mudharabah dan murabahah

12
MUDHARABAH DAN MURABAHAH Nama : Fajar Rizky Hidayat Muhammad Ikbal M Arif Wicaksono Sabri Anti Kelas I (Semester 2) Mata Kuliah Fiqih

Upload: fajar-rizky-hidayat

Post on 16-Nov-2015

7 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Mudharabah Dan Murabahah

TRANSCRIPT

MUDHARABAH DAN MURABAHAH

Nama : Fajar Rizky Hidayat Muhammad Ikbal M Arif Wicaksono Sabri AntiKelas I (Semester 2)Mata Kuliah Fiqih

Pertanyaan1. Pembagian keuntungan dalam islam bagaimana ?2. Jika ada pemilik sawah, bibit , dan pekerja menjalin hubungan pekerjaan apakah termasuk mudharabah dan pembagian hasilnya bagaimana ?3. HKI dalam pandanangan islam ?4. Jelaskan syarat mudharabah yaitu syarat shahih dan fasad apa mahzab/dalil keempat tersebut ?

Pertanyaan oleh :1. Novia Lismarni2. Ridho Ade Putra3. Febiani Nurrahmanti 4. Ikbal Darma

Jawab :1. Pertanyaan No 4; Dalam MudharabahPengertian syarat dalam mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah. Syarat dalam mudharabah ini ada dua:1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.

2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:1. Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.2. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan Mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.3. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.Adapun Keempat Mahzab tersebut ialah :1. Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu (A Dawsk Hasheita, al-Dawski ala SharhiKabir, hlm. 160;al Kurtubi,II, hlm.40n ).2. Ulama mazhab Syafii membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya ( asy-Syarbini, Mughni al Muhtajala Maani alfad al Minhaji, hlm 78).3. Ulam mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual (al Kasani, Badaus-Sanafi Tartibisy=Syara : Syarah Tuhfatul Fuqaha lil Samarqandi, hlm.223).4. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (al-Bahuti, Kasyaful-Qinaan al Aqna, III, hlm 234 ).Referensi ;Adiwarman Karim, Ekonomi Islam;Suatu Kajian Kontemporer.____. Mengenal Karateristik Murabahah. BMT KHALIFA. Diakses dari http://bmtkhalifa.com/mengenal-karakteristik-murabahah/ pada hari minggu 8 juni 2014 pada pukul 05.55.

2. Pertanyaan 2 dan 1;Sebelum menjawab pertanyaan no 2, kita harus mengetahui arti mudharabah yaitu;para ulama Syarikat Mudharabah memiliki pengertian:1. Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. 2. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.3. Sehingga Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al Mal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.4. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari Shahib Al Maal dan keahlian dari Mudharib.Jadi menurut kami untuk pertanyaan pemilik sawah, bibit , dan pekerja menjalin hubungan pekerjaan apakah termasuk mudharabah jawabanya adalah IYA. Karena ada kerjasama antara dua atau lebih orang yang mana didalamnya terdapat pemilik saham dan pekerja.

Untuk pembagian hasil (keuntungan) untuk pertanyaan 2 dan 1 dimana keuntungan yang dibagi adalah keuntungan yang sebelumya sudah disepakati oleh para pemilik dan pekerjanya.Adapun syarat dalam membagi kuntungan sebagai berikut ;Mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:1. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. 2. Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. (Dalam madzhab Syafii ini tidak sah).3. Keuntungan harus diketahui secara jelas.4. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut:2. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menyatakan: Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua. Lalu dijelaskan dengan pernyataan: Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam Al Mudharabah murni. Ibnul Mundzir menyatakan: Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persentase.

3. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor). Ibnu Qudamah menyatakan: Diantara syarat sah Mudharabah adalah penentuan bagian (bagian) pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: Ambil harta ini secara mudharabah dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauri, Al Syafii, Ishaaq, Abu Tsaur dan Ashhab Al Rai (Hanafiyah). 4. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal doserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena mkna keuntungan adalah kelebihan dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.5. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: Keuntungan jika tampak dalam mudharabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.Untuk pertanyaan 1,2, dan 4 kami mengambi referensi dari makalah kami sehingga kami mencantumkan referensi yang ada pada makalah kami. Referensi :Ustadz Kholid Syamhudi , Mengenal Konsep Mudharabah, Ekonomi Syariat, diakses dari http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html, pada tanggal 9 Maret 2014 pukul 15.50.

Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, Ketentuan-ketentuan Mudharabah, Asy Syariah, diakses dari http://asysyariah.com/ketentuan-ketentuan-mudharabah/, pada tanggal 9 maret 2014 pukul 16.00.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, Google Books, diakses dari http://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false, pada tanggal 9 maret 2014 pukul 16.32.

Imron AL Hushein, Murabahah, Easy Islam, diakses dari http://alhushein.blogspot.com/2011/12/murabahah.html, pada tanggal 9 maret 2014 pukul 20.05.

Sopan Sopian,Makalah Tentang Murabahah, Academia, diakses dari https://www.academia.edu/4968628/MAKALAH_TENTANG_MURABAHAH, pada tanggal 9 maret 2014 pukul 21.43.

3. Petanyaan no 3;HKI dalam pandangan Islam.Di Indonesia HKI sangat diperhatikan sehingga MUI mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan HKI yaitu FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK INTELEKTUAL.Fatwa tersebut mengatakan :1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-maqudalaih), baik akad muawadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarruat (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.