Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.14/M.PPN/HK/Oli2012

TtNTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATIGIS PERENCAN~l\' DA.~ PELAKSANAA.~

PROGRA.V1 PROVINCIAL GOVERNANCE STRENG11IENING PROGRAMME (PGSP)

Merurnbang

Mengingat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalamperencanaan dan pelaksanaan program pernhangunan .iasionalterutarna di bidang desentralisasi clan otonorni daerah, perludilakukan kegiatan koordinasi straregis dengan unit-unit kf:lj(t

internal Kementerian PPNIBappenas dan mitra kerja strategisterkait Iainnya di Iuar Kernenterian PPN/Bappenas agar terciptatata hubungan kerja yang jelas dan efcktif baik dalarnperencanaan dan pelaksanaan program Provincial GovernanceStrengthening Programme (PGSP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu mernbentuk Tirn Koordinasi Strategis Pcrencanaandan PeIaksanaan Program Provutcisl Governance StrengtheningProgramme (PGSP);

c. bahwa pejabat dan pegawai yanz namanya tercanturn -dalamLarnpiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhipersyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota TimKoordinasi Strategis Perencanaan dan Felaksanaan ProgramProvincial Governance Strengthening Programme (PGSP);

1. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tshun 2011 Nornor 113;Tambahan Lernbaran Negara Rcpubiik Indonesia Nornor 52:54);

Keputusan Presiderr NOITlor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan clan Belanja Negara (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran

Negara ...

Memerhatikan

Menetapkan

PERTAMA

- 2 -

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagairnana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pembangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional, sebagairnana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan FembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

Project Document PGSP tanggal 4 Januari 2010, registrasi HibahNomor 71055701;

MEMlITUSKAN :

KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISPERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PROVINCIALGOVERNANCE STRENG11IENING PROGRAMME (PGSP).

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan PelaksanaanProgram Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP),untuk se1anjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PGSP, dengansusunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini.

KEDUA: ...

-3 -

KEEMPAT

Tim Koordinasi Strategis PGSP terdiri atas Penanggung Jawab, TimPelaksana dan Tenaga Pendukung.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan,mengawasi, membimbing, me man tau kemajuan, dan memberi saranpemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan,

Tim Pelaksana bertugas :

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yanz terkaitdengan Program PGSP;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasionaldan daerah terkait dengan Program PGSP;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasiterkait dengan kegiatan-kegiatan, kebijakan, tata aturan, danhal-hal terkait dengan program PGSP;

d. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatanpenyelesaian masalah, contoh -contoh pembelajaran, daninformasi terkait pelaksanaan program PGSP;

e. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, sertamemberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis ataspelaksanaan prozram PGSP, baik di tingkat pusat maupun daerahyang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota TimKoordinasi Strategis;

f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan KoordinasiStrategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program ProvincialGovernance Strengthening Programme (PGSP) kepada MenteriNegara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional.

KEDUA

KETIGA

KELIMA Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugaskesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yanzdibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;

b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim KoordinasiStrategis PGSP.

Segala biaya yanz diperlukan dalam pelaksanaan tugas TimKoordinasi Strategis PGSP dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran2012.

KEENAM

KETUJUH: ...

KETUJUH

- 4 -

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surutsejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 januari 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/~.Emmy Suparmiatun

SALINANLAMPlRANKEPlITUSAN MENTERI NEGARA PPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP.14/M.PPN/HK/01/2012TANGGAL 31 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATEGISPERENCANAANDAN PELAKSANAAN

PROGRAM PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME (PGSP)

A. PENANGGUNG JAW AB Deputi Bidang Pengernbangan Regional danOtonomi Daerah, Kementerian PPNIBappenas.

B. TIM PELAKSANAKetua Direktur Otonomi Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris Direktur PengernbanganKementerian PPN/Bappenas.

Wilayah,

Anggota 1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama,Ditjen Pemerintahan Umum,Kementerian Dalam Negeri;

2. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama LuarNegeri, Kementerian Dalam Negeri;

3. Direktur Pendanaan Luar NegeriMultilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;5. Daryl Ichwan Akmal SE, MA;6. Drs. Wariki Sutikno, MCP;7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;8. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;9. Sudira, S.Sos;10. Mohammad Roudo, ST, MPP;11. Ervan Arumansyah, SIP;12. Alen Ermanita, S.Sos;13. Alfia Oktivalerina, SE;14. Awan Setiawan, SE, ME, MM.

C. TENAGA ...

-2 -

C. TENAGA PENDUKUNG 1. Mira Berlian;2. Bakat Supradono, SE;3. Suharyono.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANASalinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukurn,

/~Emmy Suparmiatun