Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUfUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.30/M.PPN/HKI02/2012

TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS

THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVEY

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa semakin meningkatnya kejadiar- bencana alam berskala besaryang melanda di berbagai wilavah Indonesia, dengan tingkatkerusakan dan kerugian yang besar, serta mengakibatkan rusaknyahasil- hasil pernbangunan selama beberapa tahun terakhir;

b. bahwa kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencanaalam rnengakibatkan kebutuhan terhadap pemulihan yang besar,sementara itu alokasi pendanaan Pernerintah terbatas;

c. bahwa dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, masih mernerlukan adanya dukungandari negara/Iembaga donor melalui mekanisme yang cepatdimobilisasi, fleksibel, transparan, dan akuntabel.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalamhuruf c, maka telah dibentuk The Indonesia Multi Donor Fund Facilityfor Disaster Recovery melalui penandatanganan naskah kesepakatanantara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan PeserikatanBangsa -Bangsa;

e. bahwa untuk mengoperasionalkan peran kelernbagaan danrnenjalankan kegiatan sesuai dengan naskah kesepakatansebagairnana dimaksud dalam huruf a, diperIukan adanya dukungandan peran lintas sektor pada Kernenterian/Lembaga terkait, Bappenas,dan negara/Iembaga donor terkait;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf e, perIu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis The MultiDonor Fund Facility for Disaster Recovery;

g. bahwa pejabat yang tercantum uah:m Lampiran Keputusan inidianggap marnpu dan memenuhi persyaratan untuk duduk danrnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim TeknisThe Indonesia Multi Donor Fund Faciltty fer Disaster Recovery;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254);

2. Undang ...

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran SertaLernbaga Internasional dan Lernbaga Asing Non Pemerintah dalamPenanggulangan Bencana;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun2010;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 ten tang BadanPerencanaan Fembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara sebagirnana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional NomorPER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan RencanaAnggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian PerencanaanPernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanMenteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan FembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional NomorPER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan BankDunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang The Indonesia MultiDonor Fund for Disaster Recovery, tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALTENTANG PEMBENTUKANTIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS THEINDONESIA MULTI DONOR FUND FOR DISASTER RECOVERY.

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis The Indonesia Multi DonorFund Facility for Disaster Recovery, yang selanjutnya disebut TimPengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaansebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

-3-

KEEMPAT

Tim Pengarah bertugas:a. rnenetapkan prioritas dan kebijakan serta mernberikan arahan

strategis bagi pernanfaatan dana IMDFF-DR;b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DR;c. melaksanakan pengawasan terhadap portofolio IMDFF-DR;

d. mernastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk pernanfaatandana IMDFF-DR yang efektif dan efisien;

e. mernberikan persetujuan bagi usulan proyek-proyek yang akandibiayai oleh IMDFF-DR, termasuk usulan partner agency yang akanbertanggung-jawab dalam mengadrninistrasikan proyek/kegiatanyang diusulkan;

f. rnelaksanakan koordinasi dengan trustee, yang terdiri dari BankDunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalarn rangka pernanfaatandana IMDFF-DR;

g. menyarnpaikan laporan kepada Menteri Negara PerencanaanPernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan PernbangunanNasional mengenai pelaksanaan IMDFF-DR.

Tim Teknis bertugas.a. melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis

pernanfaatan dana IMDFF-DR;b. mernberikan rnasukan isu strategis, prioritas dan kebijakan strategis

kepada Tim Pengarah;c. melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada

IMDFF-DRsebelum dirnintakan persetujuan kepada Tim Pengarah;d. rnelakukan evaluasi terhadap laporan finansial IMDFF-DR;e. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatan

yang mernanfaatkan dana IMDFF-DR;f. apabila diperlukan, dapat melaksanakan appraisal dan pemantauan di

lapangan;

g. menyusun dan mengubah Petunjuk Operasional sesuai kebijakanpernulihan pasca bencana;

h. melaksanakan koordinasi dengan trustee) administrative agency danimplementing partners dalam pelaksanaan IMDFF-DR;

1. menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaanproyek /kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;

J. menyampaikan laporan portofolio dan kinerja pelaksanaan IMDFF-DRkepada Tim Fengarah.

Dalarn rnelaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR, Ketua Tim Pengarah dapat rnernbentuk Sekretariat IMDFF-DR.Biaya yang diperIukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan TimTeknis IMDFF-DR)dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012 dansumber pernbiayaan lainnya sesuai peraturan yang berIaku.

KEDUA

KETIGA

KELIMA

KEENAM: ...

-4-

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

/~Emmy Suparmiatun

SALINANLAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/02/2012TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KOORDINASI

THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVEY

A. TIM PENGARAH

Ketua Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan OtonomiDaerah, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan, KementerianPPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BadanNasional Penanggulangan Bencana;

3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtamaBappenas;

4. Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Anggota

B. TIM TEKNIS

Ketua

Anggota

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,Kementerian PPNIBappenas.

1. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;

2. Direktur Penilaian Kerusakan, Badan NasionalPenanggulangan Bencana;

3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,Kementerian PPNIBappenas;

4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,Kementerian PPNIBappenas;

5. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, BadanNasional Penanggulangan Bencana;

6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana, Kementerian PPNIBappenas;

7. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi,Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Direktur Penanganan Pengungsi, Badan NasionalPenanggulangan Bencana;

9. Kepala Biro Perencanaan, Badan NasionalPenanggulangan Bencana;

10. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Badan NasionalPenanggulangan Bencana.

C. SEKRETARIAT ...

C. SEKRETARIAT

Ketua

Anggota

-2-

Kasubdit. Kawasan Rawan Beneana, KementerianPPNIBa ppenas.

1. Kasubdit. Kawasan Khusus dan Perbatasan,Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kasubdit. Daerah Tertinggal, KementerianPPN/Bappenas;

3. Ir. Hermani Wahab, M.Se, KementerianPPNIBappenas;

4. Drs. Sutiman, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Ir. Togu Pardede, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Diah Lenggogeni,PPN/Bappenas;

7. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, KementerianPPNIBappenas;

ST, M.Se, Kementerian

8. Rayi Paramita, SP, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Arumningsih Sudjatma,PPNIBappenas;

10. Kasubdit. Multilateral IV, Kementerian PPN/Bappenas;

S.Si, Kementerian

11. Kasubdit. Inventarisasi Kerusakan, Badan NasionalPenanggulangan Beneana;

12. Ade Kuswoyo, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Kepala Bagian Kerjasama InternasionaI, BadanNasional Penanggulan Beneana.

MENTER! NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun