masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah

8/18/2019 Masyarakat Dan Partisipasinya Dalam Pemerintahan Daerah

1/15


2/15

Masyarakat dan Partisipasinyadalam

Pemerintahan Daerah


3/15

Secara legal maupun teoritis, tercermin adanya kebutuhanuntuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektifdan esien dalam bentuk penguatan pemerintahan daerahsehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih

besar. Secara teoretis, partisipasi dapat diwujudkan melaluidesentralisasi dan pembentukan pemerintahan daerah. Secaralegal, pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan saranayang lebih luas dan kuat bagi pelibatan masyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan !omor "# $ahun#%%&, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan

pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah 'tonom dalamkerangka !()*.

+ang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentuberwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan !()*. eo-rey ) !ieru menegaskanbahwa pustaka desentralisasi selama lima puluh tahun terakhircenderung memberi kesan bahwa desentralisasi merupakan basisbagi democratic goernance yang esensinya adalah goodgoernance dengan elemen utamanya partisipasi masyarakat/0oessein, #%%12. Secara normatif, memang tidak ada mekanismeyang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur


4/15

Dominasi elit daerah

dibandingkan dengan peran masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahandaerah telah menjadi fenomena umumsetelah berlakunya !omor ## $ahun1333 /4urnal 'tonomi Daerah, #%%12.

5kibatnya, keberadaan masyarakatyang berotonomi bersifat pinggiran.Masyarakat bukan lagi sebagai subjektetapi objek dari otonomi daerah.

Peminggiran peran masyarakat ini tentudisebabkan oleh kekurangpahamanakan makna desentralisasi, otonomidaerah, dan partisipasi masyarakatsebagai elemen utamanya.


5/15


6/15

Memahami Makna dan peran MasyarakatMemahami Makna dan peran Masyarakat

Peran6 Masyarakat merupakan elemen yang sangatpenting dalam

pemerintahan daerah sehingga partisipasinya dalampemerintahan

daerah merupakan aspek penentu berlangsung atautidaknya

otonomi daerah.

Makna masyarakat dapat dilihat dari pendekatan berikut6•

Pendekatan pertama, masyarakat lebih diartikan sebagaisekelompok

orang yang memiliki kesamaan. *ni berarti menunjuk padapendudukdalam wilayah geogras tertentu dan diasumsikan merekatinggaldalam batas7batas teritorial pemerintah daerah tertentu.•Pendekatan kedua, memusatkan perhatian pada cara orang

mengidentikasikan dirinya dan cara mereka merasakanloyalitas tertentu, Pendekatan ini sering kali disebut sebagaia-ectie community, Masyarakat tidak dihubungkan denganwilayah, tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentuyang memengaruhi identitas dan loyalitasnya.


7/15


8/15

)5! 8*!(P Partisipasi


9/15

Partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaanmanfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi

dan kemandirian masyarakat. Partisipasi berentang mulai dari

pembuatan kebijakan, implementasinya sampai dengan

kendali warga negara terhadapnya. Partisipasi dapat terjadi

bila ada demokrasi. Partisipasi publik seyogyanya tidak dilihat

hanya dalam sekali atau serangkaian kejadian, tetapi dilihat

dalam penentuan berbagai hal penting secara bersama-sama

antara politisi, administrator, kelompok kepentingan, dan

warga.


10/15

Bentuk partisipasi partisipasi publik /dalam arti luas2 dalam pemerintahan daerahberdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia telah diielaskan oleh !orton /133&69%"732 yang berkisar pada61.)eferenda bagi isu7isu ital di daerah tersebut, dan penyediaan peluang inisiatifwarga untuk memperluas isu7isu yang

terbatas dalam referenda:1.Melakukan decentrali;ation in cities /desentralisasi di dalam kota2 kepada unit7unityang lebih kecil sehingga keburuhan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan

lebih dekat lagi kepada masyarakat:#.(onsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan


11/15

Derajat PartisipasiDerajat PartisipasiMenurut Burns, et.al. /133&61 rakyat

• $angga kedua terdiri dari tiga tingkatan yang melibatkandialog dengan publik komunikasi satu arah daripemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagaitingkatan information, atau komunikasi dua arah yangdisebuttingkatan consubation.

• $angga yang tertinggi terdiri dari tiga tingkatan yangmemberiwarga derajat yang lebih baik dalam pengambilankeputusan. ?arga secara langsung bekerjasama dalam prosespembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan.


12/15

una menyesuaikannya dengan partisipasi dalam pemerintahandaerah diperlukan ruang kekuasaan atau pengaruh warga negara.)uang ini dibagi dalam empat tingkatan kekuasaan yaitu6

1.ruang pribadi#.ruang pemukiman,kewargaan, Program, situs atau fasilitas

".ruang pemerintahan daerah

&.ruang pemerintahan nasional.

ntuk memahami ruang lingkup dibutuhkan pertimbanganbeberapa hal,yaitu6

@perlu dibedakan dengan lebih saksama antara partisipasi dengankendali.

@beragam bentuk pemberdayaan dapat dipertimbangkan dalam

bahagia atas dari tangga partisipasi di atas.@yang lebih penting lagi adalah tingkat7tingkat di dalam tanggatersebut seharusnya tidak dihitung sebagai sama jaraknya antartingkat


13/15

• 4enjang Pemberdaya Masyarakat/Burns2

(ontrol oleh warga

Partisipasi ?arga

!on Partisipasi warga


14/15


15/15

$erima (asih $erima (asih

masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah

Documents