilakukan oleh

Bank Indonesia.

Hubungan BI dengan Pemerintah : Independensi dalam Interdependensi

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap

diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas- tugas

Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan

ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang

kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan

dengan tugas- tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat

meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta

pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan

lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank

Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi

independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang

proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-

lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan

wewenang masing-masing.

Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan

tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga

negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota

kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian- perjanjian, yang

ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga

serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sbb :

Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran,

Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai



Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, SKB tentang

Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan

perbankan)

Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara : SKB tentang kerjasama penanganan tindak

pidana di bidang perbankan

Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara : MoU tentang Pemberantasan

uang palsu

Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM : MoU bidang Pemberdayaan dan

Pengembangan UMKM

Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang Penyusunan Master

Repurchase Agreement (MRA)

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang

Koordinasi Pengelolaan Uang Negara

Hubungan Kerjasama Internasional Yang Dilakukan Bank Indonesia

BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan

dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun

Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI

menjalin kerjasama internasional meliputi bidang- bidang :

Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing

Penyelesaian transaksi lintas negara

Hubungan koresponden

Tukar -menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku

bank sentral

Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.

Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional atas

nama Bank Indonesia sendiri antara lain :

The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre)

The South East Asia n, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision

(SEANZA)



The Executive' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP)

ASEAN Central Bank Forum (ACBF)

Bank for International Settlement (BIS)

Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerinta h Republik Indonesia antara lain :

Association of South East Asian Nations (ASEAN)

ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea)

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Manila Framework Group (MFG)

Asia-Europe Meeting (ASEM)

Islamic Development Bank (IDB)

Inte rnational Monetary Fund (IMF)

World Bank, termasuk keanggotaan di Intenational Bank of Reconstruction and

Development (IBRD), International Development Association (IDA) dan International

Finance Cooperatioan (IFC), serta Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

World Trade Organization (WTO)

Intergovernmental Group of 20 (G20)

Intergovernmental Group of 15 (G15, sebagai observer)

Intergovernmental Group of 24 (G24, sebagai observer)

INTERNAL GOVERNANCE DAN AUDIT BANK INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki prosedur internal

yang menerapkan dan mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance.

Prinsip Good Governance tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas antara lain :

Proses pengambilan keputusan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Pendelegasian wewenang.

Penyediaan informasi pelaksanaan tugas Bank Indonesia kepada stakeholders.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada

stakeholders.

Penerapan manajemen risiko.



Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan prinsip efektif,

efisien, transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

Pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi serta anggaran dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efiensi.

Pelaksanaan internal governance Bank Indonesia tersebut di atas didukung oleh

fungsi audit intern yang independen, profesional, dan obyektif. Penerapannya mengacu

pada kode etik dan standar profesi audit intern dari The Institute of Internal Auditors,

yang mencakup:

Misi:

Memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses governance, manajemen

risiko, dan pengendalian intern melalui kegiatan assurance dan konsultasi dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Visi:

Menjadi satuan kerja audit intern yang profesional dan bereputasi dalam lingkup

nasional dan internasional.

Ruang lingkup evaluasi:

Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses governance manajemen risiko

dan pengendalian intern.

Tanggungjawab:

Memberikan jasa assurance dan konsultasi pengendalian, manajemen risiko dan

good governance, serta penugasan khusus lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

standar The Institute of Internal Auditors.

Kewenangan:

Memiliki akses penuh untuk melakukan audit terhadap properti/asset, personil,

serta segala data dan informasi milik Bank Indonesia.

Penjelasan detail mengenai internal governance Bank Indonesia dipublikasikan dalam

Laporan Tahunan Bank Indonesia, yang dapat diakses di menu publikasi- laporan

tahunan.



C. Bahan Diskusi

1. Coba saudara jelaskan apa konsep dari Bank Indonesia sebagai lembaga negara?

2. Jelaskan hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam bidang keuangan ?

3. Jelaskan hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam hal

Independensi dalam Interdependensi ?



BAB II

PILAR BI : MONETER

MONETER

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank

Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap

harga- harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan

tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter

dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting

Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating).

Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem

keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk

mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar

pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan

kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar

atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan

oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran- sasaran moneter tersebut

menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang

baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan

wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat

melakukan cara- cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka

kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan



secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter

yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Apa itu ITF

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi

kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang

ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan

moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter

dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan

sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter

juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara

operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga

kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan

suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada

akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

Mengapa ITF?

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar

(crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal

anchor) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah

variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan

secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga

lainnya. Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan

menjadi inflasi domestik.

Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya

jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan

sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat

kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan.

Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi



inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal

tersebut. Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten

dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yang pada

gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.

Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.

ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit

masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran base money,

apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui

arah inflasi kedepan.

ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan

mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.

ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang

memerlukan time lag.

ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong

kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan

akan tujuan ini merupakan aspek- aspek good governance dari sebuah bank yang telah

diberikan independensi.

ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan

inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan

mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.

Bagaimana ITF diterapkan?

Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada

periode tertentu. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi

ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan

sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke

depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia

melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi



inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan

pengetatan moneter.

Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap

kondisi inflasi dan outlook ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi

tidak tercapai maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan

diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.

INFLASI

Definisi Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi

kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang

lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga

Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga

dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang

dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun

2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan

memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di

beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di

setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu

komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar

pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada

pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB

dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id]

http://www.bps.go.id/



Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga

barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi

(negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal

dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok

pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose -

COICOP), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau

3. Kelompok Perumahan

4. Kelompok Sandang

5. Kelompok Kesehatan

6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga

7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Disagregasi Inflasi

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga

mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan

disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu

indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat

fundamental.

Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi:

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten

(persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor

fundamental, seperti:

Interaksi permintaan-penawaran

Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra

dagang



- Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena

dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan

makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga

komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan

internasional.

Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga

Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari

sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor -faktor

terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak

inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan harga-harga

komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply

shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan

barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi,

kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau

permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku

ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan

ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau

forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen

dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal,

dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan

barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan,

namun harga barang dan jasa pada saat- saat hari raya keagamaan meningkat lebih



tinggi dari komdisi supply- demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan

UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut

tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Pentingnya Kestabilan Harga

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan

ekonomi yang

berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada

pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi da n tidak stabil memberikan dampak negatif

kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan

terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan

semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.



Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi

pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa

inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan

konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan

ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi

di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif

sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Bank Indonesia dan Inflasi

Inflasi sebagai ‘single objective’

Melalui amanat yang tercakup di Undang Undang tentang Bank Indonesia,

tujuan Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal atau ‘single objective-

nya’, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini

mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa,

serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada

perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai

tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain.

Pengendalian Inflasi

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga

yang berasal dari sisi permintaan aggregat (demand management) relatif terhadap

kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan

inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara

(temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Penetapan Target Inflasi

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh

Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi

berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota

Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk

tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK



No.143/PMK.011/2010 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode

2010 – 2012, masing-masing sebesar 5,0%, 5,0%, dan 4,5% denga n deviasi ±1%.

BI RATE

Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan

Definisi

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Fungsi

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan

Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank

Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku

bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini

diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya

suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank

Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan

BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah

ditetapkan.

Penetapan BI Rate

Jadwal Penetapan dan Penentuan

Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui

mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya

Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek

tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam memengaruhi inflasi.



Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan stance Kebijakan

Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

Besar Perubahan BI Rate

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara

konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk

menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran

inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25

bps.

Proses Pengambilan Keputusan untuk Penetapan Kebijakan Moneter

Rapat Dewan Gubernur (RDG)

Penetapan respon kebijakan moneter di Bank Indonesia dilakukan dalam Rapat

Dewan Gubernur (RDG). Rapat tersebut diadakan pada minggu pertama setiap

bulannya, guna melakukan asesmen menyeluruh terhadap perkembangan kondisi

makroekonomi dan kebijakan terkini, serta proyeksi ekonomi ke depan, termasuk inflasi.

RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh

anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Gubernur dilakukan

atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,

Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Namun demikian, apabila dalam keadaan darurat dan RDG tidak dapat

diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi

ketentuan, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur

dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.

Guna meningkatkan kredibilitas dan transparansi kebijakan moneter, jadwal

penetapan respon kebijakan moneter diumumkan kepada publik setiap awal tahun.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

Proses pembahasan dan perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara

berjenjang di tingkat direktorat di Bank Indonesia, dan dilanjutkan pada pembahasan

dalam forum Komite Evaluasi Kebijakan Moneter yang melibatkan satuan kerja di sektor

moneter dan perbankan di Bank Indonesia. Asesmen tentang kondisi terkini dan



prakiraan ekonomi tersebut selanjutkan disampaikan ke Dewan Gubernur dalam forum

Komite Kebijakan Moneter (KKM). Forum tersebut merupakan forum diskusi antara

anggota Dewan Gubernur dengan pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia, yang

ditujukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perekonomian. Forum ini

dilaksanakan sebelum pelaksanaan RDG dan tidak melibatkan pengambilan keputusan

terkait stance kebijakan moneter. Proses pengambilan keputusan baru dilaksanakan

pada RDG.

Proses selanjutnya adalah Rapat Pra- Rapat Dewan Gubernur (Pra RDG). Di forum

Pra-RG ini Dewan Gubernur dan pimpinan Direktur di bidang Moneter dan Perbankan

membahas mengenai asesmen Bank Indonesia terhadap perekonomian makro dan

sektor keuangan. Setelah Pra RDG, Rapat Dewan Gubernur (RDG) dilaksanakan. Dalam

RDG, masing-masing anggota Dewan Gubernur memberikan pandangannya terhadap

kondisi perekonomian makro dan sektor keuangan dan membahas pilihan- pilihan

kebijakan yang akan diambil. RDG mengambil keputusan kebijakan moneter dalam

bentuk penentuan BI rate melalui konsensus. Sesuai dengan UU Bank Indonesia,

Gubernur Bank Indonesia memiliki hak veto dalam Rapat tersebut.

Skema Pengambilan Keputusan



OPERASI MONETER

Penjelasan Operasi Moneter yang dilakukan Bank Indonesia

Penjelasan

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia

menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku

bunga). Suku bunga kebijakan, yang dikenal dengan istilah BI Rate, ditetapkan melalui

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Dalam tataran operasional, BI Rate

tercermin dari pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight (O/N).

PUAB atau Pasar Uang Antar Bank adalah kegiatan pinjam meminjam dana

antara satu Bank dengan Bank Lainnya. Suku bunga PUAB merupakan harga yang

terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana. Kegiatan di

PUAB dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC) yaitu terciptanya

kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai

bursa. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (overnight) sampai

dengan satu tahun, namun pada praktiknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu

kurang dari 3 bulan.

Agar pergerakan suku bunga PUAB O/N tidak terlalu melebar dari anchor-nya (BI

Rate), Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan

likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan

stabil. Kebutuhan likuiditas perbankan diestimasi dengan mempertimbangkan faktor-

faktor autonomous seperti operasi pemerintah, jatuh waktu instrument OPT dan

Standing Facilities serta mutasi dari uang kartal. Faktor- faktor tersebut dapat berdampak

injeksi (penambahan) likuiditas maupun absorpsi (pengurangan) likuiditas di pasar uang.

Definisi dan Tujuan

Operasi Moneter merupakan implementasi dari kebijakan moneter oleh Bank

Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan

Standing Facilities. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan

kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam

rangka mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga PUAB o/n. Sementara instrumen



Standing Facilities merupakan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank

Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank

Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB o/n.

Proses Operasi Moneter

Guna menentukan berapa jumlah likuiditas yang harus diserap maupun

disediakan untuk menjaga keseimbangan supply dan demand, Bank Indonesia perlu

menetapkan target operasi moneter setiap harinya. Sebagaimana yang telah disebutkan,

target operasi moneter telah mempertimbangkan faktor-faktor autonomus yang

berubah-ubah setiap harinya.

Proyeksi Likuiditas

Efektivitas operasi moneter berbasis suku bunga tidak terlepas dari adanya

informasi yang handal dan sama kepada seluruh pelaku pasar, sehingga tercipta persepsi

yang sama untuk mencapai tujuannya, yaitu terbentuknya suku bunga yang wajar. Oleh

karena itu, sejak Oktober 2008 Bank Indonesia mulai mengumumkan kondisi likuiditas

perbankan kepada pelaku pasar dan masyarakat sebanyak dua kali setiap harinya

melalui website Bank Indonesia, BI- SSSS dan sarana lainnya. Dengan adanya informasi

mengenai kondisi likuiditas, diharapkan dapat membantu treasury bank dalam

mengelola kebutuhan likuiditasnya dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Operasi

Moneter.

Pengumuman proyeksi likuiditas meliputi 2 (dua) materi utama yaitu:

- Proyeksi Total Likuiditas Tersedia

Proyeksi Total Likuiditas adalah perkiraan ketersediaan likuiditas rupiah di pasar dan

merupakan hasil proyeksi dari net perubahan faktor otonomus yang berperan dalam

menambah/mengurangi ketersediaan likuiditas rupiah. Ketersediaan likuiditas rupiah

antara lain dipengaruhi oleh net aliran masuk/keluar uang kartal dari/ke sistem

perbankan dan mutasi rekening pemerintah di Bank Indonesia), net instrumen Operasi

Moneter jatuh waktu, dan net perubahan saldo giro perbankan di Bank Indonesia.



- Proyeksi Excess Reserve

Proyeksi Excess Reserve adalah selisih antara perkiraan saldo giro perbankan di Bank

Indonesia dengan kewajiban pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM). Proyeksi

excess reserve tersebut mencerminkan besarnya likuiditas rupiah yang berada di sistem

perbankan setelah dilakukan Operasi Moneter.

Penyempurnaan Operasi Moneter

1. Perpanjangan Profil Jatuh Waktu Sertifikat Bank Indonesia

Dalam rangka menyempurnakan operasi moneter, Bank Indonesia akan

memperpanjang profil jatuh waktu Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Perubahan tersebut

akan dilakukan melalui perubahan pelaksanaan lelang SBI dari mingguan menjadi

bulanan, dan melakukan penyerapan ekses likuiditas rupiah dengan lebih

mengutamakan kepada SBI 3 bulan dan SBI 6 bulan.

Pelaksanaan lelang dari mingguan menjadi bulanan diharapkan dapat

mendorong bank mengelola likuiditasnya dalam rentang waktu yang lebih panjang.

Adapun penyerapan ekses likuiditas yang mengutamakan SBI 3 dan 6 bulan diharapkan

dapat mendorong berkembangnya transaksi di pasar uang dan pelaksanaan operasi

moneter yang lebih efektif.

Implementasi penyempurnaan operasi moneter direncanakan mulai Juni 2010,

dengan masa transisi selama 3 (tiga) bulan mulai 10 Maret 2010. Pada masa transisi, BI

akan mengatur tenor penyerapan likuiditas sehingga jatuh waktunya dapat disesuaikan

pada minggu kedua setiap bulannya. Pada masa transisi tersebut lelang SBI dapat

memiliki tenor di luar kebiasaan dan target indikatif yang lebih besar dari biasanya.

Secara bertahap lelang SBI yang masih dilaksanakan mingguan akan menjadi dwi -

mingguan dan kemudian bulanan. Sejak masa transisi, upaya penyerapan ekses likuiditas

sudah mulai diarahkan ke SBI 3 dan 6 bulan. Untuk memudahkan pelaku pasar uang

dalam mengelola likuiditasnya di masa transisi, BI akan menetapkan kalender lelang SBI.

Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas agar stabilitas suku bunga tetap terjaga, BI

akan tetap mengoptimalkan penggunaan instrumen operasi moneter lainnya, seperti

Term Deposit, Standing Facility, dan Repo dan Reverse Repo. Dengan demikian, tidak

ada perubahan struktur instrumen operasi moneter yang ada saat ini. Sementara itu,

pelaksanaan lelang SBI Syariah (SBIS) mengikuti jadwal lelang dan tenor SBI terpendek.



Penjelasan resmi mengenai hal ini dapat dilihat dalam Siaran Pers

No.12/12/PSHM/Humas tanggal 5 Maret 2010

2. Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan

Untuk merespon dan mengantisipasi berbagai dinamika pasar keuangan domestik

maupun global, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan

efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta

mendorong pendalaman pasar keuangan, pada Selasa, 15 Juni 2010, di Jakarta.

“Kebijakan ini bukan merupakan kontrol devisa dan tetap dalam koridor sistem devisa

bebas yang secara konsisten dianut Indonesia selama ini. Pada gilirannya kebijakan

tersebut juga akan mendukung kesinambungan stabilitas makro ekonomi dan

memperkuat momentum pemulihan ekonomi.

Paket kebijakan yang diambil secara umum berupa kebijakan untuk memperkuat operasi

moneter dan menyempurnakan aspek prudential perbankan, terdiri dari penambahan

instrumen dan penyempurnaan beberapa ketentuan baik di pasar uang rupiah maupun

valas, yang terdiri dari:

1. Pelebaran koridor suku bunga PUAB O/N; akan diimplementasikan mulai 17 Juni

2010.

2. Penerapan minimum one month holding period Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

akan diimplementasikan mulai 7 Juli 2010.

3. Penambahan instrumen moneter non-securities dalam bentuk term deposit;

akan berlaku mulai 7 Juli 2010.

4. Penyempurnaan ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN); akan berlaku

mulai 1 Juli 2010.

5. Penerbitan SBI berjangka waktu 9 dan 12 bulan; yang akan diimplementasikan

pada minggu ke-II Agustus 2010 (SBI 9 Bulan) dan pada minggu ke -II September

2010 (SBI 12 Bulan).

6. Penerapan mekanisme triparty repurchase (repo) Surat Berharga Negara (SBN);

yang akan diimplementasikan pada tahun 2011.



Sebagai tindak lanjut dari beberapa penyempurnaan Operasi Moneter dimaksud, Bank

Indonesia juga telah menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan

pelaksanaanya (Surat Edaran Bank Indonesia), yaitu PBI No. 12/11/PBI/2010 tanggal 2

Juli 2010 tentang Operasi Moneter dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.

12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta

dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter, SE BI No. 12/17/DPM tanggal 6 Juli

2010 perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) dan SE BI No. 12/18/DPM tanggal 7

Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka\

Operasi Moneter : Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan bagian dari kegiatan Operasi Moneter

(OM) yang berfungsi untuk mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga di PUAB. OPT

terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. OPT Absorpsi

OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun

dari indikator suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami

kelebihan likuiditas. Salah satu indikatornya adalah suku bunga PUAB yang

turun tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT absorpsi ini adalah (i)

Lelang SBI, (ii) Term Deposit, (iii) SBN outright jual, (iv) Reverse Repo SBN

serta (v) sterilisasi valas dengan menjual USD/IDR ataupun melakukan swap

jual USD/IDR.

2. OPT Injeksi

OPT injeksi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun

dari indikator suku bunga di PUAB, pasar uang diperkirakan mengalami

kekurangan likuiditas. Salah satu indikatornya adalah suku bunga PUAB yang

naik tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT injeksi ini adalah (i) Repo,

(ii) SBN outright beli serta (iii) sterilisasi valas dengan membeli USD/IDR

ataupun melakukan swap beli USD/IDR.



TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Bagaimana Bekerjanya Kebijakan Moneter?

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai

rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk

mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai



instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian

dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI

rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan

memerlukan waktu (time lag).

Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering

disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini

menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen

moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan

keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut

terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta

sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya

jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku

bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank

Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan

suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate



menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan

rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan

biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan

aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin

bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia

merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas

perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar.

Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan

mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar

negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing

untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia

seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar

Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang

ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan

mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan b erdampak

pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui

perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti

saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada

gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti

konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi

ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang

diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong

pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.

Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui

kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time

lag). Time lag masing- masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar

biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar



bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh

pada kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko

perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate

biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk

memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan

kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan,

penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya

permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.

Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat

berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Moneter

Transparansi dan Komunikasi

Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif, komunikasi yang terbuka antara

Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kebijakan

moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada

masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan

moneter dan berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap

inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk

memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang diitetapkan

dalam sasaran yang diumumkan. Oleh karenanya, komunikasi kebijakan moneter

dilakukan dengan terus menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran

inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan

langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan

Gubernur (RDG), serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers

setelah Rapat Dewan Gubernur, publikasi Tinjauan/Laporan Kebijakan Moneter yang

memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada

masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi.

Media komunikasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi :

a. Tinjauan Kebijakan Moneter

b. Laporan Perekonomi Indonesia



c. Laporan Triwulanan DPR RI

d. Siaran Pers Kebijakan Moneter

Akuntabilitas

Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggung-jawaban

pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk

akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah

ditetapkan dalam Undang- Undang. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan

dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan

Kebijakan Moneter secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang

dipandang perlu. Selain itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan tersebut

disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan

koordinasi.

Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia

menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah

bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor

permintaan (demand pull) namun juga faktor penawaran (cost push), maka agar

pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasaama dan koordinasi

antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah

diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank

Indonesia dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas

perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang dalam

Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap

perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi.

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama

Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas

bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam

melakukan pengelolaan Utang Negara.



Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan

membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

(TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan

departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko

Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen

Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun

2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara

Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik

pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang

bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

IKHTISAR PERBANKAN: Pengaturan dan Pengawasan Bank

TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan

Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga

penghimpun dan penyalur dana

2. Pelaksana kebijakan moneter;

3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta

pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan

secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan

masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi

perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);



2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank ( prudential banking); dan

3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten

ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam

melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip

kehati-hatian.

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin ( right to license), yaitu kewenangan untuk

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian

izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian

izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian

persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada

bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan

dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa

perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan melakukan

pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on -site supervision) dan

pengawasan tidak langsung (off- site supervision). Pengawasan langsung dapat

berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk

mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau

tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk

mengetahui apakah terdapat praktik- praktik yang tidak sehat yang

membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu

pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan

bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya,

apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk

pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait,

pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas

nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.



4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi

ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi

sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

SISTEM PENGAWASAN BANK OLEH BANK INDONESIA

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem

pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan

kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk

based supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti

mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk

menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang

diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan

pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait

dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di

masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola

secara baik dan benar menurut prinsip- prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko ( Risk Based Supervision)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang

berorientasi ke depan (forward looking). Dengan menggunakan pendekatan tersebut

pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat

(inherent risk)pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk

control system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan

bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang

potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus

pengawasan sebagai berikut :



Jenis-Jenis Risiko Bank :

Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty

memenuhi kewajibannya.

Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar

(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang dapat

merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu

memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan

dan atau tidak berfungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan

sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum,

ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.

Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif

yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.



Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan

pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang

tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

SISTEM INFORMASI PELAPORAN BANK KEPADA BANK INDONESIA

Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)

SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan,

pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan

bank;

Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan

dan pemeriksaan bank.

Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi

bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank;

Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;

Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi

SIM- SPBI terdiri dari 3 subsistem yakni :

1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), merupakan sistem

informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas -tugas pengawasan,

pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank akan

mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai

kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko)

secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul Data Pokok Bank

dan modul Fit and Proper Test (FPT).

2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi (SIBADI), merupakan sistem informasi

untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas

dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI,

dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan

tindak pidana yang diakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan



diterima, jadwal investigasi, langkah- langkah yang telah dilakukan sampai

dengan hasil akhir investigasi dimaksud.

3. Data Mart Data Pokok Bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan

dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi

pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat

mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan

maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima

Bank Indonesia dari Pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan untuk membantu :

1. Bagi pemberi kredit, antara lain :

o Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan

keputusan pemberian kredit

o Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan

konvensional.Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur

sebagai pengganti/pelengkap agunan.

2. Bagi penerima kredit, antara lain :

o Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan

kredit

o Nasabah baru,khususnya yang tergolong sebagai UMKM,a kan

mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan

mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada

kemampuan untuk menyediakan agunan.

Sistem Informasi Manajemn Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

SIMWAS- BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan

kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi

keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan

integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi



SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, Tingkat

Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR.

IKHTISAR PERBANKAN: ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

Kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2011 akan berbentuk penguatan bauran

kebijakan moneter dan makroprudensial sebagaimana yang telah ditempuh selama

tahun 2010. Penguatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh

instrumen yang tersedia untuk kemudian dikalibrasi secara optimal. Instrumen-

instrumen dimaksud meliputi:

a. Kebijakan suku bunga (BI rate) diarahkan agar tetap konsisten terhadap

pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu 5%±1% dan 4,5%±1%

pada tahun 2011 dan 2012, dengan mewaspadai risiko tekanan inflasi yang akan

meningkat ke depan.

b. Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk membantu pencapaian sasaran inflasi,

dengan tetap konsisten pada pencapaian sasaran makroekonomi lain, serta

memberikan kepastian bagi dunia usaha. Solusi possible trinity akan berbentuk

konfigurasi optimal dari stabilisasi nilai tukar, pengendalian arus modal, dan

respon suku bunga. Dengan kata lain, mempertimbangkan berbagai

kompleksitas yang dihadapi, Bank Indonesia mensiasati kerangka impossible

trinity melalui pemilihan middle ground solution, bukan corner solution.

c. Operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas

domestik diarahkan agar konsisten dan mendukung kebijakan suku bunga dalam

pencapaian sasaran inflasi dan pengendalian permintaan domestik.

d. Kebijakan makroprudensial lalu lintas modal diarahkan untuk mendukung

kebijakan nilai tukar, dengan tidak menimbulkan dampak terhadap likuiditas

domestik secara berlebihan. Dua dari paket kebijakan yang diterbitkan pada

Desember 2010 lalu yaitu kenaikkan giro wajib minimum (GWM) valas dan

penerapan kembali batas posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) bank

jangka pendek, merupakan instrumen makroprudensial yang juga terkait dengan

pengelolaan arus modal. Di tengah derasnya modal masuk, kenaikan GWM valas

akan memperkuat managemen likuiditas perbankan. Sementara itu,

pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri bank jangka pendek, akan



memperkuat prinsip kehati- hatian dalam mengelola pinjaman luar negeri bank

jangka pendek.

Perumusan dan implementasi bauran kebijakan tersebut sangat penting

mempertimbangkan keterkaitan stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Bank

Indonesia juga akan terus melakukan kalibrasi agar bauran kebijakan yang diambil tetap

memberikan hasil optimal antara stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan

kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Meningkatnya kegiatan ekonomi tahun 2010 ditopang oleh ketahanan dan kinerja

sektor perbankan yang positif, tercermin dari terjaganya stabilitas. Financial Stability

Index yang mencapai sebesar 1,75 atau jauh lebih rendah dibandingkan pada saat krisis

2007/2008 sebesar 2,43. Fungsi intermediasi juga meningkat meski masih ada peluang

untuk lebih tumbuh, risiko kredit masih terjaga (NPL dibawah 5%), permodalan yang

memadai (CAR mencapai 16%).

Sebagaimana diketahui Bank Indonesia telah mengeluarkan Paket Kebijakan

Desember 2010 dengan sasaran utamanya adalah untuk memperkokoh stabilitas

makroekonomi dan meningkatkan intermediasi dan ketahanan perbankan, yaitu:

1. Kebijakan untuk meningkatkan intermediasi perbankan yang dilakukan guna

menjamin ketersediaan pasokan melalui pendalaman pasar, mendorong biaya

pinjaman yang lebih efisien, melonggarkan bobot risiko untuk kredit ritel dan

KMK serta upaya mengurangi asymmetric information dengan penyediaan data

informasi kredit yang lebih akurat dan lengkap. Untuk lebih mendorong

keluasan jangkauan dan kedalaman intermediasi, dilakukan upaya- upaya besar

melalui program perluasan akses kepada lembaga keuangan (financial inclusion)

dan program BPD Regional Champion.

2. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan bank yang dimaksudkan untuk lebih

mendukung pertumbuhan bank, daya saing dan kemampuan dalam menyerap

risiko. Untuk mencapainya akan dilakukan penguatan melalui penyempurnaan

aturan terkait dengan fit and proper test, peningkatan fungsi kepatuhan bank

umum, aktiva tertimbang menurut risiko, dan manajemen risiko terkait

kerjasama bisnis Bancassurance.



3. Kebijakan untuk penguatan kelembagaan, daya saing dan ketahanan bank

perkreditan rakyat dan bank syariah yang ditujukan untuk membangun

kesetaraan playing field dengan bank konvensional. Upaya ini akan didukung

penyempurnaan aturan yang terkait penilaian kualitas aktiva produktif,

restrukturisasi pembiayaan bank dan unit syariah, batas maksimum pembiayaan

dana BPR syariah, dan perubahan perizinan bank umum menjadi bank syariah.

4. Kebijakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan bank yang

ditujukan untuk meningkatkan fungsi detektif early warning system dan

penerapan macroprudential supervision. Untuk mencapainya dilakukan

penyempurnaan aturan- aturan terkait dengan sistem pengawasan bank

berdasarkan risiko, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank (exit

policy) dan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko.

Arah kebijakan ke depan difokuskan pada upaya untuk mentransformasikan kondisi

perekonomian dan perbankan paska krisis saat ini, menuju pertumbuhan yang

berkesinambungan, melalui:

1. Pemanfaatan pasokan devisa yang berkesinambungan untuk menutupi

kebutuhan impor dan kebutuhan pembiayaan, disamping dapat digunakan

untuk memperdalam pasar keuangan serta menopang stabilitas makro,

utamanya nilai tukar.

2. Peningkatan permodalan dan kelembagaan serta daya saing perbankan nasional

dengan mempercepat proses konsolidasi untuk menyongsong penerapan

Masyarakat Ekonomi ASEAN.

3. Mendorong pertumbuhan yang produktif dan meningkatkan efisiensi dengan

mendorong NIM perbankan ke arah yang lebih rendah, efisien, dan kondusif

bagi dunia usaha, termasuk sektor UMKM.

4. Partisipatif dalam meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat dengan

jasa keuangan maupun lembaga perbankan.

5. Pengembangan Sistem Pembayaran yang diupayakan agar lebih efisien, handal,

mudah, dan aman dilakukan dengan menitikberatkan pada pembangunan

infrastruktur, pengembangan sistem, dan penguatan aturan hukum. Upaya

pengembangan di bidang Sistem Pembayaran tersebut juga terkait dalam rangka

mendorong financial inclusion.



6. Arah implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilakukan dengan

mendudukkan berbagai jenis bank pada posisi yang tepat, sesuai dengan alasan

keberadaannya masing-masing agar satu sama lain dapat saling bersinergi dan

mempertimbangkan roadmap API berdasarkan best practice perbankan.

7. Mempertimbangkan potensi demografis Indonesia dan relatif masih rendahnya

akses keuangan masyarakat, Bank Indonesia bersama pemerintah sedang

merumuskan strategi nasional keuangan inklusif.

8. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan

bagi eksekutif yang berpotensi memunculkan moral hazard.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DEFINISI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang

telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai

SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak

stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan

ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai sumber:

” Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap

kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan

sektor riil dan sistem keuangan.”

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap

berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi,

melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.”

” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam

penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan

mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap

faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan . Ketidakstabilan

sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini

umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural

maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal

(internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam



sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko

operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh

perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi

tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin

dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai

perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber- sumber pemicu

ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat

mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat

forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi

risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang.

Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh

risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik

sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.



PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam

perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi

mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami

defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien,

pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil,

terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi

untuk upaya penyelamatannya.

Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998,

dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang

lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek

yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan.

Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak

sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat

mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:

Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan

moneter menjadi tidak efektif.

Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi

dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti

dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga

mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.

Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi

krisis yang bersifat sistemik.

Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko

kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan,

terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi.



PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam

menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan

banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas

moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu

pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas

kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan

moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi

kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan

moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat

tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa

stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank

Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem

keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan

instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabi litas moneter antara lain

melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut

untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini

mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai

aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat,

akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh

karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan

suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga

keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan

seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di

negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem



keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan

keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan

tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan.

Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan

serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada

menunjukkan bahwa negara- negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas

sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum ( law

enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus

mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di

sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur

Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta

dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius

dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat

menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan

gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan

pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin

meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time

atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih

meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam

sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk

mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui

pemantauan secara macroprudential , Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan

sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak

pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan

instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor

keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi

bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam

gangguan dalam sektor keuangan.



Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan

melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR

merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola

krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR

mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya

diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu

terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat

diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih

memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai

LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu,

pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam

penyediaan likuiditas tersebut.

KERANGKA STABILTAS SISTEM KEUANGAN

Dalam kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak seluruh cakupan

dalam sistem keuangan berada dalam wewenang Bank Indonesia. Di sisi lain, sebagai

sebuah sistem, stabilitas keuangan harus dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh diperlukan kerangka kerjasama

dengan lembaga terkait yaitu pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan gesekan kepentingan dari masing-masing

lembaga terkait. Gambaran umum kerangka stabilitas sistem keuangan ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:



JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang

melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian

fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan

penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun

demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak

menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK

adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi

secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang

berkesinambungan.

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring

Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan

Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangka JPSK

dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggungjawab lembaga terkait

yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain

dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung

jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan

dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk

menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran

sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk

menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.

Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK yang

pada saat ini masih dalam tahap pembahasan Dengan demikian, UU JPSK kelak akan

berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh

otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan. Dalam RUU JPSK

semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan



pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan

yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.

1. Pengaturan dan Pengawasan Bank yang efektif

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif merupakan jarring pengaman pertama

dalam JPSK (first line of defense). MEngingat pentingnya fungsi pengawasan dan

pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah digariskan guiding principles bahwa

pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga dan pasar keuangan oleh otoritas

terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga stabilitas system keuangan, serta

harus berpedoman kepada best practices dan standard yang berlaku.

2. Lender of last Resort

Kebijakan lender of last resort (LLR) yang baik terbukti sebagai salah satu alat efektif

dalam pencegahan dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan

secara lebih jelas kebijakan the lender of last resort (LLR) dalam kerangka JPSK untuk

dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices. Pada prinsipnya,

LLR untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven

yang memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan dalam pemberian LLR untuk

kondisi krisis, potensi dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama, dengan

tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai

lender of last resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank

Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah berdasarkan Undang- undang No

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang -

undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai

peraturan pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah diberlakukan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3 Januari 2006. Pendanaan FPD

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Skim Penjaminan Simpanan (deposit insurance) yang memadai

Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan salah satu elemen penting dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan. Program penjaminan pemerintah (blanket

guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998 memang telah berhasil

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian



menunjukkan bahwa blanket guarantee tersebut dapat mendorong moral hazard yang

berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, telah diberlakukan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) Nomor 24 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS nantinya

memiliki dua tanggung jawab pokok yakni: (i) untuk menjamin simpanan nasabah bank;

dan (ii) untuk menangani (resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari dampak

negatif terhadap stabilitas keuangan, penerapan skim LPS tersebut akan dilakukan

secara bertahap. Selanjutnya, jaminan simpanan nasabah bank akan dibatasi sampai

dengan Rp100 juta per rekening mulai Maret 2007.

4. Kebijakan Resolusi Krisis yang efektif

Kebijakan penyelesaian krisis yang efektif dituangkan dalam kerangka kebijakan JPSK

agar krisis dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan beban yang berat bagi

perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan peran dan kewenangan masing-masing otoritas

dalam penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap lembaga memiliki tanggung

jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani secara

efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biaya sosial dan biaya ekonomi yang tinggi.

Dalam pelaksanaannya, JPSK memerlukan koordinasi yang efektif antar otoritas terkait.

Untuk itu dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur

Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagai bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Bersama

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS tentang

Forum Stabilitas Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, Depkeu dan LPS

dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) telah berhasil mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut

tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral

hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak

negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua



fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau

penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk

mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian,

tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di

Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk

menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi

tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya

yang dipersamakan dengan itu. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada

sejak tanggal 22 Maret 2007.

Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan

kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap

nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun

simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan

masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara.

FORUM STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) adalah forumkoordinasi, kerja sama dan

pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan

stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini sangat diperlukan terutama dalam

menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan

dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. FSSK dibentuk pada

tanggal 30 Desember 2005, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan,

Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Empat fungsi pokok FSSK, yakni :

1. Menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan

keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditengarai sistemik;

2. Melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi untuk sinkronisasi

peraturan perundang- undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga

keuangan non bank, dan pasar modal;



3. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga- lembaga yang

berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan

informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor

keuangan.

Untuk memudahkan pelaksanaan keempat fungsi di atas, FSSK dikelompokkan dalam

tiga jenjang, yakni:

1. Forum Pengarah, bertugas memberikan arahan kepada Forum Pelaksana

mengenai fungsi pokok FSSK. Forum Pengarah terdiri dari 7 orang anggota, yakni

3 orang setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) Departemen Keuangan, 3 orang

anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan 1 orang Kepala Eksekutif LPS.

2. Forum Pelaksana, bertugas melaksanakan fungsi pokok FSSK sesuai arahan dari

Forum Pengarah terdiri dari 14 orang anggota, yakni 6 orang Direktur di

Departemen Keuangan, 6 orang Direktur Bank Indonesia, dan 2 orang Direktur

LPS.

3. Tim Kerja, berfungsi menunjang kelancaran tugas Forum Pengarah dan Forum

Pelaksana, beranggotakan pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, BI dan

LPS yang dibentuk berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga dan

keputusan Forum Pengarah.

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual -

banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan

Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap

kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara

lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor- sektor

perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat

dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

mengedepankan nilai- nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan



menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan

beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan

yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa

terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai

produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara

sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua

sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah

disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan

mengurangi transaksi- transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas

sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang

impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi

serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di

Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek

telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri

perbankan syariah nasional beserta perangkat- perangkat terkait, trend perkembangan

industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan

syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan

yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur

Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan



lembaga- lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services

Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar

bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh

karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu

kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API),

Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian

dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih

besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan

sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan

prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam

kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang

signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan

nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn

sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar

domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah

nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas

layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia

adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan

bentuk- bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana,

dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan

dengan tetap memperhatikan kondisi sosio- kultural di dalam mana bangsa ini

menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya

pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh

segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan

negeri.



Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka

Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar

Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi

aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah

terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat

inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang

lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan

perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap

implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah,

antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun

2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan

pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%,

fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah

paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan

pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah

Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target

asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning,

differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang

saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan

kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam

keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta

adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding

adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan

syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan

universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan

strategi masing- masing bank syariah.



Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang

beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan)

dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang

mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten

dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan

nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada

nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien

melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak,

elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang

kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat.

PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN

"Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta

memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko"

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan

perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan

kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas,

pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan

konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua

tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia

akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas

pengawas di negara lain.

:: Tahapan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan



No Kegiatan (Pilar III) Periode

Pelaksanaan

1 Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain

a. Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga

keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas

pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK.

2004 -2006

2 Melakukan reorganisasi sector perbankan di Bank Indonesia

a. Menyempurnakan High Level Organization Structure (HLOS)

Sektor Perbankan Bank Indonesia

b. Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan

termasuk

pembentukan Pooling Spesialist

c. Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro

Kredit di Bank

Indonesia termasuk mengalihkan fungsi:

Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke

Unit Khusus Pengelolaan Aset

Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat

Pengawasan Bank Umum

d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank

Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasi

pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin

Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan

fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank

Indonesia

e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah

2004 -2006

2004 -2006

2006 -2007

2005 -2006

2005 -2006

3 Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank

a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR

baik konvensional maupun syariah antara lain melalui

program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas

internasional

2004 -2005



b. Penyiapan SDM Pengawas Spesialis

c. Menyempurnakan IT pengawasan bank

d. Menyempurnakan sistem pelaporan BPR

e. Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank

2006 -2007

2005 -2006

2005 -2007

2005 -2006

4 Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko

Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam

mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum

konvensional dan syariah

2004 -2005

5 Meningkatkan efektivitas enforcement

a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan

b. Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung

efektifitas enforcement

c. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank

2004 -2005

2006

2006

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN DAN OPERASIONAL PERBANKAN

"Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal

perbankan nasional"

Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas

manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar

GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang

handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu

dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional

menjadi semakin kuat.

Tahapan Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No Kegiatan (Pilar IV) Periode

Pelaksanaan

1 Meningkatkan Good Corporate Governance

a. Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum


b. Mewajibkan bank untuk melakukan self- assessment

pelaksanaan GCG

2004 -2007

2007



c. Mendorong bank -bank untuk go public 2004 -2007

2 Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan

a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum


b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara

lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR

dan BPRS

2004 -2007

2005 -2008

3 Meningkatkan kemampuan operasional bank

a. Mendorong bank -bank untuk melakukan sharing penggunaan

fasilitas operasional guna menekan biaya

b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka

peningkatan operasional bank

2006 -2008

2006 -2008

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERBANKAN "Mewujudkan

infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan

yang sehat"

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional

perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan

pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu

perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga

pemeringkat kredit dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan

transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan

pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi

masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur

pendukung perbankan yang mencukupi.

Tahapan Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERBANKAN "Mewujudkan

infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan

yang sehat"

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional

perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan

pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu



perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga

pemeringkat kredit dalam publicly-traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan

transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan

pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi

masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur

pendukung perbankan yang mencukupi.

Tahapan Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No.

Kegiatan (Pilar V)

Periode

Pelaksanaan

1. Mengembangkan Credit Bureau

a. Melakukan inisiatif pembentukan credit bureau

b. Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk

Lembaga Keuangan Non Bank

2004 -2005

2006 -2008

2. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic

Financial Market)

a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar

keuangan syariah

b. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrument

pasar keuangan syariah

2006 -2010

3. Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase

syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank

syariah terhadap prinsip-prinsip syariah

2004 -2010

PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN NASABAH

"Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan"

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar

penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen,

peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam

waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat

meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.



SISTEM PEMBAYARAN

SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Apa Itu Sistem Pembayaran (SP)?

Apa itu SP? SP adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan

mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari SP?

Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga

penyelesaian akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga

yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini

adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara

transfer dana, perusahaan switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

Evolusi Alat Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita

menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter

antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam

perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang

lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat

pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus

berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non

cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet

giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik

dan alat pembayaran memakai kartu (card- based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan

Kartu Prabayar).

Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang

kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam

masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti

uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005,

perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal

efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling)



terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu

pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket

pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang.

Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko

seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan

terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat

pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).

Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat.

Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang

dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana,

penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia

dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar

diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI- RTGS (Real Time Gross Settlement)

dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI- RTGS adalah muara seluruh

penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan

bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi

di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement

hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2009, BI- RTGS melakukan

transaksi sedikitnya Rp182 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat

pembayaran menggunakan kartu (APMK) nilai transaksinya hanya Rp5,34 triliun per hari

yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang

tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI- RTGS ini

ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat menganggu kelancaran dan

stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak

material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat

peduli menjaga stabilitas BI- RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important

Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran

bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent).Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia



sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan

teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula

System Wide Important Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh

masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga

peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat.

Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran

akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat- alat pembayaran

yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem

pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang

dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi

pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah

dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI

akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem

pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara

wajib mengadopsi asas- asas perlindungan konsumen secara wajar dalam

penyelenggaraan sistemnya.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Belakangan ini masyarakat perkotaan di Indonesia mulai terbiasa untuk menggunakan

alat pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain kartu

kredit, kartu debet, kartu ATM dan uang elektronik (e-money ). Penggunaan uang

elektronik diyakini akan menjadi trend mekanisme pembayaran di masa mendatang,

misalnya untuk membayar bahan bakar di pompa bensin, tiket tol, pembelian barang

dan berbagai jasa- jasa lainnya.

Semua proses aktivitas pembayaran melalui berbagai jenis alat pembayaran ini diproses

oleh berbagai penyelenggara sistem pembayaran seperti bank dan nonbank. Institusi

inilah yang nantinya menyelenggarakan jasa mulai proses pengiriman dana, kliring

hingga settlement.

Pemakaian uang elektronik dalam mekanisme transaksi adalah bagian dari evolusi alat

pembayaran dari uang tunai sampai ke bentuk-bentuk nontunai. Misalnya alat

pembayaran dalam bentuk kertas (paper based) seperti cek, wesel, bilyet giro hingga ke



elektronik seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) seperti kartu

ATM, Debit, dan Kredit serta uang elektronik (e- money) hingga ke wujud digital (digital

cash).

Alat pembayaran tunai muncul karena memang adanya kebutuhan masyarakat untuk

bertransaksi yang tidak dapat dipenuhi uang tunai. Namun begitu, pemakaian uang

tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat pembayaran non tunai. Mengapa

? karena dalam kondisi tertentu pemakaian uang tunai masih terbilang lebih efisien

dibandingkan dengan penggunaan instrumen non tunai.

TUGAS BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk

menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan

kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung

oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan

semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila

kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas

moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain

itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta

melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat

penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu

menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI- Real Time

Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem

kliring antarbank untuk jenis alat- alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah

satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran

tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang

rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN

ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI j uga

menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak -pihak yang dapat



menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak

menetapkan lembaga- lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran.

Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya

bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang

bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan

kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang

berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut,

menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam

mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat

memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis

pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money

policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang

yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran

uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan

agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan

masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi

perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan,

nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap

jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan.

Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk

pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang

telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di

seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor

Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran

dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan

melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur

distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan

peningkatan sarana sistem monitoring.



Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum

maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui

penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat

dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket- loket penukaran di seluruh

kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan

jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah

pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi

berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran

dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta

menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut

dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah

ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak

edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang

dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang

hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan

pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang

dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

Berbagai tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dilaksanakan dalam satu

struktur organisasi sistem pembayaran yang menangani sistem pembayaran dan

pengedaran uang sebagai berikut :



Daftar Pustaka

www.bi.go.id

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/

bahan ajar kebanksentralan rev - spektro-bi.orgba_r216_7400… · puji syukur kepada tuhan y.m.e.,...

Documents